EKONOMI
Janji Menko Perekonomian untuk Penambahan Kuota KUR di Sumsel
Jakarta, FNN. Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto menjanjikan penambahan kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan setelah terserap senilai Rp 8 triliun pada 2021.“Pokoknya ‘unlimited’ (tak terbatas), dananya tersedia,” kata Airlangga saat penyerahan secara simbolis KUR bagi pelaku UMKM Sumsel di Palembang, Jumat.Airlangga menilai penyaluran KUR di Sumsel tergolong baik, karena tumbuh signifikan dalam dua tahun terakhir. Jika ingin melakukan penambahan dari kuota yang diberikan, maka perbankan penyalur KUR dapat mengajukan ke pemerintah.Pada 2021, Sumsel mampu merealisasikan Rp4,4 triliun sementara pada 2022 mencapai Rp8 triliun yang disalurkan oleh bank milik pemerintah (BRI, Bank Mandiri, BNI) dan Bank Sumsel Babel.Pada tahun 2022 ini, pemerintah mengharapkan penyerapan KUR menjadi lebih baik karena subsidi bunga ditambah 3,0 persen dari sebelumnya hanya 6,0 persen.Apalagi, ia melanjutkan pemerintah sudah menambah kuota KUR dari Rp280 triliun pada 2021 menjadi Rp373 triliun pada tahun 2022.Kemudian, yang tak kalah penting yakni pinjaman KUR, mulai dari Rp3 juta hingga Rp100 juta bisa diakses calon debitur tanpa harus memiliki jaminan.“Untuk tambahan subsidi 3,0 persen itu sudah diperpanjang dari Juni hingga akhir tahun ini, sudah keluar PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya,” kata dia.KUR diharapkan tak hanya menyasar sektor pertanian, perdagangan dan jasa di Sumsel tapi juga sektor peremajaan lahan sawit.Kali ini pemerintah sudah membuat skema untuk petani sawit dengan masa pengembalian selama lima tahun. Terkait ini, pemerintah sudah bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit untuk membantu petani sawit senilai Rp30 juta per hektare dalam bentuk hibah.Dengan kombinasi dana KUR dan hibah dari BPDKS ini diharapkan dapat membantu pekebun sawit yang tanamannya sudah berusia tua (di atas 25 tahun) untuk segera diremajakan.Harapannya, model ini dapat juga dicontoh oleh sektor perkebunan karet, kata dia.Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penyaluran KUR di Sumsel terbilang sukses karena banyak diakses oleh sektor pertanian dengan membentuk kluster pertanian.Sumsel yang memiliki beragam program di sektor pertanian sangat mengharapkan alokasi KUR ini dapat terus bertambah, apalagi rasio ketidaklancaran pembayaran kredit (NPL) nyaris nol persen.“NPL sangat rendah sekali dan tingkat literasi keuangan masyarakat Sumsel sudah di atas rata-rata nasional, tentunya kami mengharapkan ini dapat dijadikan parameter dan indikator penentuan kuota KUR,” katanya.Sementara itu, Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel (BSB) Antonius Prabowo Argo mengatakan perusahaannya dipercaya pemerintah untuk menyalurkan KUR Rp1,575 triliun pada 2022. Alokasi ini bertambah dari tahun 2021 yang hanya berkisar Rp1 triliun.“Kami optimistis ini dapat terserap maksimal karena yang menjadi bidikan utama sektor pertanian. Seperti diketahui sektor ini relatif tidak terpengaruh oleh pandemi,” kata dia. (Sumber: ANTARA)
Kemenhub-Pemda Bogor Sepakati Tujuh Langkah Penataan Simpang Ciawi
Jakarta, FNN. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI bersama pemerintah daerah (Pemda) Kota dan Kabupaten Bogor menyepakati tujuh langkah untuk melakukan penataan Simpang Ciawi, Bogor, Jawa Barat.\"Penataan Simpang Ciawi ini adalah kebutuhan, sehingga kami perlu bantuan dan campur tangan (pemerintah) pusat untuk menangani masalah Ciawi ini, sebab sekitar Ciawi itu jalannya adalah jalan nasional, sehingga kami butuh integrasi untuk penataan Ciawi ini,” ujar Bupati Bogor, Ade Yasin usai rapat koordinasi bersama Kemenhub di Jakarta, Jumat.Menurutnya, penataan perlu dilakukan untuk mengatasi kesemrawutan kendaraan di Simpang Ciawi, terlebih lokasinya dekat dengan Kawasan Puncak yang kerap menjadi primadona destinasi wisata.Tujuh langkah tersebut yaitu, pertama membangun jalan layang atau fly over dengan meninjau kembali detail engineering design (DED) tahun 2016 oleh Kementerian PUPR, serta pembebasan lahannya dilakukan oleh pemerintah pusat.Kedua, proses mempercantik Simpang Ciawi dilakukan oleh PT Jasa Marga, sejalan dengan penyediaan fasilitas titik pemberhentian atau pickpoint angkutan bus Transjabodetabek yang dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).Ketiga, membangun terminal tipe A. Keempat, melakukan kajian rencana pembangunan fasilitas dan pemadu intermoda sekitar Simpang Ciawi yang dilakukan oleh BPTJ. Kelima, melakukan optimalisasi skema anggaran pembangunan melalui APBN, pihak swasta, atau menggunakan metode Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).Keenam, memfungsikan kembali lalu lalu lintas atau traffic light di Simpang Ciawi. Ketujuh, menjadikan Kawasan Bopunjur (Bogor, Puncak, Cianjur) sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 sebagai Kawasan Prioritas Nasional.Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi di tempat yang sama, menyebutkan bahwa penataan sudah mulai dilakukan oleh PT Jasa Marga. Ia meminta kepada seluruh pihak yang terlibat penataan Simpang Ciawi agar berkolaborasi dengan baik.“Ini akan kami kawal, saya juga akan lapor kepada Pak Menteri, berdasarkan hasil notulen ada beberapa catatan yang harus segera kita tindak lanjuti dan untuk rencana jangka pendek akan segera kita lakukan,\" ujarnya. (Sumber: ANTARA)
Mentan minta petani tak bergantung pada pupuk subsidi
Jakarta, FNN. Kementerian Pertanian (Kementan) RI meminta petani agar tidak bergantung pada ketersediaan pupuk subsidi dari pemerintah dalam menjalankan usaha produk pertanian.Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat, mengatakan ketersediaan pupuk subsidi secara nasional tidak banyak, maka penggunaannya juga diprioritaskan bagi petani dengan ekonomi kelas bawah.“Sekarang, kita berharap semua tidak perlu bergantung, yang kebetulan aja yang miskin-miskin bangetlah itu yang harus dibantu dengan subsidi, yang lain skala ekonomi seperti yang kita mau lakukan di sini,” kata Syahrul saat menghadiri Gerakan Panen Padi di Aceh Besar.Mentan Syahrul menjelaskan kebutuhan pupuk subsidi bagi petani secara nasional mencapai 24 juta ton per tahun, namun kemampuan pemerintah menyediakan pupuk subsidi hanya sekitar 9 juta ton.“Jadi bukan langka (pupuk subsidi), tapi kurang. Karena kemampuan negara seperti itu,” kata Syahrul.Oleh karenanya, dia menginginkan agar petani di Indonesia mandiri dalam menyediakan kebutuhan saat menjalankan usaha pertanian.Menurutnya, pertanian adalah skala ekonomi, maka para petani bisa mandiri mengeluarkan modal dan kemudian juga akan mendapatkan untung, sehingga tidak bergantung pada subsidi pemerintah.“Beli aja pupuknya kenapa, kan nanti dihitung keseluruhannya masuk (untung) apa enggak. Jadi jangan bergantung, maksudnya itu mengedukasi juga semua petani agar bisa melakukan apa yang ada,” kata Syahrul.Saat kunjungan kerja ke Aceh, Mentan Syahrul juga menyalurkan bantuan dari program Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Aceh yang mencapai Rp82,6 miliar.Mentan menginginkan agar lahan pertanian di Aceh mampu terintegrasi, terkorporasi dengan kuat sehingga produktivitas bisa terkontrol dengan baik.“Kita berharap hasil yang ada di sini bisa meningkat, produktivitasnya juga makin baik, tetapi hasil bagi rakyat bagi petani bisa terprediksi dengan kuat, bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak,” katanya. (Sumber: ANTARA)
KPK-PPATK Perlu Ciptakan Kolaborasi Global Pulihkan Aset
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Mahfud MD mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan kolaborasi global dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.“Penguatan kerja sama lintas instansi dan negara diharapkan dapat menjangkau tantangan untuk menyelamatkan aset hasil kejahatan, seperti korupsi secara optimal. Dalam hal ini, peran KPK dan PPATK dalam kolaborasi global sangat diperlukan,“ ujar Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci dalam gelar wicara virtual Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) bertajuk “Presidensi G20: Kuatkan Komitmen Bersama Berantas Korupsi”, dipantau dari Jakarta, Jumat.Menurutnya, kolaborasi itu bernilai penting karena pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, terutama di saat modus pemindahan aset hasil korupsi dari Indonesia ke luar negeri masih banyak ditemukan.“Laporan PPATK menyebutkan masih banyak ditemukan modus pemindahan aset hasil korupsi ke luar negeri. Aset itu kemudian hanya diambil sesuai kebutuhan komersial pelaku kejahatan secara pribadi,” kata Mahfud MD.Ia pun menekankan bahwa pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi perlu dioptimalkan karena sebagian besar koruptor cenderung lebih takut dimiskinkan daripada dihukum penjara. “Yang ditakuti koruptor itu sebenarnya bukan penjara, melainkan kemiskinan,” ujar Mahfud MD.Modus seperti itu, kata Mahfud, sudah sepatutnya ditindaklanjuti secara nasional ataupun melalui forum internasional, seperti momentum G20.Dengan demikian, modus-modus penyembunyian aset hasil tindak pidana korupsi, seperti modus transaksi dagang internasional, penyelundupan uang tunai, dan perdagangan saham, dapat pula dideteksi.Pada saat menutup pemaparannya, Mahfud mengharapkan keketuaan Indonesia pada G20 di sepanjang tahun 2022 ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk meningkatkan prestasi dalam pemberantasan korupsi.“Mudah-mudahan, G20 dengan Indonesia yang menjadi ketuanya selama setahun ini, bisa memotivasi kita untuk meningkatkan prestasi dalam memberantas korupsi demi kebaikan Indonesia sebagai negara merdeka yang tergabung di dalam G20,” ucap Mahfud MD. (Sumber: ANTARA)
Pengguna QRIS di Bali Melonjak 123 Persen, Mencapai 408.268 Merchant
Jakarta, FNN. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali mencatat jumlah pedagang atau merchant pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Pulau Dewata hingga Januari 2022 mencapai 408.268 pedagang. \"Jumlah 408.268 merchant per Januari 2022 itu meningkat sebesar 123 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021 sebanyak 183.068 merchant,\" kata Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Jumat.Adapun sebaran pedagang pengguna QRIS di Provinsi Bali yakni Kota Denpasar 179.643 pedagang (44 persen), Kabupaten Badung 110.252 pedagang (27 persen), dan Kabupaten Gianyar 40.397 pedagang (10 persen).Kemudian Kabupaten Buleleng 24.559 pedagang (6 persen), Kabupaten Tabanan 20.808 pedagang (5 persen) dan Kabupaten Karangasem 9.640 pedagang (2 persen). Selanjutnya Kabupaten Jembrana 9.121 pedagang (2 persen), Kabupaten Klungkung 7.981 pedagang (2 persen), dan Kabupaten Bangli dengan 5.867 pedagang (1 persen).Sementara itu jumlah transaksi pembayaran digital berbasis QRIS di Provinsi Bali juga meningkat sebesar 341 persen (yoy) dari 270 ribu transaksi pada 2020 menjadi 1,2 juta transaksi pada 2021.Sementara dari sisi nominal, juga melonjak 386 persen (yoy) yaitu dari Rp22,7 miliar pada 2020 menjadi Rp110,6 miliar pada 2021.Menurut dia, peningkatan jumlah transaksi QRIS didukung oleh semakin meluasnya pelaku usaha yang telah menerima pembayaran digital berbasis QRIS.\"Untuk semakin mendorong penggunaan pembayaran digital berbasis QRIS, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan meningkatkan limit transaksi QRIS dari semula Rp5 juta menjadi Rp10 juta per transaksi,\" ujar Trisno.Kebijakan peningkatan limit transaksi QRIS berlaku efektif sejak 1 Maret 2022 untuk mendorong konsumsi masyarakat dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.Dalam masa pandemi COVID-19 Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tetap berhati-hati dalam bertransaksi pembayaran.\"Berhati-hati, baik secara tunai maupun nontunai dengan selalu menjaga kerahasiaan informasi pribadi seperti username, password, PIN, serta kode OTP (One Time Password),\" ucap mantan Kepala KPwBI DKI Jakarta itu. (Sumber: ANTARA)
Harga BBM Pertamina Naik Lagi Per Hari Ini
Jakarta, FNN. PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga sejumlah jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) per hari ini, Kamis 3 Maret 2022. Dikutip dari situs resmi MyPertamina, ada tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan harga, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut berlaku di seluruh Indonesia.Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini berbeda-beda di masing-masing wilayah atau provinsi, yakni berkisar Rp 500 sampai 1.100 per liter. Sebagai contoh harga Pertamax Turbo di DKI Jakarta yang sebelumnya Rp 13.500/liter, kini naik menjadi Rp 14.500/liter.Kemudian untuk Dexlite dari sebelumnya Rp 12.150/liter menjadi Rp 12.950. Terakhir untuk Pertamina Dex dari sebelumnya Rp 13.200/liter menjadi Rp 13.700/liter.Sementara, untuk BBM jenis Pertamax dan Pertalite yang banyak digunakan masyarakat tidak mengalami kenaikan harga. Sebelumnya, Pertamina sendiri juga sudah menaikkan harga 3 jenis BBM ini pada 12 Februari 2022. (Sumber: detikcom)
DPN APTRI Desak Pemerintah Naikkan HPP Gula Tani
Kudus, FNN - Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) mendesak pemerintah segera merevisi acuan harga pokok pembelian (HPP) maupun harga eceran tertinggi (HET) gula tani yang sudah enam tahun tidak naik.\"Desakan tersebut merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional V APTRI yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma\'ruf Amin di Yogyakarta baru-baru ini,\" kata Sekjen DPN APTRI M. Nur Khabsyin di Kudus, Jawa Tengah, Minggu.Ia mengungkapkan bahwa HPP gula tani sebesar Rp9.100/kilogram dan HET gula sebesar Rp12.500/kg sudah enam tahun tidak naik dan ini sangat merugikan petani.Bahkan, imbuh dia, HPP gula tani saat ini sudah jauh di bawah biaya pokok produksi (BPP) yang kini sudah berkisar pada angka Rp11.000 per kilogram. Idealnya HPP harus berada di atas BPP agar petani tebu bisa merasakan keuntungan.\"Dalam Munas, APTRI merekomendasikan ke pemerintah untuk menetapkan HPP sebesar Rp11.500/kg. Angka tersebut kami anggap wajar agar petani bisa untung dan tidak memberatkan konsumen. Kami minta kenaikan HPP karena bulan Mei 2022 sudah memasuki musim giling,\" ujarnya.Sementara untuk besaran harga acuan HET, APTRI mengusulkan Rp14.000/kg atau HET dihapus saja.Dalam rekomendasi Munas, APTRI juga menyoroti banyaknya gula rafinasi sering bocor di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ada kelebihan jumlah gula yang diimpor, sekaligus menunjukkan juga ada mekanisme dalam perdagangan gula rafinasi yang perlu dibenahi.\"Impor gula rafinasi dan juga gula konsumsi agar dibatasi,\" ujarnya.Sementara terkait pupuk, APTRI juga menolak rencana pencabutan subsidi untuk pupuk jenis ZA karena pupuk ZA merupakan jenis pupuk yang sangat dibutuhkan petani tebu.\"Kami juga mendesak agar pemerintah memfasilitasi petani tebu untuk menyewa lahan HGU milik negara karena selama ini ratusan ribu hektare lahan HGU disewa oleh perusahaan gula baik BUMN maupun swasta dengan harga murah. Sedangkan petani tebu menyewa lahan milik masyarakat dengan harga lebih tinggi,\" ujarnya.Pada musim giling tahun 2022 APTRI juga merekomendasikan agar pemerintah menugaskan perusahaan yang mendapat izin impor gula untuk membeli gula tani. (mth)
Kemenko Perekonomian: Harga Kedelai Global Naik 18,9 Persen
Jakarta, FNN - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat harga kedelai pada minggu kedua Februari 2022 mencapai 15,77 dolar AS per bushels atau naik sebesar 18,9 persen dibanding minggu pertama Januari 2022 yang mencapai 13,26 dolar AS per bushels.Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tingkat Eselon I di Jakarta, Selasa (15/2), mengatakan hal tersebut berdampak kepada harga kedelai impor di tingkat perajin menjadi berkisar sebesar Rp11.631 per kilogram.“Kenaikan harga kedelai berpotensi mempengaruhi minat perajin untuk memproduksi tahu dan tempe, sehingga berdampak pada kenaikan harga tahu dan tempe, serta dapat mengganggu keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe,” kata Musdhalifah dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.Ia menjelaskan Rakornis merupakan bentuk respons cepat pemerintah dalam mengambil kebijakan agar stabilitas harga dan ketersediaan kedelai terjaga, lantaran harga dan ketersediaan kedelai secara lebih luas dapat berpengaruh kepada penyediaan bahan makanan bagi masyarakat.Adapun penyebab kenaikan harga kedelai di pasar global adalah gangguan cuaca kering yang melanda Amerika Selatan selama dua bulan terakhir, sehingga mengganggu produksi kedelai di negara Brazil, Argentina, dan Paraguay.Berdasarkan laporan USDA Februari 2022, sejak Desember 2021 produksi ketiga negara produsen tersebut mengalami penurunan lebih dari 18 juta ton, yang berdampak pada harga kedelai di pasar global yang mengalami kenaikan secara signifikan.Mendukung pernyataan Musdhalifah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan importir untuk memastikan komitmen penyediaan bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe.Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak atas kenaikan harga kedelai yang dirasakan pada sekitar 150 ribu UMKM tahu dan tempe yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku kedelai.Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Risfaheri menegaskan perlu ada terobosan besar untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai lokal, seperti penandatanganan Nota Kesepahaman Kementan dengan GAKOPTINDO selaku offtaker dan perbankan untuk pelaksanaan program penanaman kedelai seluas 600.000 hektare di 14 provinsi.Kegiatan penanaman akan mulai dilaksanakan pada April 2022 dan selain program tersebut, Kementan juga akan melaksanakan program bantuan pemerintah untuk produksi kedelai seluas 52.000 hektare. (mth)
RI-Korsel Perkokoh Kerja Sama Bidang Industri
Jakarta, FNN - Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) semakin memperkokoh kerja sama di bidang industri, antara lain terkait investasi pengembangan kawasan industri, pengembangan kendaraan listrik, industri kimia, industri baja, transfer teknologi, serta industri perkapalan. “Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama, termasuk penelitian-penelitian dalam pengembangan sektor industri,” ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko SA Cahyanto lewat keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal tersebut merupakan poin-poin hasil Pertemuan ke-8 Kelompok Kerja bidang Kerja Sama Industri (WIGC) yang dilaporkan pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-I Komite Bersama untuk Kerja Sama Ekonomi RI-Korea (JCEC RI-ROK) di Jakarta. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi (MOTIE) Republik Korea Moon Sung-wook beserta jajarannya tersebut, serta turut dihadiri Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemenperin selaku focal point WGIC mengangkat beberapa agenda peningkatan kerja sama di bidang industri antara kedua negara, antara lain pengembangan kendaraan listrik (EV) yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2021 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kerja sama untuk industri kendaraan listrik meliputi penelitian bersama di bidang pasar kendaraan Micro EV dan komponen pendukungnya, serta menyiapkan infrastruktur charging station. Selanjutnya, di bidang industri logam, telah dilaksanakan kerja sama secara kontinyu sejak investasi Korea POSCO dengan PT Krakatau Steel dalam joint venture PT Krakatau POSCO tahun 2013. Kerja sama ini termasuk dalam upaya merealisasikan target pembangunan proyek klaster industri baja 10 juta ton di Cilegon, Banten.“Kemenperin mendukung realisasi investasi dari Korea agar dapat berlangsung tanpa hambatan dan dapat mendorong kapasitas industri logam nasional,” jelas Eko. Pada sektor industri kimia, perusahaan Lotte Chemical Indonesia melakukan investasi pengembangan kompleks petrokimia baru untuk produksi dengan kapasitas etilin sejumlah 1 juta ton per tahun dan propilin sejumlah 520 ribu ton per tahun. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengawal proyek-proyek raksasa pembangunan industri kimia yang total investasinya mencapai 31 miliar dolar AS. Sementara itu kerja sama penting lainnya terkait dengan transformasi digital, di mana Korsel memiliki keunggulan dan pengalaman dalam mengakselerasi penerapannya pada industri manufaktur. Selain itu kedua negara juga menjalin kerja sama transfer teknologi melalui proyek Agriculture Machinery Technical Center (AMTC). Indonesia mengajukan proyek kerja sama di bawah skema Official Development Assistance (ODA) kepada Korsel atas Proyek AMTC untuk membangun pusat keunggulan pengembangan industri alat mesin pertanian di Institut Pertanian Bogor. “Harapannya Korea dapat menyetujui proposal baru ini. Proyek terdahulu di bawah skema ODA telah berhasil dilaksanakan pada proyek Machine Tools Industry Development Center (MTIDC) yang berlokasi di Institut Teknologi Bandung (ITB),” terang Eko. Kedua negara juga sepakat memanfaatkan momentum Indonesia-Korea Offshore Congress sebagai upaya penjajakan kerja sama perkapalan oleh para pelaku industri kedua negara dalam produksi dan pengembangan desain kapal berteknologi tinggi, seperti LNG Carrier. Menindaklanjuti Pertemuan Tingkat Menteri ini, kedua belah pihak menyepakati melakukan pembahasan yang lebih teknis pada working level. Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri ini diikuti dengan kunjungan Delegasi Korsel didampingi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika ke Pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Cikarang. (mth)
Mendag Operasi Pasar Pasok 23 Ribu Liter Minyak Goreng di Bandung
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat melakukan operasi pasar dengan memasok 23 ribu liter minyak goreng curah di Bandung, Jawa Barat. \"Operasi pasar minyak goreng curah dan kemasan akan terus dilakukan pemerintah secara serempak di seluruh provinsi di Indonesia hingga menjelang Idul Fitri, guna memastikan masyarakat mendapatkan pasokan minyak goreng dengan harga terjangkau,\" ujar Mendag Lutfi lewat keterangannya diterima di Jakarta, Senin. Mendag melanjutkan operasi pasar minyak goreng curah di Kota Bandung, Jawa Barat, dengan lima pasar yang menjadi perhatian Kementerian Perdagangan (Kemendag) di antaranya Pasar Sederhana, Pasar Kosambi, Pasar Kiara Condong, Pasar Cicadas, dan Pasar Baru. Mendag Lutfi berpesan agar harga yang dijual ke pedagang di pasar tidak lebih dari Rp10.500 per liter. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp11.500 per liter. Mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu meminta agar tidak ada pihak yang bermain-main atau berniat mencari keuntungan semata di tengah persoalan minyak goreng ini. Mendag Lutfi mengatakan tidak segan menyeret pihak tersebut ke kepolisian. \"Kemendag juga akan menindak keras para pelaku penimbunan yang melanggar dan akan memproses sesuai hukum yang berlaku,\" pungkasnya. (mth)
POPULER
