EKONOMI
PJB Paiton-AIS Forum UNDP Berdayakan Wirausahawan Perempuan Pesisir
Jakarta, FNN - PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkit (PJB UP) Paiton bersama Archipelagic and Island States (AIS) Forum yang digagas UNDP (Program Pembangunan PBB) membuat program pemberdayaan wirausahawan perempuan di kawasan pesisir. "Dewasa ini makin banyak perempuan yang berkreasi menciptakan bisnis mereka sendiri, mengupayakan ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarganya, dan menjadi pembuka lapangan kerja bagi komunitas di lingkungannya," kata Program Manager AIS Forum Abdul Wahid Situmorang, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. Ia mengemukakan Kadin Indonesia memperkirakan setidaknya ada 30 juta UMKM Indonesia yang terdampak oleh pandemi. Wirausahawan perempuan menjadi salah satu kelompok yang terkena imbas dampak pandemi paling tinggi, di mana studi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan sekitar 22 persen usaha yang dipimpin oleh perempuan di wilayah Asia Timur dan Pasifik terpaksa tutup akibat pandemi. Angka ini cukup tinggi dibandingkan usaha yang tutup dan dipimpin oleh laki-laki, yaitu sekitar 16 persen. "Minimnya pengetahuan dan kemampuan adaptif untuk mengelola bisnis merupakan salah satu faktor penyebab rapuhnya UMKM terhadap pandemi. Kondisi ini akan menjadi semakin pelik apabila penetrasi teknologi informasi tidak mampu diadopsi oleh wirausahawan perempuan, sehingga gap antara pelaku UMKM dengan bisnis besar akan semakin lebar," ucapnya. Untuk itu, AIS Forum menggandeng sejumlah pihak dalam meluncurkan Womenpreneurship Support Program, yang menyasar wirausahawan perempuan di wilayah pesisir Indonesia. "Kami harap dengan program ini, wirausahawan perempuan dapat memperluas jangkauan usahanya dengan beradaptasi mengikuti tren terkini serta dapat meningkatkan produktivitas bisnis mereka," kata Abdul Wahid. Womenpreneurship Support Program yang digagas bersama AIS Forum dan PJB UP Paiton ini merupakan komitmen jangka panjang. Program ini akan dimulai dengan peningkatan kapasitas pengetahuan digital bagi para wirausahawan perempuan di Desa Banyuglugur dan Desa Binor, wilayah pesisir pantai perbatasan antara Kabupaten Probolinggo dan Situbondo, Jawa Timur. Rencana pemberdayaan ini merupakan bagian dari kerangka besar corporate social responsbility (CSR) PJB UP Paiton yang akan berlangsung hingga 2023. General Manager PT PJB UP Paiton Maryono mengatakan pihaknya bangga bermitra dengan AIS Forum untuk memberikan pelatihan demi meningkatkan mata pencaharian wirausahawan perempuan sekaligus melestarikan lingkungan dengan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan. “Posisi pembangkit PJB UP Paiton yang berada di area pesisir mendorong kami untuk berkolaborasi bersama masyarakat dalam memanfaatkan potensi laut untuk dikembangkan lebih besar lagi. Harapannya, perekonomian masyarakat pesisir semakin meningkat dan lebih baik,” lanjutnya. Wirausahawan perempuan di wilayah pesisir Banyuglugur sudah memulainya dengan menghasilkan produk-produk industri rumahan berbahan dasar ikan. Nilai jual produk ini sangat tinggi, sehingga sudah sangat tepat sekali jika dapat dipromosikan ke pasar yang lebih luas, sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan bagi wirausahawan perempuan binaan kami," ucapnya. Womenpreneurship Support Program ini akan berfokus untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas wirausahawan perempuan di Desa Banyuglugur sebagai salah satu proyek rintisan, selama kurang lebih lima bulan. Di Indonesia, Womenpreneurship Support Program ini akan menyasar hingga 1.500 pengusaha UMKM dari kelompok marjinal termasuk perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas. Program ini akan menyasar 10 lokasi, utamanya wilayah tengah dan timur Indonesia, mencakup Manado, Palu, Bali, Mandalika, Lombok, Pulau Timor, Sumba, Kupang, Ambon, dan Papua sebagai titik-titik potensial. (mth)
BSI Perluas Ekosistem Ekonomi Digital Lewat Dewan Masjid Indonesia
Jakarta, FNN - Bank Syariah Indonesia memperluas ekosistem ekonomi halal melalui digitalisasi di masjid/mushola dengan menggandeng Dewan Masjid Indonesia. “Masjid menyimpan potensi sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat sekaligus menjadi pilar penting bagi terwujudnya cita-cita pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di Indonesia,” kata Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi saat Penandatanganan Nota Kesepahaman Bank Syariah Indonesia dengan Dewan Masjid Indonesia secara daring di Jakarta, Rabu. Hery menyampaikan bahwa Dewan Masjid Indonesia menaungi masjid-masjid seluruh tanah air dalam rangka membangun karakter yang baik bagi umat muslim serta membangun perekonomian bangsa melalui pembangunan masjid dan mushola yang jumlahnya mencapai 741.991 masjid/mushola. Menurutnya, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah melainkan juga sebagai pusat peradaban bagi umat Islam yang salah satunya dimaknai dengan peningkatan ekonomi umat melalui pelayanan zakat, infak, dan sedekah. “Seluruh elemen termasuk ekosistem syariah bertransformasi ke arah digital, sehingga potensi ekonomi kerakyatan salah satunya melalui ekosistem Ziswaf yang berpotensi mungkin sekitar Rp500 triliun yang dapat dikelola dengan baik dan secara transparan,” ujar Hery. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, BSI berkomitmen untuk menyediakan layanan bagi masjid-masjid di bawah naungan DMI. Pertama, menyediakan layanan QRIS untuk mempermudah penerimaan kas dan Ziswaf dari jamaah secara cash less. Kedua, menyediakan rekening pengelolaan dana masjid lengkap dengan layanan internet banking dan jasa perbankan syariah lainnya, serta aplikasi digital masjid yang menghadirkan kebutuhan informasi informasi ibadah maupun kajian masjid. Informasi tersebut nantinya dapat diakses oleh pengurus maupun jamaah masjid secara real-time kapan pun dan dimana pun. “Keberadaan BSI tentunya merupakan bagian dari satu kesatuan ekosistem dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kedepannya kami berharap dapat bersinergi dengan Dewan Masjid Indonesia di bawah dukungan Kementerian Agama dalam mengoptimalkan pengelolaan dana masjid,” tutur Hery. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla pada kesempatan yang menyambut baik upaya BSI untuk memperluas ekosistem digital di masjid/mushola dan berharap melalui kerjasama ini dapat meningkatkan peran BSI untuk mengembangkan potensi syariah. “Kerja sama ini sangat penting kita jalankan demi kebakan bersama, demi kebaikan jamaah, demi meningkatkan harkat kemasyarakatan kita. Diperlukan kejujuran yang luar biasa jika kita ingin menjalankan syariat ini,” kata Jusuf Kalla. (mth)
Menko Airlangga: Realisasi PEN Capai Rp 404,7 Triliun
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 24 September 2021 telah mencapai Rp 404,7 triliun atau 54,3 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. “Pemerintah mendorong pemulihan ekonomi melalui program PEN dengan pagu sebesar Rp 744,77 triliun,” katanya dalam acara CIMB Niaga Forum Indonesia Bangkit di Jakarta, Rabu. Secara rinci, realisasi ini meliputi bidang kesehatan Rp 100,5 triliun atau 46,8 persen dari pagu Rp 214,96 triliun dengan manfaat penggunaan rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede dan pembagian paket obat untuk masyarakat. Kemudian biaya perawatan untuk 477,44 ribu pasien, insentif bagi 1,07 juta nakes pusat dan santunan kematian bagi 397 nakes, pengadaan 105 juga dosis vaksin serta bantuan iuran JKN bagi 29,29 juta orang. Untuk perlindungan sosial, terealisasi Rp 186,64 triliun atau 62,2 persen dari pagu Rp 186,64 triliun meliputi PKH bagi 9,9 juta KPM, Kartu Sembako bagi 17 juta KPM, BST bagi 10 juta KPM dan BLT Desa bagi 5,62 juta KPM. Kemudian Kartu Prakerja bagi 5,22 juta orang, bantuan subsidi kuota internet bagi 36,1 juta penerima, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima, BSU bagi 4,61 juta pekerja dan bantuan beras bagi 28,8 juta KPM. Untuk dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp68,38 triliun atau 42,1 persen dari pagu Rp 162,4 triliun meliputi BPUM bagi 12,71 juta usaha, IJP bagi 2,12 juta UMKM dan 30 korporasi, serta penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp 428,52 triliun bagi 5,36 juta debitur. Kemudian subsidi bunga KUR bagi 4,96 huta debitur dan Non KUR bagi 5,79 juta debitur, PMN bagi Hutama Karya Rp 6,21 triliun dan bantuan PKL kepada 555 usaha. Untuk program prioritas terealisasi Rp60,7 triliun atau 51,5 persen dari pagu Rp 117,94 triliun meliputi padat karya K/al bagi 1,05 juta tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan dan fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun melalui PT SMI. Terakhir, untuk insentif usaha terealisasi Rp59,08 triliun atau 94 persen dari pagu Rp62,83 triliun meliputi PPh 21 DTP bagu 79.602 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 124.209 UMKM, pembebasan PPh 22 Impor bagi 9.433 WP, pengurangan angsuran PPh 25 bagu 57.307 WP. Kemudian pengembalian pendahuluan PPN bagi 2.149 WP, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP, PPN DTP Properti bagi 763 penjual, PPnBM mobil untuk enam penjual serta Bea Masuk DTP atas nilai impor Rp 940 miliar. (mth)
Rupiah Diprediksi Tertekan Dipicu Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu diprediksi masih tertekan oleh kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Rupiah pagi ini bergerak melemah 22 poin atau 0,16 persen ke posisi Rp14.295 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.273 per dolar AS. "Nilai tukar rupiah kemungkinan bakal berakhir melemah lagi hari ini karena yield obligasi pemerintah AS kembali menunjukkan kenaikan. Yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun menyentuh level tinggi baru sejak 17 Juni 2021 di 1,55 persen," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Menurut Ariston, kenaikan yield tersebut sebagai antisipasi pelaku pasar terhadap peluang tapering yang akan dilakukan pada akhir tahun ini dan kemungkinan percepatan jadwal kenaikan suku bunga acuan AS. Hal itu mendorong penguatan dolar AS. Ariston juga menyampaikan, penurunan indeks saham Asia pagi ini mengekor penurunan dalam indeks saham AS semalam dan menambah tekanan ke nilai tukar negara berkembang termasuk rupiah. "Pelaku pasar terlihat berupaya keluar dari aset berisiko. Ini juga kelihatannya imbas dari ekspektasi tapering tersebut," ujar Ariston. Dari dalam negeri, jumlah kasus harian COVID-19 pada Selasa (28/9) bertambah 2.057 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4,21 juta kasus. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 mencapai 124 kasus sehingga totalnya mencapai 141.709 kasus. Sementara itu, jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 3.551 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,03 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif COVID-19 mencapai 38.652 kasus. Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 88,53 juta orang dan vaksin dosis kedua 49,66 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin. Ariston mengatakan rupiah hari ini berpotensi melemah ke kisaran Rp14.2300 per dolar AS hingga Rp14.320 per dolar AS dengan potensi penguatan di kisaran Rp14.250 per dolar AS. Pada Selasa (28/9) lalu, rupiah ditutup melemah 20 poin atau 0,14 persen ke posisi Rp14.273 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.253 per dolar AS. (mth)
OJK Dukung Pengembangan UMKM Melalui Gernas BBI
Manado, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbagai industri jasa keuangan mendukung pengembangan pelaku UMKM melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Kepala OJK Sulutgomalut Darwisman, di Manado, Selasa, mengatakan OJK bersama industri perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal dan fintech berkomitmen untuk terus meningkatkan pengembangan UMKM untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dia mengatakan dalam rangka memperkuat sinergi mendukung Gernas BBI OJK memperkuat sinergi dengan IJK untuk menjalankan upaya konkret dalam mengembangkan UMKM. “Untuk mencapai tujuan dan target program Gernas BBI, sektor jasa keuangan diharapkan dapat berkomitmen untuk terus memfasilitasi pengembangan ekosistem UMKM berbasis digital," katanya. Ia mengatakan, pihaknya juga memperluas akses pembiayaan UMKM dari hulu ke hilir, melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan UMKM. Sebelumnya, OJK juga telah melakukan berbagai program dan kebijakan mendorong perkembangan UMKM antara lain replikasi KUR Klaster, membangun ekosistem digital Bank Wakaf Mikro (BWM). Selain itu, OJK juga telah menyediakan platform pemasaran UMKMMU, kurasi produk unggulan di platform UMKM, melakukan kerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), mendukung program DigiKu serta menginisiasi pendirian Kampus UMKM. Ia juga mengemukakan bahwa dalam memberikan ruang untuk UMKM dapat bertahan dan bangkit kembali di masa pandemi, OJK telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi melalui Peraturan OJK 11 tahun 2020 yang diperpanjang hingga Maret 2023. (mth)
Emas Nyaris Tak Berubah Tertekan Penguatan Dolar, Imbal Hasil Tinggi
Chicago, FNN - Harga emas nyaris tak berubah pada akhir perdagangan yang fluktuatif pada Senin (Selasa pagi WIB), karena kenaikan dibatasi oleh menguatnya dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih tinggi, sementara investor menunggu pidato dari para pembuat kebijakan Federal Reserve untuk petunjuk lebih lanjut tentang strategi tapering. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, naik tipis 0,3 dolar AS atau 0,02 persen, menjadi ditutup pada 1.752 dolar AS per ounce. Akhir pekan lalu, Jumat (24/9) emas berjangka juga sedikit menguat 1,9 dolar AS atau 0,11 persen menjadi 1.751,70 dolar AS. Emas berjangka anjlok 29 dolar AS atau 1,63 persen menjadi 1.749,80 dolar AS pada Kamis (23/9), setelah menguat 0,6 dolar AS atau 0,03 persen menjadi 1.778,80 dolar AS pada Rabu (22/9), dan melonjak 14,4 dolar AS atau 0,82 persen menjadi 1.778,20 dolar AS pada Selasa (21/9). “Kami masih memiliki beberapa kekhawatiran di luar sana yang menjaga tawaran safe haven tetap hidup saat turun. Tetapi kami terus melihat dolar membuat keuntungan dan menjaga sedikit tekanan pada kompleks komoditas, terutama emas,” kata David Meger, direktur perdagangan logam di High Ridge Futures. Indeks dolar naik 0,1 persen terhadap enam mata uang utama pesaingnya, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun yang dijadikan acuan naik ke level tertinggi dalam tiga bulan. Fokus pasar sekarang akan tertuju pada pidato pejabat Fed minggu ini termasuk Ketua Jerome Powell, yang akan bersaksi di depan Kongres tentang respons kebijakan bank sentral terhadap pandemi. “Setiap kali kami memiliki pejabat Fed berbicara, kami mencari untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Pada titik ini, harapannya adalah pada pertemuanmereka (Fed) berikutnya yang akan mengumumkan beberapa jenis tapering,” kata Meger. Emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang lebih tinggi, tetapi kenaikan suku bunga Fed akan meningkatkan peluang kerugian memegang emas, yang tidak membayar bunga. Investor juga mengawasi perkembangan seputar China Evergrande yang sarat utang, setelah raksasa properti China itu melewatkan tenggat waktu pembayaran bunga obligasi pekan lalu. "Dengan momentum penurunan yang tampaknya melambat, emas dapat melihat beberapa penangguhan hukuman dalam waktu dekat tetapi prospek yang lebih luas tidak bagus," kata analis OANDA Craig Erlam dalam sebuah catatan. Emas mendapat dukungan setelah Presiden Federal Reserve Chicago Charles Evans berbicara kepada konferensi tahunan National Association for Business Economics di Virginia pada Senin (27/9), mengatakan meskipun ekonomi AS hampir memenuhi standar Federal Reserve untuk mulai mengurangi program pembelian obligasi, dia yakin inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan saat ini tidak menuntut kenaikan suku bunga segera setelah tapering selesai. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 26,9 sen atau 1,2 persen, menjadi ditutup pada 22,694 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik 1,70 dolar atau 0,17 persen, menjadi ditutup pada 981,6 dolar per ounce. (mth)
Dolar Menguat, Ikuti Kenaikan Imbal Hasil Obligasi Pemerintah AS
New York, FNN - Dolar AS menguat untuk sesi kedua berturut-turut pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), didukung oleh kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS menjelang sejumlah pembicara Federal Reserve minggu ini yang dapat menegaskan ekspektasi dimulainya pengurangan pembelian aset sebelum akhir tahun. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun yang jadi acuan mencapai level tertinggi tiga bulan di 1,516 persen pada Senin (27/9). Para pejabat Fed, termasuk satu anggota dewan berpengaruh, pada Senin (27/9) mengaitkan pengurangan pembelian obligasi bulanan Fed dengan pertumbuhan pekerjaan yang berkelanjutan, dengan laporan ketenagakerjaan September sekarang menjadi pemicu potensial untuk "tapering" obligasi bank sentral. Ketua Fed Jerome Powell, akan bergabung dengan Menteri Keuangan Janet Yellen, berbicara di depan Kongres pada Selasa waktu setempat. Indeks dolar, yang mengukur mata uang AS terhadap enam rival utamanya, naik 0,1 persen menjadi 93,37. Greenback juga memperpanjang kenaikan setelah data menunjukkan pesanan baru dan pengiriman barang modal utama buatan AS meningkat kuat pada Agustus, naik 0,5 persen di tengah permintaan yang kuat untuk komputer dan produk elektronik. Tetapi pasar lebih fokus pada pasar surat utang negara AS. Imbal hasil AS naik ke level tertinggi sejak akhir Juni untuk mengantisipasi kebijakan moneter yang lebih ketat setelah The Fed mengumumkan pekan lalu bahwa mungkin mulai mengurangi stimulus segera setelah November dan kenaikan suku bunga mungkin mengikuti lebih cepat dari yang diperkirakan. "Seberapa banyak tapering itu sendiri bukanlah kejutan, akhir yang lebih awal dari programnya akan memperkuat bahwa risiko penurunan terhadap dolar AS telah berkurang," Mazen Issa, ahli strategi senior valas di TD Securities, menulis dalam sebuah catatan riset. TD Securities memperkirakan The Fed akan mengakhiri program pelonggaran kuantitatif pada Juni 2022. "Jika putaran tapering terakhir merupakan indikasi, sekitar setengah dari kenaikan siklikal dolar AS diamati tiga bulan setelah tapering," tambahnya. Euro tergelincir 0,1 persen terhadap dolar menjadi 1,1698 dolar AS, sebagian besar mengabaikan perkembangan dalam pemilihan umum Jerman selama akhir pekan, dengan Partai Sosial Demokrat diproyeksikan akan mengalahkan blok konservatif CDU/CSU. Dolar naik 0,3 persen terhadap yen menjadi 110,99 yen, setelah sebelumnya naik ke level tertinggi hampir tiga bulan. Dolar juga naik 0,2 persen versus franc Swiss menjadi 0,9259 franc. "Dolar tidak memiliki alasan nyata untuk menurun dari tempatnya, jadi ini tentang mencari apa yang sebenarnya dapat mengubah itu seperti yang kita dengar dari berbagai pihak minggu ini: kepemimpinan Jerman yang baru, kepala negara Jepang yang baru, dan Kongres AS," kata Juan Perez, ahli strategi dan pedagang valas di Tempus Inc di Washington. Dolar Australia yang sensitif terhadap risiko naik 0,4 persen menjadi 0,7289 dolar AS karena kekhawatiran penyebaran pasar yang meluas dari China Evergrande Group yang terlilit utang mereda. Kekhawatiran bahwa Evergrande, pengembang terbesar kedua di China, dapat gagal membayar utangnya sebesar 305 miliar dolar AS telah membayangi perdagangan dalam beberapa pekan terakhir, tetapi beberapa dari ketakutan penularan tersebut telah surut. Bank sentral China menyuntikkan 100 miliar yuan (15,5 miliar dolar AS) bersih ke dalam sistem keuangan pada Senin (27/9), menambah bersih 320 miliar yuan pekan lalu, terbesar sejak Januari. (mth)
Ekonomi Digital Harus Meneguhkan Demokrasi Ekonomi
Jakarta, FNN - Gemuruh pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang jadi magnet bagi para investor, perlu didorong agar memberikan benefit yang optimal bagi ekonomi rakyat. Ada kecendrungan, ekonomi digital semakin meminggirkan sektor ril. Terutama usaha kecil dan mikro. Hal ini lantaran arus investasi jumbo yang mengalir dari luar, juga disertai banjir produk impor melalui platform yang memperoleh suntikan modal. Khususnya ecommerce. Telaah kritis ekonomi digital itu mencuat dari Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Digitalisasi Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi” di Tangerang Selatan (27/9). Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Tamsil Linrung dalam sambutannya menyatakan, di awal kemunculannya ekonomi digital diharapkan menjembatani inklusi ekonomi. Terutama di daerah. Namun perkembangan mutakhir mengindikasikan terjadi sentralisasi. “Ekonomi digital tampak sangat Jakarta sentris. Padahal, kita berharap sektor ekonomi baru ini membuka akses, terutama bagi ekonomi di daerah,” imbuh Senator DPD RI ini. Menurut Tamsil, hal itu seolah merepetisi problem klasik ekonomi masa lalu. Selain dalam aspek aksesabilitas yang masih terbatas di kota-kota besar di Pulau Jawa, siklus ekonomi yang terjadi juga minim pemberdayaan ekonomi rakyat. Pasalnya, ekonomi digital tumbuh dari momentum sektor konsumtif. Namun di saat yang sama, terjadi keterbatasan suplai. Situasi tersebut menambah ketergantungan pasar domestik dari importasi yang berefek pada eksistensi pengusaha lokal. Karena itu, Tamsil menekankan pentingnya kehadiran negara dalam merespons fenomena ekonomi baru ini. Ketua Kelompok DPD di MPR ini menekankan, Pokok-Pokok Haluan Negara yang sedang dibahas dan dipersiapkan oleh MPR, harus mampu menangkap berbagai tantangan digitalisasi ekonomi guna mendorong tegaknya demokrasi ekonomi. Yaitu bangunan perekonomian yang berpihak pada rakyat kecil, dan pada saat yang sama memberi ruang tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha besar. Senada, ekonom Bhima Yudhistira merekomendasikan agar pemerintah meregulasi startup digital untuk bekerjasama dengan UMKM, khususnya di sektor business solution yang jadi kendala utama pelaku usaha lokal. Selain itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) ini juga menilai pentingnya evaluasi total seluruh perjanjian perdagangan bebas yang merugikan atau tidak dimanfaatkan dengan optimal. “Solusi berikutnya, Indonesia perlu memperbesar non-tariff measures dan pengaturan digital untuk mencegah banjirnya barang impor melalui ecommerce,” imbuh Bhima. Selain itu, Bhima juga menyoroti dampak ekonomi digital di sektor tenaga kerja. Menurutnya, model kemitraan yang dikembangkan oleh startup meningkatkan risiko pekerja. “Konsep tersebut memang menguntungkan bagi business owner. Namun mitra tidak punya kepastian nasib. Tidak ada jaminan sosial dan proteksi dari perusahaan yang sebetulnya mempekerjakan mereka,” imbuhnya. Karena itu, Bima memandang perlunya melibatkan mitra sebagai bagian dari pemilik saham startup melalui koperasi. Gagasan itu, juga jadi manifestasi demokrasi ekonomi di era gig economy. Yaitu ekonomi digital berbasis kekeluargaan dan gotong royong. Sementara itu, dosen pascasarjana ilmu manajemen UI, Harris Turino menilai kecendrungan monopolistis seperti terjadi di beberapa sektor ekonomi digital merusak pasar. Animal spirit untuk menguasai semua, merupakan konsekuensi yang harus dihadapi. “Namun dalam konteks ideologi ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia, pemerintah harus berpihak kepada yang lemah dan memberi ruang yang lain untuk tumbuh. Harus ada proteksi dari negara di dalam PPHN,” paparnya. (JD)
Tenun Ulos Miliki Potensi Kebudayaan Hingga Ekonomi-Sosial
Jakarta, FNN - Produsen wastra tenun Ulos, PT Toba Tenun Sejahtra mengatakan bahwa kain tradisional Batak tersebut memiliki potensi kebudayaan hingga nilai ekonomi dan sosial yang tinggi terutama bagi para pengerajinnya. Founder dan CEO PT Toba Tenun Sejahtra, Kerri Na Basaria, melalui keterangannya mengatakan bahwa popularitas Ulos masih ada di bawah Batik dan Tenun Ikat Sumba untuk level nasional dan internasional. "Ulos merupakan warisan budaya bersejarah yang memiliki filosofi kehidupan mendalam dan erat kaitannya dengan keseharian masyarakat Batak," kata Kerri. "Menyadari potensi Ulos yang besar untuk dipasarkan di level nasional dan internasional, kami berupaya untuk melakukan berbagai program kerja yang mencakup antara lain pelestarian budaya, pelatihan dan pendidikan perajin, serta pengembangan komunitas dan perempuan," imbuhnya. Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan instruktur untuk membekali partonun agar dapat meningkatkan kompetensi mereka, baik dari sisi teknis maupun penciptaan desain. "Sehingga kain Ulos tidak hanya bernilai budaya tetapi juga dapat memberikan dampak secara ekonomi dan sosial, menambah kekuatan industri kreatif dan seni Indonesia," kata Kerri. Tenun memang tidak dapat dilepaskan dari peran penenun yang mayoritas adalah perempuan. Partonun (penenun) perempuan merupakan sumber daya manusia utama untuk menghasilkan tenun berkualitas. Menurut Kerri, Partonun adalah penjaga budaya yang bekerja demi kelangsungan warisan budaya, menjaga filosofi hidup orang Batak, serta kemahiran tradisional. Tenun tradisional adalah salah satu bidang di mana pengetahuan berharga diwariskan dari para ibu ke anak-anak perempuan mereka secara turun-temurun. Dan saat ini, sektor tenun tradisional ini bertahan berkat generasi perempuan muda Indonesia yang dinamis, yang memadukan kreativitas artistik dengan keterampilan bisnis. Kerri mengatakan pihaknya konsisten memberdayakan Partonun untuk dapat meningkatkan potensi dan keterampilan diri sehingga dapat semakin kuat dalam menjaga, mewariskan dan melestarikan Ulos yang berkualitas dan memiliki filosofi penuh makna. Selain memfasilitasi para partonun untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan, ada pula dukungan dan pendampingan lewat Jabu Bonang serta memberikan solusi kepada para partonun yang memiliki banyak tantangan di lapangan seperti kurangnya akses terhadap bahan baku, rumitnya pemasaran, hingga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kerap dialami para partonun. Hingga akhir tahun 2021 sekaligus menyambut Hari Ibu Nasional, PT Toba Tenun Sejahtra akan melakukan rangkaian aktivitas untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap warisan kain wastra nusantara, khususnya tenun dan ekosistem artisan yang terlibat dibaliknya yang didominasi oleh perempuan. (mth)
Ini Tiga Hal Mengerikan yang Diungkap Sri Mulyani
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sederet ancaman bagi perekonomian Indonesia. Mulai dari pandemi Covid-19 hingga geopolitik global. Menurut Sri Mulyani, untuk saat ini, penyebaran Virus Corona di Indonesia memang sudah menurun karena berbagai kebijakan pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, kewaspadaan harus ditingkatkan apalagi berbagai kegiatan sudah mulai dilonggarkan mulai dari sekolah hingga kantor. "Indonesia sudah melewati masa puncak gelombang kedua dan kasus harian sekarang di bawah 3 ribu. Meskipun begitu kita masih harus waspada. Apalagi sudah masuk sekolah dan ini harus menjadi perhatian kita. Kita nggak boleh lupa 1,5 bulan lalu menghadapi kasus di atas 50 ribu kasus per hari," ujarnya dalam konferensi pers virtual yang dikutip Jumat (24/9/2021). Kewaspadaan terhadap virus,terutama pada varian delta atau pun mutasi lainnya yang nanti bisa kembali muncul dan menjadi gelombang ketiga. Apalagi saat ini masih banyak negara yang berjuang melawan varian delta.. Selain virus, aspek lain yang bisa mengancam perekonomian Indonesia adalah kenaikan inflasi yang tidak sebanding dengan pemulihannya yang masih dini di berbagai negara di dunia. Hal itu tentu akan memunculkan respons dari kebijakan moneter negara tersebut, di antaranya kenaikan suku bunga. Dengan inflasi yang tinggi dan tidak sejalan dengan pemulihan ekonominya, maka kenaikan suku bunga tidak bisa dihindari. Ini terjadi di banyak negara diantaranya Rusia yang inflasinya 7% dan respons kebijakan suku bunganya menjadi 6,5%. Begitu juga dengan Turki yang inflasinya 19,25% dan menyebabkan suku bunganya tetap tinggi di 19%. Menurut Sri Mulyani, kebijakan moneter yang diambil berbagai negara ini, terutama di Amerika Serikat (AS), akan menimbulkan gejolak di pasar keuangan dunia. Ini tentu sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. "Laju inflasi di berbagai negara menjadi perhatian yang harus kita waspadai," jelasnya. Selanjutnya, yang saat ini menjadi perhatian dan menjadi risiko baru adalah stabilitas sektor keuangan yang terjadi di China. Di mana salah satu perusahaan terbesar di sana, yaitu Evergrande, mempunyai utang di atas US$ 300 miliar dan mengalami gagal bayar. "Mereka akan mengalami situasi yang sangat tidak mudah dan memiliki dampak yang luar biasa besar baik untuk perekonomian domestik di China dan di dunia. Jadi kita harus melihat dengan mewaspadai apa yang terjadi di dalam perekonomian China dengan adanya fenomena gagal bayar dari perusahaan Evergrande ini," tuturnya. (CNBC Indonesia)
POPULER
