EKONOMI
Dukungan Internasional Dibutuhkan Indonesia Guna Percepat Penurunan Emisi
Jakarta, FNN - Indonesia membutuhkan dukungan dana internasional dalam rangka mewujudkan komitmen, baik untuk target penurunan emisi maupun net zero emission/NZE (netralitas karbon) pada 2060 sesuai hasil COP-26 Glasgow.\"Dukungan global akan mempercepat pencapaian target penurunan emisi,\" kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, dalam rilis di Jakarta, Sabtu.Dadan Kusdiana melanjutkan, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk menuju NZE.Ia memaparkan, langkah pertama adalah mengembangkan energi terbarukan secara masif dengan sumber tersebar, bervariasi, dan dalam jumlah besar. Dalam catatan Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.700 Gigawatt (GW).Kebijakan selanjutnya, ujar dia, adalah berupa pengurangan penggunaan energi fosil secara bertahap, serta mendorong penggunaan elektrifikasi baik untuk kendaraan bermotor maupun peralatan rumah tangga, serta penerapan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.Pemerintah, menurut Dadan, telah menyampaikan komitmen pada 2060 nanti seluruh kebutuhan listrik akan dipenuhi dari energi terbarukan.Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, seluruh operasi pembangkit PLTU akan berakhir pada 2056 dan kebutuhan kapasitas pembangkit EBT pada 2060 sebesar 587 GW.Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi sangat besar, sekitar 1.042 miliar dolar AS hingga 2060 sehingga dibutuhkan peran global untuk mendukung penurunan emisi di Indonesia.Dadan memaparkan, dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU tersebut akan menerapkan pajak karbon pada PLTU Batubara mulai 1 Juli 2022 dengan mekanisme cap tax, serta pajak karbon akan dikenakan kepada PLTU yang melampaui ambang batas emisi yang ditetapkan.Menurut Dadan, bila pajak karbon sudah diterapkan, maka penerimaan dari pajak karbon diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberi dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial.\"Kebijakan pajak karbon ini merupakan paket kebijakan komprehensif untuk pengurangan emisi dan sebagai stimulus untuk transisi menuju ekonomi hijau atau yang berkelanjutan,\" jelasnya.Senior Associate, Lead Energy Taxation, International Institute for Sustainable Development (IISD), Tara Laan, mengatakan penerapan pajak karbon akan memberikan sinyal kepada para investor soal komitmen kebijakan iklim Pemerintah.Selain itu, ujar Tara, penerapan pajak karbon juga akan mendorong perusahaan untuk beralih ke teknologi energi yang lebih bersih. Bagi perusahaan pembiayaan, pengenaan pajak karbon terhadap penggunaan energi fosil akan menjadikan pemberian kredit di sektor ini menjadi lebih berisiko dan kurang menguntungkan di masa depan.Ia memaparkan, ada berbagai skema penyaluran \'subsidi\' untuk membuat harga energi tetap terjangkau, terutama bagi kelompok ekonomi rentan atau miskin, misalnya melalui bantuan tunai atau pengurangan pajak penghasilan. Pendapatan dari pajak karbon juga bisa dimanfaatkan untuk investasi infrastruktur energi bersih. (Ida/ANTARA)
Indonesia-Panama Jajaki Kerja Sama Konservasi Perairan
Jakarta, FNN - Indonesia dan Panama menjajaki kerja sama di bidang konservasi perairan untuk keselarasan penerapan konsep ekonomi karbon biru dalam rangka menekan emisi karbon yang menjadi salah satu penyebab perubahan iklim.\"Langkah ini berkaitan dengan implementasi program ekonomi biru yang salah satunya melalui perluasan kawasan konservasi dan di mana salah satu (targetnya) 32,5 juta hektare,\" kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Menteri Kelautan dan Perikanan RI juga telah menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Panama Erika Mouynes di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 8 April.Menteri Trenggono memaparkan, kawasan konservasi perairan Indonesia setiap tahun terus bertambah dan ditargetkan pada 2030 mencapai 32,5 juta hektare.KKP, ujar dia, juga sedang membuat rencana target untuk dapat memperluas kawasan konservasi hingga 30 persen dari luas perairan.Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.Area tersebut, lanjutnya, erat kaitannya dengan karbon biru karena mangrove, lamun maupun biota lain yang ada di perairan tersebut mampu menyerap karbon dalam jumlah besar.Menteri Trenggono menambahkan, selain konsisten memperluas area konservasi perairan, KKP juga segera menerapkan kebijakan penangkapan terukur sebagai upaya menjaga laut tetap sehat dari kegiatan penangkapan yang berlebihan dan praktik pencurian ikan.“Terkait pelaksanaan ekonomi biru di Indonesia, KKP mempunyai program prioritas selain memperluas area konservasi menjadi area terbatas juga menanggulangi overfishing, melakukan pembatasan kapal dalam menangkap ikan,” paparnya.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Panama Erika Mouynes mengatakan Indonesia dan Panama memiliki visi yang sama dalam mengupayakan kesehatan laut.Panama sendiri, menurut Erika Mouynes, dikenal sebagai negara yang wilayah konservasinya hampir menyerupai luasan negaranya.Negara Amerika Tengah ini dikenal memiliki kekayaan laut yang melimpah, namun terancam dampak perubahan iklim.Saat ini, lanjutnya, Panama gencar melakukan kerja sama multilateral untuk menekan emisi karbon melalui kegiatan konservasi perairan.“Ya saya juga sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Ada potensi kerja sama multilateral yang dapat menghasilkan visible showcase. Panama bisa melakukan mobilisasi sumber dayanya,” ungkap Menteri Mouynes.Selain tentang konservasi, dalam pertemuan tersebut turut dibahas potensi kerja sama di subsektor perikanan budi daya di Indonesia. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Anggarkan Rp 6,95 Triliun untuk BLT Minyak Goreng
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menganggarkan dana Rp6,95 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang akan diberikan kepada 23,15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan proses penganggaran tersebut bisa dilakukan lebih cepat karena program BLT minyak goreng sudah dimasukkan sebagai bagian dari program bantuan sosial (bansos) pangan dan menjadi satu dengan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).\"Dalam hal ini adalah tambahannya untuk penerima BT-PKLWN yang melakukan usaha di bidang makanan,\" ucap Isa dalam media briefing di Jakarta, Jumat.Untuk BLT minyak goreng yang diberikan melalui program bansos pangan, alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp6,2 triliun untuk 20,65 juta KPM yang pada tahun 2022 telah menerima bansos pangan.Sementara untuk BLT minyak goreng melalui program BT-PKLWN, ia menyebutkan anggaran yang disiapkan adalah Rp750 miliar untuk 2,5 juta penerima.\"Ini dananya kami bisa menggunakan dana yang sudah disalurkan ke TNI/Polri untuk BT-PKLWN dan Kementerian Sosial untuk keluarga penerima Pam Keluarga Harapan (PKH) dan bansos pangan sebelumnya,\" tuturnya.Isa menegaskan pihaknya bersama ketiga institusi tersebut akan mencermati lebih lanjut apabila terdapat kekurangan alokasi anggaran, sehingga penyaluran akan disusul pada bulan-bulan berikutnya.Dengan demikian, yang terpenting BLT minyak goreng bisa segera disalurkan pada bulan Ramadhan ini atau paling lambat satu minggu sebelum Idul Fitri, sesuai arahan Presiden.Adapun besaran BLT minyak goreng yang akan diberikan yakni Rp300 ribu untuk satu KPM. (mth/Antara)
Menperin: Tak Ada Pilihan, Industri Hijau Harus Diterapkan
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pelaku industri harus menerapkan konsep industri berkelanjutan atau industri hijau dalam operasionalnya, karena seluruh dunia akan mencari produk yang berbasis hijau pada masa datang.\"Berdasarkan data, 152 perusahaan industri menjadi peserta Penghargaan Industri Hijau Tahun 2021. Angka ini masih relatif rendah dan masih harus kita tingkatkan,\" kata Menperin saat meluncurkan Penghargaan Industri Hijau Tahun 2022 di Jakarta, Rabu.Menurut Agus, angka tersebut masih dapat ditingkatkan jika melihat jumlah industri di Indonesia yang mencapai 16.000 perusahaan.\"Jika dilihat dari pengajuan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) yang sejumlah 16.000, angka 152 perusahaan memang masih jauh. Kami mendorong untuk terus ditingkatkan,\" ujarnya.Menperin memaparkan, pemerintah berkomitmen dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara atau Nationally Determined Contribution (NDC).NDC memuat rencana penurunan emisi Indonesia pada 2030 hingga 29 persen dengan usaha sendiri dan sampai 41 persen bila dengan dukungan internasional.Berdasarkan data, dari 152 perusahaan industri peserta Penghargaan Industri Hijau Tahun 2021, tercatat telah dicapai penghematan energi sebesar Rp3,2 triliun dan penghematan air Rp169 miliar.Hingga 2021, juga telah terbit 31 peraturan menteri tentang standar industri hijau dan 44 industri manufaktur yang telah tersertifikasi.Dari program penurunan emisi GRK, berdasarkan hasil capaian yang telah diverifikasi untuk tahun pelaporan 2021, sampai dengan 2020 telah berhasil dilakukan penurunan emisi hingga 2,7 juta ton CO2e atau 99,3 persen dari target NDC 2030 sektor industri yaitu 2,75 juta ton CO2e.Pada 2021, juga telah dihasilkan target pengembangan circular economy periode 2022-2025 yaitu tersedianya sistem informasi circular economy di sektor industri, peningkatan pemanfaatan bahan baku daur ulang dari dalam negeri, peningkatan daya saing produk daur ulang dan produk yang mengandung bahan baku daur ulang, serta regulasi yang mendukung penerapan circular economy di sektor industri.\"Melihat capaian pengembangan industri hijau hingga tahun 2021, maka program yang telah dilakukan selama ini harus tetap dilanjutkan, serta dilakukan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas program, serta perlu didorong adanya insentif bagi perusahaan industri yang telah menerapkan industri hijau,\" ujar Menperin.Hal itu bertujuan untuk tercapainya target pengembangan industri hijau pada 2030 yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing industri, efisiensi sumberdaya alam, penurunan tingkat pencemaran, serta pemenuhan target program nasional. (mth/Antara)
Erick Thohir: TelkomGroup Siap Jadi Tulang Punggung Ekonomi Digital RI
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan TelkomGroup siap berkolaborasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi digital Indonesia.\"TelkomGroup siap berkolaborasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi digital Indonesia,\" ujar Erick Thohir seperti dikutip dari akun resmi Instagram-nya @erickthohir di Jakarta, Kamis.Menteri BUMN itu menambahkan TelkomGroup juga siap membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi generasi milennial serta menjadi agen perubahan bagi BUMN dan Indonesia.\"Kita sebagai bangsa bisa membuktikan kepada bangsa-bangsa besar di dunia lainnya bahwa kita punya ekosistem sendiri, bukan ekosistem negara lain, tetapi ekosistem Indonesia,\" kata Erick Thohir.Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir optimis Leap dari TelkomGroup dapat menjadi nakhoda dalam pembentukan ekosistem digital.Erick Thohir mengapresiasi TelkomGroup dalam melakukan transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital terbaik di Indonesia serta membuka peluang dan kesempatan dalam mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Air.Menteri BUMN mengatakan dunia baru akan dihadapi, tantangan baru harus dihadapi, oleh karenanya Indonesia harus memiliki ekosistem dan peta jalan sendiri. Indonesia harus memastikan ekosistemnya yang menang. (mth/Antara)
Pemerintah Ajukan 362 DIM dalam Revisi UU PPP
Jakarta, FNN - Pemerintah mengajukan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) sekaligus berharap segara ada pembahasan bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.\"Berdasarkan substansi revisi UU PPP, Pemerintah sudah menyusun 362 DIM, dan kami berharap untuk segera dibahas,\" kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.Airlangga menyebutkan 362 DIM tersebut terdiri atas 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM diusulkan untuk dihapus.Diharapkan pula bahwa 210 DIM tetap yang diajukan pemerintah itu dapat disetujui DPR dan untuk DIM lain dapat dibahas bersama agar revisi UU PPP dapat segera selesai.\"Revisi UU PPP ini untuk perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga diharapkan prosesnya tidak lama karena ada kebutuhan pemulihan ekonomi akibat perkembangan geopolitik global,\" ujarnya.Ia menjelaskan bahwa Pemerintah dapat menerima penyempurnaan penjelasan asas keterbukaan untuk mengakomodasi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) yang dimuat dalam Pasal 5 ayat g.Selain itu, kata dia, Pemerintah setuju adanya batasan pengertian definisi metode omnibus yang dimuat dalam Pasal 1 (2a).\"Namun, kami mengusulkan agar dipindahkan menjadi di Pasal 64 ayat (1b) dengan pertimbangan metode omnibus tidak perlu didefinisikan dalam ketentuan umum untuk menampung kebutuhan hukum ke depan yang lebih lentur,\" katanya.Menurut dia, Pemerintah setuju adanya pelibatan analis hukum dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.Raker tersebut dipimpin Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (mth/Antara)
Tren Kenaikan Minyak Goreng, Cabai, dan Telur Ayam Terus Berlanjut
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan terdapat tren kenaikan komoditas minyak goreng, cabai merah, serta daging, dan telur ayam ras segar, masih berlanjut pada April.“Ini tinjauan menggunakan dengan Big Data, sampai dengan kondisi 5 April kemarin, ada kecenderungan kenaikan untuk tiga komoditas ini,” kata Margo Yuwono dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.BPS mencatat harga minyak goreng pada awal April kembali melejit, meskipun rata-rata harga minyak goreng mengalami penurunan pada Maret 2022, bahkan menjadi lebih tinggi dari kondisi rata-rata pada Januari 2022.Kemudian untuk harga cabai merah, sejak Maret rata-rata harga cabai telah naik di pasaran dan masih bertahan hingga awal April dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan harga. Sedangkan harga daging dan telur ayam ras cenderung stabil dan tidak terlalu berubah signifikan.Margo menyampaikan minyak goreng menjadi penyumbang utama inflasi selama tiga bulan terakhir karena harga yang bergejolak akibat kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO). Secara rinci, inflasi minyak goreng pada Januari adalah 0,31 persen (yoy), Februari 0,20 persen (yoy) dan Maret 0,24 persen (yoy).Ia memprediksi ada potensi kenaikan inflasi pada April 2022 sebagai efek dari kenaikan komponen administered prices, yakni penyesuaian harga LPG non-subsidi per 27 Februari, lalu penyesuaian BBM jenis Pertamax per 1 April 2022, serta penyesuaian PPN menjadi 11 persen per 1 April 2022.“Ini tentu saja mempunyai potensi besar kepada kenaikan inflasi di April. Jadi ada demand yang polanya meningkat di puasa dan Lebaran serta ada kebijakan pemerintah yang berpotensi untuk terjadinya inflasi,” jelasnya.Lebih lanjut Margo juga menuturkan kenaikan inflasi akan berdampak terhadap penurunan daya beli dan menekan konsumsi masyarakat yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan beban pengeluaran masyarakat menengah ke bawah juga bertambah akibat kenaikan harga bahan pangan.“Pola konsumsi masyarakat sebagian besar porsi belanjanya itu ke makanan. Jadi kalau inflasi pangan tidak bisa dikendalikan bisa dipastikan golongan bawah akan tertekan kesejahteraannya,” ucap dia.Jika inflasi pangan berlangsung lama akibat berdampak ke kenaikan garis kemiskinan. Hal tersebut, kata dia, dikarenakan garis kemiskinan ditentukan oleh 74,05 persen makanan dan sisanya 25,95 persen non makanan. Sehingga jika inflasi pangan tinggi maka otomatis jumlah penduduk miskin bertambah. (Ida/ANTARA)
Dari PPN hingga Pertamax Naik, CORE Prediksi Inflasi April 1 Persen
Jakarta - FNN. Pengamat ekonomi dari lembaga kajian CORE Indonesia memprediksi inflasi April meningkat menjadi 1 persen akibat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), harga Pertamax hingga kenaikan permintaan barang dan jasa selama Ramadhan.“Kalau saya melihatnya ada peluang inflasi itu akan berada di kisaran 1 persen secara month to month dan ini bahkan bisa lebih tinggi,”’kata ekonom Center of Reforn on Economics (CORE) Yusuf Rendy saat dihubungi di Jakarta, Rabu.Menurut Yusuf, selain kenaikan PPN menjadi 11 persen dan harga Pertamax menjadi Rp12.500 per liter yang berlaku mulai 1 April serta permintaan barang selama Ramadhan, masih ada peluang kebijakan lain yang akan diterapkan pemerintah yakni kenaikan harga Pertalite. Hal tersebut tentu menjadi salah satu penyebab adanya kenaikan inflasi di April dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.“Kenaikan di bulan April dibanding bulan sebelumnya akan cukup signifikan karena kalau kita lihat faktor-faktor pendorong itu relatif, banyak gitu ya,” ujarnya.Di saat yang bersamaan, lanjutnya, beberapa komoditas pangan seperti minyak goreng masih belum turun yang disebabkan oleh beragam faktor yang salah satunya gangguan pada alur distribusi.Terkait dampak kenaikan inflasi April, menurutnya, tidak akan berpengaruh kepada pendapatan masyarakat kelas menengah ke atas karena perekonomiannya yang lebih tangguh.“Yang menjadi catatan penting yang kelas menengah ke bawah, tentu Pemerintah perlu menyalurkan kompensasi bantuan dari kenaikan inflasi dan harga-harga pangan di bulan April,” tuturnya.Meski pemerintah telah memberikan bantuan berupa subsidi harga minyak goreng dan bantuan subsidi upah, menurutnya, masih ada jenis bantuan lain yang bisa diberikan Pemerintah seperti bantuan sosial tunai yang cukup potensial dalam mendorong daya beli terutama kelompok menengah ke bawah.“Apabila itu dilakukan maka tekanan inflasi terhadap daya beli itu bisa diminimalisir. Jadi apakah kemudian itu akan berdampak, sekali lagi akan tergantung dari kompensasi bantuan yang diberikan oleh pemerintah,” tutur dia. (Sof/ANTARA)
Minyak Goreng di Magelang Lebih Murah dari Semarang?
Jakarta - FNN. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sidak di Pasar Muntilan, Kabupaten Magelang, Rabu, menemukan harga minyak goreng curah lebih murah dibanding harga di Semarang.Ganjar awalnya tidak percaya bahwa harga minyak goreng curah di Magelang lebih murah dibanding di Semarang. Namun ketika seorang pedagang menunjukkan nota pembelian minyaknya dari agen, Ganjar baru percaya.Sebelumnya Ganjar melakukan sidak minyak goreng di Pasar Bulu Semarang. Di sana dia menemukan harga minyak goreng curah Rp20.000-Rp22.000 per liter.Saat ngobrol dengan sejumlah pedagang, Ganjar menemukan harga minyak goreng curah di Pasar Muntilan dipatok Rp15.500 per liter. Para pedagang mengaku membeli dari agen besar yakni Toko 15 dengan harga Rp12-13 ribu per liter.Seorang pedagang Titin mengatakan dirinya kulakan minyak goreng curah dari Toko 15. Ia juga bisa menunjukkan nota pembelian ke Ganjar bahwa harganya murah. \"Memang harganya segitu, kami jual Rp15.500 per liter. Tetapi memang stoknya tidak banyak,\" kata Titin.Ganjar mengatakan ada praktik bagus penjualan minyak goreng curah di Pasar Muntilan Magelang.Beberapa pedagang yang dia tanya, semuanya bisa mendapat bahwa harga minyak goreng curah sesuai aturan.\"Mereka ada tempat kulakan yang bagus sehingga harganya murah. Mereka ini bisa jualan Rp15.500. Jadi kalau nemu yang begini, ini contoh yang lumayan baik karena rata-rata sebagian warga dapat harga Rp20-22 ribu,\" katanya.Menurut dia praktik baik di Pasar Muntilan ini, akan dijadikan contoh bagaimana distribusi minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah ini. (Sof/ANTARA)
Transisi Energi Menjadi Penggerak Dalam Menciptakan Lapangan Pekerjaan
Jakarta - FNN. Program transisi energi yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk beralih dari energi fosil ke energi baru terbarukan dapat menjadi penggerak dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan sumber daya manusia merupakan hal mendasar dalam proses transisi energi. \"Mereka harus dipersiapkan dengan menggunakan pelatihan agar dapat berpindah dari energi fosil ke energi baru terbarukan,\" ujarnya dalam forum G20 bertajuk \'Ensuring People-Centred Transitions for All\' yang dipantau di Jakarta, Rabu. Saat ini, Kementerian ESDM telah memberikan pelatihan kepada para pekerja daerah dalam mengelola infrastruktur energi baru terbarukan dan konservasi energi. Dadan menuturkan bahwa transisi energi juga harus menciptakan lapangan pekerjaan dengan memastikan akses energi yang terjangkau kepada masyarakat. Dalam hal pengembangan komunitas, lanjutnya, Kementerian ESDM memiliki program pemberdayaan sumber daya manusia untuk generasi muda, di antaranya program Patriot Energi dan Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya (Gerilya). Kementerian ESDM telah mengirimkan sekitar 100 lulusan dari program pemberdayaan generasi muda ke desa-desa di Indonesia. Mereka kini telah mampu membuat perencanaan terkait pengembangan ekonomi desa melalui pemasangan pembangkit maupun pengembangan energi baru terbarukan. \"Program Gerilya ditargetkan mempromosikan pengembangan PLTS atap. Startup energi baru terbarukan untuk generasi muda juga sedang dikembangkan untuk meningkatkan investasi dan juga pengembangan energi baru terbarukan,\" jelas Dadan.Dalam peta jalan transisi energi, pemerintah berkomitmen untuk mencapai 23 persen energi baru dan terbarukan pada bauran energi di tahun 2025. Di akhir tahun 2021, bauran energi dari energi baru terbarukan telah mencapai sekitar 11,7 persen. Setelah tahun 2030, tambahan pembangkit listrik hanya dari pembangkit energi baru terbarukan. Mulai 2035, pembangkit listrik akan didominasi oleh energi terbarukan variabel dalam bentuk tenaga surya, diikuti tenaga angin dan arus laut pada tahun berikutnya. Hidrogen juga akan dimanfaatkan secara gradual mulai 2031 dan secara masif pada 2051. Kemudian tenaga nuklir akan masuk dalam sistem pembangkitan mulai tahun 2049. Dalam upaya mencapai target bauran energi baru terbarukan, Kementerian ESDM telah mengesahkan regulasi terkait PLTS atap dan menargetkan ada tambahan 3,6 gigawatt PLTS atap yang terpasang pada 2025. Pemerintah memastikan ekonomi akan tetap tumbuh meski Indonesia dihadapkan pada tantangan transisi energi yang menuntut penggunaan energi bersih dan teknologi modern dalam sektor industri, transportasi, hingga pembangkit listrik. (Sof/ANTARA)
POPULER
