EKONOMI
Agrowisata Mjadi Meluang Menarik di Tengah Pandemi
Jakarta, FNN. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika menilai pengembangan agrowisata menjadi peluang menarik di tengah situasi pandemi COVID-19 karena sekaligus dapat memberikan edukasi terkait pertanian kepada masyarakat.\"Di tengah kondisi saat ini, tentu kita tidak bisa hanya mengeluh, kita harus kreatif mengkombinasikan berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat,\" kata Pastika di Tabanan, Bali, Senin.Menurut mantan Gubernur Bali dua periode itu, dalam pengembangan agrowisata juga dapat dilengkapi dengan mengkreasikan berbagai jenis tanaman dengan melibatkan generasi muda.Oleh karena itu, Pastika dalam penyerapan aspirasinya belum lama ini menilai tepat sekali apa yang sudah dilakukan I Made Wijaya Kusuma.Wijaya yang merupakan salah satu pelaku pariwisata bersama sejumlah rekannya telah mengembangkan Mini Agro Tabanan yang berlokasi di Jalan I Gusti Ngurah Rai No 18 Banjar Anyar, Kediri, Kabupaten Tabanan.Selain dilengkapi dengan berbagai jenis tanaman bunga, buah-buahan, dan empon-empon, di agrowisata tersebut juga ada sejumlah koleksi bonsai dari kelapa.Untuk lebih mengenalkan agrowisata tersebut ke publik, Pastika menyarankan agar bisa mengundang influencer untuk bisa melihat-lihat langsung. \"Narasinya tentu juga harus dibuat menarik,\" ujar mantan Kapolda Bali itu.Sementara itu, Wijaya mengatakan pengembangan agrowisata seluas 2.000 m2 itu salah satu tujuannya untuk memberdayakan potensi yang ada, sekaligus mengajak masyarakat untuk kembali mencintai pertanian.\"Selain sebagai sarana edukasi, kami juga menawarkan pariwisata berkualitas dan nanti bisa menghasilkan juga bagi masyarakat,\" ucapnya,Menurut dia, konsep wisata alam menjadi salah satu alternatif yang perlu dikemas sedemikian rupa sehingga wisatawan bisa tinggal lebih lama di Pulau Dewata.Apalagi kalau wisatawan ke Bali juga bisa mendapatkan layanan usada (pengobatan tradisional) Bali, di samping selama ini Pulau Dewata juga sudah siap dengan wisata medis.Wakil Ketua Bonsai Kelapa Tabanan Bali Putu Baru Nadiasa mengatakan ia bersama 18 rekan lainnya sengaja mengembangkan kelapa menjadi karya seni kreatif bonsai untuk mengisi waktu luang dan sekaligus berharap bisa menjadi sumber penghasilan.\"Dulu saya sempat juga membuka stan sendiri berjualan di pinggir jalan. Meskipun pandemi, kami tetap berkarya dan bersemangat,\" ujar Nadiasa/ (Sof/ANTARA)
Kenaikan Harga Minyak Dinilai Momentum Pakai BBM Kualitas Tinggi
Jakarta, FNN - Kenaikan harga minyak dunia dinilai bisa menjadi momentum menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) berkualitas tinggi untuk menciptakan udara lebih bersih sehingga lingkungan menjadi lebih sehat.“BBM berkualitas memiliki nilai fuel economy lebih baik sehingga jika digunakan akan memiliki jarak tempuh yang lebih jauh,” kata Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Menurutnya, masyarakat juga harus memperhatikan fuel engine requirement, melihat persyaratan kualitas BBM yang ditentukan produsen kendaraan bermotor.Dia menjelaskan pada kendaraan bensin dengan konsekuensi penerapan Standar Euro 2, semua varian sepeda motor dan mobil memiliki compression ratio minimal 9:1. Sebagai contoh, sepeda motor Honda Scoopy memiliki compression ratio 9,2:1. Kemudian mobil LCGC dan MPV kelas 1.500 cc ke bawah memiliki compression ratio 10:1. Sedangkan mobil kelas menengah 11:1, mobil mewah 11:1 atau 12:1.“Kendaraan dengan compression ratio 9:1 membutuhkan bensin dengan RON minimal 91. Sedangkan kendaraan dengan compression ratio 10:1 ke atas membutuhkan bensin dengan RON minimal 95,” katanya.Jika dipaksakan menggunakan BBM berkualitas rendah, lanjut Ahmad, kendaraan akan ngelitik (knocking) dengan beberapa konsekuensi. Pertama, mobil menjadi tidak bertenaga karena bensin dengan nilai RON (Research Octane Number) lebih rendah dari kebutuhan mesinnya akan terbakar oleh kompresi piston di ruang pembakaran mesin tanpa didahului percikan api busi.Kedua, self ignition akan menyebabkan bensin lebih boros sekitar 20 persen karena terbakar percuma tanpa menghasilkan tenaga sehingga untuk menempuh jarak tertentu membutuhkan bensin lebih banyak. Ketiga, dengan borosnya bahan bakar maka hal ini akan meningkatkan emisi baik emisi rumah kaca (CO2) maupaun emisi pencemaran udara seperti PM, HC, CO, NOx, Sox.“Belum lagi terjadinya detonasi yang menyebabkan keretakan piston, kerusakan ring-piston, busi, dan lain lain karena efek self ignition,” katanya.Pada kendaraan solar, tambah Ahmad, kendaraan Standar Euro 2 membutuhkan BBM dengan kadar belerang max 500 ppm. Sebagai contoh, solar 48 memiliki kadar sulfur rata-rata 1378 ppm (2019).Menurut dia, jika dipaksakan, Diesel Particulate Filter (DPF) akan mengalami kerusakan karena sulfur, karena dikendalikan secara elektronik, kerusakan DPF akan menghentikan fungsi kendaraan secara keseluruhan.“Praktis sejak 2007 tidak ada lagi kendaraan yang membutuhkan bensin dengan RON di bawah 91 dan solar dengan CN di bawah 51. Selain bensin maupun solar harus dengan kadar sulfur tidak lebih dari 500 ppm (Standard 2/II) dan tidak lebih dari 50 ppm sejak Oktober 2018 (Standard Euro 4/IV),” ujarnya. (sws, ANTARA)
Generasi Muda Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Era Society 5.0
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan generasi muda yang berkualitas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di era society 5.0.“Generasi muda yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Society 5.0. Pengembangan keterampilan digital diperkirakan akan berkontribusi senilai Rp 4.434 triliun kepada PDB Indonesia di 2030 atau setara dengan 16 persen dari PDB,\" kata Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.Peluang besar ekonomi digital Indonesia yang bernilai hingga 70 miliar dolar AS atau 40 persen dari total ekonomi digital ASEAN harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.Nilai ekonomi digital tersebut diperkirakan terus tumbuh hingga mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025.Salah satu sektor yang bertumbuh signifikan hingga 200 persen pada 2020 ialah edutech yang diharapkan juga dapat mendorong pengembangan talenta digital ke depan melalui berbagai program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy.\"Namun, transformasi ekonomi memerlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, termasuk Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi juga bisa mendorong digitalisasi pada seluruh program pembelajaran mahasiswa apapun bidangnya,” ucap Menko Airlangga.Pengembangan talenta digital diharapkan juga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Di era digital ini, generasi muda Indonesia harus mampu memanfaatkan talenta digitalnya, sehingga tidak hanya berperan sebagai job seeker saja, namun dapat juga menjadi job creator.Kewirausahaan dan UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi, tapi saat ini rasio kewirausahaan di Indonesia masih rendah yakni hanya 3,47 persen dari total populasi atau di bawah negara maju yang minimal 5 persen.UMKM sendiri masih mengalami berbagai tantangan seperti inovasi dan teknologi yang perlu ditingkatkan, pembiayaan, Sumber Daya Manusia, branding, pemasaran, legalitas, serta standarisasi dan sertifikasi.Pada masa pandemi ini, tantangan UMKM bertambah dari sisi adaptasi terhadap perkembangan teknologi sehingga UMKM perlu mendigitalisasi usahanya agar dapat memberikan layanan dengan jaringan luas, cepat, efektif dan efisien.\"Pemerintah terus mendukung UMKM sebagai sebuah ekosistem ekonomi digital yang sangat krusial, dengan mengeluarkan instrumen kebijakan yang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM,\" ucapnya.
Jaring Tarik Berkantong Beda Dengan Cantrang, Tegas Dirjen KKP
Jakarta, FNN. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini menegaskan bahwa jaring tarik berkantong (JTK) berbeda dengan cantrang sehingga spesifikasi teknis JTK tidak dilarang tetapi diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021.Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, menjelaskan, JTK merupakan kategori jaring tarik dengan ukuran mata jaring di atas 2 inci.\"Kapal JTK yang sudah melaut kami pastikan sudah mendapatkan izin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau mata jaring kurang dari 2 inci pasti tidak akan kami rekomendasikan apalagi diterbitkan izinnya. Bahkan di SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) tercantum di atas 30 mil untuk di Laut Natuna,\" papar Muhammad Zaini.Selain itu, JTK hanya dapat dioperasikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 (Perairan Laut Jawa ) di atas 12 mil dan WPPNRI 711 (Laut Natuna Utara) di atas 30 mil, dengan pembatasan jumlahnya.Ia mengungkapkan, perbedaan mendasar antara JTK dengan cantrang terletak kepada bentuk mata jaring bagian kantong. JTK berbentuk persegi, sementara cantrang berbentuk diamond mesh atau seperti bentuk berlian.Perbedaan lain ada pada panjang tali selambar dan tali ris atas. Panjang tali selambar cantrang kurang atau sama dengan 1.800 meter tiap sisi sementara JTK kurang dari atau sama dengan 900 meter tiap sisi.Tali ris atas cantrang, lanjutnya, lebih dari atau sama dengan 90 meter sedangkan JTK kurang dari atau sama dengan 90 meter.Menanggapi isu nelayan cantrang yang beroperasi di Natuna, Zaini mengatakan KKP telah menindak tegas kapal perikanan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.Dirjen Perikanan Tangkap juga menegaskan, KKP tidak lagi menerbitkan izin cantrang karena dinilai tidak ramah lingkungan.Senada, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Ditjen PSDKP, Drama Panca Putra mengatakan pengawasan semakin diintensifkan untuk memastikan ketentuan dipatuhi oleh pelaku usaha.Drama juga mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan termasuk melalui penyampaian aspirasi ini. Lebih lanjut, Drama juga mengajak pemerintah daerah berperan dalam pengawasan khususnya untuk perairan sampai dengan 12 mil.“Kita perlu bersinergi dalam pelaksanaan pengawasan ini, kami juga perlu dukungan dari pemerintah daerah dalam merespon keluhan masyarakat karena pada dasarnya aspirasi masyarakat yang disampaikan adalah terkait pengawasan sampai dengan 12 mil yang berdasarkan undang-undang merupakan kewenangan provinsi,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
SMF Permudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Miliki Rumah
Jakarta, FNN. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan fasilitas likuiditas untuk pembiayaan perumahan yang dikelola PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) telah memberikan dukungan bagi masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah dalam mendapatkan rumah untuk tempat tinggal.Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan dan penandatanganan komitmen untuk melaksanakan Indikator Kinerja Utama terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 PT SMF (Persero) dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) atau KIW di Kantor Kawasan Industri Terpadu (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat.Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, Sri Mulyani menjelaskan pada 2021 SMF telah mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).Dana tersebut merupakan PMN yang diberikan pemerintah sebesar Rp2,25 triliun pada 2021, yang dicampur dengan dana dari penerbitan surat utang, kemudian digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada 2021 bagi MBR.Sri Mulyani menyebutkan program tersebut merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR, di mana SMF menyediakan 25 persen dari porsi penyaluran dana KPR FLPP, sedangkan 75 persen porsi lainnya disediakan BLU PPDPP.Pada 2021 penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah, dengan porsi PPDPP sebesar 75 persen atau Rp19,58 triliun, yang terdiri dari dana APBN senilai Rp16,62 triliun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun, sementara porsi SMF sebesar 25 persen atau Rp4,62 triliun.Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga berdialog dengan 10 penerima manfaat Program KPR FLPP di Kabupaten Batang, yang mengaku sangat terbantu karena harga rumah jadi terjangkau dan bisa berfungsi sebagai tempat usaha yang menghidupkan ekonomi daerah.Sementara itu Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo mengatakan dengan penggunaan dana PMN tahun 2021 pada SMF, realisasi penyaluran dana KPR FLPP di Jawa Tengah adalah sebesar Rp1,29 triliun untuk 9.742 unit rumah.“Ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya MBR, di mana dana yang dialirkan untuk KPR subsidi berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucap Heliantopo.Ia berharap dukungan SMF pada Program KPR FLPP akan memberikan efek berganda bagi sektor perumahan, sehingga dapat ikut menggerakkan 170 industri turunan lainnya dan menyerap tenaga kerja, perbaikan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.Merujuk hasil penelitian SMF bekerja sama dengan International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) LPPM Institut Pertanian Bogor, peran dan fungsi SMF dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan memiliki andil terhadap kinerja makro ekonomi.Setiap penyaluran dana Rp1 triliun dari SMF akan berkontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar Rp1,17 triliun, serta mendorong penyerapan tenaga kerja. (Ida/ANTARA)
Malaysia Airlines Terbang Perdana ke Bandara Gustri Ngurah Rai, Bali
Jakarta, FNN. PT Angkasa Pura I (AP I) menyebutkan Malaysia Airlines kembali mengisi penerbangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali melalui rute penerbangan langsung dari Kuala Lumpur dengan nomor penerbangan MH715.\"Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali kembali melayani tambahan maskapai Malaysia Airlines sekaligus menambah jumlah rute penerbangan internasional yang beroperasi,\" kata General Manager AP I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Herry AY Sikado dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Sabtu.Herry mengatakan penerbangan tersebut merupakan rute Kuala Lumpur perdana sejak dibukanya koridor penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai sehingga menambah catatan statistik rute penerbangan internasional yang beroperasi, yaitu selain dari Kuala Lumpur, juga terdapat rute Narita, Singapura, dan Sydney.Ia menyebut sesuai jadwal penerbangan Malaysia Airlines datang pukul 12.05 WITA dan berangkat kembali pukul 13.10 WITA pada Jumat (11/3).\"Penerbangan hari ini Malaysia Airlines mengangkut sebanyak 37 penumpang datang menggunakan nomor penerbangan MH715 kemudian berangkat 19 penumpang menggunakan nomor penerbangan MH714, seluruh prosesnya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai telah berjalan sesuai prosedur,\" ujarnya.Herry menambahkan secara keseluruhan penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai saat ini telah beroperasi sebanyak 6 maskapai.Ia optimis maskapai akan bertambah kembali dan lebih banyak lagi rute pilihan yang dapat menjawab kebutuhan para pengguna jasa.\"Saya mengimbau juga kepada pengguna jasa agar memastikan dokumennya sesuai dengan yang dipersyaratkan, utamanya jika akan menuju ke Pulau Bali pada penerbangan internasional, selengkapnya dapat mengakses https://portal.ngurahrai-airport.co.id/,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Warga Tak Perlu Resah, ID FOOD Siap Amankan Pasok Minyak Goreng untuk Masyarakat
Jakarta, FNN – Induk Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD berkomitmen terus melakukan pendistribusian minyak goreng untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit yang berlaku sejak 1 Februari 2022. Upaya tersebut dilakukan melalui pemerataan pendistribusian minyak goreng di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Komersial ID FOOD Frans M. Tambunan, Jumat, 11 Maret 2022, di Jakarta. Menurutnya, sejak awal Januari 2022 ID FOOD telah berperan aktif menjalankan pendistribusian minyak goreng ke sejumlah titik di wilayah Indonesia sebagai upaya pengendalian harga. Frans mengatakan, sampai dengan 10 Maret 2022, ID FOOD telah mendistribusikan minyak goreng sebanyak 8,1 juta liter, yang terdiri dari 6,4 juta liter minyak goreng curah, 1,6 juta liter minyak goreng kemasan, dan 27 ribu liter minyak goreng jerigen. Jumlah tersebut didistribusikan ke 402 titik di seluruh Indonesia, yang tersebar di provinsi Aceh, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua Barat, Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta. “Seiring perkembangan harga minyak goreng yang masih fluktuatif, kegiatan pendistribusian minyak goreng akan terus dilakukan ID FOOD ke pasar-pasar rakyat dengan mengandalkan cabang perdagangan dan logistik ID FOOD Group yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkapnya. Lebih lanjut Frans mengatakan, lini bisnis distribusi dan logistik ID FOOD yang dimotori PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Rajawali Nusindo menjadi ujung tombak dalam skema pendistribusian minyak goreng ke para pedagang dan konsumen. Pendistribusian dilakukan dengan menerjunkan armada truk tangki minyak goreng langsung ke pasar-pasar tradisional. Pihaknya memilih untuk langsung turun ke pasar guna memastikan minyak goreng disalurkan kepada pihak yang tepat, dalam hal ini pedagang dan konsumen akhir. “Salah satu hal yang menjadi perhatian kami adalah memastikan minyak goreng didistribusikan kepada pihak yang tepat, salah satunya dengan cara turun langsung ke pasar tradisional dan membatasi jumlah pembelian,” paparnya. Menurut Frans, untuk memastikan pendistribusian berjalan lancar dan tepat sasaran, berbagai langkah mitigasi dan persiapan telah dilakukan. Salah satunya menjalin kolaborasi dengan menggandeng berbagai pihak dari mulai supplier, pelaku usaha, pengelola pasar, serta otoritas kemanan setempat. “Kolaborasi yang baik dengan instansi dan lembaga terkait serta berbagai pelaku usaha mulai dari private sector dan UMKM menjadi kunci untuk memperlancar alur distribusi sehingga mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng,” ujarnya. Ia berharap, pendistribusian yang akan terus dilakukan secara masif dalam beberapa hari ke depan tersebut dapat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, Holding BUMN Pangan ID FOOD akan membantu pemerintah mendorong pemerataan distribusi minyak goreng di seluruh Indonesia. Ia berharap program tersebut dapat berjalan mengingat saat ini pasokan minyak goreng sudah cukup melimpah. “Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai stok meskipun rantai distribusi minyak goreng belum berjalan normal,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, akan terus memantau ketersediaan minyak goreng dengan harga sesuai HET. Mendag akan menindak tegas pelaku penimbunan minyak goreng yang mengakibatkan harga bergejolak di tengah surplusnya pasokan daerah. Menanggapi kondisi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, Menteri BUMN Erick Thohir berpendapat, hal ini merupakan peran tugas dan tanggung jawab BUMN. Di mana BUMN tak hanya menjalankan fungsi korporasi, tetapi juga wajib melayani masyarakat dengan baik. Menteri Erick meyakini, perlu kolaborasi antara Pemerintah dengan pelaku usaha untuk mengurai kondisi ini. Ia pun mengajak perusahaan swasta dan pelaku usaha minyak goreng yang memiliki kapasitas produksi lebih tinggi untuk membantu agar dapat menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Merespon kondisi terkini, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menggelar rapat koordinasi Badan Pangan Nasional bersama sejumlah lembaga dan pelaku usaha. Dalam rapat tersebut membahas dan disepakati diantaranya pencantuman label harga pada kemasan minyak goreng. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah spekulasi kenaikan harga jual yang dapat merugikan masyarakat. Ia mengatakan, dengan langkah ini diharapkan masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga yang sesuai dengan HET. Untuk mengatasi situasi ini, Arief mengatakan, semua pihak yang berkepentingan, khususnya para pelaku usaha minyak goreng perlu duduk bersama menyamakan semangat untuk memberikan service level yang baik kepada masyarakat. (mth)
Pemindahan IKN Pastikan Indonesia Emas 2045 tercapai
Jakarta, FNN. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rudy Prawiradinata menyampaikan tujuan besar pemindahan ibu kota negara (IKN) adalah untuk memastikan di tahun 2045, Visi Indonesia Emas Tahun 2045 bisa tercapai. “Terkait desain ibu kota, pemindahan ibu kota tidak sekadar memindahkan pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan Timur,\" kata Rudy yang juga merupakan Penanggung Jawab Tim Koordinasi Nasional Pemindahan IKN tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat. Terhadap perekonomian Indonesia, kontribusi ekonomi daerah timur baru mencapai sekitar 15 persen, serta sekitar 85 persen jumlah penduduk masih terpusat di Jawa dan Sumatra. Dengan demikian, pemindahan ibu kota menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan menyiapkan enam kluster ekonomi dan dua kluster pendukung. \"Dengan tujuan itu, kita mendorong transformasi ekonomi,” ujarnya. Sebagai superhub, Rudy menilai IKN akan memiliki enam klaster ekonomi, meliputi Industri Teknologi Bersih, Farmasi Terintegrasi, Industri Pertanian Berkelanjutan, Ekowisata dan Wisata Kesehatan, Bahan Kimia dan Produk Turunan Kimia, serta Energi Rendah Karbon. Selain itu, ada pula dua kluster pendukung, yakni Pendidikan Abad ke-21 dan Smart City dan Pusat Industri 4.0, sehingga pemindahan IKN merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur. Lebih jauh, ia menuturkan dengan pemindahan IKN hingga 2024 mendatang, Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap akan ikut pindah ke Ibu Kota Nusantara dengan perubahan pola pikir yang berbeda, sehingga IKN akan mendorong profesionalisme ASN lebih merata secara nasional. “Jadi, ini kesempatan yang sangat besar untuk tujuan visi 2045, tapi bukan sekadar pindah dan tentu memerlukan ASN yang profesional. Reformasi birokrasi dipertajam dan sumber daya manusia (SDM) dimaksimalkan,” tambah Rudy. (Sof/ANTARA)
Masyarakat Mampu Diimbau Gunakan Pertamax
Jakarta, FNN. Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta di tengah harga minyak dunia yang terus melesat, masyarakat kalangan mampu untuk menggunakan BBM Pertamax series.Dengan cara tersebut, menurut dia, di Jakarta, Jumat, Pertamina tetap bisa mempertahankan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, yang digunakan mayoritas masyarakat menengah ke bawah.\"Masyarakat yang terbilang mampu, hendaknya menggunakan Pertamax series. Begitu pula yang sebelumnya pakai Pertamax, jangan malah bermigrasi ke Pertalite. Dengan menggunakan Pertamax series, maka pemerintah melalui Pertamina, bisa menjaga harga jual Pertalite agar tidak naik,” katanya.Dikatakannya, kesadaran masyarakat kalangan mampu untuk tetap mengonsumsi BBM jenis Pertamax Series sangat penting, apalagi saat ini Pertamina mendapat tekanan hebat, akibat harga minyak mentah yang terus meroket sejak perang Rusia-Ukraina.\"Selain itu jika masyarakat kalangan mampu turut mengkonsumsi Pertalite, tentu berpengaruh terhadap membengkaknya APBN. Kalau sudah begini, sama saja dengan orang kaya berlindung di bawah orang miskin,\" ujarnya dalam keterangan tertulis.Trubus menilai positif kebijakan Pertamina soal harga BBM dimana di satu sisi tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite, meski di sisi lain harus menyesuaikan harga Pertamax series, Pertamina Dex, dan Dexlite.Kebijakan tidak menaikkan harga Pertalite, menurutnya sangat tepat dan penuh kehati-hatian, karena bisa menjaga daya beli masyarakat yang mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19.Selain itu juga mencegah gejolak di masyarakat akibat terjadinya kenaikan harga berbagai macam kebutuhan.\"Jika Pertalite dinaikkan tentu akan berpengaruh terhadap inflasi harga-harga kebutuhan. Jika ini terjadi, tentu akan muncul gejolak di tengah masyarakat,\" ujar Trubus.Sementara terkait kebijakan Pertamina untuk menaikkan harga BBM jenis Pertamax series, Pertamina Dex, dan Dexlite, menurut Trubus, juga bisa dipahami. Sebab, di saat Pertamina mendapat tekanan hebat akibat harga minyak dunia yang terus meroket, kebijakan tersebut justru bisa menahan laju harga Pertalite. (Ida/ANTARA)
Jumlah Agen Laku Pandai Kian Meningkat di Tengah Pandemi
Jakarta, FNN. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat menyebutkan jumlah Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) kian meningkat di tengah pandemi.Dalam tiga bulan terakhir 2021 saja, kata dia, kenaikan Agen Laku Pandai tercatat dari 1,24 juta pada September menjadi 1,45 juta agen di Desember.\"Di masa pandemi kenaikannya memang justru signifikan. Ini luar biasa baik dari sisi agen maupun produk Laku Pandainya,\" ungkap Teguh dalam Media Briefing POJK Laku Pandai secara daring di Jakarta, Jumat.Rinciannya, total agen tersebut didominasi oleh agen individu yang naik dari 1,22 juta menjadi 1,41 juta orang, sedangkan agen badan hukum naik dari 17.467 menjadi 32.608.Agen Laku Pandai tersebar di 511 kabupaten/kota dalam 33 provinsi di Indonesia.Teguh menuturkan terdapat beberapa alasan perkembangan signifikan Agen Laku Pandai saat pandemi yakni dengan adanya COVID-19 masyarakat cenderung mencari layanan keuangan terdekat untuk menghindari infeksi virus.\"Jadi orang yang di daerah terpencil bisa tinggal mendatangi agen yang ada di warung-warung, sehingga tidak perlu ke bank yang jauh,\" katanya.Selain itu selama pandemi banyak program pemerintah yang dilakukan melalui Agen Laku Pandai, seperti pemberian bantuan sosial atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga beberapa bank pun menambah agennya.Meski begitu dirinya mengungkapkan Agen Laku Pandai masih terpusat di Pulau Jawa pada triwulan IV-2021 yakni sebesar 913.226 agen atau 64,18 persen, di mana persentase terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu 272.671 agen atau 18,79 persen.Namun jika dilihat berdasarkan kota/kabupaten, jumlah Agen Laku Pandai terbanyak terdapat di Kota Jakarta Timur sebanyak 40.211 agen.Sedangkan berdasarkan wilayah, yang memiliki persentase jumlah Agen Laku Pandai paling sedikit adalah Maluku dan Papua yaitu 29.360 agen atau 2,02 persen. (Ida/ANTARA)
POPULER
