EKONOMI
Harga CPO Jambi Naik Rp 389 per Kilogram
Jambi, FNN - Harga minyak sawit mentah atau CPO (Crude Palm Oil) di Jambi pada periode 29 Oktober hingga 4 November 2021, naik sebesar Rp389 dari harga Rp13.193 menjadi Rp13.582 per kilogram bandingkan periode sebelumnya. Hasil yang ditetapkan tim perumus untuk harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit juga naik sebesar Rp107 dari Rp2.382 menjadi Rp2.489 per kilogram, sedangkan inti sawit periode kali ini melonjak sebesar Rp1.355 dari Rp7.663 jadi Rp9.018 per kilogram, kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, pada keterangan yang diterima Sabtu. Untuk harga CPO, TBS, dan inti sawit beberapa periode terakhir ini terus mengalami kenaikan dibandingkan periode lalu berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit, serta pihak terkait Berikut selengkapnya harga TBS untuk usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp2.489 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp2.648 per kilogram, usia tanam 5 tahun Rp2.770 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp2.887 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp2.960 per kilogram. Kemudian untuk usia tanam 8 tahun senilai Rp3.022 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp3,082 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp3.175 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp3.078 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.935 per kilogram. Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat dihadiri para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan peraturan menteri pertanian dan peraturan gubernur. (mth)
Kemenperin: Transformasi Digital Pacu Produktivitas Industri Mamin
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan pemanfaatan teknologi industri 4.0 di sektor makanan dan minuman (mamin) telah memacu produktivitas menjadi lebih efisien dan berkualitas, sehingga meningkatkan daya saing industri tersebut. "Industri mamin terbukti menjadi salah satu sektor unggulan karena memiliki kinerja yang gemilang. Pada kuartal II tahun 2021, industri mamin berkontribusi sebesar 38,42 persen terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas," kata Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat. Pada acara "Business Forum Expo 2020 Dubai", ia menyebutkan kontribusi industri mamin di kuartal II 2021 tersebut, lebih tinggi dibanding sumbangsihnya pada 2019 yang mencapai 36,40 persen dan pada 2020 di angka 38,29 persen. "Kami sangat mengapresiasi atas capaian dari industri mamin ini karena di tengah hantaman yang cukup berat akibat dampak pandemi," ungkapnya melalui keterangan tertulis. Oleh karena itu, Kemenperin bertekad menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri mamin agar mereka terus berproduksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. "Pemerintah juga telah memberikan sejumlah stimulus atau insentif kepada para pelaku industri agar bisa mempertahankan usahanya dan terus meningkatkan kinerja," lanjut Putu. Pada 2020, total nilai ekspor industri mamin sebesar 31,17 miliar dolar, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang mencapai 27,36 miliar dolar, dan pada semester I 2021 menembus 19,59 miliar dolar. "Ini membuktikan bahwa produk mamin Indonesia banyak diminati oleh konsumen global. Hal ini tidak terlepas juga dari penggunaan digitalisasi yang akhirnya menghasilkan produk-produk berkualitas dengan mampu memenuhi standar internasional," paparnya. Di samping itu, industri mamin mencatatkan realisasi investasi yang cukup signifikan senilai Rp50,48 triliun pada 2020 dan mencapai lebih dari Rp14 triliun pada kuartal II 2021. Investasi ini diyakini dapat memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri, yang termasuk didukung melalui transfer teknologi. "Bahkan, dari peningkatan investasi ini, juga dapat menambah jumlah penyerapan tenaga kerja. Saat ini, sektor industri mamin telah menyerap tenaga kerja sebanyak 5,2 juta orang," tutur Putu. Artinya, industri mamin telah memberikan dampak yang luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Apalagi, industri mamin merupakan sektor usaha yang mendominasi di Tanah Air, terutama skala industri kecil dan menengah (IKM). Hal ini yang menjadi tumpuan bagi berputarnya roda ekonomi nasional," ujarnya. Lebih jauh, ia optimistis sesuai target dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, industri mamin nasional bisa menjadi pemain utama di kawasan ASEAN. "Oleh karena itu, Kemenperin terus melakukan upaya-upaya strategis untuk mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas industri mamin nasional agar mampu berkompetisi di tingkat global. Salah satu langkahnya adalah dengan mendorong penerapan teknologi industri 4.0 di sektor tersebut, mulai dari tahap desain produk hingga distribusi," katanya. (mth)
Menperin: IFI Katalis IKM Tingkatkan Skala Bisnis Makanan dan Minuman
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut bahwa program Indonesia Food Innovation (IFI), yang digagas Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, dapat meningkatkan skala bisnis industri kecil menengah (IKM) sektor makanan dan minuman. "Kami berharap bahwa ajang ini mampu menjadi katalis bagi IKM untuk meningkatkan skala bisnis menuju IKM modern yang sesuai dengan kebutuhan pasar, menguntungkan, dan berkesinambungan," kata Menperin saat menghadiri IFI Award secara virtual, Kamis. Agus menyadari adanya tren yang semakin menguat sejak pandemi COVID-19, di mana produk-produk makanan lokal mulai bermunculan kreativitasnya mulai dari makanan ringan, makanan berat, termasuk juga makanan yang menyehatkan. "Kami di Kementerian Perindustrian memandang proses kreasi nilai tambah dari dari produk-produk makanan ini harus difasilitasi, diberikan wadah untuk mendapatkan pelatihan dan penghargasan. Semangat yang menjadi pondasi dari IFI," ujar Menperin, Agus meyakini, bahwa dengan bimbingan yang tepat, serta pembinaan dan pendampingan intensif di sisi teknis dan bisnis, maka IKM dapat naik kelas, Diketahui , salah satu pemenang IFI 2020 yaitu PT Rumah Mocaf Indonesia telah berhasil menembus pasar Eropa melalui fasilitasi-fasilitasi yang diberikan sebagai rangkaian program pembunaan lanjutan bagi peserya IFI seperti spesifikasi HAACP, peni gkatan teknologi, serta perluasan pasar. "Hal ini tentunya tidak dicapai dengan mudah, namun perlu semanggat juang yang tinggi serta kegigihan untuk mendapatkan hasil terbaik," tukas Menperin. Pada kesempatan tersebut, Menperin mengucapkan selamat kepada sembilan IKM pangan kategori produk akhir yang terpilih sebagai peserta program IFI Camp 2021. Utamanya, lanjut Menperin, kepada tiga besar peserta terbaik dari masing-masing kategori, di mana ia menyampaikan selamat atas pencapaiannya di IFI 2021. "Saya yakin, peserta IFI 2021 dapat menjalin kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait dan bisa tumbuh menjadi pelaku industri gang mandiri serta berdaya saing," ujar Menperin. (mth)
Harga Minyak Goreng Naik Akibat Pasok Bahan Baku Kurang
Jakarta, (FNN) - Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, kenaikan harga minyak goreng di pasaran merupakan imbas dari tingginya harga minyak sawit mentah (CPO). Selain itu juga karena kurangnya pasokan bahan baku di pasar minyak nabati dan lemak secara global. Sahat saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 27 OKtober 2021 mengatakan, harga CPO global yang menjadi acuan yaitu CiF Rotterdam sedang tinggi. Hal itu menyebabkan harga CPO lokal ikut melonjak dan berpengaruh pada biaya produksi industri minyak goreng kelapa sawit. Menurut Sahat, kondisi pasar minyak nabati dan lemak (oils & fats) global sedang mengalami kekurangan pasokan akibat pandemi dan cuaca buruk. Kategori minyak nabati hard oils ialah minyak sawit, minyak kernel, dan minyak kelapa. Kategori soft oils adalah minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak canola, minyak bunga matahari dan lainnya. Sedangkan kategori lemak terdiri dari minyak ikan dan hewan lainnya. Sahat mangatakana, produksi minyak canola di Kanada dan produksi minyak kedelai di Argentina mengalami penurunan sehingga menyebabkan melonjaknya harga komoditas minyak nabati. Produksi CPO di Malaysia juga turun akibat kekurangan tenaga kerja memanen buah sawit. "Hukum ekonomi supply vs demand berlangsung terjadi. Pasokan oils & fats dunia sangat berkurang. Inilah faktor utama terjadi short supply, maka harga minyak sawit di pasar global meningkat pesat sejak Januari 2021," ujarnya. Kondisi seperti ini pernah terjadi di tahun 2020, ketika produksi 17 jenis minyak nabati dan lemak turun 266.000 ton dibanding produksi tahun 2019 yang sebanyak 236.820 ton. Pada tahun 2021 produksi minyak nabati dan lemak juga hampir sama dengan hasil tahun 2020. Ia memprediksi kenaikan harga sawit masih akan terjadi, setidaknya hingga kuartal I 2022. Hal itu mengingat kedua faktor penghambat produksi minyak nabati yaitu pandemi COVID-19 dan cuaca buruk. "Kenaikan harga sawit itu juga didukung oleh minyak bumi (Brent Oil) yang sekarang harga global berada di level 85,53 dolar Amerika Serikat (AS) per barrel, dari harga 43,8 dolar AS per barrel tahun lalu," ujarnya. Berdasarkan data panel harga Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, harga rata-rata minyak goreng secara nasional per 27 Oktober mencapai Rp 16.230 per liter, meningkat Rp 150 atau 0,93 persen dibandingkan hari sebelumnya. Harga minyak goreng paling tinggi di Provinsi Aceh Rp 17.380 per liter dan paling rendah di Bengkulu Rp 14.890 per liter. (MD).
OJK Catat Total Penghimpunan Dana di Pasar Modal Mencapai Rp273,9 Triliun,
Jakarta, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total penghimpunan dana di pasar modal sejak Januari hingga 26 Oktober 2021 mencapai Rp273,9 triliun, jauh melampaui nilai penghimpunan dana tahun 2020 yakni Rp118,7 triliun. "Bahkan realisasi ini ada di atas target 2021," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) triwulan III-2021 secara daring di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan pasar saham memang menunjukkan tren penguatan ke level di atas prapandemi. Per 25 Oktober 2021, IHSG menguat 10,81 persen sejak awal tahun (year-to-date/ytd) ke level 6.625,7, dengan aliran dana masuk nonresiden mencapai Rp39,4 triliun. Selain itu, Wimboh menuturkan penawaran umum dari 40 emiten baru tercatat sebesar Rp36,36 triliun. "Jumlah penghimpunan dana di pasar modal dapat terus bertambah mengingat terdapat 82 emiten yang akan melakukan penawaran umum senilai Rp43,32 triliun," ungkapnya. Dengan demikian, dirinya menilai sektor jasa keuangan terpantau stabil, yang tak terlepas dari berbagai kebijakan di mana OJK sangat akomodatif untuk mendukung sektor keuangan Indonesia untuk bertahan menghadapi pandemi yang saat ini sudah mereda dan harapannya tidak akan ada lagi peningkatan kasus COVID-19. Ke depan, OJK akan tetap akomodatif, terutama dengan intermediasi perbankan dan keadaan pasar modal yang sudah cukup bagus melebihi level sebelum pandemi. (sws, ant)
Gubernur BI Buka Peluang Perpanjangan DP Nol Persen Hingga 2023
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membuka peluang untuk perpanjangan kebijakan uang muka alias down payment (DP) nol persen bagi Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) maupun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga 2023. "Kemungkinan dapat diperpanjang sampai 2023 sesuai dengan ketentuan untuk memastikan kredit dan pembiayaan dari sektor keuangan kepada dunia usaha terus dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional," ungkap Perry dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) triwulan III-2021 secara daring di Jakarta, Rabu. Saat ini, ia mengatakan pelonggaran kebijakan DP nol persen untuk KPR maupun KKB tersebut diputuskan berlaku sampai dengan akhir 2022, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Pemberian uang muka nol persen untuk KKB akan berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor baru. Sementara untuk KPR, Perry menuturkan uang muka menjadi paling sedikit nol persen kepada masyarakat bisa diberikan perbankan yang mendapatkan kebijakan pelonggaran rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) menjadi paling tinggi 100 persen. "Kebijakan ini hanya diberikan untuk bank yang memenuhi rasio kredit/pembiayaan macet atau non performing loan/non performing financing (NPL/NPF) tertentu," katanya. Di sisi lain, ia menegaskan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) juga terus diperkuat dengan pendalaman asesmen transmisi SBDK dan suku bunga kredit baru per sektor maupun subsektor ekonomi. Dengan demikian, bank sentral menyambut langkah-langkah perbankan untuk terus menurunkan suku bunga dan mengajak perbankan untuk menurunkan suku bunga, sebagai bagian upaya bersama dalam pemulihan ekonomi nasional. (mth)
Holding Asurani Diminta Bantu Modali UMKM
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi meminta Indonesia Financial Group (IFG), sebagai BUMN holding perasuransian dan penjaminan, ikut berperan dalam membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), khususnya melalui akses permodalan. Intan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mencontohkan Jamkrindo yang bergerak di penjaminan dan Askrindo diperlukan bagi UMKM dalam hal akses permodalan. "Jamkrindo sebagai lembaga penjaminan sangat diperlukan kehadirannya, sehingga para UMKM yang mengajukan kredit ke perbankan, lembaga keuangan dapat terbantu karena tidak khawatir tingginya non performing loan, potensi kredit bermasalah yang biasanya dijadikan alasan para pemberi modal bagi UMKM," katanya. Hal itu disampaikannya saat melakukan sosialisasi peran IFG dan anak perusahaan dalam menyediakan produk asuransi dan penjaminan di masyarakat, di Kota Bekasi, Selasa. Intan mengatakan permasalahan UMKM, salah satunya terkait akses permodalan, khususnya ke perbankan, sehingga kalau ada sinergi dari IFG tentu bisa mengatasi persoalan tersebut. Dia tidak mau UMKM malah terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal karena susah mendapatkan modal. “Selain adanya Program Kredit Usaha Rakyat dengan bunga rendah, juga diharapkan berbagai kredit lainnya untuk UMKM dengan suku bunga kredit dasar jauh lebih rendah," ujarnya. Selain itu, menurut dia, proses pengajuan kredit bagi UMKM untuk mendapat permodalan harus dipermudah, misalnya agunan, kemudian panduan untuk membuat neraca. Dia berharap UMKM jangan sampai tergiur proses cepat, tanpa agunan dan mudah, yang kemudian UMKM tertipu pinjol ilegal. Intan mengungkapkan UMKM biasanya kesulitan karena layak usaha, namun dianggap tidak layak perbankan atau bankable. "Secara usaha sudah layak mendapatkan permodalan atau kredit dari perbankan, namun kendalanya adalah UMKM tidak bankable karena UMKM masih ada yang kesulitan proses administrasi, misalnya belum dapat menyusun neraca keuangan," katanya. Dalam acara tersebut dihadiri para kepala cabang Sos IFG - Jamkrindo: Pimpinan Cabang Jakarta, meliputi wilayah Jabodebek, Kepala Kantor Jasa Raharja Kota Bekasi, Pimpinan Cabang Askrindo Kota Bekasi dan SBO Jasindo Kota Bekasi. (sws,ant)
BI Raih Predikat Badan Publik Informatif Tahun 2021
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) meraih penghargaan keterbukaan informasi badan publik dengan predikat badan publik informatif dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021. Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, kepada Gubernur BI Perry Warjiyo secara virtual, Selasa. "Pencapaian ini menjadi wujud nyata komitmen BI dalam keterbukaan informasi serta senantiasa melakukan inovasi dalam pengembangan layanan informasi yang berkualitas kepada publik, khususnya dalam masa pandemi COVID-19," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa. BI menjadi salah satu dari 83 badan publik yang memperoleh predikat Badan Publik Informatif dari total 337 badan publik, anugerah diperoleh untuk kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas implementasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2021, yang terdiri dari 2 aspek yakni pertama, inovasi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yang terdiri dari inovasi pelayanan informasi publik tahun 2021, inovasi pelayanan publik dalam masa pandemi COVID-19, manfaat dari inovasi bagi publik, dan strategi inovasi agar penerapannya efektif. Erwin melanjutkan, kemudian yang kedua adalah kolaborasi yang dilakukan badan publik dengan badan publik lainnya/masyarakat dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik. "Pelaksanaan penghargaan merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan keterbukaan Informasi pada badan publik sekaligus bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari badan publik dalam menjalankan kewajiban dan memberikan akses informasi publik," ungkapnya. Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Sejalan dengan era keterbukaan informasi publik yang dimulai pasca disahkannya UU Nomor 14 tahun 2008, BI turut aktif dalam gerakan keterbukaan informasi. Maka dari itu, bank sentral memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengakses informasi melalui berbagai saluran komunikasi resmi BI. (mth)
Menkeu: Stimulus Global Capai 12 Triliun Dolar AS Hadapi Pandemi
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan dunia telah mengeluarkan stimulus senilai 12 triliun dolar AS demi menghadapi dampak pandemi COVID-19 baik di bidang ekonomi, sosial, maupun kesehatan. “Dukungan dan stimulus fiskal global dan 2020 diperkirakan oleh semua negara di dunia mencapai 12 triliun dolar AS,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara The 7th IIMEFC & The 13th ICIEf secara daring di Jakarta, Selasa. Menkeu Sri Mulyani menyatakan jumlah tersebut menunjukkan pandemi COVID-19 telah menimbulkan biaya yang sangat besar bagi semua negara di dunia untuk mengembalikan kondisi dan aktivitas masyarakat sehingga ekonomi pulih. Untuk stimulus Indonesia sendiri pada tahun lalu mencapai Rp695,2 triliun yang masuk dalam Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan terserap Rp579,78 triliun atau 83,4 persen. Kemudian untuk tahun ini Anggaran PEN Indonesia meningkat jadi Rp744,77 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp433,91 triliun atau 58,3 persen per 22 Oktober 2021. Sri Mulyani menuturkan ekonomi Indonesia maupun dunia saat ini mulai mengalami pemulihan meski masih belum merata karena ternyata banyak negara yang berjuang menghadapi lonjakan COVID-19 varian Delta. Menurutnya, penanganan pandemi dalam negeri sudah baik karena pemerintah mampu mengelola tren peningkatan COVID-19 varian Delta dalam waktu yang sangat efektif dan relatif singkat. Terlebih lagi ekonomi Indonesia kuartal II-2021 mengalami pertumbuhan sangat mengesankan yakni 7,07 persen yang didorong pemulihan dari sisi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Meski telah menciptakan pertumbuhan yang jauh lebih seimbang, Sri Mulyani menegaskan pemerintah Indonesia akan tetap mengaplikasikan kebijakan yang terus mendukung pemulihan termasuk terkait vaksinasi. Ia menyebutkan Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia harus mencapai 70 persen herd immunity sebelum akhir tahun yang artinya pemerintah harus melakukan vaksinasi kepada sekitar 2,5 juta orang per hari. “Ini adalah angka yang sangat besar dan tentunya juga menantang karena situasi geografis di Indonesia,” ujar Sri Mulyani. Ia menyatakan vaksinasi adalah kunci dari pemulihan sembari pemerintah bersama masyarakat tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan ketika beraktivitas. “Inilah tantangan yang akan terus berlanjut di Indonesia dengan upaya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Menkeu Sri Mulyani. (mth)
PLN Kembangkan Gerobak Motor Listrik untuk Usaha Mikro Kecil
Jakarta, FNN - PT PLN (Persero) mengembangkan gerobak motor listrik untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil atau UMK sekaligus mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan program gerobak motor listrik ditujukan agar pelaku UMK dapat lebih hemat pada sisi operasional bahan bakar serta lebih ramah lingkungan. "UMK merupakan salah satu garda terdepan dalam pembangkit ekonomi masyarakat, apalagi setelah pandemi. Kami menyiapkan 77 unit gerobak motor listrik senilai total Rp5 miliar khusus untuk membantu para pelaku UMK agar dapat meningkatkan produktivitas," kata Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan transportasi gerobak motor listrik diharapkan mampu mendorong kendaraan listrik berbasis baterai sebagai solusi transportasi yang zero pollution, sehingga menarik minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke listrik. Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PLN menyerahkan 11 unit gerobak motor listrik senilai Rp751 juta kepada 11 pelaku UMK di Bali, Senin kemarin (25/20/2021). General Manager PLN UID Bali I Wayan Udayana menyampaikan program penyerahan gerobak motor listrik bertujuan meningkatkan omset UMK di tengah pandemi COVID-19 melalui strategi perluasan pemasaran dan efisiensi operasional dengan memanfaatkan kendaraan ramah lingkungan. “Kami berharap melalui penyaluran bantuan ini UMK dapat meningkatkan perekonomiannya sekaligus berkontribusi terhadap penggunaan moda transportasi yang green atau lebih bersih,” ungkap Udayana. Demi mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), PLN mencanangkan program yang berbasis pada Creating Shared Value (CSV) yakni dalam berbisnis juga memperhatikan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan. Made Liyadi, salah seorang pemilik UMK bernama Ma'ira di Buleleng, Bali yang mengolah berbagai makanan berupa abon ayam, abon ikan, abon papaya serta berbagai keripik mengungkapkan kegembiraan atas pemberian bantuan gerobak motor listrik tersebut. "Dulu pemasaran hanya kami lakukan di lingkungan sekitar, sekarang kami dapat memperluas pemasaran dengan tambahan bantuan ini,” jelas Made Liyadi. Selain Ma’ira, kesebelas UMK terpilih lainnya antara lain Arminta Sari Kedelai, Warung Andira, Rare Bali, Warung Bu Rena, Keripik Sari Tahu, Warung Sri Tanjung, Warung Dewi Sri, Warung Gita Jaja Bali, Kantin Bu Nur, dan Warung Kenak ini merupakan UMK yang bergerak di bidang kuliner yakni pengolahan makanan tersebar di masing-masing kabupaten di Bali. “Kami merupakan pelaku usaha yang memasarkan produk dengan berjualan keliling. Bantuan ini nantinya mampu memajukan usaha kami sehingga penjualan meningkat dan produk kami makin dikenal masyarakat,” ucap Made. (mth)
POPULER
