EKONOMI
Gubernur BI Buka Peluang Perpanjangan DP Nol Persen Hingga 2023
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membuka peluang untuk perpanjangan kebijakan uang muka alias down payment (DP) nol persen bagi Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) maupun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga 2023. "Kemungkinan dapat diperpanjang sampai 2023 sesuai dengan ketentuan untuk memastikan kredit dan pembiayaan dari sektor keuangan kepada dunia usaha terus dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional," ungkap Perry dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) triwulan III-2021 secara daring di Jakarta, Rabu. Saat ini, ia mengatakan pelonggaran kebijakan DP nol persen untuk KPR maupun KKB tersebut diputuskan berlaku sampai dengan akhir 2022, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Pemberian uang muka nol persen untuk KKB akan berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor baru. Sementara untuk KPR, Perry menuturkan uang muka menjadi paling sedikit nol persen kepada masyarakat bisa diberikan perbankan yang mendapatkan kebijakan pelonggaran rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) menjadi paling tinggi 100 persen. "Kebijakan ini hanya diberikan untuk bank yang memenuhi rasio kredit/pembiayaan macet atau non performing loan/non performing financing (NPL/NPF) tertentu," katanya. Di sisi lain, ia menegaskan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) juga terus diperkuat dengan pendalaman asesmen transmisi SBDK dan suku bunga kredit baru per sektor maupun subsektor ekonomi. Dengan demikian, bank sentral menyambut langkah-langkah perbankan untuk terus menurunkan suku bunga dan mengajak perbankan untuk menurunkan suku bunga, sebagai bagian upaya bersama dalam pemulihan ekonomi nasional. (mth)
Holding Asurani Diminta Bantu Modali UMKM
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi meminta Indonesia Financial Group (IFG), sebagai BUMN holding perasuransian dan penjaminan, ikut berperan dalam membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), khususnya melalui akses permodalan. Intan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mencontohkan Jamkrindo yang bergerak di penjaminan dan Askrindo diperlukan bagi UMKM dalam hal akses permodalan. "Jamkrindo sebagai lembaga penjaminan sangat diperlukan kehadirannya, sehingga para UMKM yang mengajukan kredit ke perbankan, lembaga keuangan dapat terbantu karena tidak khawatir tingginya non performing loan, potensi kredit bermasalah yang biasanya dijadikan alasan para pemberi modal bagi UMKM," katanya. Hal itu disampaikannya saat melakukan sosialisasi peran IFG dan anak perusahaan dalam menyediakan produk asuransi dan penjaminan di masyarakat, di Kota Bekasi, Selasa. Intan mengatakan permasalahan UMKM, salah satunya terkait akses permodalan, khususnya ke perbankan, sehingga kalau ada sinergi dari IFG tentu bisa mengatasi persoalan tersebut. Dia tidak mau UMKM malah terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal karena susah mendapatkan modal. “Selain adanya Program Kredit Usaha Rakyat dengan bunga rendah, juga diharapkan berbagai kredit lainnya untuk UMKM dengan suku bunga kredit dasar jauh lebih rendah," ujarnya. Selain itu, menurut dia, proses pengajuan kredit bagi UMKM untuk mendapat permodalan harus dipermudah, misalnya agunan, kemudian panduan untuk membuat neraca. Dia berharap UMKM jangan sampai tergiur proses cepat, tanpa agunan dan mudah, yang kemudian UMKM tertipu pinjol ilegal. Intan mengungkapkan UMKM biasanya kesulitan karena layak usaha, namun dianggap tidak layak perbankan atau bankable. "Secara usaha sudah layak mendapatkan permodalan atau kredit dari perbankan, namun kendalanya adalah UMKM tidak bankable karena UMKM masih ada yang kesulitan proses administrasi, misalnya belum dapat menyusun neraca keuangan," katanya. Dalam acara tersebut dihadiri para kepala cabang Sos IFG - Jamkrindo: Pimpinan Cabang Jakarta, meliputi wilayah Jabodebek, Kepala Kantor Jasa Raharja Kota Bekasi, Pimpinan Cabang Askrindo Kota Bekasi dan SBO Jasindo Kota Bekasi. (sws,ant)
BI Raih Predikat Badan Publik Informatif Tahun 2021
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) meraih penghargaan keterbukaan informasi badan publik dengan predikat badan publik informatif dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021. Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, kepada Gubernur BI Perry Warjiyo secara virtual, Selasa. "Pencapaian ini menjadi wujud nyata komitmen BI dalam keterbukaan informasi serta senantiasa melakukan inovasi dalam pengembangan layanan informasi yang berkualitas kepada publik, khususnya dalam masa pandemi COVID-19," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa. BI menjadi salah satu dari 83 badan publik yang memperoleh predikat Badan Publik Informatif dari total 337 badan publik, anugerah diperoleh untuk kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas implementasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2021, yang terdiri dari 2 aspek yakni pertama, inovasi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yang terdiri dari inovasi pelayanan informasi publik tahun 2021, inovasi pelayanan publik dalam masa pandemi COVID-19, manfaat dari inovasi bagi publik, dan strategi inovasi agar penerapannya efektif. Erwin melanjutkan, kemudian yang kedua adalah kolaborasi yang dilakukan badan publik dengan badan publik lainnya/masyarakat dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik. "Pelaksanaan penghargaan merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan keterbukaan Informasi pada badan publik sekaligus bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari badan publik dalam menjalankan kewajiban dan memberikan akses informasi publik," ungkapnya. Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Sejalan dengan era keterbukaan informasi publik yang dimulai pasca disahkannya UU Nomor 14 tahun 2008, BI turut aktif dalam gerakan keterbukaan informasi. Maka dari itu, bank sentral memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengakses informasi melalui berbagai saluran komunikasi resmi BI. (mth)
Menkeu: Stimulus Global Capai 12 Triliun Dolar AS Hadapi Pandemi
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan dunia telah mengeluarkan stimulus senilai 12 triliun dolar AS demi menghadapi dampak pandemi COVID-19 baik di bidang ekonomi, sosial, maupun kesehatan. “Dukungan dan stimulus fiskal global dan 2020 diperkirakan oleh semua negara di dunia mencapai 12 triliun dolar AS,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara The 7th IIMEFC & The 13th ICIEf secara daring di Jakarta, Selasa. Menkeu Sri Mulyani menyatakan jumlah tersebut menunjukkan pandemi COVID-19 telah menimbulkan biaya yang sangat besar bagi semua negara di dunia untuk mengembalikan kondisi dan aktivitas masyarakat sehingga ekonomi pulih. Untuk stimulus Indonesia sendiri pada tahun lalu mencapai Rp695,2 triliun yang masuk dalam Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan terserap Rp579,78 triliun atau 83,4 persen. Kemudian untuk tahun ini Anggaran PEN Indonesia meningkat jadi Rp744,77 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp433,91 triliun atau 58,3 persen per 22 Oktober 2021. Sri Mulyani menuturkan ekonomi Indonesia maupun dunia saat ini mulai mengalami pemulihan meski masih belum merata karena ternyata banyak negara yang berjuang menghadapi lonjakan COVID-19 varian Delta. Menurutnya, penanganan pandemi dalam negeri sudah baik karena pemerintah mampu mengelola tren peningkatan COVID-19 varian Delta dalam waktu yang sangat efektif dan relatif singkat. Terlebih lagi ekonomi Indonesia kuartal II-2021 mengalami pertumbuhan sangat mengesankan yakni 7,07 persen yang didorong pemulihan dari sisi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Meski telah menciptakan pertumbuhan yang jauh lebih seimbang, Sri Mulyani menegaskan pemerintah Indonesia akan tetap mengaplikasikan kebijakan yang terus mendukung pemulihan termasuk terkait vaksinasi. Ia menyebutkan Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia harus mencapai 70 persen herd immunity sebelum akhir tahun yang artinya pemerintah harus melakukan vaksinasi kepada sekitar 2,5 juta orang per hari. “Ini adalah angka yang sangat besar dan tentunya juga menantang karena situasi geografis di Indonesia,” ujar Sri Mulyani. Ia menyatakan vaksinasi adalah kunci dari pemulihan sembari pemerintah bersama masyarakat tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan ketika beraktivitas. “Inilah tantangan yang akan terus berlanjut di Indonesia dengan upaya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Menkeu Sri Mulyani. (mth)
PLN Kembangkan Gerobak Motor Listrik untuk Usaha Mikro Kecil
Jakarta, FNN - PT PLN (Persero) mengembangkan gerobak motor listrik untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil atau UMK sekaligus mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan program gerobak motor listrik ditujukan agar pelaku UMK dapat lebih hemat pada sisi operasional bahan bakar serta lebih ramah lingkungan. "UMK merupakan salah satu garda terdepan dalam pembangkit ekonomi masyarakat, apalagi setelah pandemi. Kami menyiapkan 77 unit gerobak motor listrik senilai total Rp5 miliar khusus untuk membantu para pelaku UMK agar dapat meningkatkan produktivitas," kata Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan transportasi gerobak motor listrik diharapkan mampu mendorong kendaraan listrik berbasis baterai sebagai solusi transportasi yang zero pollution, sehingga menarik minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke listrik. Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PLN menyerahkan 11 unit gerobak motor listrik senilai Rp751 juta kepada 11 pelaku UMK di Bali, Senin kemarin (25/20/2021). General Manager PLN UID Bali I Wayan Udayana menyampaikan program penyerahan gerobak motor listrik bertujuan meningkatkan omset UMK di tengah pandemi COVID-19 melalui strategi perluasan pemasaran dan efisiensi operasional dengan memanfaatkan kendaraan ramah lingkungan. “Kami berharap melalui penyaluran bantuan ini UMK dapat meningkatkan perekonomiannya sekaligus berkontribusi terhadap penggunaan moda transportasi yang green atau lebih bersih,” ungkap Udayana. Demi mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), PLN mencanangkan program yang berbasis pada Creating Shared Value (CSV) yakni dalam berbisnis juga memperhatikan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan. Made Liyadi, salah seorang pemilik UMK bernama Ma'ira di Buleleng, Bali yang mengolah berbagai makanan berupa abon ayam, abon ikan, abon papaya serta berbagai keripik mengungkapkan kegembiraan atas pemberian bantuan gerobak motor listrik tersebut. "Dulu pemasaran hanya kami lakukan di lingkungan sekitar, sekarang kami dapat memperluas pemasaran dengan tambahan bantuan ini,” jelas Made Liyadi. Selain Ma’ira, kesebelas UMK terpilih lainnya antara lain Arminta Sari Kedelai, Warung Andira, Rare Bali, Warung Bu Rena, Keripik Sari Tahu, Warung Sri Tanjung, Warung Dewi Sri, Warung Gita Jaja Bali, Kantin Bu Nur, dan Warung Kenak ini merupakan UMK yang bergerak di bidang kuliner yakni pengolahan makanan tersebar di masing-masing kabupaten di Bali. “Kami merupakan pelaku usaha yang memasarkan produk dengan berjualan keliling. Bantuan ini nantinya mampu memajukan usaha kami sehingga penjualan meningkat dan produk kami makin dikenal masyarakat,” ucap Made. (mth)
OJK: 2.593 Kantor Cabang Bank Tutup Akibat Digitalisasi
Jakarta, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terjadinya penurunan jaringan kantor bank sebanyak 2.593 kantor cabang dalam kurun waktu 5 tahun akibat akselerasi transformasi digitalisasi. “Terkait akselerasi transformasi digitalisasi, fenomena penurunan jaringan kantor bank dari tahun 2017 hingga Agustus 2021 sejumlah 2.593 kantor yang mengalami penurunan,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat saat peluncuran Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan secara virtual, Selasa. Selain itu, lanjut Teguh, terdapat peningkatan transaksi mobile banking dan internet yang lebih dari 300 persen dari 2016 hingga Agustus 2021, termasuk transaksi internet banking yang naik hampir 50 persen. “Selain itu yang naik cukup signifikan adalah transaksi uang elektronik dari 2015 hingga 2020 ini meningkat hampir 40 persen dari Rp5,28 triliun menjadi Rp204,9 triliun,” ujarnya. Tak hanya itu peningkatan juga terjadi pada realisasi layanan perbankan elektronik dan layanan perbankan digital. Pada 2018 terdapat realisasi 85 layanan, kemudian pada 2019 terdapat 112 realisasi layanan, serta pada 2020 terdapat 124 layanan perbankan elektronik dan layanan perbankan digital. “Termasuk di sini peningkatan layanan digital on boarding dimana terdapat 18 bank yang telah melayani layanan digital on boarding tanpa tatap muka langsung,” ungkap Teguh. Lebih lanjut ia menyampaikan pada 2025 Indonesia berpotensi memiliki e-commerce dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan ASEAN dengan nilai sebesar Rp124 miliar dolar AS. Hal tersebut didukung oleh potensi pasar yang besar serta transaksi keuangan digital yang meningkat. Teguh juga mengungkapkan total kerugian rata-rata tahunan yang dialami sektor jasa keuangan secara global akibat serangan siber mencapai sekitar 100 juta dolar AS. Selain juga data dari Badan Siber dan Sandi Negara yang menyatakan terdapat 741,4 juta serangan siber atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan serangan pada 2020 yang berjumlah 459,3 juta serangan. “Oleh karena ini dengan adanya transformasi digital, mau tidak mau kita harus menyiapkan manajemen risiko terkait serangan siber tersebut,” jelasnya. Adapun untuk menangkap peluang yang kuat dari digitalisasi untuk mencapai perbankan nasional yang resilience, berdaya saing dan kompetitif, OJK menyiapkan strategi pengembangan perbankan secara lebih komprehensif yang dituangkan dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025. Roadmap tersebut menjadi pijakan dalam pengembangan ekosistem industri perbankan dan infrastruktur pengaturan, pengawasan dan peirizinan perbankan ke depannya. (mth)
Deretan Mobil Baru Diperkirakan Meluncur di GIIAS 2021
Jakarta, FNN - Ajang pameran otomotif Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 akan diselenggarakan pada 11 hingga 21 November 2021 di ICE, Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang, Banten. Sebanyak 24 jenama (merek) kendaraan dipastikan akandipamerkan dalam acara tahunan itu, termasuk mobil penumpang dan komersial. Salah satu hal yang paling dinantikan para pecinta otomotif di setiap penyelenggaraan GIIAS adalah peluncuran mobil baru, tidak terkecuali pada gelaran bulan depan. Berbagai mobil baru dirumorkan akan meluncur. Mulai dari kendaraan segmen multi purpose vehicle (MPV), sport utility vehicle (SUV), hingga kendaraan listrik. Berikut deretan mobil baru yang antara lain diperkirakan akan meluncur di ajang GIIAS 2021. Toyota Toyota diperkirakan akan meluncurkan mobil segmen MPV andalannya Avanza generasi terbaru di GIIAS 2021. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya sejumlah bocoran dari media sosial tentang kendaaran anyar tersebut. Salah satunya, informasi mengenai penggunaan roda penggerak depan. Daihatsu Saudara kembar Avanza, yakni Daihatsu Xenia generasi terbaru juga diyakini akan dirilis di salah satu pameran otomotif terbesar di Tanah Air itu. Xenia terbaru dikabarkan menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture (DNGA) dan berpenggerak roda depan. Honda Usai meluncurkan BR-V terbaru belum lama ini, Honda masih akan menghadirkan mobil terbaru di Tanah Air. Honda telah mengonfirmasi akan menggelar world premiere di GIIAS tahun ini. Akan tetapi, belum diketahui mobil apa yang akan dihadirkan. Kabar yang berkembang menyebutkan, Honda akan merilis HR-V dan Civic terbaru Mitsubishi Mitsubishi diperkirakan juga akan merilis mobil anyar di GIIAS 2021. Rumor yang beredar, pabrikan berlogo Tiga Berlian itu akan meluncurkan Xpander terbaru. Kabar tersebut diperkuat dengan beredarnya gambar yang diduga Mitsubishi Xpander terbaru di media sosial beberapa waktu lalu. Isuzu Isuzu telah mengonfirmasi akan menghadirkan dua kendaraan baru di GIIAS 2021. Pabrikan asal Jepang itu akan menggelar Indonesia premiere untuk dua mobil, yaitu All New Isuzu D-Max dan All New Isuzu MU-X. (MD}.
UKM Dibayangi Bahaya Serangan Siber
Jakarta, FNN - Riset dari Cisco menunjukkan usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia dibayangi ancaman serangan siber, setelah banyak dari mereka yang berjualan secara dalam jaringan akibat pandemi. "Selama 18 bulan terakhir, UKM telah memanfaatkan teknologi agar bisa tetap beroperasi dan melayani pelanggan mereka, bahkan saat mereka sedang menangani dampak dari pandemi," kata Direktur Cisco Indonesia, dalam keterangan pers, dikutip Jumat. Langkah para pelaku UKM ini mempercepat digitalisasi usaha kecil di Indonesia. Tapi, mereka juga menjadi sasaran empuk penjahat siber sebab UKM yang sudah mengadopsi teknologi digital menghasilkan dan menyimpan banyak data. Survei Cisco berjudul "Cybersecurity for SMBs: Asia Pacific Businesses Prepare for Digital Defense menunjukkan ada banyak cara penjahat siber mencoba menyusup ke sistem UKM di Asia Pasifik Sebanyak 80 persen UKM yang menjadi responden lebih khawatir tentang serangan siber dibandingkan 12 bulan lalu. Sementara 81 persen UKM mengaku pernah mengalami serangan siber setahun belakangan Kondisi di Indonesia, 29 persen UKM yang mengalami serangan siber menyatakan alasan mereka menjadi sasaran adalah karena tidak memiliki solusi keamanan siber yang memadai. Terdapat 21 persen UKM yang mengalami serangan siber tidak memiliki solusi keamanan pada sistem mereka. Serangan siber tidak hanya berdampak pada keamanan, namun, juga bisnis UKM. Sebanyak 43 persen UKM yang menjadi korban serangan siber merugi sekitar 500.000 dolar Amerika Serikat. Bahkan 12 persen mengeluarkan biaya lebih dari 1 juta dolar AS. Serangan siber juga menyebabkan mereka kehilangan data karyawan (63 persen), email internal (62 persen), informasi sensitif (60 persen) dan informasi keuangan (54 persen). Serangan siber ada kalanya menyebabkan situs mereka tidak bisa diakses atau downtime. Sebanyak 18 UKM di Indonesia mengaku downtime kurang dari satu jam bisa menyebabkan gangguan operasional yang parah. Kejadian yang paling buruk, 9 persen UKM mengatakan downtime selama satu hari bisa berakibat bisnis mereka tutup permanen. Kabar baiknya, semakin banyak UKM yang sadar bahaya serangan siber dan berusaha meningkatkan kekuatan mereka. Riset yang sama menunjukkan 84 persen UKM Indonesia melakukan perencanaan skenario atau simulasi mewaspadai serangan siber selama 12 bulan terakhir. Sebanyak 74 persen UKM di Indonesia meningkatkan investasi untuk keamanan siber sejak pandemi. UKM juga meningkatkan investasi di berbagai bidang seperti alat penyesuaian dan pemantauan, talenta, pelatihan dan asuransi. Hal tersebut menunjukkan pemahaman mereka semakin kuat bahwa membangun pondasi keamanan siber yang kuat memerlukan integrasi dari beberapa hal. (mth)
BPK Ingatkan Skenario Terburuk Usai Pandemi COVID-19
Jakarta, FNN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan empat skenario yang dapat terjadi dalam lima tahun ke depan (2021-2026) setelah pandemi COVID-19 berakhir, dalam buku Pendapat Strategic Foresight. "Skenario yang disajikan dalam foresight BPK bukanlah prediksi tentang masa depan, tetapi sarana untuk melihat kembali berbagai asumsi tentang masa depan, agar kita tidak terlena dengan harapan dan agar kita mampu melihat lebih jernih kesiapan menghadapi masa depan," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam peluncuran buku tersebut di Jakarta, Kamis (21/10/2021). Ia memaparkan empat skenario itu mencakup skenario berlayar menaklukkan samudera dengan respons pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif dan tingkat keparahan pandemi mereda. Skenario selanjutnya adalah mengarung di tengah badai, dengan respons pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif di tengah pandemi yang makin memburuk. Kemudian, skenario tercerai-berai terhempas lautan, yang merupakan skenario terburuk karena menggambarkan masa depan yang penuh risiko dan bahaya. Dalam skenario ini, respons pemerintah terhadap krisis kurang efektif dan tingkat keparahan pandemi makin memburuk. Skenario terakhir adalah skenario kandas telantar surutnya pantai, yang ditandai dengan meredanya pandemi, namun respons pemerintah terhadap krisis kurang efektif. Dalam seluruh skenario ini, terdapat lima tema yang menurut BPK perlu diantisipasi pemerintah seperti reformasi kesehatan, reformasi pajak dan kesinambungan fiskal, visi dan kepemimpinan pemerintah, transformasi digital dan tata kelola data, serta kualitas sumber daya manusia. "Tema-tema tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena akan turut menentukan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 maupun kemungkinan terjadi pandemi, bencana, dan krisis global di kemudian hari," kata Agung. Penyusunan foresight BPK ini dilakukan dengan menggunakan metode scenario planning dan data yang bersumber dari hasil pemeriksaan BPK, tren dalam negeri, regional, dan global. Kebijakan ini kemudian dirumuskan dalam buku, mengingat dalam melakukan tugas pemeriksaan, BPK memiliki tiga peran yaitu oversight, insight dan foresight. Peran oversight dan insight diwujudkan dalam tugas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta pemberian pendapat kepada pemerintah. Selanjutnya, peran foresight dilakukan untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan dalam memilih alternatif kebijakan masa depan. Penyusunan foresight ini membuat BPK menjadi Supreme Audit Institution ke-2 di Asia setelah Korea Selatan dan yang pertama di Asia Tenggara, yang memiliki kemampuan foresight. BPK mengharapkan buku foresight yang telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo ini dapat menginspirasi pemerintah pusat dan daerah untuk memulai menerapkan strategic foresight untuk mengantisipasi ketidakpastian di masa depan. (ant, sws)
CISDI: Kenaikan Cukai Rokok Tambah Penerimaan Negara Rp7,92 Triliun
Jakarta, FNN - Penasihat Riset Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Teguh Dartanto mengatakan bahwa kenaikan cukai rokok sampai 45 persen dapat menambah penerimaan negara hingga Rp7,92 triliun. "Kenaikan cukai rokok sampai 45 persen akan meningkatkan pendapatan negara Rp7,92 triliun, meningkatkan output sebesar Rp26,2 triliun, dan menciptakan lapangan kerja baru setara 149 ribu lapangan kerja,” kata Teguh yang juga Ketua Klaster Penelitian Ekonomi Pembangunan FEB UI dalam diseminasi hasil penelitian secara daring di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan bahwa kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sampai 46 persen tidak akan membuat penerimaan negara menurun meskipun konsumsi rokok legal berpotensi terkoreksi. "Tapi kalau CHT naik lebih tinggi dari 46 persen, penerimaan negara dapat turun karena penurunan konsumsi jauh lebih besar,” terang Teguh. Karena itu, dengan kenaikan CHT sampai maksimal 46 persen, pemerintah dapat melakukan belanja dengan lebih optimal. Selain tidak menurunkan penerimaan negara, kenaikan CHT juga tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, meskipun konsumsi rokok legal berpotensi menurun, perokok bisa mengalokasikan uangnya untuk mengonsumsi produk lain. "Efek totalnya kalau kita naikkan cukai rokok 30 persen sebenarnya tidak ada masalah luar biasa terkait output dalam perekonomian. Kalau 45 persen juga ternyata tidak memengaruhi omzet atau output perekonomian,” imbuh Teguh. "Teguh juga mengatakan bahwa kenaikan CHT tidak banyak berpengaruh terhadap omzet pelaku industri rokok sebagaimana kenaikan CHT pada 2020 lalu sebesar rata-rata 23 persen. "Kita lihat di tahun 2020 kenaikannya tidak banyak memengaruhi omzet dari industri rokok,” ucapnya. (ant, sws)
POPULER
