EKONOMI
BEI Ingatkan Investor Tak Sekadar Ikut-Ikutan Investasi Saham Unicorn
Jakarta, FNN - Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi mengatakan para investor perlu mencermati dan berhati-hati sebelum berinvestasi di saham-saham perusahaan unicorn maupun decacorn, dan tak hanya sekedar ikut-ikutan. Perusahaan rintisan unicorn dan decacorn berbasis teknologi digital memang berpeluang akan meramaikan pasar saham Indonesia ke depannya. "Tentunya, dengan melantainya unicorn ini, investor tidak perlu merasa fear of missing out (FOMO) dan gampang ikut-ikutan dalam mengambil keputusan investasi,” ujar Hasan dalam keterangan di Jakarta, Jumat. Hasan menyampaikan terdapat hal yang menarik dalam menilai sebuah perusahaan unicorn. Menurutnya, investor tidak hanya bisa menilai perusahaan berdasarkan bottom line-nya saja, tetapi dari growth-opportunity. "Investor sebaiknya tetap mempelajari atau melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut sebelum memutuskan untuk memiliki sahamnya," kata Hasan. Selain itu, Hasan juga membagikan beberapa tips kepada investor sebelum berinvestasi di saham-saham unicorn. Pertama, kata dia, investor harus memperhatikan profil risiko, karena setiap produk investasi yang memiliki potensi keuntungan tinggi, akan memiliki risiko yang tinggi pula, serta tidak semua orang bisa menerima risiko investasi yang tinggi tersebut. "Kemudian tujuan investasi, karena setiap orang memiliki tujuan investasinya masing-masing, misalnya untuk dana hari tua atau pensiun, dana pendidikan anak, dan lainnya," ujar Hasan. Selanjutnya, investor perlu mencermati perencanaan keuangan. Menurutnya, investor harus menyisihkan dana untuk investasi dan jangan pernah menggunakan uang panas apalagi utang atau dana pinjaman untuk melakukan investasi. "Investor juga harus mencermati produk investasi. Setiap produk investasi pasar modal memiliki risiko dan karakteristiknya masing-masing. Sehingga, investor wajib mempelajari dan analisis produknya terlebih dahulu, tentunya berdasarkan informasi dari sumber resmi," kata Hasan. Di samping itu, BEI juga tengah mempersiapkan aturan percatatan saham yang baru yang dalam waktu dekat akan segera rilis, untuk membukakan pintu-pintu masuk baru yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri, seperti tech-companies, centaur, unicorn, dan decacorn, dengan tetap memperhatikan kualitas perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mempersiapkan pengaturan mengenai Saham dengan Hak Suara Multiple (SHSM) dimana para pendiri perusahaan tech-companies tersebut dapat mempertahankan visi misi ke depan dalam pengembangan usaha. "Kami juga tetap mengedepankan aspek perlindungan bagi investor, dengan pengembangan notasi khusus untuk perusahaan yang menerapkan SHSM ini," ujar Hasan. (mth)
Berkomitmen Dalam Mengembangkan Lingkungan, Pelni Diganjar Gold Rank
Jakarta, FNN - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) meraih Gold Rank dalam ajang keempat Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021 yang diselenggarakan oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR). Pejabat sementara Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni, Opik Taufik menyampaikan terima kasih kepada NCSR selaku penyelenggara kegiatan atas apresiasi yang diberikan kepada PT Pelni. “Tahun ini merupakan tahun ketiga bagi PT Pelni meraih Gold Rank sejak tahun 2019 lalu. Kami terus berupaya mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan sesuai dengan program SDG’s yang dicanangkan oleh Pemerintah," kata Opik dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 18 November 2021 Opik mengatakan, penghargaan yang diterima oleh PT Pelni mencerminkan komitmen perusahaan dalam penerapan standar pelaporan keberlanjutan (sustainibility report) yang transparan dan akuntabel atas kinerja. Laporan keberlanjutan tersebut menunjukkan sejauh mana perusahaan melaksanakan dan mengembangkan pencapaian pembangunan keberlanjutan, baik itu secara aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. “Kami juga mengapresiasi seluruh insan Pelni atas kinerja terbaiknya sehingga mampu mempertahankan penghargaan ini. Kami memiliki komitmen terus berkontribusi kepada masyarakat atas aspek keberlanjutan yaitu aspek ekonomi, lingkungan dan sosial disamping mengembangkan bisnis perusahaan,” ujar Opik. Sesuai dengan komitmennya, PT Pelni terus memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan pada setiap lini bisnisnya, salah satunya aspek lingkungan. “Tahun 2021 ini, kami memiliki program unggulan Rumah Kelola Sampah (RKS) di Baubau yang telah diresmikan pada bulan Juni 2021. Program tersebut bertujuan mengurangi limbah sampah yang dihasilkan dari kapal-kapal, sehingga dapat dimanfaatkan menjadi barang bernilai jual oleh masyarakat setempat,” tuturnya. The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021 yang diprakarsai oleh NCSR merupakan ajang apresiasi tahunan yang diberikan kepada perusahaan yang berkomitmen dalam melaksanakan dan mengembangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi melalui laporan berkelanjutan. Penghargaan diberikan oleh Ketua Institute of Certified Sustainability Practitioners Prof. Eko Ganis Sukoharsono dan Ketua Dewan Penasehat National Center for Sustainability Reporting (NCSR) Dr. Chaerul D.Djakman kepada Opik Taufik, di Jakarta, Rabu, 17 November 2021. (MD).
PLTU Sumatera Selatan 8 Terbitkan Tekhnologi Andal Yang Bisa Mengurangi Emisi
Jakarta, FNN - PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) yang merupakan konsorsium pelaksana proyek PLTU Sumsel 8 menerapkan teknologi flue gas desulphurization atau FGD untuk mengurangi emisi pembangkit saat memproduksi listrik. Teknologi ini digunakan untuk meminimalkan sulfur dioksida dari emisi gas buang pembangkit listrik berbahan bakar fosil batu bara tersebut. "FGD merupakan proses pencampuran emisi gas hasil pembakaran batubara dengan zat pengikat berupa kapur basah agar kandungan sulfur dioksida yang dilepaskan ke atmosfer menjadi rendah," kata Deputi General Manager HBAP Gusti Anggara dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu, 17 November 2021. PLTU mulut tambang terbesar di Asia Tenggara tersebut berkapasitas 2 x 660 megawatt dan pembangunannya telah mencapai 92,84 persen. PLTU ini merupakan bagian dari proyek pemerintah Indonesia untuk menghasilkan 35.000 megawatt. Pembangkit ini dibangun oleh PT Bukit Asam (Persero) melalui PT HBAP sebagai pengembang listrik atau independent power producer (IPP). PT HBAP merupakan konsorsium antara Bukit Asam dengan China Huadian Hongkong Company Ltd. "Proyek PLTU ini nantinya membutuhkan sekitar 5 juta ton batu bara per tahunnya yang disuplai dari IUP Bangko di wilayah tambang Bukit Asam di Tanjung Enim," jelas Gusti, sebagaimana dikutip dari Antara. Dalam mendukung pencapaian netralitas karbon, pembangkit tersebut memakai teknologi ramah lingkungan bernama super critical. "Kami baru saja menerima laporan progresnya sudah lebih dari 92 persen. Semoga lancar sesuai target dan dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat sekitar, menguatkan sistem kelistrikan Sistem Sumatera," pungkas Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi. (MD).
Harga Cabai di Pasar Tradisional Makassar Merangkak Naik
Makassar, FNN - Harga cabai pada sejumlah pasar tradisional terus merangkak naik seiring dengan masuknya musim penghujan yang berdampak hasil panen petani terbatas hingga stok pun ikut berkurang. "Harga cabai rawit kecil sudah naik dari semula Rp 15 ribu per kilogram, menjadi Rp 20 ribu per kilogram," kata Hj Farida, pedagang di pasar Pabaeng-baeng, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 16 November 2021. Selain harga cabai kecil, kata dia, harga cabai merah keriting juga mengalami kenaikan. Dari biasanta Rp 18 ribu per kilogram, naik menjadi Rp 22 ribu per kilogram. "Kenaikan ini berpengaruh. Pembeli mulai berkurang, ada juga kaget kenapa harganya naik sekali, saya bilang stoknya kurang, jadi harga naik," paparnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Begitupula harga jeruk nipis, dari harga sebelumnya, Rp 5000, naik menjadi Rp 18 ribu per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng curah, juga ikut naik dari Rp 13.500 naik Rp 15 ribu per liter. "Kalau sekarang semua apa-apa naik, minyak goreng curah juga stoknya menipis. Banyak pembeli memilih minyak kemasan, karena harganya hanya beda sedikit," ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Unit Pasar Pabaeng-baeng, Imran mengemukakan kenaikan harga cabai itu merupakan hal yang normal, mengingat kondisi cuaca memasuki musim penghujan. Kendati demikian, untuk stok cabai tetap terjaga. "Kenaikan itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya, sebab ini kan sudah masuk musim penghujan. Untuk stok masih aman. Kalau minyak curah, memang kenaikan cukup tinggi, tapi tidak terlalu berpengaruh," ujarnya. Berdasarkan data PD Pasar Raya per 16 November 2011, harga cabai berfluktuasi. Di Pasar Terong, untuk cabai rawit Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu per kilogram. Disusul cabai besar merah Rp 15 ribu, cabai merah keriting Rp 17 ribu per kilogram dan minyak goreng curah Rp 17 ribu per kilogram. Di Pasar Panakukang, harga cabai rawit dan cabai besar merah Rp 20 ribu-Rp 25 ribu per kilo gram, disusul cabai merah keriting Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu per kilogram. Minyak goreng curah asih stabil Rp17 ribu per liter. Sedangkan di Pasar Sambung Jawa, harga cabai rawit Rp 20 ribu per kilogram, cabai besar merah dan cabai merah keriting masing-masing Rp 18 ribu per kilogram. Minyak goreng curah Rp 18 ribu per liter. Sementara di Pasar Niaga Daya, harga cabai rawit pada kisara Rp 14 ribu per kilogram, disusul cabai besar merah Rp 15 ribu per kilogram, dan cabai merah keriting Rp 18 ribu per kilogram. Minyak goreng curah Rp 15 ribu per liter. (MD).
OJK Faktor Terbesar Keamanan Siber Berada Pada Konsumen
Jakarta, FNN - Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono Gani mengatakan konsumen memegang faktor terbesar terhadap keamanan siber pada finansial digital. “Berdasarkan literatur yang ada, faktor keamanan itu ada di tangan konsumen. Angkanya sekitar 60 persen lebih,” ujar Triyono dalam diskusi Infobanktv secara daring, Selasa, 16 November 2021. Triyono menyampaikan perilaku konsumen menjadi kunci dalam keamanan siber finansial digital, seperti menjaga kerahasiaan password dan tidak membuat password yang mudah ditebak. Selain juga menjaga kerahasiaan OTP (One Time Password). Karena itulah, OJK senantiasa meningkatkan literasi dan kesadaran konsumen. “Ini salah satu aspek, tidak hanya sekedar dari infrastruktur tapi justru dari perilaku dan ini yang perlu kita perkuat,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. OJK mempunyai program digital finance curriculum bekerja sama dengan Kemendikbud dan universitas untuk mengembangkan kurikulum fintech serta membuat fintech center di beberapa universitas. Kemudian program OJK Infinity berupa capacity building dan konsultasi harian terkait inovasi keuangan digital, serta inisiatif lainnya adalah Program Digital Financial Literacy Moduls. “Salah satu modelnya adalah bagaimana mem-protect diri sendiri, materinya tidak hanya dalam bentuk e-book, video, dan juga gim interaktif. Mudah-mudahan dengan interaksi ini pemahaman tentang cyber security dan perlindungan data pribadi lebih cepat terserap,” jelas dia. Lebih lanjut Triyono menyampaikan OJK juga terus berupaya memperkuat standar keamanan untuk Lembaga Jasa Keuangan, antara lain dengan menerapkan security access manager yang merupakan solusi otoriasi lengkap untuk mengelola akses ke sumber daya berbasis jaringan internal pribadi dan memanfaatkan konektivitas internet publik dengan aman dan tetap mengedepankan kemudahan pengguna. Kemudian OJK juga meminta lembaga keuangan untuk menerapkan zero trust model yakni konsep keamanan yang tidak mempercayai siapapun, sehingga mengharuskan pengguna untuk diautentifikasi, diautorisasi dan memvalidasi konfigurasi dan postur keamanan. Selain itu OJK melalui Peraturan OJK juga telah mempunyai tiga peraturan terkait kewajiban lembaga jasa keuangan dalam menerapkan sistem keamanan berbasis security access manager. Peraturan tersebut adalah POJK Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital, POJK Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi serta POJK Nomor 4/POJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Kendati demikian Triyono berharap ada Undang-Undang terkait keamanan siber yang cakupannya lebih luas dan bisa mengatur lembaga nonkeuangan. “Yang kita harapkan UU level, sehingga kita bisa meng-capture potensi risiko yang ada di nonlembaga keuangan dan nonsektor yang tidak ada otorisasinya,” kata dia. (MD).
Indonesia Pasok Hampir 70 Persen Kebutuhan Sarang Walet China
Beijing, FNN - Indonesia masih menjadi negara eksportir sarang burung walet terbesar karena berhasil mencukupi 69,9 persen kebutuhan China selama periode Januari-Juli 2021. Selama periode tersebut, China mengimpor sarang burung walet dengan nilai total sebesar 224,7 juta dolar AS (Rp 3,2 triliun). "Sekitar 69,9 persennya berasal dari Indonesia atau naik 31,8 persen dibandingkan impor China pada periode Januari-Juli 2020," kata Atase Perdagangan pada Kedutaan Besar RI di Beijing Marina Novira Anggraini, Senin, 15 November 2021. Dengan demikian, Indonesia masih menjadi andalan utama pemasok sarang burung walet China. "Indonesia sampai saat ini menjadi negara produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Sekitar 80 persen sarang burung walet di dunia berasal dari Indonesia," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menyebutkan awalnya hanya enam perusahaan asal Indonesia yang terdaftar sebagai pemasok sarang burung walet ke China pada 2015. "Sejak 2019, pemerintah Indonesia terus berupaya menambah jumlah perusahaan sarang burung walet yang terdaftar di China," kata Marina. Saat ini sudah ada 23 perusahaan Indonesia yang secara resmi terdaftar di Badan Kepabeanan China (GACC) yang telah berhasil memasok produknya ke negara berpenduduk terbanyak di dunia itu. "Indonesia dikenal sebagai negara penghasil sarang burung walet berkualitas terbaik yang bisa digunakan sebagai makanan suplemen, obat-obatan, dan kosmetik karena tingginya kandungan nutrisi," kata Marina. (MD).
Menggugat Kebohongan dan Kejahatan Seputar TKA China pada Industri Nikel
Oleh Marwan Batubara DIRJEN Minerba Ridwan Djamaluddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR RI pada 11 November 2021 mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor mineral dan batubara (minerba) mencapai 23.587 orang. Menurut Ridwan, dari jumlah tersebut terdapat 3.121 orang tenaga kerja asing (TKA). Khusus pada industri nikel, terserap 21.681 orang tenaga kerja Indonesia, dan 3.054 orang TKA asing. Ridwan juga mengatakan pengaturan penggunaan TKA setidaknya ada dalam tiga regulasi, yaitu UU No.3/2020 tentang Minerba, PP No.96/2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan dan Permen ESDM No.25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba. Disebutkan, penyerapan TKA hanya dapat dilakukan jika tidak terdapat tenaga kerja lokal atau nasional yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Badan usaha dapat menggunakan TKA dalam rangka alih teknologi dan/atau alih keahlian, syarat pendidikan minimal strata 1, sertifikat keahlian, pengalaman kerja 10–15 tahun, masa kerja maksimal 5 tahun, dan usia maksimal 55 tahun. Penjelasan Ridwan pada RDPU di atas tidak benar. Ridwan telah membohongi wakil rakyat/DPR. Fakta di lapangan menunjukkan jumlah TKA China pada industri nikel nasional jauh lebih tinggi dari sekedar 3.054 orang. Berdasarkan penjelasan sumber terpercaya dan berita di banyak media, IRESS mendapatkan bahwa jumlah TKA China yang bekerja pada industri nikel lebih dari 80.000 orang. Puluhan ribu TKA China ini bekerja pada puluhan tambang dan smelter nikel yang tersebar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Ridwan juga berbohong tentang kualifikasi TKA. Faktanya, banyak investor smelter yang mayoritas pekerjanya adalah TKA China berkualifikasi rendah, lulusan setingkat SD/SMP. Padahal, jangankan lulusan setingkat SMP, tenaga kerja setingkat SMA dan D3/S1 pun tersedia melimpah di wilayah-wilayah sekitar smelter maupun secara nasional. Ridwan harus menjelaskan alih teknologi atau alih keahlian jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan, sampai-sampai “pekerja primitif” Indonesia harus belajar dari puluhan ribuan TKA China lulusan SD/SMP! Pada Mei 2021 IRESS terlibat pelaporan kasus TKA China smelter Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan Obsidian Stainless Steel (OSS) ke DPR RI. VDNI mempekerjakan sekitar 2000 TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Lulusan D3/S1 hanya 2% dan berlisensi khusus 7%. Kondisi lebih parah terjadi pada smelter OSS yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23%, SMP 31% dan SMA 25%. Lulusan D3/S1 17% dan TKA berlisensi khusus 4%. Ditemukan, hanya 1 dari 608 orang (0,1%) TKA di VDNI dan 23 dari 1167 orang TKA di OSS yang memiliki pengalaman diatas 5 tahun sesuai persyaratan yang disebut Ridwan! Ternyata, meskipun hanya lulusan SD/SMP, gaji TKA China jauh lebih besar dibanding gaji pekerja pribumi. Pada smelter VDNI, persebaran gaji bulanan sekitar 27% TKA menerima Rp 15 juta - Rp 20 juta; 47% menerima Rp 21 juta - Rp 25 juta; 16% menerima Rp 26 juta - Rp 30 juta; 5% menerima Rp 31 juta - Rp 35 juta, dan 4% menerima 36 juta – Rp 40 juta. Hal hampir sama terjadi pada smelter OSS. Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA. Namun memperoleh gaji BESAR dengan sebaran antara Rp 15 juta hingga Rp 35 juta. Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji perkerja pribumi lulusan SD-SMA hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta! Nasib pekerja pribumi pada smelter-smelter milik China dan konglomerat oligarkis memang tragis. Sudahlah kesempatan kerjanya dibatasi atau dirampok TKA China, gajinya pun umumnya super rendah dibanding gaji TKA China! Hal ini jelas mengusik rasa keadilan, sekaligus menghina rakyat Indonesia. Kita terjajah di negeri sendiri, disebabkan kebijakan oknum pejabat yang jadi jongos asing sambil menghisap rakyat sendiri! Ternyata sebagian besar TKA China menggunakan visa 212, yaitu visa kunjungan. Padahal, agar boleh bekerja, TKA harus mendapat visa 312. Namun hal ini sengaja dihindari karena harus memenuhi syarat skill, waktu, biaya dan pajak. Para pemberi kerja, lembaga & pejabat pemerintah terkakit, dan para TKA sengaja menghindari penggunaan visa 312. Visa kunjungan telah disalah-gunakan untuk berkeja bertahun-tahun! Karena ada puluhan smelter China, maka ada puluhan atau ratusan ribu TKA China bekerja secara ilegal di Indonesia. Rekayasa dan konspirasi terkait TKA China ilegal ini jelas pelanggaran hukum serius. Karena menyangkut investasi miliaran US$, maka tidak mungkin para investor China dan para taipan tidak paham persyaratan yang harus dipenuhi. Berarti, mereka telah dengan sengaja merekayasa, memanipulasi, dan bekerjasama dengan oknum-oknum pejabat negara yang memiliki “power besar” guna melancarkan kejahatan sistemik ini. Para investor, taipan dan pejabat pemerintah terkait harus digugat atas pelanggaran hukum tersebut! IRESS juga menemukan pembayaran gaji para TKA China oleh investor dilakukan di negara China. Dana dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia. Uang yang masuk Indonesia sangat minim. Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang berharap perputaran ekonomi, peningkatan PDRB dan nilai tambah. Dengan modus ini, maka negara kehilangan penerimaan pajak, visa kerja, dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) dari puluhan ribu TKA China (asumsi 30 smelter @2000 orang) minimal Rp 2,5 triliun per tahun. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengatakan TKA China perlu didatangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat. Kata LBP: "Kita lihat banyak daerah-daerah (penghasil) mineral kita pendidikannya tidak ada yang bagus. Jadi kalau banyak yang berteriak tidak pakai (tenaga kerja) kita, lah penduduk lokalnya saja pendidikannya enggak ada yang bagus. Misalnya saja matematika rendah" (15/9/2020). Profil TKA China yang diuraikan di atas menunjukkan pernyataan LBP ini omong kosong besar! Tampaknya ungkapan Menko LBP ini menjadi dasar mengapa Ridwan berbohong pada DPR dan rakyat. Menilik fakta-fakta di atas, jelas Dirtjen Minerba Ridwan Djamaluddin sengaja menyembunyikan jumlah TKA China yang sebenarnya bekerja pada industri nikel nasional. Namun karena bersifat konspiratif dan sistemik, bukan cuma Ridwan saja yang terlibat. Rakyat harus segera menggugat Ridwan dan pejabat negara terkait, termasuk yang bekerjasama dengan investor China dan para konglomerat, yang telah melakukan kebohongan, manipulasi dan terlibat mempekerjakan TKA China secara ilegal dan melanggar banyak aturan di Indonesia. Konspirasi sistemik ini telah merendahkan martabat bangsa, merampas hak pekerja pribumi bekerja di negeri sendiri, sekaligus merugikan penerimaan negara. *) Direktur Eksekutif IRESS
Kemnaker Bahas Proses Pendapatan Upah Minimum 2022
Jakarta, FNN - Kementerian Ketenagakerjaan membahas proses penetapan Upah Minimum Tahun 2022, kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri. Ia menyatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu program strategis nasional. "Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan upah minimum. Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha," ucap Dirjen Putri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad, 14 November 2021. Menurut dia, upah minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah. Selain itu, kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. "Upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/Kota (UMK). PP 35/2021 tidak mengamanatkan upah minimum berdasarkan sektor. Namun, bagi upah minimum sektor yang ditetapkan sebelum tanggal 20 November 2020 dan masih berlaku, dapat dilanjutkan upah minimum sektoral tersebut selama UMS tersebut nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari UMP atau UMK di wilayah tersebut, dengan demikian seluruh pihak harus tetap patuh dengan pelaksanaan UMK selama masih berlaku." ucapnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia berharap, melalui pembahasan tersebut, setiap pihak mendukung penetapan Upah Minimum Tahun 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud keadilan antarwilayah. Keadilan antarwilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah. Selain itu, katanya, penetapan upah minimum tersebut juga ditujukan untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi nasional. Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang independen dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. "BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk penghitungan upah minimum," ucapnya. Data-data yang disediakan oleh BPS yang dipergunakan dalam perhitungan upah minimum sudah lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkan PP No. 36 Tahun 2021. Data-data untuk penghitungan penetapan upah minimum bisa diakses pada wagepedia.kemnaker.go.id. "Data tersebut juga digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun internasional dalam merencanakan atau mengambil keputusan yang akan dilakukan, sehingga banyak pihak yang mengawasi data BPS," ucapnya. Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar pengupahan, Joko Santosa menyatakan, penetapan upah minimum penting untuk menaikkan Indeks daya saing Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan Indonesia terkait kepastian hukum dan indikator perekonomian dan ketenagakerjaan. Selain itu, sambung Joko, dampak lain yang mungkin perlu diantisipasi terhadap penetapan UM pada Covid-19 saat ini yaitu potensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi), memicu PHK, mendorong relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah, dan mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19 saat ini. "Potensi lainnya yaitu untuk meningkatkan ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah di atas upah minimum" ucapnya. Joko juga mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus dalam penyesuaian upah di atas upah minimum yang jumlah pekerjanya adalah mayoritas. Terlebih lagi dengan kondisi upah minimum yang sudah di atas median atau rata-rata upah, sebaiknya semua pihak fokus kepada upah berbasis kinerja individu dan produktivitas, sehingga kenaikan upah masing-masing pekerja akan bergantung dengan produktivitas yang dihasilkannya. Bila hal ini dilakukan, maka dapat mendorong kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. "Penerapan struktur skala upah dengan penyesuaian berbasis kinerja individu akan mendorong distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan/pekerja yang harus menjadi tujuan perjuangan pekerja dan SP/SB," kata Joko. Seminar tersebut diikuti oleh lebih dari 1.000 partisipan mulai dari bupati/wali kota seluruh Indonesia, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia, Dewan Pengupahan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia,LKS Tripartit seluruh Indonesia, Apindo, SP/SB, dan stakeholder hubungan industrial. (MD).
Harga Minyak Sawit Mentah Tembus Rp 14.033 Per Kilogram
Jambi, FNN - Harga minyak sawit mentah atau CPO/Crude Palm Oil di Jambi pada periode 12-18 November 2021, naik sebesar Rp 93 per kilogram dari harga Rp 13.940 per kilogram menjadi Rp 14.033 per kilogram bandingkan peridoe sebelumnya. Hasil yang ditetapkan tim perumus untuk harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit juga naik sebesar Rp 69 per kilogram dari Rp 2.570 menjadi Rp 2.639 per kilogram. "Sedangkan inti sawit naik cukup signifikan sebesar Rp 868 per kilogram atau dari Rp 9.743 per kilogram jadi Rp10.611 per kilogram," kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, yang diterima Sabtu, 13 November 2021. Untuk harga CPO, TBS sawit dan inti sawit beberapa periode terakhir terus mengalami kenaikan dibandingkan periode lalu. Hal itu berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit serta pihak terkait Harga lengkap sebagai berikut : Harga TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan Rp 2.639 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp 2.816 per kilogram. Kemudian, usia tanam 5 tahun Rp 2.946 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp 3.069 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp 3.147 per kilogram. Selanjutnya, usia tanam 8 tahun senilai Rp 3.213 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp3.277 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp3.378 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp3.276 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.126 per kilogram. Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat dihadiri para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan peraturan gubernur. (MD).
Ketua DPD RI Dorong Indonesia Jadi Kiblat Busana Muslim Dunia
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong Indonesia agar menjadi kiblat busana muslim dunia, sebab memiliki potensi yang besar dikembangkan sebagai poros busana muslim global. "Potensi Indonesia cukup besar untuk menjadi kiblat busana muslim global. Kita memiliki banyak desainer yang mumpuni untuk itu," kata Ketua DPD RI LaNyalla di sela-sela kunjungan Dapil ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 12 November 2021. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan para desainer Tanah Air memiliki kreativitas yang mampu menembus keinginan masyarakat internasional. Selain itu Indonesia memiliki bahan baku yang cukup melimpah. "Ini menjadi kekuatan atau modal utama bagi Indonesia untuk menjadi poros busana muslim global," kata Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, LaNyalla menilai hal tersebut realistis untuk diwujudkan. "Mari didorong Indonesia menuju pencapaian pertumbuhan produksi busana muslim yang dapat mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat atau kiblat busana muslim dunia dan menjadi salah satu pemain besar di industri busana Muslim global," kata LaNyalla. Dikatakannya, kekuatan ini harus mampu menguatkan para pelaku usaha yang masih berada di level bawah, dengan didukung regulasi yang menumbuhkembangkan industri, akademisi, asosiasi, hingga desainer, agar dapat berkolaborasi untuk mengukuhkan kekuatan pasar busana muslim Indonesia. "Industri ini masih didominasi pelaku UKM. Pemerintah perlu mendorong dan memberikan dukungan agar Indonesia mampu mendapatkan daya tawar yang lebih baik di pasar global. Karena UKM sulit bersaing di pasar internasional jika berjalan sendiri-sendiri," ujarnya. Dikatakannya, langkah-langkah ini perlu disosialisasikan oleh pemerintah agar menjadi angin segar yang dapat menjadi gairah para pelaku UKM untuk dapat lebih produktif mengembangkan industrinya. Sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan, ajang Embracing Jakarta Muslim Fashion Week semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat busana muslim dunia. Industri busana Muslim Indonesia terus tumbuh pesat dan menjadi salah satu pemain besar di industri busana muslim global. (MD).
POPULER
