EKONOMI
Partai Gelora: Kenaikan Angka Kemiskinan 2 Digit, Ancaman Bagi Stabilitas Ekonomi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, kenaikan angka kemiskinan dua digit selama pandemi Covid-19 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu, bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi negara dan bangsa Indonesia. "Dua tahun terakhir ini, hampir 3 juta orang yang balik menjadi miskin. Mereka berasal dari kelas menengah yang relatif cukup bagus dalam 20 tahun terakhir, tapi pandemi ini menjelaskan kepada kita bahwa kelas menengah kita rapuh," kata Anis Matta dalam pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema 'Anomali Pandemi di Indonesia: Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Makin Miskin' di Jakarta, Rabu (25/8/2021) petang. Diskusi daring ini dihadiri narasumber antara lain ekonom senior Dr Hendri Saparini, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara SE, MSc dan Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi Ph.D Menurut Anis, bertambahnya orang miskin dari kelas menengah bisa menjadi ancaman stabilitas apabila tidak ada bantuan serius untuk dicarikan jalan keluarnya agar mereka tidak terjun ke jurang kemiskinan. "Sekarang kita menghadapi kesenjangan, yang mengingatkan kita kembali dengan lagu Rhoma Irama yang dibuat di era pembangunan zaman Pak Harto dulu, Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Miskin, karena ada pertumbuhan yang tidak disertai pemerataan. Tapi sekarang ini, kita tidak sekadar bicara tidak adanya pemerataan, tapi juga pertumbuhan yang terancam," ungkap Anis. Anis Matta menilai selama pandemi di Indonesia saat ini terjadi anomali dimana yang kaya justru semakin meningkat kekayaannya. Namun, terkait hal ini tak perlu dicegah, pemerintah tidak perlu mencegah seseorang menjadi kaya. "Tapi lebih kepada menghilangkan kesenjangan yang ada di masyarakat. Kerapuhan ini yang mesti kita pikirkan bersama apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan kelas menengah ini, mengurangi angka kemiskinannya," ujarnya. Rapuhnya kelas menengah menjadi miskin, kata Anis Matta, akan semakin memperlebar ketimpangan ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan satu struktur ekonomi baru yang tidak akan berdampak buruk bagi stabilitas negara dan bangsa. "Saya ingin menggarisbawahi bahwa usaha kita untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi ini membutuhkan satu narasi ekonomi baru, satu mazhab ekonomi baru," katanya. Konsep Geloranomics yang sedang dikembangkan Partai Gelora, menurut Anis Matta, bisa menjadi madzab ekonomi baru yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, disamping isu lingkungan yang sangat fundamental. "Saya menemukan satu benang merah disini, satu titik dimana Partai Gelora yang sedang mengembangkan konsep Geloranomics, yang salah satu orientasi dasarnya adalah isu lingkungan, juga orientasi pemberdayaan masyarakat untuk menutup kesenjangan ekonomi. Ini tantangan besar ekonomi, bukan hanya di kita tapi juga di dunia," katanya. Ekonom Senior Hendri Saparani mengatakan, setiap kali ada krisis pemerintah selalu memberikan stimulus fiskal dengan memberikan dokumen pembiayaan belanja yang besar untuk menjaga stabilitas ekonomi. "Namun, upaya tersebut seringkali tidak tepat sasaran seperti kita lihat jumlah dana pihak ketiga yang diatas Rp 2 miliar terus naik tahun 2021, meningkatnya luar biasa 30 persen. Mestinya kita lebih baik membuat kebijakan mendorong terjadi pertumbuhan mendorong ekonomi masyarakat," kata Hendri Saparani. Hal senada disampaikan Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara. Bhima mengatakan banyak kebijakan yang dinilai pro rakyat ternyata banyak mengamankan kepentingan pengusaha dengan dalih bermacam-macam seperti menyerap tenaga kerja. "Kebijakan yang disebut bangun jalan dan segala macem yang menyerap tenaga kerja lebih optimal, ada yang kemudian bilang ini pro rakyat, tapi ternyata kebijakan-kebijakannya mengamankan kepentingan pengusaha," kata Bhima Yudistira. Sementara Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menambahkan, pemerintah seharusnya menggelontorkan uang ke sektor-sektor yang efisien agar ekonomi bisa bergerak menjadi pertumbuhan. "Apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dalam menghadapi pandemi, tidak mencerminkan analisa-analisa yang disampaikan, sehingga secara teknis banyak sektor-sektor yang tidak efisien. Kita butuh kerja keras untuk memperbaiki policy tersebut," kata Fithra Faisal. (Parahyangan Pos)
BI Dorong Keuangan Digital Jadi Pilar Transformasi Perekonomian
Jakarta, FNN - Bank Indonesia terus mendorong perkembangan keuangan digital sebagai salah satu pilar dari transformasi struktur perekonomian nasional, demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi. Rosmaya dalam acara virtual di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa komitmen Bank Indonesia untuk terus mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital diwujudkan melalui Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025. "Melalui cetak biru ini diharapkan akan terbangun ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi," ujar Rosmaya. Adanya interoperabilitas, perluasan akses, dan multi instrumen yang timbul akan memberi kemudahan kepada masyarakat. Selain itu, cetak biru itu juga akan memberikan infrastruktur dasar bagi sumber ekonomi baru yang mengoptimalkan proses digital. "Hal ini selanjutnya juga akan meningkatkan efisiensi secara nasional dan kemudian pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya inklusi keuangan," kata Rosmaya. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Bank Indonesia juga telah meluncurkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP). SNAP hadir untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif, sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat yang efisien, aman dan andal. Keberadaan SNAP akan menyatukan langkah, mengintegrasikan, dan mengkoneksikan berbagai pelayanan jasa sistem pembayaran yang dilakukan bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia, lanjut Rosmaya, juga terus mendorong digitalisasi di sistem pembayaran ritel melalui penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar). Saat ini, jumlah rekening pengguna QRIS sudah mendekati 9 juta, didominasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Adapun pada tahun 2021 ini Bank Indonesia menargetkan bahwa penggunaan QRIS akan mencapai 12 juta merchant," ujar Rosmaya. (mth)
Anies Baswedan Tegaskan Jakarta Unsur Penting Pemulihan Ekonomi Indonesia
Jakarta, FNN - Ibu Kota Jakarta menjadi unsur penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Sebab, provinsi tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. “Jakarta merupakan provinsi yang punya kontribusi cukup besar di perekonomian Indonesia. Hal tersebut menjadi unsur penting jika kita bicara pemulihan Indonesia,” kata Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Anies Baswedan dalam sambutan JaKreatiFest 2021 di Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta masih menjadi penumbang terbesar terhadap perekonomian nasional. Hal itu terbukti pada kuartal II-2020, Jakarta berkontribusi sebesar 17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kemudian disusul Jawa Timur dan Jawa Barat. Anies mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan II-2021 yang berada pada zona positif sebesar 10,9 persen. Angka tersebut menjadi sinyal menuju pemulihan ekonomi, sehingga ia mendorong momentum tersebut dapat dimanfaatkan, termasuk pelaku usaha. Salah satu strategi yang kini digencarkan Pemprov DKI Jakarta, vaksinasi. Sebab, hal itu dinilai menjadi salah satu solusi dalam pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. “Vaksinasi menjadi sesuatu yang penting. Ini menjadi ’game changer’ dan kami harap gerakan vaksinasi ini bisa segera tuntas,” katanya sebagaimana dikutip dari Antara. Hingga 29 Agustus 2021, vaksinasi di Jakarta untuk dosis pertama sudah mencapai 107,7 persen atau mencapai 9,6 juta dari sasaran 8,9 juta orang. Sedangkan vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 61,6 persen atau 5,5 juta orang. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi Ibu Kota Indonesia pada triwulan II-2021 mencapai 10,9 persen atau tumbuh positif setelah pada periode sama 2021 kontraksi 8,33 persen. BPS mencatat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta pada triwulan II-2021 mencapai Rp 721,5 triliun. (MD).
Pekerja Migran Indonesia Sudah Bisa Masuk Hongkong
Beijing, FNN - Para calon pekerja migran dari Indonesia (PMI) sudah bisa masuk dan bekerja di Hong Kong mulai Senin, 30 Agustus 2021. Pemerintah Hong Kong telah menerapkan kebijakan terbaru bagi PMI. Demikian pengumuman Konsulat Jenderal RI di Hong Kong yang dipantau ANTARA di Beijing, China, Ahad, 29 Agustus 2021. Kebijakan terbaru itu juga tersiar di sejumlah media di China. Efektif mulai Senin (30/8), pembantu rumah tangga dari Indonesia dan Filipina akan diizinkan memasuki wilayah Hong Kong, demikian media China. "Kami sudah mencapai kesepakatan pengakuan catatan vaksinasi dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina," kata juru bicara Pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong (HKSAR). Kebijakan tersebut, lanjut dia, akan memudahkan masyarakat Hong Kong yang kesulitan mendapatkan pembantu rumah tangga setelah penangguhan pengiriman PMI dari Indonesia dan Filipina. Penangguhan itu terjadi karena merebaknya wabah Covid-19 varian Delta di kedua negara di kawasan Asia Tenggara tersebut. Untuk bisa memasuki dan bekerja di Hong Kong, KJRI menyampaikan beberapa persyaratan. Antara lain, calon PMI harus mendapatkan vaksin lengkap yang telah melewati masa 14 hari sejak vaksin dosis kedua. PMI diingatkan supaya membawa dokumen perjalanan dan kontrak kerja yang diperlukan, sertifikat vaksinasi dosis pertama dan kedua yang telah diverifikasi oleh Kementerian RI.Kemudian, surat hasil negatif tes PCR yang dapat diperoleh 72 jam sebelum keberangkatan, dan memiliki bukti pemesanan tempat karantina mandiri selama 21 hari di tempat yang telah ditentukan. Otoritas Hong Kong telah menyediakan satu hotel dengan 409 kamar yang bisa digunakan untuk karantina mandiri bagi pekerja migran dari Indonesia dan Filipina. HKSAR juga akan menambah fasilitas karantina tersebut seiring dengan meningkatnya gelombang kedatangan pekerja migran dari kedua negara bertetangga tersebut. Indonesia dan Filipina merupakan dua negara penyumbang terbesar tenaga kerja asing sektor informal di Hong Kong. Sebelumnya Hong Kong juga menetapkan Indonesia berstatus A1 Covid-19 sehingga bandar udara setempat tidak menutup jalur penerbangan dari dan menuju Indonesia. (MD).
Kemenperin Fasilitasi Sertifikat Standar bagi IKM untuk Izin Usaha
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memfasilitasi sertifikat standar bagi industri kecil dan menengah (IKM) sebagai upaya mempermudah mendapatkan izin usaha sesuai ketentuan yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang perlu dimiliki industri untuk memperoleh izin usaha. "Perizinan berusaha berbasis risiko ditentukan berdasarkan hasil penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang dilakukan dan dinilai sesuai ketentuan," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Menperin menyampaikan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa nomor induk berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha. NIB juga sekaligus membuktikan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, yang juga berlaku sebagai standar nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal. Sementara itu, lampiran pada PP Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa persyaratan kewajiban perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang masuk dalam kelompok perizinan berisiko menengah adalah memiliki NIB dan memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang harus dibuktikan melalui sertifikat standar. "Sertifikat standar sendiri merupakan pernyataan dan atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan berusaha," jelas Menperin. Bagi pelaku IKM, pemerintah memberikan kemudahan dalam proses pemenuhan standar tersebut dengan membiayai sertifikasi SNI bagi usaha mikro kecil. Secara berkelanjutan, Kemenperin memberikan pelatihan kepada para pelaku IKM untuk menerapkan sistem manajemen mutu dan memberikan pelayanan untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI). Langkah ini dilakukan Kemenperin dalam upaya mendorong tumbuhnya industri lokal. Fasilitasi yang diberikan berupa konsultasi sistem manajemen mutu dan layanan sertifikasi SNI melalui unit-unit kerja yang dimiliki Kemenperin. Sementara itu, Kemenperin bersama kementerian dan lembaga lain telah berkomitmen untuk memberikan kemudahan memperoleh sertifikasi halal khususnya kepada industri berskala IKM, salah satunya dengan kolaborasi fasilitasi sertifikasi halal. Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh 10 kementerian dan lembaga tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil pada 2020 lalu. "Hal ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal dan penyediaan penyelia halal bagi pelaku industri kecil," ujar Menperin. Menperin menyampaikan kebijakan pemenuhan standar produk atau sertifikat produk tidak bersifat diskriminasi. Apabila sebuah produk diwajibkan memenuhi standar, maka tanpa melihat skala industri, mikro, kecil, sedang maupun besar, yang dihasilkan dari dalam negeri maupun luar negeri, semua harus memenuhi persyaratan tersebut. "Adalah tugas pemerintah mengambil peran untuk memberikan kemudahan dalam proses pemenuhan standar tersebut," ujar Menperin Agus. (mth)
Digitalisasi dan Kolaborasi Kunci UMKM Tumbuhkan Ekonomi Inklusif
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sepakat dengan hasil riset berjudul “Digitalisasi UMKM - Kunci Pertumbuhan Inklusif Perekonomian Indonesia” yang mengungkapkan bahwa digitalisasi dan kolaborasi adalah kunci dalam menumbuhkan ekosistem ekonomi inklusif pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Erick Thohir menyebutkan bahwa riset sejenis itu dibutuhkan untuk menggali potensi UMKM di Tanah Air karena UMKM merupakan tulang punggung dari perekonomian nasional. “Hadirnya teknologi serta platform digital tentunya akan memudahkan kita untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Semua ini sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan ekonomi digital Indonesia,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya, Sabtu. UMKM di Indonesia dalam riset itu dibuktikan telah menjadi penyerap hasil produksi dari para penyedia bahan mentah, selain itu UMKM berhasil membuka lapangan kerja bagi komunitas di lingkungan sekitarnya untuk membantu proses produksi dan pengoperasi bisnis. Kehadiran UMKM menjadi kesempatan usaha baru bagi pedagang eceran dan distributor karena bisa menghadirkan lebih banyak variasi produk di pasar- pasar lokal. Dalam riset yang dikerjakan oleh Litbang Kompas, Boston Consulting Group (BCG), serta e-commerce besutan anak bangsa yaitu Blibli didapatkan fakta bahwa 77 persen pelaku UMKM memberdayakan orang- orang dari komunitasnya dan merupakan langkah yang baik karena bisa memunculkan lima kesempatan lapangan kerja di lingkungan setempat. Digitalisasi UMKM juga krusial karena bisa meningkatkan kemampuannya untuk berbisnis mencapai pasar yang lebih luas. Keberadaan digitalisasi menjadi penting di masa sulit seperti pandemi karena bisa membantu dan menopang UMKM khususnya seperti di masa pandemi yang menyebabkan terjadinya penurunan penjualan, penyusutan sumber permodalan, serta penyumbatan jalur distribusi. Penting agar kolaborasi antarsektor bisa terjadi dengan maksimal untuk memberikan UMKM literasi digital sehingga digitalisasi bisa dirasakan secara merata oleh puluhan juta pelaku UMKM di Indonesia. Pelatihan lainnya yang penting bagi UMKM adalah pelatihan mengembangkan produk dan usaha, mulai dari membuat pengemasan yang modern hingga mendapatkan sertifikasi yang relevan, agar memenangkan pelanggan dan kompetisi pasar di platform online. Peneliti Litbang Kompas BE Satrio menambahkan bahwa mayoritas UMKM saat ini sudah memahami pentingnya teknologi digital, dengan data 74 persen dari UMKM yang disurvei telah familiar dengan kehadiran e-commerce. Sayangnya baru 20 persen yang memiliki literasi digital memadai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Terbatasnya literasi digital berakar dari berbagai sumber seperti kurangnya akses ke perangkat teknologi dan pendanaan. “Sebab itu, meningkatkan literasi digital pun membutuhkan pendekatan multisektoral. Semua pihak juga selayaknya bahu-membahu karena digitalisasi UMKM akan menciptakan multiplier effect yang membawa balik manfaat ke seluruh sektor ekonomi. UMKM yang sudah go online menghasilkan pendapatan 1,1 kali lebih tinggi dibanding yang offline dan penghasilan yang lebih baik ini memungkinkan UMKM online untuk semakin memperluas bisnis, dengan demikian menyerap lebih banyak sumber daya,” kata Satrio. Riset ini pun merekam bahwa UMKM daring, dalam mengoptimalkan kapasitas usaha, mempekerjakan 1,4 kali lebih banyak orang dibanding UMKM tradisional. President Director PT Boston Consulting Indonesia Haikal Siregar menyatakan bahwa multiplier effect yang dihasilkan oleh digitalisasi UMKM pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia di masa depan. “Peningkatan digital literacy UMKM hingga menyentuh 50 persen akan berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan nilai yang diperkirakan sebesar 38 miliar dolar AS. Selain menghadirkan kanal penjualan, teknologi digital juga membantu UMKM dengan memperluas akses ke permodalan karena data dari platform digital dapat digunakan sebagai insights saat merancang program peminjaman yang sesuai dengan sektor tersebut,” tambah Haikal. Riset juga menyimpulkan bahwa perampingan kebijakan usaha, termasuk menghadirkan program untuk mempermudah pengurusan izin bagi UMKM yang ingin go digital, diperlukan untuk mendukung pertumbuhan UMKM. (mth)
Dukung Gernas BBI Pelangi Sulawesi, BNI Kurasi dan Digitalisasi UMKM
Jakarta, FNN - Bank Negara Indonesia (BNI) turut ambil bagian dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang digagas Presiden Joko Widodo melalui kampanye Pelangi Sulawesi dengan ikut mengkurasi dan memberikan pendampingan kepada 111 UMKM yang memiliki produk berdaya saing global. Kegiatan itu dilaksanakan bersama dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. "Proses kurasi ini telah kami lakukan ke berbagai UMKM, antara lain kerajinan kain, makanan olahan, hingga kopi," kata Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu. Susi, demikian sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Gernas BBI 2021 selaras dengan fokus BNI untuk mendukung sektor UMKM melalui rangkaian kegiatan “Gelegar Entrepreneur”. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Program Enterprenuer Heroes, Festival Ide Bisnis, Pasar Digital UMKM, BNI Trade Forum, dan Xpora, yang membawa UMKM Indonesia menjadi lebih maju, berkembang dan “Lompat Lebih Tinggi” menuju globalisasi dan digitalisasi. Untuk mendukung pelaku UMKM yang berorientasi ekspor, BNI Bersama Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UMKM bekerjasama dalam program BNI Xpora. Program tersebut disiapkan untuk melayani UMKM dengan orientasi ekspor lewat salah satu ONE STOP SHOPPING HUB di SMESCO Jakarta. "Melalui program Xpora, BNI menawarkan solusi digital terintegrasi yang akan membantu para UMKM untuk melakukan transaksi ekspor pasar global dengan tiga fitur utama, yaitu go produktif, go digital, dan go global," kata Susi. Tak hanya itu, BNI juga berkolaborasi dengan Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta BUMN dan lembaga terkait untuk meluncurkan program 'INDONESIA SPICE UP THE WORLD'. Terkait kinerja kredit pada UMKM, BNI tetap mencatatkan kinerja positif di tengah tekanan pandemi. Sampai dengan Juni 2021, portofolio kredit UMKM BNI sebesar Rp117 triliun, atau menyumbangkan 20,7 persen dari total kredit Perseroan. Portofolio kredit UMKM BNI tumbuh 9,15 persen secara year on year (YoY), mencerminkan upaya BNI mendukung UMKM untuk pulih dan bangkit mengatasi segala tantangan yang ada di masa pandemi ini. Pertumbuhan kredit UMKM yang signifikan ini secara dominan dikontribusi dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp15 triliun hingga Juni 2021 atau naik 101 persen secara YoY. Gernas BBI bertema Pelangi Sulawesi yang diluncurkan merupakan bagian dari rangkaian program Gernas BBI yang didukung oleh beberapa kementerian, otoritas moneter, perbankan, serta pemerintah daerah dengan dipusatkan di Sulawesi. Ajang yang mengangkat tema besar dari Sulawesi ke Mancanegara ini mendorong kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk UMKM dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan bagaimana UMKM memiliki peran yang sangat krusial bagi perekonomian. "Bagaimana pun perekonomian kita ditunjang oleh UMKM, backbone ekonomi kita adalah UMKM. Kita juga berharap UMKM artisan Sulawesi Utara bisa naik kelas. Kami yakin provinsi Sulawesi Utara akan memberi kontribusi yang signifikan dengan 30 juta UMKM onboarding pada 2023," ujarnya. Senada, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, fokus utama dari Gernas BBI kali ini adalah digitalisasi UMKM. "Hingga pertengahan Agustus tahun 2021, sudah lebih dari 15 juta UMKM atau lebih dari 22 persen dari total UMKM di seluruh Indonesia yang sudah onboarding ke platform perdagangan elektronik," katanya. Adapun dari 15 juta UMKM tersebut, sebut Lutfi, lebih dari 7 juta merupakan hasil onboarding selama masa kampanye Gernas BBI yang telah diluncurkan sejak Mei 2020. "Melihat perkembangan yang positif, kami optimistis target pemerintah untuk mendorong 30 juta UMKM onboarding ke platform digital pada akhir 2023 akan tercapai. Dan bahkan akan melebihi target yang akan ditetapkan oleh Bapak Presiden," imbuhnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap dengan launching Gernas BBI Pelangi Sulawesi, produk artisan Sulawesi menuju pasar global dapat maksimal. "Kemendag yang dipimpin sahabat saya, Bapak Lutfi, juga akan memfasilitasi produk Sulawesi Utara terpilih melalui in store promotion," ungkapnya. Gernas BBI juga didukung Bank Indonesia yang diwujudkan melalui sinergi yang kuat dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah. "Dukungan diwujudkan berupa bentuk peningkatan kapasitas UMKM, mendorong peningkatan permintaan, serta menghubungkan UMKM dengan ekosistem ekonomi keuangan digital. Dukungan ini juga diperkuat dengan peran serta kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh daerah," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Peluncuran Gernas BBI Pelangi Sulawesi ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang mengapresiasi kegiatan ini sebagai gagasan untuk mengajak masyarakat mencintai produk lokal. "Di era pemulihan lintas sektor saat ini, ajakan kepada masyarakat menjadi penting dan dibutuhkan, baik untuk membangkitkan perekonomian kita, yang sempat dilemahkan pandemi sejak 2020, maupun menciptakan kecintaan masyarakat kepada daerah," ujar Olly. Olly mengatakan, BBI menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di daerah untuk menghasilkan produk-produk lokal maupun kerajinan yang kreatif, berkualitas, berbasis tradisi dan warisan budaya, dan terus berinovasi menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. (mth)
Badan Pangan Nasional Belum Sesuai Amanat Undang-Undang
Jakarta, FNN - Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri menilai pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 belum sesuai dengan yang diamanatkan pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Faisal Basri mengatakan hal tersebut di Jakarta, Jumat, 27 Agustus 2021. Kewenangan BPN yang tertuang dalam Perpres 66/2021 sangat terbatas dan tidak seperti desain awal yang tertuang dalam UU 18/2012. Dia menerangkan, ide awal pembentukan BPN yaitu badan yang mengatur pangan nasional secara menyeluruh yang menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan pangan. "Desain awal mencoba sebagai super body, karena mengurusi dari hulu sampai hilir pangan untuk rakyat. Dari ketahanan pangan, keamanan pangan, kedaulatan pangan, mulai produksi, distribusi, konsumsi, harga, hingga persoalan stunting pun ada," kata Faisal, sebagaimana dikutip dari Antara. Akan tetapi, kata Faisal, ide awal BPN yang memiliki banyak kewenangan itu dinilai tumpang tindih dengan berbagai kementerian dan lembaga lainnya. Apalagi perihal pangan nasional kerap diatur oleh kementerian dan lembaga yang dominan terkait kebijakan-kebijakannya. Faisal mencontohkan, komoditas gula dengan gula rafinasinya dan garam lebih banyak diurus oleh Kementerian Perindustrian. Komoditas beras lebih dominan dari Kementerian Perdagangan terkait impor, dan impor daging lebih banyak diurus oleh Kementerian Pertanian. "Sehingga BPN yang di Perpres 66/2021 itu menyisakan sedikit sekali kewenangan, membuat BPN tidak bertaring," katanya. Menurut pandangannya, BPN hanya akan mengarah pada kebijakan terkait pangan. Namun, institusi yang melaksanakannya adalah kementerian atau lembaga lain. "Mirip seperti sekarang BPN hanya mengarah pada kebijakannya saja, tapi yang melaksanakan Bulog. Sama saja seperti sekarang," kata dia. Faisal berpendapat BPN yang baru dibentuk tersebut belum bisa disebut sebagai obat mujarab ketahanan pangan nasional. Presiden Joko Widodo meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional beberapa hari lalu sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Badan Pangan Nasional akan melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan yang akan dipimpin oleh seorang kepala dan berada serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Beberapa fungsi Badan Pangan Nasional yaitu melakukan koordinasi, perumusan, penetapan kebijakan terkait pangan. Melakukan pengadaan dan penyaluran pangan melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pangan, hingga pengembangan sistem informasi pangan. (MD).
OJK Dorong Masyarakat Waspadai Investasi Ilegal
Solo, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta, Jawa Tengah, mendorong masyarakat untuk mewaspadai investasi ilegal yang masih marak hingga saat ini. Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Aman Santosa di Semarang, Kamis, mengatakan ajakan kepada masyarakat untuk menanamkan uangnya pada produk investasi ilegal dengan iming-iming keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat makin bervariasi jenis dan metodenya. Di sisi lain, menurut dia tidak sedikit orang yang terjerat pinjaman berbasis daring karena kemudahan dan kepraktisan yang diberikan. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh masih kurangnya tingkat literasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait investasi maupun pinjaman berbasis daring maka OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY menyelenggarakan webinar dengan tema "Waspada Investasi dan Perlindungan Sektor Jasa Keuangan di Era Digital dengan peserta seluruh guru SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pesantren se-Jawa Tengah, serta masyarakat umum lainnya pada Kamis (26/8). "Kegiatan edukasi kami rasa sangat penting mengingat berdasarkan survei OJK tahun 2019, tingkat literasi keuangan yang merupakan indeks level pengetahuan masyarakat terhadap jenis produk keuangan di Jawa Tengah tergolong masih rendah yakni sebesar 47,38 persen," katanya. Meski demikian, dikatakannya, angka tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan dari Indeks literasi nasional sebesar 38,03 persen. Menurut dia, hal tersebut mencerminkan masih perlunya edukasi kepada masyarakat tentang produk keuangan, khususnya produk investasi keuangan yang legal. Sementara itu, dikatakannya, hingga saat ini OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY sudah menerima pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat terkait pinjaman berbasis daring sebanyak 64 laporan, Kantor OJK Yogyakarta sebanyak 51 laporan, dan Kantor OJK Tegal sebanyak 42 laporan. "Satu di antara pengaduan tersebut merupakan pengaduan dari guru yang terjerat pinjol ilegal," katanya. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap kegiatan webinar tersebut bisa memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat khususnya di Jawa Tengah agar tidak terjerat investasi bodong. Selain itu, dengan adanya edukasi tersebut diharapkan ketika masyarakat memerlukan pembiayaan dapat memilih pinjaman berbasis daring yang legal. "Kalau ada permasalahan atau perlu informasi tentang investasi dan pinjaman 'online' ilegal, panjenengan bisa tanya atau hubungi OJK," katanya. (mth)
BPJAMSOSTEK Hadapi Tantangan Masa Depan Akusisi Kepesertaan
Jakarta, 26/8 (ANTARA) - Munculnya ragam pekerjaan di masa depan (future jobs) merupakan tantangan utama bagi BPJamsostek dalam mengakuisisi kepesertaan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Jenis pekerjaan baru yang muncul antara lain digital marketer, web/apps/game developer, big data analyst, drone operator, content creator, youtuber, online driver dan online courier, demikian rilis disertasi doktoral, promovendus Naufal Mahfudz di IPB University Bogor yang diterima di Jakarta, Kamis. "Perlu desain model pengembangan kompetensi praktisi jaminan sosial yang dapat meningkatkan kompetensi SDM BPJamsostek dalam mengakuisisi peserta baru, membina dan mempertahankan peserta yang ada, " ujar Naufal Mahfud. Disertasi itu berjudul Desain Model Pengembangan Kompetensi Praktisi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menghadapi Pekerjaan Masa Depan. Naufal, Direktur Umum dan SDM BPJamsostek Periode 2016-2021, meraih gelar tertinggi akademis di bidang Manajemen dan Bisnis dari sekolah Bisnis IPB University pada Sidang Promosi Terbuka yang dilaksanakan secara daring, Rabu (25/8). Berdasarkan hasil penelitian Naufal, kompetensi yang harus dikuasai Account Representative masa depan adalah skillset yang terdiri atas kompetensi digital marketing, digital information systems, data interpretation and digital analytics, consumers psychology and empathy, social media communication, creative video content, story-telling, dan developing agents. Naufal menghasilkan tiga novelty (kebaruan) dari penelitiannya yang terkait dengan model pengembangan kompetensi. Pertama, kajian kondisi obyektif kompetensi praktisi jaminan sosial ketenagakerjaan menghadapi pekerjaan masa depan di Indonesia. Kedua, model pengembangan kompetensi praktisi jaminan sosial ketenagakerjaan menghadapi pekerjaan masa depan di Indonesia, untuk menjadi acuan dalam percepatan penerapan standar kompetensi, program pengembangan dan program sertifikasi profesi praktisi bidang jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketiga, strategi implementasi standar kompetensi profesi praktisi jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia secara konsekuen. Penelitian yang dilakukan Naufal menggunakan empat metode yakni Soft System Methodology (SSM), Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST), Analytical Hierarchy Process (AHP), dan Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk mendesain model pengembangan kompetensi praktisi jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia yang menghasilkan praktisi yang kompeten dalam menghadapi pekerjaan masa depan. Bertindak sebagai Ketua Komisi Pembimbing adalah Prof. Dr. Arif Satria, MSi, Rektor IPB University, dengan Anggota Komisi Pembimbing yaitu Prof. Dr. Aida Vitayala S. Hubeis, Dr. Ir. Arif Imam Suroso, MSc, dan Dr. Ir. Zaim Uchrowi, MDM. Penguji adalah Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, SH, SE, MH, Menaker 1999-2000, dan Dr. Ir. Anggraini Sukmawati dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Sidang Promosi Terbuka dipimpin Dekan Sekolah Bisnis, Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS, dan Ketua Program Studi Program Doktor Manajemen dan Bisnis, Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, M.Eng. Naufal menyelesaikan pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta, S1 di Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan IPB, serta beberapa pendidikan non degree, antara lain di Harvard Business School (USA), University of California, Berkeley (USA), Nikkeiren International Cooperation Center (Japan), dan CGK School of Business (China). Saat ini Naufal ikut PPSA Angkatan XXIII di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Sebelum di BPJamsostek, Naufal berkarir di Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (2008-2016) sebagai Direktur SDM dan Umum, PT Sony Indonesia (2007-2008), dan PT Wijaya Karya (Persero) tahun 1995-2007. Selama kurang lebih 30 tahun meniti karir sebagai profesional, Naufal secara individu dan bersama organisasi tempat ia bekerja, meraih lebih dari 20 penghargaan di bidang organisasi dan human capital tingkat nasional maupun global.
POPULER
