EKONOMI
Ekonomi Digital Harus Meneguhkan Demokrasi Ekonomi
Jakarta, FNN - Gemuruh pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang jadi magnet bagi para investor, perlu didorong agar memberikan benefit yang optimal bagi ekonomi rakyat. Ada kecendrungan, ekonomi digital semakin meminggirkan sektor ril. Terutama usaha kecil dan mikro. Hal ini lantaran arus investasi jumbo yang mengalir dari luar, juga disertai banjir produk impor melalui platform yang memperoleh suntikan modal. Khususnya ecommerce. Telaah kritis ekonomi digital itu mencuat dari Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Digitalisasi Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi” di Tangerang Selatan (27/9). Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Tamsil Linrung dalam sambutannya menyatakan, di awal kemunculannya ekonomi digital diharapkan menjembatani inklusi ekonomi. Terutama di daerah. Namun perkembangan mutakhir mengindikasikan terjadi sentralisasi. “Ekonomi digital tampak sangat Jakarta sentris. Padahal, kita berharap sektor ekonomi baru ini membuka akses, terutama bagi ekonomi di daerah,” imbuh Senator DPD RI ini. Menurut Tamsil, hal itu seolah merepetisi problem klasik ekonomi masa lalu. Selain dalam aspek aksesabilitas yang masih terbatas di kota-kota besar di Pulau Jawa, siklus ekonomi yang terjadi juga minim pemberdayaan ekonomi rakyat. Pasalnya, ekonomi digital tumbuh dari momentum sektor konsumtif. Namun di saat yang sama, terjadi keterbatasan suplai. Situasi tersebut menambah ketergantungan pasar domestik dari importasi yang berefek pada eksistensi pengusaha lokal. Karena itu, Tamsil menekankan pentingnya kehadiran negara dalam merespons fenomena ekonomi baru ini. Ketua Kelompok DPD di MPR ini menekankan, Pokok-Pokok Haluan Negara yang sedang dibahas dan dipersiapkan oleh MPR, harus mampu menangkap berbagai tantangan digitalisasi ekonomi guna mendorong tegaknya demokrasi ekonomi. Yaitu bangunan perekonomian yang berpihak pada rakyat kecil, dan pada saat yang sama memberi ruang tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha besar. Senada, ekonom Bhima Yudhistira merekomendasikan agar pemerintah meregulasi startup digital untuk bekerjasama dengan UMKM, khususnya di sektor business solution yang jadi kendala utama pelaku usaha lokal. Selain itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) ini juga menilai pentingnya evaluasi total seluruh perjanjian perdagangan bebas yang merugikan atau tidak dimanfaatkan dengan optimal. “Solusi berikutnya, Indonesia perlu memperbesar non-tariff measures dan pengaturan digital untuk mencegah banjirnya barang impor melalui ecommerce,” imbuh Bhima. Selain itu, Bhima juga menyoroti dampak ekonomi digital di sektor tenaga kerja. Menurutnya, model kemitraan yang dikembangkan oleh startup meningkatkan risiko pekerja. “Konsep tersebut memang menguntungkan bagi business owner. Namun mitra tidak punya kepastian nasib. Tidak ada jaminan sosial dan proteksi dari perusahaan yang sebetulnya mempekerjakan mereka,” imbuhnya. Karena itu, Bima memandang perlunya melibatkan mitra sebagai bagian dari pemilik saham startup melalui koperasi. Gagasan itu, juga jadi manifestasi demokrasi ekonomi di era gig economy. Yaitu ekonomi digital berbasis kekeluargaan dan gotong royong. Sementara itu, dosen pascasarjana ilmu manajemen UI, Harris Turino menilai kecendrungan monopolistis seperti terjadi di beberapa sektor ekonomi digital merusak pasar. Animal spirit untuk menguasai semua, merupakan konsekuensi yang harus dihadapi. “Namun dalam konteks ideologi ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia, pemerintah harus berpihak kepada yang lemah dan memberi ruang yang lain untuk tumbuh. Harus ada proteksi dari negara di dalam PPHN,” paparnya. (JD)
Tenun Ulos Miliki Potensi Kebudayaan Hingga Ekonomi-Sosial
Jakarta, FNN - Produsen wastra tenun Ulos, PT Toba Tenun Sejahtra mengatakan bahwa kain tradisional Batak tersebut memiliki potensi kebudayaan hingga nilai ekonomi dan sosial yang tinggi terutama bagi para pengerajinnya. Founder dan CEO PT Toba Tenun Sejahtra, Kerri Na Basaria, melalui keterangannya mengatakan bahwa popularitas Ulos masih ada di bawah Batik dan Tenun Ikat Sumba untuk level nasional dan internasional. "Ulos merupakan warisan budaya bersejarah yang memiliki filosofi kehidupan mendalam dan erat kaitannya dengan keseharian masyarakat Batak," kata Kerri. "Menyadari potensi Ulos yang besar untuk dipasarkan di level nasional dan internasional, kami berupaya untuk melakukan berbagai program kerja yang mencakup antara lain pelestarian budaya, pelatihan dan pendidikan perajin, serta pengembangan komunitas dan perempuan," imbuhnya. Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan instruktur untuk membekali partonun agar dapat meningkatkan kompetensi mereka, baik dari sisi teknis maupun penciptaan desain. "Sehingga kain Ulos tidak hanya bernilai budaya tetapi juga dapat memberikan dampak secara ekonomi dan sosial, menambah kekuatan industri kreatif dan seni Indonesia," kata Kerri. Tenun memang tidak dapat dilepaskan dari peran penenun yang mayoritas adalah perempuan. Partonun (penenun) perempuan merupakan sumber daya manusia utama untuk menghasilkan tenun berkualitas. Menurut Kerri, Partonun adalah penjaga budaya yang bekerja demi kelangsungan warisan budaya, menjaga filosofi hidup orang Batak, serta kemahiran tradisional. Tenun tradisional adalah salah satu bidang di mana pengetahuan berharga diwariskan dari para ibu ke anak-anak perempuan mereka secara turun-temurun. Dan saat ini, sektor tenun tradisional ini bertahan berkat generasi perempuan muda Indonesia yang dinamis, yang memadukan kreativitas artistik dengan keterampilan bisnis. Kerri mengatakan pihaknya konsisten memberdayakan Partonun untuk dapat meningkatkan potensi dan keterampilan diri sehingga dapat semakin kuat dalam menjaga, mewariskan dan melestarikan Ulos yang berkualitas dan memiliki filosofi penuh makna. Selain memfasilitasi para partonun untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan, ada pula dukungan dan pendampingan lewat Jabu Bonang serta memberikan solusi kepada para partonun yang memiliki banyak tantangan di lapangan seperti kurangnya akses terhadap bahan baku, rumitnya pemasaran, hingga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kerap dialami para partonun. Hingga akhir tahun 2021 sekaligus menyambut Hari Ibu Nasional, PT Toba Tenun Sejahtra akan melakukan rangkaian aktivitas untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap warisan kain wastra nusantara, khususnya tenun dan ekosistem artisan yang terlibat dibaliknya yang didominasi oleh perempuan. (mth)
Ini Tiga Hal Mengerikan yang Diungkap Sri Mulyani
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sederet ancaman bagi perekonomian Indonesia. Mulai dari pandemi Covid-19 hingga geopolitik global. Menurut Sri Mulyani, untuk saat ini, penyebaran Virus Corona di Indonesia memang sudah menurun karena berbagai kebijakan pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, kewaspadaan harus ditingkatkan apalagi berbagai kegiatan sudah mulai dilonggarkan mulai dari sekolah hingga kantor. "Indonesia sudah melewati masa puncak gelombang kedua dan kasus harian sekarang di bawah 3 ribu. Meskipun begitu kita masih harus waspada. Apalagi sudah masuk sekolah dan ini harus menjadi perhatian kita. Kita nggak boleh lupa 1,5 bulan lalu menghadapi kasus di atas 50 ribu kasus per hari," ujarnya dalam konferensi pers virtual yang dikutip Jumat (24/9/2021). Kewaspadaan terhadap virus,terutama pada varian delta atau pun mutasi lainnya yang nanti bisa kembali muncul dan menjadi gelombang ketiga. Apalagi saat ini masih banyak negara yang berjuang melawan varian delta.. Selain virus, aspek lain yang bisa mengancam perekonomian Indonesia adalah kenaikan inflasi yang tidak sebanding dengan pemulihannya yang masih dini di berbagai negara di dunia. Hal itu tentu akan memunculkan respons dari kebijakan moneter negara tersebut, di antaranya kenaikan suku bunga. Dengan inflasi yang tinggi dan tidak sejalan dengan pemulihan ekonominya, maka kenaikan suku bunga tidak bisa dihindari. Ini terjadi di banyak negara diantaranya Rusia yang inflasinya 7% dan respons kebijakan suku bunganya menjadi 6,5%. Begitu juga dengan Turki yang inflasinya 19,25% dan menyebabkan suku bunganya tetap tinggi di 19%. Menurut Sri Mulyani, kebijakan moneter yang diambil berbagai negara ini, terutama di Amerika Serikat (AS), akan menimbulkan gejolak di pasar keuangan dunia. Ini tentu sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. "Laju inflasi di berbagai negara menjadi perhatian yang harus kita waspadai," jelasnya. Selanjutnya, yang saat ini menjadi perhatian dan menjadi risiko baru adalah stabilitas sektor keuangan yang terjadi di China. Di mana salah satu perusahaan terbesar di sana, yaitu Evergrande, mempunyai utang di atas US$ 300 miliar dan mengalami gagal bayar. "Mereka akan mengalami situasi yang sangat tidak mudah dan memiliki dampak yang luar biasa besar baik untuk perekonomian domestik di China dan di dunia. Jadi kita harus melihat dengan mewaspadai apa yang terjadi di dalam perekonomian China dengan adanya fenomena gagal bayar dari perusahaan Evergrande ini," tuturnya. (CNBC Indonesia)
Presidensi G20 2022 Bisa Beri Manfaat Ekonomi yang Panjang
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengatakan, Presidensi G20 2022 bisa memberikan manfaat ekonomi yang panjang bagi Indonesia. "Saya rasa kalau kita bisa proaktif dan sistematis memanfaatkan momentum itu, presidensi Indonesia di G20 bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih lasting karena promosi, showcasing, dan branding Indonesia yang kita lakukan sepanjang presidensi tersebut," kata Shinta kepada Antara di Jakarta, Selasa, 21 September 2021. Ia mengatakan, sepanjang Presidensi G20 2022, Kadin akan bekerja sama dengan pemerintah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan selain agenda utama. "Pertemuan-pertemuan sela itu bisa memperlihatkan potensi-potensi ekonomi dan investasi di Indonesia sehingga kita bisa memperoleh sesuatu yang lebih konkret secara ekonomi dari G20," kata Shinta. Ia berharap pertemuan G20 dapat diselenggarakan secara offline atau langsung agar dapat mengungkit perekonomian ketika pertemuan dilakukan. "Presidensi Indonesia untuk G20 di 2022 adalah ajang showcasing Indonesia ke pelaku usaha global. Khususnya dalam menciptakan international recognition, meningkatkan visibility, dan positive branding terhadap Indonesia sebagai negara berkembang. Bukan hanya sebagai pasar yang besar, tetapi juga sebagai negara yang sangat adaptif dan transformatif terhadap ekonomi global dan sebagai negara tujuan investasi," ujarnya. Shinta juga berharap negara-negara G20 fokus membahas percepatan pemulihan ekonomi global dari dampak COVID-19 yang akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Ia berharap agar Presidensi G20 juga mengedepankan agenda pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Khususnya terhadap kepentingan negara berkembang dan pelaku usaha Indonesia termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) "Sehingga kita diakomodasi untuk bertumbuh secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi pasar global. Bukan hanya mengikuti wacana atau trend ekonomi global yang sentral pada kepentingan negara maju, tetapi juga terhadap kebutuhan negara berkembang," ucapnya. (MD).
Harapan Baru Bank Muamalat Reborn
by Tarmidzi Yusuf Bandung FNN - Baru-baru ini ummat Islam dapat kabar baik. Bank Muamalat, PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi menandatangani Perjanjian Induk Restrukturisasi atau Master Restructuring Agreement (MRA), Rabu 15 September 2021 disaksikan oleh Menteri Badan Usama Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Dalam MRA antara Bank Muamalat dan BPKH ini diatur mengenai hubungan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi yang akan dilakukan secara terpisah di kemudian hari. Misalnya, penerbitan dan pembelian instrumen berbasis syariah (sukuk). Begitu pula dengan perjanjian pengelolaan aset pembiayaan berkualitas rendah milik Bank Muamalat. Dengan demikian, PT. PPA resmi menjadi pengelola aset berkualitas rendah milik PT Bank Muamalat Tbk. Pengelolaan aset ini sejalan dengan langkah bank syariah tersebut untuk melakukan penguatan modal. Perjanjian ini merupakan tamparan keras bagi Manajemen Bank Muamalat setelah terpuruk dalam pengelolaan aset dan modal Bank Muamalat. Sebagaimana kita ketahui, Bank Muamalat dalam lima tahun terakhir sedang menghadapi masalah keuangan yang serius. Dimana Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank pertama yang murni syariah tersebut, selalu gagal dalam mendapatkan investor baru. Menurut catatan penulis, rencana penyelamatan Bank Muamalat melalui rights issue selalu gagal. Berdasarkan RUPSLB 20 September 2017 diputuskan MINAPADI sebagai standby buyer. MINAPADI gagal masuk Bank Muamalat. Selanjutnya, berdasarkan RUPSLB yang diselenggarakan pada 28 Juni 2018 diputuskan pula Lynx Asia and SSG Capital sebagai standby buyer. Lagi-lagi manajemen gagal dalam mengelola dan mendapatkan investor. Selanjtnya pada tahun 2019 diselenggarakan dua kali RUPSLB dalam rangka rights issue. Pertama RUPSLB, 17 Mei 2019 dan Kedua pada 16 Desember 2019. Keputusannya sama. Al-Falah sebagai standby buyer. Gagal untuk keempat kalinya. Terakhir, RUPSLB pada 29 April 2021. Manajemen Bank Muamalat kembali gagal menghasilkan calon investor baru. Standby buyerpun tidak ada. Kegagalan Manajemen Bank Muamalat dalam lima kali rights issue tersebut. Kemungkinan disebabkan buruknya kinerja Manajemen Bank Muamalat dalam memperbaiki kinerja keuangan Bank Muamalat. Malah semakin terpuruk hingga semester I 2021. Berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat semester I 2021, hanya mampu meraup laba bersih Rp 4,903 miliar. Turun tipis jika dibandingkan periode sama tahun 2020. Padahal, aset Bank Muamalat per semester I 2021 terbilang cukup besar, yaitu Rp 51,621 triliun atau naik sekitar Rp 380 miliar dari tahun 2021, yaitu Rp 51,241 triliun. Demikian pula dengan aset dan laba bersih Bank Muamalat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Laba bersih Bank Muamalat tahun 2019 tercatat Rp 16 miliar, anjlok sebesar Rp 30 miliar jika dibandingkan tahun 2018. Tahun 2018 masih meraih laba bersih mencapai Rp 46 miliar. Selain itu, Return on Asset (ROA) atau tingkat perputaran aset dalam tiga tahun terakhir terus melorot. Tahun 2018 ROA Bank Muamalat sebesar 0,08%, turun pada tahun 2019 menjadi 0,05%. Terakhir, tahun 2020 hanya 0,03%. Demikian pula dengan tingkat pengembalian modal (ROE) Bank Muamalat sangat rendah. Pada tahun 2018 ROE Bank Muamalat turun dari 1,16% menjadi 0,45% pada tahun 2019 dan 0,29% tahun 2020. Dibalik rendahnya kinerja Manajemen, dan upaya penyelamatan Bank Muamalat. Terutama pasca tturun gunungnya Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, BPKH bersama tokoh-tokoh ummat Islam pasca RUPLSB Bank Muamalat yang digelar 30 Agustus 2021 mulai membuahkan hasil. Patut kita apresiasi dan ucapkan terima kasih atas kerja keras Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, Erick Thohir, ICMI, MUI, BPKH, para tokoh Islam dan para pendiri Bank Muamalat dalam menyelamatkan aset kebanggaan ummat Islam. BPKH direncanakan dalam waktu kurang dari dua bulan lagi bakal mengucurkan dana segar untuk penyehatan Bank Muamalat. BPKH akan menjadi pemegang saham pengendali di Bank Muamalat. Bahkan, Bank Muamalat ke depan akan menjadi lini usaha BPKH. Kerjasama PT. PPA dan Bank Muamalat dalam pengelolaan aset Bank Muamalat agar aset Bank Muamalat lebih produktif. Bayangkan, tingkat perputaran aset Bank Muamalat yang beraset tahun 2020 Rp 51, 241 triliun hanya 0,03% dan tingkat pengembalian modal cuma 0,29%. Kerjasama Bank Muamalat dengan PT. PPA dan masuknya BPKH sebagai pemegang saham memberikan harapan baru bagi ummat Islam. Bank Muamalat akan kembali pada masa keemasannya seperti ditorehkan oleh Manajemen Bank Muamalat ketika itu. Sebagaimana kita ketahui, puncak keemasan Bank Muamalat terjadi pada tahun 2008 dengan ROE sebesar 33,14%. Harapan besar ummat Islam pasca masuknya BPKH, Bank Muamalat kembali berjaya dengan tampilnya manajemen baru Bank Muamalat yang berintegritas, profesional dan mempunyai ghirah keislaman sebagai pejuang ekonomi syariah menuju Bank Muamalat sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Tidak berlebihan bila pergantian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank Muamalat sebagai hal yang urgent. Setidaknya akan menjawab keraguan dan pesimisme publik. Apalagi BOC dan BOD layak diberi raport merah. Dua kegagalan dalam rights issue dan memperbaiki kinerja keuangan perseroan. Lebih khusus ummat Islam sebagai nasabah terbesar Bank Muamalat, bank kebanggaan pertama milik ummat Islam berharap banyak terhadap Bank Muamalat. Penulis adalah Pemerhati Ekonomi Syariah.
Semester 1 2021 Pendapatan Asuransi Jiwa Naik 64,1 Persen
Jakarta, FNN - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat total pendapatan industri asuransi jiwa mencapai Rp 119,74 triliun pada semester I-2021. Nilai tersebut naik atau tumbuh 64,1 persen dibanding semester I-2020 yakni Rp 73 triliun. "Industri asuransi jiwa semester I-2021 berhasil melewati masa sulit pandemi Covid-19. Bahkan, tumbuh lima persen di atas pencapaian semester I-2019 ketika Covid-19 belum ada, yakni dari senilai Rp 113,94 triliun," kata Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon, dalam konferensi pers daring di Jakarta, Selasa, 14 September 2021. Menurutnya, pertumbuhan industri asuransi jiwa tersebut sejalan dengan pulihnya ekonomi nasional yang pada triwulan II-2021 tumbuh 7,07 persen. Sementara it, total pendapatan premi pada semester I-2021 juga menunjukkan pertumbuhan yang baik, yaitu 17,5 persen dari Rp 89,09 triliun di semester I-2020 menjadi Rp 104,72 triliun. "Kami percaya sedikit banyak pencapaian ini tidak lepas dari pandemi yang menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan perlindungan asuransi jiwa," ucap Budi, sebagaimana dikutip dari Antara. Budi menuturkan kinerja positif juga terlihat dari pertumbuhan premi bisnis baru yang mencapai 27,4 persen dari Rp 53,41 triliun di semester I-2020 menjadi Rp 68,02 triliun pada semester I-2021. Sedangkan premi lanjutan tumbuh 2,8 persen dari Rp 35,68 triliun pada semester I-2020 menjadi Rp 36,7 triliun di semester I-2021. Berdasarkan jenis produknya, ia menjelaskan unit link masih menjadi pilihan utama masyarakat dengan kontribusi premi 62 persen selama semester I-2021. Sedangkan asuransi jiwa tradisional 38 persen. Sedangkan menurut kanal distribusi, bancassurance masih merupakan kontributor terbesar dalam pendapatan premi asuransi jiwa yang pada semester I-2021 mencapai 46 persen. Kemudian, diikuti agen sebesar 29 persen, dan alternatif 25 persen. Seiring kinerja positif asuransi jiwa tersebut, Budi menyebutkan total aset asuransi jiwa pun tumbuh 12,9 persen jika dibandingkan semester I-2020 menjadi Rp 575,46 triliun. Sedangkan cadangan teknis juga tumbuh 12,4 persen menjadi Rp 443,95 triliun. Pada awal pandemi, aset industri asuransi jiwa sempat terkoreksi 12 persen, serta cadangan teknis terkontraksi 11,7 persen. "Ini bukan hanya karena pertumbuhan industri, tetapi juga menunjukkan kehati-hatian dan sikap prudent untuk mencadangkan dana lebih. Tujuannya, agar mampu menghadapi tantangan di masa sulit, juga semakin mampu memenuhi komitmen dan janji ke pemegang polis," kata Budi. (MD).
Lembaga Riset Minta Pemerintah Hingga Produsen Cermati Impor Baja
Jakarta, FNN - Research Oriented Development Analysis (RODA) Institut meminta pemerintah hingga produsen mencermati kenaikan impor baja yang menembus angka 6,5 juta ton pada semester I 2021 atau meningkat 12,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Fenomena ini perlu dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi baik dari pemerintah sebagai penyusun kebijakan maupun kalangan industri sebagai pelaku usaha," kata Direktur Eksekutif RODA Institut Ahmad Rijal Ilyas dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS) impor baja pada semester I 2021 sebesar 6,5 juta ton, sedangkan periode yang sama tahun lalu hanya tercatat sebesar 5,8 juta ton. Nilai impor baja juga meningkat sebesar 5,3 miliar dolar AS atau 51,6 persen ketimbang tahun lalu yang hanya sebesar 3,5 miliar dolar AS. Ahmad menjelaskan kenaikan impor secara nilai terutama disebabkan kenaikan harga baja dunia secara signifikan yang terjadi mulai pertengahan tahun 2020 hingga saat ini. Menurutnya, ada banyak aspek yang menyebabkan terjadinya peningkatan impor baja pada paruh pertama 2021. Peningkatan permintaan produk turunan baja sebagai dampak pemulihan ekonomi merupakan faktor kritikal yang menentukan. Berbagai proyek pemerintah dan sektor swasta yang sempat tertunda tahun lalu, kini sudah dimulai kembali. Pemerintah memberikan stimulus kepada beberapa sektor untuk meningkatkan daya saing, di antaranya relaksasi PPnBM untuk sektor otomotif hingga fasilitas harga gas bumi untuk industri tertentu, termasuk industri logam dasar. "Fenomena kenaikan impor tidak luput dari impor yang dilakukan oleh produsen sendiri. Informasi lapangan mencatat bahwa 52,8 persen impor dilakukan oleh anggota asosiasi produsen baja (IISIA)," ujar Ahmad. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa fakta itu perlu didalami mengingat beberapa produsen impor barang sejenis hasil produksi mereka, baik melalui entitas produsen maupun anak perusahaan. Bahkan, lanjutnya, ada fasilitas impor yang dilakukan oleh produsen yang memiliki fasilitas impor jalur prioritas untuk mempermudah arus bahan baku produksi. Ia mengatakan sebanyak 50,6 persen impor baja dilakukan oleh produsen yang memiliki fasilitas tersebut. Di sisi lain peningkatan impor besi dan baja juga diiringi peningkatan ekspor yang cukup signifikan, sehingga neraca perdagangan produk intermediate baja yang berada pada Pos HS 7208-7229 surplus sebesar 1,7 miliar dolar AS. Jika ditambahkan oleh neraca perdagangan produk turunan baja yang berada pada HS 73, neraca tersebut mengalami surplus sebesar 2,7 miliar dolar AS atau meningkat lebih dari 1.500 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 177 ribu dolar AS. "Kebijakan pengendalian impor yang dilakukan pemerintah menyasar pada keseimbangan pasok dan kebutuhan baja nasional, namun kebijakan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan data yang digunakan sebagai bahan analisis," kata Ahmad. (mth)
Pemerintah Luncurkan Bantuan Tunai Rp1,2 Triliun untuk PKL dan Warung
Jakarta, FNN - Pemerintah meluncurkan program bantuan tunai senilai Rp1,2 triliun untuk pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Bantuan senilai Rp1,2 triliun akan dibagikan kepada 1 juta PKL dan pemilik warung di wilayah PPKM. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1,2 juta yang diharapkan dapat membantu pengelolaan kas kas dan permodalan PKL dan pemilik warung di tengah pandemi COVID-19. "Pemerintah meluncurkan program ini untuk membantu semua PKL dan pemilik warung yang usahanya terdampak pandemi. Pemerintah berharap bantuan ini bisa membantu mereka untuk dapat bertahan dan memulihkan usaha mereka," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Sabtu, dalam siaran resmi. Johnny menambahkan, penyaluran perdana bantuan tersebut dilakukan di Medan, Sumatra Utara. Penyaluran bantuan itu adalah bentuk upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi di tengah pemberlakuan PPKM. "Kami selalu menegaskan bahwa pemerintah selalu berkomitmen untuk memprioritaskan keseimbangan ekonomi dan kesehatan masyarakat dalam pengendalian pandemi. Hal ini merupakan salah satu bukti negara hadir untuk melindungi setiap segmen kegiatan usaha masyarakat," kata Menkominfo. Pemerintah, lanjutnya, memahami bahwa penerapan PPKM level 4 sangat berdampak pada aktivitas dunia usaha, khususnya segmen usaha kecil dan mikro. Banyak di antara harus tutup sementara dan melakukan berbagai langkah untuk bertahan hidup. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban ekonomi mereka yang terdampak, sekaligus menjadi dukungan bagi kas ataupun modal usaha PKL dan warung agar berangsur pulih. "Bantuan ini merupakan dana hibah dan diberikan langsung dalam sekali pembayaran kepada PKL dan pemilik warung yang paling terdampak PPKM level 4 serta tidak memiliki dana cadangan yang cukup," ujarnya. Menkominfo menambahkan, Presiden Jokowi telah memutuskan memberi kewenangan kepada TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan ini secara langsung kepada PKL dan pemilik warung. Para PKL dan pemilik warung akan terlebih dahulu mengikuti proses pendataan yang dilakukan oleh Babinsa ataupun Babinkamtibmas. Sebagai tanda bukti menerima bantuan, para pelaku usaha akan mengisi data seperti identitas diri, jenis dan lokasi usaha, serta dokumentasi foto yang memadai. (mth)
Kementerian Agama Luncurkan Buku Saku Produk Halal
Jakarta, FNN - Kementerian Agama secara resmi meluncurkan buku saku halal. Buku tersebut sebagai panduan serta upaya meningkatkan literasi masyarakat soal jaminan produk halal (JPH) sejak dari hulu hingga hilir. Pelaksana Tugas Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mastuki mengatakan, peningkatan literasi halal akan mendorong terwujudnya sadar halal di tengah masyarakat yang berimplikasi pada menguatnya ekosistem halal di Indonesia. "Terlebih, halal saat ini tidak lagi soal fiqih dalam konteks halal versus haram saja. Namun, secara konsep halal telah mengalami perkembangan pesat baik itu terkait syariah compliance atau kepatuhan syariah, maupun terkait berbagai bidang ilmu pengetahuan atau sains, juga dunia industri yang begitu dinamis," ujar Mastuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 7 September 2021. Buku saku halal tersebut membahas sejumlah topik penting tentang halal dan JPH. Mulai dari konsep halal dalam Islam dan sains, urgensi mengonsumsi produk halal, regulasi tentang sertifikasi halal. Juga dukungan pemerintah terhadap sertifikasi halal, halal sebagai global lifestyle, hingga tata cara mendeteksi atau memastikan produk halal. Dalam proses penyusunannya, Kemenag menggandeng Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta. Mastuki memastikan, peran UIN tersebut sejalan dengan amanat regulasi terbaru JPH yang memberikan kesempatan bagi peran perguruan tinggi dalam penyelenggaraannnya. "Ini menjadi salah satu bentuk peran penting perguruan tinggi khususnya PTKIN (Perguruan Tingi Keagamaan Islam Negeri) di mana UIN harus menjadi garda depan pengembangan kajian-kajian penting di bidang halal sesuai kapasitas yang dimiliki," kata dia sebagaimana dikutip dari Antara. Ia berharap, ke depan akan terus lahir berbagai karya-karya literasi halal. Hal itu diharapkan semakin memperkaya khazanah literasi halal di tengah masyarakat dalam upaya mewujudkan halal sebagai gaya hidup. "Meningkatnya literasi halal di masyarakat merupakan salah satu indikator penting sekaligus menjadi modal suksesnya penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Terlebih, cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia telah menjadi komitmen bersama," kata dia. Rektor UIN Surakarta, Mudofir mengatakan, halal telah menjadi perhatian dunia. Urgensi konsep halal pun semakin besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Apalagi konsep halal identik dengan green product, produk yang thayyib, yang baik, aman dan berkualitas untuk digunakan oleh umat manusia. "BPJPH bukan hanya milik Indonesia saja, melainkan telah menjadi milik dunia," kata Mudofir. (MD).
BI: Cadangan Devisa RI Naik Jadi 144,8 Miliar Dolar AS pada Agustus
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2021 mencapai 144,8 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan akhir Juli 2021 yang sebesar 137,3 miliar dolar AS. "Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor atau 8,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa. BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Menurut Erwin, peningkatan posisi cadangan devisa pada Agustus 2021 terutama terjadi karena adanya tambahan alokasi special drawing rights (SDR) sebesar 4,46 miliar SDR atau setara 6,31 miliar dolar AS yang diterima oleh Indonesia dari Dana Moneter Internasional (IMF) Pada 2021, IMF menambah alokasi SDR dan mendistribusikannya kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia secara proporsional sesuai kuota masing-masing. Hal itu ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan juga untuk memperkuat cadangan devisa global. "Alokasi SDR tersebut didistribusikan kepada negara-negara anggota IMF tanpa biaya," ungkap Erwin. Ke depan, bank sentral memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi. (mth)
POPULER
