EKONOMI
Pemerintah Siapkan Regulasi Blokir Produk UMKM Impor Via Lokapasar
Jakarta, FNN - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan regulasi untuk memblokir produk UMKM asing yang diimpor melalui marketplace atau lokapasar daring sebagai bentuk perlindungan kepada produk UMKM dalam negeri. "Kami dari Kemenkop-UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kemenkominfo ditugaskan untuk menyiapkan regulasi, jangan sampai adalagi kasus-kasus terutama di platform crossborder yang melakukan dumping produk-produk UMKM impor yang masuk ke market digital nasional dan memukul UMKM kita," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam diskusi daring mengenai Akselerasi Digitalisasi UMKM di Jakarta, Jumat. Teten mengatakan pemerintah telah menegur pengelola lokapasar yang melakukan impor produk UMKM asing ke pasar Indonesia. Meskipun respons pengelola lokapasar tersebut mengikuti arahan pemerintah, pihaknya akan tetap mengeluarkan regulasi untuk mengatur sistem perdagangan elektronik secara daring. Menurut Teten, serbuan produk impor yang bisa masuk ke Indonesia hanya melalui lokapasar daring dapat mematikan produk UMKM Indonesia. Terlebih lagi pemerintah saat ini sedang melaksanakan program digitalisasi UMKM, yaitu memasukkan produk-produk UMKM ke ekosistem digital di berbagai lokapasar daring untuk meningkatkan penjualan dan pengembangan usaha. Berdasarkan survei Bank Indonesia yang dilakukan kepada 2.970 responden UMKM yang mayoritas adalah kelompok usaha mikro dan kecil, sebanyak 88 persen pelaku UMKM terdampak oleh pandemi COVID-19. Sementara 12 persen dari responden bisa bertahan di tengah pandemi karena sudah masuk ke dalam ekosistem pemasaran digital. Bahkan dari 12 persen yang bertahan tersebut, sekitar 27 persen di antaranya mengalami peningkatan penjualan saat pandemi COVID-19. Teten menyebutkan saat ini sebanyak 13,5 juta pelaku UMKM atau sekitar 20 persen dari total UMKM telah masuk ke dalam ekosistem digital. Pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem pemasaran digital pada tahun 2024. Menkop UKM menegaskan perlu adanya kolaborasi dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital. "Artinya setiap tahun kami harus menyiapkan 5 juta UMKM masuk ke ekosistem digital. Dan itu artinya kami harus mendampingi usaha mikro yang punya potensi berjualan di online. Harus 5 juta setahun ini tidak bisa sendiri, semua harus bergerak karena besar sekali effort yang harus dilakukan," kata Teten. Teten mengatakan pemerintah berfokus untuk meningkatkan kinerja UMKM Indonesia karena kontribusinya yang cukup signifikan terhadap PDB Indonesia. Dia menyebut pemulihan ekonomi UMKM dalam situasi pandemi COVID-19 menjadi sangat penting karena sektor UMKM mampu berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 97 persen. (mth)
Stabilkan Pasokan, Kementan Subsidi Distribusi Cabai Rawit
Jakarta, FNN - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) memberikan subsidi untuk distribusi cabai rawit. Pemberian subsidi tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat mengakses pangan secara merata. "Akhir pekan lalu, kita (Kementan) bantu biaya distribusi cabai rawit dari Enrekang ke Samarinda," kata Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan Kementan Risfaheri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 23 Juli 2021. Bantuan subsidi distribusi pangan tersebut dilakukan dari daerah surplus atau yang sedang panen ke daerah defisit atau daerah yang mengalami kelangkaan pasokan pangan. Sebelumnya Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan juga telah membantu biaya distribusi telur, daging ayam, bawang merah, dan telur ayam dari wilayah Jawa timur ke Maluku, Kalimantan Utara, dan dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Timur. Sebanyak 41,5 ton cabai rawit didistribusikan dari daerah sentra yang sekarang panen di Enrekang (Sulawesi Selatan) ke Samarinda (Kalimantan Timur). "Cabai rawit itu distribusikan pengusaha lokal di Kota Samarinda dengan harga di pasar Rp 52.000-Rp 55.000 per kg," kata Kepala Dinas Pangan Provinsi Kalimantan Timur, Siti Farisyah Yani, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Salah seorang pedagang cabai di Samarinda, Tamin, mengungkapkan, program tersebut sangat membantu para pedagang cabai. "Dengan bantuan ongkos distribusi itu kami (pedangan) bisa menekan harga jual, dan tentu masyarakat bisa berbelanja lebih banyak," katanya. Cabai rawit yang dibeli dari gabungan kelompok tani dengan harga Rp 47.000 per kg bisa dijual di Samarinda dengan harga di kisaran Rp 52.000-Rp 55.000 per kg atau di bawah harga pasar sebesar Rp 68.000 per kg. Risfaheri mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan stok pangan di berbagai daerah melalui Sistem Monitoring Stok Pangan (Simonstok) sebagai instrumen strategis yang ada di BKP Kementan. Kepala BKP Agung Hendriadi beberapa waktu lalu mengatakan, Simonstok mampu memetakan kondisi stok pangan dan kebutuhan bahan pangan pokok di daerah. Berdasarkan pemetaan tersebut, dilakukan intervensi dari daerah surplus ke daerah defisit guna menjamin pasokan dan distribusi pangan yang merata dan terjangkau di seluruh daerah. (MD)
Bank Indonesia Turunkan Proyeksi Ekonomi Jadi 3,5 Persen
Jakarta, (FNN) - Bank Indonesia (BI) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 dari 4,1 persen-5,1 persen menjadi 3,5 persen-4,3 persen usai penyebaran varian delta Covid-19. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Juli 2021 di Jakarta, Kamis,, 22 Juli 2021, mengatakan perubahan proyeksi ini disebabkan oleh pengaruh pandemi yang dapat mengganggu kinerja perekonomian di triwulan III-2021. "Pada triwulan III-2021, pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih rendah sehubungan dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi peningkatan penyebaran varian delta Covid-19," katanya sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Ia menjelaskan, pembatasan mobilitas tersebut dapat mempengaruhi kinerja konsumsi rumah tangga, meski terdapat peningkatan stimulus bantuan sosial dan tetap kuatnya kinerja ekspor. Meski demikian, menurut dia, perbaikan ekonomi Indonesia sebenarnya sudah mulai terjadi pada triwulan II-2021. Hal itu terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, belanja fiskal dan investasi non bangunan. "Perkembangan sejumlah indikator dini pada Juni 2021, seperti penjualan eceran dan PMI, mengindikasikan pemulihan ekonomi domestik yang masih berlangsung," kata Perry. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan kembali pulih pada triwulan IV-2021 didorong oleh peningkatan mobilitas. Hal tersebut, sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan, berlanjutnya stimulus kebijakan, serta terus meningkatnya kinerja ekspor. Secara spasial, penurunan pertumbuhan ekonomi tercatat lebih kecil di luar Pulau Jawa, khususnya Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), berkat dukungan kinerja ekspor yang kuat. (MD).
Jawa Barat Gulirkan Pogram Pembebasan Denda Pajak
Bandung, (FNN) - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggulirkan kembali program pembebasan dan keringanan denda pajak bagi wajib pajak pemilik kendaraan bermotor. . Program bernama Triple Untung Plus akan digulirkan 1 Agustus 2021 Program tersebut bertujuan menggenjot pendapatan pajak kendaraan bermotor yang menurun pada triwulan satu dan dua tahun 2021. "Ini sebagai salah satu solusi menggenjot pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Beberapa upaya peningkatan pendapatan dari sektor ini kurang maksimal seperti pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) door to door dan insentif pajak kendaraan oleh pemerintah pusat," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Hening Widyatmoko di Bandung, Kamis, 22 Juli 2021. Menurut dia, ada tiga keuntungan bagi wajib pajak dari program tersebut. Pertama, bebas denda pajak kendaraan bermotor. Pembebasan denda bagi warga yang terlambat membayar pajak. Akan tetapi, pembebasan denda tidak berlaku untuk pembayaran sepeda motor baru, ubah bentuk, lelang/eks-dump yang belum terdaftar, serta pergantian mesin. Kedua, bebas pokok dan denda BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Keringanan ini dapat dimanfaatkan warga yang ingin melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya di wilayah Jawa Barat. Ketiga, bebas tarif progresif pokok tunggakan. Keringanan ini dikhususkan untuk warga yang ingin mengajukan permohonan BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kepemilikan kedua dan seterusnya. Lalu jika masih memiliki tunggakan, tarifnya hanya sebesar 1,75 persen. Hening mengatakan, program Triple Untung Plus tahun lalu juga digulirkan. Terbukti dapat membantu para wajib pajak yang sedikit banyak terdampak pandemi Covid-19. Upaya penarikan pajak kendaraan diakui tidak optimal karena daya beli mayarakat yang turun akibat pandemi. "Daya beli masyarakat menurun akibat pandemi, yang juga berdampak kepada pembayaran PKB. Banyak di antara mereka yang pendapatannya menurun bahkan terkena PHK," ujar Hening sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Dia menjelaskan, tulang punggung pajak daerah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penurunan pendapatan dari PKB berpengaruh besar pada pendapatan daerah dari sektor pajak. "Selisih pendapatan dari PKB antara triwulan 3 dan 4 tahun 2020 dan triwulan I dan II tahun 2021 lebih dari Rp 300 miliar atau sekitar 7,64 persen," katanya. Pendapatan PKB triwulan III dan IV tahun 2020 sebesar Rp 4.060.249.125.192 (Rp 4,06 triliun), sedangkan pendapatan PKB triwulan I dan II tahun 2021 sebesar Rp 3.749.897.646.800 ( Rp3,7 triliun). Selisih triwulan III dan IV/2020 dengan triwulan I dan II/2021 yakni Rp 310.351.468.392 (Rp 310 miliar) atau 7,64 persen. Selisih pendapatan tersebut, kata Hening juga sedikit banyak berpengaruh pada defisit anggaran APBD Jabar. Adapun program Triple Untung yang akan digulirkan kembali Agustus 2021 akan berlangsung sampai Desember 2021. "Memang periodenya lima bulan, tetapi diharapkan bisa optimal menarik pendapatan," katanya. Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nanin Hayani Adam mengatakan, terjadi defisit anggaran Rp 5 triliun pada APBD Jabar. "Dari target Rp 41,4 triliun diprediksi hanya tercapai Rp 35,8 triliun. Solusi untuk menutupi defisit itu adalah mengurangi belanja di tahun 2021," kata Hayani. Hal ini ditengarai antara lain karena pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) Jabar pada triwulan I dan II tahun 2021 turun dibanding triwulan III dan IV tahun 2020. [MD].
Bank Syariah Indonesia Salurkan 3.000 Hewan Kurban
Jakarta, (FNN) - PT Bank Syariah Indonesia (BSI} Tbk menyalurkan lebih dari 3.000 hewan kurban kepada mustahik dan mitra yang membutuhkan pada Idul Adha 1442 Hijriah. “Namun hal ini tentunya tidak menyurutkan semangat dan antusiasme kita semua untuk berkurban, sebagai wujud syukur serta berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, 21 Juli 2021.Penerima hewan kurban dari BSI di antaranya lembaga pendidikan, mustahik yang sesuai asnaf, masjid, pondok pesantren, dan para mitra yang membutuhkan di sekitar 45 kantor cabang di Indonesia. Jumlah hewan kurban yang disalurkan sebanyak 168 ekor sapi dan 3.138 ekor kambing. “BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia siap menjadi mitra bagi masyarakat dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah sekaligus memberikan manfaat bagi umat,” kata Hery, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara.BSI menggandeng 19 Lembaga Amil Zakat ,termasuk Yayasan BSM Umat untuk program pembelian hewan kurban melalui digital platform BSI Mobile dan Hasanah Card. Pihaknya, mengalokasikan dana penyaluran hewan kurban mencapai Rp 4,8 miliar. Melalui aplikasi BSI Mobile, masyarakat dapat menentukan sendiri pemasok dan jenis hewan kurban yang diinginkan serta memberikan kemudahan pembelian hewan kurban melalui produk BSI Hasanah Card. “Melalui program-program tersebut, BSI fokus pada aspek efisiensi penyaluran, tepat sasaran dan sesuai protokol kesehatan serta aturan yang ditetapkan pemerintah. BSI juga menyasar daerah- daerah terluar seperti Ambon, Pulau Rote dan Mamuju (Bima) mengingat akses dan kebutuhan masyarakat cukup tinggi,” tutur Hery. Selain itu, BSI bersama Yayasan BSMU juga menggelar program Qurban From Home. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para mudhohi dalam menyalurkan hewan kurbannya secara daring dan menyaksikan pemotongan hewan kurban secara daring melalui Youtube. Acara simbolik penyerahan hewan kurban berupa 3 ekor sapi dilakukan secara daring oleh Hery Gunardi kepada masyarakat di sekitar 3 masjid BSI, yaitu Masjid BSI Tol Cipularang KM88A, Masjid BSI Tol Cipali KM165, dan Mushola BSI di Gunung Bromo - Jawa Timur. (MD).
Mendorong UMKM Naik Kelas dengan Pemanfaatan Aplikasi Digital
Jakarta, FNN - Sebuah riset menunjukkan di tengah pandemi ternyata hanya mereka yang telah “on boarding” ke dunia digital yang mampu bertahan bahkan meningkatkan skala usahanya. Solusi ini sejatinya merupakan salah satu cara bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar tetap mampu bertahan di masa pendemi. Tercatat sebagaimana riset Google, Temasek, Bain pada 2020, selama pandemi, ada 38 persen pengguna internet baru dengan rata-rata waktu online perharinya 4,3-4,7 jam/orang. Bahkan, World Bank menyebutkan, 80 persen UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik. Oleh karena itu saat ini Pemerintah Indonesia terus mendorong UMKM Go-Digital dengan berbagai pendekatan, di antaranya melalui peningkatan literasi digital, kapasitas, dan kualitas usaha. Dengan begitu digitalisasi tidak hanya dalam memperluas pasar namun juga di dalam proses bisnisnya, melalui penguatan database (basis data tunggal), peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan kawasan/kluster terpadu UMKM. Selain itu juga melalui perluasan pasar digital melalui Kampanye BBI, on-boarding platform pengadaan barang dan jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM. Hingga kini untuk onboarding UMKM, telah bertambah 5 juta UMKM atau total 13,7 juta UMKM sudah terhubung dengan ekosistem digital atau sekitar 21 persen total populasi UMKM. Para pelaku UMKM ini juga selalu didorong untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi digital agar mampu mendongkrak pendapatan dan meningkatkan kelas bisnisnya. Direktorat Ekonomi Digital, Ditjen Aplikasi Informatika, Kemenkominfo misalnya berupaya memfasilitasi 26.000 UMKM di 10 Destinasi Wisata Prioritas Indonesia dengan dukungan pendampingan oleh fasilitator, Training Center, bantuan paket data, aplikasi aggregator marketplace, aplikasi kasir (POS - Point of Sales), dan aplikasi pembelajaran online selama enam bulan agar UMKM lebih piawai dalam berbisnis menggunakan platform digital. Pendampingan yang dilaksanakan di 10 destinasi wisata prioritas ini dimaksudkan untuk mencapai “active-selling” dari 26.000 UMKM kategori produsen sektor pengolahan. Dari “Active Selling” tersebut, UMKM diharapkan mampu menghidupkan toko online mereka yang ada di marketplace dengan mengunggah foto dan deskripsi produk, berinteraksi dengan calon konsumen, dan juga melakukan transaksi di marketplace. Target kegiatan ini merupakan kelanjutan dari target yang telah dicapai tahun sebelumnya, yakni on-boarding (memiliki atau membuka toko online) dari 20.000 UMKM di pasar-pasar tradisional di sepuluh kota yang telah ditentukan. Kegiatan ini sebelumnya pernah dilakukan tahun lalu yakni on-boarding yang menyasar pedagang-pedagang pasar tradisional. Tahun ini Pemerintah melakukan “active-selling” agar para pelaku UKM lebih gencar berdagang di pasar online dan dapat memaksimalkan aplikasi-aplikasi digital untuk meningkatkan akses pemasaran, permodalan, dan bisnis yang relatif lebih efektif dan efisien. Sub Koordinator Kajian dan Survei Dampak UMKM Kemenkominfo Puti Adella Elvina mengatakan, selama enam bulan, sebanyak 26.000 UMKM tersebut didampingi dalam proses “active-selling”, mendapatkan materi-materi pelatihan dengan topik Pemanfaatan Media Sosial, E-Commerce, Teknologi Keuangan, Aplikasi POS (Point of Sales), dan Teknologi 4.0. Harapannya agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan usahanya. Selain itu 26.000 UMKM juga akan mendapatkan fasilitas aplikasi aggregator marketplace, untuk memudahkan proses monitoring terhadap aktivitas toko-toko online di beberapa marketplace. UMKM juga dipandu untuk menerapkan aplikasi POS (Point of Sales) agar proses transaksi mereka terbukukan dengan baik. Dua aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan secara gratis selama enam bulan bagi UMKM yang mengikuti kegiatan ini. Untuk mengakses platform digital tersebut UMKM dibekali dengan fasilitas paket data. Para fasilitator yang diterjunkan siap mendampingi para UMKM baik secara online maupun offline. Pendampingan secara offline dapat dilaksanakan di Training Center yang disediakan di setiap daerah lengkap dengan fasilitas wifi dan laptop. Namun, jika ada kendala untuk hadir ke Training Center, maka fasilitator akan datang ke lokasi usaha atau domisili dari para pelaku UMKM. Akses internet khusus di berbagai titik daerah juga disediakan bagi UMKM yang lokasi usahanya jauh dari Training Center. Siap Mendampingi Mendorong UMKM untuk menggunakan aplikasi digital bukan pekerjaan mudah, oleh karena itu disiagakan para fasilitator yang siap mendampingi pelaku UMKM go digital. Koordinator Adopsi Teknologi Digital UMKM Kemenkominfo Sumarno mengatakan para fasilitator yang telah mendapatkan training siap mendampingi UMKM baik online atau pun offline. Pendampingan bisa dilakukan di mana saja termasuk di Training Center atau di tempat usaha. Pendampingan dan fasilitas ini diberikan untuk 26.000 UMKM selama enam bulan. Ia berpendapat pemanfaatan teknologi dan aplikasi digital harus terus digaungkan agar para pelaku UMKM di berbagai industri, level, dan daerah, dapat merasakan manfaat teknologi digital untuk menunjang bisnis mereka. Program ini juga didukung oleh kegiatan publikasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat melalui radio-radio lokal di sepuluh target wilayah yang menjangkau hingga ke pelosok daerah, yang mengajak para pelaku UMKM untuk memaksimalkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital. “Awareness” ini juga ditujukan kepada stakeholders terkait, agar dapat bersinergi dalam mendorong perkembangan UMKM di daerahnya. Bersamaan dengan pendampingan, pemerintah juga melaksanakan survei terhadap 37.000 UMKM khususnya produsen dan pengolahan di target lokasi yang sama secara online dan offline. Survei ini bertujuan untuk memperbaharui data terkait adopsi teknologi digital oleh UMKM, yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan program berikutnya. Tercatat ada tiga agenda besar bagi UMKM di Tanah Air dari Direktorat Ekonomi Digital, Ditjen Aplikasi Informatika, Kemenkominfo yaitu “on-boarding”, “active-selling”, dan “scale-up”. Tiga agenda tersebut bertujuan agar para UMKM berkembang lebih besar dan menjadi yang terdepan dalam ekonomi kerakyatan. Melalui tiga langkah untuk UMKM Plt. Direktur Ekonomi Digital, Kemenkominfo, I Nyoman Adhiarna, mengharapkan para pelaku UMKM bisa segera naik kelas menjadi pebisnis besar. Dari yang semula menggunakan lapak biasa kemudian didorong untuk memiliki toko online (“on-boarding”). Lalu mereka difasilitasi agar meningkatkan aktivitas bisnis mereka di berbagai platform digital (“active-selling”). Dan ke depan mereka akan didampingi agar bisa melebarkan sayap dan mengembangkan bisnis dengan program “scale-up”. (mth)
BEI Masukkan 17 Emiten dalam Daftar Pemantauan Khusus
Jakarta, FNN - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan sebanyak 17 perusahaan tercatat atau emiten masuk ke dalam daftar efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan dalam pemantauan khusus atau watchlist yang mulai diimplementasikan pada Senin ini. "Pada pengumuman pertama yang telah kami keluarkan ini, ternyata terdapat 17 perusahaan tercatat yang masuk ke dalam daftar efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus," kata Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi saat jumpa pers daring di Jakarta, Senin. Merujuk Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada Investor terkait informasi fundamental dan likuiditas perusahaan tercatat, bursa menetapkan daftar efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus yang berlaku efektif pada 19 Juli 2021. Adapun 17 emiten tersebut antara lain PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI), PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), PT Marga Abhinaya Abadi (MABA), PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL), PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Pan Brothers Tbk (PBRX), dan PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN). Selanjutnya yaitu PT Intraco Penta Tbk (INTA), PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Grand Kartech Tbk (KRAH), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT Leyand International Tbk (LAPD), PT Onix Capital Tbk (OCAP), PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA), dan PT Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO). Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Irvan Susandy mengatakan jumlah perusahaan tercatat yang masuk dalam daftar pemantauan khusus tersebut bisa berkurang atau bertambah. Apabila penyebab emiten masuk ke dalam daftar tersebut sudah terselesaikan, emiten pun akan dikeluarkan dalam daftar tersebut. "Jadi salah satu tujuannya lebih kepada pada investor bahwa kami memberikan informasi material yang bisa memengaruhi keputusan investasi. tapi dengan cara yang lebih mudah. Jadi gak perlu cari berita atau pengumuman yang mungkin banyak sekali keluhan bahwa website kita rumit, cari pengumuman susah, nah ini informasi material ini kami sampaikan dalam bentuk informasi, terutama untuk nasabah-nasabah dari online trading," ujar Irvan. Untuk penerapan awal pada Juli 2021, terdapat tujuh dari 11 kriteria yang akan digunakan untuk menyeleksi saham yang masuk dalam daftar efek bersifat ekuitas pemantauan khusus, sesuai dengan Peraturan Nomor II-S tersebut. Kriteria pertama, laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau opini disclaimer. Kedua, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan jika dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Ketiga, untuk perusahaan mineral dan batubara (minerba) atau merupakan induk perusahaan yang memiliki perusahaan terkendali yang bergerak di bidang minerba namun belum sampai tahapan penjualan, pada akhir tahun buku ke-4 sejak tercatat di bursa belum memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha utama. Keempat, dalam kondisi dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau dimohonkan pailit. Kelima, memiliki anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material bagi perusahaan tercatat dan anak perusahaan tersebut dalam kondisi dimohonkan PKPU atau dimohonkan pailit. Keenam, dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari satu hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Ketujuh, kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kriteria lainnya pada Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus akan diberlakukan mulai semester II 2022. Kriteria tersebut diantaranya adalah harga rata-rata saham selama enam bulan terakhir di pasar reguler kurang dari Rp51 dan memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Lalu, perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat untuk Perusahaan Tercatat yang sahamnya tercatat di Papan Utama atau di Papan Pengembangan, dan Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat untuk Perusahaan Tercatat yang sahamnya tercatat di Papan Akselerasi. Berikutnya, perusahaan memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama enam bulan terakhir di pasar reguler. (mth)
Kemenkeu Sebut Realisasi Anggaran PEN Capai 37,9 Persen
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menyebutkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah terealisasi 37,9 persen dari pagu sebesar Rp699,43 triliun. “Realisasi program pemulihan ekonomi telah terserap 37,9 persen dari pagu yang dianggarkan Rp699,43 triliun,” katanya dalam Webinar Pengelolaan Dana Haji 2021 di Jakarta, Senin. Prima menyatakan realisasi tersebut terbagi dalam beberapa fokus di antaranya diarahkan untuk sektor kesehatan seperti therapeutic dan perawatan bagi 252.000 pasien. Kemudian perlindungan sosial yang meliputi Program Kartu Sembako bagi 15,93 juta keluarga dan kuota internet bagi 32,1 juta penerima. Selain itu, realisasi anggaran PEN turut diarahkan untuk dukungan UMKM dan korporasi yaitu kepada 9,8 juta pelaku UMKM. Selanjutnya juga untuk program prioritas padat karya bagi 795.000 tenaga kerja dan insentif usaha seperti berupa PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) bagi 129 ribu usaha. Prima menegaskan pemerintah terus memantau dinamika yang terjadi akibat pandemi kemudian melakukan strategi realokasi dan refocusing anggaran untuk memaksimalkan peran APBN sebagai instrumen fiskal. Menurutnya, upaya tersebut sebagai langkah menyelamatkan masyarakat dan menjaga ketahanan serta menyeimbangkan maupun memulihkan aktivitas perekonomian. Meski demikian ia mengingatkan APBN yang merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan countercyclical terhadap dampak pandemi juga memiliki keterbatasan sehingga harus kembali disehatkan. Ia menjelaskan penyehatan APBN dilakukan melalui langkah konsolidasi fiskal yaitu dengan berbagai reformasi baik dalam penganggaran, perpajakan dan PNBP, Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD), pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. “Melalui reformasi struktural yang terus dijalankan secara konsisten akan menciptakan momentum baru bagi percepatan ekonomi sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor,” ujarnya. (mth)
Ekonom Beberkan Dampak ke Ekonomi Jika PPKM Darurat Berlanjut
Jakarta, FNN - Senior Vice President Economist Bank Permata Josua Pardede memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 dapat menurun sebesar 0,5-0,8 persen persen dari asumsi dasar (baseline) jika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021 dari periode awal 3-20 Juli 2021. "Apabila PPKM darurat diputuskan untuk diperpanjang hingga akhir Juli dari jadwal awal hingga 20 Juli, maka diharapkan kasus COVID-19 akan lebih terkelola dan penurunan kasus akan lebih signifikan. Meskipun demikian, dampak dari perpanjangan PPKM darurat hingga akhir Juli itu akan mendorong penurunan pertumbuhan PDB tahun 2021 sebesar 0,5-0,8 persen dari proyeksi baseline," kata Josua kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu, 17 Juli 2021. Josua mengatakan, keputusan pemerintah memperpanjang atau tidak kebijakan PPKM darurat akan sangat tergantung dengan perkembangan kasus harian COVID-19 selama periode 3-20 Juli 2021. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, pemerintah memiliki rencana untuk kembali memperpanjang PPKM darurat untuk periode yang lebih lama lagi setelah akhir Juli 2021, jika penularan kasus COVID-19 terus memburuk. "Jika penanganan COVID-19 belum cukup optimal hingga akhir Juli, maka PPKM darurat berpotensi untuk diperpanjang lebih lama lagi sehingga akan berdampak pada perlambatan ekonomi yang lebih signifikan lagi pada tahun 2021 ini," ujar dia. Ketika PPKM darurat diterapkan pada 3-20 Juli 2021, Josua menuturkan, kebijakan tersebut telah membatasi laju dari pemulihan ekonomi. Dia memproyeksikan dampak dari PPKM darurat periode 3-20 Juli 2021 akan mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021 sebesar 0,2-0,4 persen dari proyeksi dasar. Adapun, sektor-sektor yang sangat terdampak dari kebijakan tersebut antara lain adalah pariwisata, ritel, hingga transportasi udara. Namun demikian, dampak PPKM darurat terhadap perekonomian tidak lebih dalam jika dibandingkan dengan dampak PSBB tahun 2020, karena beberapa sektor esensial yang diperbolahkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan. Selain itu, akselerasi program vaksinasi dan penguatan kapasitas pengujian, pelacakan dan perawatan diharapkan akan membantu untuk melandaikan kasus harian, serta menekan kasus aktif COVID-19. "Apabila pemerintah dapat melandaikan kasus harian COVID-19 nasional sesuai dengan jadwal awal yakni 3-20 Juli, maka pemulihan ekonomi diperkirakan akan lebih cepat terealisasi," katanya. Josua mengharapkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi dampak dari PPKM darurat dapat membatasi dampak pembatasan sosial terhadap konsumsi masyarakat. Upaya pemerintah tersebut di antaranya yaitu pergersan (refocusing) anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN), perpanjangan penyaluran bantuan sosial tunai (BST), perpanjangan stimulus listrik, percepatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), serta percepatan penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako. "Di sisi lain, meskipun insentif usaha merupakan salah satu bagian yang dikurangi proporsinya untuk kesehatan dan bantuan sosial, pemerintah perlu mengakselerasi penyerapan dari insentif usaha di kuartal III 2021, agar pelaku usaha tidak terdampak lebih jauh dan untuk menghindari PHK yang signifikan. Program percepatan ini dapat menjadi alternatif dalam mendukung pelaku usaha pada PPKM darurat," ujar Josua. {MD}.
Faisal Basri: Peningkatan Utang Luar Negeri Bukan Hal Krusial
Jakarta, FNN - Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengatakan, peningkatan utang luar negeri (ULN) Indonesia di tengah COVID-19 bukanlah hal yang krusial. "ULN ke depannya masih akan naik dan saya tidak melihat ada yang krusial," ujar Faisal dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat. Menurut dia, peningkatan ULN tidak terlalu menjadi masalah karena bentuknya mayoritas mendekati hibah yang berasal dari kerja sama bilateral, seperti dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Selain itu, tingkat bunga yang harus dibayarkan saat mengembalikan pinjaman luar negeri cenderung lebih rendah, apalagi mengingat Indonesia kembali turun kelas ke kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah. "Ini menjadi salah satu hikmah dari penurunan kelas tersebut," kata Faisal. Maka dari itu, Faisal berpendapat bahwa menarik pinjaman justru lebih baik dilakukan pemerintah saat ini dibanding menerbitkan surat utang yang memiliki bunga lebih tinggi. Di sisi lain, terdapat risiko kemungkinan penjualan kembali surat utang yang dimiliki asing ke pasar jika prospek pemulihan ekonomi Indonesia tidak menentu atau kemungkinan pulih lebih lama dari pandemi. Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2021 sebesar 415 miliar dolar AS, turun 0,6 persen dibanding utang luar negeri periode April 2020 sebesar 417,6 miliar dolar AS, yang terutama didorong turunnya posisi ULN Pemerintah. Secara tahunan, ULN Indonesia pada Mei 2021 meningkat sebesar 3,1 persen (year-on-year/yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 4,9 persen.Namun, struktur ULN Indonesia tetap sehat dan didukung penerapan prinsip kehati-hatian, ditunjukkan oleh dominasi ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,5 persen. (sws)
POPULER
