Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan anak buahnya memastikan ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat di pasar tradisional ataupun modern yang disampaikan dalam rapat video conference dengan Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia bersama dengan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (14/3).

Melihat kenyatan ini pengamat politik Rocky Gerung melihat bahwa justru yang berupaya menstabilkan harga adalah Kapolri. “Jika urusan minyak goreng diserahkan ke Kapolri, ngapain ada Menteri Perdagangan,” kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official Selasa (16/03/2022) di Jakarta.

Menurut Rocky, Kapolri bukan pejabat bidang ekonomi. Kebijakan Kapolri itu akan dilindas oleh dalil-dalil bisnis global. “Jadi kita ingin melihat apa gunanya ada kabinet kalau akhirnya seluruh komoditas itu diputuskan di pasar global. Ini menunjukkan bahwa dari awal perencanaan kita buruk, seolah-olah ingin mengendalikan tapi lupa bahwa oligarki atau kapitalis ini tidak mungkin dikendalikan oleh orang yang justru diasuh. Kan nggak bisa budak itu mengunggulkan tuan,” tegasnya.

Pola manajemen pemerintahan seperti ini, kata Rocky sangat membahayakan negara. “Ini bahayanya kalau kabinet kemampuan teknokratiknya berhenti, tidak ada kemampuan teknokratik sehingga akhirnya diambil-alih oleh aparat ketertiban. Jadi harga itu tidak boleh ditertibkan. Kan bahaya kalau harga ditertibkan. Yang boleh ditertibkan itu kekacauan. Kalau polisi menertibkan harga, nanti player-nya juga akan melakukan hal yang lebih dramatis lagi. Penyelundupan misalnya. Ini akhirnya bisa kita sebutkan bahwa kabinet ini tidak ada pola dan metode. Kalau memang negara kuat, ya negara bisa memaksa. Tapi kita tahu bahwa negara tidak mampu memaksa mereka yang justru diperlukan negara untuk membiayai ambisi politik,” paparnya.

Kekacauan harga dan stok minyak goreng ini, kata Rocky sebetulnya di belakang layar ada dua-tiga yang orang mengatur masalah harga ini.

Rocky mencontohkan, di Malaysia misalnya, tidak gampang harga diatur oleh kartel. Kalau di kita ini kartel kasak-kusuk. Ini terlihat bahwa menteri perdagangan berlindung di balik penyataan Kapolri.

“Pak Sigit juga tahu berapa lama polisi bisa ngatur-ngatur harga. Ini bukan fungsi polisi. Sebetulnya, desainnya sudah kacau. Akibatnya, yang dirugikan emak-emak. Jadi penggorengan musti dicampur minyak dengan benda yang lain atau yang sejenis itu. Atau minyak oplosan yang bisa lebih efisien,” tegasnya.

Kebijakan yang kacau ini kata Rocky akan mengakibatkan pemalsuan-pemalsuan di bawah. “Mungkin minyak benernya 30 persen dan minyak palsunya 70 persen. Karena memang sifat ekonominya akan muncul, cari yang murah supaya harganya tidak jatuh. Nanti akan disalahin lagi pedagang-pedagang eceran, mereka ditangkap karena telah mencampur minyak dengan yang lain supaya hemat. Jadi logika ekonomi akan menyebabkan kekacauan di bawah. Jadi semua dimulai dari orkestrasi kabinet yang betul-betul sudah dua bulan ini tidak bisa menemukan siapa sebetulnya penyebab kenaikan CPO atau kenaikan minyak goreng sebagai produk olahannya atau produk akhirnya,” paparnya.

Akhirnya, lanjut Rocky, instruksi itu musti keluar dari pejabat yang mengatur masalah ketertiban. “Jadi harga dan pasar diancam. Itu yang justru menakutkan kita. Memang pasti ada potensi keresahan dan keresahan itu dipadamkan dengan instruksi Kapolri. Itu bukan cara demokratis,” tegasnya.

Menurut Rocky, mustinya menterinya mengundurkan iri karena gagal, baru ada legitimasi. Rakyat akan bilang, “Oke kalau keadaan darurat ya kami terima perlindungan polisi itu. Tapi kalau menterinya haha hihi doang dan tidak tahu caranya dan presidennya tidak pernah kasih teguran, itu artinya presiden juga ditawan oleh Menteri,” katanya.

Yang begini kata Rocky membuat dunia internasional mengatakan bahwa Indonesia mengalami disorder. Karena itu, jangan masuk Indonesia, jangan berbisnis dengan Indonesia, karena kacau.

“Masa minyak musti diatur oleh Kapolri. Beban Kapolri itu sudah besar, masih harus mengatur minyak goreng. Nanti isinya digoreng-goreng juga akhirnya. Jadi, ini sinyal yang buruk bagi dunia internasional bahwa Indonesia tidak ada aturan. Semuanya tiba-tiba dialihkan pada orang yang sebetulnya tidak dalam fungsi itu,” paparnya.

Malfungsi dalam kabinet juga dialami oleh Luhut Panjaitan. “Seperti Pak Luhut sampai sekarang tidak ditegur oleh presiden, padahal dia sebetulnya sudah mengaku bahwa data yang dia pakai itu sebetulnya data yang dia arahkan untuk dipakai oleh Muhaimin dan segala soal itu. Jadi, kekacauan makro ini sesungguhnya dipacu oleh dunia dan itu yang membuat pemain-pemain atau investor dan pengamat internasional ini menganggap bahwa Indonesia sudah mengalami kekacauan dan kekonyolan,” pungkasnya. (ida, sws)