EKONOMI
Menkeu: Stimulus Global Capai 12 Triliun Dolar AS Hadapi Pandemi
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan dunia telah mengeluarkan stimulus senilai 12 triliun dolar AS demi menghadapi dampak pandemi COVID-19 baik di bidang ekonomi, sosial, maupun kesehatan. “Dukungan dan stimulus fiskal global dan 2020 diperkirakan oleh semua negara di dunia mencapai 12 triliun dolar AS,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara The 7th IIMEFC & The 13th ICIEf secara daring di Jakarta, Selasa. Menkeu Sri Mulyani menyatakan jumlah tersebut menunjukkan pandemi COVID-19 telah menimbulkan biaya yang sangat besar bagi semua negara di dunia untuk mengembalikan kondisi dan aktivitas masyarakat sehingga ekonomi pulih. Untuk stimulus Indonesia sendiri pada tahun lalu mencapai Rp695,2 triliun yang masuk dalam Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan terserap Rp579,78 triliun atau 83,4 persen. Kemudian untuk tahun ini Anggaran PEN Indonesia meningkat jadi Rp744,77 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp433,91 triliun atau 58,3 persen per 22 Oktober 2021. Sri Mulyani menuturkan ekonomi Indonesia maupun dunia saat ini mulai mengalami pemulihan meski masih belum merata karena ternyata banyak negara yang berjuang menghadapi lonjakan COVID-19 varian Delta. Menurutnya, penanganan pandemi dalam negeri sudah baik karena pemerintah mampu mengelola tren peningkatan COVID-19 varian Delta dalam waktu yang sangat efektif dan relatif singkat. Terlebih lagi ekonomi Indonesia kuartal II-2021 mengalami pertumbuhan sangat mengesankan yakni 7,07 persen yang didorong pemulihan dari sisi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Meski telah menciptakan pertumbuhan yang jauh lebih seimbang, Sri Mulyani menegaskan pemerintah Indonesia akan tetap mengaplikasikan kebijakan yang terus mendukung pemulihan termasuk terkait vaksinasi. Ia menyebutkan Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia harus mencapai 70 persen herd immunity sebelum akhir tahun yang artinya pemerintah harus melakukan vaksinasi kepada sekitar 2,5 juta orang per hari. “Ini adalah angka yang sangat besar dan tentunya juga menantang karena situasi geografis di Indonesia,” ujar Sri Mulyani. Ia menyatakan vaksinasi adalah kunci dari pemulihan sembari pemerintah bersama masyarakat tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan ketika beraktivitas. “Inilah tantangan yang akan terus berlanjut di Indonesia dengan upaya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Menkeu Sri Mulyani. (mth)
PLN Kembangkan Gerobak Motor Listrik untuk Usaha Mikro Kecil
Jakarta, FNN - PT PLN (Persero) mengembangkan gerobak motor listrik untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil atau UMK sekaligus mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan program gerobak motor listrik ditujukan agar pelaku UMK dapat lebih hemat pada sisi operasional bahan bakar serta lebih ramah lingkungan. "UMK merupakan salah satu garda terdepan dalam pembangkit ekonomi masyarakat, apalagi setelah pandemi. Kami menyiapkan 77 unit gerobak motor listrik senilai total Rp5 miliar khusus untuk membantu para pelaku UMK agar dapat meningkatkan produktivitas," kata Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan transportasi gerobak motor listrik diharapkan mampu mendorong kendaraan listrik berbasis baterai sebagai solusi transportasi yang zero pollution, sehingga menarik minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke listrik. Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PLN menyerahkan 11 unit gerobak motor listrik senilai Rp751 juta kepada 11 pelaku UMK di Bali, Senin kemarin (25/20/2021). General Manager PLN UID Bali I Wayan Udayana menyampaikan program penyerahan gerobak motor listrik bertujuan meningkatkan omset UMK di tengah pandemi COVID-19 melalui strategi perluasan pemasaran dan efisiensi operasional dengan memanfaatkan kendaraan ramah lingkungan. “Kami berharap melalui penyaluran bantuan ini UMK dapat meningkatkan perekonomiannya sekaligus berkontribusi terhadap penggunaan moda transportasi yang green atau lebih bersih,” ungkap Udayana. Demi mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), PLN mencanangkan program yang berbasis pada Creating Shared Value (CSV) yakni dalam berbisnis juga memperhatikan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan. Made Liyadi, salah seorang pemilik UMK bernama Ma'ira di Buleleng, Bali yang mengolah berbagai makanan berupa abon ayam, abon ikan, abon papaya serta berbagai keripik mengungkapkan kegembiraan atas pemberian bantuan gerobak motor listrik tersebut. "Dulu pemasaran hanya kami lakukan di lingkungan sekitar, sekarang kami dapat memperluas pemasaran dengan tambahan bantuan ini,” jelas Made Liyadi. Selain Ma’ira, kesebelas UMK terpilih lainnya antara lain Arminta Sari Kedelai, Warung Andira, Rare Bali, Warung Bu Rena, Keripik Sari Tahu, Warung Sri Tanjung, Warung Dewi Sri, Warung Gita Jaja Bali, Kantin Bu Nur, dan Warung Kenak ini merupakan UMK yang bergerak di bidang kuliner yakni pengolahan makanan tersebar di masing-masing kabupaten di Bali. “Kami merupakan pelaku usaha yang memasarkan produk dengan berjualan keliling. Bantuan ini nantinya mampu memajukan usaha kami sehingga penjualan meningkat dan produk kami makin dikenal masyarakat,” ucap Made. (mth)
OJK: 2.593 Kantor Cabang Bank Tutup Akibat Digitalisasi
Jakarta, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terjadinya penurunan jaringan kantor bank sebanyak 2.593 kantor cabang dalam kurun waktu 5 tahun akibat akselerasi transformasi digitalisasi. “Terkait akselerasi transformasi digitalisasi, fenomena penurunan jaringan kantor bank dari tahun 2017 hingga Agustus 2021 sejumlah 2.593 kantor yang mengalami penurunan,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat saat peluncuran Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan secara virtual, Selasa. Selain itu, lanjut Teguh, terdapat peningkatan transaksi mobile banking dan internet yang lebih dari 300 persen dari 2016 hingga Agustus 2021, termasuk transaksi internet banking yang naik hampir 50 persen. “Selain itu yang naik cukup signifikan adalah transaksi uang elektronik dari 2015 hingga 2020 ini meningkat hampir 40 persen dari Rp5,28 triliun menjadi Rp204,9 triliun,” ujarnya. Tak hanya itu peningkatan juga terjadi pada realisasi layanan perbankan elektronik dan layanan perbankan digital. Pada 2018 terdapat realisasi 85 layanan, kemudian pada 2019 terdapat 112 realisasi layanan, serta pada 2020 terdapat 124 layanan perbankan elektronik dan layanan perbankan digital. “Termasuk di sini peningkatan layanan digital on boarding dimana terdapat 18 bank yang telah melayani layanan digital on boarding tanpa tatap muka langsung,” ungkap Teguh. Lebih lanjut ia menyampaikan pada 2025 Indonesia berpotensi memiliki e-commerce dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan ASEAN dengan nilai sebesar Rp124 miliar dolar AS. Hal tersebut didukung oleh potensi pasar yang besar serta transaksi keuangan digital yang meningkat. Teguh juga mengungkapkan total kerugian rata-rata tahunan yang dialami sektor jasa keuangan secara global akibat serangan siber mencapai sekitar 100 juta dolar AS. Selain juga data dari Badan Siber dan Sandi Negara yang menyatakan terdapat 741,4 juta serangan siber atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan serangan pada 2020 yang berjumlah 459,3 juta serangan. “Oleh karena ini dengan adanya transformasi digital, mau tidak mau kita harus menyiapkan manajemen risiko terkait serangan siber tersebut,” jelasnya. Adapun untuk menangkap peluang yang kuat dari digitalisasi untuk mencapai perbankan nasional yang resilience, berdaya saing dan kompetitif, OJK menyiapkan strategi pengembangan perbankan secara lebih komprehensif yang dituangkan dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025. Roadmap tersebut menjadi pijakan dalam pengembangan ekosistem industri perbankan dan infrastruktur pengaturan, pengawasan dan peirizinan perbankan ke depannya. (mth)
Deretan Mobil Baru Diperkirakan Meluncur di GIIAS 2021
Jakarta, FNN - Ajang pameran otomotif Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 akan diselenggarakan pada 11 hingga 21 November 2021 di ICE, Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang, Banten. Sebanyak 24 jenama (merek) kendaraan dipastikan akandipamerkan dalam acara tahunan itu, termasuk mobil penumpang dan komersial. Salah satu hal yang paling dinantikan para pecinta otomotif di setiap penyelenggaraan GIIAS adalah peluncuran mobil baru, tidak terkecuali pada gelaran bulan depan. Berbagai mobil baru dirumorkan akan meluncur. Mulai dari kendaraan segmen multi purpose vehicle (MPV), sport utility vehicle (SUV), hingga kendaraan listrik. Berikut deretan mobil baru yang antara lain diperkirakan akan meluncur di ajang GIIAS 2021. Toyota Toyota diperkirakan akan meluncurkan mobil segmen MPV andalannya Avanza generasi terbaru di GIIAS 2021. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya sejumlah bocoran dari media sosial tentang kendaaran anyar tersebut. Salah satunya, informasi mengenai penggunaan roda penggerak depan. Daihatsu Saudara kembar Avanza, yakni Daihatsu Xenia generasi terbaru juga diyakini akan dirilis di salah satu pameran otomotif terbesar di Tanah Air itu. Xenia terbaru dikabarkan menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture (DNGA) dan berpenggerak roda depan. Honda Usai meluncurkan BR-V terbaru belum lama ini, Honda masih akan menghadirkan mobil terbaru di Tanah Air. Honda telah mengonfirmasi akan menggelar world premiere di GIIAS tahun ini. Akan tetapi, belum diketahui mobil apa yang akan dihadirkan. Kabar yang berkembang menyebutkan, Honda akan merilis HR-V dan Civic terbaru Mitsubishi Mitsubishi diperkirakan juga akan merilis mobil anyar di GIIAS 2021. Rumor yang beredar, pabrikan berlogo Tiga Berlian itu akan meluncurkan Xpander terbaru. Kabar tersebut diperkuat dengan beredarnya gambar yang diduga Mitsubishi Xpander terbaru di media sosial beberapa waktu lalu. Isuzu Isuzu telah mengonfirmasi akan menghadirkan dua kendaraan baru di GIIAS 2021. Pabrikan asal Jepang itu akan menggelar Indonesia premiere untuk dua mobil, yaitu All New Isuzu D-Max dan All New Isuzu MU-X. (MD}.
UKM Dibayangi Bahaya Serangan Siber
Jakarta, FNN - Riset dari Cisco menunjukkan usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia dibayangi ancaman serangan siber, setelah banyak dari mereka yang berjualan secara dalam jaringan akibat pandemi. "Selama 18 bulan terakhir, UKM telah memanfaatkan teknologi agar bisa tetap beroperasi dan melayani pelanggan mereka, bahkan saat mereka sedang menangani dampak dari pandemi," kata Direktur Cisco Indonesia, dalam keterangan pers, dikutip Jumat. Langkah para pelaku UKM ini mempercepat digitalisasi usaha kecil di Indonesia. Tapi, mereka juga menjadi sasaran empuk penjahat siber sebab UKM yang sudah mengadopsi teknologi digital menghasilkan dan menyimpan banyak data. Survei Cisco berjudul "Cybersecurity for SMBs: Asia Pacific Businesses Prepare for Digital Defense menunjukkan ada banyak cara penjahat siber mencoba menyusup ke sistem UKM di Asia Pasifik Sebanyak 80 persen UKM yang menjadi responden lebih khawatir tentang serangan siber dibandingkan 12 bulan lalu. Sementara 81 persen UKM mengaku pernah mengalami serangan siber setahun belakangan Kondisi di Indonesia, 29 persen UKM yang mengalami serangan siber menyatakan alasan mereka menjadi sasaran adalah karena tidak memiliki solusi keamanan siber yang memadai. Terdapat 21 persen UKM yang mengalami serangan siber tidak memiliki solusi keamanan pada sistem mereka. Serangan siber tidak hanya berdampak pada keamanan, namun, juga bisnis UKM. Sebanyak 43 persen UKM yang menjadi korban serangan siber merugi sekitar 500.000 dolar Amerika Serikat. Bahkan 12 persen mengeluarkan biaya lebih dari 1 juta dolar AS. Serangan siber juga menyebabkan mereka kehilangan data karyawan (63 persen), email internal (62 persen), informasi sensitif (60 persen) dan informasi keuangan (54 persen). Serangan siber ada kalanya menyebabkan situs mereka tidak bisa diakses atau downtime. Sebanyak 18 UKM di Indonesia mengaku downtime kurang dari satu jam bisa menyebabkan gangguan operasional yang parah. Kejadian yang paling buruk, 9 persen UKM mengatakan downtime selama satu hari bisa berakibat bisnis mereka tutup permanen. Kabar baiknya, semakin banyak UKM yang sadar bahaya serangan siber dan berusaha meningkatkan kekuatan mereka. Riset yang sama menunjukkan 84 persen UKM Indonesia melakukan perencanaan skenario atau simulasi mewaspadai serangan siber selama 12 bulan terakhir. Sebanyak 74 persen UKM di Indonesia meningkatkan investasi untuk keamanan siber sejak pandemi. UKM juga meningkatkan investasi di berbagai bidang seperti alat penyesuaian dan pemantauan, talenta, pelatihan dan asuransi. Hal tersebut menunjukkan pemahaman mereka semakin kuat bahwa membangun pondasi keamanan siber yang kuat memerlukan integrasi dari beberapa hal. (mth)
BPK Ingatkan Skenario Terburuk Usai Pandemi COVID-19
Jakarta, FNN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan empat skenario yang dapat terjadi dalam lima tahun ke depan (2021-2026) setelah pandemi COVID-19 berakhir, dalam buku Pendapat Strategic Foresight. "Skenario yang disajikan dalam foresight BPK bukanlah prediksi tentang masa depan, tetapi sarana untuk melihat kembali berbagai asumsi tentang masa depan, agar kita tidak terlena dengan harapan dan agar kita mampu melihat lebih jernih kesiapan menghadapi masa depan," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam peluncuran buku tersebut di Jakarta, Kamis (21/10/2021). Ia memaparkan empat skenario itu mencakup skenario berlayar menaklukkan samudera dengan respons pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif dan tingkat keparahan pandemi mereda. Skenario selanjutnya adalah mengarung di tengah badai, dengan respons pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif di tengah pandemi yang makin memburuk. Kemudian, skenario tercerai-berai terhempas lautan, yang merupakan skenario terburuk karena menggambarkan masa depan yang penuh risiko dan bahaya. Dalam skenario ini, respons pemerintah terhadap krisis kurang efektif dan tingkat keparahan pandemi makin memburuk. Skenario terakhir adalah skenario kandas telantar surutnya pantai, yang ditandai dengan meredanya pandemi, namun respons pemerintah terhadap krisis kurang efektif. Dalam seluruh skenario ini, terdapat lima tema yang menurut BPK perlu diantisipasi pemerintah seperti reformasi kesehatan, reformasi pajak dan kesinambungan fiskal, visi dan kepemimpinan pemerintah, transformasi digital dan tata kelola data, serta kualitas sumber daya manusia. "Tema-tema tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena akan turut menentukan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 maupun kemungkinan terjadi pandemi, bencana, dan krisis global di kemudian hari," kata Agung. Penyusunan foresight BPK ini dilakukan dengan menggunakan metode scenario planning dan data yang bersumber dari hasil pemeriksaan BPK, tren dalam negeri, regional, dan global. Kebijakan ini kemudian dirumuskan dalam buku, mengingat dalam melakukan tugas pemeriksaan, BPK memiliki tiga peran yaitu oversight, insight dan foresight. Peran oversight dan insight diwujudkan dalam tugas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta pemberian pendapat kepada pemerintah. Selanjutnya, peran foresight dilakukan untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan dalam memilih alternatif kebijakan masa depan. Penyusunan foresight ini membuat BPK menjadi Supreme Audit Institution ke-2 di Asia setelah Korea Selatan dan yang pertama di Asia Tenggara, yang memiliki kemampuan foresight. BPK mengharapkan buku foresight yang telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo ini dapat menginspirasi pemerintah pusat dan daerah untuk memulai menerapkan strategic foresight untuk mengantisipasi ketidakpastian di masa depan. (ant, sws)
CISDI: Kenaikan Cukai Rokok Tambah Penerimaan Negara Rp7,92 Triliun
Jakarta, FNN - Penasihat Riset Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Teguh Dartanto mengatakan bahwa kenaikan cukai rokok sampai 45 persen dapat menambah penerimaan negara hingga Rp7,92 triliun. "Kenaikan cukai rokok sampai 45 persen akan meningkatkan pendapatan negara Rp7,92 triliun, meningkatkan output sebesar Rp26,2 triliun, dan menciptakan lapangan kerja baru setara 149 ribu lapangan kerja,” kata Teguh yang juga Ketua Klaster Penelitian Ekonomi Pembangunan FEB UI dalam diseminasi hasil penelitian secara daring di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan bahwa kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sampai 46 persen tidak akan membuat penerimaan negara menurun meskipun konsumsi rokok legal berpotensi terkoreksi. "Tapi kalau CHT naik lebih tinggi dari 46 persen, penerimaan negara dapat turun karena penurunan konsumsi jauh lebih besar,” terang Teguh. Karena itu, dengan kenaikan CHT sampai maksimal 46 persen, pemerintah dapat melakukan belanja dengan lebih optimal. Selain tidak menurunkan penerimaan negara, kenaikan CHT juga tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, meskipun konsumsi rokok legal berpotensi menurun, perokok bisa mengalokasikan uangnya untuk mengonsumsi produk lain. "Efek totalnya kalau kita naikkan cukai rokok 30 persen sebenarnya tidak ada masalah luar biasa terkait output dalam perekonomian. Kalau 45 persen juga ternyata tidak memengaruhi omzet atau output perekonomian,” imbuh Teguh. "Teguh juga mengatakan bahwa kenaikan CHT tidak banyak berpengaruh terhadap omzet pelaku industri rokok sebagaimana kenaikan CHT pada 2020 lalu sebesar rata-rata 23 persen. "Kita lihat di tahun 2020 kenaikannya tidak banyak memengaruhi omzet dari industri rokok,” ucapnya. (ant, sws)
Garuda Indonesia Menuju Pailit
Jakarta, FNN - Maskapai BUMN, Garuda Indonesia kini nasibnya berada di ujung tanduk. Emiten dengan kode GIAA itu tampaknya sudah sulit untuk diselamatkan. Kementerian BUMN menyatakan bahwa tidak ada opsi yang lebih baik dibandingkan dengan membubarkan Garuda Indonesia. Bahkan, meskipun restrukturisasi utang senilai Rp70 triliun berhasil dilakukan meski dianggap sulit. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, nilai utang Garuda kelewat besar sehingga sulit diselamatkan hanya dengan penyertaan modal negara (PNM). Meski hingga kini Garuda Indonesia masih mengupayakan restrukturisasi utang dengan para kreditur dan perusahaan penyewa pesawat (lessor). Namun, ia tak memungkiri adanya kemungkinan untuk pailit. "Kalau mentok (restrukturisasi), ya kita tutup (Garuda Indonesia). Tidak mungkin kita berikan penyertaan modal negara karena nilai utangnya terlalu besar," kata dia, dikutip dari Warta Ekonomi. Sebelas kreditur dalam negeri telah mencapai kesepakatan restrukturisasi utang pada September lalu. Meski demikian, negosiasi dengan kreditur dan lessor masih alot dan membutuhkan waktu yang panjang. Salah satu alasannya, pesawat yang digunakan Garuda dimiliki puluhan lessor. ’’Peluang 50:50,’’ ungkapnya dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi. Kartika menilai opsi penutupan Garuda tetap terbuka meski berstatus sebagai maskapai flag carrier. Alasannya, saat ini sudah lazim sebuah negara tidak memiliki maskapai yang melayani penerbangan internasional. Untuk melayani penerbangan internasional, maskapai asing akan digandeng sebagai partner maskapai domestik. Kartika menyebut satu maskapai telah tertarik untuk menjadi partner maskapai internasional dengan kompensasi penerbangan umrah dan haji. Untuk mengantisipasi jika opsi penutupan Garuda dilakukan, Kementerian BUMN telah menyiapkan transformasi maskapai Pelita Air dari air charter sebagai maskapai full service domestik. ’’Pelita disiapkan menggantikan Garuda karena seluruh sahamnya dimiliki Pertamina,’’ terangnya. Jika restrukturisasi utang Garuda ternyata berhasil, Pelita Air tetap bakal dioperasikan sebagai maskapai full service domestik. Kartika mengungkapkan, masalah utama Garuda adalah biaya leasing yang melebihi kewajaran dan jenis pesawat yang digunakan terlalu banyak. (sws, JP)
BI Perpanjang DP Nol Persen KPR hingga Desember 2022
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan pelonggaran rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit pemilikan rumah (KPR) menjadi paling tinggi 100 persen, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Pelonggaran tersebut akan menyebabkan bank yang memenuhi kriteria rasio kredit/pembiayaan macet atau non performing loan/non performing financing (NPL/NPF) tertentu bisa memberikan uang muka alias down payment (DP) KPR menjadi paling sedikit nol persen kepada masyarakat. "Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis properti baik rumah tapak, rumah susun, serta ruko atau rukan," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil RDG Bulan Oktober 2021 Cakupan Triwulanan di Jakarta, Selasa. Selain itu, BI juga menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden. Perry menjelaskan seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. "Kenaikan kredit yang lebih tinggi sudah tercatat pada KPR, yaitu sebesar 8,67 persen pada September 2021," ungkapnya. Maka dari itu, BI akan terus melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong peningkatan kredit perbankan. "Kebijakan makroprudensial yang longgar ini akan terus dilakukan selama tahun 2022," tutur Perry. (mth)
Gawat, Presiden Jokowi Juga Terjebak Pinjaman Online Sampai Kiamat Tak Mampu Bayar
Jakarta, FNN - Penggerebekan kantor pinjol (pinjaman online) oleh polisi tengah dilakukan secara masif di berbagai daerah. Penggerebekan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pinjol ilegal yang meresahkan dan menyengsarakan masyarakat. Perintah Presiden lalu ditindaklanjuti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan memerintahkan jajarannya untuk bertindak. "Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemtif, preventif, maupun represif," kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui video conference di Mabes Polri seperti dalam keterangan tertulis, minggu lalu. Dari hasil opearsi di Jogjakarta polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan mengamankan 89 pegawai kantor pinjol ilegal itu untuk dimintai keterangan. Polisi juga menemukan 23 aplikasi pinjaman online ilegal dalam perusahaan yang digerebek itu. Bahaya pinjol yang lebih besar akan mengancam rakyat Indonesia, yakni pinjol yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. “Secara diam-diam akan berlangunsg di dalam proyek keret api cepat. Ini juga pinjol yang karena ketidakmampuan, kemudian di-backup negara,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official jaringan FNN, Minggu (17/10/2021). Ketidakmampuan bayar oleh perusahaan besar, kata Rocky pernah dialami oleh Inggris dan Perancis, karena skala ekonomi tidak dihitung. “Concord salah hitung,” paparnya. Dalam kasus KCB, lanjut Rocky, Indonesia tak hanya salah hitung, tetapi dipaksakan. Bahkan kemudian dipaksaan melalui APBN. Semua terbaca dengan jelas, sejak awal jaman Menteri BUMN Rini Soemarno, proyek ini sudah ditolak. Bahkan konsultan internasiona Boston Consulting waktu itu disewa oleh pemerintah sudah menyarakan agar proyek ini tidak diteruskan. Tak hanya itu, seluruh ekonom Indonesia juga sudah bersepakat bahwa proyek ini tidak layak diteruskan. Pertanyaannya, kalau ternyata diteruskan, itu hasil rekomendasi dari mana. Rocky mempertanyakan, kalau secara hitungan ekonomi tidak memungkinkan, berarti ada kalkulasi lain, yakni arogansi dan ambisis presiden Jokowi. Itu dasarnya. Atau memang Presiden Jokowi dibisiki oleh dukun-dukun supaya proyek itu tetap diteruskan, karena itu nanti akan menjadi pamer keberhasilan dia. Rocky juga menyayangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak bersuara atas proyek janggal ini. “Di sini seharusnya Menteri Keuangan memberikan komentar, karena dia kan kasir yang mengeluarkan uang negara. Dia sebetulnya tahu tidak layak secara ekonomis, tetapi kayaknya Sri Mulyani kena sihir dukun juga. Ia mengiyakan saja, hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan diambil dulu untuk membiayai proyek –proyek yang bakal mengalami Concord failed ini,” tegas Rocky. Rocky menduga, dukun-dukun itu sudah beroperasi di lima titik singgah dari Jakarta-Bandung. Ada dukun yang menunggu di Walini, Meikarta, dan lain-lain pokoknya ada 5 titik lokasi. Mereka akan bikin sodetan untuk mampir di lokasi dukun-dukun itu. Ada perdukunan properti, perdukunan resort dan lainnya. Rocky menegaskan talangan APBN untuk proyek ambisius kereta cepat Jakarta Bandung itu semacam fallacy of fallacy. “Nanti akan ada olok-olok lagi Jokowi The King of Fallacy. Saat ini kita sebetulnya sedang menyaksikan satu koordinasi buruk yang dipamerkan langsung telanjang dan dunia intetrnasional tahu bahwa ini adalah main-main,” katanya geram. Kenapa buruk, sebab sejarahnya sejak awal sudah terbaca. “Awalnya dari Jepang lalu karena ada lobi politik lalu pindah ke Cina. Lalu ada yang bilang Jepang pelit untuk transfer teknologi. Padahal itu teknologi gampang. Mungkin dalam empat tahun ke depan teknologi itu sudah usang karena invoasi selalu berkembang. Jadi, tidak ada alasan keculai dukun-dukun itu memang ingin merampok jalur transportasi itu,” tegasnya. Yang jelas, lanjut Rocky proyek ini harus dibatalkan, tidak ada alasana lain untuk dilanjutkan. “Tidak ada suatu rasionale atau pembenaran terhadap proyek itu kecuali ambisi atau sudah dikoletktif terlebih dulu oleh oligarki. Untungnya sudah diambil duluan di depan. Oleh karena itu harus ditaruh orang yang mengerti perdukunan cash back. Yang ahli dan tahu seluk beluk cash back ya Pak Luhut,” katanya. Dalam kasus Kereta Cepat, kata Rocky Pak Luhut tidak main-main. Ia serius mengurus kereta cepat. “Kita tidak tahu apakah penyelesainnya menunjuk Concord Fallacy atau bagaimana,” paparnya. Ekonomi daru Inversitas Indonesia Faisal Basri sebelumnya memasukkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek yang mubazir. Menurutnya, sampai kapanpun proyek ini tidak balik modal. "Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400 ribu sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," tegasnya dalam dialog bertajuk COVID-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha, Rabu (13/10/2021). Diketahui, pemerintah telah memutuskan penggunaan dana APBN dalam pembiayaan kereta cepat Jakarta – Bandung pasca Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Perpres yang diteken pada 6 Oktober 2021 ini menyebutkan pembiayaan dari APBN dilakukan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium dan penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium. Persoalan lain yang patut ditelisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah terkait membangkaknya dana investasi yang tadinya Rp86,67 triliun menjadi Rp114,24 triliun. (sws) Lihat videonya: https://www.youtube.com/watch?v=mOiLNBfNXxc
POPULER
