Krisis Minyak Goreng Mendag Mangkir di DPR, Rocky Gerung: Itu Cara Licik Presiden
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sudah mangkir sebanyak dua kali dari rapat gabungan bersama DPR RI guna membahas langkanya minyak goreng di pasaran. DPR berencana segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus terjadinya krisis minyak goreng.
Menanggapi mangkirnya M. Luthfi dari undangan DPR, pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa Mendag tidak ada pengaruhnya sama sekali hadir ke DPR.
“Sebetulnya itu cara licik yang dipakai oleh presiden karena dia harusnya tahu dari awal bahwa harga itu tidak didikte oleh aturan. Ini kan komoditas internasional, pasti hukum ekonomi itu tidak mungkin dihalangi oleh regulasi intinya,” katanya.
“Kita tahu bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh presiden setelah main dukun di IKN adalah tanya pada dukun sawit, apa yang musti dilakukan. Terus dia menjawab bahwa solusi yang terbaik adalah patok harga dengan naikkan HET-nya. Itu terpaksa memang harus dia lakukan karena tidak ada jalan lain,” katanya.
Setelah harga dinaikkan, kata Rocky harga itu bakal naik lagi, karena masyarakat tahu bahwa sebetulnya presiden bukan melayani rakyat, tetapi melayani kartel minyak goreng, kartel CPO. Jadi, presiden paham cara melayani oligarki.
“Jadi sekali lagi kalau kita paham ekonomi global, memang kalau kita diikat oleh pasar kapitalis dunia, tidak ada yang akan mampu menghalangi disparitas harga. Itu yang menimbulkan keuntungan pada produsen. Artinya, tidak ada gunanya negara. Jadi, presiden mau ngomong apa saja, akhirnya musti melayani pasar. Tidak ada gunanya seluruh basa-basi nasionalisme, utamakan konsumsi dalam negeri, paksa DMO-nya diselesaikan. Itu bahkan bisa jadi bocor dalam bentuk pasar gelap,” katanya.
Intinya, lanjut Rocky kalau konsep-konsep dasar pelaksanaan ekonomi itu hendak dipoles dengan semacam ancam-mengancam produsen, produsen tidak bisa diancam oleh negara karena dia terikat dengan efisiensi.
“Bahkan dengan efisiensi itu dia bisa bilang ini biaya politik yang kita pakai dulu buat Anda jadi presiden, jadi nggak usah atur-atur kami dulu, begitulah kasarnya,” pungkasnya.
“Yang pertama soal etik. Yang kedua dia merasa bahwa apa pentingnya dia hadir di situ. Toh keterangan apa pun tidak akan mengubah fakta bahwa ekonomi kita diatur oleh sistem pasar,” kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official Selasa (16/03/2022) di Jakarta.
Kehadiran Mendag ke DPR diduga akan terjadi kegaduhan baru. Mungkin juga Luthfi menganggap kalau dia datang ke situ maka kartel-kartel di DPR juga akan minta bagian dan makin rumit lagi. Semua orang tahu bahwa menteri yang datang ke DPR akan menjadi rebutan semut-semut, karena dianggap gula-gula.
“Jadi, nanti diancam lagi, bikin aturan. Akhirnya semua menjadi kacau dan saling terbelit. Benang kusut ini yang akhirnya mampu dipecahkan oleh presiden. Dan presiden dengan bijak telah menyelesaikan semua ini. Dan penyelesaiannya gampang, naikin harga,” paparnya.
Pola seperti ini kata Rocky, biasa disebut sebagai burden sharing, bagi bagi beban. Karena sudah tidak bisa, maka solusinya bagi-bagi beban ke Kapolri. Jadi, terlihat tidak ada konduktor yang mampu melihat dari atas. Tidak ada menteri utama yang bisa. Mustinya Pak Luhut atau Airlangga yang bisa, sehingga kekacauan itu menyebabkan investasi nggak masuk.
“Dua Menko ini lebih penting membicarakan tiga periode. Sementara menteri perdagangan sibuk mengintai jangan sampai kartelnya pecah karena setiap kartel menyumbang pada kebijakan politik,” tegasnya.
Rocky menegaskan masyarakat sebetulnya sudah tahu bahwa keretakan itu sudah terjadi. “Sinyal pertama adalah bahwa akan terjadi ketegangan sosial karena terjadi kelangkaan minyak goreng. Karena itu, kalimat pertama yang diucapkan oleh pemerintah justru melalui Kapolri bahwa jangan ada yang coba-coba. Kami jamin. Itu semua menunjukkan bahwa akan terjadi gempa bumi dalam soal ini,” katanya.
Sinyal itu kata Rocky juga ditangkap oleh investor asing karena pemerintah sekadar untuk hal-hal basic pun tidak bisa mengatur, apalagi untuk yang lain. Lalu berkembang bahwa ini sebetulnya ada pemain internasional yang memang sebetulnya Indonesia bisa dibuat kocar-kacir. (ida, sws)