EKONOMI
Hotel Sahid Targetkan Pendapatan Tumbuh 51 Persen
Jakarta, FNN - Emiten perhotelan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk menargetkan pendapatan perseroan pada akhir tahun ini tumbuh 51 persen dibandingkan akhir tahun lalu seiring dengan mulai pulihnya perekonomian nasional. "Pemulihan profitabilitas merupakan fokus utama bagi Sahid. Manajemen akan mempertahankan EBITDA di atas 33 persen. Kami berharap dapat mempertahankan growth trajectory saat ini dan menutup 2021 dengan pertumbuhan pendapatan 51 persen lebih kuat dibandingkan dengan periode 2020," kata Wakil Presiden Direktur Hotel Sahid Jaya Ratri S. Wakeling dalam keterangan di Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021. Ratri menyampaikan performa perseroan perlahan pulih selama semester pertama 2021. Pada kuartal kedua, rata-rata harga kamar hanya terpaut 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pendapatan per jumlah kamar tersedia (RevPar) pada kuartal kedua 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp 250.666 atau meningkat 63 persen, lebih tinggi dibandingkan era pra pandemi. "Dengan fondasi kuat yang akan kami bangun di 2021 dan dengan terjadinya pelonggaran pembatasan sosial, kami optimis pemulihan akan mulai terjadi di 2022. Kami percaya Sahid mampu bangkit. Kami akan segera beradaptasi dengan berbagai situasi dan tantangan baru sekaligus membangun ketangguhan bisnis melalui berbagai inovasi," ujar Ratri, sebagaimana dikutip dari Antara. Pandemi yang terjadi telah mempengaruhi banyak sektor dan menyebabkan ketidakpastian serta pasar yang bergejolak. Hal tersebut memicu perlambatan kinerja industri hotel dan pariwisata yang dapat terlihat pada rata-rata tingkat hunian yang turun signifikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 terkontraksi cukup dalam. Pada 2020, Indonesia mencatat penurunan PDB sebesar minus 2,07 persen yang sebagian besar disebabkan oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada 2020, Sahid hanya mencapai 33 persen dari target awal. Hal itu terjadi karena kondisi pandemi yang mempengaruhi tingkat permintaan maupun daya beli konsumen pada sektor pariwisata dan perhotelan. Jenjawab tantangan pandemi dan menghadapi kondisi kenormalan baru, emiten berkode saham SHID itu terus berupaya meningkatkan kinerja melalui beberapa terobosan baru. Misalnya, pemanfaatan peluang dengan meluncurkan serangkaian inovasi, produk dan layanan. "Pada Kuartal I sebelum pandemi, Sahid memiliki pertumbuhan kinerja yang cukup kuat. Walau pandemi masih berlangsung, kami optimis mampu bangkit dan akan segera beradaptasi dengan berbagai situasi dan tantangan baru sekaligus membangun ketangguhan bisnis melalui berbagai inovasi," kata Ratri. Pada semester dua 2021, perseroan akan luncurkan empat inisiatif utama yang meliputi outdoor atau rooftop private event space (Rimbun), penyediaan ruang bagi content creators (Creators Hub), hunian co-living (Ikigai Residence), dan RR Chocolate yang merupakan destinasi kulinari luxury chocolate terbaru di Jakarta. "Dalam melakukan perbaikan, perseroan akan berfokus pada peningkatan kualitas aset berkelanjutan. Selama 18 bulan terakhir, kami melanjutkan program upgrade dan renovasi aset. Ini termasuk renovasi 140 kamar tamu superior, renovasi grand ballroom Puri Agung kami dengan interior dan fasilitas yang baru, serta melakukan renovasi kafe teras kami Arkopilago," ujar Ratri. MD).
Wamenkeu Ingatkan Kebijakan Kemenkeu Harus Berbasis Data
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengingatkan kepada seluruh jajarannya bahwa kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus berbasis data dan analitis yang benar. “Kita terus menggaungkan perlunya kita melakukan analisis dan memikirkan apa yang bisa kita tarik dari data,” kata Wamenkeu Suahasil dalam Executive Webinar Hackathon Kementerian Keuangan 2021 di Jakarta, Selasa. Wamenkeu Suahasil mengatakan Kemenkeu memiliki tumpukan data yang luar biasa yang harus dianalisis terlebih dahulu sebelum menjadi dasar atas pemikiran-pemikiran dalam membentuk suatu kebijakan. Sebagai contoh, setiap hari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendapat banyak data dari Wajib Pajak (WP) mengenai kewajiban perpajakan mereka yang harus dianalisis sebelum mengeluarkan kebijakan baru. Hal sama turut terjadi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), setiap hari juga mendapat rekaman data terkait ekspor dan impor yang dapat dianalisis untuk mengetahui situasi terkini. “Di Kemenkeu kita duduk di atas tumpukan data yang luar biasa. Kita harus menggunakan data itu untuk mendasari pemikiran-pemikiran kita. Harus berbasiskan data,” ujar Wamenkeu Suahasil. Ia menegaskan jajaran Kemenkeu tidak boleh membuat kebijakan berdasarkan perasaan, insting, bahkan kata orang lain atau gosip melainkan berdasarkan ilmu, wawasan, analisis, dan data. Menurutnya, melalui analisis terhadap data maka kebijakan yang tercipta akan sesuai dengan situasi terkini dan kebutuhan masyarakat serta bermanfaat bagi masa-masa yang akan datang. Ia pun mengingatkan jajaran Kemenkeu untuk selalu mendukung dan melengkapi kebutuhan-kebutuhan dalam menciptakan data yang baik seperti program, server, hingga software. “Ini tolong kita meyakini role kita. Kita harus melakukan data analitis karena data kita sangat besar. Jangan lupakan tujuan ujungnya yaitu membentuk kebijakan berbasis data,” kata Wamenkeu Suahasil. (mth)
Menteri BUMN: PMN 2021 Sudah Cair Rp 6,2 Triliun untuk Hutama Karya
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2021 sudah cair Rp 6,2 triliun untuk PT Hutama Karya (Persero) dan PMN 2021 tambahan yang sudah masuk yakni Hutama Karya Rp9 triliun dan PT Waskita Karya (Persero) Rp7,9 triliun. "Adapun sampai Senin (30/8/2021), PMN tahun 2021 yang sudah cair sebesar Rp 6,2 triliun untuk Hutama Karya," ujar Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin. Menteri BUMN mengatakan bahwa untuk PMN 2021 yang sebelumnya diusulkan antara lain bagi restrukturisasi IFG sebesar Rp 20 triliun, Hutama Karya Rp 6,208 triliun, PT Pelindo III Rp 1,2 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC Rp 470 miliar, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Rp 977 miliar, PT PAL Rp 1,26 triliun, dan PT PLN Rp 5 triliun. Mayoritas PMN ini adalah untuk penugasan dan restrukturisasi. "Sementara untuk PMN 2021 BUMN sisanya masih dalam proses di Kementerian Keuangan," katanya. Erick juga menambahkan bahwa untuk PMN 2021 tambahan yang juga sudah masuk bagi Hutama Karya sebesar Rp 9 triliun dan Waskita Karya Rp 7,9 triliun. "Dengan demikian, totalnya Rp 16,9 triliun untuk PMN 2021 tambahan yang sebagian besar PMN tersebut untuk penugasan dan restrukturisasi," ujarnya. Dalam paparannya, Erick Thohir menyampaikan PMN 2021 bagi Hutama Karya tersebut ditujukan untuk penugasan mendukung pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera. Sedangkan PMN 2021 tambahan untuk Hutama Karya juga ditujukan sebagai tambahan dukungan untuk pembangunan Tol Trans-Sumatera. Terkait PMN 2021 tambahan untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 7 triliun yang sebelumnya diusulkan untuk penugasan terkait dukungan dalam rangka menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta LRT dan pemenuhan base equity Kereta Cepat KCIC, Menteri BUMN menyampaikan bahwa PMN 2021 tambahan untuk BUMN tersebut belum disetujui. Sebelumnya, Komisi VI DPR menyetujui usulan tambahan PMN 2021 sebesar Rp 33,9 triliun untuk penanganan COVID-19 dan menggerakkan perekonomian nasional pada masa pandemi COVID-19 dengan catatan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dilaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan bahwa Komisi VI mendesak Kementerian BUMN mengalokasikan tambahan PMN 2021 kepada BUMN farmasi dan PT Pertamedika IHC untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur, ruang ICU, vitamin dan obat-obatan pada masa pandemi COVID-19. (mth)
Saham Unggulan China Tergelincir, Sementara Saham Shanghai Naik Senin
Shanghai, FNN - Saham unggulan China tergelincir pada hari Senin, sementara saham Shanghai naik sedikit karena pelaku pasar menunggu survei manajer pembelian (PMI) manufaktur dan jasa untuk melihat apakah tren perlambatan pertumbuhan akan berlanjut. Indeks saham unggulan CSI300 turun 0,3 persen menjadi 4.813,27, sedangkan Indeks Komposit Shanghai naik tipis 0,2 persen menjadi 3528,15. Ketua Bank Sentral AS Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan bank sentral akan tetap bersabar menanti sampai ekonomi kembali ke jalur tenaga kerja penuh dan tidak memberikan petunjuk baru tentang dimulainya pengurangan pembelian obligasi. Dia membuat komentar tersebut secara virtual pada simposium ekonomi tahunan The Fed Jackson Hole, Wyoming. Investor menanti data PMI minggu ini untuk melihat apakah pembuat kebijakan akan meningkatkan dukungan. Sub-indeks saham terkait sumber daya naik 2,5 persen ke level tertinggi dalam enam tahun, setelah produsen baja China Baoshan Iron & Steel Co Ltd melaporkan pendapatan bersih kuartalan tertinggi yang pernah ada. Sub-indeks energi baru dan sub-indeks kendaraan energi baru masing-masing naik 3,4 persen dan 1 persen, setelah produsen litium top China Tianqi Lithium Corp membukukan laba bersih pertamanya dalam dua tahun karena harga komoditas yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik (EV) itu naik tinggi dari penurunan yang berlarut-larut. Sub-indeks pertahanan berakhir naik 3,7 persen. Sebuah kapal perang AS dan kapal penjaga pantai AS berlayar melalui Selat Taiwan pada hari Jumat, dan China pada hari Sabtu menyebut langkah itu "provokatif." Saham penyedia layanan pusat data yang didukung negara China melonjak, karena kota Tianjin di China meminta perusahaan yang dikendalikan pemerintah kota itu untuk melakukan migrasi data mereka dari operator sektor swasta ke sistem cloud yang didukung negara pada tahun depan. Sub-indeks real estat turun 4 persen, setelah raksasa industri China Vanke Co Ltd membukukan hasil pendapatan yang lemah di tengah pengetatan sektor properti. Sementara itu sub-indeks saham perbankan turun 1,9 persen. (mth)
Partai Gelora: Kenaikan Angka Kemiskinan 2 Digit, Ancaman Bagi Stabilitas Ekonomi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, kenaikan angka kemiskinan dua digit selama pandemi Covid-19 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu, bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi negara dan bangsa Indonesia. "Dua tahun terakhir ini, hampir 3 juta orang yang balik menjadi miskin. Mereka berasal dari kelas menengah yang relatif cukup bagus dalam 20 tahun terakhir, tapi pandemi ini menjelaskan kepada kita bahwa kelas menengah kita rapuh," kata Anis Matta dalam pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema 'Anomali Pandemi di Indonesia: Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Makin Miskin' di Jakarta, Rabu (25/8/2021) petang. Diskusi daring ini dihadiri narasumber antara lain ekonom senior Dr Hendri Saparini, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara SE, MSc dan Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi Ph.D Menurut Anis, bertambahnya orang miskin dari kelas menengah bisa menjadi ancaman stabilitas apabila tidak ada bantuan serius untuk dicarikan jalan keluarnya agar mereka tidak terjun ke jurang kemiskinan. "Sekarang kita menghadapi kesenjangan, yang mengingatkan kita kembali dengan lagu Rhoma Irama yang dibuat di era pembangunan zaman Pak Harto dulu, Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Miskin, karena ada pertumbuhan yang tidak disertai pemerataan. Tapi sekarang ini, kita tidak sekadar bicara tidak adanya pemerataan, tapi juga pertumbuhan yang terancam," ungkap Anis. Anis Matta menilai selama pandemi di Indonesia saat ini terjadi anomali dimana yang kaya justru semakin meningkat kekayaannya. Namun, terkait hal ini tak perlu dicegah, pemerintah tidak perlu mencegah seseorang menjadi kaya. "Tapi lebih kepada menghilangkan kesenjangan yang ada di masyarakat. Kerapuhan ini yang mesti kita pikirkan bersama apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan kelas menengah ini, mengurangi angka kemiskinannya," ujarnya. Rapuhnya kelas menengah menjadi miskin, kata Anis Matta, akan semakin memperlebar ketimpangan ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan satu struktur ekonomi baru yang tidak akan berdampak buruk bagi stabilitas negara dan bangsa. "Saya ingin menggarisbawahi bahwa usaha kita untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi ini membutuhkan satu narasi ekonomi baru, satu mazhab ekonomi baru," katanya. Konsep Geloranomics yang sedang dikembangkan Partai Gelora, menurut Anis Matta, bisa menjadi madzab ekonomi baru yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, disamping isu lingkungan yang sangat fundamental. "Saya menemukan satu benang merah disini, satu titik dimana Partai Gelora yang sedang mengembangkan konsep Geloranomics, yang salah satu orientasi dasarnya adalah isu lingkungan, juga orientasi pemberdayaan masyarakat untuk menutup kesenjangan ekonomi. Ini tantangan besar ekonomi, bukan hanya di kita tapi juga di dunia," katanya. Ekonom Senior Hendri Saparani mengatakan, setiap kali ada krisis pemerintah selalu memberikan stimulus fiskal dengan memberikan dokumen pembiayaan belanja yang besar untuk menjaga stabilitas ekonomi. "Namun, upaya tersebut seringkali tidak tepat sasaran seperti kita lihat jumlah dana pihak ketiga yang diatas Rp 2 miliar terus naik tahun 2021, meningkatnya luar biasa 30 persen. Mestinya kita lebih baik membuat kebijakan mendorong terjadi pertumbuhan mendorong ekonomi masyarakat," kata Hendri Saparani. Hal senada disampaikan Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara. Bhima mengatakan banyak kebijakan yang dinilai pro rakyat ternyata banyak mengamankan kepentingan pengusaha dengan dalih bermacam-macam seperti menyerap tenaga kerja. "Kebijakan yang disebut bangun jalan dan segala macem yang menyerap tenaga kerja lebih optimal, ada yang kemudian bilang ini pro rakyat, tapi ternyata kebijakan-kebijakannya mengamankan kepentingan pengusaha," kata Bhima Yudistira. Sementara Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menambahkan, pemerintah seharusnya menggelontorkan uang ke sektor-sektor yang efisien agar ekonomi bisa bergerak menjadi pertumbuhan. "Apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dalam menghadapi pandemi, tidak mencerminkan analisa-analisa yang disampaikan, sehingga secara teknis banyak sektor-sektor yang tidak efisien. Kita butuh kerja keras untuk memperbaiki policy tersebut," kata Fithra Faisal. (Parahyangan Pos)
BI Dorong Keuangan Digital Jadi Pilar Transformasi Perekonomian
Jakarta, FNN - Bank Indonesia terus mendorong perkembangan keuangan digital sebagai salah satu pilar dari transformasi struktur perekonomian nasional, demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi. Rosmaya dalam acara virtual di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa komitmen Bank Indonesia untuk terus mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital diwujudkan melalui Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025. "Melalui cetak biru ini diharapkan akan terbangun ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi," ujar Rosmaya. Adanya interoperabilitas, perluasan akses, dan multi instrumen yang timbul akan memberi kemudahan kepada masyarakat. Selain itu, cetak biru itu juga akan memberikan infrastruktur dasar bagi sumber ekonomi baru yang mengoptimalkan proses digital. "Hal ini selanjutnya juga akan meningkatkan efisiensi secara nasional dan kemudian pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya inklusi keuangan," kata Rosmaya. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Bank Indonesia juga telah meluncurkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP). SNAP hadir untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif, sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat yang efisien, aman dan andal. Keberadaan SNAP akan menyatukan langkah, mengintegrasikan, dan mengkoneksikan berbagai pelayanan jasa sistem pembayaran yang dilakukan bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia, lanjut Rosmaya, juga terus mendorong digitalisasi di sistem pembayaran ritel melalui penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar). Saat ini, jumlah rekening pengguna QRIS sudah mendekati 9 juta, didominasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Adapun pada tahun 2021 ini Bank Indonesia menargetkan bahwa penggunaan QRIS akan mencapai 12 juta merchant," ujar Rosmaya. (mth)
Anies Baswedan Tegaskan Jakarta Unsur Penting Pemulihan Ekonomi Indonesia
Jakarta, FNN - Ibu Kota Jakarta menjadi unsur penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Sebab, provinsi tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. “Jakarta merupakan provinsi yang punya kontribusi cukup besar di perekonomian Indonesia. Hal tersebut menjadi unsur penting jika kita bicara pemulihan Indonesia,” kata Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Anies Baswedan dalam sambutan JaKreatiFest 2021 di Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta masih menjadi penumbang terbesar terhadap perekonomian nasional. Hal itu terbukti pada kuartal II-2020, Jakarta berkontribusi sebesar 17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kemudian disusul Jawa Timur dan Jawa Barat. Anies mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan II-2021 yang berada pada zona positif sebesar 10,9 persen. Angka tersebut menjadi sinyal menuju pemulihan ekonomi, sehingga ia mendorong momentum tersebut dapat dimanfaatkan, termasuk pelaku usaha. Salah satu strategi yang kini digencarkan Pemprov DKI Jakarta, vaksinasi. Sebab, hal itu dinilai menjadi salah satu solusi dalam pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. “Vaksinasi menjadi sesuatu yang penting. Ini menjadi ’game changer’ dan kami harap gerakan vaksinasi ini bisa segera tuntas,” katanya sebagaimana dikutip dari Antara. Hingga 29 Agustus 2021, vaksinasi di Jakarta untuk dosis pertama sudah mencapai 107,7 persen atau mencapai 9,6 juta dari sasaran 8,9 juta orang. Sedangkan vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 61,6 persen atau 5,5 juta orang. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi Ibu Kota Indonesia pada triwulan II-2021 mencapai 10,9 persen atau tumbuh positif setelah pada periode sama 2021 kontraksi 8,33 persen. BPS mencatat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta pada triwulan II-2021 mencapai Rp 721,5 triliun. (MD).
Pekerja Migran Indonesia Sudah Bisa Masuk Hongkong
Beijing, FNN - Para calon pekerja migran dari Indonesia (PMI) sudah bisa masuk dan bekerja di Hong Kong mulai Senin, 30 Agustus 2021. Pemerintah Hong Kong telah menerapkan kebijakan terbaru bagi PMI. Demikian pengumuman Konsulat Jenderal RI di Hong Kong yang dipantau ANTARA di Beijing, China, Ahad, 29 Agustus 2021. Kebijakan terbaru itu juga tersiar di sejumlah media di China. Efektif mulai Senin (30/8), pembantu rumah tangga dari Indonesia dan Filipina akan diizinkan memasuki wilayah Hong Kong, demikian media China. "Kami sudah mencapai kesepakatan pengakuan catatan vaksinasi dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina," kata juru bicara Pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong (HKSAR). Kebijakan tersebut, lanjut dia, akan memudahkan masyarakat Hong Kong yang kesulitan mendapatkan pembantu rumah tangga setelah penangguhan pengiriman PMI dari Indonesia dan Filipina. Penangguhan itu terjadi karena merebaknya wabah Covid-19 varian Delta di kedua negara di kawasan Asia Tenggara tersebut. Untuk bisa memasuki dan bekerja di Hong Kong, KJRI menyampaikan beberapa persyaratan. Antara lain, calon PMI harus mendapatkan vaksin lengkap yang telah melewati masa 14 hari sejak vaksin dosis kedua. PMI diingatkan supaya membawa dokumen perjalanan dan kontrak kerja yang diperlukan, sertifikat vaksinasi dosis pertama dan kedua yang telah diverifikasi oleh Kementerian RI.Kemudian, surat hasil negatif tes PCR yang dapat diperoleh 72 jam sebelum keberangkatan, dan memiliki bukti pemesanan tempat karantina mandiri selama 21 hari di tempat yang telah ditentukan. Otoritas Hong Kong telah menyediakan satu hotel dengan 409 kamar yang bisa digunakan untuk karantina mandiri bagi pekerja migran dari Indonesia dan Filipina. HKSAR juga akan menambah fasilitas karantina tersebut seiring dengan meningkatnya gelombang kedatangan pekerja migran dari kedua negara bertetangga tersebut. Indonesia dan Filipina merupakan dua negara penyumbang terbesar tenaga kerja asing sektor informal di Hong Kong. Sebelumnya Hong Kong juga menetapkan Indonesia berstatus A1 Covid-19 sehingga bandar udara setempat tidak menutup jalur penerbangan dari dan menuju Indonesia. (MD).
Kemenperin Fasilitasi Sertifikat Standar bagi IKM untuk Izin Usaha
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memfasilitasi sertifikat standar bagi industri kecil dan menengah (IKM) sebagai upaya mempermudah mendapatkan izin usaha sesuai ketentuan yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang perlu dimiliki industri untuk memperoleh izin usaha. "Perizinan berusaha berbasis risiko ditentukan berdasarkan hasil penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang dilakukan dan dinilai sesuai ketentuan," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Menperin menyampaikan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa nomor induk berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha. NIB juga sekaligus membuktikan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, yang juga berlaku sebagai standar nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal. Sementara itu, lampiran pada PP Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa persyaratan kewajiban perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang masuk dalam kelompok perizinan berisiko menengah adalah memiliki NIB dan memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang harus dibuktikan melalui sertifikat standar. "Sertifikat standar sendiri merupakan pernyataan dan atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan berusaha," jelas Menperin. Bagi pelaku IKM, pemerintah memberikan kemudahan dalam proses pemenuhan standar tersebut dengan membiayai sertifikasi SNI bagi usaha mikro kecil. Secara berkelanjutan, Kemenperin memberikan pelatihan kepada para pelaku IKM untuk menerapkan sistem manajemen mutu dan memberikan pelayanan untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI). Langkah ini dilakukan Kemenperin dalam upaya mendorong tumbuhnya industri lokal. Fasilitasi yang diberikan berupa konsultasi sistem manajemen mutu dan layanan sertifikasi SNI melalui unit-unit kerja yang dimiliki Kemenperin. Sementara itu, Kemenperin bersama kementerian dan lembaga lain telah berkomitmen untuk memberikan kemudahan memperoleh sertifikasi halal khususnya kepada industri berskala IKM, salah satunya dengan kolaborasi fasilitasi sertifikasi halal. Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh 10 kementerian dan lembaga tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil pada 2020 lalu. "Hal ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal dan penyediaan penyelia halal bagi pelaku industri kecil," ujar Menperin. Menperin menyampaikan kebijakan pemenuhan standar produk atau sertifikat produk tidak bersifat diskriminasi. Apabila sebuah produk diwajibkan memenuhi standar, maka tanpa melihat skala industri, mikro, kecil, sedang maupun besar, yang dihasilkan dari dalam negeri maupun luar negeri, semua harus memenuhi persyaratan tersebut. "Adalah tugas pemerintah mengambil peran untuk memberikan kemudahan dalam proses pemenuhan standar tersebut," ujar Menperin Agus. (mth)
Digitalisasi dan Kolaborasi Kunci UMKM Tumbuhkan Ekonomi Inklusif
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sepakat dengan hasil riset berjudul “Digitalisasi UMKM - Kunci Pertumbuhan Inklusif Perekonomian Indonesia” yang mengungkapkan bahwa digitalisasi dan kolaborasi adalah kunci dalam menumbuhkan ekosistem ekonomi inklusif pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Erick Thohir menyebutkan bahwa riset sejenis itu dibutuhkan untuk menggali potensi UMKM di Tanah Air karena UMKM merupakan tulang punggung dari perekonomian nasional. “Hadirnya teknologi serta platform digital tentunya akan memudahkan kita untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Semua ini sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan ekonomi digital Indonesia,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya, Sabtu. UMKM di Indonesia dalam riset itu dibuktikan telah menjadi penyerap hasil produksi dari para penyedia bahan mentah, selain itu UMKM berhasil membuka lapangan kerja bagi komunitas di lingkungan sekitarnya untuk membantu proses produksi dan pengoperasi bisnis. Kehadiran UMKM menjadi kesempatan usaha baru bagi pedagang eceran dan distributor karena bisa menghadirkan lebih banyak variasi produk di pasar- pasar lokal. Dalam riset yang dikerjakan oleh Litbang Kompas, Boston Consulting Group (BCG), serta e-commerce besutan anak bangsa yaitu Blibli didapatkan fakta bahwa 77 persen pelaku UMKM memberdayakan orang- orang dari komunitasnya dan merupakan langkah yang baik karena bisa memunculkan lima kesempatan lapangan kerja di lingkungan setempat. Digitalisasi UMKM juga krusial karena bisa meningkatkan kemampuannya untuk berbisnis mencapai pasar yang lebih luas. Keberadaan digitalisasi menjadi penting di masa sulit seperti pandemi karena bisa membantu dan menopang UMKM khususnya seperti di masa pandemi yang menyebabkan terjadinya penurunan penjualan, penyusutan sumber permodalan, serta penyumbatan jalur distribusi. Penting agar kolaborasi antarsektor bisa terjadi dengan maksimal untuk memberikan UMKM literasi digital sehingga digitalisasi bisa dirasakan secara merata oleh puluhan juta pelaku UMKM di Indonesia. Pelatihan lainnya yang penting bagi UMKM adalah pelatihan mengembangkan produk dan usaha, mulai dari membuat pengemasan yang modern hingga mendapatkan sertifikasi yang relevan, agar memenangkan pelanggan dan kompetisi pasar di platform online. Peneliti Litbang Kompas BE Satrio menambahkan bahwa mayoritas UMKM saat ini sudah memahami pentingnya teknologi digital, dengan data 74 persen dari UMKM yang disurvei telah familiar dengan kehadiran e-commerce. Sayangnya baru 20 persen yang memiliki literasi digital memadai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Terbatasnya literasi digital berakar dari berbagai sumber seperti kurangnya akses ke perangkat teknologi dan pendanaan. “Sebab itu, meningkatkan literasi digital pun membutuhkan pendekatan multisektoral. Semua pihak juga selayaknya bahu-membahu karena digitalisasi UMKM akan menciptakan multiplier effect yang membawa balik manfaat ke seluruh sektor ekonomi. UMKM yang sudah go online menghasilkan pendapatan 1,1 kali lebih tinggi dibanding yang offline dan penghasilan yang lebih baik ini memungkinkan UMKM online untuk semakin memperluas bisnis, dengan demikian menyerap lebih banyak sumber daya,” kata Satrio. Riset ini pun merekam bahwa UMKM daring, dalam mengoptimalkan kapasitas usaha, mempekerjakan 1,4 kali lebih banyak orang dibanding UMKM tradisional. President Director PT Boston Consulting Indonesia Haikal Siregar menyatakan bahwa multiplier effect yang dihasilkan oleh digitalisasi UMKM pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia di masa depan. “Peningkatan digital literacy UMKM hingga menyentuh 50 persen akan berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan nilai yang diperkirakan sebesar 38 miliar dolar AS. Selain menghadirkan kanal penjualan, teknologi digital juga membantu UMKM dengan memperluas akses ke permodalan karena data dari platform digital dapat digunakan sebagai insights saat merancang program peminjaman yang sesuai dengan sektor tersebut,” tambah Haikal. Riset juga menyimpulkan bahwa perampingan kebijakan usaha, termasuk menghadirkan program untuk mempermudah pengurusan izin bagi UMKM yang ingin go digital, diperlukan untuk mendukung pertumbuhan UMKM. (mth)
POPULER
