EKONOMI
BTN Salurkan KPR untuk 78.000 Unit Rumah hingga Semester I-2021
Jakarta, FNN - PT Bank Tabungan Negara (Persero) tercatat menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk 78.000 unit rumah selama semester I-2021. "Jumlah ini didominasi rumah bersubsidi yaitu 65.400 unit rumah, lalu sisanya non subsidi," kata Direktur Consumer and Commercial Landing BTN Hirwandi Gafar dalam paparan kinerja triwulan II-2021, di Jakarta, Rabu. Menurut dia, permintaan KPR pada awal pandemi yakni April 2020 memang sempat menurun drastis, tetapi setelah itu pada Juni-Desember 2020 pertumbuhan KPR terus naik. Selanjutnya, pertumbuhan KPR kian membaik pada Januari-Maret 2021, seiring dengan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah baru yang diberikan pemerintah mulai Maret 2021. "Bahkan pada periode tersebut, permintaan KPR lebih tinggi dari masa sebelum pandemi yakni di Januari-Maret 2020," ujarnya. Kendati demikian, Hirwandi belum mengetahui dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang dimulai pada Juli 2021 kepada pertumbuhan KPR ke depannya. Meski begitu, permintaan KPR pada 2021 diperkirakan akan terus naik jika dibandingkan tahun 2020, mengingat pertumbuhan KPR, khususnya subsidi pada triwulan II-2021 melesat hingga 11,17 persen. Sementara itu, terkait rencana pembiayaan rumah subsidi yang bekerja sama dengan Tapera, Hirwandi menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam proses. "Pada tahap pertama ini kami menargetkan 11 ribu unit untuk itu," tutup Hirwandi. (mth)
Kementerian Investasi Permudah Kemitraan UMKM - Usaha Besar
Jakarta, FNN - Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Anna Nurbani mengatakan izin usaha yang dimiliki pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mempermudah proses kemitraan dengan pelaku usaha skala besar. Menurut Anna, pelaku UMKM dapat memanfaatkan sistem terpadu satu pintu (OSS) yang telah menerbitkan 2,67 juta Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha kecil sejak diluncurkan pada Juli 2018. “Jadi kami himbau pemilik usaha meskipun rumahan, silakan mendaftar di OSS dan gratis. Karena ini akan menjadi persyaratan dimanapun, ketika ingin mengajukan kredit, termasuk dibantu bermitra dengan pelaku usaha berskala besar,” kata Anna dalam webinar UMKM Naik Kelas di Jakarta, Rabu. Ia memastikan kemitraan ini bermanfaat bagi pelaku UMKM maupun pengusaha besar, karena pelaku usaha kecil dapat naik kelas dan, sebaliknya, pebisnis besar bisa memperoleh kemudahan insentif pajak dalam bentuk tax allowance. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal, pemerintah mewajibkan pelaku usaha besar bidang tertentu yang ingin mendapatkan fasilitas untuk melakukan kemitraan dengan pelaku UMKM. Menurut Anna, pemerintah telah membuat aturan ini untuk turut mengembangkan UMKM agar bisa mendapatkan pangsa pasar yang pasti tersedia. "Misalnya perusahaan besar membutuhkan catering, kami carikan di lokasi tersebut dan akan kami hubungkan supaya mereka bisa bermitra. Ini juga tidak sembarangan kontraknya, dalam artian cukup besar bisa di atas Rp100 juta untuk jangka waktu setahun," katanya. Selain itu, Anna mengatakan BKPM juga bekerja sama dengan beberapa perbankan untuk membantu pelaku UMKM mencari modal kerja untuk memenuhi permintaan dari pelaku usaha berskala besar tersebut. "Apabila sudah masuk program kemitraan BKPM, kami akan hubungkan dengan bank-bank tersebut untuk dapat permodalan," ucapnya. (mth)
Ibu Tak Mau Menyusui Bisa Timbulkan Dampak Ekonomi
Jakarta, FNN - Koordinator Substansi Pengelolaan Konsumsi Gizi Direktorat Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Mahmud Fauzi menyebutkan sejumlah kerugian bila ibu tak mau menyusui bayinya, termasuk dari sisi ekonomi. "Kalau banyak di Indonesia ibu yang tidak menyusui, akan mengalami kerugian secara ekonomi. Otomatis dia akan membeli makanan pendamping ASI dan ini mengeluarkan biaya," kata dia dalam konferensi pers daring Perayaan Pekan Menyusui Sedunia yang digelar AIMI, Rabu. Masalah lainnya yakni kelangsungan hidup anak akan sangat berpengaruh. Merujuk studi dalam jurnal The Lancet pada tahun 2016, praktik menyusui bisa menyelamatkan sekitar 820.000 nyawa bayi setiap tahun sekaligus menurunkan angka kematian anak di bawah usia 3 bulan akibat infeksi. "Karena rentannya seorang bayi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, maka perlindungan menjadi penting dan kita harus mewaspadai perihal penggunaan pengganti ASI yang tidak layak sehingga bagaimana pemasaran produk harus betul-betul dijaga agar tidak memberikan informasi salah pada masyarakat," tutur Mahmud. Oleh karena itu, dia mengatakan, edukasi mengenai pentingnya menyusui perlu terus dilakukan baik melalui konseling atau telekonseling seperti yang ditempuh AIMI. Di sisi lain, pemerintah sudah berkomitmen melindungi ibu menyusui di Indonesia antara lain melalui UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes No.15 tahun 2012 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah ASI dan Permenkes No.15 tahun 2014 tentang tata cara sanksi administratif bagi tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan serta produsen dan distributor susu formula bayi atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilkan program pemberian ASI eksklusif. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah tetap melanjutkan komitmennya yakni dengan memprioritaskan program dan layanan menyusui, mengakhiri promosi produk pengganti ASI, inisiatif Rumah Sakit Sayang Bayi dan mengimbau semua pemangku kepentingan untuk mempromosikan serta meningkatkan akses ke layanan yang mendukung ibu agar melanjutkan praktik menyusui. Terkait situasi praktik menyusui di Indonesia saat ini, data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 memperlihatkan baru separuh atau 52 persen bayi berusia di bawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Median lama pemberian ASI eksklusif hanya 3 bulan. Mahmud menambahkan, keberhasilan ibu bisa menyusui memerlukan dukungan semua pihak sedari ibu hamil sampai menyusui dan perlunya pengoptimalan implementasi kebijakan serta evaluasi terkait menyusui. (mth)
Wapres Sayangkan Indonesia Masih Impor Produk Makanan Halal
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyayangkan Indonesia masih harus mengimpor produk makanan halal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di dalam negeri. "Jangankan sebagai produsen dan menjadi pemain global, untuk memenuhi kebutuhan makanan halal domestik saja kita masih harus impor," kata Wapres di acara Konferensi Konferensi Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Islam Nusantara, di Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara secara daring, Rabu, 28 Juli 2021. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia masih cukup besar membelanjakan produk halal. Angkanya mencapai 173 miliar dolar AS atau 12,6 persen dari pangsa pasar produk makanan halal dunia. "Indonesia justru menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia, menjadi konsumen terbesar dibandingkan dengan negara mayoritas Muslim lainnya," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Indonesia bahkan juga belum mampu mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan industri produk halal di dalam negeri. "Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan potensi tersebut di industri produk halal seperti Malaysia," kata Ma'ruf Amin. "Kita belum mampu memanfaatkan potensi secara optimal seperti Malaysia, bahkan Brasil dengan Muslim minoritas, utamanya dalam menjadikan dirinya sebagai produsen makanan halal terbesar di dunia," ujarnya. Merujuk pada Global Islamic Report Tahun 2019, Brasil tercatat memiliki nilai ekspor produk makanan dan minuman halal terbesar di dunia, yakni mencapai 5,5 miliar dolar AS. Negara dengan minoritas Muslim lain yang mengekspor produk makanan dan minuman halal terbesar kedua di dunia adalah Australia, dengan nilai ekspor 2,4 miliar dolar AS. Dengan kondisi demikian, ia berharap seluruh pihak terkait untuk dapat memanfaatkan semua potensi dan meningkatkan ekspor produk halal. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat menjadi produsen halal terbesar di dunia. "Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk kegiatan usaha syariah baik skala besar maupun kecil," ujarnya. (MD).
Triwulan II 2021 Laba Bank Jabar BantenTumbuh 14,4 Persen
Bandung, FNN - Raihan laba bersih Bank BJB pada Triwulan II 2021 tumbuh 14,4 persen menjadi Rp 924 miliar . Capaian tersebut menjadi cerminan bahwa Bank BJB mencatatkan kinerja yang positif di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dalam siaran persnya, Selasa, mengatakan pertumbuhan tersebut juga diikuti oleh peningkatan nilai aset perseroan yang tumbuh sebesar 20,0 persen year on year (YoY) atau mencapai 150,4 triliun rupiah. Yuddy mengatakan, sektor kredit yang merupakan ujung tombak utama perseroan dalam mendongkrak pendapatan mampu tumbuh secara nett sebesar 6,7 persen year on year menjadi Rp 91,6 triliun rupiah. Kualitas kredit yang disalurkan pun terjaga dengan baik dengan tingkat NPL atau kredit macet hanya sebesar 1,34 persen. Angka tersebut, terpaut cukup jauh di bawah rata-rata industri perbankan nasional pada posisi Mei 2021 yang mencapai 3,35 persen. Selain itu, kinerja cemerlang perusahaan juga terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga. Kepercayaan besar masyarakat menyimpan uang di Bank BJB mendorong pertumbuhan DPK sebesar 20,9 persen year on year hingga mencapai Rp 116,1 triliun rupiah. Menurut dia, di tengah terbatasnya aktifitas masyarakat, layanan digital Bank BJB mencatatkan pertumbuhan kinerja di masa pandemi. Aplikasi mobile banking Bank BJB, yakni bjb DiGi, berhasil tumbuh signifikan pada periode Desember 2020 - Juni 2021. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan user bjb DiGi tercatat mencapai 121,2 persen. Pertumbuhan tersebut diprediksi akan terus melesat seiring dengan peningkatan fitur layanan digital banking Bank BJB. Yuddy mengatakan, pencapaian kinerja positif pada triwulan II 2021 tersebut mencerminkan kekuatan kinerja perusahaan di tengah masa pandemi. Hal tersebut dapat terwujud berdasarkan perencanaan yang matang serta eksekusi strategi bisnis yang efektif. "Langkah-langkah untuk menopang laju pertumbuhan bisnis dirancang supaya dapat adaptif pada berbagai situasi. Seluruh aktivitas bisnis yang kami jalani senantiasa selaras dengan semangat peningkatan kualitas pelayanan. Hal tersebut dilakukan guna mengoptimalisasi potensi pertumbuhan usaha disamping juga mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi pasca Covid-19,” kata Yuddy sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Oleh karena prestasi tersebut, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi berhasil meraih predikat “Indonesia Best CEO Award 2021” dalam Regional Development Bank Category atau Kategori Bank Pembangunan Daerah. Penghargaan tersebut diberikan oleh Iconomics Research and Consulting. Salah satunya diberikan atas dasar penilaian tim riset terhadap keberhasilan kinerja CEO dalam memimpin perusahaan di tengah pandemi COVID-19. (MD).
Pertumbuhan Ekonomi Syariah Lebih Baik Dari Nasional
Jakarta, FNN - Bank Indonesia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah pada 2020 dan awal 2021 lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. "Di 2020 dapat dikatakan baik dari ekonomi nasional. Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan syariah mengalami kontraksi minus 1,72 persen atau lebih baik dibandingkan pertumbuhan nasional yang minus 2,07 persen,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono dalam acara pembukaan secara daring FESyar 2021 KTI, Selasa, 27 Juli 2021. Kinerja ekonomi dan keuangan syariah pada kuartal pertama 2021, lanjutnya, juga menunjukkan perbaikan. BI mencatat adanya pertumbuhan positif 1 persen dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kinerja positif tersebut ditopang oleh sektor andalan ekonomi syariah, yakni pertanian, makanan halal, fesyen muslim dan pariwisata ramah muslim. “Oleh karena itu kita konsisten menjalankan blueprint pengembangan ekonomi syariah Indonesia yang menjadi referensi bagi masterplan ekonomi syariah Indonesia,” ujar Doni. Ia menyebutkan tiga blueprint pengembangan ekonomi syariah adalah industri halal, keuangan syariah, dan peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. BI mencatat makanan halal sebagai sektor unggulan ekonomi syariah Indonesia, mempunyai potensi pangsa pasar global sebanyak 13 persen. Global Islamic Economic Indicator juga mencatat, industri makanan halal Indonesia berada di peringkat ke-4 dunia. “Ini merupakan suatu peluang buat kita, diversifikasi tujuan produk kalau bisa diperluas ke depan. Sebab, ekspor makanan halal di Indonesia di triwulan pertama 2021 sudah mencapai 10,34 miliar dolar AS,” ujarnya. Doni menyampaikan, BI juga fokus mendorong keunggulan sumber daya regional agar lebih berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, BI memiliki tujuan untuk menciptakan high quality Indonesia product, sembari mendukung perbaikan struktur neraca pembayaran Indonesia dengan peningkatan ekspor serta mendorong pertumbuhan yang inklusif. Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2021 pun menjadi salah satu upaya BI dalam menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. “Masa pandemi cenderung menghambat aktivitas global supply chain. Akan tetapi, justru menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menghidupkan pasar lokal dan aktivitas produksi nasional,” tuturnya. (MD).
Menteri Investasi Ungkap Dampak Banyak Warga Asing Keluar dari RI
Jakarta, FNN - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dampak banyaknya warga asing yang keluar dari Indonesia seiring lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Menurut dia, hengkangnya warga negara asing yang umumnya tenaga ahli di perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tentu akan berdampak pada percepatan pekerjaan atau kinerja perusahaan. "Harus diakui setiap perusahaan yang sedang jalankan operasinya ketika sebagian tenaga ahlinya pulang, pasti ada dinamika di dalam percepatan pekerjaan itu. Nah dinamika ini harus kita mediasi (agar) bisa diselesaikan," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam paparan realisasi investasi triwulan II/Semester I 2021 secara daring, Selasa. Bahlil Lahadalia mengaku tak bisa memastikan pengaruh keluarnya tenaga asing itu terhadap jalannya investasi perusahaan asing di Tanah Air. "Apakah ada dampaknya di kuartal III? Saya belum bisa jawab sekarang, harus tanyakan ke mereka apa masalah dan solusi apa yang akan kami buat. Tolong kasih kami kesempatan sedikit untuk mendeteksi perusahaan mana saja yang tenaga ahlinya balik dan bagaimana agar cepat mereka datang," ujar Bahlil Lahadalia. Sepanjang Semester I 2021 realisasi investasi mencapai Rp442,8 triliun atau sebesar 49,2 persen dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar Rp900 triliun. Capaian tersebut terdiri atas realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp228,5 triliun (51,6 persen) dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp214,3 triliun (48,4 persen). "Capaian Rp442,8 triliun itu dipersentasekan dari Rp900 triliun itu sudah mencapai 49,2 persen. Memang harus kami akui di kuartal ketiga ini pekerjaannya ekstra ketat karena kita kena PPKM ini di Juli-Agustus," kata Bahlil Lahadalia. Mantan Ketua Umum Hipmi itu menambahkan, tantangan yang dihadapi di triwulan III 2021 pun berat karena pada periode tersebut Indonesia mengalami kenaikan kasus COVID-19 tinggi. Namun, Bahlil mengaku hingga saat ini belum ada rencana untuk merevisi target. "Kalau ditanya apakah mau revisi target? Sampai sekarang saya belum terpikir, tapi kalau ditanya apa strateginya agar target tercapai, inii lagi dijalankan. Kasih kami waktu bekerja, kami bekerja siang dan malam untuk bagaimana bisa mendorong agar realisasi bisa tetap mencapai target," ujar Bahlil Lahadalia. (mth)
OJK Akan Siapkan Satgas Percepat Implementasi Keuangan Berkelanjutan
Jakarta, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyiapkan satuan tugas atau task force untuk mempercepat implementasi inisiatif keuangan berkelanjutan di Tanah Air untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia lintas generasi. "OJK akan menyiapkan Task Force Keuangan Berkelanjutan dan bekerja sama dengan industri untuk menanggapi diskusi tentang keuangan berkelanjutan di forum nasional, regional dan global," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam gelaran ESG Capital Market Summit 2021 di Jakarta, Selasa. Wimboh optimistis melalui koordinasi yang baik dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, serta kerja sama dan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak yang terkait, maka keuangan berkelanjutan di Indonesia akan dapat diterapkan dengan optimal untuk mencapai tujuan global yang telah ditetapkan dalam Paris Agreement dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dalam rangka mendukung komitmen pemerintah di Paris Agreement dan mencapai SDGs, lanjut Wimboh, OJK telah membuat Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2019) dan Tahap II (2021-2025). Salah satu bentuk implementasi dari Roadmap tahap I yaitu OJK telah mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. OJK juga telah menerbitkan beberapa ketentuan untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan antara lain POJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik, POJK Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), Keputusan Dewan Komisioner Nomor 24 Tahun 2018 tentang Insentif Pengurangan Biaya Pungutan sebesar 25 persen dari Biaya Pendaftaran dan Pernyataan Pendaftaran Green Bond, dan pada 2020 OJK juga telah mengeluarkan insentif untuk mendukung Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) melalui pengecualian BMPK dalam proyek produksi KBL BB, serta keringanan penghitungan ATMR dan penilaian kualitas kredit dalam pembelian KBL BB oleh konsumen. Para pemangku kepentingan juga telah merespon kebijakan-kebijakan OJK dalam bidang keuangan berkelanjutan dimaksud, melalui terbentuknya Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia yang saat ini terdiri dari 13 bank dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang telah siap mendukung implementasi keuangan berkelanjutan, dan penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor ekonomi berorientasi hijau sebesar lebih dari Rp800 triliun yang diharapkan akan terus berkembang setelah adanya taksonomi hijau yang sedang disusun. Selanjutnya ada penerbitan green bonds di Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh SMI sebesar Rp500 miliar dengan target Rp3 trilliun, penerbitan Global Sustainability/Green Bond sekitar 1,9 miliar dolar AS atau setara Rp27,4 riliun di Singapore Exchange oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, serta PT Barito Pacific Tbk. Selain itu OCBC NISP juga menerbitkan green bond dan gender bond dengan nilai sebesar Rp60 triliun yang dilakukan melalui mekanisme private placement dengan IFC. Selain indeks SRI – Kehati yang saat ini terdiri dari 25 emiten bursa, BEI juga meluncurkan ESG Leaders Index untuk mewadahi permintaan yang tinggi atas reksadana dan Exchange Traded Fund (ETF) bertema ESG. "Setelah mengimplementasikan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I yang lebih berfokus pada peningkatan pemahaman, keterbukaan, dan komitmen industri keuangan, selanjutnya OJK mempunyai inisiatif keuangan berkelanjutan," ujar Wimboh. Inisiatif keuangan berkelanjutan tersebut berfokus pada penyelesaian Taksonomi Hijau, sebagai pedoman dalam pengembangan produk-produk inovatif dan/atau keuangan berkelanjutan serta sustainable financial disclosure. Inisiatif tersebut juga sejalan dengan pengembangan regulasi mengenai pelaporan industri jasa keuangan ke OJK. Dalam mengembangkan Taksonomi Hijau, OJK secara aktif ikut serta dalam Financial Stability Board (FSB), khususnya terkait sustainable financial disclosure untuk Lembaga Jasa Keuangan dalam FSB - Workstream on Climate Disclosures/WSCD dan ASEAN Taxonomy Board. OJK juga fokus mengembangkan kerangka manajemen risiko untuk industri jasa keuangan dan pedoman pengawasan berbasis risiko untuk pengawas dalam rangka menerapkan risiko keuangan terkait iklim. Dalam mengembangkan kerangka manajemen risiko dimaksud, OJK secara aktif ikut serta dalam di FSB - Working Group on Climate Risk/WGCR. Selain itu, OJK mengembangkan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan layak serta meningkatkan awareness dan capacity building untuk seluruh pemangku kepentingan. (mth)
FTSE 100 Jatuh Karena Pelemahan Saham Energi dan Perbankan
Jakarta, FNN - Saham perbankan dan energi menyeret Indeks FTSE 100 London lebih rendah pada awal perdagangan hari Senin, dengan kekhawatiran tentang kenaikan inflasi dan lonjakan infeksi COVID-19 lokal semakin melemahkan sentimen. Indeks acuan FTSE 100 turun 0,4 persen, dengan saham bank dan energi jatuh paling besar. HSBC Holdings dan Barclays termasuk di antara pecundang teratas. Mereka mengikuti penurunan imbal hasil obligasi acuan, yang jatuh ke level terendah sejak Februari. Indeks saham kapitalisasi menengah FTSE 250 yang fokus domestik turun 0,3 persen. Saham Ryanair yang terdaftar di London melonjak 2,6 persen setelah mendorong perkiraan untuk lalu lintas setahun penuh pada pemesanan musim panas yang kuat. Tetapi juga mengatakan tarif tetap jauh di bawah tingkat pra-pandemi sambil melaporkan kerugian setelah pajak sebesar 273 juta euro (321,5 juta juta dolar AS). Perusahaan pembiayaan Coast Capital menuntut pengunduran diri kepala eksekutif perusahaan transportasi FirstGroup dan dua anggota dewan lainnya, menarik saham perusahaan itu turun 0,9 persen setelah penjualan aset yang kontroversial, memperdalam keretakan antara perusahaan transportasi Inggris itu dengan pemegang saham terbesarnya. (mth)
Erick Thohir: Bank BUMN Jadi Kontributor Terbesar Penyaluran KUR
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan bahwa bank-bank BUMN menjadi penyalur terbesar kredit usaha rakyat (KUR). "Dari kuota KUR 2021 dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang targetnya Rp253 triliun, kami memang menjadi kontributor terbesar yaitu 92 persen lebih," kata Erick Thohir dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin, seusai menghadiri rapat terbatas mengenai Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Pertanian yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Penyaluran KUR selama Januari sampai 25 Juni secara keseluruhan meningkat Rp143,14 triliun atau 56,58 persen dari target Rp253 triliun pada 2021. "Ini sesuai dengan penugasan yang kami terima. Bank BRI, Mandiri, BNI mendukung program KUR ini terutama di pertanian kami sudah siapkan 8 klaster yaitu klaster padi, jagung, sawit, tebu, jeruk, tanaman hias, kopi, dan klaster porang sehingga nanti bisa bersinergi dengan program-program yang ada di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan," ungkap Erick. Erick juga menyebutkan bank BUMN sudah memberikan pinjaman kepada 6.150 penggilingan padi (rice mill). "Dari total pinjaman ke 6.150 'rice mill' nilainya Rp2,7 triliun, kami tentu terbuka dan bisa mengembangkan juga siap mendampingi, seperti yang kami sudah lakukan di 'rice mill unit' di Ciamis dan Kebumen di mana hal itu menjadi kerja sama yang baik antara gapoktan (gabungan kelompok tani) dan Kementerian BUMN," jelas Erick. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Jokowi memberi arahan agar dilakukan korporatisasi pertanian atau melalui koperasi. "Sebagai contoh untuk pengembangan 'rice milling unit' yang investasi Rp5 miliar bisa dilakukan dengan skema KUR di mana tingkat suku bunganya rendah 3 persen untuk 5-7 tahun bisa diperuntukkan kepada kelompok petani misalnya 10 petani berkumpul maka dari 10 KUR bisa mencapai Rp5 miliar, itu sebagai contoh," kata Airlangga. Presiden Jokowi, menurut Airlangga, juga meminta pengucuran KUR dipermudah dan tidak ada regulasi yang menghambat. "Kami sampaikan khusus untuk sektor pertanian secara umum perkebunan kelapa sawit relatif mendapat sekitar Rp9,5 triliun, padi Rp7,8 triliun, tanaman lainnya Rp5,5 triliun, hortikultura sebesar Rp5,2 triliun, budi daya sapi Rp3,9 triliun, budi daya domba dan kambing Rp3,5 triliun, pertanian palawija Rp2,7 triliun, mix farming Rp2,6 triliun, pembibitan Rp1,1 triliun jadi secara keseluruhan KUR pangan Rp26,8 triliun, KUR hortikultura Rp7,84 triliun, perkebunan Rp20,3 triliun dan peternakan Rp15,1 triliun," ungkap Airlangga. (mth)
POPULER
