EKONOMI
Erick: Kolaborasi BTN dan BUMN Lain Solusi Kebutuhan Hunian Milenial
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan kolaborasi Bank Tabungan Negara (BTN) dengan BUMN-BUMN lainnya menjadi solusi atas kebutuhan hunian bagi milenial.Erick mendorong sinergisitas BTN, Perumnas, KAI, BUMN Karya, bahkan PLN dan Telkom untuk memberikan one stop solution kepada Gen Z, untuk mendapatkan kemudahan tidak hanya untuk perumahan tapi juga dalam melakukan pekerjaan.“Solusi yang ditawarkan ini bagaimana kita mensinergikan tanah yang disediakan oleh PT Kereta Api, Perumnas yang membangun dibantu oleh BUMN Karya, BTN yang memberikan financing dibantu oleh Jasa Keuangan, PLN dan Telkom bersinergi memberikan solusi yang terbaik,” ujar Erick Thohir dalam keterangannya di Jakarta, Ahad.Menteri BUMN menilai perumahan merupakan masalah krusial di seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan populasi lebih dari 273 juta jiwa.Untuk itu, perlu dicarikan one stop solution agar kebutuhan perumahan bisa terpenuhi tidak hanya untuk milenial tetapi juga juga generasi Z atau Gen Z.“Kita tidak bicara lagi milenial tapi juga Gen Z yang jumlahnya 53 persen dari total penduduk yang mengalami disrupsi teknologi, lapangan pekerjaan berubah, kesempatan berusaha berubah. Pemerintah harus dan pasti hadir agar Gen Z mendapat fasilitas terbaik tidak hanya bagi pekerjaannya tapi juga rumah tinggal sebagai kebutuhannya,” kata Erick.Dia menilai dengan sinergi dapat memberikan sesuatu yang nyata kepada Gen Z yang hari ini sangat membutuhkan, tidak hanya perumahan yang affordable harganya tapi juga efisiensi dalam kesehariannya dimana saat bekerja mereka dapat mengakses fasilitas transportasi yang mempermudah pekerjaannya.“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kementerian yang telah memastikan hal-hal ini terjawab, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Direksi dan Komisaris BUMN yang percaya bahwa konsep perumahan ini bisa jalan, karena ini sebagai pilot project, baru tiga yang saya lihat, kalau ini bisa menjadi di puluhan tempat, ini akan menjadi solusi yang baik,” kata Erick.Sementara itu Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, Bank BTN siap bersinergi dengan Perum Perumnas dan BUMN lainnya untuk mendukung pemenuhan rumah bagi milenial. Salah satunya dengan mewujudkan impian milenial memiliki hunian yang berkonsep Transit Oriented Development (TOD).“Ada peluang yang sangat besar dalam menjembatani gap antara permintaan dan penawaran akan perumahan yang layak pada segmen milenial ini,” ujar Haru.Sesuai dengan mandat dari Menteri BUMN, Bank BTN akan bersinergi dengan BUMN lain, khususnya BUMN karya memastikan pasokan hunian bagi milenial terpenuhi. (mth/Antara)
LKPP: Inpres 2/2022 Momentum Akselerasi Belanja Produk Dalam Negeri
Jakarta, FNN - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 menjadi momentum untuk mengakselerasi belanja produk dalam negeri dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, (UMK) dan koperasi.Dalam Inpres 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan pada 30 Maret 2022 itu, seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diinstruksikan untuk memacu belanja produk dalam negeri (PDN) dan UMK.\"Ini momentum yang sangat bagus. Presiden telah memberi instruksi. Kalau PDN dan UMK-Koperasi mendapat ruang yang semakin besar dalam belanja pemerintah, sangat bagus bagi pemulihan ekonomi dan pemerataan ekonomi,\" kata Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Anas mengatakan, Inpres tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sangat serius dalam membantu produsen PDN dan UMK-Koperasi. \"Pelibatan PDN dan UMK-Koperasi tidak hanya akan mengakselerasi pemulihan ekonomi, tetapi juga membangun kekuatan industri dalam negeri,\" jelas Anas.Ada beberapa poin instruksi Presiden dalam Inpres 2/2022, di antaranya menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMK-Koperasi.Selain itu, merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk UMK-Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.Demikian pula menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk peta jalan peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1 juta produk tayang dalam katalog elektronik (e-katalog).Poin lainnya adalah menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5 persen bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.Merespon instruksi tersebut, LKPP pun melakukan pemangkasan birokrasi agar semakin banyak produk dalam negeri dan UMK-Koperasi tayang di e-katalog.\"Hal pertama yang kita lakukan adalah memangkas birokrasi/tahapan untuk masuk ke e-katalog, baik itu e-katalog nasional maupun lokal. Soal e-katalog nasional, kini dalam proses meringkas alur penayangan produk yang sebelumnya butuh delapan tahap menuju hanya dua tahap saja,\" ungkap Anas.Demikian pula soal e-katalog lokal yang berperan mendorong pemerataan dan pengembangan ekonomi di daerah. Sebelumnya tidak banyak pemda yang memiliki katalog lokal karena berbagai faktor.\"Maka atas saran arahan Presiden Jokowi dan Kemenko Marves, kita drop beberapa syarat. Mekanisme pengelolaan katalog lokal disederhanakan dari sebelumnya empat tahapan menjadi satu tahapan saja. Nah di sanalah kesempatan pengusaha daerah, UMKM daerah, untuk masuk,\" jelas Anas.Ada pun langkah selanjutnya, kini LKPP sedang menyiapkan pengembangan sistem pada rencana umum pengadaan (RUP) pemerintah baik kementerian/lembaga/pemda. Sistem tersebut bisa mengetahui dan mengelola alokasi belanja PDN dan UMK-Koperasi sejak dari perencanaan.\"Yang ketiga dari sisi pembayaran. Sekarang kita harmonisasi kebijakan Mendagri akan menerbitkan aturan soal kemudahan pembayaran dengan mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,\" tuturnya.\"Dengan adanya fasilitas ini, UMK tidak lagi kesulitan bertransaksi dengan Pemda karena Pemda bisa langsung bayar, sehingga UMK tidak akan kesulitan cashflow. Ini bagian dari mendorong PDN dan UMK terlibat lebih dalam mengakses APBN/APBD,\" imbuh Anas. (mth/Antara)
G20 Mendorong Indonesia Menjadi Tujuan Investasi Berbasis Inovasi
Jakarta - FNN. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Presidensi G20 dapat mendorong Indonesia menjadi tujuan investasi berbasis inovasi dari pemodal asing.Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, mengatakan potensi masuknya arus modal itu sangat besar mengingat arus investasi ke Indonesia tetap tumbuh, meski pandemi masih melanda.Data menyatakan realisasi investasi Indonesia pada 2021 mencapai Rp901,02 triliun atau tumbuh 9 persen (yoy) dibandingkan 2020 sebesar Rp826,3 triliun.Belum lagi, rencana pabrikan kendaraan listrik asal AS, Tesla Inc, yang menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi pada proyek power bank raksasa atau Energy Storage System (ESS).Pencapaian dan peluang tersebut yang membuat pemerintah berani untuk menargetkan masuknya investasi sebesar Rp1.200 triliun pada 2022.\"Peluang mencapai angka tersebut tidak mustahil, apalagi ada dua momen potensial bagi Indonesia, dimana negara ini menjadi Presidensi G20 dan Business 20 (B20). Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa menjadi tuan rumah G20-B20. Ini tentunya tidak akan disia-siakan untuk menarik investasi di segala bidang,\" kata Arsjad.Ia juga memastikan investasi berbasis inovasi seperti teknologi digital harus diakselerasi, mengingat nilai pertumbuhan ekonomi digital pada 2025 diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar AS.\"Kadin melihat digitalisasi ekonomi akan memainkan peran penting dan strategis di masa depan, dan karenanya Indonesia perlu bersiap diri lebih agresif. Terlebih lagi banyak tantangan yang akan dihadapi, baik itu persoalan teknologi, SDM, hingga regulasinya,\" katanya.Untuk itu, ia mengharapkan adanya kemitraan publik-swasta dan penciptaan iklim yang kondusif bagi investor agar mampu memberikan dampak yang luas untuk mewujudkan misi Indonesia Emas 2045.Saat ini, Kadin telah ditunjuk sebagai penyelenggara untuk forum B20 dengan prioritas yang diusung sejalan dengan tema G20 yaitu kemajuan inovatif, inklusif dan pertumbuhan kolaboratif.Khusus untuk forum B20, Arsjad mengatakan akan membuat Indonesia berkesempatan mendapatkan kepercayaan dari komunitas global dan menumbuhkan pusat investasi di kawasan Asia Tenggara.Sementara itu, sejumlah perusahaan sudah mengumumkan rencana investasi berbasis inovasi di Indonesia, salah satunya investasi dari konsorsium Hyundai Motor Company-LG Energy Solution senilai 1,1 miliar dolar AS untuk penciptaan ekosistem kendaraan listrik.Dalam kesempatan terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet ikut menyetujui bahwa inovasi berbasis inovasi merupakan salah satu prioritas yang harus dimunculkan dalam G20 dan B20 di Indonesia.Sejumlah korporasi global yang sejak tahun lalu telah berkomitmen menanamkan investasi di sektor hilir yang padat inovasi itu menjadi salah satu bukti akan pentingnya fokus tersebut.\"Investasi yang berbasis inovasi menjadi penting karena akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Mendukung hal ini perlu untuk mendorong kolaborasi, riset antara pemerintah dan swasta misalnya,\" ujar Yusuf.Menurut dia, sektor hilirisasi juga memiliki dampak berantai yang besar karena tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mengakselerasi penerapan teknologi baru yang mendorong penciptaan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. (Sof/ANTARA)
Bamsoet Sebut Pentingnya Masalah Keamanan Soal Kripto
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan penting bagi regulator dan industri untuk menyoroti keamanan soal aset dan transaksi kripto.\"Ancaman security juga sangat terbuka. Perlu diwaspadai, persiapkan pengawasan aset kripto dan digital,\" kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Jumat. Pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut mengatakan, pembicaraan soal aset kripto ini juga akan dibahas di Presidensi G20 Indonesia, seiring dengan perintah eksekutif tentang aset kripto yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Kamis (10/3).\"Biden sudah minta pemerintahannya untuk menyusun nota kerja yang nanti dibahas di G20, bersama dengan menteri-menteri keuangan anggota G20 dan bank sentral,\" kata Bambang.\"Sehingga diharapkan ada kesepakatan dunia dan mampu memperhitungkan masalah security negara masing-masing atas (potensi aset kripto yang digunakan untuk) perputaran uang narkoba, terorisme, kejahatan seperti korupsi, dan lainnya. Pengamanan itu harus dibicarakan,\" ujarnya menambahkan.Sebagai informasi, negara-negara G20, termasuk Indonesia, sepakat untuk mengawasi perkembangan aset kripto secara global.Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada konferensi pers G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG), Jumat (18/2) lalu, mengatakan ada kekhawatiran perkembangan kripto akan membawa instabilitas pada sektor keuangan dan perekonomian dunia.Perry juga mengatakan saat ini seluruh dunia tidak mengakui secara resmi kripto adalah mata uang, namun diakui sebagai sebuah aset.Di Indonesia, kripto masih diperdagangkan sebagai aset di badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti).Bank Indonesia juga tengah menyiapkan kehadiran Central Bank Digital Currency (CBDC).CBDC atau rupiah digital adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.Saat ini, penerbitan CBDC masih terus dibahas oleh para bank sentral di seluruh dunia.Di sisi lain, Bamsoet juga mengatakan potensi aset kripto sebagai komoditas dan pertumbuhan ekonomi digital nasional juga perlu dibarengi dengan literasi kepada masyarakat, mengingat maraknya berita akan investasi dan aset digital bodong belakangan ini.\"Minimnya literasi masyarakat ini dimanfaatkan (oleh pihak tidak bertanggung jawab) untuk kemudian dilakukan penipuan modus investasi bodong, ponzi dan judi. Saya mendukung Bareskrim dan Bappebti dengan langkah-langkah penegakan hukumnya,\" kata Bambang.Bamsoet mengatakan, besarnya pasar kripto di Indonesia dapat dimaknai sebagai potensi ekonomi, peluang investasi, alternatif sumber pemasukan negara, dan stimulus ekonomi nasional. (mth/Antara)
Asosiasi Petani Tebu Indonesia Ingin Gulanya Dibebaskan dari PPN
Jakarta, FNN. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) berharap pemerintah tetap memberlakukan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk gula petani, kata Sekjen DPN APTRI M. Nur Khabsyin.\"Pasalnya, gula petani merupakan komoditas bahan pokok yang bersifat strategis seperti halnya beras, jagung, dan kedelai. Untuk itu, harus dibebaskan dari PPN hingga ke tingkat konsumen,\" ujarnya melalui rilis yang diterima Antara di Kudus, Kamis.Harapan DPN APTRI tersebut, kata Khabsyin, sudah disampaikan dalam konsultasi DPN APTRI dengan Ditjen Pajak agar gula petani tetap mendapat pembebasan PPN sampai ke tingkat konsumen.Dalam konsultasi yang dilaksanakan pada Selasa (29/3), pengurus DPN APTRI diterima langsung oleh Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama.Adanya desakan agar gula petani tetap dibebaskan dari PPN dilakukan seiring mulai diberlakukannya Undang-Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam UU tersebut, Pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen yang berlaku efektif pada 1 April 2022.Kemudian, muncul isu jika gula petani akan menjadi komoditas yang dikenai PPN 11 persen, sehingga meresahkan kalangan petani tebu.\"Jika gula petani dikenai PPN, maka pedagang akan berusaha menekan harga gula di tingkat petani. Pada saat ekonomi nasional belum baik akibat pandemi tentu akan memberatkan petani tebu, sedangkan keuntungan dari pembebasan PPN tidak hanya petani karena masyarakat juga diuntungkan karena mendapatkan gula dengan harga terjangkau,\" ujarnya.Berdasarkan PMK 99/2020 disebutkan bahwa gula merupakan komoditas pangan strategis yang mendapatkan pembebasan PPN. Namun, berdasarkan sosialisasi yang dilakukan Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan terkait UU HPP sebelumnya belum ada jawaban pasti apakah gula petani menjadi komoditas pertanian yang mendapatkan pembebasan PPN atau tidak.\"Saat kami tanyakan langsung, jawabannya saat itu masih menunggu Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU HPP. Untuk itu, kami tetap mendesak agar gula petani mendapatkan pembebasan PPN seperti halnya ketentuan PMK 99/2020,\" ujarnya.Sementara itu, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menegaskan sejauh ini masih berlaku PMK 99 tahun 2020 bahwa gula petani tidak dikenai PPN karena masuk bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat luas.Yoga juga menegaskan dalam rancangan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU HPP, pemerintah juga menjamin gula petani tetap akan dibebaskan dari PPN.\"Saat ini kami memang masih memproses PP-nya. Namun, dalam rancangan yang ada ketentuan dalam PMK 99/2020 tetap akan diakomodir sehingga komoditas gula konsumsi dengan kriteria gula kristal putih asal tebu tanpa campuran perasa dan pewarna akan dibebaskan dari PPN,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Taat Membayar Pajak, Menerima Penghargaan
Jakarta, FNN. Sebanyak tujuh wajib pajak daerah di Kota Yogyakarta menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta karena dinilai taat memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan awal 2022.“Dari 15 wajib pajak yang sudah selesai kami periksa, diperoleh tujuh wajib pajak dengan hasil audit nihil. Artinya mereka memiliki kepatuhan tertinggi sehingga layak diberi penghargaan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Wasesa di Yogyakarta, Kamis.Menurut dia, pemberian penghargaan dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang taat membayar dan pemberian penghargaan tersebut baru dilakukan untuk pertama kalinya tahun ini.Biasanya, apresiasi terhadap wajib pajak dilakukan dengan pemberian insentif atas pajak yang sudah dibayarkan. “Tetapi, mengingat kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan, maka apresiasi dilakukan dengan pemberian penghargaan,” katanya.Namun demikian, Wasesa menyebut, pemberian insentif kepada wajib pajak dimungkinkan tetap bisa diberikan pada tahun ini apabila keuangan daerah dinilai memungkinkan untuk dianggarkan melalui APBD Perubahan 2022.Wasesa menambahkan, BPKAD Kota Yogyakarta rutin melakukan pemeriksaan pajak dengan sasaran 180-200 wajib pajak setiap tahunnya.Pada 2022, pemeriksaan dilakukan terhadap 180 wajib pajak yang terdiri dari 70 wajib pajak hotel, 70 wajib pajak restoran, 20 wajib pajak hiburan, dan 20 wajib pajak parkir.“Sudah ada 60 yang diperiksa dan selesai 15. Dari 15 tersebut tujuh wajib pajak dinilai taat membayar pajak. Tidak ada temuan dari pemeriksaan,” katanya.Dengan demikian, lanjut Wasesa, jumlah wajib pajak yang mendapat penghargaan kepatuhan pajak pada tahun ini dimungkinkan bisa bertambah.“Biasanya dari total wajib pajak yang kami periksa, sekitar separuhnya masih ada temuan. Biasanya disebabkan ketidaktahuan tetapi ada juga yang tidak memiliki uang membayar pajak. Padahal seharusnya pajak itu sudah dibayarkan konsumen, tinggal meneruskan saja ke pemerintah daerah,” katanya.Sementara itu, tujuh wajib pajak yang memperoleh penghargaan Pemerintah Kota Yogyakarta pada 2022 adalah Hotel Dafam, Sky Hotel, Timezone, Hotel Ibis Malioboro, pengelola parkir Vinolia, Hotel Jambu Luwuk, dan Solaria.Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkot Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan penghargaan tersebut penting karena akan membangun hubungan baik antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan wajib pajak.“Wajib pajak diberi kepercayaan untuk self assessment dalam membayar pajak mereka. Artinya, wajib pajak dengan hasil audit nihil ini sudah melakukan pembayaran sesuai ketentuan,” katanya.Pemberian penghargaan tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari transparansi pelaku usaha terhadap konsumen yang sudah membayar pajak atas jasa yang mereka terima.Chief Accounting Hotel Dafam Widiyatmoko mengatakan penghargaan yang diterima menjadi pemicu untuk tetap menaati peraturan di Kota Yogyakarta.“Tidak ada kekhawatiran apapun saat dilakukan pemeriksaan karena kami sudah membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kapanpun diaudit, kami siap,” katanya. (Sof/ANTARA)
Menkeu: Penerapan Pajak Karbon Mundur Karena Masih Sinkronkan Roadmap
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemberlakuan pajak karbon yang awalnya mulai 1 April 2022 dan diundur menjadi Juli 2022 karena pemerintah masih melakukan koordinasi untuk menyinkronkan roadmap agar pelaksanaannya berjalan baik.“Di dalam UU HPP pelaksanaan pajak karbon seharusnya dilakukan pada 1 April namun kita masih harus melakukan koordinasi untuk menyinkronkan roadmap sekaligus menjaga agar pelaksanaan berjalan baik,” katanya dalam acara PPATK 3rd Legal Forum di Jakarta, Kamis.Meski demikian, mundurnya jadwal penerapan pajak karbon yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mulai 1 April menjadi Juli 2022 ini tidak akan mengganggu pemulihan ekonomi.Sri Mulyani mengaku terdapat kerumitan yang muncul dalam pengenaan pajak karbon khususnya pada mekanisme perdagangan karbon antarnegara yang mengharuskan adanya kesepakatan global.Ia menjelaskan terdapat perbedaan di tiap negara termasuk terkait harga sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran sehingga roadmap pengenaan pajak karbon harus benar-benar disiapkan.Sebagai contoh, pajak karbon di Jepang dikenakan sebesar 3 dolar AS per ton CO2e sedangkan di Prancis mencapai 49 dolar AS per ton CO2e.Kemudian di Spanyol sebesar 17,48 dolar AS per ton CO2e untuk semua sektor emisi gas rumah kaca (GRK) dari gas HFCs, PFCs, dan SF6 sedangkan di Kolombia sebesar 4,45 dolar AS per ton CO2e untuk semua sektor.“Di satu negara harganya hanya 3 dolar AS tapi di negara lain harganya 25 dolar AS bahkan di negara lagi ada yang 45 dolar AS,” ujar Sri Mulyani.Terlebih lagi, menurut perhitungan jika dunia berhasil mengatasi climate change maka harga karbon bisa mencapai 125 dolar AS.“Tentu kalau harga berbeda beda akan kemungkinan terjadi kebocoran. Jadi yang namanya rezim dan desain kebijakan market for carbon sudah cukup rumit,” katanya.Oleh sebab itu, Sri Mulyani memastikan pemerintah Indonesia akan melakukannya secara sangat hati-hati dan bertahap terutama di tengah situasi pandemi dan dalam upaya memulihkan ekonomi.“Saat kita pulihkan ekonomi bukan berarti kita tidak siapkan diri sebab musibah climate change itu sudah hampir dipastikan bisa terjadi melihat tren kenaikan suhu dunia,” tegasnya. (mth/Antara)
Rute Internasional Istanbul-Bali dari Bandara I Gusti Ngurah Rai
Jakarta, FNN. PT Angkasa Pura I (Persero) menyampaikan Bandara I Gusti Ngurah Rai kembali menambah rute penerbangan internasional reguler dengan beroperasinya penerbangan rute Istanbul-Bali pp melalui maskapai Turkish Airlines.\"Kami menyambut hal ini dengan sangat antusias karena semakin banyak rute internasional yang terhubung dengan Bali. Kedua, karena okupansi dari penerbangan perdana Turkish Airlines TK66 hampir mencapai 96 persen dari total kapasitas kursi penumpang pesawat,\" kata Direktur Utama AP I Faik Fahmi dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Rabu.Faik Fahmi menjelaskan penerbangan TK66 dari Bandara Istanbul tersebut mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Selasa (29/03) malam pukul 19.41 WITA setelah menempuh perjalanan selama hampir 12 jam.Penerbangan yang menggunakan pesawat tipe Boeing 787-900 Dreamliner tersebut tiba di Bali dengan mengangkut 288 penumpang, serta kembali mengudara untuk melayani rute Bali-Istanbul melalui penerbangan dengan nomor TK67 di hari yang sama pada pukul 21.35 WITA dengan mengangkut 208 penumpang.Berdasarkan jadwal, penerbangan ini akan beroperasi tiga kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu.Sebelumnya, Turkish Airlines mengoperasikan rute ini sejak bulan Juli 2019, serta sempat menghentikan operasinya pada awal pandemi Covid-19 di tahun 2020.\"Untuk rute Bali-Istanbul, tingkat keterisian pesawat pun juga cukup tinggi, yaitu 70 persen. Tentunya hal ini merupakan awal yang sangat baik, mengingat animo, kepercayaan diri, dan antusiasme pengguna jasa yang semakin membaik,\" ujarnya.AP I selaku operator Bandara Ngurah Rai merupakan salah satu entry point untuk penerbangan internasional, bersama dengan pemangku kepentingan lain berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan pengguna jasa transportasi udara, sehingga akan semakin menarik minat warga masyarakat internasional untuk kembali datang ke Bali.Dengan tambahan rute ini, kini Bandara Ngurah Rai melayani tujuh rute internasional reguler, yaitu Singapura, Melbourne, Sydney, Tokyo, Kuala Lumpur, Doha, dan Istanbul.Maskapai Turkish Airlines menjadi maskapai kesepuluh yang melayani rute penerbangan internasional reguler dari dan menuju Bali, bergabung dengan Garuda Indonesia, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, JetStar Asia, Scoot, KLM, JetStar Airways, AirAsia, dan Qatar Airways.Sejak kembali beroperasinya rute penerbangan internasional reguler di Bandara Ngurah Rai pada 3 Februari 2022 silam, hingga Selasa (29/3) tercatat sebanyak 28.623 penumpang dan 289 pergerakan pesawat udara keluar masuk Bali, dengan rincian 18.126 penumpang dan 148 pergerakan pesawat datang, dan 10.497 penumpang dan 141 pergerakan pesawat berangkat meninggalkan Bali.Dengan tambahan penerbangan ini, kini Bandara Ngurah Rai melayani rata-rata harian 520 penumpang dan 5 pergerakan pesawat per hari.\"Kami optimis rute penerbangan internasional reguler yang kami layani akan terus bertambah. Kami antusias karena tentunya hal ini akan membawa angin segar terhadap pariwisata dan akan mendorong pemulihan kembali ekonomi,\" pungkas Faik Fahmi. (Sof/ANTARA)
Dalam Pengendalian Emisi Karbon, SKK Migas Dorong Aspek Hukum
Jakarta, FNN. SKK Migas mendorong pengembangan aspek hukum baik dalam peraturan maupun ketentuan lainnya serta mekanisme implementasi agar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hulu migas dapat tetap berkomitmen terhadap pengendali emisi karbon.Kepala Divisi Hukum SKK Migas Didik Sasono Setyadi dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan industri hulu migas masih memegang peranan penting bagi ketahanan energi di Indonesia karena energi dari migas berkontribusi mengisi sekitar 40 persen lebih kebutuhan energi nasional dalam bauran energi sampai 2050.\"Melihat masih besarnya kontribusi hulu migas, maka dipandang perlu untuk menyiapkan perangkat hukum agar industri hulu migas tidak hanya fokus terhadap dampak pada lingkungan tetapi juga terhadap peningkatan investasi dan finansial,” kata Didik.Ia menjelaskan program pengendalian emisi karbon tidak dapat dilihat semata-mata dari sudut pandang lingkungan, tetapi juga dari sudut pandang ketahanan dan kemandirian energi, ekonomi, dan tentunya manfaat bagi Indonesia.Menurutnya, hal tersebut menjadi penting mengingat hulu migas juga memiliki target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030.“Supaya terjadi keseimbangan antara pengendalian emisi karbon dan pemenuhan target lifting nasional,” terangnya.Pada akhirnya Didik berharap agar kegiatan hulu migas dalam mendukung pengendalian emisi karbon dapat tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk Indonesia, ramah investasi, dan mampu menciptakan peluang-peluang investasi baru dengan konsep energi bersih.Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Masyarakat dari Universitas Airlangga (Unair) Ni Nyoman Tri Puspaningsih turut menyambut baik adanya kolaborasi antara praktisi hulu migas dengan akademisi dalam pembahasan pengembangan aspek hukum pengendalian emisi karbon.“Kami berharap setelah pertemuan ini ada keberlanjutan bagaimana kami dari Universitas Airlangga dapat bekerja sama dengan praktisi industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk saling bahu membahu membuat action plan melalui kegiatan riset dan community development yang bertujuan untuk mengendalikan emisi karbon secara nyata dalam kegiatan kita bersama,” imbuhnya. (Sof/ANTARA)
Pastikan Pembeli Solar Bersubsidi Tepat Sasaran
Jakarta, FNN. Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (DPP Hiswana Migas) kembali mengingatkan DPC dan anggota Hiswana Migas Bidang SPBU untuk melaksanakan penyaluran solar bersubsidi sesuai aturan sehingga tepat sasaran.Ketua DPP Hiswana Migas Rachmad Muhammadiyah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan upaya tersebut dapat dilakukan dengan mencatat nomor kendaraan yang membeli solar subsidi atau Solar Public Service Oblogation (PSO).“Terkait maraknya antrean solar PSO di SPBU, mohon pengusaha SPBU agar memperhatikan kategori konsumen/kendaraan, jumlah volume maksimal yang diperbolehkan dan mencatat nomor polisi kendaraan yang membeli solar PSO,” katanya.Hiswana Migas merupakan wadah yang menaungi pengusaha SPBU dan mitra Pertamina. Dan terkait pencatatan nomor polisi kendaraan pembeli solar subsidi, memang telah lama dilakukan SPBU untuk memastikan penyaluran Solar Subsidi tersebut tepat sasaran.Informasi ini pun dimasukkan dalam sistem terintegrasi di Pertamina sehingga terdeteksi apabila ada transaksi yang tidak wajar dan dapat ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada pihak SPBU.Selain itu,menurut Rachmat, jika diperlukan, pihak SPBU juga dapat berkoordinasi dengan Aparat Kepolisian/Aparat Penegak Hukum setempat untuk membantu pengaturan dan pengawasan jenis kendaraan yang akan membeli solar PSO ke SPBU.\"SPBU bisa menggunakan Perpres Nomor 191 tahun 2014 sebagai pedoman untuk melayani konsumen Solar PSO,” katanya.Menurut dia, distribusi solar subsidi, saat ini tetap aman. Tidak ada masalah. Dalam arti, bahwa solar subsidi didistribusikan kepada kendaraan yang berhak sesuai Perpres Nomor 191 tahun 2014.Dikatakannya, terdapat peningkatan penjualan Solar Subsidi. Kondisi demikian, lanjutnya, diperkirakan karena kondisi perekonomian yang mulai membaik.Sebelumnya, Pejabat sementara (Pjs) Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, saat ini memang penyaluran Solar Subsidi sudah melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Tetapi, Pertamina tetap menjalankan penyaluran demi kepentingan masyarakat.\"Stok solar subsidi secara nasional di level 20 hari dan setiap hari stok ini sekaligus proses penyaluran ke SPBU terus dimonitor secara real time. Namun perlu diketahui secara nasional per Februari penyaluran Solar subsidi telah melebihi kuota sekitar 10 persen,\" jelas IrtoPeningkatan konsumsi Solar Subsidi, lanjutnya, dipicu meningkatnya permintaan yang sejalan dengan pulihnya perekonomian.\"Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini yang realisasinya di atas 5 persen pasti akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan energi, salah satunya solar subsidi. Memang ada peningkatan demand seiring dengan pertumbuhan ekonomi,\" katanya.Dia melanjutkan, Pertamina Patra Niaga akan terus memonitor seluruh proses distribusi mulai dari Terminal BBM hingga konsumen untuk memastikan ketersediaan BBM di SPBU.\"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu panic buying. Pembelian bahan bakar kami imbau untuk tetap sesuai dengan kebutuhan. BBM solar nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex yang memiliki kualitas lebih baik telah kami siapkan,\" lanjutnya. (Sof/ANTARA)
POPULER
