EKONOMI
Asosiasi Petani Tebu Indonesia Ingin Gulanya Dibebaskan dari PPN
Jakarta, FNN. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) berharap pemerintah tetap memberlakukan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk gula petani, kata Sekjen DPN APTRI M. Nur Khabsyin.\"Pasalnya, gula petani merupakan komoditas bahan pokok yang bersifat strategis seperti halnya beras, jagung, dan kedelai. Untuk itu, harus dibebaskan dari PPN hingga ke tingkat konsumen,\" ujarnya melalui rilis yang diterima Antara di Kudus, Kamis.Harapan DPN APTRI tersebut, kata Khabsyin, sudah disampaikan dalam konsultasi DPN APTRI dengan Ditjen Pajak agar gula petani tetap mendapat pembebasan PPN sampai ke tingkat konsumen.Dalam konsultasi yang dilaksanakan pada Selasa (29/3), pengurus DPN APTRI diterima langsung oleh Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama.Adanya desakan agar gula petani tetap dibebaskan dari PPN dilakukan seiring mulai diberlakukannya Undang-Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam UU tersebut, Pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen yang berlaku efektif pada 1 April 2022.Kemudian, muncul isu jika gula petani akan menjadi komoditas yang dikenai PPN 11 persen, sehingga meresahkan kalangan petani tebu.\"Jika gula petani dikenai PPN, maka pedagang akan berusaha menekan harga gula di tingkat petani. Pada saat ekonomi nasional belum baik akibat pandemi tentu akan memberatkan petani tebu, sedangkan keuntungan dari pembebasan PPN tidak hanya petani karena masyarakat juga diuntungkan karena mendapatkan gula dengan harga terjangkau,\" ujarnya.Berdasarkan PMK 99/2020 disebutkan bahwa gula merupakan komoditas pangan strategis yang mendapatkan pembebasan PPN. Namun, berdasarkan sosialisasi yang dilakukan Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan terkait UU HPP sebelumnya belum ada jawaban pasti apakah gula petani menjadi komoditas pertanian yang mendapatkan pembebasan PPN atau tidak.\"Saat kami tanyakan langsung, jawabannya saat itu masih menunggu Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU HPP. Untuk itu, kami tetap mendesak agar gula petani mendapatkan pembebasan PPN seperti halnya ketentuan PMK 99/2020,\" ujarnya.Sementara itu, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menegaskan sejauh ini masih berlaku PMK 99 tahun 2020 bahwa gula petani tidak dikenai PPN karena masuk bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat luas.Yoga juga menegaskan dalam rancangan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU HPP, pemerintah juga menjamin gula petani tetap akan dibebaskan dari PPN.\"Saat ini kami memang masih memproses PP-nya. Namun, dalam rancangan yang ada ketentuan dalam PMK 99/2020 tetap akan diakomodir sehingga komoditas gula konsumsi dengan kriteria gula kristal putih asal tebu tanpa campuran perasa dan pewarna akan dibebaskan dari PPN,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Taat Membayar Pajak, Menerima Penghargaan
Jakarta, FNN. Sebanyak tujuh wajib pajak daerah di Kota Yogyakarta menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta karena dinilai taat memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan awal 2022.“Dari 15 wajib pajak yang sudah selesai kami periksa, diperoleh tujuh wajib pajak dengan hasil audit nihil. Artinya mereka memiliki kepatuhan tertinggi sehingga layak diberi penghargaan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Wasesa di Yogyakarta, Kamis.Menurut dia, pemberian penghargaan dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang taat membayar dan pemberian penghargaan tersebut baru dilakukan untuk pertama kalinya tahun ini.Biasanya, apresiasi terhadap wajib pajak dilakukan dengan pemberian insentif atas pajak yang sudah dibayarkan. “Tetapi, mengingat kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan, maka apresiasi dilakukan dengan pemberian penghargaan,” katanya.Namun demikian, Wasesa menyebut, pemberian insentif kepada wajib pajak dimungkinkan tetap bisa diberikan pada tahun ini apabila keuangan daerah dinilai memungkinkan untuk dianggarkan melalui APBD Perubahan 2022.Wasesa menambahkan, BPKAD Kota Yogyakarta rutin melakukan pemeriksaan pajak dengan sasaran 180-200 wajib pajak setiap tahunnya.Pada 2022, pemeriksaan dilakukan terhadap 180 wajib pajak yang terdiri dari 70 wajib pajak hotel, 70 wajib pajak restoran, 20 wajib pajak hiburan, dan 20 wajib pajak parkir.“Sudah ada 60 yang diperiksa dan selesai 15. Dari 15 tersebut tujuh wajib pajak dinilai taat membayar pajak. Tidak ada temuan dari pemeriksaan,” katanya.Dengan demikian, lanjut Wasesa, jumlah wajib pajak yang mendapat penghargaan kepatuhan pajak pada tahun ini dimungkinkan bisa bertambah.“Biasanya dari total wajib pajak yang kami periksa, sekitar separuhnya masih ada temuan. Biasanya disebabkan ketidaktahuan tetapi ada juga yang tidak memiliki uang membayar pajak. Padahal seharusnya pajak itu sudah dibayarkan konsumen, tinggal meneruskan saja ke pemerintah daerah,” katanya.Sementara itu, tujuh wajib pajak yang memperoleh penghargaan Pemerintah Kota Yogyakarta pada 2022 adalah Hotel Dafam, Sky Hotel, Timezone, Hotel Ibis Malioboro, pengelola parkir Vinolia, Hotel Jambu Luwuk, dan Solaria.Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkot Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan penghargaan tersebut penting karena akan membangun hubungan baik antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan wajib pajak.“Wajib pajak diberi kepercayaan untuk self assessment dalam membayar pajak mereka. Artinya, wajib pajak dengan hasil audit nihil ini sudah melakukan pembayaran sesuai ketentuan,” katanya.Pemberian penghargaan tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari transparansi pelaku usaha terhadap konsumen yang sudah membayar pajak atas jasa yang mereka terima.Chief Accounting Hotel Dafam Widiyatmoko mengatakan penghargaan yang diterima menjadi pemicu untuk tetap menaati peraturan di Kota Yogyakarta.“Tidak ada kekhawatiran apapun saat dilakukan pemeriksaan karena kami sudah membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kapanpun diaudit, kami siap,” katanya. (Sof/ANTARA)
Menkeu: Penerapan Pajak Karbon Mundur Karena Masih Sinkronkan Roadmap
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemberlakuan pajak karbon yang awalnya mulai 1 April 2022 dan diundur menjadi Juli 2022 karena pemerintah masih melakukan koordinasi untuk menyinkronkan roadmap agar pelaksanaannya berjalan baik.“Di dalam UU HPP pelaksanaan pajak karbon seharusnya dilakukan pada 1 April namun kita masih harus melakukan koordinasi untuk menyinkronkan roadmap sekaligus menjaga agar pelaksanaan berjalan baik,” katanya dalam acara PPATK 3rd Legal Forum di Jakarta, Kamis.Meski demikian, mundurnya jadwal penerapan pajak karbon yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mulai 1 April menjadi Juli 2022 ini tidak akan mengganggu pemulihan ekonomi.Sri Mulyani mengaku terdapat kerumitan yang muncul dalam pengenaan pajak karbon khususnya pada mekanisme perdagangan karbon antarnegara yang mengharuskan adanya kesepakatan global.Ia menjelaskan terdapat perbedaan di tiap negara termasuk terkait harga sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran sehingga roadmap pengenaan pajak karbon harus benar-benar disiapkan.Sebagai contoh, pajak karbon di Jepang dikenakan sebesar 3 dolar AS per ton CO2e sedangkan di Prancis mencapai 49 dolar AS per ton CO2e.Kemudian di Spanyol sebesar 17,48 dolar AS per ton CO2e untuk semua sektor emisi gas rumah kaca (GRK) dari gas HFCs, PFCs, dan SF6 sedangkan di Kolombia sebesar 4,45 dolar AS per ton CO2e untuk semua sektor.“Di satu negara harganya hanya 3 dolar AS tapi di negara lain harganya 25 dolar AS bahkan di negara lagi ada yang 45 dolar AS,” ujar Sri Mulyani.Terlebih lagi, menurut perhitungan jika dunia berhasil mengatasi climate change maka harga karbon bisa mencapai 125 dolar AS.“Tentu kalau harga berbeda beda akan kemungkinan terjadi kebocoran. Jadi yang namanya rezim dan desain kebijakan market for carbon sudah cukup rumit,” katanya.Oleh sebab itu, Sri Mulyani memastikan pemerintah Indonesia akan melakukannya secara sangat hati-hati dan bertahap terutama di tengah situasi pandemi dan dalam upaya memulihkan ekonomi.“Saat kita pulihkan ekonomi bukan berarti kita tidak siapkan diri sebab musibah climate change itu sudah hampir dipastikan bisa terjadi melihat tren kenaikan suhu dunia,” tegasnya. (mth/Antara)
Rute Internasional Istanbul-Bali dari Bandara I Gusti Ngurah Rai
Jakarta, FNN. PT Angkasa Pura I (Persero) menyampaikan Bandara I Gusti Ngurah Rai kembali menambah rute penerbangan internasional reguler dengan beroperasinya penerbangan rute Istanbul-Bali pp melalui maskapai Turkish Airlines.\"Kami menyambut hal ini dengan sangat antusias karena semakin banyak rute internasional yang terhubung dengan Bali. Kedua, karena okupansi dari penerbangan perdana Turkish Airlines TK66 hampir mencapai 96 persen dari total kapasitas kursi penumpang pesawat,\" kata Direktur Utama AP I Faik Fahmi dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Rabu.Faik Fahmi menjelaskan penerbangan TK66 dari Bandara Istanbul tersebut mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Selasa (29/03) malam pukul 19.41 WITA setelah menempuh perjalanan selama hampir 12 jam.Penerbangan yang menggunakan pesawat tipe Boeing 787-900 Dreamliner tersebut tiba di Bali dengan mengangkut 288 penumpang, serta kembali mengudara untuk melayani rute Bali-Istanbul melalui penerbangan dengan nomor TK67 di hari yang sama pada pukul 21.35 WITA dengan mengangkut 208 penumpang.Berdasarkan jadwal, penerbangan ini akan beroperasi tiga kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu.Sebelumnya, Turkish Airlines mengoperasikan rute ini sejak bulan Juli 2019, serta sempat menghentikan operasinya pada awal pandemi Covid-19 di tahun 2020.\"Untuk rute Bali-Istanbul, tingkat keterisian pesawat pun juga cukup tinggi, yaitu 70 persen. Tentunya hal ini merupakan awal yang sangat baik, mengingat animo, kepercayaan diri, dan antusiasme pengguna jasa yang semakin membaik,\" ujarnya.AP I selaku operator Bandara Ngurah Rai merupakan salah satu entry point untuk penerbangan internasional, bersama dengan pemangku kepentingan lain berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan pengguna jasa transportasi udara, sehingga akan semakin menarik minat warga masyarakat internasional untuk kembali datang ke Bali.Dengan tambahan rute ini, kini Bandara Ngurah Rai melayani tujuh rute internasional reguler, yaitu Singapura, Melbourne, Sydney, Tokyo, Kuala Lumpur, Doha, dan Istanbul.Maskapai Turkish Airlines menjadi maskapai kesepuluh yang melayani rute penerbangan internasional reguler dari dan menuju Bali, bergabung dengan Garuda Indonesia, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, JetStar Asia, Scoot, KLM, JetStar Airways, AirAsia, dan Qatar Airways.Sejak kembali beroperasinya rute penerbangan internasional reguler di Bandara Ngurah Rai pada 3 Februari 2022 silam, hingga Selasa (29/3) tercatat sebanyak 28.623 penumpang dan 289 pergerakan pesawat udara keluar masuk Bali, dengan rincian 18.126 penumpang dan 148 pergerakan pesawat datang, dan 10.497 penumpang dan 141 pergerakan pesawat berangkat meninggalkan Bali.Dengan tambahan penerbangan ini, kini Bandara Ngurah Rai melayani rata-rata harian 520 penumpang dan 5 pergerakan pesawat per hari.\"Kami optimis rute penerbangan internasional reguler yang kami layani akan terus bertambah. Kami antusias karena tentunya hal ini akan membawa angin segar terhadap pariwisata dan akan mendorong pemulihan kembali ekonomi,\" pungkas Faik Fahmi. (Sof/ANTARA)
Dalam Pengendalian Emisi Karbon, SKK Migas Dorong Aspek Hukum
Jakarta, FNN. SKK Migas mendorong pengembangan aspek hukum baik dalam peraturan maupun ketentuan lainnya serta mekanisme implementasi agar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hulu migas dapat tetap berkomitmen terhadap pengendali emisi karbon.Kepala Divisi Hukum SKK Migas Didik Sasono Setyadi dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan industri hulu migas masih memegang peranan penting bagi ketahanan energi di Indonesia karena energi dari migas berkontribusi mengisi sekitar 40 persen lebih kebutuhan energi nasional dalam bauran energi sampai 2050.\"Melihat masih besarnya kontribusi hulu migas, maka dipandang perlu untuk menyiapkan perangkat hukum agar industri hulu migas tidak hanya fokus terhadap dampak pada lingkungan tetapi juga terhadap peningkatan investasi dan finansial,” kata Didik.Ia menjelaskan program pengendalian emisi karbon tidak dapat dilihat semata-mata dari sudut pandang lingkungan, tetapi juga dari sudut pandang ketahanan dan kemandirian energi, ekonomi, dan tentunya manfaat bagi Indonesia.Menurutnya, hal tersebut menjadi penting mengingat hulu migas juga memiliki target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030.“Supaya terjadi keseimbangan antara pengendalian emisi karbon dan pemenuhan target lifting nasional,” terangnya.Pada akhirnya Didik berharap agar kegiatan hulu migas dalam mendukung pengendalian emisi karbon dapat tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk Indonesia, ramah investasi, dan mampu menciptakan peluang-peluang investasi baru dengan konsep energi bersih.Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Masyarakat dari Universitas Airlangga (Unair) Ni Nyoman Tri Puspaningsih turut menyambut baik adanya kolaborasi antara praktisi hulu migas dengan akademisi dalam pembahasan pengembangan aspek hukum pengendalian emisi karbon.“Kami berharap setelah pertemuan ini ada keberlanjutan bagaimana kami dari Universitas Airlangga dapat bekerja sama dengan praktisi industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk saling bahu membahu membuat action plan melalui kegiatan riset dan community development yang bertujuan untuk mengendalikan emisi karbon secara nyata dalam kegiatan kita bersama,” imbuhnya. (Sof/ANTARA)
Pastikan Pembeli Solar Bersubsidi Tepat Sasaran
Jakarta, FNN. Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (DPP Hiswana Migas) kembali mengingatkan DPC dan anggota Hiswana Migas Bidang SPBU untuk melaksanakan penyaluran solar bersubsidi sesuai aturan sehingga tepat sasaran.Ketua DPP Hiswana Migas Rachmad Muhammadiyah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan upaya tersebut dapat dilakukan dengan mencatat nomor kendaraan yang membeli solar subsidi atau Solar Public Service Oblogation (PSO).“Terkait maraknya antrean solar PSO di SPBU, mohon pengusaha SPBU agar memperhatikan kategori konsumen/kendaraan, jumlah volume maksimal yang diperbolehkan dan mencatat nomor polisi kendaraan yang membeli solar PSO,” katanya.Hiswana Migas merupakan wadah yang menaungi pengusaha SPBU dan mitra Pertamina. Dan terkait pencatatan nomor polisi kendaraan pembeli solar subsidi, memang telah lama dilakukan SPBU untuk memastikan penyaluran Solar Subsidi tersebut tepat sasaran.Informasi ini pun dimasukkan dalam sistem terintegrasi di Pertamina sehingga terdeteksi apabila ada transaksi yang tidak wajar dan dapat ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada pihak SPBU.Selain itu,menurut Rachmat, jika diperlukan, pihak SPBU juga dapat berkoordinasi dengan Aparat Kepolisian/Aparat Penegak Hukum setempat untuk membantu pengaturan dan pengawasan jenis kendaraan yang akan membeli solar PSO ke SPBU.\"SPBU bisa menggunakan Perpres Nomor 191 tahun 2014 sebagai pedoman untuk melayani konsumen Solar PSO,” katanya.Menurut dia, distribusi solar subsidi, saat ini tetap aman. Tidak ada masalah. Dalam arti, bahwa solar subsidi didistribusikan kepada kendaraan yang berhak sesuai Perpres Nomor 191 tahun 2014.Dikatakannya, terdapat peningkatan penjualan Solar Subsidi. Kondisi demikian, lanjutnya, diperkirakan karena kondisi perekonomian yang mulai membaik.Sebelumnya, Pejabat sementara (Pjs) Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, saat ini memang penyaluran Solar Subsidi sudah melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Tetapi, Pertamina tetap menjalankan penyaluran demi kepentingan masyarakat.\"Stok solar subsidi secara nasional di level 20 hari dan setiap hari stok ini sekaligus proses penyaluran ke SPBU terus dimonitor secara real time. Namun perlu diketahui secara nasional per Februari penyaluran Solar subsidi telah melebihi kuota sekitar 10 persen,\" jelas IrtoPeningkatan konsumsi Solar Subsidi, lanjutnya, dipicu meningkatnya permintaan yang sejalan dengan pulihnya perekonomian.\"Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini yang realisasinya di atas 5 persen pasti akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan energi, salah satunya solar subsidi. Memang ada peningkatan demand seiring dengan pertumbuhan ekonomi,\" katanya.Dia melanjutkan, Pertamina Patra Niaga akan terus memonitor seluruh proses distribusi mulai dari Terminal BBM hingga konsumen untuk memastikan ketersediaan BBM di SPBU.\"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu panic buying. Pembelian bahan bakar kami imbau untuk tetap sesuai dengan kebutuhan. BBM solar nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex yang memiliki kualitas lebih baik telah kami siapkan,\" lanjutnya. (Sof/ANTARA)
Standarisasi Penerapan Teknologi Informasi Diraih Garuda Indonesia
Jakarta, FNN. Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia berhasil meraih standarisasi Information Technology (IT) Maturity Level yang merupakan penilaian tingkat kematangan implementasi tata kelola di bidang Teknologi Informasi (TI) pada seluruh aktivitas bisnis perusahaan.Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan bahwa perolehan standarisasi IT Maturity Level ini merupakan kesiapan untuk terus mengakselerasikan transformasi teknologi informasi.“Perolehan standarisasi ini tentunya menjadi langkah berkesinambungan bagi bisnis Garuda Indonesia yang lebih fleksibel, dan efisien dalam memasuki fase bisnis baru sesuai dengan pergeseran lanskap market industri penerbangan,\" kata Irfan dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Selasa.Irfan menjelaskan, Garuda Indonesia memperoleh skor 3.51 (Level 3.00 / Defined Level) dalam audit asesmen standarisasi IT Maturity Level atas kualitas tata kelola dan bisnis proses organisasi di bidang teknologi informasi.Perolehan nilai standarisasi ini sejalan dengan visi Kementerian BUMN dalam pengembangan teknologi informasi dengan meningkatkan daya saing BUMN di era teknologi 4.0 melalui ketentuan yang tertuang pada Surat Menteri BUMN No. S-949/MBU/10/20 mengenai pemenuhan kewajiban BUMN untuk melaksanakan asesmen IT Maturity Level oleh pihak independen minimal 2 tahun sekali.Adapun standarisasi IT Maturity Level ini dinilai dengan mengacu pada kerangka kerja tata kelola manajemen informasi dan teknologi informasi yaitu COBIT (Control Control Objective for Information and Related Technology).Kata dia, proses audit dan assessment IT Maturity Level ini diselenggarakan sejak akhir tahun 2021 lalu. \"Seluruh proses audit dan asesmen ini dilakukan oleh pihak independen dalam hal ini oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T),\" ujarnya.Irfan menambahkan, teknologi informasi dan aset digital merupakan fondasi penting dalam fokus kinerja Garuda.Menurut dia, komitmen pemenuhan regulasi dalam fokus penerapan Good Corporate Governance maupun prosedur audit yang komprehensif menjadi aspek krusial.\"Kami akselerasikan dalam tata kelola bisnis, baik dalam penyelarasan bisnis proses maupun misi menghadirkan layanan penerbangan melalui digitalisasi layanan yang diselaraskan dengan shifting behavior pengguna jasa,\" tutup Irfan. (Sof/ANTARA)
Likupang-Bangka Belitung Menjadi Gerbang Wisata Indonesia Utara
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Manado - Likupang dan Bangka Belitung berpotensi menjadi gerbang pariwisata Indonesia bagian Utara menyusul telah rampungnya pembahasan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN)/ITMP Manado - Likupang dan Bangka Belitung.Luhut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri di Jakarta, Selasa, mengatakan kedua destinasi itu dapat dikembangkan menjadi destinasi yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi dengan target wisatawan high spender (minat belanja tinggi) baik nusantara maupun mancanegara.\"Target wisatawan high spender tersebut akan memberikan dampak pendapatan pariwisata yang lebih tinggi,\" kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Guna mengoptimalisasikan potensi itu, Luhut menegaskan harus tersedia aksesibilitas yang memadai, amenitas yang memenuhi standar, atraksi yang menarik, serta fasilitas layanan pariwisata lainnya.Sejalan dengan itu semua, dukungan investasi pun menjadi penting untuk pembiayaan pengembangan fasilitas tersebut.\"Rencana Induk yang disusun dengan baik mengandung keseluruhan aspek tersebut, beserta rencana pengembangan pariwisata yang terintegrasi antara destinasi, infrastruktur, kelestarian lingkungan, tata ruang wilayah serta potensi investasi,\" jelasnya.Luhut menjelaskan, Rencana Induk harus mampu memetakan potensi-potensi yang membutuhkan investasi sehingga lebih mudah untuk ditawarkan kepada investor.Oleh karena itu, ia yakin Rencana Induk yang disusun telah mempertimbangkan aspek-aspek berkelanjutan seperti ekonomi biru, hijau, dan sirkular hingga mendukung inklusivitas.\"Tentu ini akan menjadi nilai tambah pariwisata dan poin promosi investasi yang baik yang sejalan dengan semakin pesatnya green-investing,\" imbuhnya.Selain itu, lanjut Luhut, Rencana Induk juga harus berperan sebagai pedoman bagi perencanaan arah pembangunan kepariwisataan, pengembangan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam kehutanan dan kemaritiman, serta pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, sejak saat ini hingga 25 tahun ke depan.Apabila dijalankan dengan baik, maka realisasi Rencana Induk ini akan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.\"Yang dimulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan permintaan terhadap produk UKM/IKM/Artisan hingga potensi peningkatan usaha di bidang jasa pariwisata,\" ungkapnya.Lebih jauh, Luhut memaparkan besarnya manfaat dari dua dokumen yang dirancang tersebut, sejatinya bisa menjadi acuan semua pihak semua untuk mempercepat pembangunan di Destinasi Pariwisata Nasional.Maka, dokumen tersebut harus menjadi pedoman bagi siapa saja yang akan mengembangkan destinasi pariwisata, baik itu sektor pemerintahan, swasta, akademisi, hingga seluruh masyarakat.\"Saya berharap dokumen ini dapat segera direalisasikan. Seluruh perangkat pusat dan daerah yang terkait agar bekerja dengan sungguh-sungguh. Realisasikan dengan passion dan mendetail. Konsep besar telah dikembangkan oleh konsultan, saatnya urusan detail dan implementasi menjadi tanggung jawab kita,\" tuturnya.Luhut juga meminta semua pihak di pemerintahan untuk dapat menyelesaikan terlebih dahulu seluruh hambatan yang ada, terutama hambatan lahan yang sering mengganggu rencana pembangunan.\"Mari kita wujudkan Manado - Likupang dan Bangka Belitung sebagai destinasi wisata yang inklusif, berdaya saing dan mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Saya titip kepada Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk semakin menggaungkan kampanye. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Serap Dana Rp 17,05 Triliun dari Lelang 7 Seri SUN
Jakarta, FNN - Pemerintah menyerap dana Rp17,05 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 29 Maret 2022 dari total penawaran masuk Rp41,62 triliun.Direktur Jenderal Pembiayaan Pengelolaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, menyebutkan ketujuh seri SUN tersebut yakni SPN03220629, SPN12230330, FR0090, FR0091, FR0093, FR0092, dan FR0089.Penyerapan dana tertinggi berasal dari seri FR0092 senilai Rp6,75 triliun dari jumlah penawaran masuk Rp7,31 triliun, dengan imbal hasil atau yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,17392 persen.Sementara penawaran masuk tertinggi tercatat untuk seri FR0091 senilai Rp14,54 triliun, dengan nominal yang diserap Rp4,85 triliun dan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan ditetapkan 6,73994 persen. Penyerapan dana tertinggi lainnya tercatat pada seri FR0090 sebesar Rp2,55 triliun dari jumlah penawaran Rp3,33 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 5,60674 persen. Kemudian dari seri SPN12230330, diserap Rp1,7 triliun dari RP11,91 triliun dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan ditetapkan 2,7 persen.Dari seri SPN03220629, pemerintah menyerap Rp1 triliun dari penawaran masuk Rp2,98 triliun, sehingga ditetapkan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan ditetapkan 2,246 persen.Pemerintah menyerap dana Rp150 miliar dari SUN seri FR0093 dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan ditetapkan sebesar 6,67514 persen dari jumlah penawaran masuk Rp1,15 triliun. Terakhir dari seri FR0089, tercatat dana yang terserap Rp50 miliar dari penawaran Rp379 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,01569 persen.Sebagai tindak lanjut lelang SUN tanggal 29 Maret 2022 dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.08/2019 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020, pemerintah akan melaksanakan lelang SUN tambahan (Greenshoe Option) pada Rabu, 30 Maret 2022.Lelang akan dimulai pukul 09.00 WIB sampai 10.00 WIB, dengan target Rp2,95 triliun yang akan dicatat pada hari Kamis, 31 Maret 2022.Adapun seri yang dilelang adalah FR0090, FR0091, FR0093, FR0092, dan FR0089. (mth/Antara)
Euro Naik Jelang Pembicaraan Tentang Ukraina
Jakarta, FNN. Euro naik tipis pada Selasa sore dalam perdagangan yang hati-hati, karena negosiator Ukraina dan Rusia bersiap untuk bertemu di Turki untuk pembicaraan langsung pertama dalam lebih dari dua minggu.Dolar AS sedikit lebih rendah, turun dari level tertinggi sejak Mei 2020, sementara yen melakukan rebound moderat setelah jatuh ke level terendah sejak Agustus 2015 pada Senin (28/3/2022).Setiap langkah menuju gencatan senjata atau kesepakatan perdamaian potensial akan mendukung mata uang tunggal karena kawasan euro terlihat menderita dampak ekonomi paling signifikan dari konflik tersebut.Ukraina dan Amerika Serikat memiliki sedikit harapan untuk terobosan pada pertemuan Selasa malam itu, meskipun invasi Rusia tampaknya terhenti di beberapa front.Euro naik 0,2 persen pada 1,1003 dolar AS.\"Kecuali ada berita positif dari negosiasi antara Ukraina dan Rusia, euro akan terus berjuang untuk naik kembali di atas angka 1,10 terhadap dolar AS secara berkelanjutan,\" You-Na Park-Heger, analis valuta asing di Commerzbank, mengatakan dalam catatan penelitian kepada klien.Dibandingkan sekeranjang mata uang, dolar turun 0,2 persen pada 98,924, tidak jauh dari level tertinggi sejak Mei 2020 di 99,415.Greenback turun 0,3 persen menjadi 123,57 terhadap yen setelah naik ke level tertinggi sejak 2015 pada Senin (28/3/2022), sementara itu ditetapkan untuk kenaikan bulanan terbesar sejak November 2016.Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki mengatakan pemerintah akan mengawasi pergerakan mata uang untuk mencegah pelemahan yen yang \"buruk\" yang merugikan perekonomian.\"Sementara komentar dari pejabat Jepang semalam tidak mungkin membalikkan tren pelemahan yen dengan sendirinya, mereka setidaknya harus membantu memperlambat laju cepat penjualan yen baru-baru ini\", Lee Hardman, analis mata uang dan pasar berkembang di MUFG, mengatakan dalam sebuah catatan untuk klien.Bank sentral Jepang pada Selasa melanjutkan upaya tanpa henti untuk mempertahankan batas imbal hasil utama dengan menawarkan untuk membeli obligasi pemerintah 10-tahun dalam jumlah yang tidak terbatas, memberikan tekanan yang lebih besar pada yen.Yuan di pasar luar negeri sedikit berubah terhadap greenback di 6,3831 setelah pembatasan pandemi baru di Shanghai. Yuan mencapai level terendah sejak Oktober 2021 di 6,4106 pada pertengahan Maret.Shanghai, kota terpadat di China, memperketat fase pertama dari dua tahap penguncian COVID-19, meminta beberapa penduduk untuk tinggal di dalam rumah.Bitcoin turun 1,0 persen pada 47.482 dolar AS setelah mencapai level tertinggi sejak awal Januari pada Senin (28/3/2022). Ether, mata uang kripto terbesar kedua di dunia, naik 2,0 persen menjadi 3.405 dolar AS. (Ida/ANTARA)