EKONOMI
Perempuan Lintas Profesi Salurkan Bantuan Kepada 450 Pengusaha Mikro
Jakarta, FNN - Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) kembali menyalurkan bantuan permodalan kepada 450 pelaku usaha mikro di 11 provinsi termasuk di Ibu Kota.\"Pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan modal ini merupakan hasil rekomendasi pengurus daerah yang ada di 11 provinsi,\" kata Ketua Umum PPLIPI Indah Suryadharma Ali di sela-sela musyawarah nasional di The Tribrata Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa.Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pelaku usaha mikro dihadirkan untuk mendapatkan dana maka tahun 2021 ini pengurus daerah yang akan mendistribusikan bantuan modal langsung ke pelaku usaha mikro.Mengenai profil penerima bantuan modal, Indah mengatakan, sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro. Contoh pedagang nasi uduk, penjaja mainan keliling dan sebagainya.\"Kami hanya memberikan pelaku usaha mikro yang usahanya sudah berjalan, tujuannya untukmeningkatkan kualitas usahanya. Seperti kalau pedagang nasi uduk maka lauknya yang dijajakan menjadi lebih bervariasi,\" kata Indah.Indah mengatakan dari sejumlah pelaku usaha mikro yang dibantu permodalannya banyak yangberhasil bahkan mendapat tambahan bantuan modal.Akibat dari pandemi COVID-19 banyak pelaku usaha mikro yang terkena imbasnya. Dengan bantuan permodalan ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi.Berdasarkan pengalaman selama pandemi pelaku usaha mikro dari kalangan perempuan lebih kreatif dan ulet saat menghadapi pandemi.\"Pengusaha perempuan itu biasanya banyak akalnya membuka lapak di depan rumah merupakan hal yang biasa di tengah pandemi,\" kata Indah.Mengenai program ke depan, Indah mengatakan, sangat bergantung pada ketua baru yang akan dipilih dari munas saat ini. \"Siapapun pengurusnya saya yakin akan membuat PPLIPI lebih jaya,\" kata Indah. (mth)
Pelni Raih TOP Digital Award 2021 Berkat Transformasi
Jakarta, FNN - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) berhasil meraih penghargaan di ajang TOP Digital Award 2021 yang digelar oleh majalah IT Works, pada kategori TOP Digital Implementation #Stars 3 dan TOP Leader on Digital Implementation 2021.Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni Opik Taufik menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan dari upaya transformasi digital di seluruh bisnis proses Pelni, terutama menjawab tantangan di masa Pandemi Covid-19.“Alhamdulillah, rasa syukur kami ucapkan atas apresiasinya kepada PT Pelni. Adanya Pandemi Covid-19 memang menuntut kita untuk cepat beradaptasi dalam teknologi karena setiap kegiatan dilakukan secara virtual,” kata Opik dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Selasa.Opik menjelaskan, penghargaan yang diberikan oleh IT Works dalam ajang yang mengangkat tema Accelerating Digital Transformation in Business & Government merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi tertinggi di bidang Teknologi Digital kepada Perusahaan dan Instansi Pemerintahan sejak tahun 2016.Kata dia, transformasi digitalisasi menjadi peta strategi Perusahaan yang dijalankan di tahun 2020-2024.“Sebagai Perusahaan yang melayani pelanggan, kita harus dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan seiring bertambahnya kemajuan teknologi. Di tahun 2022 mendatang, kita akan fokus pada customer experience, operational process, dan new business model,” ujarnya.Lanjut dia, Pelni telah melahirkan banyak inovasi untuk kemudahan pelayanan bagi para pelanggan baik itu pelayanan angkutan penumpang maupun barang.Melalui aplikasi MyCargoo!, yaitu aplikasi penjualan angkutan barang yang dapat memudahkan shipper melakukan pemesanan muatan hingga tracking muatan.Selain itu, aplikasi pemesanan tiket kapal penumpang juga telah terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi guna menerapkan protokol kesehatan Covid-19.Sementara itu, di tahun 2022 akan segera meluncurkan Pelni Mobile Super Apps yaitu platform mobile untuk seluruh layanan bisnis, e-Procurement yaitu digitalisasi proses bisnis kegiatan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan, serta Planning and e-Budgeting yaitu digitalisasi kegiatan penyusunan RKAP dan laporan keuangan Perusahaan.“Kita juga terus membenahi back end system Perusahaan dengan menggunakan konsep microservice. Harapannya adalah Perusahaan dapat terus bertransformasi untuk memberikan pelayanan secara cepat dan mudah untuk pelanggan,” pungkas Opik. (mth)
Luhut Minta GAMKI Jadi Agen Penggerak Ekonomi Setelah Pandemi
Depok, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dapat mengambil bagian menjadi agen penggerak ekonomi selama masa dan setelah pandemi COVID-19.Hal itu diungkapkan Luhut saat menghadiri Konsolidasi Nasional dan Refleksi Akhir Tahun 2021 yang diselenggarakan DPP GAMKI secara daring, yang dimuat dalam rilis resmi DPP GAMKI di Jakarta, Senin.Pada acara daring ini, DPP GAMKI mengusung tema \'Peran dan Inovasi Generasi Muda Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.\"Saya berharap GAMKI menjadi agent of change atau sebagai teladan, inovator, pelopor, motivator, dan dinamisator bagi sesama anak bangsa hingga pada gilirannya mampu menjadi pengungkit bagi kemajuan negara Indonesia yang bermartabat,\" kata Menko Luhut Pandjaitan.\"Dan saya minta kalian menjadi anak-anak muda yang berkarakter. Untuk itu saya meminta agar karakter itu ada di Anda semua,\" ujarnya.Pada kesempatan itu, ia menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah tetap membutuhkan kehati-hatian dalam menghadapi pandemi COVID-19.Selain itu, Menko Luhut menuturkan bahwa dalam penerapan PPKM berlevel, pemerintah selalu memonitor dengan menggunakan bukti data empiris beberapa metode pemodelan analisis statistik.Menurutnya, pemodelan ini menjadi salah satu bagian penting dari proses analisis data yang akurat.\"Berbasiskan ini tadi, kami semua secara ilmiah. Kalau ada yang kritik saya dulu, saya bukan epidemiolog, bukan hanya epidemiologi juga yang menyelesaikan ini. Itulah yang membuat orang salah,\" tuturnya.Oleh sebab itu, sambungnya, dalam menyelesaikan segala sesuatu dibutuhkan kolaborasi dalam bentuk kerja sama, interaksi, dan kompromi dengan seluruh pihak.\"Buat kalian yang muda-muda, menyelesaikan suatu masalah itu harus holistik, terintegrasi, tidak bisa sendiri-sendiri. Itu sebabnya berpuluh-puluh tahun negeri kita ini berputar-putar karena merasa kalau dia menteri bisa menyelesaikan ini sendiri. Tidak bisa. Itu yang membuat kita salah,\" kata dia.Lebih lanjut, ia mengaku kerap melibatkan kementerian/lembaga lainnya jika dirinya mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi. \"Saya mencoba menyelesaikan secara holistik. Artinya, pasti melibatkan berbagai kementerian/lembaga. Dan itu mungkin sebabnya orang mengatakan \'Luhut itu menteri segala urusan\'. Sebenarnya tidak. Itu adalah orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti manajemen bagaimana mengatasi masalah,\" kata Menko Luhut.Terkait perekonomian, Luhut menyebut bahwa saat ini ekonomi di Indonesia relatif baik. Sebab, pemerintah dapat menyeimbangkan antara penanganan COVID-19 dengan ekonomi.\"Semua elemen bangsa bergerak dalam penanganan pandemi COVID-19, sentra vaksinasi semua berjalan. Saya minta GAMKI juga. Kalian ikut dalam hal ini. Saya berharap GAMKI juga proaktif,\" ucapnya.Sementara itu Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kesediaan Menko Luhut Pandjaitan untuk memberikan arahan dan menjadi Keynote Speaker dalam kegiatan GAMKI.Willem yang juga merupakan anggota Komisi V DPR RI ini mengharapkan program pemulihan ekonomi nasional dapat menyasar semua kelompok masyarakat, tidak hanya kelompok tertentu, atau yang dekat dengan elit-elit pemerintah saja.\"GAMKI siap untuk terlibat dalam melakukan kajian, program, ataupun memberikan masukan terkait pembangunan di daerah tertinggal dan Indonesia Timur, penyelesaian persoalan Papua, dan program beasiswa pendidikan, UMKM, dan afirmasi bagi pemuda-pemuda di daerah, yang ada di desa-desa dan kampung-kampung yang jauh dari kota-kota besar ataupun Pulau Jawa,\" tegasnya.Menutup kegiatan Konsolidasi Nasional, moderator yang juga merupakan Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat MP Sinurat mengingatkan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk secara konsisten menjaga situasi penyebaran COVID-19 yang rendah, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru, serta adanya varian baru COVID-19 yang sedang merebak di beberapa negara.\"Walaupun ada kekurangan dan ketidaksempurnaan, namun kami melihat Pemerintah terus berupaya melakukan yang terbaik dalam menangani Pandemi COVID-19. Saat ini tingkat penyebaran COVID-19 berada di angka terendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Semoga kita bisa konsisten menjaga situasi ini,\" ujarnya. (mth)
Survei BI: Permintaan dan Penyaluran Perbankan November Meningkat
Jakarta, FNN - Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan November 2021 yang dilakukan Bank Indonesia menyimpulkan bahwa permintaan dan penyaluran pembiayaan perbankan terindikasi meningkat, meskipun melambat dibandingkan bulan sebelumnya. “Hal itu tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 14,8 persen, melambat dari SBT Oktober 2021 sebesar 16,7 persen,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Perlambatan terjadi pada kebutuhan pembiayaan, terutama untuk pembiayaan yang bersumber dari dana sendiri, meski masih menjadi sumber pembiayaan utama untuk kegiatan usaha. Sementara itu pembiayaan yang bersumber dari pinjaman perbankan dalam negeri (kredit baru), pemanfaatan kelonggaran tarik dan pinjaman dari perusahaan induk terindikasi meningkat. Kemudian permintaan pembiayaan baru oleh rumah tangga terpantau masih terbatas pada November 2021, sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya. “Bank umum masih menjadi preferensi sumber utama penambahan pembiayaan responden rumah tangga, dengan jenis pembiayaan yang diajukan mayoritas berupa Kredit Multi Guna,” ujar Erwin. Sedangkan dari sisi penawaran perbankan, penyaluran kredit baru terindikasi meningkat pada November 2021 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Berdasarkan kelompok bank, meningkatnya pertumbuhan penyaluran kredit baru pada November 2021 diprakirakan terjadi pada seluruh kategori bank. Peningkatan dimaksud terutama didorong oleh jenis penggunaan KMK. Sementara itu, untuk keseluruhan periode triwulan IV 2021, penyaluran kredit baru juga diprakirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun Survei Penawaran dan Permintaan Pembiayaan Perbankan telah dilaksanakan Bank Indonesia secara bulanan sejak Agustus 2020. Survei dilakukan dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi COVID-19. Tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan pembiayaan (sisi permintaan) maupun penyalurannya (sisi penawaran). Survei dilakukan kepada korporasi dan rumah tangga dari sisi permintaan
Belasan Orang di Tanjungpinang tertipu Investasi Forex
Tanjungpinang, FNN - Belasan orang di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) merasa tertipu dalam investasi forex, dengan nilai kerugian sekitar Rp2 miliar.Salah seorang korban, Ikhsan, di Tanjungpinang, Sabtu, menceritakan bahwa dirinya ditipu oleh Az, seseorang yang mengaku memiliki keahlian bermain investasi di forex.\"Dua tahun lalu saya mengenal Az, ditawarkan untuk bermain investasi di Hot Forex. Saya tergoda karena keuntungan 5 persen per bulan yang dijamin oleh Az,\" ujarnya.Ikhsan menambahkan, Az juga menjamin uang diinvestasikan di Hot Forex tidak berkurang, seandainya mengalami kerugian. Jaminan itu tertuang dalam akta perjanjian yang dibuat oleh salah seorang notaris.Keyakinan Ikhsan semakin bertambah karena sehari-hari Az \"menyelimuti\" dirinya sebagai orang yang alim.\"Rajin ibadah dan puasa. Itu juga yang membuat saya yakin,\" ujarnya pula.Keyakinan Ikhsan tersebut mendorongnya untuk mendapatkan investor yang baru, bergabung dengannya di Hot Forex. Ikhsan dan keluarganya berinvestasi sekitar Rp350 juta.Sementara sejumlah pengusaha dan warga yang memiliki berbagai profesi di pemerintahan berinvestasi dengan nilai Rp1,6 miliar.Selama tiga bulan, Ikhsan dan investor lainnya memperoleh keuntungan sesuai dengan perjanjian. Namun selanjutnya mereka hanya memperoleh kekecewaan.\"Yang ditipunya itu bukan orang sembarangan,\" ujarnya.Modus kejahatan yang dilakukan Az yakni membobol akun investasi para korban di Hot Forex. Ikhsan merasa kecewa lantaran Hot Forex tidak menginformasikan kepada dirinya sebelum maupun sesudah uang ditransfer ke rekening bank milik Az.\"Akun itu memang atas nama saya, namun uangnya bisa ditransfer ke rekening bank milik Az,\" katanya lagi.Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, Hot Forex merupakan forex ilegal.Az yang dikonfirmasi permasalahan ini, tidak menjawab seluruh pertanyaan melalui pesan singkat di WhatsApp. Kemudian Az memblokir nomor ponsel pewarta ANTARA.Para korban sampai sekarang masih mempertimbangkan untuk melaporkan Az ke pihak kepolisian. Mereka masih mencari jalan lain agar Az mengembalikan uang tersebut. (sws, ant)
UKM Hitara Black Garlic Rambah Lokapasar Global untuk Ekspor Produk
Jakarta, FNN - Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia dengan produk bernama Hitara Black Garlic merambah lokapasar global untuk mengekspor produknya ke berbagai negara guna melanjutkan penjualan secara langsung dengan target pasar internasional yang sempat terhenti karena dampak pandemi.\"Usaha kami terdampak oleh pandemi dan kami mencoba menjual di marketplace Alibaba, Shopee Malaysia, Amazon, Tokopedia di Indonesia, Bukalapak dan lain-lain,\" kata pemilik usaha Hitara Black Garlic sekaligus pendiri Hitara Cipta Selaras Intan Anastasya Amsyah dalam diskusi daring berjudul Unlocking Middle East Market for Indonesia SME\'s Product yang dipantau di Jakarta, Jumat,Intan mengatakan usahanya sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 lantaran sebelumnya mengandalkan penjualan secara langsung kepada konsumen di luar negeri melalui berbagai pameran yang diikuti di beberapa negara.Dia mengatakan produk bawang putih hitam yang mulai diproduksinya pada 2017 hingga 2019 dipasarkan ke berbagai negara melalui pameran di luar negeri seperti Manila, Australia, Myanmar, Laos, Brunei, Malaysia, Kamboja, Jepang, Swedia, Rusia, dan Prancis.Intan mengatakan produksi dan penjualan produk bawang putih hitam miliknya mengalami penurunan secara drastis hingga 70 persen karena terhantam dampak pandemi. \"Dulu menggunakan empat mesin, sekarang hanya satu mesin. Semua ekspor mundur,\" katanya.Selain menjual melalui lokapasar global, Intan juga mempromosikan produk Hitara Black Garlic di sosial media seperti Instagram dan membangun laman website sehingga bisa membuat bisnisnya tetap bertahan dan berkembang.Intan mengatakan beberapa syarat penting agar produk UKM Indonesia bisa diterima di pasar internasional ialah memiliki produk yang berkualitas, memiliki berbagai sertifikat seperti sertifikat keamanan pangan maupun sertifikat halal.Hitara Black Garlic merupakan produk bawang putih hitam yang telah melalui proses fermentasi sehingga memiliki rasa dan aroma baru yang membuatnya bisa dimakan langsung atau dicampurkan dengan bahan makanan lainnya.Keunggulan dari bawang putih yang telah difermentasi dengan suhu konstans di kisaran 60 hingga 75 derajat celcius ini ialah memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. (mth)
Potensi ekspor cangkang sawit RI ke Jepang capai 12 juta dolar AS
Jakarta, FNN - Pelaku usaha Indonesia berhasil membukukan potensi transaksi cangkang sawit untuk diekspor ke Jepang dengan nilai mencapai 12 juta dolar AS per tahun. Hal itu merupakan hasil temu bisnis antara pelaku usaha cangkang sawit Indonesia dan pelaku usaha industri biomassa Jepang yang terlaksana di Pekanbaru, Riau, 24 November 2021. “Untuk menjaga surplus neraca perdagangan, pemerintah terus berupaya mengembangkan produk dan komoditas berpotensi ekspor dengan permintaan dan nilai jual yang tinggi di pasar global. Salah satu komoditas tersebut adalah cangkang kelapa sawit,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Didi Sumedi lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu, 27 November 2021 Pertemuan bisnis tersebut difasilitasi Kementerian Perdagangan bersama Japan External Trade Organization (JETRO) Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit (APCASI). Jepang saat ini merupakan pasar terbesar bagi cangkang sawit. Diperkirakan, negara sakura tersebut akan terus menjadi pasar utama komoditas tersebut. Hal itu disebabkan oleh kebijakan energi Jepang yang menetapkan 24 persen pemenuhan energi di Jepang pada 2030 harus berasal dari energi baru dan terbarukan (renewable energy). Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Kemendag, Marolop Nainggolan menyampaikan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan ekspor cangkang sawit ke Jepang lewat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. “Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag bersama Japan External Trade Organization berupaya mempertahankan dan meningkatkan ekspor cangkang sawit ke Jepang. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah melalui kegiatan one-on-one business matching kali ini,” ujar Marolop sebagaimana dikutip dari Antara. Marolop menambahkan, Kemendag mengundang para calon pembeli supaya meninjau langsung gudang dan pabrik pengolahan. Hal itu supaya semakin yakin dengan kualitas cangkang sawit Indonesia. “Selain melalui pertemuan bisnis, kami juga mengajak pelaku usaha Jepang mengunjungi stockpile dan pabrik penghasil cangkang sawit di daerah Siak dan Dumai. Kami harap calon mitra bisnis dari Jepang meyakini besarnya potensi cangkang kelapa sawit Indonesia dan berminat menjalin kerja sama bisnis jangka panjang dengan pelaku usaha lokal,” kata Marolop. Temu bisnis dengan pelaku usaha Jepang sebelumnya pada April 2021 yang lalu telah berhasil menelurkan pengiriman cangkang sawit oleh PT Internasional Green Energy sebanyak 10.000 ton. PT Prima Khatulistiwa Sinergi sebanyak 11.000 ton pada awal November 2021 guna memenuhi kontrak pengiriman per bulan secara kontinu ke pasar Jepang. Lalu, pada awal Desember 2021, akan dikirim cangkang sawit sebanyak 20.000 ton oleh PT Jatim Propertindo untuk memenuhi kontrak serupa dengan perusahaan di Jepang. Produksi cangkang sawit dunia sebagian besar berada di Indonesia. Ekspor produk cangkang sawit Indonesia pada Januari–September 2021 telah mencapai 286 juta dolar AS. Angka tersebut meningkat 27,01 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020. Negara tujuan ekspor utama produk cangkang sawit Indonesia adalah Jepang dengan pangsa sebesar 84,5 persen dari total ekspor cangkang sawit Indonesia. Kemudian, diikuti Thailand, Singapura, Korea Selatan, dan India. Pasokan cangkang sawit di Indonesia berasal dari Jambi, Riau, Sumatera Barat, Kalimatan Tengah, dan Sumatra Utara. Kompetitor utama Indonesia dalam produk cangkang sawit adalah Malaysia dan Thailand. Namun demikian, eksportir cangkang sawit Indonesia disebut menghadapi kompetisi yang relatif ketat dengan eksportir Malaysia. Harga cangkang sawit di Malaysia relatif lebih murah dan stabil, Sedangkan harga di Indonesia fluktuatif dan cenderung naik akibat bea keluar dan pungutan ekspor, serta kurangnya infrastruktur pendukung. (MD).
Menteri Perindustrian: Birokrasi Tidak Bisa Dijalankan Dengan Cara Biasa
Jakarta, FNN - Birokrasi tidak bisa lagi dijalankan dengan cara-cara biasa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan berkelas dunia yang mampu mengikuti pesatnya perkembangan era digital saat ini, khususnya perkembangan industri 4.0. “Terkait dengan hal itu, birokrasi tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara biasa (bussiness as usual) seperti waktu-waktu yang lalu, yaitu birokrasi masih dibatasi dengan ruang, waktu, dan prosedur yang cukup kaku,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 26 November 2021. Menperin menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan secara virtual pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenperin. Semangat menjaga pertumbuhan industri harus dikawal dengan kebijakan yang prudent, accountable, dan sesuai aturan perundangan. Menurut dia, birokrasi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Melalui pelayanan birokrasi yang baik itu, tentu saja diharapkan target-target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenperin juga akan tercapai secara efektif, efisien, serta akuntabel,” katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Rakorwas yang mengusung tema: “Penerapan Governance, Risk and Control (GRC) di Kemenperin untuk Pencapaian Target Maksimal” tersebut merupakan agenda penting sebagai ajang pertemuan tahunan antara Aparat Pengawasan Intern (APIP) dengan stakeholder (pemangku kepentingan), baik internal maupun eksternal Kemenperin. Menperin berharap, melalui Rakorwas tersebut, dapat terjalin kolaborasi antara Inspektorat Jenderal sebagai APIP dengan seluruh unit kerja dalam usaha meningkatkan kinerja Kemenperin melalui penerapan governance, risks, and control. Agus mengatakan, pada hakikatnya GRC merupakan kapabilitas organisasi dalam mencapai tujuan dengan andal, mampu berdapatasi dan mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi, melakukan pengendalian dan pengawasan secara berkelanjutan serta mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik. “Momentum ini diharapkan dapat memaksimalkan peran APIP sebagai katalisator yang memberikan nilai tambah dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu di antaranya melalui pengendalian atas risiko pencapaian tujuan serta implementasi manajemen risiko di seluruh lini,” ujarnya. Kemenperin juga berupaya terus meningkatkan kapabilitas APIP untuk mendukung kinerja serta tata kelola kementerian yang baik. Sehingga tercapai sasaran membangun industri yang mandiri dan berdaulat, memacu industri yang maju dan berdaya saing, serta mewujudkan industri yang berkeadilan dan inklusif. Dalam kesempatan tersebut, Menperin juga meluncurkan Sistem Informasi Pengawasan yang mendukung peningkatan efektivitas serta efisiensi pengawasan. Untuk itu, akan disiapkan infrastruktur sistem yang memadai sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola yang baik. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenperin, Masrokhan menambahkan, dalam Rakorwas tersebut pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah memperoleh hasil terbaik pada Evaluasi dan Capaian Kinerja atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, serta Pencapaian Reformasi Birokrasi terbaik pada 2021. “Selanjutnya, menyongsong 2022, perlu kita pahami bersama, Target Kinerja Kemenperin akan bisa tercapai melalui pelaksanaan tata kelola yang baik, implementasi manajemen risiko serta pengendalian atas risiko tersebut,” katanya. (MD).
Disperindagkop - UKM Gelar Uji Tera di 13 Kecamatan
Tangerang, FNN - UKM melalui UPT Pelayanan Metrologi Legal Kota Tangerang menggelar uji tera massal di 13 Kecamatan dengan sasaran para pedagang di pertokoan hingga pasar tradisional. Kepala UPT Pelayanan Metrologi Legal Kota Tangerang, Gunawan di Tangerang Jumat dalam keterangannya mengatakan kegiatan uji tera dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kota tertib ukur dan tertib niaga. Ia menuturkan kegiatan uji tera merupakan pengujian kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, alat perlengkapan pada aktivitas perdagangan di Kota Tangerang. Pihaknya telah melaksanakan uji tera di beberapa lokasi seperti di Pasar Kreo, Royal, Blok K Kunciran, Keroncong Permai, Pertokoan Tangcity Mall, Pertokoan Jalan Raden Fatah hingga Ufit Goldland Karawaci. “Saat ini yang lagi jalan, adalah uji tera massal di kecamatan. Yang sudah jalan, Kecamatan Batuceper, Benda, Ciledug, Pinang dan Tangerang. Secara berkala akan berlangsung diseluruh kecamatan,” katanya. Kata Gunawan, jika pada uji tera ditemukan hal-hal kecurangan atau keluar dari batas kesalahan yang diizinkan. Maka dipastikan, penguji tera atau penera yang telah bersertifikat dapat melakukan penjustiran atau perbaikan pada alat timbang tersebut. “Tentu, hal ini diiringi dengan pembinaan atau pendekatan, untuk berniaga secara jujur. Sehingga, konsumen mendapat haknya sesuai dengan apa yang ia bayar. Dengan begitu, aktivitas berniaga di Kota Tangerang aman dan konsumen terlindungi,” kata dia. (mth)
Bank-Bank Besar Diduga Terlibat Kejahatan Pinjol Ilegal
Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti *) PERSOALAN Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal) merupakan kejahatan keuangan yang sistematis. Dan ini terbangun rantai kejahatan yang diduga melibatkan keterlibatan banyak pihak. Ada potensi bank-bank besar, baik dari swasta maupun BUMN masuk dalam rantai transaksi kejahatan keuangan Pinjol Ilegal. Hal ini berkaitan transaksi yang menggunakan pihak perbankan sebagai terminal keluar masuknya uang untuk praktek ilegal atau justru uang yang berpotensi didapatkan dari hasil ilegal. Seperti pencucian uang dari kejahatan korupsi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia atau jual beli senjata gelap. Bahkan berpotensi untuk pendanaan teroris. Praktek Pinjol Ilegal sendiri terindikasi melanggar Undang-Undang Perbankan, Penyalahgunaan atau peraturan tentang izin transaksi keuangan yang telah diatur negara, di antaranya: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) mengatur bahwa pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dapat dikenakan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar.[2] Jika dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Berdasarkan PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI SP), penyelenggara jasa sistem pembayaran Pembayaran yang dilakukan oleh lembaga Perbankan atau Non Perbankan, diwajibkan untuk mendapatkan izin dari BI. Pemberian izin berdasarkan kategori izin yang terdiri atas: - kategori izin satu: (a) penyediaan informasi Sumber Dana; (b) payment initiation dan/atau acquiring services; (c) penatausahaan Sumber Dana dan (d) layanan remitansi; - kategori izin dua : (a) penyediaan informasi Sumber Dana; dan (b) inisiasi pembayaran dan/atau memperoleh layanan ; dan/atau - kategori izin tiga : (a) layanan remitansi; dan/atau (b) lainnya yang ditetapkan BI. Dalam hal izin, BI memberikan izin berdasarkan: (1) hasil penelitian perizinan dan pemeriksaan lapangan ( on site visit ); (2) hasil penelitian perizinan dan hasil uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran yang dinyatakan berhasil. Aturan ini menekankan bahwa Bank-Bank atau lembaga-lembaga pembayaran non perbankan yang menjadi terminal keluar masuknya uang harus mendapatkan izin dari BI setelah diadakannya penelitian mendalam. Sanksi-sanki atas perbankan ini jika terbukti melakukan transaksi keuangan ilegal atau melakukan praktek meskipun berbadan legal, dapat dikenakan sanksi. BI dapat mengenakan sanksi administratif: (1) teguran; (2) denda; (3) penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pelaksanaan kerja sama; dan/atau (4) pencabutan izin. Sedangkan dalam pengkategorian pencucian uang, beberapa hal ini dapat kita lihat dari kesepakatan Indonesia dengan Financial Action Task Force (FATF). Merujuk pada FATF, dalam konteks Indonesia terdapat Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang menjelaskan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) meliputi : 1.Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola. 2. Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; 3.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau 4.Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Selain itu, terdapat beberapa indikator umum yang termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain: 1.Tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas; 2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau 3. Aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran. Dari alur transaksi Pinjol Ilegal yang terjadi di Indonesia, terdapat Bank-Bank dan Lembaga-Lembaga Non Perbankan yang wajib dimintai keterangan oleh Kepolisian dan Bank Indonesia, karena lembaga-lembaga keuangan tersebut masuk dalam rantai transaksi kejahatan Pinjol Ilegal. Selain itu tentu pihak Bank-Bank atau Lembaga-Lembaga Non Perbankan tersebut sudah pasti dapat mengetahui secara detil aliran keuangan yang ditransaksikan di dalam sistem keuangannya tersebut. *) Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)
POPULER
