EKONOMI
Pertamina Duduki Peringkat 287 Perusahan Papan Atas Dunia
Jakarta, FNN - PT Pertamina (Persero) tahun ini kembali mencatatkan namanya sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar 500 perusahaan papan atas dunia atau Furtune Global 500. Dalam daftar itu, Pertamina menduduki peringkat 287 mengungguli beberapa perusahaan terkenal lainnya, seperti Repsol, Tesla, Danone, dan Coca-Cola. "Ini merupakan pengakuan dunia internasional bahwa Pertamina sejajar dengan world class company lainnya," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Nicke mengungkapkan pihaknya mengalami triple shock yang menyebabkan pendapatan menurun signifikan akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, inovasi dan terobosan bisnis yang dilakukan di seluruh lini bisnis serta transformasi organisasi membuat Pertamina mampu meningkatkan pendapatan hingga mencapai 41,47 miliar dolar AS dan mencetak laba 1,05 miliar dolar AS pada tahun lalu. Melalui pencapaian kinerja operasional dan keuangan tersebut, total pendapatan pemerintah tahun lalu yang dikontribusi dari Pertamina hampir mencapai Rp200 triliun. Pendapatan itu berupa setoran pajak, deviden, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 126,7 triliun serta penerimaan negara dari minyak mentah dan kondensat bagian negara (MMKBN) dari blok-blok migas Pertamina sebesar Rp73,1 triliun. Sebagai BUMN, Pertamina konsisten memastikan penyediaan energi untuk negeri melalui berbagai program, di antaranya bahan bakar minyak satu harga, konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk nelayan dan petani, pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi, serta infrastruktur hilir lainnya. "Kami optimis akan terus tumbuh dan terus memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan negara,” ujar Nicke. Pemeringkatan Fortune Global 500 merupakan ajang tahunan yang dilakukan majalah Fortune sejak tahun 1955. Tolak ukur utamanya adalah besaran pendapatan termasuk pendapatan anak perusahaan. Indikator lain adalah penyertaan modal pemegang saham, kapitalisasi pasar, keuntungan, jumlah karyawan, dan sejak 1990 indikator negara asal perusahaan juga dipertimbangkan dalam Fortune Global 500. Di sektor energi, beberapa nama perusahaan migas internasional juga tercatat masuk dalam pemeringkatan Fortune Global 500 tahun 2021, di antaranya BP posisi 18, Royal Dutch Shell posisi 19, Exxon Mobile posisi 23, Chevron posisi 75, Petronas posisi 277, Pertamina posisi 287, dan Repsol posisi 381. Selain itu, beberapa industri terkenal lain di luar sektor migas yang juga masuk dalam peringkat Fortune Global 500 adalah Coca-Cola yang berada pada posisi 370, Tesla posisi 392, dan Danone posisi 454. (mth)
Nilai Ekspor Karet Sumut Semester I Capai 838,692 Juta Dolar AS
Medan, FNN - Nilai ekspor karet dan barang dari karet Sumatera Utara pada semester i 2021 mencapai 838,692 juta dolar AS didorong naiknya volume dan harga ekspor komoditas itu. .. "Pada semester I 2020, nilai ekspor karet dan barang dari karet Sumut masih 484,696 juta dolar AS, sementara periode sama 2021 sudah mencapai 838,692 juta dolar AS atau naik 73,03 persen," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Syech Suhaimi di Medan, Selasa. Berdasarkan data, kata dia, kenaikan nilai ekspor karet dan barang dari karet Sumut itu didorong meningkatnya volume penjualan mau pun harga ekspor. Meningkatnya nilai ekspor karet dan barang dari karet Sumut itu, membuat kontribusi komoditas tersebut dalam total nilai devisa Sumut selama semester I 2021 juga semakin besar atau 15,58 persen. Total nilai ekspor Sumut pada semester I 2021 sudah mencapai 5,383 miliar dolar AS Syech Suhaimi mengakui, karet dan barang dari karet, setiap tahunnya menempati posisi kedua terbesar setelah golongan barang lemak dan.minyak hewan/nabati dalam menyumbang nilai ekspor Sumut. Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah, mengakui, volume ekspor karet Sumut pada semester I 2021 naik 9,9 persen dibandingkan. periode sama 2020 atau menjadi 187.277 ton didorong banyak permintaan. Pada semester I 2020, volume ekspor karet Sumut masih sebesar 170.425 ton dan periode sama 2021 menjadi 187.277 ton. Menurut dia, peningkatan ekspor di semester 1 2021 terjadi karena membaiknya permintaan dari negara konsumen khususnya asal Jepang, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok dan India. (mth)
Maybank Indonesia Raup Laba Bersih Rp510 Miliar pada Semester I 2021
Jakarta, FNN - PT Bank Maybank Indonesia Tbk meraup laba bersih Rp510 miliar pada semester I 2021, turun 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp810 miliar Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria, mengatakan, penurunan laba tersebut disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang berkelanjutan sejak kuartal pertama 2020. "Kondisi pandemi saat ini cukup memprihatinkan, di mana data pemerintah menunjukkan telah terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 di akhir kuartal kedua 2021. Hal ini telah berdampak pada sejumlah aktivitas masyarakat dan bisnis, termasuk sektor keuangan," ujar Taswin dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Meski demikian, ia menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan akselerasi program vaksinasi oleh pemerintah, dapat menumbuhkan kepercayaan pasar terkait pemulihan ekonomi secara bertahap.” Perseroan pun akan tetap disiplin dalam mengelola pertumbuhan bisnis bank dan senantiasa menerapkan manajemen risiko yang konservatif di tengah kondisi yang menantang saat ini. "Kami akan terus berinovasi dalam menyediakan berbagai produk dan solusi keuangan yang relevan bagi nasabah di tengah pandemi yang sejalan dengan misi Bank, Humanising Financial Services. Dengan permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai, kami siap menyambut peluang pertumbuhan, seiring dengan pemulihan ekonomi," kata Taswin. Presiden Komisaris Maybank Indonesia Datuk Abdul Farid Alias mengatakan, pihaknya melihat dampak pandemi COVID-19 masih terus berlanjut. Namun, ia tetap optimis bahwa kondisi yang menantang dan tidak pasti saat ini dapat diatasi pada waktunya. "Kami yakin dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terkait pengelolaan aset dan likuiditas, didukung manajemen risiko yang kuat, bank dapat mengatasi tantangan saat ini. Kami percaya terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan senantiasa aktif dalam menyediakan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabah," ujar Abdul. Net Interest Income (NII) atau Pendapatan Bunga Bersih turun 12,1 persen menjadi Rp3,5 triliun seiring dengan penurunan penyaluran kredit dan imbal hasil (yield) kredit. Hal itu sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dan dampak proses restrukturisasi kredit yang sedang berlangsung bagi nasabah yang terdampak pandemi. Net Interest Margin (NIM), atau Marjin Bunga Bersih turun 54 basis poin menjadi 4,47 persen pada Juni 2021, dibandingkan 5,01 persen pada periode yang sama tahun lalu. Namun, NIM meningkat 12 basis poin dibandingkan kuartal pertama 2021 yang tercatat sebesar 4,35 persen, didukung oleh biaya bunga yang membaik. Pendapatan jasa atau fee based income perseroan turun 19,6 persen menjadi Rp952 miliar di semester pertama 2021, akibat menurunnya pendapatan fee dari transaksi pasar global, namun fee terkait bancassurance bertumbuh 79 persen menjadi Rp106 miliar. Secara kuartalan, pendapatan fee tumbuh 10 persen menjadi Rp498 miliar pada kuartal kedua 2021 dari Rp453 miliar pada kuartal pertama 2021. Turunnya pendapatan bunga kredit dan pendapatan jasa akibat pandemi yang masih berlangsung dapat diimbangi oleh berbagai upaya bank, diantaranya menekan biaya provisi, biaya kredit dan biaya overhead. Dalam beberapa tahun terakhir, bank secara proaktif mengambil langkah konservatif untuk mencadangkan provisi pada portofolio di seluruh segmen bisnis, khususnya di tengah kondisi yang menantang. Langkah itu memberikan kontribusi pada penurunan biaya provisi bank sebesar 21,6 persen menjadi Rp763 miliar dari Rp1,01 triliun. Selain itu, bank terus memantau dan mendampingi nasabah yang sedang menghadapi tantangan. Bank juga mempertahankan risk posture pada tingkat yang memadai untuk menjaga kualitas asetnya, sehingga bank dapat mencatat rasio kredit bermasalah atau NPL (konsolidasian) yang membaik menjadi 4,4 persen (gross) pada Juni 2021 dibandingkan 5 persen (gross) pada periode yang sama tahun lalu. Bank berhasil mengendalikan biaya overhead, yang tercatat turun 6,1 persen menjadi Rp2,9 triliun, didukung oleh upaya berkelanjutan terhadap pengelolaan biaya di seluruh organisasi, termasuk penerapan bekerja dari rumah atay work from home selama pandemi. Seiring dengan kondisi pasar saat ini, di mana industri perbankan menghadapi perlambatan dalam pertumbuhan kredit, total kredit Maybank Indonesia juga turun 14,6 persen menjadi Rp98,8 triliun di tengah upaya Bank memitigasi risiko kredit selama masa pandemi. Kredit Community Financial Services (CFS) turun 17,5 persen disebabkan oleh penurunan kredit CFS Non-Ritel sebesar 22,3 persen dan penurunan kredit CFS-Ritel sebesar 12 persen. Kredit Global Banking (GB) juga turun 8,2 persen. Namun, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih bertumbuh positif sebesar 1,2 persen pada semester pertama 2021 menjadi Rp14,4 triliun dari Rp14,2 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Secara kuartalan, KPR tumbuh 2,5 persen dari Rp14,1 triliun di kuartal pertama 2021. Total simpanan nasabah meningkat 1,6 persen menjadi Rp107,4 triliun pada semester pertama 2021. Bank menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankan likuiditas yang kuat dan basis pendanaan yang efisien dengan meningkatkan dana murah dan mengurangi dana berbiaya tinggi. Strategi tersebut berkontribusi pada peningkatan dana murah atau CASA, yang bertumbuh 6,4 persen menjadi Rp45,1 triliun. Rasio CASA juga naik menjadi 41,9 persen pada Juni 2021 dibandingkan 40 persen pada Juni 2020. (mth)
Polisi Terima Satu Laporan Masyarakat Terkait Ilegal Akses BRI Life
Jakarta, FNN - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menerima satu laporan masyarakat terkait ilegal akses.terkait kebocoran data nasabah BRI Life. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, mengatakan pelapor tersebut berasal dari karyawan swasta. "Kami baru menerima satu laporan terjadi tindakan upaya masuk secara ilegal ke dalam sistem informasi perusahaan, yang lapor karyawan swasta," kata Rusdi. Rusdi belum merinci secara detail perkembangan proses pendalaman kebocoran data BRI Life yang dilakukan Polri, namun penyidik masih mendalami laporan tersebut. Belum juga diketahui apakah akan ada pihak-pihak yang akan dimintai klarifikasi terkait laporan tersebut. "Yang pasti saat ini masih didalami oleh penyidik," kata Rusdi. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol Helmy Santika menyebutkan pihaknya mendapatkan informasi melalui media, saat ini sedang dilakukan pendalaman untuk dilakukan penyelidikan. "Sumber informasi kan bisa dari mana saja. Termasuk dari wartawan. Nah saya dapat infonya dari Pak Joshua baru kemarin. Saat ini sedang kami dalami, kroscek tentang kebenaran informasi tersebut, dengan semua pihak. Setelah itu lakukan penyelidikan," kata Helmy. Dugaan kebocoran data nasabah BRI Life mencuat ketika seorang pengguna RaidForums mengaku menjua 460 ribu dokumen yang dikumpulkan dari 2 juta nasabah BRI Life seharga 7.000 Dollar Amerika (US$) atau sekitar Rp101 juta (kurs Rp14.485,20). Informasi bocornya data BRI Life diunggah dalam akun Twitter Alon Gal (@UnderTheBreach) pada Selasa (27/7). Dalam cuitannya, pemilik aku mengatakan perentas memiliki data 2 juta nasabah BRI Life dan 463 ribu dokumen dihargai 7.000 dollar Amerika. Adanya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri untuk turun melakukan penyelidikan. (sws)
Pengusaha Tolak Syarat Masuk Mal Tunjukkan Surat Vaksin
Surabaya, FNN - Pelaku usaha di Kota Surabaya, Jawa Timur, tidak setuju adanya usulan pengunjung yang masuk mal atau pusat perbelanjaan harus menunjukkan sertifikat telah menjalani vaksiansi COVID-19.I 'Ini seakan-akan selama ini pusat perbelanjaan menjadi pusat klaster penularan dan penyebaran COVID-19," kata Legal Manager Pusat Grosir Surabaya sekaligus pelaku usaha di pusat perbelanjaan Dedy Prasetyo di Surabaya, Kamis. Padahal, lanjut dia, di pusat perbelanjaan itu sangat ketat penerapan protokol kesehatan dibandingkan dengan pasar tradisional dan pusat kerumunan yang lain. Bahkan masuk pusat perbelanjaan di periksa suhu, cuci tangan pakai sabun, tidak pakai masker di suruh keluar, lepas masker ditegur, jarak dan traffic diatur. Menurut dia, kalau memang kebijakan menunjukkan bukti telah vaksin itu adalah aturan yang memang harus dijalankan, maka jangan hanya masuk ke pusat perbelanjaan saja, melainkan bersifat umum. "Ini bukan masalah memberatkan konsumen saja, tapi image-nya itu lho (hanya pusat perdagangan) yang wajib memberlakukan itu," ujarnya. Selain itu, ia juga menyesalkan pernyataan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim Sutandi Purnomosidi di salah satu media cetak di Surabaya yang menilai positif adanya usulan tersebut sebagai upaya mencegah penularan COVID-18 di tempat perbelanjaan. "Pak Sutandi kok setuju kalau ada usulan aturan masuk tunjukkan bukti vaksin. Saya pikir Pak Sutandi harus melihatnya dari sisi lainnya juga," katanya. "Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebelumnya mengusulkan pengunjung mal harus menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19 saat penerapan PPKM. Tak hanya pengunjung, pekerja di dalam mal tersebut juga harus sudah divaksinasi agar mal dapat beroperasi secara normal. "Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (25/7) mengatakan, usulan tersebut akan diutarakan kepada pemerintah dalam waktu dekat. Sebab, ia ingin roda ekonomi tetap berjalan sembari menerapkan protokol kesehatan yang ketat. "Menurut dia, jika tidak mengambil langkah yang tepat, dampak COVID-19 juga akan berdampak kepada sektor ekonomi dan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (sws)
Gubernur BI Sampaikan Empat Tugas ISEI Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan empat program yang harus dipenuhi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dalam tiga tahun guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Dalam tiga tahun ke depan, masa-masa yang harus kita semakin memperkuat peran ISEI dalam berkontribusi terhadap perekonomian nasional dunia akademik dan pengabdian masyarakat kita,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam diskusi publik daring, Jumat. Perry Warjiyo mengatakan program pertama yang harus dipenuhi ISEI adalah memperkuat sinergi ISEI dalam memberikan dukungan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Ia menyampaikan kontribusi ISEI dalam berbagai kebijakan di pusat dan daerah sangat diperlukan dalam pemulihan ekonomi, termasuk mendorong inklusifitas UMKM dan mendorong ekonomi daerah. Selain juga berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas makro, struktural, dan moneter. “Nomor dua bagaimana ISEI bisa memberikan inovasi dan kontribusi untuk mempercepat implementasi dari kebijakan reformasi struktural supaya kita segera ke arah menuju Indonesia Maju,” ujar Perry Warjiyo yang juga Ketua Umum ISEI. Ia meminta ISEI merumuskan kebijakan-kebijakan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, investasi, kualitas SDM dan membuat efisiensi ekonomi agar Indonesia bisa kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi industri manufacturing berbasis sumber daya alam, menurutnya, perlu dilakukan karena bisa meningkatkan produktivitas dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi kesenjangan antar daerah. “Sektor reformasi struktural lainnya adalah pariwisata dan keuangan digital yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tercepat supaya lintasan ekonomi kita lebih cepat dengan produktivitas sumber daya alam,” kata Perry Warjiyo. Program ISEI yang ketiga adalah berkontribusi untuk mendukung, mempercepat, dan membuat kesiapan digitalisasi di bidang ekonomi, keuangan, dan pendidikan. Sedangkan yang keempat, ISEI diminta untuk melakukan empowerment organisasi melalui berbagai upaya seperti sertifikasi dan workshop. “ISEI sudah kuat dengan 47 cabang, bagaimana dalam tiga tahun ke depan tidak hanya menambah cabang tetapi empowerment pengurus dan anggota isi pusat dan daerah,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo. (mth)
BI Ungkap Sektor yang Siap Mendukung Pertumbuhan Kredit pada 2021
Jakarta, FNN - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti membeberkan terdapat beberapa sektor yang sudah berhasil maupun siap untuk mendukung pertumbuhan kredit pada 2021. "Kami coba membedah sektor mana saja dan kami lihat seberapa siap perbankan menyalurkan kredit ke sektor-sektor ini," kata Destry dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis. Ia menyebutkan, sektor yang dimaksud yakni industri makanan, minuman, dan tembakau, tanaman perkebunan, industri kimia, industri elektronik, radio, televisi, dan peralatan komunikasi, tanaman pangan, perdagangan eceran, industri, karet, serta perdagangan impor. Menurut dia, industri makanan, minuman, dan tembakau, tanaman perkebunan, serta industri kimia, merupakan sektor yang memiliki daya tahan cukup tinggi atau resilient di tengah COVID-19, sehingga sejak 2020 sektor-sektor tersebut sudah berhasil mendorong pertumbuhan kredit. Sementara itu, industri elektronik, radio, televisi, dan peralatan komunikasi, serta tanaman pangan merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi atau growth driver, sehingga kedua sektor tersebut sangat menjanjikan ke depannya untuk mendukung kredit perbankan. "Apalagi di era normal baru yang kita hadapi sekarang ini, maka telekomunikasi atau dunia yang berbasis digital itu merupakan sesuatu yang sangat menjanjikan ke depan, karena inilah pola kehidupan kita kedepannya," ungkap Destry. Sedangkan, ia menilai, perdagangan eceran, industri, karet, serta perdagangan impor merupakan slow sectors atau sektor yang sudah mau bertumbuh, tetapi membutuhkan dorongan ataupun kebijakan untuk siap mendukung penyaluran kredit. Sementara itu, terdapat beberapa sektor yang sudah siap namun belum mampu mendukung pertumbuhan kredit, yaitu industri barang galian bukan logam, industri barang dari logam, industri kayu dan furnitur, industri kertas, serta industri otomotif dan alat angkut lainnya. (mth)
Bank Dunia: Indonesia Perlu Tingkatkan Konektivitas Digital
Jakarta, FNN - Ekonom Senior Bank Dunia Sailesh Tiwari merekomendasikan Indonesia untuk meningkatkan konektivitas digital dan akses universal terutama kepada separuh populasi yang belum terpapar teknologi digital untuk menekan tingkat ketimpangan. Menurut dia, ketiadaan akses digital yang memadai bisa menciptakan ketimpangan daerah, apalagi hanya 30 persen dari warga dewasa di kawasan pedesaan Indonesia yang terkoneksi dengan internet. "Ukuran penduduk yang besar ini menciptakan ketimpangan antar daerah, dimana hanya sepertiga populasi dewasa di Papua yang sudah terkoneksi ke internet dibandingkan 50 persen lebih di Jawa dan Bali," kata Tiwari dalam paparan virtual World Bank Indonesia Digital Report di Jakarta, Kamis. Ia memastikan layanan internet di rumah sangat penting untuk belajar maupun bekerja, terutama di tengah pandemi COVID-19, tetapi populasi yang terkoneksi dengan high broadband atau internet dengan kecepatan tinggi masih sangat minim. Selain itu, menurut data Bank Dunia, sebanyak 40 persen rumah tangga mengungkapkan bahwa biaya pendaftaran untuk broadband masih sangat mahal. "Ini isu paling penting. Di tingkat global, Indonesia berada pada posisi 131 terkait biaya langganan internet, yang artinya biaya masih menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia dan memengaruhi struktur broadband di Indonesia," katanya. Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan konektivitas digital, Tiwari membuat tiga rekomendasi utama. Pertama, pemerintah perlu mengalokasikan sistem untuk mobile broadband yang lebih baik. "Maksud di sini bagaimana melaksanakan switch offer analog yang memiliki karakteristik penyebarluasan sesuai dengan konektivitas di pedesaan, dan high frequency band untuk menghilangkan hambatan jaringan," katanya. Kedua, pemerintah Indonesia perlu memperkuat jaringan infrastruktur aktif dan pasif, meski akan memengaruhi biaya investasi bagi para penyedia jasa layanan internet. Ketiga, Indonesia harus mempertimbangkan menerapkan unified sistem dengan pembuat regulasi yang akan memudahkan penyedia layanan internet. (mth)
BPKN Sebut Kerugian Konsumen pada 2021 Capai Rp1,06 Triliun
Jakarta, FNN - Komisioner Penelitian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Anna Maria Tri Anggraini mengatakan total kerugian konsumen sejak Januari hingga 22 Juli 2021 mencapai Rp1,06 triliun. “Ini angka yang sangat fantastik yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah terkait dengan kerugian yang dialami konsumen,” ujar Anna di Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan kategori pengaduan paling tinggi terjadi pada jasa keuangan 2.050 kasus, diikuti jasa e-commerce 364 kasus, perumahan 145 kasus, jasa telekomunikasi 36 kasus dan jasa transportasi 20 kasus. Berdasarkan pengaduan itu, lanjut dia, sesuai peran dan fungsinya, maka BPKN memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan pelbagai persoalan terkait hak-hak konsumen. Namun, berdasarkan data BPKN yang dikeluarkan sejak tahun 2005 sampai Juni 2021, jumlah tanggapan atau rekomendasi BPKN yang ditindaklanjuti pelaku jasa masih minim. Menurut dia, dari sebanyak 207 rekomendasi BPKN, hanya 46 yang mendapatkan respon, sisanya sebanyak 161 belum ditanggapi oleh pemerintah. Anna juga memaparkan beberapa isu yang perlu dicermati untuk menyelesaikan berbagai masalah atas perlindungan konsumen yang masih muncul dan terus berulang. Pertama, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam penggunaan produk baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dari paparan virus COVID-19, serta memberikan kepastian akses informasi yang jelas dan lengkap untuk menghindari kasus insiden perlindungan konsumen. Selain itu, terdapat kepastian perlindungan terhadap data pribadi konsumen agar kepercayaan konsumen makin meningkat dan sering menggunakan jasa layanan publik. Kedua, konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tak diskriminatif sesuai dengan regulasi maupun peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, konsumen berhak mendapatkan layanan secara baik dan tak diskriminatif sesuai UU tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8 tahun 1999, hak terhadap aksesibilitas sesuai UU No 8 tahun 2016, serta hak pelayanan khusus konsumen rentan (disabilitas, orang tua, anak-anak, wanita hamil, dan lain-lain). Isu ketiga yang perlu diperhatikan adalah konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. "(Yaitu) terkait tanggung jawab sepanjang rantai nilai layanan publik apabila terjadi insiden, pihak mana saja yang bertanggung jawab? Apakah pemilik platform? Pelaku usaha? ataukah tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai regulator," katanya. (mth)
BRI Life Beberkan Hasil Investigasi Dugaan Bocornya Data Nasabah
Jakarta, FNN - PT Asuransi BRI Life membeberkan hasil investigasi maraton terkait beredarnya informasi di media sosial mengenai dugaan adanya kebocoran data nasabah perseroan. Corporate Secretary BRI Life Ade Nasution dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (29/7/2021), mengatakan, berdasarkan hasil investigasi hingga Rabu (28/7) kemarin, ditemukan fakta-fakta salah satunya yaitu klaim jumlah kebocoran data yang tidak benar. Menurutnya, BRI Life telah bergerak cepat melakukan investigasi internal atas kejadian dimaksud dan ditemukan bukti bahwa pelaku kejahatan siber melakukan intrusi ke dalam sistem BRI Life Syariah yang merupakan stand alone system dan terpisah dari core system BRI Life. "Pada sistem tersebut terdapat tidak lebih dari 25 ribu pemegang polis syariah individu, dimana data tersebut tidak berkaitan dengan data BRI Life maupun BRI Group lainnya," ujar Ade sebagaimana dikutip dari Antara. Ade memastikan, data BRI dan BRI Group aman. Kejadian tersebut tidak memberikan dampak kepada data nasabah BRI maupun BRI Group lainnya. "Tidak ada lateral action terhadap portofolio yang lain, karena sistem tersebut stand alone," katanya. Selanjutnya, link awal di forum jual beli yang menawarkan data nasabah yang diduga bocor tersebut sudah tidak dapat ditemukan. "Saat ini link awal di forum jual beli yang sempat viral pada media sosial sudah tidak dapat ditemukan lagi," ujar Ade. BRI Life juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penegakan hukum atas dugaan bocornya data nasabah tersebut. Sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi nasabah, BRI Life telah melakukan respon terhadap insiden tersebut. Yaitu, melakukan tindakan cepat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. "Untuk kepentingan penegakan hukum, BRI Life berkoordinasi dengan Direktorat Cyber Crime Bareskrim Polri dan Badan Sandi dan Siber Negara," kata Ade. Ade menambahkan, BRI Life menjamin keamanan polis nasabah. Perseroan memastikan data pemegang polis tidak berubah dengan data awal yang ada di sistem. Selanjutnya, BRI Life akan berkoordinasi dengan pemegang polis syariah untuk memastikan layanan kepada pemegang polis tetap dapat dilakukan sesuai dengan manfaat polisnya. Apabila pemegang polis membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan, dapat segera menghubungi layanan resmi BRI Life melalui Call Center di Nomor 1500087, WhatsApp Corporate 0811-935-0087 atau email cs@brilife.co.id. (MD)
POPULER
