EKONOMI
Digitalisasi dan Kolaborasi Kunci UMKM Tumbuhkan Ekonomi Inklusif
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sepakat dengan hasil riset berjudul “Digitalisasi UMKM - Kunci Pertumbuhan Inklusif Perekonomian Indonesia” yang mengungkapkan bahwa digitalisasi dan kolaborasi adalah kunci dalam menumbuhkan ekosistem ekonomi inklusif pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Erick Thohir menyebutkan bahwa riset sejenis itu dibutuhkan untuk menggali potensi UMKM di Tanah Air karena UMKM merupakan tulang punggung dari perekonomian nasional. “Hadirnya teknologi serta platform digital tentunya akan memudahkan kita untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Semua ini sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan ekonomi digital Indonesia,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya, Sabtu. UMKM di Indonesia dalam riset itu dibuktikan telah menjadi penyerap hasil produksi dari para penyedia bahan mentah, selain itu UMKM berhasil membuka lapangan kerja bagi komunitas di lingkungan sekitarnya untuk membantu proses produksi dan pengoperasi bisnis. Kehadiran UMKM menjadi kesempatan usaha baru bagi pedagang eceran dan distributor karena bisa menghadirkan lebih banyak variasi produk di pasar- pasar lokal. Dalam riset yang dikerjakan oleh Litbang Kompas, Boston Consulting Group (BCG), serta e-commerce besutan anak bangsa yaitu Blibli didapatkan fakta bahwa 77 persen pelaku UMKM memberdayakan orang- orang dari komunitasnya dan merupakan langkah yang baik karena bisa memunculkan lima kesempatan lapangan kerja di lingkungan setempat. Digitalisasi UMKM juga krusial karena bisa meningkatkan kemampuannya untuk berbisnis mencapai pasar yang lebih luas. Keberadaan digitalisasi menjadi penting di masa sulit seperti pandemi karena bisa membantu dan menopang UMKM khususnya seperti di masa pandemi yang menyebabkan terjadinya penurunan penjualan, penyusutan sumber permodalan, serta penyumbatan jalur distribusi. Penting agar kolaborasi antarsektor bisa terjadi dengan maksimal untuk memberikan UMKM literasi digital sehingga digitalisasi bisa dirasakan secara merata oleh puluhan juta pelaku UMKM di Indonesia. Pelatihan lainnya yang penting bagi UMKM adalah pelatihan mengembangkan produk dan usaha, mulai dari membuat pengemasan yang modern hingga mendapatkan sertifikasi yang relevan, agar memenangkan pelanggan dan kompetisi pasar di platform online. Peneliti Litbang Kompas BE Satrio menambahkan bahwa mayoritas UMKM saat ini sudah memahami pentingnya teknologi digital, dengan data 74 persen dari UMKM yang disurvei telah familiar dengan kehadiran e-commerce. Sayangnya baru 20 persen yang memiliki literasi digital memadai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Terbatasnya literasi digital berakar dari berbagai sumber seperti kurangnya akses ke perangkat teknologi dan pendanaan. “Sebab itu, meningkatkan literasi digital pun membutuhkan pendekatan multisektoral. Semua pihak juga selayaknya bahu-membahu karena digitalisasi UMKM akan menciptakan multiplier effect yang membawa balik manfaat ke seluruh sektor ekonomi. UMKM yang sudah go online menghasilkan pendapatan 1,1 kali lebih tinggi dibanding yang offline dan penghasilan yang lebih baik ini memungkinkan UMKM online untuk semakin memperluas bisnis, dengan demikian menyerap lebih banyak sumber daya,” kata Satrio. Riset ini pun merekam bahwa UMKM daring, dalam mengoptimalkan kapasitas usaha, mempekerjakan 1,4 kali lebih banyak orang dibanding UMKM tradisional. President Director PT Boston Consulting Indonesia Haikal Siregar menyatakan bahwa multiplier effect yang dihasilkan oleh digitalisasi UMKM pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia di masa depan. “Peningkatan digital literacy UMKM hingga menyentuh 50 persen akan berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan nilai yang diperkirakan sebesar 38 miliar dolar AS. Selain menghadirkan kanal penjualan, teknologi digital juga membantu UMKM dengan memperluas akses ke permodalan karena data dari platform digital dapat digunakan sebagai insights saat merancang program peminjaman yang sesuai dengan sektor tersebut,” tambah Haikal. Riset juga menyimpulkan bahwa perampingan kebijakan usaha, termasuk menghadirkan program untuk mempermudah pengurusan izin bagi UMKM yang ingin go digital, diperlukan untuk mendukung pertumbuhan UMKM. (mth)
Dukung Gernas BBI Pelangi Sulawesi, BNI Kurasi dan Digitalisasi UMKM
Jakarta, FNN - Bank Negara Indonesia (BNI) turut ambil bagian dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang digagas Presiden Joko Widodo melalui kampanye Pelangi Sulawesi dengan ikut mengkurasi dan memberikan pendampingan kepada 111 UMKM yang memiliki produk berdaya saing global. Kegiatan itu dilaksanakan bersama dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. "Proses kurasi ini telah kami lakukan ke berbagai UMKM, antara lain kerajinan kain, makanan olahan, hingga kopi," kata Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu. Susi, demikian sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Gernas BBI 2021 selaras dengan fokus BNI untuk mendukung sektor UMKM melalui rangkaian kegiatan “Gelegar Entrepreneur”. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Program Enterprenuer Heroes, Festival Ide Bisnis, Pasar Digital UMKM, BNI Trade Forum, dan Xpora, yang membawa UMKM Indonesia menjadi lebih maju, berkembang dan “Lompat Lebih Tinggi” menuju globalisasi dan digitalisasi. Untuk mendukung pelaku UMKM yang berorientasi ekspor, BNI Bersama Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UMKM bekerjasama dalam program BNI Xpora. Program tersebut disiapkan untuk melayani UMKM dengan orientasi ekspor lewat salah satu ONE STOP SHOPPING HUB di SMESCO Jakarta. "Melalui program Xpora, BNI menawarkan solusi digital terintegrasi yang akan membantu para UMKM untuk melakukan transaksi ekspor pasar global dengan tiga fitur utama, yaitu go produktif, go digital, dan go global," kata Susi. Tak hanya itu, BNI juga berkolaborasi dengan Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta BUMN dan lembaga terkait untuk meluncurkan program 'INDONESIA SPICE UP THE WORLD'. Terkait kinerja kredit pada UMKM, BNI tetap mencatatkan kinerja positif di tengah tekanan pandemi. Sampai dengan Juni 2021, portofolio kredit UMKM BNI sebesar Rp117 triliun, atau menyumbangkan 20,7 persen dari total kredit Perseroan. Portofolio kredit UMKM BNI tumbuh 9,15 persen secara year on year (YoY), mencerminkan upaya BNI mendukung UMKM untuk pulih dan bangkit mengatasi segala tantangan yang ada di masa pandemi ini. Pertumbuhan kredit UMKM yang signifikan ini secara dominan dikontribusi dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp15 triliun hingga Juni 2021 atau naik 101 persen secara YoY. Gernas BBI bertema Pelangi Sulawesi yang diluncurkan merupakan bagian dari rangkaian program Gernas BBI yang didukung oleh beberapa kementerian, otoritas moneter, perbankan, serta pemerintah daerah dengan dipusatkan di Sulawesi. Ajang yang mengangkat tema besar dari Sulawesi ke Mancanegara ini mendorong kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk UMKM dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan bagaimana UMKM memiliki peran yang sangat krusial bagi perekonomian. "Bagaimana pun perekonomian kita ditunjang oleh UMKM, backbone ekonomi kita adalah UMKM. Kita juga berharap UMKM artisan Sulawesi Utara bisa naik kelas. Kami yakin provinsi Sulawesi Utara akan memberi kontribusi yang signifikan dengan 30 juta UMKM onboarding pada 2023," ujarnya. Senada, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, fokus utama dari Gernas BBI kali ini adalah digitalisasi UMKM. "Hingga pertengahan Agustus tahun 2021, sudah lebih dari 15 juta UMKM atau lebih dari 22 persen dari total UMKM di seluruh Indonesia yang sudah onboarding ke platform perdagangan elektronik," katanya. Adapun dari 15 juta UMKM tersebut, sebut Lutfi, lebih dari 7 juta merupakan hasil onboarding selama masa kampanye Gernas BBI yang telah diluncurkan sejak Mei 2020. "Melihat perkembangan yang positif, kami optimistis target pemerintah untuk mendorong 30 juta UMKM onboarding ke platform digital pada akhir 2023 akan tercapai. Dan bahkan akan melebihi target yang akan ditetapkan oleh Bapak Presiden," imbuhnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap dengan launching Gernas BBI Pelangi Sulawesi, produk artisan Sulawesi menuju pasar global dapat maksimal. "Kemendag yang dipimpin sahabat saya, Bapak Lutfi, juga akan memfasilitasi produk Sulawesi Utara terpilih melalui in store promotion," ungkapnya. Gernas BBI juga didukung Bank Indonesia yang diwujudkan melalui sinergi yang kuat dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah. "Dukungan diwujudkan berupa bentuk peningkatan kapasitas UMKM, mendorong peningkatan permintaan, serta menghubungkan UMKM dengan ekosistem ekonomi keuangan digital. Dukungan ini juga diperkuat dengan peran serta kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh daerah," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Peluncuran Gernas BBI Pelangi Sulawesi ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang mengapresiasi kegiatan ini sebagai gagasan untuk mengajak masyarakat mencintai produk lokal. "Di era pemulihan lintas sektor saat ini, ajakan kepada masyarakat menjadi penting dan dibutuhkan, baik untuk membangkitkan perekonomian kita, yang sempat dilemahkan pandemi sejak 2020, maupun menciptakan kecintaan masyarakat kepada daerah," ujar Olly. Olly mengatakan, BBI menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di daerah untuk menghasilkan produk-produk lokal maupun kerajinan yang kreatif, berkualitas, berbasis tradisi dan warisan budaya, dan terus berinovasi menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. (mth)
Badan Pangan Nasional Belum Sesuai Amanat Undang-Undang
Jakarta, FNN - Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri menilai pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 belum sesuai dengan yang diamanatkan pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Faisal Basri mengatakan hal tersebut di Jakarta, Jumat, 27 Agustus 2021. Kewenangan BPN yang tertuang dalam Perpres 66/2021 sangat terbatas dan tidak seperti desain awal yang tertuang dalam UU 18/2012. Dia menerangkan, ide awal pembentukan BPN yaitu badan yang mengatur pangan nasional secara menyeluruh yang menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan pangan. "Desain awal mencoba sebagai super body, karena mengurusi dari hulu sampai hilir pangan untuk rakyat. Dari ketahanan pangan, keamanan pangan, kedaulatan pangan, mulai produksi, distribusi, konsumsi, harga, hingga persoalan stunting pun ada," kata Faisal, sebagaimana dikutip dari Antara. Akan tetapi, kata Faisal, ide awal BPN yang memiliki banyak kewenangan itu dinilai tumpang tindih dengan berbagai kementerian dan lembaga lainnya. Apalagi perihal pangan nasional kerap diatur oleh kementerian dan lembaga yang dominan terkait kebijakan-kebijakannya. Faisal mencontohkan, komoditas gula dengan gula rafinasinya dan garam lebih banyak diurus oleh Kementerian Perindustrian. Komoditas beras lebih dominan dari Kementerian Perdagangan terkait impor, dan impor daging lebih banyak diurus oleh Kementerian Pertanian. "Sehingga BPN yang di Perpres 66/2021 itu menyisakan sedikit sekali kewenangan, membuat BPN tidak bertaring," katanya. Menurut pandangannya, BPN hanya akan mengarah pada kebijakan terkait pangan. Namun, institusi yang melaksanakannya adalah kementerian atau lembaga lain. "Mirip seperti sekarang BPN hanya mengarah pada kebijakannya saja, tapi yang melaksanakan Bulog. Sama saja seperti sekarang," kata dia. Faisal berpendapat BPN yang baru dibentuk tersebut belum bisa disebut sebagai obat mujarab ketahanan pangan nasional. Presiden Joko Widodo meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional beberapa hari lalu sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Badan Pangan Nasional akan melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan yang akan dipimpin oleh seorang kepala dan berada serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Beberapa fungsi Badan Pangan Nasional yaitu melakukan koordinasi, perumusan, penetapan kebijakan terkait pangan. Melakukan pengadaan dan penyaluran pangan melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pangan, hingga pengembangan sistem informasi pangan. (MD).
OJK Dorong Masyarakat Waspadai Investasi Ilegal
Solo, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta, Jawa Tengah, mendorong masyarakat untuk mewaspadai investasi ilegal yang masih marak hingga saat ini. Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Aman Santosa di Semarang, Kamis, mengatakan ajakan kepada masyarakat untuk menanamkan uangnya pada produk investasi ilegal dengan iming-iming keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat makin bervariasi jenis dan metodenya. Di sisi lain, menurut dia tidak sedikit orang yang terjerat pinjaman berbasis daring karena kemudahan dan kepraktisan yang diberikan. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh masih kurangnya tingkat literasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait investasi maupun pinjaman berbasis daring maka OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY menyelenggarakan webinar dengan tema "Waspada Investasi dan Perlindungan Sektor Jasa Keuangan di Era Digital dengan peserta seluruh guru SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pesantren se-Jawa Tengah, serta masyarakat umum lainnya pada Kamis (26/8). "Kegiatan edukasi kami rasa sangat penting mengingat berdasarkan survei OJK tahun 2019, tingkat literasi keuangan yang merupakan indeks level pengetahuan masyarakat terhadap jenis produk keuangan di Jawa Tengah tergolong masih rendah yakni sebesar 47,38 persen," katanya. Meski demikian, dikatakannya, angka tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan dari Indeks literasi nasional sebesar 38,03 persen. Menurut dia, hal tersebut mencerminkan masih perlunya edukasi kepada masyarakat tentang produk keuangan, khususnya produk investasi keuangan yang legal. Sementara itu, dikatakannya, hingga saat ini OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY sudah menerima pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat terkait pinjaman berbasis daring sebanyak 64 laporan, Kantor OJK Yogyakarta sebanyak 51 laporan, dan Kantor OJK Tegal sebanyak 42 laporan. "Satu di antara pengaduan tersebut merupakan pengaduan dari guru yang terjerat pinjol ilegal," katanya. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap kegiatan webinar tersebut bisa memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat khususnya di Jawa Tengah agar tidak terjerat investasi bodong. Selain itu, dengan adanya edukasi tersebut diharapkan ketika masyarakat memerlukan pembiayaan dapat memilih pinjaman berbasis daring yang legal. "Kalau ada permasalahan atau perlu informasi tentang investasi dan pinjaman 'online' ilegal, panjenengan bisa tanya atau hubungi OJK," katanya. (mth)
BPJAMSOSTEK Hadapi Tantangan Masa Depan Akusisi Kepesertaan
Jakarta, 26/8 (ANTARA) - Munculnya ragam pekerjaan di masa depan (future jobs) merupakan tantangan utama bagi BPJamsostek dalam mengakuisisi kepesertaan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Jenis pekerjaan baru yang muncul antara lain digital marketer, web/apps/game developer, big data analyst, drone operator, content creator, youtuber, online driver dan online courier, demikian rilis disertasi doktoral, promovendus Naufal Mahfudz di IPB University Bogor yang diterima di Jakarta, Kamis. "Perlu desain model pengembangan kompetensi praktisi jaminan sosial yang dapat meningkatkan kompetensi SDM BPJamsostek dalam mengakuisisi peserta baru, membina dan mempertahankan peserta yang ada, " ujar Naufal Mahfud. Disertasi itu berjudul Desain Model Pengembangan Kompetensi Praktisi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menghadapi Pekerjaan Masa Depan. Naufal, Direktur Umum dan SDM BPJamsostek Periode 2016-2021, meraih gelar tertinggi akademis di bidang Manajemen dan Bisnis dari sekolah Bisnis IPB University pada Sidang Promosi Terbuka yang dilaksanakan secara daring, Rabu (25/8). Berdasarkan hasil penelitian Naufal, kompetensi yang harus dikuasai Account Representative masa depan adalah skillset yang terdiri atas kompetensi digital marketing, digital information systems, data interpretation and digital analytics, consumers psychology and empathy, social media communication, creative video content, story-telling, dan developing agents. Naufal menghasilkan tiga novelty (kebaruan) dari penelitiannya yang terkait dengan model pengembangan kompetensi. Pertama, kajian kondisi obyektif kompetensi praktisi jaminan sosial ketenagakerjaan menghadapi pekerjaan masa depan di Indonesia. Kedua, model pengembangan kompetensi praktisi jaminan sosial ketenagakerjaan menghadapi pekerjaan masa depan di Indonesia, untuk menjadi acuan dalam percepatan penerapan standar kompetensi, program pengembangan dan program sertifikasi profesi praktisi bidang jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketiga, strategi implementasi standar kompetensi profesi praktisi jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia secara konsekuen. Penelitian yang dilakukan Naufal menggunakan empat metode yakni Soft System Methodology (SSM), Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST), Analytical Hierarchy Process (AHP), dan Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk mendesain model pengembangan kompetensi praktisi jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia yang menghasilkan praktisi yang kompeten dalam menghadapi pekerjaan masa depan. Bertindak sebagai Ketua Komisi Pembimbing adalah Prof. Dr. Arif Satria, MSi, Rektor IPB University, dengan Anggota Komisi Pembimbing yaitu Prof. Dr. Aida Vitayala S. Hubeis, Dr. Ir. Arif Imam Suroso, MSc, dan Dr. Ir. Zaim Uchrowi, MDM. Penguji adalah Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, SH, SE, MH, Menaker 1999-2000, dan Dr. Ir. Anggraini Sukmawati dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Sidang Promosi Terbuka dipimpin Dekan Sekolah Bisnis, Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS, dan Ketua Program Studi Program Doktor Manajemen dan Bisnis, Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, M.Eng. Naufal menyelesaikan pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta, S1 di Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan IPB, serta beberapa pendidikan non degree, antara lain di Harvard Business School (USA), University of California, Berkeley (USA), Nikkeiren International Cooperation Center (Japan), dan CGK School of Business (China). Saat ini Naufal ikut PPSA Angkatan XXIII di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Sebelum di BPJamsostek, Naufal berkarir di Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (2008-2016) sebagai Direktur SDM dan Umum, PT Sony Indonesia (2007-2008), dan PT Wijaya Karya (Persero) tahun 1995-2007. Selama kurang lebih 30 tahun meniti karir sebagai profesional, Naufal secara individu dan bersama organisasi tempat ia bekerja, meraih lebih dari 20 penghargaan di bidang organisasi dan human capital tingkat nasional maupun global.
Pengusaha Ritel Minta Pemerintah Tinjau Ulang Usulan Kenaikan Pajak
Jakarta, FNN - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah meninjau ulang peningkatan biaya pajak pertambahan nilai dan penetapan pajak multi tarif. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan peningkatan tarif maupun penerapan multi tarif pajak pertambahan nilai saat pandemi kurang tepat lantaran sektor ritel modern sedang terpuruk. "Hampir 1.500 gerai ritel modern berhenti beroperasi dalam kurung waktu 18 bulan terakhir," kata Roy dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis. Aprindo menilai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari 10 persen menjadi 12 persen akan berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat, sehingga memupuskan upaya menjaga konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kuartal II 2021, konsumsi rumah tangga masih dominan dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sumbangan mencapai 55,07 persen pertumbuhan domestik bruto. "Kenaikan tarif pajak akan meningkatkan laju inflasi seiring dengan kenaikan harga barang," ujar Roy. Lebih lanjut dia menambahkan situasi itu akan lebih tergerus lagi saat dikenakan sistem multi tarif terendah lima persen dan tertinggi 15 persen. Peningkatan pajak multi tarif akan membebani masyarakat berpenghasilan rendah atau marginal senilai lima persen, padahal sebelumnya mereka tidak terkena pajak. Selain itu, dampak perbedaan multi tarif berpotensi membangunkan pasar gelap yang menjadi pilihan utama konsumen maupun peningkatan belanja barang di luar negeri yang harganya lebih bersaing. Roy meminta penangguhan pemberlakuan pajak penghasilan minimal satu persen terhadap pendapatan kotor perusahaan yang berstatus rugi. "Pajak minimal ini akan menambah beban tambahan bagi berbagai sektor termasuk peritel yang mengalami kerugian, sehingga melakukan langkah kebijakan strategis dalam hal penutupan gerai yang berdampak hilangnya investasi hingga PHK massal," pungkasnya. (mth)
Harga Emas Terkoreksi Usai Kenaikan Tiga Hari
Chicago, FNN - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange Rabu (25/8/2021) waktu setempat, terkoreksi setelah kenaikan dalam tiga hari perdagangan berturut-turut. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember turun 17,5 dolar AS atau 0,97 persen menjadi ditutup pada 1.791 dolar per ounce. Kenaikan indeks saham Amerika Serikat juga ikut membuat harga emas terhempas. Departemen Perdagangan AS melaporkan Rabu, pesanan barang-barang tahan lama turun 0,1 persen selama Juli dibandingkan pada Juni yang naik 0,8 persen. Namun data tersebut masih lebih baik dari ekspektasi pasar yang memprediksi penurunan 0,3 persen. Harga perak untuk penurunan September turun 11,9 sen dolar atau 0,5 persen menjadi ditutup 23,77 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun 16,6 dolar atau 1,64 persen menjadi ditutup 993,5 dolar AS per ounce. (mth)
Sri Mulyani: Cadangan Anggaran Vaksin Rp 36 Triliun
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan tetap mencadangkan anggaran pengadaan vaksin sebesar Rp35 triliun hingga Rp36 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. "Kalau COVID-19 masih dalam posisi wabah pandemi dan kita harus mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity, kami akan memenuhi untuk menggunakan APBN dan itu gratis," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Agustus 2021 secara daring di Jakarta, Rabu. Namun, ia menjelaskan seiring dengan kemungkinan terjadinya perubahan pandemi COVID-19 menjadi endemik dan ada masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin booster, maka akan dibuka program vaksin mandiri. Maka dari itu, kemungkinan adanya vaksinasi mandiri masih akan melihat situasi yang kemungkinan terjadi pada tahun 2022. Sri Mulyani menjelaskan merek dan harga vaksin mandiri nantinya akan ditentukan oleh Menteri Kesehatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Mekanismenya akan dibahas kedua pihak tersebut dan mereka akan menentukan mana vaksin yang untuk mandiri dan yang akan gratis," tuturnya. Kendati demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut berharap pada tahun 2022 vaksin Merah Putih sudah bisa diproduksi, sehingga bisa mendukung peningkatan pengadaan vaksin di dalam negeri.
Harga Ekspor Karet Diprediksi Menguat Hingga Akhir Tahun
Medan, FNN - Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Utara memprediksi harga ekspor karet alam akan bertahan menguat hingga akhir tahun 2021. Kabar gembira bagi petani karet tersebut terjadi akibat kekurangan bahan baku di tengah meningkatnya permintaan di pasar internasional. "Harga ekspor karet SIR20 pada Agustus 2021 misalnya rata-rata di kisaran 1,73 dolar AS per kg dan harga itu diprediksi bertahan bahkan bisa menguat lagi,"ujar Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Gapkindo Sumut, Edy Irwansyah, di Medan, Selasa (24/8). Harga karet pada Agustus yang sebesar 1,73 dolar AS per kg itu naik dari dari posisi Juli yang masih sebesar 1,63 dolar AS. Bertahan mahalnya harga karet di pasar internasional akibat dampak kekurangan pasokan dari negara produsen pada saat permintaan yang cenderung meningkat meski masih ada pandemi Covid-19. Kekurangan pasokan itu sebagai dampak produksi karet alam yang berkurang karena faktor cuaca, ditambah adanya gangguan pengiriman akibat kekurangan kontainer. Kurangnya kontainer itu sebagai dampak banyaknya pengiriman/ekspor setelah sebelumnya terganggu akibat pandemi Covid-19. "Kalau pun ada penurunan harga diprediksi bertahan di angka 1,70 an dolar AS per kg," ujar Edy, sebagaimana dikutip dari Antara. Ada pun menyangkut volume ekspor, menurut Edy, pada Agustus, ekspor diperkirakan lebih tinggi dari Juli. Prediksi adanya peningkatan itu karena banyaknya permintaan ditambah volume dari ekspor yang tertunda sebelumnya. Pada Juli 2021, volume ekspor karet alam Sumut tercatat 31.148 ton atau naik 5,3 persen dibandingkan bulan Juni. Secara total, ekspor karet Sumut pada Januari-Juli 2021 sudah sebesar 218.425 ton atau meningkat 7,7 persen dibandingkan periode sama tahun 2020. Ekspor karet Sumut tahun ini terbesar masih tetap ke Jepang atau 23,73 persen, Amerika Serikat 21,68 persen, Brazil (9,59), Turki (6,73), dan Republik Rakyat Tiongkok 5,75 persen. "Syukur di tengah masih ada pandemi Covid-19, volume dan harga jual karet alam meningkat terus," katanya. (MD).
Kementerian BUMN Apresiasi Pertumbuhan Laba BRI pada Kuartal II 2021
Jakarta, FNN - Kementerian BUMN mengapresiasi pertumbuhan laba PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencapai dobel digit pada kuartal II 2021, yang didukung transformasi digital dan budaya melalui penerapan nilai inti amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau AKHLAK. Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menilai pertumbuhan laba bank BRI yang sampai akhir kuartal II 2021 mencapai Rp12,54 triliun atau meningkat 22,93 persen dibandingkan periode sama 2020, merupakan langkah yang sangat baik. "Ini adalah hasil dari transformasi digital yang dilakukan oleh BRI. Apalagi setelah pandemi kita tahu bahwa digitalisasi merupakan satu langkah penting dan BRI berhasil mengantisipasi kondisi pandemi dengan melakukan digitalisasi terhadap layanan-layanannya," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa. Akibatnya, terjadi pertumbuhan yang sangat tinggi untuk pemakaian layanan digitalnya. Contohnya untuk kredit UMKM, ultra mikro dan sebagainya naik 106 persen dibandingkan sebelumnya dengan pemakaian digital, demikian juga dengan yang lainnya. "Jadi, kemampuan transformasi digital ini kita melihat kemampuan BRI. BRI bisa mengantisipasi dinamika situasi yang berkembang dan masyarakat juga menikmati layanan digital tersebut sehingga tidak heran kalau UMKM banyak mengajukan permohonan kredit lewat digital di bank BRI," kata Arya. Di samping itu, pandemi COVID-19 mendorong budaya yang memang sudah dibangun sejak 2020, budaya dengan nilai inti AKHLAK mendorong transformasi budaya tersebut. "Walaupun banyak kawan BRI yang bekerja dari rumah, ternyata mereka mampu mempertahankan kualitas pekerjaannya. Dan, ini semua tidak lepas dari nilai inti AKHLAK yang sudah kita tanamkan pada SDM bank BRI," katanya Kementerian BUMN sangat mengapresiasinya karena UMKM Indonesia akan semakin banyak terbantu apalagi lebih dari 80 persen kredit yang disalurkan oleh BRI itu 80 persennya untuk pelaku sektor tersebut. Sebelumnya, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan perseroan mencatatkan laba Rp12,54 triliun sampai akhir kuartal II 2021 atau tumbuh 22,93 persen dibandingkan periode sama 2020. Sunarso merinci BRI menyalurkan kredit mikro sebesar Rp366,56 triliun sampai akhir kuartal II 2021 atau tumbuh 17 persen secara tahunan (year on year). Pertumbuhan penyaluran kredit mikro ini memperkuat komitmen BRI untuk fokus dalam pengembangan bisnis mikro, dengan komposisi kredit mikro mencapai 39,44 persen dari total penyaluran kredit BRI. (mth)
POPULER
