EKONOMI
BRI Dorong Pelaku UMKM Miliki Nomor Induk Berusaha
Jakarta, FNN - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendorong pelaku UMKM memiliki nomor induk berusaha (NIB) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko milik Kementerian Investasi/BKPM. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan BRI bekerja sama dengan BKPM untuk menghadirkan pelaku UMKM terpilih melakukan uji coba sistem OSS sejak Juni-Juli 2021. "Kami menindaklanjuti kerja sama dan kolaborasi Kementerian BUMN dengan Kementerian Investasi/BKPM demi memperkuat UMKM Indonesia, sehingga UMKM bisa naik kelas, bahkan go global," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu. Supari menjelaskan pada 18 Agustus 2021, Kementerian Investasi dan Kementerian BUMN menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Teknis Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM. Melalui PKS tersebut kedua pihak dapat melakukan pertukaran data dan informasi antara sistem OSS dengan platform Pasar Digital (PaDi) UMKM milik Kementerian BUMN. Pada hari yang sama, BRI melakukan sosialisasi NIB-New OSS Berbasis Risiko untuk mendukung program peningkatan kontribusi dan kolaborasi BUMN dengan UMKM agar mempercepat pemulihan perekonomian nasional. Sosialisasi dilakukan melalui seminar daring kepada seluruh perwakilan unit kerja BRI yang mencakup kantor wilayah BRI, 500 kantor cabang dan lebih dari 1.000 Kantor BRI Unit di seluruh Indonesia dengan total peserta lebih dari 1.700 orang. Hal tersebut membuktikan bahwa BRI benar-benar serius dalam mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas bahkan produknya bisa menembus pasar ekspor. "Selama ini, akibat kendala legalitas, seperti tidak memiliki NIB, membuat pelaku UMKM sulit bermitra dengan BUMN dan menghambat langkah pengembangan usaha," kata Supari. Kementerian Investasi mencatat sejak dioperasikannya sistem OSS Berbasis Risiko telah menerbitkan 36.629 NIB pada 4-18 Agustus 2021. Dari jumlah tersebut, usaha mikro mendominasi sebanyak 35.980 unit, kemudian usaha kecil 506 unit serta usaha menengah sebanyak 66 unit. Melalui OSS Berbasis Risiko diharapkan membantu pelaku UMKM memiliki legalitas dan tata kelola usaha yang lebih baik. "UMKM porsinya sangat besar dengan kemampuan menyerap hingga sekitar 130 juta tenaga kerja, jika terus dibina dan didorong perkembangannya melalui campur tangan pemerintah secara langsung, akan menumbuhkan ekonomi lokal dan memperkuat perekonomian nasional ke depan," tutur Supari. (mth)
BRI Kanwil Surabaya Catat Pertumbuhan Kredit 12,03 Persen
Surabaya, FNN - BRI Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya mencatatkan pertumbuhan kredit pada Juli 2021 mencapai 12,03 persen (YoY), dengan jumlah kredit sebesar Rp43,9 triliun, yang ditopang dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan tumbuh sebesar 55,28 persen atau sebesar Rp3,3 triliun (YoY). Pemimpin Wilayah BRI Surabaya Triswahju Herlina di Surabaya, Jumat mengatakan, pencapaian ini merupakan wujud komitmen BRI Kanwil Surabaya dalam mendukung perekenomian Jawa Timur di tengah upaya dalam menangani COVID-19 serta PPKM darurat dan PPKM level 4. “BRI Regional Surabaya akan terus mengoptimalkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penyaluran KUR atau Kredit bersubsidi kepada pelaku UMKM sesuai dengan peraturan menteri keuangan (PMK) No.138/2020," katanya. Ia menambahkan, sepanjang tahun 2021, BRI Kanwil Surabaya telah menyalurkan KUR sebesar Rp5,6 triliun yang didominasi oleh KUR Mikro sebesar 4,9 Trilun. "BRI Regional Surabaya mendapatkan amanah untuk menyalurkan KUR sebesar Rp11 Triliun, dimana hal tersebut menjadi penyemangat kami untuk terus produktif sehingga memberi makna untuk Indonesia," katanya BRI Regional Surabaya telah menyalurkan KUR ke berbagai sektor ekonomi, saat ini sektor perdagangan masih menjadi sektor ekonomi yang mendominasi penyaluran KUR di BRI Regional Surabaya dengan jumlah share 44 persen. Sektor ekonomi lain yang mendominasi adalah Sektor Pertanian sebesar 14,5 persen dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 13 persen. Triswahju menegaskan, sebagai BUMN, BRI Kanwil Surabaya akan terus berkomitmen mendorong percepatan pertumbuhan kredit yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan Ekonomi. BRI juga akan terus meningkatkan perannya melalui layanan transaksi keuangan dan memfasilitasi penyaluran kredit kepada UMKM. Upaya percepatan tersebut diakselerasi dengan memperluas layanan KUR melalui KUR super mikro yang ditujukan untuk masyarakat yang belum pernah mendapatkan KUR dan tidak sedang menikmati pinjaman komersial dan Ibu Rumah Tangga yang memiliki usaha dengan plafond maksimal Rp10 Juta untuk ke setiap penerima KUR Super Mikro. Sementara itu, Kanwil BRI Surabaya menaungi beberapa wilayah di Jawa Timur antara lain Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Sampang, Bojonegoro, Jombang, Lamongan, Tuban, Mojokerto dan Kota Mojokerto. (mth)
Pemerintah Masih Telaah Terkait Moratorium Sawit
Jakarta, FNN - Pemerintah masih mengadakan tinjauan dan penelaahan terkait apakah akan memperpanjang moratorium izin sawit yang berakhir pada September 2021, menurut Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Perekonomian Moch. Edy Yusuf. "Kita masih mengadakan penelaahan apakah kita perpanjang atau seperti apa. Namun, komitmen pemerintah sudah jelas luas tutupan sawit kita 16,38 juta hektare (ha) itu merupakan luas tutupan yang selalu kita jaga sejak moratorium dilaksanakan tidak ada lagi izin yang ke luar," kata Edy dalam diskusi virtual yang dipantau dari Jakarta pada Jumat. Dia menyebut berbagai langkah telah diambil pemerintah untuk memastikan berjalannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit itu seperti dengan pencabutan 12 izin perusahaan di Papua Barat. Indonesia sendiri saat ini, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833 Tahun 2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit, memiliki luas tutupan perkebunan sawit mencapai 16,381 juta ha tersebar di 26 provinsi. Edy mengatakan terkait moratorium izin sawit itu, pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola. "Kebijakan pemerintah pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan, dalam hal ini terkait dengan kelapa sawit," ujar Edy. Dalam diskusi yang sama Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan berbagai kelompok sipil mengharapkan agar pemerintah dapat memperpanjang moratorium tersebut. Hal itu karena menurutnya meski banyak sudah dicapai pemerintah lewat moratorium itu, seperti konsolidasi data dan selesainya penghitungan luas perkebunan sawit, masih terdapat beberapa isu yang harus dihadapi seperti perbaikan tata kelola. Nadia menyampaikan dibandingkan melakukan perluasan lebih baik fokus pada peningkatan produktivitas melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat tanpa harus membuka lahan baru. "Ini juga efektif sebenarnya untuk membantu mencegah kebakaran hutan," katanya. (mth)
Aviliani Perkirakan Pekerja Sektor Informal Akan Semakin Meningkat
Jakarta, FNN - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani memperkirakan pekerja di sektor informal akan semakin meningkat ke depannya. "Bukan berarti ekonominya makin jelek, tapi di era sekarang milenial cenderung tidak mau kerja kantoran dan memilih membuka usaha sendiri bersama teman-temannya," ucap Aviliani dalam Webinar Outlook Perekonomian Global dan Indonesia di Jakarta, Jumat. Maka dari itu, Aviliani berharap agar pemerintah bisa menyesuaikan kebijakan di sektor informal, mengingat pajak biasanya hanya ditarik dari pekerja formal. Padahal, penghasilan milenial yang bekerja di sektor informal cenderung cukup besar dan lebih tinggi daripada di sektor formal. Dengan demikian, hal tersebut menyebabkan potensi penerimaan negara dari masyarakat kelas menengah atas yang bekerja di sektor informal tidak tertangkap. Selain itu, ia menyebutkan penyesuaian kebijakan pemerintah untuk sektor informal juga harus dilakukan agar masyarakat kelas bawah terdampak pandemi yang kehilangan pekerjaannya di sektor tersebut bisa mendapatkan bantuan sosial. "Sektor informal di Indonesia saat ini paling tinggi jumlahnya, artinya orang di sektor tersebut tidak tercapture dari sisi bantuan sosial karena tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan," kata Aviliani. Maka dari itu, data mengenai penerima bantuan sosial harus terus diperbaiki ke depannya, karena krisis akan selalu membawa dampak pada kebutuhan sosial yang tidak bisa ditunda, katanya. (mth)
Penerbitan SBSN Capai Rp1.835 Triliun sampai Agustus 2021
Jakarta, FNN - Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp1.0835 triliun dengan outstanding saat ini mencapai Rp1.096 triliun sampai dengan 5 Agustus 2021, “(Nilai itu didapat) baik melalui metode penerbitan dengan cara lelang, book building,dan private placement,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Iyan Rubiyanto dalam penerbitan SR015 secara daring di Jakarta, Jumat. Pemerintah mulai menerbitkan SBSN tahun 2008 sebagai sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak hanya menjadi sumber dana, menurut Iyan, penerbitan SBSN juga wujud dukungan pemerintah pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan pasar global. Salah satu produk SBSN, sukuk ritel mulai diterbitkan satu tahun kemudian pada 2009. Sepanjang 2009 sampai Maret 2021, pemerintah telah menerbitkan SR001 sampai SR014 dengan total akumulasi dana mencapai Rp221,31 triliun. “Sebagai produksi investasi, sukuk ritel memiliki banyak keunggulan antara lain aman karena dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN dan Undang-Undang tentang APBN,” imbuhnya. Sejak 2018, pemesanan dan pembelian sukuk ritel bisa dilakukan secara online melalui media distribusi sehingga masyarakat yang berminat bisa membeli kapanpun dan dimanapun selama masa penawaran. Pembelian pemesanan sukuk ritel, menurut Iyan, juga menguntungkan karena imbalan relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata deposito bank. Di samping itu, sukuk ritel juga dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. “Hasil penjualan akan digunakan untuk pembiayaan APBN termasuk pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan,” imbuhnya. (mth)
Gajah Tunggal Hadirkan Ban Berperforma Tinggi
Jakarta, FNN - PT Gajah Tunggal Tbk selaku produsen ban GT Radial meluncurkan generasi baru ban berperforma tinggi Champiro SX-R yang ditujukan untuk para pengendara mobil yang menyukai performa balap “Ban GT Radial Champiro SX-R diciptakan untuk para pengemudi mobil yang membutuhkan ban dengan spesifikasi ultra high performance sport dan menyukai racing atau balap," ujar Head of Marketing Division PT Gajah Tunggal Tbk. Leonard Gozali dalam siaran pers dikutip Antara, Jumat, 20 Agustus 2021. GT Radial Champiro SX-R memiliki pola telapak ban asimetris yang diklaim dapat menghasilkan kendali dan kontrol yang optimal saat digunakan. Selain itu, ban tersebut juga dilengkapi dengan teknologi Professional Racing Grade Canopy yang dapat menghasilkan traksi dan grip maksimal pada jalanan lurus dan menikung. Inovasi lainnya dari ban GT Radial Champiro SX-R adalah hadirnya teknologi Special Tread Formula yang mampu meningkatkan stabilitas dan performa serta mengadopsi teknologi High-module Polyester Carcass sehingga dapat menghindari terjadinya deformasi saat suhu tinggi. Desain alur pola bergelombang juga disebut dapat menghasilkan performa menikung yang presisi. “Ban tersebut juga memberikan hasil yang prima untuk extreme dry performance," kata Leonard. Ban GT Radial Champiro SX-R akan tersedia dalam 5 ukuran, yaitu 195/50 R15, 215/45 R17, 235/45 R17, 245/40 R17, dan 265/35 R18 XL. Untuk ukuran 195/50 R15 sudah tersedia di tujuh titik lokasi outlet resmi PT Gajah Tunggal, yaitu di Tirezone Ottoban Warung Buncit, Tirezone Jatiwaringin, Tirezone Cibubur, Tirezone Serpong, Tirezone Mayjen Sungkono, Tirezone Pluit, dan Tirezone Yogyakarta. (MD).
Industri Pupuk Ekspor 327 Ribu Metrik Ton Amoniak
Jakarta, FNN - Industri pupuk yang juga produsen urea dengan kapasitas terbesar di Asia Tenggara dan Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) mengekspor 327.541 Metric Ton (MT) amoniak ke berbagai negara di belahan dunia, dengan nilai penjualan mencapai Rp1,79 Triliun selama semester satu 2021 (Januari - Juni). “Memiliki peran sebagai produsen urea dengan kapasitas terbesar di Asia Tenggara dan Indonesia, segala bentuk aktivitas ekspor tentu kami laksanakan setelah kebutuhan di dalam negeri telah terpenuhi, baik untuk sektor subsidi maupun non subsidi, terutama di wilayah - wilayah yang menjadi tanggung jawab perusahaan,” kata Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi lewat keterangannya di Jakarta, Kamis. Adapun produksi amoniak mencapai 2,82 juta ton sepanjang 2020, atau meningkat 3,89 persen dibanding jumlah produksi 2019. Rahmad mengungkapkan, saat ini potensi pasar global terbilang besar, baik untuk kawasan Asia maupun Amerika dan Eropa, sehingga dengan peningkatan ekspor produk pupuk dalam negeri, akan berdampak terhadap peningkatan devisa negara secara signifikan. Ekspor Amoniak ini merupakan upaya PKT untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Diketahui, kegiatan ekspor amoniak pada semester satu 2021, selain menggunakan metode Free on Board (FoB), juga menggunakan metode Cost, Insurance and Freight (CIF), dengan mengirim Amoniak sejumlah 5.250 MT menggunakan kapal armada milik PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Metode CIF ini dipilih oleh PKT guna mengoptimalkan sinergi antar kedua anak usaha Pupuk Indonesia tersebut. Adapun selama periode paruh pertama 2021, negara tujuan ekspor Amoniak PKT adalah Australia, India, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, Cina, Jepang dan Singapura. Di industri petrokimia, senyawa amoniak dikenal sebagai gas dengan bau yang khas. Dalam kehidupan sehari-hari, amoniak memiliki beberapa kegunaan sebagai bahan baku, baik untuk kegunaan industri maupun rumah tangga, seperti bahan bakar maritim, obat obatan, bahan pembuatan amonium klorida pada baterai, asam nitrat, zat pendingin, kertas plastik dan detergen. Menurut Rahmad, yang tak kalah penting, hampir 80 persen penggunaan gas Amoniak dari industri dunia adalah untuk bahan dasar pembuatan pupuk Urea. Capaian perusahaan ini juga selaras dengan tema utama HUT Republik Indonesia tahun ini, yakni Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Menurut Rahmad, Tangguh karena PKT sebagai Badan Usaha Milik Negara masih mampu untuk memanfaatkan momentum perkembangan pasar baik domestik, bahkan hingga pasar internasional. Tumbuh, karena perusahaan mampu terus tumbuh dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara melalui kegiatan ekspor kali ini. “Masih dalam semangat perayaan kemerdekaan, capaian ekspor Amoniak di semester satu tahun ini turut menjadi kebanggaan tersendiri bagi perusahaan, mengingat perusahaan dapat memenuhi kuota produksi pupuk nasional, sekaligus membuktikan bahwa produk ekspor produksi dalam negeri memiliki daya saing tinggi dan diterima pasar internasional dengan sangat baik,” tutup Rahmad. (mth)
Indonesia Sedang Menuju Kapitalisme Negara
Jakarta, FNN – Direktur CELIOUS (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira berpendapat, Indonesia semakin terlihat ingin meniru kapitalisme negara. Padahal, kapitalisme itu sendiri tidak mau diintervensi oleh pemerintah. “Konsepnya menju ke sana (kapitalisme negara). Di Indonesia, pemerintah jadi garda terdepan pelopor kaptalisme itu sendiri. Itu dapat memicu ketimpangan di mana-mna,” kata Bhima Yudhistira dalam webiner bertema, “Makna Kemerdekaan pada Saat Pandemi Covid-19,” yang ditayangkan FNN TV YouTube Channel. Bhima menjelaskan, banyak negara fokus menangani pandemi. Akan tetapi, PCR kok harganya jauh lebih mahal. Dengan India lebih mahal Rp 500.000, padahal sama-sama impor. Tidak masuk akal. Di mana masalahya? Karena kapitalisme negara mementingkan investasi di sektor kesehatan. Negara dapat untung dari bea masuk dan pajak. Sementara otomotif pajak besar. Dalam pandemi diberikan insentif otomotif. Dalam kapitalisme negara, yang pertama diselamatkan adalah mereka yang melakukan lobi dan yang tidak berkontribusi . Setahun kehilangan Rp 220 triliun lebih dari insentif pajak. Tidak jelas, apakah setelah terima insentif, pengusaha tidak melakukan PHK. Bima mempertanyakan apa yang perlu kita dirayakan di HUT ke-76 RI. Lihat beberapa pekembangan. Bagaiman dulu pejuang melakukan perlawanan terhadap monopoli rempah-rempah. Sejarah tidak berulang persis sama. Polanya bisa berulang, hampir sama sekarang Mereka yang dulu menguasai rempah-rempah adalah VOC. Sekarang pola hampir sama terjadi, karena yang menguasai ekonomi adalah mereka yang main di sektor komoditas batubara dan sawit. Penguasaan ekonomi seperti itu menyebabkan ketimpangan semakin parah pada masa pandemi sekarang. “Apa yang mau dirayakan. Jumlah orang miskin 27, 5 juta. Orang kaya naik 65.00 selama pandemi. Satu hal yang ironi. Jumlah orang miskin bertambah banyak, orang kaya juga bertambah. “Tingkat ketimpangan melebar,” kata Bhima dalam diskusi yang dikemas dalam, “Indonesia Journalist Forum.” Sekarang, katanya, gini rasionya 0,38. Ketimpangan sektor pemilik lahan lebih mengkhawatirkan lagi, 0,6 lebih. Lebih tiggi dari ketimpangan rasio pengeluaran penduduk. Pengangguran 8,75 juta orang. Lebih mengkawatirkan generasi saya, generasi anak milenial atau generasi Z. Sebelum pandemi, pengangguran usia muda 13,4 persen, lebih tinggi dari Timor Leste. Hadiah paling indah di 2021, Indonesia turun kelas dari negara berpendapatan menengah ke atas. Itu hanya satu tahun, karena 2021 turun lagi mejadi negara pendapatan menengah ke bawah. Ia menyoroti utang luar negeri Indonesia yang terus menggunung. Setiap penduduk harus menanggung utang pemerintah Rp 24 juta. Sebab, total utang sekarang sudah Rp 6.500 triliun. “Saya berimajinasi bagaimana merayakan HUT ke 80 RI. Tidak usah jauh HUT ke-100 tahun 2045. Jika tiap tahun utang bertambah Rp 1.000 triliun, maka pada HUT ke-80 RI total utang menjadi Rp 10.500 triliun. Bisa Rp 27 sampai 28 juta per kapita . Bayi yang baru lahir...perhitungan sederhana. Total utang dibagi jumlah penduduk,” katanya dalam webiner yang dipandu Pemimpin Redaksi FNN, Mangarahon Dongoran (Bung Rahon). Setiap penduduk menanggung utang. Anak-anak muda menanggung utang pemerintah. Sebab, utang itu mempunyai konsekwensi terhadap penerimaan pajak. Sekarang di mana mau tingkatkan pajak, kecuali berburu di kebun binatang, alias berburu di dalam negeri. Karena tax amnesty atau pengampunan pajak gagal. Konseksi utang banyak. Pemerintah hati-hati tentang utang. VOC bangkrut karena korupsi dan utang. Banyak korperasi bangkrut karena gagal bayar utang. Jangan melihat utang baik-baik saja. Catatan gelap tentang utang harus dilihat. Banyak negara gagal membayar utang. Misalnya, Argentina. Bhima yang pengamat ekonomi berusia muda mengatakan, kini kesempatan bagi generasi muda melakukan reformasi, baik di bidang hukum, ekonomi dan lainnya. Yang penting, ketika perubahan dilakukan bersama, saya optimis dapat diperbaiki. (MD).
Kinerja Ekspor Indonesia Diproyeksikan Tumbuh 7,9 Persen Tahun 2022
Jakarta, FNN - Kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh dalam rentang 5,8 persen - 7,9 persen, sedangkan impor meningkatkan 6,0 persen - 8,6 persen. Kinerja perdagangan internasional baik ekspor dan impor Indonesia pada tahun 2022 diprediksi mampu tumbuh positif seiring dengan pemulihan kinerja perekonomian global, khususnya pada negara mitra dagang utama, demikian Buku II Nota Keuangan RAPBN 2022, yang dikutip di Jakarta, Selasa. Disebutkan, kinerja ekspor dan impor tahun 2022 juga akan ditopang oleh berbagai kebijakan Pemerintah, terutama yang berkaitan dengan reformasi struktural untuk perbaikan efisiensi dan daya saing ekonomi, peningkatan nilai tambah produk ekspor komoditas, serta penguatan industri nasional guna mendorong potensi dan munculnya komoditas ekspor unggul yang baru. Pemerintah juga akan terus melakukan langkah dukungan pembiayaan ekspor dengan skema khusus seperti Penugasan Khusus Ekspor (PKE) melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan buyers credit. Selanjutnya, Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) dalam bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan pinjaman operasional usaha bagi IKM berorientasi ekspor maupun skema lainnya yang dirasa perlu untuk meningkatkan peran ekspor nasional. Dalam rangka perbaikan akses pasar, pemetaan pasar internasional terutama di negara-negara non tradisional sebagai pasar ekspor yang prospektif akan terus dimaksimalkan guna mengisi potensi ceruk pasar yang ada. Forum- forum kerjasama internasional baik secara bilateral dan multilateral akan dimanfaatkan untuk mendukung perdagangan internasional baik barang maupun jasa. Upaya tersebut diharapkan mampu membuka potensi pasar baru untuk produk ekspor Indonesia, khususnya di negara-negara nontradisional. Sebelumnya diberitakan, BPS mencatat nilai ekspor pada Juni 2021 mencapai 18,55 miliar dolar AS atau naik 9,52 persen secara bulanan dan naik 54,46 persen dibandingkan Juni tahun 2020, yang dorong peningkatan beberapa harga komoditas. Beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga antara lain minyak mentah Indonesia di pasar dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang tercatat 70,23 dolar AS per barel atau naik 7,24 persen month on month (mom) dan secara tahunan naik 91,47 persen year on year (yoy). Kemudian, beberapa komoditas non migas yang mengalami peningkatan antara lain batubara yang naik 21,42 persen (mom) dan secara tahunan meroket 148,94 persen yoy, harga nikel juga naik 2,29 persen mom dan secara tahunan naik 41,27 persen yoy. Harga timah naik 0,79 persen mom dan secara tahunan naik 93,03 persen yoy. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga, seperti minyak kelapa sawit yang turun 11,98 persen mom, minyak kernel turun 7,26 persen mom, karet turun 7,36 persen mom, dan tembaga dengan harga turun 5,22 persen. (mth)
Dua Hari Lagi Tarif Tol Jakarta-Surabaya Naik 4,41 Persen
Surabaya, FNN - Tarif tol Jakarta-Surabaya atau sebaliknya untuk kendaraan golongan I naik atau mengalami penyesuaian sebesar 4,41 persen, yakni dari Rp 691.500 menjadi Rp 722.000. Kenaikan tarif tersebut terhitung mulai 19 Agustus 2021 pukul 00.00 WIB, karena adanya penyesuaian tarif di empat ruas Jalan Tol Trans Jawa. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, Senin (16/8) mengatakan, tarif tol Jakarta-Surabaya itu merupakan kumulatif dari sejumlah transaksi di Gerbang Tol (GT) utama, contohnya dari Jakarta menuju Surabaya yaitu melalui GT Cikampek Utama, GT Palimanan Utama, GT Kalikangkung, dan GT Warugunung. Sementara, untuk empat ruas Jalan Tol Trans Jawa yang mengalami penyesuaian merupakan jalan tol yang dikelola Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang merupakan anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk serta Waskita Toll Road. Keempat ruas jalan tol itu masing-masing Jalan Tol Pemalang-Batang yang dikelola oleh PT Pemalang Batang Toll Road, Jalan Tol Batang-Semarang yang dikelola oleh PT Jasamarga Semarang Batang, Jalan Tol Solo-Ngawi oleh PT Jasamarga Solo Ngawi serta Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo oleh PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol. Ia mengatakan dasar penyesuaian tarif tol telah diatur Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. "Berdasarkan regulasi itu, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi," kata Heru, dalam siaran persnya yang diterima di Surabaya, Senin, 16 Agustus 2021. Ia mengatakan secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester I tahun 2021 yang meningkat 7,07 persen secara tahunan (year on year) sejalan dengan peran jalan tol dalam percepatan distribusi barang dan jasa. “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini tentunya menunjukkan masyarakat dan pelaku usaha kembali beraktivitas meski dengan pembatasan-pembatasan. Dengan adanya jalan tol, distribusi barang dan jasa dari para pelaku usaha dapat lebih cepat diterima, sehingga denyut ekonomi dapat berputar kembali dan perlahan berangsur normal kembali,” tuturnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Selain itu, penyesuaian tarif jalan tol juga dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol yang prospektif di Indonesia, serta menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol. Heru juga mencatat jumlah pengguna jalan dengan perjalanan menerus Jakarta-Surabaya sebesar 60 persen dibandingkan dengan komuter di masing-masing ruas jalan tol, sehingga diharapkan penyesuaian tarif sebesar 4,41 persen dapat disandingkan dengan benefit to cost yang didapatkan. "Ketika pengguna jalan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya sejauh 687 km akan membutuhkan waktu tempuh sekitar 8 jam lebih cepat jika dibandingkan melakukan perjalanan non tol selama 16 jam lebih. Selain itu, dapat pula dipertimbangkan efisiensi penggunaan BBM jika menggunakan jalan tol,” tutur Heru. (MD).
POPULER
