EKONOMI
Belum Ada Regulasi yang Mengatur Robot Trading
Jakarta, FNN. Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengakui belum ada regulasi yang mengatur robot trading atau perdagangan secara robot di Indonesia.\"Ada kekosongan hukum, karena sampai sekarang kita belum ada yang mengatur mengenai robot trading. Dan kita sedang melakukan kajian,\" kata Wisnu saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan virtual, di Jakarta, Kamis.Wisnu memaparkan robot trading pada prinsipnya menggantikan fungsi manusia dalam melakukan perdagangan. \"Karena kalau kita trading saham, forex atau apapun kita kan harus lihat komputer setiap hari. Karena perubahannya tiap jam. Nah robot itu dibikin untuk menggantikan kita,\" ujar Wisnu.Tetapi, lanjutnya, robot trading tidak bisa membuat keputusan, karena robot trading hanya sebagai alat analitik yang membaca riwayat ke belakang atau past performance.\"Dia tidak bisa membaca sedang ada misalnya perang teluk. Padahal itu merupakan satu variabel besar dalam perdagangan komoditi berjangka. Harga langsung naik. Nah itu tidak dieksploitasi oleh robot trading. Hal ini yang banyak membuat orang rugi juga,\" ujar Wisnu.Kendati demikian, Wisnu mengatakan bahwa jika robot trading tersebut baik, maka akan benar-benar membantu penggunanya.Pada kesempatan tersebut, Wisnu juga menyampaikan bahwa regulasi selalu lebih lambat dari perkembangan teknologi, mengingat teknologi bersifat eksponansial.Hal tersebut yang membuat regulasi sulit mengejar perkembangan teknologi, namun pemerintah, tambah Wisnu, selalu berusaha agar tidak ketinggalan.(Sof/ANTARA)
Nilai Komitmen Rp214 T dari "Business Matching" Belanja PDN
Jakarta, FNN. Pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) yang diselenggarakan pemerintah di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali selama tiga hari pada 22-24 Maret 2022 berhasil mencatatkan nilai komitmen belanja produk dalam negeri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp214,1 triliun.Kegiatan tersebut juga memecahkan Rekor MURI untuk Transaksi Terbesar Belanja Produk Dalam Negeri dalam tiga hari.\"Negeri kita ini hebat, angka hari ini merupakan refleksi kerja keras dari para pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan semua yang terlibat,\" ujar Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menutup Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri, Kamis.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, nilai komitmen tersebut setara dengan 27.707 paket PDN. Selain itu, melalui Business Matching ini, 978 produsen PDN dapat dilibatkan dalam belanja negara. Kegiatan Business Matching merupakan langkah afirmasi untuk mendorong PDN dan juga Industri Kecil dan Menengah (IKM).“Semula, komitmen belanja dari kegiatan ini ditargetkan mencapai Rp100 triliun, dan sudah terlewati kemarin sore (23/3), kemudian masih terus bertambah hingga hari ini telah melampaui Rp200 triliun,\" katanya.Menperin menjelaskan, Business Matching bukan akhir dari target percepatan belanja PDN. Karena setelah ini, akan ada Business Matching lanjutan yang dilaksanakan baik secara fisik atau virtual, dan yang tidak kalah penting adalah pengawasan dan pengendaliannya.Menurutnya, kegiatan Business Matching yang baru saja dilakukan juga adalah bagian dari etape pelaksanaan program yang telah dibagi menjadi tiga tahap.\"Sebelumnya, dilaksanakan tahap pra Business Matching dengan melakukan interkoneksi data melalui aplikasi milik pemerintah seperti SIPD milik Kementerian Dalam Negeri, SAKTI milik Kementerian Keuangan, dan SIRUP milik LKPP yang akan terkoneksi dengan Sistem Informasi P3DN (SIP3DN) milik Kementerian Perindustrian,\" ungkap Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.Ia berharap, komitmen belanja produk dalam negeri yang sudah tercatat selama tiga hari tidak berakhir di atas kertas saja, mengingat potensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencapai Rp1.071,4 Triliun, dengan Rp400 Triliun yang dapat diserap oleh produk dalam negeri dan UMKM.Pada kegiatan itu, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatatkan komitmen Belanja PDN terbesar untuk kategori kementerian/lembaga, yaitu Rp43 triliun.Sedangkan komitmen DKI Jakarta di kategori Pemerintah Provinsi menembus Rp5 triliun. Di kategori pemerintah kota/kabupaten, Kabupaten Bojonegoro memberikan komitmen sebesar Rp1,6 triliun.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan itu mengungkapkan, pemerintah mengambil langkah imperatif agar pemerintah belanja modal, barang, dan jasa berupa produk dalam negeri. \"Hal ini karena pemerintah merupakan the biggest buyer,” ujar Menteri Tito.Ia menambahkan, semua daerah harus membentuk Tim P3DN sesuai Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP. Selanjutnya, mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari APBD untuk penggunaan produk dalam negeri, lebih spesifik produk UMKM dan koperasi.Selain itu, mengumumkan seluruh pengadaan barang dan jasa pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat 31 Maret 2022 dan mengisi e-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). \"Kemudian, mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri,\" kata Mendagri. (Sof/ANTARA)
Kemenkeu: Kekayaan Negara Harus Dikelola Demi Kemakmuran Rakyat
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menegaskan jajarannya harus mampu menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel demi kemakmuran rakyat.“Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya dalam acara Gebyar Lelang Produk UMKM di Jakarta, Kamis.Rionald mengatakan salah satu upaya DJKN untuk mengelola kekayaan negara secara baik adalah dengan membangun lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif.Lelang yang transparan dan kompetitif itu akan mampu menjadi instrumen jual dan beli yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat.Menurut Rionald, sejak Vendu Reglement Staatblad diundangkan pada 114 tahun lalu dan menjadi dasar hukum penjualan secara lelang di Indonesia ternyata lelang telah berkontribusi terhadap kemakmuran rakyat.Ia menuturkan selama 114 tahun kegiatan lelang telah mendorong serta mewarnai perekonomian nasional melalui penjualan barang yang mencerminkan fungsi publik dan privat.Oleh sebab itu, DJKN juga terus berupaya melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan lelang seperti mengadopsi teknologi hingga tercipta portal lelang.go.id pada 2018 lalu.“Salah satu manifestasi visi dan misi DJKN adalah melalui portal lelang.go.id yaitu sebuah layanan one stop service berbasis teknologi informasi,” ujar Rionald.Rionald menambahkan, portal lelang ini sudah sejalan dengan agenda Presidensi G20 Indonesia yaitu mendorong produktivitas, mendukung ekonomi dan keuangan inklusif serta meningkatkan akses.“Ini termasuk untuk mengoptimalkan jangkauan pemasaran produk UMKM melalui pemanfaatan teknologi,” tegas Rionald. (mth/Antara)
Menparekraf Dorong Masyarakat Gunakan Produk Buatan Lokal
Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendorong masyarakat membeli dan memakai produk buatan lokal sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional.“Produk ekonomi kreatif di Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk luar negeri,” ucapnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ia mengatakan pemerintah telah menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri, produk UMKM, dan koperasi.Presiden disebut menginginkan kewirausahaan sebagai bentuk bagian dari tatanan ekonomi baru pascapandemi COVID-19 sehingga dapat membuka lapangan kerja maupun peluang usaha menuju kebangkitan ekonomi, paparnya.Ia menerangkan bahwa sektor UMKM terbukti mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia dengan kontribusi di sektor ekonomi kreatif terhadap ekspor mencapai 15,06 miliar dolar AS.“Sementara dari sisi penciptaan kerja, sektor ekonomi kreatif mampu menghadirkan 18,7 juta kesempatan kerja pada tahun 2021. Saya mendorong UMKM mulai go digital agar mampu menjadi bagian dari tatanan ekonomi baru,\" kata dia.Selaku Ketua Harian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Sandiaga memastikan upaya digitalisasi dan peningkatan ekosistem ekonomi digital dari produk ekonomi kreatif semakin luas dalam Program Gernas BBI Tahun 2022.“Gernas BBI diharapkan mampu menjadi salah satu langkah pendorong kebangkitan ekonomi dan pembuka lapangan kerja,” ungkap Menparekraf. (mth/Antara)
Presiden Dorong Koperasi Petani Sawit Produksi Minyak Goreng
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mendorong koperasi-koperasi petani sawit swadaya untuk memproduksi minyak goreng agar tidak terjadi kelangkaan serta mempermudah akses bagi masyarakat. \"Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden atas sambutan hangat-nya dan juga beberapa arahan-arahan dari Bapak. Nanti Bapak menyampaikan akan mencoba juga untuk berdiskusi dengan koperasi-koperasi dimana nanti akan kita bikin satu model untuk petani bisa memproduksi minyak goreng,\" kata perwakilan petani sawit swadaya Rukaiyah Rafik di Istana Merdeka Jakarta, Rabu. Dalam pertemuan tersebut, sebanyak 9 orang perwakilan petani sawit menyampaikan sejumlah hal seperti persoalan petani sawit hingga inovasi yang telah dikembangkan. \"Kami menyampaikan inovasi-inovasi yang telah dikembangkan oleh petani swadaya. Alhamdulillah sambutan beliau cukup baik dan respons-nya cukup baik terutama terkait dengan bagaimana nanti pendanaan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) bisa dikontribusikan kepada petani swadaya secara maksimal,\" tambah Rukaiyah seusai pertemuan. Terkait BPDPKS, para petani sawit swadaya mengusulkan agar ada perwakilan petani swadaya yang duduk di dalam struktur BPDPKS sehingga kepentingan para petani swadaya dari seluruh Indonesia dapat terlayani. Sementara mengenai program biodiesel, para petani sawit swadaya mengusulkan agar perusahaan-perusahaan biodiesel bisa menjalin kemitraan dengan para petani swadaya melalui kerja sama secara langsung. \"Ini cukup, menurut kami cukup membahagiakan karena kami sendiri di sini adalah perwakilan dari petani swadaya seluruh Indonesia. Jika ini terjadi maka kami yakin bahwa petani swadaya akan lebih sejahtera dan mandiri di masa depan,\" imbuhnya. Menurut Rukaiyah, 45 persen dari total produksi minyak sawit di Indonesia berasal dari petani swadaya. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan petani sawit swadaya Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (mth/Antara)
Menkeu Anggarkan Dana Abadi kebudayaan 'Indonesiana' Rp5 Triliun
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan menganggarkan sebesar Rp5 triliun untuk dana abadi kebudayaan Indonesiana, yang saat ini telah terkumpul Rp3 triliun. \"Di 2020 kita sudah mengalokasikan Rp1 triliun yang dikelola LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), namun ada wadah tersendiri. Di 2021 kita masukkan Rp2 triliun sehingga total sekarang Rp3 triliun,\" kata Sri Mulyani dalam Peluncuran Dana Abadi Kebudayaan yang dipantau di Jakarta, Rabu. Dengan Rp3 triliun, tahun lalu dana abadi kebudayaan telah mulai mendapatkan return sebesar Rp45 miliar. Adapun di 2022 diperkirakan return yang akan didapat mencapai Rp165 miliar sehingga terdapat Rp200 miliar return dana abadi kebudayaan yang dapat dihibahkan pada para budayawan dan seniman di Indonesia. \"Tahun ini dana abadi kebudayaan belum dialokasikan, tapi nanti kita lihat. Karena untuk LPDP ada alokasi Rp20 triliun, kemungkinan kita bisa sisihkan untuk dana abadi pendidikan Rp1 triliun sehingga untuk LPDP Rp19 triliun,\" katanya. Diharapkan dana abadi kebudayaan bertajuk \'Indonesiana\' yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor (Perpres) Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan dapat memenuhi target pemerintah sebesar Rp5 triliun pada 2023 mendatang. Sri Mulyani pun mendukung budayawan dan seniman yang dinilai memahami kebudayaan nasional baik secara praktik maupun teori untuk menjadi penentu penerima hibah nantinya. \"Saya berharap bisa dikembangkan dan dipertanggungjawabkan cara penentuan suatu pihak berhak mendapatkannya. Sehingga rakyat bisa betul2 menggunakannya untuk mengembangkan ekosistem kebudayaan Indonesia,\" katanya. (mth/Antara)
Food Station Jajaki Pabrik Minyak Goreng dengan Jabar dan Jateng
Jakarta, FNN - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya tengah menjajaki pembangunan pabrik minyak goreng dengan BUMD milik Provinsi Jawa Barat (PT Agro Jabar) dan milik Provinsi Jawa Tengah (PT Jateng Agro Berdikari). \"Penjajakan dengan Agro Jabar dan Agro Jateng itu adalah untuk membuat pabrik minyak goreng,\" kata Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu. Niat tersebut, kata dia, tujuannya dalam rangka ketahanan pangan demi terciptanya kemandirian pangan, seperti beras yang sudah mulai mandiri dengan stok yang cukup meski Jakarta tak memiliki sawah dalam jumlah yang banyak dan mencukupi. Sinergi dengan BUMD di Jawa Barat dan Jawa Tengah, kata Pamrihadi, karena pertimbangan sektor hilir di mana daya serap yang dimiliki dua provinsi tersebut relatif sama dengan Jakarta yang memiliki 10 juta penduduk, sementara Jabar sekitar 35 juta dan Jawa Tengah 30 juta. \"Poinnya adalah ketika kita memproduksi marketnya atau pasarnya ada apa enggak. sekarang pasarnya kan sudah digenggam nih, tinggal gimana kita memproduksinya,\" kata Pamrihadi. Meski demikian, Pamrihadi menyebutkan bahwa saat ini rencana pembangunan pabrik minyak goreng tersebut baru pembicaraan awal baik mengenai bentuk kerjasama sampai lokasi yang ditentukan di mana memiliki tiga opsi yakni Jakarta, Surabaya, atau Kendal. Pamrihadi menyebutkan bahwa jika kerjasama tersebut hanya kerjasama operasional (KSO) bisa langsung dieksekusi dalam waktu yang relatif singkat. \"Sementara jika diminta buat perusahaan patungan (joint venture) atau anak perusahaan tentu saja butuh verifikasi lebih lama karena ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk membuat joint venture,\" tutur Pamrihadi yang mengharapkan rencana ini terealisasi tahun 2023 mendatang. (mth/Antara)
Sri Mulyani Minta DJP Bumikan Informasi Pajak untuk Gaet Generasi Muda
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membumikan berbagai informasi terkait pajak dalam rangka menggaet lebih banyak generasi muda untuk berkontribusi. “Ini yang harus terus menerus bagi Kemenkeu, DJP membumikan, memudahkan, dan menciptakan konsep yang tidak rumit,” katanya dalam acara Tax Campaign Spectaxcular DJP 2022 di Jakarta, Rabu. Hal tersebut harus dilakukan karena sebenarnya saat ini banyak generasi muda yang memiliki ide untuk berkontribusi bagi pembangunan negara melalui pajak. Di sisi lain, ide-ide itu tidak tersalurkan karena generasi menganggap aspek-aspek terkait pajak sangat rumit dan menakutkan. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menegaskan salah satu tugas Kementerian Keuangan termasuk DJP adalah menyebarluaskan informasi mengenai pajak dengan cara yang mudah dipahami dan kekinian. “Tugas kita adalah untuk menyampaikan kepada mereka yang belum tahu dan membutuhkan bimbingan. Ini sangat penting buat kita untuk reaching out terutama ke generasi muda,” tegasnya. Cara itu salah satunya adalah dengan mengadopsi teknologi digital untuk mengatasi persepsi masyarakat yang selama ini kurang benar sehingga mereka enggan dan takut memenuhi kewajiban pajaknya. Adopsi teknologi digital juga dilakukan untuk mengatasi masalah teknis termasuk dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dianggap rumit oleh masyarakat. Ia mendorong jajaran DJP untuk terus mengeluarkan kreativitas, inovasi, teknologi dan edukasi dengan tetap mengedepankan kemudahan akses bagi masyarakat sehingga mudah dipahami. “Hal-hal yang tampak sederhana, kadang teman di pajak itu menganggap ‘kayak gitu aja enggak ngerti’ ya memang tidak mengerti jadi harus dibuat mengerti,” ujar Sri Mulyani. (mth/Antara)
Sebanyak 138 Sumur Pengembangan Telah Dibor Tahun Ini
Jakarta, FNN. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan realisasi jumlah sumur pengembangan yang telah dibor hingga 21 Maret 2022 mencapai 138 sumur atau 17 persen dari target. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya mendorong realisasi komitmen Final Investment Decision (FID) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar mempercepat pengeboran, karena 41 persen permasalahan keterlambatan pengeboran tahun lalu disebabkan oleh masalah itu. \"Masuk 2022 ini, saya tidak lagi mendengar adanya keterlambatan pengeboran yang disebabkan oleh FID KKKS. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut,\" ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu. Dwi menyampaikan bahwa industri hulu migas harus bisa menyikapi kenaikan harga migas saat ini dengan langkah yang masif dan agresif agar bisa mencapai target pengeboran sumur pengembangan. Ia mengapresiasi institusi yang telah membantu SKK Migas dan KKKS dalam merealisasikan kegiatan pengeboran dalam hal penyiapan lahan dan perizinan. \"Saya cek jadwal pengeboran di bulan April, permasalahan mengenai perizinan yang ada tinggal satu, dan itu on progress sedang diselesaikan,\" ujarnya. Pada 2022, SKK Migas menargetkan pengeboran 790 sumur pengembangan hasil work program and budget (WP&B), 100 sumur pengembangan dari program filling the gap (FTG), dan 42 sumur eksplorasi. Tak hanya itu, SKK Migas juga menargetkan rencana survei seismik dua dimensi sepanjang 3.539 kilometer dan survei seismik tiga dimensi 4.339 kilometer dengan 581 workover dan 29.582 well service. (Ida/ANTARA)
Dirut: ANTARA Siap Distribusikan Informasi Daerah ke Mancanegara
Pontianak, FNN - Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Meidyatama Suryodiningrat mengatakan potensi daerah yang tersebar di berbagai pelosok negeri baik dalam bentuk kekayaan alam maupun wisata sangat layak untuk didistribusikan melalui berbagai jejaring yang dimiliki kantor berita resmi negara tersebut.\"Kelebihan ANTARA adalah sebagai kantor berita tidak hanya berhenti dari membuat konten, tapi bagaimana mendistribusikan konten-konten yang dihasilkan itu tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga hingga ke mancanegara,\" kata Meidyatama saat bertemu dengan Bupati Sambas, Kalimantan Barat Satono di Jakarta, Selasa.Menurut Meidyatama, untuk itulah ANTARA hadir dan menjangkau daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.\"Sebagai kantor berita, ANTARA tentu saja siap ikut menyebarluaskan berita-berita baik dari negeri ini hingga ke lingkup internasional, termasuk kekayaan dan keindahan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sambas,\" ujar dia.Sementara Bupati Sambas Satono mengapresiasi Kantor Berita ANTARA yang sudah ikut menyebarluaskan berbagai informasi dari kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia itu.\"Kabupaten Sambas memiliki penduduk terbanyak kedua di Kalbar setelah Kota Pontianak, serta menjadi lumbung pangan Kalbar karena penghasil terbanyak beras di Kalbar,\" ujar Satono.Selain itu, Kabupaten Sambas memiliki pantai tempat peneluran penyu yang terpanjang di Indonesia terletak di Kecamatan Paloh.\"Selain menyampaikan informasi tentang kegiatan di Kabupaten Sambas, ANTARA dapat ikut menyuarakan keinginan dan harapan kami kepada pemerintah pusat,\" kata Satono.Selama ini, kata dia, masih ada beberapa kebijakan pusat yang perlu diselaraskan dengan kebutuhan daerah seperti Kabupaten Sambas yang wilayahnya masuk kawasan perbatasan.\"Saya berharap, ANTARA dapat menjadi perantara informasi dari daerah ke pusat,\" ujarnya.Pada kunjungan ini Bupati Sambas Satono juga berdiskusi bersama Redaktur Pelaksana 1 Gusti Nur Cahya Aryani, Redaktur Pelaksana 2 Sapto Heru Purnomojoyo, Kepala Biro Kalimantan Barat Teguh Imam Wibowo, GM Layanan Media dan Komunikasi Jaka Sugianta, serta Kepala Redaksi Konten Komersial & Kerjasama Panca Hari Prabowo. (sws, ANTARA)
POPULER
