EKONOMI
Bank Dunia: Indonesia Perlu Tingkatkan Konektivitas Digital
Jakarta, FNN - Ekonom Senior Bank Dunia Sailesh Tiwari merekomendasikan Indonesia untuk meningkatkan konektivitas digital dan akses universal terutama kepada separuh populasi yang belum terpapar teknologi digital untuk menekan tingkat ketimpangan. Menurut dia, ketiadaan akses digital yang memadai bisa menciptakan ketimpangan daerah, apalagi hanya 30 persen dari warga dewasa di kawasan pedesaan Indonesia yang terkoneksi dengan internet. "Ukuran penduduk yang besar ini menciptakan ketimpangan antar daerah, dimana hanya sepertiga populasi dewasa di Papua yang sudah terkoneksi ke internet dibandingkan 50 persen lebih di Jawa dan Bali," kata Tiwari dalam paparan virtual World Bank Indonesia Digital Report di Jakarta, Kamis. Ia memastikan layanan internet di rumah sangat penting untuk belajar maupun bekerja, terutama di tengah pandemi COVID-19, tetapi populasi yang terkoneksi dengan high broadband atau internet dengan kecepatan tinggi masih sangat minim. Selain itu, menurut data Bank Dunia, sebanyak 40 persen rumah tangga mengungkapkan bahwa biaya pendaftaran untuk broadband masih sangat mahal. "Ini isu paling penting. Di tingkat global, Indonesia berada pada posisi 131 terkait biaya langganan internet, yang artinya biaya masih menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia dan memengaruhi struktur broadband di Indonesia," katanya. Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan konektivitas digital, Tiwari membuat tiga rekomendasi utama. Pertama, pemerintah perlu mengalokasikan sistem untuk mobile broadband yang lebih baik. "Maksud di sini bagaimana melaksanakan switch offer analog yang memiliki karakteristik penyebarluasan sesuai dengan konektivitas di pedesaan, dan high frequency band untuk menghilangkan hambatan jaringan," katanya. Kedua, pemerintah Indonesia perlu memperkuat jaringan infrastruktur aktif dan pasif, meski akan memengaruhi biaya investasi bagi para penyedia jasa layanan internet. Ketiga, Indonesia harus mempertimbangkan menerapkan unified sistem dengan pembuat regulasi yang akan memudahkan penyedia layanan internet. (mth)
BPKN Sebut Kerugian Konsumen pada 2021 Capai Rp1,06 Triliun
Jakarta, FNN - Komisioner Penelitian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Anna Maria Tri Anggraini mengatakan total kerugian konsumen sejak Januari hingga 22 Juli 2021 mencapai Rp1,06 triliun. “Ini angka yang sangat fantastik yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah terkait dengan kerugian yang dialami konsumen,” ujar Anna di Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan kategori pengaduan paling tinggi terjadi pada jasa keuangan 2.050 kasus, diikuti jasa e-commerce 364 kasus, perumahan 145 kasus, jasa telekomunikasi 36 kasus dan jasa transportasi 20 kasus. Berdasarkan pengaduan itu, lanjut dia, sesuai peran dan fungsinya, maka BPKN memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan pelbagai persoalan terkait hak-hak konsumen. Namun, berdasarkan data BPKN yang dikeluarkan sejak tahun 2005 sampai Juni 2021, jumlah tanggapan atau rekomendasi BPKN yang ditindaklanjuti pelaku jasa masih minim. Menurut dia, dari sebanyak 207 rekomendasi BPKN, hanya 46 yang mendapatkan respon, sisanya sebanyak 161 belum ditanggapi oleh pemerintah. Anna juga memaparkan beberapa isu yang perlu dicermati untuk menyelesaikan berbagai masalah atas perlindungan konsumen yang masih muncul dan terus berulang. Pertama, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam penggunaan produk baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dari paparan virus COVID-19, serta memberikan kepastian akses informasi yang jelas dan lengkap untuk menghindari kasus insiden perlindungan konsumen. Selain itu, terdapat kepastian perlindungan terhadap data pribadi konsumen agar kepercayaan konsumen makin meningkat dan sering menggunakan jasa layanan publik. Kedua, konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tak diskriminatif sesuai dengan regulasi maupun peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, konsumen berhak mendapatkan layanan secara baik dan tak diskriminatif sesuai UU tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8 tahun 1999, hak terhadap aksesibilitas sesuai UU No 8 tahun 2016, serta hak pelayanan khusus konsumen rentan (disabilitas, orang tua, anak-anak, wanita hamil, dan lain-lain). Isu ketiga yang perlu diperhatikan adalah konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. "(Yaitu) terkait tanggung jawab sepanjang rantai nilai layanan publik apabila terjadi insiden, pihak mana saja yang bertanggung jawab? Apakah pemilik platform? Pelaku usaha? ataukah tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai regulator," katanya. (mth)
BRI Life Beberkan Hasil Investigasi Dugaan Bocornya Data Nasabah
Jakarta, FNN - PT Asuransi BRI Life membeberkan hasil investigasi maraton terkait beredarnya informasi di media sosial mengenai dugaan adanya kebocoran data nasabah perseroan. Corporate Secretary BRI Life Ade Nasution dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (29/7/2021), mengatakan, berdasarkan hasil investigasi hingga Rabu (28/7) kemarin, ditemukan fakta-fakta salah satunya yaitu klaim jumlah kebocoran data yang tidak benar. Menurutnya, BRI Life telah bergerak cepat melakukan investigasi internal atas kejadian dimaksud dan ditemukan bukti bahwa pelaku kejahatan siber melakukan intrusi ke dalam sistem BRI Life Syariah yang merupakan stand alone system dan terpisah dari core system BRI Life. "Pada sistem tersebut terdapat tidak lebih dari 25 ribu pemegang polis syariah individu, dimana data tersebut tidak berkaitan dengan data BRI Life maupun BRI Group lainnya," ujar Ade sebagaimana dikutip dari Antara. Ade memastikan, data BRI dan BRI Group aman. Kejadian tersebut tidak memberikan dampak kepada data nasabah BRI maupun BRI Group lainnya. "Tidak ada lateral action terhadap portofolio yang lain, karena sistem tersebut stand alone," katanya. Selanjutnya, link awal di forum jual beli yang menawarkan data nasabah yang diduga bocor tersebut sudah tidak dapat ditemukan. "Saat ini link awal di forum jual beli yang sempat viral pada media sosial sudah tidak dapat ditemukan lagi," ujar Ade. BRI Life juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penegakan hukum atas dugaan bocornya data nasabah tersebut. Sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi nasabah, BRI Life telah melakukan respon terhadap insiden tersebut. Yaitu, melakukan tindakan cepat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. "Untuk kepentingan penegakan hukum, BRI Life berkoordinasi dengan Direktorat Cyber Crime Bareskrim Polri dan Badan Sandi dan Siber Negara," kata Ade. Ade menambahkan, BRI Life menjamin keamanan polis nasabah. Perseroan memastikan data pemegang polis tidak berubah dengan data awal yang ada di sistem. Selanjutnya, BRI Life akan berkoordinasi dengan pemegang polis syariah untuk memastikan layanan kepada pemegang polis tetap dapat dilakukan sesuai dengan manfaat polisnya. Apabila pemegang polis membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan, dapat segera menghubungi layanan resmi BRI Life melalui Call Center di Nomor 1500087, WhatsApp Corporate 0811-935-0087 atau email cs@brilife.co.id. (MD)
BTN Salurkan KPR untuk 78.000 Unit Rumah hingga Semester I-2021
Jakarta, FNN - PT Bank Tabungan Negara (Persero) tercatat menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk 78.000 unit rumah selama semester I-2021. "Jumlah ini didominasi rumah bersubsidi yaitu 65.400 unit rumah, lalu sisanya non subsidi," kata Direktur Consumer and Commercial Landing BTN Hirwandi Gafar dalam paparan kinerja triwulan II-2021, di Jakarta, Rabu. Menurut dia, permintaan KPR pada awal pandemi yakni April 2020 memang sempat menurun drastis, tetapi setelah itu pada Juni-Desember 2020 pertumbuhan KPR terus naik. Selanjutnya, pertumbuhan KPR kian membaik pada Januari-Maret 2021, seiring dengan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah baru yang diberikan pemerintah mulai Maret 2021. "Bahkan pada periode tersebut, permintaan KPR lebih tinggi dari masa sebelum pandemi yakni di Januari-Maret 2020," ujarnya. Kendati demikian, Hirwandi belum mengetahui dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang dimulai pada Juli 2021 kepada pertumbuhan KPR ke depannya. Meski begitu, permintaan KPR pada 2021 diperkirakan akan terus naik jika dibandingkan tahun 2020, mengingat pertumbuhan KPR, khususnya subsidi pada triwulan II-2021 melesat hingga 11,17 persen. Sementara itu, terkait rencana pembiayaan rumah subsidi yang bekerja sama dengan Tapera, Hirwandi menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam proses. "Pada tahap pertama ini kami menargetkan 11 ribu unit untuk itu," tutup Hirwandi. (mth)
Kementerian Investasi Permudah Kemitraan UMKM - Usaha Besar
Jakarta, FNN - Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Anna Nurbani mengatakan izin usaha yang dimiliki pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mempermudah proses kemitraan dengan pelaku usaha skala besar. Menurut Anna, pelaku UMKM dapat memanfaatkan sistem terpadu satu pintu (OSS) yang telah menerbitkan 2,67 juta Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha kecil sejak diluncurkan pada Juli 2018. “Jadi kami himbau pemilik usaha meskipun rumahan, silakan mendaftar di OSS dan gratis. Karena ini akan menjadi persyaratan dimanapun, ketika ingin mengajukan kredit, termasuk dibantu bermitra dengan pelaku usaha berskala besar,” kata Anna dalam webinar UMKM Naik Kelas di Jakarta, Rabu. Ia memastikan kemitraan ini bermanfaat bagi pelaku UMKM maupun pengusaha besar, karena pelaku usaha kecil dapat naik kelas dan, sebaliknya, pebisnis besar bisa memperoleh kemudahan insentif pajak dalam bentuk tax allowance. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal, pemerintah mewajibkan pelaku usaha besar bidang tertentu yang ingin mendapatkan fasilitas untuk melakukan kemitraan dengan pelaku UMKM. Menurut Anna, pemerintah telah membuat aturan ini untuk turut mengembangkan UMKM agar bisa mendapatkan pangsa pasar yang pasti tersedia. "Misalnya perusahaan besar membutuhkan catering, kami carikan di lokasi tersebut dan akan kami hubungkan supaya mereka bisa bermitra. Ini juga tidak sembarangan kontraknya, dalam artian cukup besar bisa di atas Rp100 juta untuk jangka waktu setahun," katanya. Selain itu, Anna mengatakan BKPM juga bekerja sama dengan beberapa perbankan untuk membantu pelaku UMKM mencari modal kerja untuk memenuhi permintaan dari pelaku usaha berskala besar tersebut. "Apabila sudah masuk program kemitraan BKPM, kami akan hubungkan dengan bank-bank tersebut untuk dapat permodalan," ucapnya. (mth)
Ibu Tak Mau Menyusui Bisa Timbulkan Dampak Ekonomi
Jakarta, FNN - Koordinator Substansi Pengelolaan Konsumsi Gizi Direktorat Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Mahmud Fauzi menyebutkan sejumlah kerugian bila ibu tak mau menyusui bayinya, termasuk dari sisi ekonomi. "Kalau banyak di Indonesia ibu yang tidak menyusui, akan mengalami kerugian secara ekonomi. Otomatis dia akan membeli makanan pendamping ASI dan ini mengeluarkan biaya," kata dia dalam konferensi pers daring Perayaan Pekan Menyusui Sedunia yang digelar AIMI, Rabu. Masalah lainnya yakni kelangsungan hidup anak akan sangat berpengaruh. Merujuk studi dalam jurnal The Lancet pada tahun 2016, praktik menyusui bisa menyelamatkan sekitar 820.000 nyawa bayi setiap tahun sekaligus menurunkan angka kematian anak di bawah usia 3 bulan akibat infeksi. "Karena rentannya seorang bayi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, maka perlindungan menjadi penting dan kita harus mewaspadai perihal penggunaan pengganti ASI yang tidak layak sehingga bagaimana pemasaran produk harus betul-betul dijaga agar tidak memberikan informasi salah pada masyarakat," tutur Mahmud. Oleh karena itu, dia mengatakan, edukasi mengenai pentingnya menyusui perlu terus dilakukan baik melalui konseling atau telekonseling seperti yang ditempuh AIMI. Di sisi lain, pemerintah sudah berkomitmen melindungi ibu menyusui di Indonesia antara lain melalui UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes No.15 tahun 2012 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah ASI dan Permenkes No.15 tahun 2014 tentang tata cara sanksi administratif bagi tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan serta produsen dan distributor susu formula bayi atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilkan program pemberian ASI eksklusif. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah tetap melanjutkan komitmennya yakni dengan memprioritaskan program dan layanan menyusui, mengakhiri promosi produk pengganti ASI, inisiatif Rumah Sakit Sayang Bayi dan mengimbau semua pemangku kepentingan untuk mempromosikan serta meningkatkan akses ke layanan yang mendukung ibu agar melanjutkan praktik menyusui. Terkait situasi praktik menyusui di Indonesia saat ini, data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 memperlihatkan baru separuh atau 52 persen bayi berusia di bawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Median lama pemberian ASI eksklusif hanya 3 bulan. Mahmud menambahkan, keberhasilan ibu bisa menyusui memerlukan dukungan semua pihak sedari ibu hamil sampai menyusui dan perlunya pengoptimalan implementasi kebijakan serta evaluasi terkait menyusui. (mth)
Wapres Sayangkan Indonesia Masih Impor Produk Makanan Halal
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyayangkan Indonesia masih harus mengimpor produk makanan halal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di dalam negeri. "Jangankan sebagai produsen dan menjadi pemain global, untuk memenuhi kebutuhan makanan halal domestik saja kita masih harus impor," kata Wapres di acara Konferensi Konferensi Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Islam Nusantara, di Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara secara daring, Rabu, 28 Juli 2021. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia masih cukup besar membelanjakan produk halal. Angkanya mencapai 173 miliar dolar AS atau 12,6 persen dari pangsa pasar produk makanan halal dunia. "Indonesia justru menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia, menjadi konsumen terbesar dibandingkan dengan negara mayoritas Muslim lainnya," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Indonesia bahkan juga belum mampu mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan industri produk halal di dalam negeri. "Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan potensi tersebut di industri produk halal seperti Malaysia," kata Ma'ruf Amin. "Kita belum mampu memanfaatkan potensi secara optimal seperti Malaysia, bahkan Brasil dengan Muslim minoritas, utamanya dalam menjadikan dirinya sebagai produsen makanan halal terbesar di dunia," ujarnya. Merujuk pada Global Islamic Report Tahun 2019, Brasil tercatat memiliki nilai ekspor produk makanan dan minuman halal terbesar di dunia, yakni mencapai 5,5 miliar dolar AS. Negara dengan minoritas Muslim lain yang mengekspor produk makanan dan minuman halal terbesar kedua di dunia adalah Australia, dengan nilai ekspor 2,4 miliar dolar AS. Dengan kondisi demikian, ia berharap seluruh pihak terkait untuk dapat memanfaatkan semua potensi dan meningkatkan ekspor produk halal. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat menjadi produsen halal terbesar di dunia. "Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk kegiatan usaha syariah baik skala besar maupun kecil," ujarnya. (MD).
Triwulan II 2021 Laba Bank Jabar BantenTumbuh 14,4 Persen
Bandung, FNN - Raihan laba bersih Bank BJB pada Triwulan II 2021 tumbuh 14,4 persen menjadi Rp 924 miliar . Capaian tersebut menjadi cerminan bahwa Bank BJB mencatatkan kinerja yang positif di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dalam siaran persnya, Selasa, mengatakan pertumbuhan tersebut juga diikuti oleh peningkatan nilai aset perseroan yang tumbuh sebesar 20,0 persen year on year (YoY) atau mencapai 150,4 triliun rupiah. Yuddy mengatakan, sektor kredit yang merupakan ujung tombak utama perseroan dalam mendongkrak pendapatan mampu tumbuh secara nett sebesar 6,7 persen year on year menjadi Rp 91,6 triliun rupiah. Kualitas kredit yang disalurkan pun terjaga dengan baik dengan tingkat NPL atau kredit macet hanya sebesar 1,34 persen. Angka tersebut, terpaut cukup jauh di bawah rata-rata industri perbankan nasional pada posisi Mei 2021 yang mencapai 3,35 persen. Selain itu, kinerja cemerlang perusahaan juga terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga. Kepercayaan besar masyarakat menyimpan uang di Bank BJB mendorong pertumbuhan DPK sebesar 20,9 persen year on year hingga mencapai Rp 116,1 triliun rupiah. Menurut dia, di tengah terbatasnya aktifitas masyarakat, layanan digital Bank BJB mencatatkan pertumbuhan kinerja di masa pandemi. Aplikasi mobile banking Bank BJB, yakni bjb DiGi, berhasil tumbuh signifikan pada periode Desember 2020 - Juni 2021. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan user bjb DiGi tercatat mencapai 121,2 persen. Pertumbuhan tersebut diprediksi akan terus melesat seiring dengan peningkatan fitur layanan digital banking Bank BJB. Yuddy mengatakan, pencapaian kinerja positif pada triwulan II 2021 tersebut mencerminkan kekuatan kinerja perusahaan di tengah masa pandemi. Hal tersebut dapat terwujud berdasarkan perencanaan yang matang serta eksekusi strategi bisnis yang efektif. "Langkah-langkah untuk menopang laju pertumbuhan bisnis dirancang supaya dapat adaptif pada berbagai situasi. Seluruh aktivitas bisnis yang kami jalani senantiasa selaras dengan semangat peningkatan kualitas pelayanan. Hal tersebut dilakukan guna mengoptimalisasi potensi pertumbuhan usaha disamping juga mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi pasca Covid-19,” kata Yuddy sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Oleh karena prestasi tersebut, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi berhasil meraih predikat “Indonesia Best CEO Award 2021” dalam Regional Development Bank Category atau Kategori Bank Pembangunan Daerah. Penghargaan tersebut diberikan oleh Iconomics Research and Consulting. Salah satunya diberikan atas dasar penilaian tim riset terhadap keberhasilan kinerja CEO dalam memimpin perusahaan di tengah pandemi COVID-19. (MD).
Pertumbuhan Ekonomi Syariah Lebih Baik Dari Nasional
Jakarta, FNN - Bank Indonesia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah pada 2020 dan awal 2021 lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. "Di 2020 dapat dikatakan baik dari ekonomi nasional. Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan syariah mengalami kontraksi minus 1,72 persen atau lebih baik dibandingkan pertumbuhan nasional yang minus 2,07 persen,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono dalam acara pembukaan secara daring FESyar 2021 KTI, Selasa, 27 Juli 2021. Kinerja ekonomi dan keuangan syariah pada kuartal pertama 2021, lanjutnya, juga menunjukkan perbaikan. BI mencatat adanya pertumbuhan positif 1 persen dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kinerja positif tersebut ditopang oleh sektor andalan ekonomi syariah, yakni pertanian, makanan halal, fesyen muslim dan pariwisata ramah muslim. “Oleh karena itu kita konsisten menjalankan blueprint pengembangan ekonomi syariah Indonesia yang menjadi referensi bagi masterplan ekonomi syariah Indonesia,” ujar Doni. Ia menyebutkan tiga blueprint pengembangan ekonomi syariah adalah industri halal, keuangan syariah, dan peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. BI mencatat makanan halal sebagai sektor unggulan ekonomi syariah Indonesia, mempunyai potensi pangsa pasar global sebanyak 13 persen. Global Islamic Economic Indicator juga mencatat, industri makanan halal Indonesia berada di peringkat ke-4 dunia. “Ini merupakan suatu peluang buat kita, diversifikasi tujuan produk kalau bisa diperluas ke depan. Sebab, ekspor makanan halal di Indonesia di triwulan pertama 2021 sudah mencapai 10,34 miliar dolar AS,” ujarnya. Doni menyampaikan, BI juga fokus mendorong keunggulan sumber daya regional agar lebih berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, BI memiliki tujuan untuk menciptakan high quality Indonesia product, sembari mendukung perbaikan struktur neraca pembayaran Indonesia dengan peningkatan ekspor serta mendorong pertumbuhan yang inklusif. Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2021 pun menjadi salah satu upaya BI dalam menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. “Masa pandemi cenderung menghambat aktivitas global supply chain. Akan tetapi, justru menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menghidupkan pasar lokal dan aktivitas produksi nasional,” tuturnya. (MD).
Menteri Investasi Ungkap Dampak Banyak Warga Asing Keluar dari RI
Jakarta, FNN - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dampak banyaknya warga asing yang keluar dari Indonesia seiring lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Menurut dia, hengkangnya warga negara asing yang umumnya tenaga ahli di perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tentu akan berdampak pada percepatan pekerjaan atau kinerja perusahaan. "Harus diakui setiap perusahaan yang sedang jalankan operasinya ketika sebagian tenaga ahlinya pulang, pasti ada dinamika di dalam percepatan pekerjaan itu. Nah dinamika ini harus kita mediasi (agar) bisa diselesaikan," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam paparan realisasi investasi triwulan II/Semester I 2021 secara daring, Selasa. Bahlil Lahadalia mengaku tak bisa memastikan pengaruh keluarnya tenaga asing itu terhadap jalannya investasi perusahaan asing di Tanah Air. "Apakah ada dampaknya di kuartal III? Saya belum bisa jawab sekarang, harus tanyakan ke mereka apa masalah dan solusi apa yang akan kami buat. Tolong kasih kami kesempatan sedikit untuk mendeteksi perusahaan mana saja yang tenaga ahlinya balik dan bagaimana agar cepat mereka datang," ujar Bahlil Lahadalia. Sepanjang Semester I 2021 realisasi investasi mencapai Rp442,8 triliun atau sebesar 49,2 persen dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar Rp900 triliun. Capaian tersebut terdiri atas realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp228,5 triliun (51,6 persen) dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp214,3 triliun (48,4 persen). "Capaian Rp442,8 triliun itu dipersentasekan dari Rp900 triliun itu sudah mencapai 49,2 persen. Memang harus kami akui di kuartal ketiga ini pekerjaannya ekstra ketat karena kita kena PPKM ini di Juli-Agustus," kata Bahlil Lahadalia. Mantan Ketua Umum Hipmi itu menambahkan, tantangan yang dihadapi di triwulan III 2021 pun berat karena pada periode tersebut Indonesia mengalami kenaikan kasus COVID-19 tinggi. Namun, Bahlil mengaku hingga saat ini belum ada rencana untuk merevisi target. "Kalau ditanya apakah mau revisi target? Sampai sekarang saya belum terpikir, tapi kalau ditanya apa strateginya agar target tercapai, inii lagi dijalankan. Kasih kami waktu bekerja, kami bekerja siang dan malam untuk bagaimana bisa mendorong agar realisasi bisa tetap mencapai target," ujar Bahlil Lahadalia. (mth)
POPULER
