EKONOMI
Laba Bersih PT Jasa Marga pada Kuartal III Tahun 2021 Mencapai Rp 749,42 Miliar
Jakarta, Fnn - PT Jasa Marga (Persero) Tbk tetap membukukan kinerja positif dengan laba bersih kuartal III tahun 2021 sebesar Rp 749,42 miliar. Hal itu terjadi pada saat meningkatnya kasus Covid-19 gelombang kedua, Juli 2021 . Corporate Secretary Jasa Marga, Reza Febriano, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 8 November 2021, mengatakan, kinerja kuartal III 2021 mengalami perbaikan. Hal tersebut tercermin dari pendapatan usaha yang naik sebesar 20,75 persen karena telah beroperasinya ruas-ruas jalan tol baru dan didukung oleh meningkatnya mobilisasi masyarakat. Tidak hanya itu, EBITDA juga mengalami peningkatan sebesar 29,39 persen seiring dengan meningkatnya pendapatan tol pada kuartal III 2021 yang menyebabkan peningkatan EBITDA Margin 65,07 persen. Sebagaimana dikutip dari Antara, Jasa Marga saat ini mengoperasikan total 1.246 km jalan tol atau 51 persen dari total jalan tol di Indonesia dengan total konsesi mencapai 1.603 km. Selama tahun 2021 hingga kuartal III, Jasa Marga telah mengoperasikan jalan tol sepanjang 55,94 km. Meliputi Jalan Tol BORR Seksi IIIA (Simpang Yasmin-Simpang Semplak) 2,85 km, Tol Cinere-Serpong Seksi I (Serpong-Pamulang) 6,50 km, Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran 14,19 km, Tol Balikpapan-Samarinda Seksi I dan V (Balikpapan-Samboja) 32,40 km. Jasa Marga menargetkan masih ada penambahan jalan tol yang beroperasi hingga akhir tahun 2021, yaitu Jalan Tol Manado-Bitung Ruas Danowudu-Bitung. Kedua ruas jalan tol tersebut ditargetkan beroperasi pada kuartal IV. Dengan turunnya level PPKM di berbagai daerah serta melihat pergerakan mobilitas masyarakat sejak September 2021, Jasa Marga memproyeksikan hingga akhir tahun 2021 tren peningkatan lalu lintas masih terjadi di Jalan Tol Jasa Marga Group. Hal ini berdasarkan histori realisasi volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) pada Oktober 2021. Jasa Marga mencatat peningkatan LHR Jalan Tol Jasa Marga Group di seluruh Indonesia sebesar 63,03 persen jika dibandingkan dengan LHR pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Juli 2021 dan 25,23 persen pada masa PPKM Level 4 pada Agustus 2021. Jika LHR Oktober 2021 dibandingkan dengan LHR September 2021 atau masa PPKM level 3 meningkat sebesar 6,64 persen. Adapun tiga ruas Jalan Tol Jasa Marga Group dengan LHR tertinggi di bulan Oktober 2021 adalah Jalan Tol Dalam Kota dengan 492.000 kendaraan, Jalan Tol Jakarta – Cikampek dengan 450.000 kendaraan dan Jalan Tol Jagorawi dengan 394.000 kendaraan. Mengantisipasi tren peningkatan volume lalu lintas, Jasa Marga selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jalan, termasuk di masa pandemi, dengan tetap menjaga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di jalan tol. Di antaranya yaitu, memastikan pelayanan lalu lintas, pelayanan transaksi hingga pelayanan konstruksi tetap optimal, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. Tidak hanya itu, Jasa Marga juga selalu meningkatkan pelayanan berbasis teknologi. Salah satu di antaranya, dengan melakukan pengembangan fitur Mobile Apps Travoy untuk cek saldo dan top-up uang elektronik, hingga menampilkan struk transaksi di jalan tol dalam bentuk digital. (MD).
Rupiah Diperkirakan Melemah Seiring Menguatnya Data Tenaga Kerja AS
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan diperkirakan akan melemah, seiring menguatnya data tenaga kerja Amerika Serikat (AS). Rupiah pagi ini masih menguat 8 poin atau 0,06 persen ke posisi Rp 14.323 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 14.331 per dolar AS. "Pasar hari ini akan lebih banyak terpengaruh oleh perkembangan global. Dolar cenderung mengalami penguatan setelah data ketenagakerjaan AS tercatat lebih baik dari perkiraan," kata Analis Pasar Uang Bank Mandiri Rully Arya saat dihubungi di Jakarta, Senin. Laporan Departemen Tenaga Kerja pada Jumat (5/11) menunjukkan pekerjaan AS meningkat lebih kuat dari yang diperkirakan pada Oktober karena rintangan dari lonjakan infeksi COVID-19 selama musim panas mereda. Pengusaha AS menambahkan 531.000 pekerjaan pada Oktober, lebih tinggi dari kenaikan 450.000 pekerjaan yang diharapkan. Gubernur bank sentral AS, Federal Reserve (Fed) Jerome Powell sebelumnya mengatakan dia tidak terburu-buru untuk menaikkan biaya pinjaman, karena "masih ada alasan untuk mencapai pekerjaan maksimum." Bank sentral AS juga telah mengumumkan pengurangan bulanan sebesar 15 miliar dolar dari pembelian aset bulanan senilai 120 miliar dolar. Dari domestik, jumlah kasus harian COVID-19 pada Minggu (7/11) kemarin mencapai 444 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4,25 juta kasus. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 mencapai 11 kasus sehingga totalnya mencapai 143.545 kasus. Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 587 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,09 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif COVID-19 mencapai 10.825 kasus. Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 125,11 juta orang dan vaksin dosis kedua 78,99 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin. Rully mengatakan rupiah hari ini bergerak ke kisaran Rp14.275 per dolar AS hingga Rp14.335 per dolar AS. Pada Jumat (5/11) rupiah ditutup menguat 35 poin atau 0,24 persen ke posisi Rp 14.331 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 14.366 per dolar AS. (mth)
Kelangkaan Solar Karena Masalah Kuota
Jakarta, FNN - Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini karena masalah kuota. "Saya melihat kelangkaan solar yang terjadi bukan kesalahan Pertamina dalam memproduksi dan menyalurkan solar. Akan tetapi, kemungkinan akibat penentuan kuota meleset dari kondisi di lapangan seiring dengan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)," kata Ketua Umum SPPSI Jakarta, Muhamad Anis, Muhamad Anis dalam keterangan persnya, di Jakarta, Ahad, 7 November 2021. Ia mengatakan, sesuai dengan Perpres No. 69 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pertamina mendapat penugasan dari pemerintah selaku operator untuk mendistribusikan BBM ke seluruh pelosok tanah air. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) telah menentukan kuota alokasi BBM subsidi yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Sehingga berapa pun kuota yang diputuskan oleh BPH Migas akan menjadi dasar bagi Pertamina melakukan proses pendistribusian BBM subsidi kepada masyarakat. "Ketika itu diputuskan, misalkan 15,8 juta kilo liter untuk satu tahun, maka Pertamina harus menjalankan perintah itu. Siapkan dan salurkan 15,8 juta kilo liter," ujar Anis, sebagaimana dikutip dari Antara. Terkait kelangkaan solar yang terjadi, Anis menilai ada kemungkinan kuota yang ditentukan oleh BPH Migas meleset dari kebutuhan di lapangan. Hal itu sejalan dengan kebijakan PPKM yang berbeda di setiap daerah. "Bisa jadi, salah satu alasan dari BPH Migas menentukan 15,8 juta kilo liter itu, karena adanya level PPKM yang bervariasi di setiap daerah," katanya. Menurut Anis, jika akhir Desember 2021 PPKM diteruskan, akan cukup 15,8 juta kilo liter. "Tetapi nyatanya ketika Oktober level PPKM diturunkan pemerintah, terjadi lonjakan-lonjakan konsumen," tutur Anis Ia berharap agar pemerintah segera menetapkan sistem pricing dan subsidi BBM yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, tidak ada disparitas harga yang dapat menimbulkan penyalahgunaan BBM bersubsidi. "Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan kelangkaan solar saat ini, pemerintah harus menambah kuota solar, menambah dana subsidi dan membayar piutang Pertamina" kata Anis. (MD).
Pemerintah Berdayakan UMKM Halal Lewat Teknologi Digital
Jakarta, FNN - Pemerintah terus memberdayakan UMKM halal melalui pemanfaatan teknologi digital yang akan menjadi kekuatan besar dan berdampak signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin menyampaikan bahwa pengembangan industri halal perlu dilakukan secara inklusif dengan mengoptimalkan potensi UMKM yang saat ini diperkirakan mencapai 64,2 juta unit usaha. “Pemerintah terus mendorong pendampingan terintegrasi dan berkelanjutan diantaranya melalui sinergi peran Pusat Layanan Usaha Terpadu K-UMKM di daerah dengan program pendampingan yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga dan platform digital,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Rudy menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong sinergi program antara Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah, dan platform digital untuk mengakselerasi UMKM halal go-digital melalui ”Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi 1000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Sumatera Barat”. Program tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM, BPJPH Kementerian Agama, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang didukung oleh 4 platform digital yaitu Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan LinkAja Syariah. Pelatihan yang telah dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi pada Senin (1/11) di Kota Padang tersebut diharapkan dapat membuat UMKM di Sumatera Barat semakin berkembang. “Adanya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, daerah, dan pihak swasta diharapkan membuat UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat semakin berkembang. Program pelatihan ini, erat kaitannya dengan visi misi 5 tahun ke depan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi. Pada kesempatan yang sama Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyampaikan bahwa kemudahan pengajuan sertifikasi halal yang sudah full online diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. "Proses pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan penuh secara online, termasuk sertifikasi halal yang dikeluarkan dalam bentuk sertifikat digital. Diharapkan mampu mempercepat layanan sertifikasi halal dan meningkatkan aksesibilitas, transparansi serta akurasi data yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem manual,” ujar Aqil. Adapun pemberdayaan UMKM halal melalui pemanfaatan teknologi digital diprediksi akan menjadi kekuatan besar yang berdampak signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan penduduk muslim di Indonesia merupakan mayoritas dari jumlah penduduk yang ada, yaitu sebesar 87 persen dari total penduduk atau sekitar 236,53 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 12,70 persen dari seluruh penduduk muslim yang ada di dunia. (mth)
Data Center Dinilai Sebagai Tulang Punggung bagi Industri Digital
Jakarta, FNN - Chairman & CEO Sinar Mas Telecommunications & Technology Franky Oesman Widjaja menilai data center atau pusat data merupakan tulang punggung bagi industri digital di Tanah Air yang semakin berkembang pesat saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perseroan melalui unit usahanya Smartfren menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan yang bergerak di bidang Artificial Intelligence (AI) dan Cloud Computing asal Abu Dhabi, Group 42 (G42) serta mitra lokal asal Indonesia, PT Amara Padma Sehati (APS) yang akan berperan sebagai salah satu rekanan lokal yang memiliki kekuatan dalam ekosistem bisnis dan teknologi, untuk menyelenggarakan pusat data berkapasitas 1.000 MegaWatt (MW) di Indonesia. "Smartfren memahami pentingnya pusat data sebagai tulang punggung perkembangan industri digital di Indonesia. Kami optimis, kerja sama ini akan mewujudkan pembangunan pusat data di Tanah Air dan menjaga kedaulatan data nasional yang sedang dilakukan Pemerintah Indonesia. Selain itu, berkembangnya pusat data ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, juga akan memacu inovasi sektor industri 4.0 di Tanah Air," ujar Franky dalam keterangan di Jakarta, Sabtu. CEO G42 Peng Xiao mengatakan, G42 dan Etisalat baru-baru ini melakukan penggabungan bisnis pusat data mereka untuk menciptakan penyedia pusat data terbesar di Uni Emirat Arab dengan kapasitas sekitar 300 MW yang sedang dibangun. "Dengan kemampuan kami dalam hal Cloud Computing, kami di G42 senang dan siap bekerja sama dengan Smartfren serta mitranya untuk mendukung pengembangan strategis infrastruktur digital Indonesia sesuai dengan standar internasional tertinggi untuk desain fasilitas, operasi, serta privasi dan keamanan data," ujar Peng Xiao. Smartfren dan perusahaan afiliasinya Moratel yang bergerak di penyedia konektivitas berbasis fiber optik, akan berkolaborasi dengan APS dan G42 yang akan berperan sebagai mitra strategis. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, lanjut Franky, kolaborasi tersebut diharapkan akan meningkatkan ketahanan, keamanan dan kedaulatan data nasional. Saat ini kebutuhan pusat data di Indonesia berkembang sangat pesat. Pembangunan infrastruktur pusat data di dalam negeri yang memadai menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Dengan menggunakan pusat data yang berada di dalam negeri, akan memberi kemampuan untuk akses data yang lebih mudah, cepat dan aman dan akan melengkapi serta memperkuat ekosistem digital untuk mendukung pengembangan ekonomi digital yang sangat pesat serta menciptakan lapangan kerja yang besar di bidang digitalisasi dan industri 4.0. "Hal ini, merupakan kunci perwujudan ketahanan, keamanan dan kedaulatan data nasional menuju ekonomi digital Indonesia," kata Franky. Pertukaran dokumen perjanjian antara kedua perusahaan dilakukan antara Chairman dan CEO Sinar Mas Telecommunication and Technology Franky Oesman Widjaja dan CEO G42 Peng Xiao dalam sebuah acara yang digelar di Expo Dubai dan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia H. Joko Widodo dan Perdana Menteri UEA dan Ruler of Dubai, HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. (mth)
BNI Antar UMKM Tembus Pasar Dubai
Dubai, FNN - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memfasilitasi debitur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) nasional masuk ke Al Jaber Gallery di Mall of Dubai, sebagai salah satu upaya pengembangan bisnis segmen UMKM BNI. "Tentunya, kami sangat bangga karena UMKM Nasional yang kami bina ditempatkan di etalase premium di mall terbesar dunia yaitu di Al Jabber Gallery, Dubai Mall. Kami berharap dapat memberi dampak positif membuka jalan UMKM Indonesia go global," kata Direktur Utama BNI Royke Tumilaar di Dubai, Sabtu. Al Jaber Gallery merupakan jaringan toko sovenir terbesar di United Arab Emirates (UEA) yang berdiri 1960. Pemilik Al Jaber Gallery adalah Abdulla Jaber Belshalat, pengusaha bidang kerajinan dan barang antik. Al Jaber Gallery saat ini memiliki 26 gerai yang tersebar di berbagai mall serta jalan raya di Dubai dan Abu Dhabi yang menjual berbagai kerajinan asli Arab dan berbagai negara, seperti Timur Tengah dan Asia Selatan. Sebagai pilot project, BNI mensponsori 10 pelaku UMKM dengan 30 produk berupa antara lain sepatu, keramik, fabrik, perhiasan, porselen, tas, dan pajangan rumah untuk dapat dipasarkan di Al Jaber Gallery. Acara peresmian dihadiri langsung Menteri BUMN Erick Thohir. Royke Tumilaar menuturkan UMKM adalah segmen strategis yang tengah didorong pemulihan kinerjanya tahun ini. BNI terus mencari potensi pertumbuhan debitur UMKM menembus pasar global, termasuk Timur Tengah, yang ceruk pasarnya besar. Menurut dia, BNI baru saja merampungkan kerja sama dengan Al Jaber Gallery, yang diharapkan mampu memperbesar pasar bagi produk UMKM. Pada tahap tersebut, lanjutnya, BNI Xpora berperan sebagai fasilitator UMKM untuk mendapat tempat istimewa di gerai terbesar UEA. Ke depan, tentunya para pelaku UMKM ini dapat mandiri bekerja sama langsung dengan Al Jaber Gallery. "Kehadiran Xpora menjadi komitmen BNI mengakselerasi UMKM naik kelas dan go global. Melalui BNI Xpora, kami yakin akan semakin banyak memfasilitasi business matching UMKM nasional ke banyak negara lain juga," ujar Royke. Pada kesempatan itu Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi upaya BNI membuka akses UMKM menembus pasar global dan ia optimistis momentum kebangkitan kinerja UMKM akan lebih cepat seiring terbukanya pasar global. "Ini tentunya sangat bagus. BNI dengan program Xpora-nya mampu membuka akses pada UMKM. Di sinilah peluang pendapatan UMKM yang besar itu," sebutnya. Erick pun menyoroti produk UMKM di Dubai yang memiliki desain khas tradisional serta kualitas premium. Dia yakin BNI telah bekerja keras membimbing UMKM mencapai level tersebut. "Ini juga berkat upaya bimbingan BNI terhadap para pelaku UMKM-nya. Produknya bagus-bagus sehingga harganya pun menembus berkali-kali lipat dari harga luar negeri," imbuhnya. Lebih lanjut Erick menuturkan dukungan pemerintah belanja produk UMKM akan terus ditingkatkan, sehingga mendapat pasar tetap yang dapat dijadikan basis pendapatan untuk berkembang lebih tinggi. "Pokoknya di bawah Rp14 miliar pemerintah belanja melalui UMKM. Itu besar loh. Ingat, itu harus terdaftar melalui OSS," imbuhnya. Abdulla Jaber Belshalat mengatakan telah mengkurasi 30 produk dari BNI Xpora dan kagum melihat produk UMKM memiliki kualitas serta tingkat kerumitan yang tinggi. "Ini sangat bagus. Kualitasnya sangat bagus. Kami tentu akan mendorong pelanggan kami membeli produk Indonesia," imbuhnya. Dia berharap produk Indonesia mampu menjaga kualitas, agar permintaan pelanggan lebih tinggi. Terlebih, Al Jaber akan mulai menempatkan produk-produk UMKM ke seluruh gerainya di Dubai dan Abu Dhabi. "Ke depannya kami juga menjalin kerja sama langsung dengan pelaku UMKM Indonesia agar pengadaan barang dilakukan lebih cepat," imbuhnya. Sementara itu Founder Keewa Shoes Dani Ika Suryandari mengapresiasi langkah proaktif BNI mencari peluang pertumbuhan UMKM. Dia optimistis akan mendapat penjualan yang besar dengan masuk pasar Dubai. "Sebetulnya kami pun tak menyangka upaya BNI seagresif ini. Benar-benar tak menyangka produk kami dijual di Al Jaber Gallery yang sangat eksklusif. Pokoknya keren," katanya. Dia menuturkan Rumah Keewa sudah berjalan selama 6 tahun. Dia bersama perajin lain berupaya menciptakan produk unik tradisional berkualitas yang mampu dicintai oleh orang Indonesia, termasuk di luar negeri. "Kami tentu yakin usaha kami akan semakin lebih meningkat lagi. BNI juga terus memberi bimbingan dan aktif mengajak kami untuk banyak program pembelajaran. Kami juga diberi banyak tips terkait ekspor dan sosial media," katanya. Founder Borneo Queen Kiki Aprilia pun sangat mengapresiasi upaya BNI untuk menjual produk dari Kalimantan Tengah ini tembus ke Dubai. "Seneng banget. BNI sangat setia membina kami para pelaku UMKM. Dari awal bisnis kami selalu mendapat support sehingga mampu menembus pasar ekspor seperti saat ini. Tentu kami pun bangga," sebutnya. Dia menyampaikan usahanya kini terus menambah jumlah perajin menjawab permintaan yang terus meningkat. Kiki akan terus mempertahankan usaha dengan konsep kerajinan tangan agar keunikan produk dapat terjaga. "Memang permintaan kami itu sudah meningkat hingga 5.000-7.000 per bulan. Sebelumnya sedikit sekali. Ke depannya tentu akan naik, dan kami akan terus tambah perajin. Sekarang saja sudah perajin 1 kampung kami berdayakan," imbuhnya. (mth)
Pupuk Kaltim Hadirkan Produk Berkualitas SNI
Jakarta, FNN - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) berpartisipasi dalam ajang Indonesia Quality Expo (IQE) ke-9 yang digelar Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan menampilkan beragam produk perusahaan, antara lain urea Daun Buah, NPK Pelangi, produk pupuk hayati seperti Ecofert, Biodex Biotara, Bio Salin, BioLK, dan produk-produk riset. “Implementasi SNI menjadi fokus utama Pupuk Kaltim dalam menghadirkan produk berkualitas yang secara bertahap diikuti seluruh inovasi di lingkungan perusahaan, baik bersifat pelayanan maupun pengembangan digitalisasi berbasis Industri 4.0,” kata Ketua Tim IQE PKT MHN Hidayat di Bandung, Jawa Barat, dalam keterangan tertulis, Sabtu. Selain itu Pupuk Kaltim memamerkan inovasi Remotely Operated Vehicle (ROV), aplikasi Distribution Planning and Control System (DPCS), Jasa Pelayanan Pabrik, Product Knowledge Management, serta produk inovasi lainnya. Tak hanya produk perusahaan, Pupuk Kaltim sebagai anak perusahaan holding BUMN Pupuk Indonesia juga melibatkan mitra binaan dalam IQE Ke-9 Tahun 2021, mulai dari produk batik, kerajinan tangan khas Kaltim, hingga produk herbal hasil olahan Rumah Tanaman Obat Keluarga (Toga) yang juga didorong untuk menghadirkan produk berkualitas sesuai SNI. Seluruh produk yang dihasilkan Pupuk Kaltim terus didorong untuk terstandarisasi SNI secara berkelanjutan. “Termasuk dengan produk mitra binaan, juga difasilitasi untuk mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), agar produk yang dihasilkan memiliki jaminan mutu dan kualitas kepada konsumen,” ujar Hidayat. Beberapa tahun terakhir hasil inovasi hingga produk riset didaftarkan Pupuk Kalyim untuk mendapatkan SNI yang beberapa di antaranya telah tersertifikasi. Begitu juga dorongan penggunaan SPPT SNI bagi UKM binaan, lanjutnya, merupakan kesinambungan langkah Pupuk Kaltim untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19 sekaligus upaya meningkatkan daya saing produk lokal untuk menembus pasar nasional maupun global. Sejauh ini ada 4 UKM binaan Pupuk Kaltim yang mendapatkan SPPT SNI dari BSN, yaitu Batik Beras Basah, Batik Kuntul Perak, Amplang Barokah, dan Abon Jaya Mandiri. Adapun beberapa unit usaha binaan lainnya dinyatakan sedang dalam proses verifikasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk mendapatkan sertifikasi serupa. Hidayat mengharapkan agar IQE mampu mendorong seluruh iklim usaha maupun pelayanan di berbagai bidang terstandarisasi SNI sebagai jaminan mutu dan kualitas untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. “Pupuk Kaltim berkomitmen untuk terus menerapkan SNI di setiap produk yang dihasilkan, termasuk hasil mitra binaan perusahaan maupun inovasi lainnya, sehingga ke depan, aktivitas bisnis perusahaan ditopang dengan baik oleh seluruh bidang yang terstandar SNI,” ucap dia. (mth)
Stafsus Presiden: RI Pertahankan Pertumbuhan Positif Meski Ada PPKM
Jakarta, FNN - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan Indonesia mampu mempertahankan tren pertumbuhan positif pada kuartal III 2021 (Juli-September) meskipun pada periode tersebut pemerintah harus memberlakukan PPKM Darurat yang dilanjutkan dengan PPKM berlevel. “Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di zona positif di saat puncak pandemi COVID-19 menghebat pada bulan Juli-September 2021,” kata Arif saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Sebagaimana pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat pagi ini, ekonomi Indonesia di kuartal III 2021 tumbuh 3,51 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan 1,55 persen secara kuartal (quarter to quarter/qtq). Arif mengatakan dengan pertumbuhan ekonomi 3,51 persen (yoy) di tengah penerapan PPKM, menandakan masyarakat mulai beradaptasi untuk berkegiatan di tengah pandemi COVID-19. Hal itu menjadi modal yang kuat bagi pemulihan ekonomi ke depannya, meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir. Menurut BPS, konsumsi rumah tangga tumbuh 1,03 persen (yoy) di kuartal III 2021, konsumsi pemerintah tumbuh 0,66 persen, dan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) tumbuh 3,74 persen. Kemudian, ekspor tumbuh signifikan yakni 29,16 persen, namun lebih rendah dari impor yang tumbuh 30,11 persen. Arif meyakini ekonomi akan lebih menggeliat pada kuartal IV 2021, setelah kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat mulai diperlonggar. Hal itu juga diperkuat dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terus mereda. Tingkat vaksinasi di Indonesia saat ini telah mencapai hampir 60 persen untuk suntikan dosis pertama dan 37 persen untuk suntikan dosis kedua. “Meskipun demikian, kita harus tetap waspada bahwa situasi pandemi belum sepenuhnya berakhir dan masyarakat harus terus konsisten menjaga protokol kesehatan agar capaian dan arah pemulihan yang sudah kita raih ini dapat terus berjalan lebih baik lagi dan risiko pembatasan aktivitas ekonomi akibat peningkatan kasus COVID-19 tidak lagi terjadi,” ujarnya. (mth)
Menteri Bahlil: RI Tidak Condong ke Satu Negara untuk Tarik Investasi
Jakarta, FNN - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tidak condong ke satu negara untuk menarik investasi, namun akan memberikan “karpet merah” bagi semua negara, asalkan kerja sama yang dijalin sesuai ketentuan perundang-undangan. “Indonesia atas arahan Bapak Presiden tidak boleh condong kepada satu negara, harus semua negara kita buka, selama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, karena kita menganut politik bebas aktif, begitu pun ekonomi,” kata Bahlil melalui keterangan pers daring di kanal Youtube Sekretariat Presiden terkait kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke UEA, yang dipantau di Jakarta, Kamis. Bahlil mengatakan pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan perjanjian dengan salah satu pengusaha Amerika Serikat, yang menjanjikan nilai investasi sangat fantastis. Sejauh ini, pemerintah masih melakukan negosiasi dengan pengusaha tersebut yang ingin berinvestasi di sektor hilirisasi industri "Kenapa hilirisasi? Salah satu visi besar Presiden pada poin kelima adalah tentang bagaimana transformasi ekonomi, di mana transformasi ekonomi itu adalah wujudnya adalah nilai tambah dengan realisasi ini," katanya. "Kita akan umumkan besok malam mudah-mudahan, tolong doakan bahwa tujuan dari Presiden kali ini baik, dari Eropa maupun Uni Emirat Arab akan mendapatkan hasil yang maksimal demi bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional lewat kontribusi investasi," ujar Bahlil menambahkan. Bahlil mendampingi Presiden RI Joko Widodo yang sedang melakukan kunjungan bilateral ke UEA. Lawatan ke UEA merupakan bagian rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi ke luar negeri pada 29 Oktober 2021-5 November 2021, yang antara lain menghadiri KTT Kelompok G20 dan KTT Perubahan Iklim COP26. (mth)
Kemenkeu Gelontorkan Rp2,9 Triliun untuk Intensif Wajib Pajak di Jatim
Surabaya, FNN - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Jawa Timur telah menggelontorkan dana sebesar Rp2,9 triliun, sebagai fasilitas intensif pajak kepada wajib pajak di wilayah itu sampai Oktober 2021. "Sampai Oktober 2021 fasilitas insentif pajak sebesar Rp2,9 triliun telah diberikan kepada masyarakat wajib pajak di wilayah Jawa Timur," kata Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Timur, John Hutagaol di Surabaya, Selasa. John, dalam siaran persnya usai audiensi dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemberian intensif itu merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yakni berupa insentif fiskal yang diberikan kepada pelaku usaha atau wajib pajak yang terdampak pandemi di wilayah Jawa Timur. Pada kesempatan itu, John juga menyampaikan bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bea cukai, sebagian akan kembali ke daerah untuk membiayai APBD dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai, serta juga dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). "Kami harapkan penerimaan negara yang berasal dari wilayah Jawa Timur meningkat, maka porsi alokasi yang kembali ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota juga akan meningkat," katanya. Ia juga mengharapkan dukungan penuh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran serta pemerintah kabupaten/kota, agar tugas Kemenkeu di wilayah setempat dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Beberapa program yang memberikan kontribusi bagi masayarakat Jawa Timur, seperti pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Program Business Development Services (BDS). Selain itu, program pendampingan yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah Jawa Timur, seperti memberikan sarana lelang untuk produk UMKM serta fasilitas diskon atau keringanan utang UMKM yang penanganannya sudah ditangani oleh Kantor DJKN. "Dalam kaitannya dengan Program PEN, Bea Cukai Jawa Timur juga sudah memberikan fasilitas bebas Bea Masuk atas impor vaksin dan peralatan kesehatan yang diperlukan untuk penanganan COVID-19," katanya. Selain itu, juga program untuk menghilangkan impor ilegal dan rokok ilegal yang diharapkan akan membawa iklim berusaha di Jawa Timur yang lebih sehat dan sekaligus akan mengamankan penerimaan negara. Sementara itu, Jhon menjelaskan kegiatan audiensi ini merupakan bentuk sinergi yang telah dilakukan Kemenkeu di daerah dengan pemerintah daerah, sebagai salah satu stakeholder penting, agar tugas Kemenkeu di daerah dapat berjalan dengan semakin efektif dan memberikan hasil penerimaan negara yang lebih maksimal. (sws, ant)
POPULER
