EKONOMI
CORE: Pertumbuhan Ekonomi 2022 Tergantung Penanggulangan Pandemi
Jakarta, FNN - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan sangat bergantung pada penanggulangan pandemi COVID-19 yang hingga kini masih belum bisa diprediksi kapan berakhir. "Kalau diproyeksikan pandemi sudah mereda, kita sudah bisa seperti normal lagi atau new normal. Seharusnya kita bisa lebih optimis bisa tumbuh di atas 6 persen. Low base effect masih ada dan perekonomian punya momentum untuk melompat, asal ada dorongan dari kebijakan fiskal dan moneter," ujar Piter saat dihubungi di Jakarta, Senin. Piter mengharapkan pemerintah bisa lebih optimistis, agresif, dan tidak ragu-ragu dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun depan. "Jangan ragu-ragu menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang tinggi. Yang tidak masalah akan tercapai atau tidak. Yang menentukan realistis atau tidak bukan berapa angka targetnya. Target pertumbuhan rendah karena memang tidak berusaha itu yang sangat disesalkan. Yang kita inginkan target pemerintahan yang tinggi dengan di-support rencana kerja yang sesuai. Jadi rencana kerjanya yang menentukan realistis atau tidak," kata Piter. Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna memberikan lapangan kerja yang cukup bagi angkatan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan yang sempat naik karena pandemi. "Syaratnya pandemi harus bisa ditanggulangi dan pemerintah tidak ragu-ragu mendorong ekonomi dengan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif," ujar Piter. Dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 - 2022, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5 - 5,5 persen pada 2022. Presiden menekankan perkiraan target pertumbuhan ekonomi sebesar tersebut juga memerhatikan kewaspadaan terhadap perkembangan pandemi COVID-19 yang masih sangat dinamis. Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia agar pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat. Jokowi mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Sementara itu, inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen, menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat Sedangkan rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per dolar AS, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82 persen yang disebutnya mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global. Selanjutnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 dolar AS per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari. (mth)
Waspadai Tawaran Pinjaman Online Ilegal
Padang, FNN - Otoritas Jasa Keuangan kembali mengingatkan masyarakat supaya mewaspadai penawaran pinjaman online ilegal yang biasanya ditawarkan lewat pesan seluler atau media sosial. "Kalau ada yang mendapat tawaran pinjaman online melalui SMS atau whatsap, sebaiknya tidak usah direspon karena pihak pemberi pinjaman tidak boleh memberikan tanpa minta persetujuan masyarakat," kata Kepala Kantor OJK Sumbar, Yusri, di Padang, Ahad, 15 Agustus 2021. Menurutnya, kalau ada masyarakat yang mendapatkan penawaran tersebut silahkan melapor ke OJK. Sebagai tindak lanjut, jika pinjaman online itu tidak berizin maka situs dan webnya bisa ditutup oleh Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi. Setiap perusahaan yang menawarkan jasa pinjaman kepada masyarakat wajib memiliki pernyataan aplikasi pinjaman yang diberikan dokumentasinya oleh OJK. "Jadi hanya perusahaan pinjaman online yang mendapat izin dari OJK yang boleh memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan sepanjang tidak terdaftar di OJK artinya mereka ilegal," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara. Di sisi lain, OJK terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal yang bunganya mencekik dan berlipat-lipat. Sebelumnya Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga sepakat memperkuat upaya penegakan hukum untuk memberantas pinjaman online atau pinjol ilegal di Tanah Air. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam pernyataan di Jakarta mengatakan, para anggota SWI akan semakin memperketat ruang lingkup pelaku kejahatan pinjol ilegal dengan menggunakan kewenangan di masing-masing kementerian dan lembaga. Upaya itu juga akan diikuti dengan memperluas sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal melalui media massa dan sosial media serta komunikasi langsung kepada masyarakat. "SWI mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini, karena pemblokiran situs dan aplikasi tidak menimbulkan efek jera dari pelaku kejahatan ini. Pinjol ilegal ini persoalan bersama yang harus kita berantas bersama-sama untuk melindungi rakyat," ujar Tongam. Pada Juli ini, SWI kembali menemukan dan menutup 172 pinjaman online ilegal yang beredar secara digital melalui penawaran lewat SMS, aplikasi gawai, dan di internet. Penutupan dilakukan karena berpotensi merugikan masyarakat. Sebab, bunga dan tenggat pinjaman yang tidak transparan, serta ancaman dan intimidasi dalam penagihan. (MD)
Pemerintah Miliki Komitmen Kuat Lindungi Pekerja Migran
Jakarta, FNN - Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya melalui pemenuhan hak di setiap kegiatan penempatan. "Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelindungan PMI adalah mengubah paradigma yaitu bahwa PMI bukan lagi sebagai obyek, tetapi mereka merupakan subyek penempatan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, saat menjadi Keynote Speaker pada acara Congress Of Indonesia Diaspora (CID) dengan tema Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Covid-19: Tantangan, Kontribusi, dan Harapan, di Jakarta, Sabtu, 14 Agustus 2021. Dalam keterangan tertulisnya, Menaker Ida menuturkan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pemerintah mengharapkan bahwa pada masa yang akan datang, tidak akan ada lagi PMI bekerja di sektor informal yang mengandalkan low skill. "Pada sektor ini sering menjadi sumber permasalahan seperti gaji tidak dibayar, PHK, dan kasus hukum lainnya," kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Terkait hal tersebut, Menaker Ida memiliki empat pandangan strategis di antaranya terkait isu kesehatan; pengawasan dalam menjamin kesehatan fisik dan mental; jaminan sosial; serta penyediaan pusat pelindungan PMI di negara penempatan. Pertama, mengenai kesehatan Pekerja Migran Indonesia. Menurut UU PPMI, setiap CPMI harus sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Kedua, mengenai Pengawasan Pemerintah dalam hal kesehatan fisik dan mental, menurut Pasal 21 UU PPMI, disebutkan bentuk-bentuk pelindungan selama bekerja. Ketiga, mengenai Jaminan Sosial, di mana Jaminan sosial bagi PMI telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. "Dalam Permenaker No. 18 Tahun 2018, disebutkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 3 (tiga) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; dan Jaminan Hari Tua," jelas Menaker Ida. Keempat mengenai Penyediaan Pusat Pelindungan PMI di negara penempatan. Terkait dengan pusat pelindungan PMI di negara penempatan, Menaker Ida mengatakan bahwa pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh Perwakilan Indonesia di negara penempatan. "Jadi, perwakilan Indonesia di negara penempatan, khususnya yang memiliki Atase Ketenagakerjaan, telah membuka layanan pelindungan PMI, yang dimulai dari layanan pengaduan, layanan pendampingan/advokasi, layanan penyelesaian permasalahan, serta layanan lainnya yang bertujuan untuk menunjang optimalisasi perlindungan PMI di negara penempatan," tambah dia. Ida memberikan apresiasinya kepada Komunitas Diaspora Indonesia yang selama ini memiliki peran strategis untuk turut serta dalam merangkul PMI sebagai elemen dalam diaspora Indonesia, mengingat potensi yang mereka miliki cukup besar dalam berkontribusi dalam pembangunan dalam negeri. (MD).
Harga Emas Naik Saat Pelemahan Indeks Sentimen Konsumen
Chicago, FNN - Harga emas berjangka di Divisi COMEX New York Mercantile Exchange meningkat pada perdagangan hari Jumat (13/8). Kenaikan terjadi karena indeks sentimen konsumen melemah. Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik 26,4 dolar AS atau 1,51 persen menjadi ditutup pada 1.778,2 dolar AS per ounce. Perkiraan awal indeks sentimen konsumen yang dirilis Jumat oleh University of Michigan (UM) berada di 70,2 pada Agustus, turun dari 81,2 pada Juli. Dikutip dari Antara, Sabtu, 14 Agustus 2021, investor juga khawatir dengan ketidakpastian kekuatan dari kebangkitan ekonomi global di tengah penyebaran varian Delta Covid-19. Harga emas naik mendekati 0,9 persen untuk minggu ini. Harga perak untuk pengiriman September meningkat 66,3 sen, atau 2,87 persen, ditutup menjadi 23,779 dolar AS per ounce. Harga Platinum untuk pengiriman Oktober bertambah 8,3 dolar, atau 0,82 persen, menjadi ditutup pada 1.026 dolar per ounce.
BI: Sinergi Kebijakan Fokus ke Sektor Prioritas dan Berdaya Tahan
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan sinergi kebijakan otoritas, perbankan, dan dunia usaha, saat ini sedang berfokus kepada sektor-sektor prioritas dan berdaya tahan. Adapun sektor-sektor yang dimaksud yakni hortikultura, tanaman perkebunan, pertambangan bijih logam, industri makanan dan minuman, industri kimia farmasi, serta kehutanan dan penebangan kayu. "Sektor-sektor ini yang menjadi prioritas dan sedang kami garap," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat. Menurut dia, sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan ekspor, sehingga diprioritaskan untuk saat ini. Selain itu terdapat 15 sektor lainnya yang terus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti peternakan, perikanan, industri tekstil dan produk tekstil, industri kulit dan alas kaki, industri barang dari logam dan elektronik, industri mesin dan perlengkapan, industri kayu dan furnitur, serta industri logam dasar. Kemudian, sektor informasi dan telekomunikasi, real estat, jasa pertanian, tanaman pangan, pengadaan air, pengolahan tembakau, dan industri barang galian bukan logam. "Sektor real estat dan otomotif, ini yang baru saja kami berikan stimulusnya," kata Gubernur BI Perry Warjiyo. Sementara terdapat 17 sektor penopang pemulihan yang terus didorong yaitu pertambangan batu bara dan lignit, konstruksi, industri alat angkutan, hotel dan restoran, jasa kesehatan, perdagangan besar dan eceran, logistik, administrasi pemerintahan , serta jasa pendidikan. Selanjutnya, industri karet dan plastik, angkutan darat, angkutan rel, transportasi udara, asuransi dan dana pensiun, jasa penunjang keuangan, jasa perantara keuangan, serta jasa keuangan lainnya. (mth)
Holding BUMN Ultra Mikro Akan Targetkan 44 Juta Pengusaha Ultra Mikro
Jakarta, FNN - Holding BUMN Ultra Mikro yang terdiri dari bank BRI, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dan Pegadaian akan menargetkan 44 juta pengusaha segmen ultra mikro. "Saya kira targetnya yakni ada 44 juta pengusaha segmen ultra mikro," ujar Direktur IT dan Digital, Chief Transformation Officer Pegadaian Teguh Wahyono dalam seminar daring di Jakarta, Jumat. Menurut Teguh, nanti bersama PNM, Pegadaian akan masuk ke suatu ekosistem baru yakni holding BUMN ultra mikro. Target PNM dan Pegadaian ke depan bersama dengan induk holding yakni bank BRI adalah bagaimana melayani lebih banyak UMKM ke depan, bukan hanya pembiayaan namun juga bagaimana mendata, membina mereka supaya pelaku UMKM bisa naik kelas. "Yang sekarang sedang berjalan dan dalam waktu dekat akan ada kantor bersama," katanya. Nantinya kantor bersama ini akan bersama-sama ditempati oleh bank BRI, PNM dan Pegadaian. Dengan demikian pelaku UMKM tidak perlu susah-susah mencari kantor PNM dan Pegadaian, cukup datang ke satu tempat itu (kantor bersama) dan mendapatkan tiga layanan sekaligus. Dalam kesempatan yang sama, Direktur IT dan Digital Pegadaian tersebut juga menyampaikan mengenai integrasi data atau data integration pelaku UMKM. Integrasi data tersebut penting dalam rangka mendata UMKM yang ke depan bisa digunakan untuk profiling nasabah dan layanan yang lebih ke depannya. Sebelumnya Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sunarso mengatakan akan melakukan penandatangan akte inbreng saham pemerintah di PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) pada 13 September 2021 mendatang, dan setelahnya, Holding Ultra Mikro (UMi) dengan BRI sebagai perusahaan induk pun resmi terbentuk. BRI telah melakukan pendaftaran right issue 28 miliar lembar saham kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Juli 2021. Pendaftaran ini dilakukan setelah BRI mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Juli 2021. Sunarso menerangkan right issue tersebut dilakukan untuk menambah modal BRI dalam rangka pembentukan Holding Ultra Mikro. Langkah tersebut pun sebelumnya telah disetujui oleh Komite Privatisasi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping itu, pemerintah juga telah menyetujui langkah BRI dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke BRI. (mth)
Pupuk Kaltim Perkuat Inovasi Berbasis Digital
Jakarta, FNN - PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) memperkuat inovasi berbasis digital di berbagai bidang dalam upaya melaksanakan transformasi industri 4.0 sekaligus menjawab tantangan disrupsi teknologi agar perusahaan terus mampu menghadapi iklim kompetisi yang semakin ketat. “Pandemi bukan halangan untuk tetap produktif, karena PKT terus mengembangkan inovasi teknologi dalam mendukung kinerja Perusahaan dan karyawan berperan aktif dalam implementasi industri 4.0 di PKT,” kata Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat. Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2021 dijadikan semangat bagi insan PKT untuk terus berinovasi, utamanya dalam meningkatkan komitmen sebagai salah satu perusahaan dengan predikat National Lighthouse Industry 4.0, sekaligus role model implementasi teknologi industri 4.0 bagi dunia industri tanah air. Sesuai tema “Integrasi Riset untuk Indonesia Inovatif” dengan sub-tema “Optimisme Inovasi Berbasis Teknologi di Tengah Pandemi”, Hakteknas tahun ini dimaknai PKT sebagai kesinambungan langkah untuk terus produktif, melalui pengembangan inovasi guna mempertahankan kinerja positif dan menciptakan sektor vital yang tangguh dalam jangka panjang. Rahmad mengatakan transformasi bisnis yang berorientasi industri 4.0 dalam menghadapi pandemi Covid-19, dilaksanakan PKT dengan menerapkan Artificial Intelligence dan metode forecasting, yang berdampak pada efisiensi dan kinerja sekaligus meningkatkan aspek competitiveness Perusahaan. Selain itu, PKT juga melakukan pembenahan dan perbaikan seluruh resources untuk optimalisasi digital dengan berbagai use case industry 4.0 yang berhasil diterapkan, diantaranya Smart Operation, Smart Maintenance, Smart Distribution, Digital Performance Management System, Smart Farming Solution dan use case lainnya. PKT juga menjalin kerjasama dengan berbagai institusi dan lembaga pendidikan maupun riset di Indonesia, untuk beragam terobosan berbasis digital. “Inovasi berdampak pada pencapaian realisasi target Perusahaan, seperti penurunan frekuensi dan durasi unscheduled shutdown, meningkatnya efisiensi energi, rate produksi, indeks keandalan pabrik, efisiensi biaya distribusi, produktivitas pekerja, serta efisiensi biaya produksi dan daya saing,” terang Rahmad. PKT mendasari strategi transformasi digital pada beberapa tahap, mulai pendefinisian komitmen dari manajemen puncak ke level paling bawah, perumusan target Perusahaan secara jelas, serta pengembangan kompetensi, budaya kerja dan organisasi menuju digital attitude. Termasuk scalling up dengan pengembangan kemampuan dan adopsi model operasional yang baru dan efisien, untuk diterapkan di lingkungan Perusahaan. “Seluruh langkah tersebut didukung penuh jajaran Direksi dan Manajemen PKT melalui kebijakan dan strategi yang terukur, sehingga kita dapat mengoptimalkan sasaran untuk inovasi yang dikembangkan,” tutur Rahmad. Menyandang predikat National Lighthouse Industry 4.0, PKT berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi teknologi berbasis industri 4.0 dalam aktivitas bisnis, sebagai wujud dukungan PKT terhadap Making Indonesia 4.0 yang dicanangkan Pemerintah sejak 2018. “Sebagai role model dunia industri tanah air, PKT berkomitmen untuk memperkuat implementasi teknologi berbasis industri 4.0 di seluruh lini bisnis Perusahaan secara berkesinambungan,” pungkas Rahmad Pribadi. (mth)
Teten Masduki Sebut Kehadiran Fintech Sangat Membantu Usaha Mikro
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan kehadiran financial technology (fintech) lending sangat membantu dan menolong pelaku usaha mikro. Teten Masduki mengatakan digitalisasi meningkatkan inklusi keuangan melalui dompet digital dan juga akun virtual, di samping itu alat pembayaran digital juga berfungsi sebagai kode digital pencatatan transaksi. "Fintech sebagai subsistem penting dalam ekosistem digital sekaligus sebagai alat untuk pengembangan usaha UMKM, saya kira usaha mikro tertolong betul oleh kehadiran fintech," kata Teten Masduki dalam seminar daring di Jakarta, Jumat. Fintech saat ini perkembangannya sangat pesat, di mana pada Desember 2020 akumulasi penyaluran pinjaman nasional sebesar Rp155,9 triliun. Sedangkan per Juni 2021 penyelenggara fintech lending yang berizin dan terdaftar sudah mencapai 124 platform. Sedangkan pinjaman kepada sektor usaha produktif selama tahun ini sebesar Rp36,74 triliun, dengan sektor usaha terbesar adalah perdagangan besar dan eceran, rumah tangga, transportasi, pergudangan, komunikasi, penyediaan akomodasi serta penyedia makanan dan minuman. "Saya kira sama seperti kredit dari bank konvensional, di mana sektor perdagangan paling banyak di sektor UMKM yang mendapatkan kucuran pembiayaan dari fintech," ujar Menkop UKM Teten Masduki. Sebelumnya ia mengungkapkan bahwa digitalisasi dapat memperluas akses pelaku UMKM ke sumber-sumber pembiayaan, selain akses pasar. Menkop UKM Teten Masduki menyampaikan bahwa salah satu persoalan UMKM adalah akses kepada pembiayaan. Sebagian besar UMKM atau 98 persen merupakan usaha mikro dan ultra mikro. Banyak sekali pelaku UMKM yang unbankable sehingga sebenarnya kehadiran fintech bisa menjadi solusi bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan. Di tengah pandemi COVID-19, lanjut Teten, banyak juga UMKM yang mengalami gagal bayar, dan Kemenkop sekarang sudah membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan sedang dalam tahap implementasi. Kesulitan pembiayaan UMKM ini telah coba diatasi oleh pemerintah dengan relaksasi pembiayaan, restrukturisasi kredit, dan pemberian subsidi, termasuk pinjaman baru juga direlaksasi. (mth)
Karantina Pertanian Cilegon Lepas Ekspor Senilai Rp 1.7 Miliar
Cilegon, FNN - Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Cilegon, Banten melepas ekspor sebanyak 12 komoditas pertanian senilai Rp 1, 7 miliar hingga awal Agustus 2021. "Dari 12 ragam komoditas itu di antaranya 10 jenis tumbuhan dan dua jenis hewan. Semua itu kali pertama disertifikasi ekspor," kata Kepala Karantina Pertanian Cilegon, Arum Kusnila Dewi, dalam keterangannya, Jumat, 13 Agustus 2021. Dikutip dari Antara, kesepuluh komoditas ekspor jenis tumbuhan itu adalah sirup fruktosa dari olahan jagung tujuan Vietnam, kakao bubuk Kolombia dan gula tebu Vietnam. Kemudian, beras ketan, cengkeh, jintan, kayu manis, kelapa parut, lada dan palet kayu meranti ekspor ke Jepang. Sedangkan, dua ragam komoditas jenis hewan produk olahan daging unggas tujuan Kanada dan tanduk kerbau ke Malaysia. "Semua komoditas ekspor itu menyumbang devisa negara Rp 1,7 miliar, " katanya. Ia mengatakan, adanya penambahan ragam jenis komoditas ekspor menjadikan parameter pencapaian program Gerakan Tiga Kali Ekspor Pertanian (Gratieks) Kementan. Program Gratieks Kementan memiliki empat parameter. Yaitu, penambahan jenis komoditas, penambahan volume, penambahan negara tujuan ekspor dan penambahan jumlah eksportir muda. "Kami terus mendorong program Gratieks itu dapat meningkatkan nilai ekspor, " kata Arum. Di tempat terpisah, Kepala Badan Karantina Pertanian Bambang, mengatakan dalam melakukan terobosan-terobosan upaya peningkatan ekspor harus berkoordinasi dan melakukan sinergisitas dengan para pemangku kebijakan di wilayah kerja masing-masing, seperti pemerintah daerah dan instansi terkait. Oleh karena itu, pihaknya optimis Pemerintah Propinsi Banten akan membantu menyukseskan program Gratieks. "Kita tentunya harus membangun sinergitas dengan pemerintah daerah, instansi terkait serta jasa pengiriman menjadi kunci utama dalam peningkatan ekspor di wilayah Banten," katanya. Ia mengatakan, pihaknya telah menyelenggarakan sosialisasi peta potensi komoditas ekspor Indonesia atau Imace (Indonesian Maps Agricultural Export) secara daring dengan peserta Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten, Dinas Pertanian Kota Cilegon, Dinas Pertanian Kota Serang, Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang. Imace atau peta komoditas ekspor Indonesia merupakan teknologi informasi besutan Kementerian Pertanian yang menampilkan data terkait potensi komoditas ekspor pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk Banten. Mulai dari data terkait negara tujuan, pelaku usaha dan informasi terkait persyaratan, prosedur ekspor serta sentra komoditas pertanian berorientasi ekspor semua dapat diakses masyarakat luas hanya dengan mengunduh aplikasi i-Mace di playstore. “i-Mace dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan dan memetakan potensi ekspor serta kebijakan pembangunan pertanian di wilayahnya,” katanya. (MD).
Ayo ke Pasar Rakyat Karena tidak Perlu Syarat Vaksin
Jakarta, FNN - Masyarakat yang ingin berbelanja ke pasar rakyat atau pasar tradisional tidak membutuhkan syarat vaksin dan swab Antigen dalam uji-coba pembukaan pusat perbelanjaan dan mal yang berlangsung mulai 10 sampai 16 Agustus 2021. Persyaratan vaksin dan swab Antigen hanya berlaku kepada pengunjung, pedagang dan para pegawai di pusat perbelanjaan dan mal. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (12/8). Syarat ke pasar tradisional cukup mematuhi protokel kesehatan (prokes). Syarat ini juga wajib bagi pengunjung, pedagang dan pegawai pusat perbelanjaan dan mal. "Implementasi protokol kesehatan tetap perlu dilakukan ketika masyarakat pergi ke pasar rakyat, kendati tidak membutuhkan syarat vaksin dan swab Antigen. Di pasar rakyat, syarat vaksinasi dan Antigen dimungkinkan untuk tidak diterapkan. Hal ini karena pasar rakyat adalah tempat menjual barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari," katanya sebagaimana dikutip dari Antara. Selain itu, situasi di pasar rakyat berbeda dengan pusat perbelanjaan dan mal. Bedanya, sebagian besar pasar rakyat berada di ruang terbuka dengan sistem sirkulasi udara alami yang risiko penularannya tidak setinggi area pusat perbelanjaan yang berada di ruang tertutup berpendingin udara. Namun, tegas Oke, para pengunjung dan penjual di pasar rakyat juga wajib menerapkan prokes lainnya seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. “Hal ini bertujuan mencegah penularan dan menjaga kesehatan para pengunjung dan penjual. Kuncinya, penerapan prokes secara disiplin,” kata Oke. Meski demikian, lanjut Oke, pada beberapa fasilitas publik yang tertutup dan menggunakan pendingin udara (AC) juga diberlakukan persyaratan khusus. Di wilayah DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 966 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019, bagi para pengunjung beberapa fasilitas publik yang tertutup dan menggunakan pendingin udara juga harus menunjukkan bukti vaksin. Oke berharap setiap pihak yang terlibat dalam usaha di pusat perbelanjaan maupun pasar rakyat dapat terus menerapkan prokes dengan kesadaran yang tinggi. “Dengan penerapan prokes, diharapkan penularan Covid-19 dapat dicegah, ekonomi rakyat berjalan, dan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat terpenuhi,” kata Oke. Oke menyampaikan Kemendag akan melakukan evaluasi dari pelaksanaan uji coba tersebut. "Hasil evaluasi dari uji coba itu kemudian akan menjadi dasar mengambil kebijakan selanjutnya,” ujar Oke. (MD).
POPULER
