EKONOMI
Sebelum Perang Rusia-Ukraina, Harga Pupuk SudahNaik Tiga Kali Lipat
Jakarta - FNN. Guru besar IPB University Prof Dwi Andreas Santosa menyebutkan bahwa kenaikan harga pupuk sudah naik hingga tiga kali lipat sebelum terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina pada Oktober 2021.\"Pupuk urea sebelum konflik Rusia-Ukraina, sampai bulan Oktober tahun lalu untuk urea sudah naik tiga kali lipat,\" kata Dwi dalam keterangannya saat dihubungi di Jakarta, Selasa.Andreas mengatakan bahwa seluruh pupuk yang berbasis nitrogen juga sudah mengalami kenaikan antara dua sampai dua setengah kali lipat.Pupuk yang mengandung nitrogen seperti NPK, sementara di pasar internasional dikenal dengan pupuk amonium fosfat naik cukup tinggi.Kenaikan harga pupuk tersebut, kata Andreas, disebabkan oleh melonjaknya harga gas alam dunia sejak akhir tahun lalu dikarenakan permintaan yang juga meningkat di seluruh dunia.Selain itu, lanjut Andreas, harga pupuk kembali meningkat disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina. Kenaikan harga pupuk dikarenakan pasokan pupuk dari Rusia terganggu akibat negara tersebut masih dalam status perang dengan Ukraina.\"Rusia ini adalah eksportir terbesar pupuk di dunia. Yang diekspor Rusia itu ada amonium, ada urea, ada potasium yang terbesar. Jadi, sudah barang tentu ini terganggu juga akibat perang Rusia-Ukraina, sehingga ada potensi harga pupuk akan terus naik,\" kata Andreas.Bahkan, Andreas memprediksi kenaikan harga pupuk masih akan terus berlanjut selama Rusia masih berperang dengan Ukraina.Dia menjelaskan bahwa kenaikan harga pupuk ini sangat menekan kondisi petani yang semakin terpuruk. Hal tersebut dikarenakan petani membutuhkan pupuk komersial atau nonsubsidi untuk memenuhi pemupukan di luar pupuk subsidi.Andreas juga berpendapat bahwa pengurangan jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah hanya menjadi Urea dan NPK saja akan berdampak pada petani di beberapa wilayah.Dia menerangkan bahwa di beberapa wilayah geografis Indonesia membutuhkan unsur hara lain seperti ZA atau amonium sulfat, fosfat, dan sebagainya.Dia menilai bahwa kebijakan pemerintah yang akan mengurangi jenis pupuk subsidi menjadi hanya urea dan NPK saja terlalu berisiko karena bisa menyebabkan penurunan produksi pangan, khususnya padi. (ISof/ANTARA)
Inklusi Keuangan Digital Berbasis Bank Syariah Mendapat Dukungan
Jakarta - FNN. Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mendukung akselerasi inklusi keuangan digital berbasis bank syariah melalui pengembangan LinkAja Syariah yang merupakan salah satu produk PT Fintek Karya Nusantara (Finarya).“Saya mendorong dan setuju rencana spin off Layanan Syariah LinkAja menjadi LinkAja Syariah. Saya juga mendorong berbagai unit, termasuk BPD, agar bank-bank daerah dapat menjadi bank umum,” ujar Wapres saat menerima jajaran pengurus PT Finarya melalui konferensi video, Selasa.Sebagaimana diketahui sejak diresmikan pada tahun 2020 layanan syariah LinkAja telah berkembang pesat sebagai satu-satunya dompet digital berbasis syariah di Indonesia.Wapres mengapresiasi PT Finarya yang terus bertumbuh dan berinovasi, serta mendukung rencana spin off Layanan Syariah LinkAja menjadi LinkAja Syariah yang akan berdiri sendiri sebagai bank syariah digital pertama di Indonesia.Wapres menekankan pentingnya penerapan aspek kehati-hatian dan kesesuaian syariah oleh LinkAja, juga persiapannya dalam memenuhi segala persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).“Tentu eksekusi keberhasilannya bergantung pada kesiapan LinkAja di dalam memenuhi persyaratan dari OJK. Harus tetap mengutamakan aspek prudensial dan kehati-hatian, serta aspek kesesuaian syariahnya. Itu penting,” tegas Wapres.Menurut Wapres, saat ini transaksi keuangan dapat dilakukan lebih mudah dan mobilitas masyarakat dapat terkendali melalui keberadaan fintech.“Transaksi keuangan menjadi lebih cepat, mudah, sekaligus juga selama pandemi ini mampu mengurangi mobilitas masyarakat,” ujarnya.Adapun Wapres mengakui perubahan gaya hidup masyarakat dalam melakukan transaksi cukup dipengaruhi dengan adanya penggunaan fintech yang meningkat semenjak pandemi COVID-19 melanda.“Fenomena meningkatnya penggunaan fintech ini memang didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat dalam bertransaksi ekonomi yang diakselerasi dengan adanya pandemi,” terang Wapres.“Saya harapkan LinkAja Syariah bisa melengkapi dan mendukung sistem digital ekonomi dan keuangan syariah,” imbuh Wapres.Pada kesempatan itu, Plt. Direktur Utama PT. Fintek Karya Nusantara Wibawa Prasetyawan menyampaikan akan mendukung segala upaya pemerintah di dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam mengakselerasi keuangan digital.“Kami senantiasa berkomitmen untuk terus berinovasi guna mendukung upaya pemerintah dalam mengakselerasi inklusi keuangan digital berbasis bank syariah di Indonesia,” ungkap Wibawa.Sebagai informasi, PT Fintek Karya Nusantara adalah perusahaan pembayaran digital yang telah memiliki produk layanan syariah bernama Layanan Syariah LinkAja.Layanan Syariah LinkAja merupakan perluasan layanan dari aplikasi LinkAja yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menginginkan transaksi dengan prinsip syariah. Layanan Syariah LinkAja direncanakan akan bertransformasi menjadi LinkAja Syariah yang akan berdiri sendiri dan mandiri dalam pengelolaannya. (Ida/ANTARA)
Kemenperin: Inovasi dan Kolaborasi Kunci Dongkrak Daya Saing Industri
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan inovasi dan kolaborasi menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kualitas serta daya saing industri di era modern, dengan semakin meningkatnya tuntutan ndustri yang mampu menjawab kebutuhan Industri 4.0.\"Hadirnya Industri 4.0 semakin mendukung terjadinya kolaborasi yang menjadi syarat utama dalam upaya mengoptimalkan daya saing industri,\" kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita diterima di Jakarta, Senin.Dengan semangat serta kesadaran untuk berkolaborasi, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik atau dikenal sebagai Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan dan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menyelenggarakan Tepang Taun B4T (Temu Pelanggan Tahunan B4T) dengan tema “Peran Penting Jasa Industri Dalam Meningkatkan Daya Saing Industri”.Kegiatan itu diikuti oleh perwakilan 65 pelanggan B4T dari berbagai sektor di antaranya industri elektronika, semen, petrokimia, dan pelaku usaha lainnya yang mewakili sekitar 2.000 pelanggan yang telah dilayani selama 2021.Menperin mengatakan B4T telah genap melayani dunia industri selama 113 tahun. “Pelaksanaan agendaTepang Taun, tidak hanya sebagai wadah diskusi pelanggan B4T semata. Tetapi menjadi momentum penting untuk menguatkan sinergi antara B4T dan pelaku dunia industri dalam upaya nyata meningkatkan daya saing industri secara nasional maupun global,” ujarnya. Pelaksanaan temu pelanggan ini diharapkan akan melecut semangat dan komitmen B4T untuk mengoptimalkan seluruh layanan jasa industri, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan industri nasional.“Pembangunan industri nasional yang berdaya saing menuntut sinergi dan kolaborasi yang kuat diantara kita sekalian para pemangku kepentingan,” ungkap Menperin.Pada kesempatan yang sama, Kepala BSKJI Kemenperin Doddy Rahadi menyampaikan Tepung Taun B4T merupakan momentum untuk terus meningkatkan pelayanan jasa industri yang selama ini telah dilaksanakan serta memperkenalkan layanan baru yang yang siap untuk meningkatkan daya saing industri nasional.“Ke depannya diharapkan seluruh layanan jasa industri yang dilaksanakan seluruh UPT di lingkungan BSKJI dapat terus bertransformasi secara dinamis sehingga dapat menjawab tantangan global untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” ungkapnya.Saat ini B4T memiliki tujuh layanan baru, antara lain perhitungan Inspection Reability, Remaining Life Time Assesment for Boiler, Pengujian Radio Frequency dan EMC (Electro Magnetic Compatibility pada produk elektronika, Underwater Welding and Inspection, Pengujian Lampu Luminer, Penyedia Bahan Acuan Pengujian, dan Sertifikai ISO 27001 Office.“Layanan untuk industri terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan industri nasional, seperti pada layanan pelatihan pengelasan dalam air guna memenuhi kebutuhan akan tenaga pengelasan yang andal, terampil, dan tersertifikasi dengan pengakuan internasional sesuai dengan tuntutan pasar tenaga pengelasan global,” papar Doddy. Pengembangan lingkup ini pun menambah kualifikasi B4T sebagai Authorized Training Body (ATB-B4T) yang terakreditasi secara internasional dalam sertifikasi tenaga pengelasannya. Kepala B4T Wibowo Dwi Hartoto mengemukakan pihaknya secara nyata telah berkontribusi dan memberikan pelayanan kepada pelanggan industri sejak tahun 1909.Di usia yang telah menginjak 113 tahun, B4T terus bergerak dinamis, berkembang dan secara berkelanjutan memperluas lingkup layanannya seiring dengan perkembangan industri, teknologi, standar dan harapan dari pelanggan.“Di tengah tantangan daya saing pada era globalisasi saat ini, B4T sebagai salah satu satker BLU memiliki komitmen memberikan layanan dengan semangat SPEED (Sinergi, Profesional, Efektif, Efisien, dan Digitalisasi). Dengan begitu, B4T diharapkan dapat bergerak cepat dalam beradaptasi, bertransformasi, berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau industri yang sangat dinamis,” ujar Wibowo. (mth/Antara)
Inkubator Bisnis UKM Menekankan Pentingnya Branding Sebagai Kiat Sukses
Jakarta - FNN. CEO/Founder Inkubator Bisnis UKM Kaya.Id Nita Katikasari menekankan pentingnya branding sebagai kiat sukses bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).“Orang sekarang memilih brand kalau itu gue banget, jadi branding penting sekali apalagi sekarang konsumen sering kali dijejal dengan berbagai intonasi,” kata Nita dalam Inspirational Talkshow virtual, Senin.Menurut Nita, branding yang kuat mampu membuat orang selalu mengingat sebuah produk. Branding bisa dilakukan melalui marketing (pemasaran) dan packaging (kemasan produk). Ia mengatakan bahwa pemasaran suatu produk di zaman kini lebih sulit dikarenakan ketatnya persaingan dan promosi melalui media sosial. Oleh karena itu, ia menyarankan pelaku UMKM untuk menginvestasikan uangnya untuk melakukan promosi.Banyak perusahaan ketika harus memotong budget, memotong marketing. Padahal marketing itu harus dilihat sebagai investasi karena bagaimana konsumen mau tahu kalau tidak melalui marketing ini,” ujarnya.Selain itu, packaging yang menarik, lanjutnya, dapat meningkatkan daya tarik calon pembeli dan menambah nilai jual. Dengan pemilihan kemasan yang tepat, produk UMKM dapat bersaing dengan produk-produk lokal kenamaan bahkan produk-produk dari luar negeri.Ia mencontohkan salah satu UMKM jamu yang mempercayakan produknya kepada Kaya.Id. Melalui strategi pemasaran yang tepat dan kemasan yang modern, omset usaha jamu tersebut mencapai Rp1,4 miliar dalam 1 tahun.Hal senada juga disampaikan Brand Aktivis & Founder Brand AdventureIndonesia Arto Soebiantoro.Menurutnya brand mampu menambah bahkan mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk. Menurutnya, strategi branding sangat beragam dan tidak ada aturan baku untuk memasarkan sebuah produk. Karenanya, pelaku usaha harus jeli melihat strategi pemasaran yang cocok untuk jenis usaha dan target usahanya.Tahapan brand, lanjut dia, terdiri dari tahap kenal, rasa, paham dan cinta. Seluruh pelaku usaha mempunyai tujuan utama yakni membawa brand ke tahapan cinta.“Semua brand punya fokus cuma satu, yakni membawa brand ke tahap cinta. Seringkali kita merasa, mentang-mentang 10 20 tahun kita sudah di tahap cinta. Bisa jadi selama itu hanya jualan dan tidak membangun relasi dan keakraban dengan market,” jelasnya. Kurangnya relasi brand dengan pasar, dinilainya menjadi penyebab sebuah brand tidak melekat di masyarakat. Arto mengakui bahwa untuk membangun sebuah brand membutuhkan waktu yang lama bahkan bisa memakan waktu hingga 50 tahun, namun dengan bantuan teknologi, proses tersebut bisa dipersingkat menjadi 20 tahun.Lebih lanjut ia menyarankan para pelaku usaha untuk mulai membangun brand dari pasar yang kecil. Berdasarkan pengalamannya selama hampir 21 tahun di industri branding, semakin kecil pasar semakin cepat brand terbangun.“Jangan salah dengan konsep bisnis, bisnis semakin besar pasar semakin bagus. Tapi brand harus fokus ke pasar spesifik, banyak pengusaha yang pasarnya tidak spesifik sehingga biayanya lebih mahal dan tidak efektif,” tuturnya. (Ida/ANTARA)
Menkop: E-commerce Harus Tiru Sarinah Jual 100 Persen Produk UKM
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah MenkopUKM) Teten Masduki menyebut e-commerce harus meniru BUMN Sarinah yang menampilkan 100 persen produk lokal dan mampu menarik banyak pengunjung.\"Saya tadi memberi contoh, Sarinah dengan 100 persen produk UKM yang ditampilkan, sekarang pengunjungnya membludak. Saya kira ini juga harus ditiru oleh teman-teman e-commerce,\" kata Teten Masduki saat menghadiri Forum Ekonomi Digital di Jakarta, Senin.Menurut Teten, tidak benar jika ada anggapan bahwa hanya merek besar atau produk asing saja yang mampu menarik pengunjung, di mana hal tersebut dibuktikan oleh keberadaan Sarinah.Menurut dia, sudah banyak produk buatan dalam negeri yang memiliki kualitas bagus dan tidak kalah dengan produk asing.Oleh karena itu Teten mengatakan KemenkopUKM akan melakukan pendampingan, kurasi, kerja sama, dan kolaborasi untuk menciptakan UKM yang berkualitas.\"Saya kira pasar Indonesia cukup besar dan ini juga saya kira tidak ada yang dirugikan jika fokus menjual produk dalam negeri,\" ujar Teten Masduki.Teten menambahkan upaya tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin mengangkat produk-produk dalam negeri.\"Pak Presiden pernah menyampaikan bahwa e-commerce itu harus dibanjiri produk UKM. Nah ini betul. Ini tentu juga komitmen dari pengelola e-commerce itu sendiri. Kalau market itu kan tergantung siapa yang menyediakan,\" pungkas Teten Masduki. (mth/Antara)
Erick: Kolaborasi BTN dan BUMN Lain Solusi Kebutuhan Hunian Milenial
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan kolaborasi Bank Tabungan Negara (BTN) dengan BUMN-BUMN lainnya menjadi solusi atas kebutuhan hunian bagi milenial.Erick mendorong sinergisitas BTN, Perumnas, KAI, BUMN Karya, bahkan PLN dan Telkom untuk memberikan one stop solution kepada Gen Z, untuk mendapatkan kemudahan tidak hanya untuk perumahan tapi juga dalam melakukan pekerjaan.“Solusi yang ditawarkan ini bagaimana kita mensinergikan tanah yang disediakan oleh PT Kereta Api, Perumnas yang membangun dibantu oleh BUMN Karya, BTN yang memberikan financing dibantu oleh Jasa Keuangan, PLN dan Telkom bersinergi memberikan solusi yang terbaik,” ujar Erick Thohir dalam keterangannya di Jakarta, Ahad.Menteri BUMN menilai perumahan merupakan masalah krusial di seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan populasi lebih dari 273 juta jiwa.Untuk itu, perlu dicarikan one stop solution agar kebutuhan perumahan bisa terpenuhi tidak hanya untuk milenial tetapi juga juga generasi Z atau Gen Z.“Kita tidak bicara lagi milenial tapi juga Gen Z yang jumlahnya 53 persen dari total penduduk yang mengalami disrupsi teknologi, lapangan pekerjaan berubah, kesempatan berusaha berubah. Pemerintah harus dan pasti hadir agar Gen Z mendapat fasilitas terbaik tidak hanya bagi pekerjaannya tapi juga rumah tinggal sebagai kebutuhannya,” kata Erick.Dia menilai dengan sinergi dapat memberikan sesuatu yang nyata kepada Gen Z yang hari ini sangat membutuhkan, tidak hanya perumahan yang affordable harganya tapi juga efisiensi dalam kesehariannya dimana saat bekerja mereka dapat mengakses fasilitas transportasi yang mempermudah pekerjaannya.“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kementerian yang telah memastikan hal-hal ini terjawab, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Direksi dan Komisaris BUMN yang percaya bahwa konsep perumahan ini bisa jalan, karena ini sebagai pilot project, baru tiga yang saya lihat, kalau ini bisa menjadi di puluhan tempat, ini akan menjadi solusi yang baik,” kata Erick.Sementara itu Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, Bank BTN siap bersinergi dengan Perum Perumnas dan BUMN lainnya untuk mendukung pemenuhan rumah bagi milenial. Salah satunya dengan mewujudkan impian milenial memiliki hunian yang berkonsep Transit Oriented Development (TOD).“Ada peluang yang sangat besar dalam menjembatani gap antara permintaan dan penawaran akan perumahan yang layak pada segmen milenial ini,” ujar Haru.Sesuai dengan mandat dari Menteri BUMN, Bank BTN akan bersinergi dengan BUMN lain, khususnya BUMN karya memastikan pasokan hunian bagi milenial terpenuhi. (mth/Antara)
LKPP: Inpres 2/2022 Momentum Akselerasi Belanja Produk Dalam Negeri
Jakarta, FNN - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 menjadi momentum untuk mengakselerasi belanja produk dalam negeri dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, (UMK) dan koperasi.Dalam Inpres 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan pada 30 Maret 2022 itu, seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diinstruksikan untuk memacu belanja produk dalam negeri (PDN) dan UMK.\"Ini momentum yang sangat bagus. Presiden telah memberi instruksi. Kalau PDN dan UMK-Koperasi mendapat ruang yang semakin besar dalam belanja pemerintah, sangat bagus bagi pemulihan ekonomi dan pemerataan ekonomi,\" kata Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Anas mengatakan, Inpres tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sangat serius dalam membantu produsen PDN dan UMK-Koperasi. \"Pelibatan PDN dan UMK-Koperasi tidak hanya akan mengakselerasi pemulihan ekonomi, tetapi juga membangun kekuatan industri dalam negeri,\" jelas Anas.Ada beberapa poin instruksi Presiden dalam Inpres 2/2022, di antaranya menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMK-Koperasi.Selain itu, merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk UMK-Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.Demikian pula menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk peta jalan peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1 juta produk tayang dalam katalog elektronik (e-katalog).Poin lainnya adalah menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5 persen bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.Merespon instruksi tersebut, LKPP pun melakukan pemangkasan birokrasi agar semakin banyak produk dalam negeri dan UMK-Koperasi tayang di e-katalog.\"Hal pertama yang kita lakukan adalah memangkas birokrasi/tahapan untuk masuk ke e-katalog, baik itu e-katalog nasional maupun lokal. Soal e-katalog nasional, kini dalam proses meringkas alur penayangan produk yang sebelumnya butuh delapan tahap menuju hanya dua tahap saja,\" ungkap Anas.Demikian pula soal e-katalog lokal yang berperan mendorong pemerataan dan pengembangan ekonomi di daerah. Sebelumnya tidak banyak pemda yang memiliki katalog lokal karena berbagai faktor.\"Maka atas saran arahan Presiden Jokowi dan Kemenko Marves, kita drop beberapa syarat. Mekanisme pengelolaan katalog lokal disederhanakan dari sebelumnya empat tahapan menjadi satu tahapan saja. Nah di sanalah kesempatan pengusaha daerah, UMKM daerah, untuk masuk,\" jelas Anas.Ada pun langkah selanjutnya, kini LKPP sedang menyiapkan pengembangan sistem pada rencana umum pengadaan (RUP) pemerintah baik kementerian/lembaga/pemda. Sistem tersebut bisa mengetahui dan mengelola alokasi belanja PDN dan UMK-Koperasi sejak dari perencanaan.\"Yang ketiga dari sisi pembayaran. Sekarang kita harmonisasi kebijakan Mendagri akan menerbitkan aturan soal kemudahan pembayaran dengan mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,\" tuturnya.\"Dengan adanya fasilitas ini, UMK tidak lagi kesulitan bertransaksi dengan Pemda karena Pemda bisa langsung bayar, sehingga UMK tidak akan kesulitan cashflow. Ini bagian dari mendorong PDN dan UMK terlibat lebih dalam mengakses APBN/APBD,\" imbuh Anas. (mth/Antara)
G20 Mendorong Indonesia Menjadi Tujuan Investasi Berbasis Inovasi
Jakarta - FNN. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Presidensi G20 dapat mendorong Indonesia menjadi tujuan investasi berbasis inovasi dari pemodal asing.Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, mengatakan potensi masuknya arus modal itu sangat besar mengingat arus investasi ke Indonesia tetap tumbuh, meski pandemi masih melanda.Data menyatakan realisasi investasi Indonesia pada 2021 mencapai Rp901,02 triliun atau tumbuh 9 persen (yoy) dibandingkan 2020 sebesar Rp826,3 triliun.Belum lagi, rencana pabrikan kendaraan listrik asal AS, Tesla Inc, yang menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi pada proyek power bank raksasa atau Energy Storage System (ESS).Pencapaian dan peluang tersebut yang membuat pemerintah berani untuk menargetkan masuknya investasi sebesar Rp1.200 triliun pada 2022.\"Peluang mencapai angka tersebut tidak mustahil, apalagi ada dua momen potensial bagi Indonesia, dimana negara ini menjadi Presidensi G20 dan Business 20 (B20). Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa menjadi tuan rumah G20-B20. Ini tentunya tidak akan disia-siakan untuk menarik investasi di segala bidang,\" kata Arsjad.Ia juga memastikan investasi berbasis inovasi seperti teknologi digital harus diakselerasi, mengingat nilai pertumbuhan ekonomi digital pada 2025 diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar AS.\"Kadin melihat digitalisasi ekonomi akan memainkan peran penting dan strategis di masa depan, dan karenanya Indonesia perlu bersiap diri lebih agresif. Terlebih lagi banyak tantangan yang akan dihadapi, baik itu persoalan teknologi, SDM, hingga regulasinya,\" katanya.Untuk itu, ia mengharapkan adanya kemitraan publik-swasta dan penciptaan iklim yang kondusif bagi investor agar mampu memberikan dampak yang luas untuk mewujudkan misi Indonesia Emas 2045.Saat ini, Kadin telah ditunjuk sebagai penyelenggara untuk forum B20 dengan prioritas yang diusung sejalan dengan tema G20 yaitu kemajuan inovatif, inklusif dan pertumbuhan kolaboratif.Khusus untuk forum B20, Arsjad mengatakan akan membuat Indonesia berkesempatan mendapatkan kepercayaan dari komunitas global dan menumbuhkan pusat investasi di kawasan Asia Tenggara.Sementara itu, sejumlah perusahaan sudah mengumumkan rencana investasi berbasis inovasi di Indonesia, salah satunya investasi dari konsorsium Hyundai Motor Company-LG Energy Solution senilai 1,1 miliar dolar AS untuk penciptaan ekosistem kendaraan listrik.Dalam kesempatan terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet ikut menyetujui bahwa inovasi berbasis inovasi merupakan salah satu prioritas yang harus dimunculkan dalam G20 dan B20 di Indonesia.Sejumlah korporasi global yang sejak tahun lalu telah berkomitmen menanamkan investasi di sektor hilir yang padat inovasi itu menjadi salah satu bukti akan pentingnya fokus tersebut.\"Investasi yang berbasis inovasi menjadi penting karena akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Mendukung hal ini perlu untuk mendorong kolaborasi, riset antara pemerintah dan swasta misalnya,\" ujar Yusuf.Menurut dia, sektor hilirisasi juga memiliki dampak berantai yang besar karena tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mengakselerasi penerapan teknologi baru yang mendorong penciptaan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. (Sof/ANTARA)
Bamsoet Sebut Pentingnya Masalah Keamanan Soal Kripto
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan penting bagi regulator dan industri untuk menyoroti keamanan soal aset dan transaksi kripto.\"Ancaman security juga sangat terbuka. Perlu diwaspadai, persiapkan pengawasan aset kripto dan digital,\" kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Jumat. Pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut mengatakan, pembicaraan soal aset kripto ini juga akan dibahas di Presidensi G20 Indonesia, seiring dengan perintah eksekutif tentang aset kripto yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Kamis (10/3).\"Biden sudah minta pemerintahannya untuk menyusun nota kerja yang nanti dibahas di G20, bersama dengan menteri-menteri keuangan anggota G20 dan bank sentral,\" kata Bambang.\"Sehingga diharapkan ada kesepakatan dunia dan mampu memperhitungkan masalah security negara masing-masing atas (potensi aset kripto yang digunakan untuk) perputaran uang narkoba, terorisme, kejahatan seperti korupsi, dan lainnya. Pengamanan itu harus dibicarakan,\" ujarnya menambahkan.Sebagai informasi, negara-negara G20, termasuk Indonesia, sepakat untuk mengawasi perkembangan aset kripto secara global.Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada konferensi pers G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG), Jumat (18/2) lalu, mengatakan ada kekhawatiran perkembangan kripto akan membawa instabilitas pada sektor keuangan dan perekonomian dunia.Perry juga mengatakan saat ini seluruh dunia tidak mengakui secara resmi kripto adalah mata uang, namun diakui sebagai sebuah aset.Di Indonesia, kripto masih diperdagangkan sebagai aset di badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti).Bank Indonesia juga tengah menyiapkan kehadiran Central Bank Digital Currency (CBDC).CBDC atau rupiah digital adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.Saat ini, penerbitan CBDC masih terus dibahas oleh para bank sentral di seluruh dunia.Di sisi lain, Bamsoet juga mengatakan potensi aset kripto sebagai komoditas dan pertumbuhan ekonomi digital nasional juga perlu dibarengi dengan literasi kepada masyarakat, mengingat maraknya berita akan investasi dan aset digital bodong belakangan ini.\"Minimnya literasi masyarakat ini dimanfaatkan (oleh pihak tidak bertanggung jawab) untuk kemudian dilakukan penipuan modus investasi bodong, ponzi dan judi. Saya mendukung Bareskrim dan Bappebti dengan langkah-langkah penegakan hukumnya,\" kata Bambang.Bamsoet mengatakan, besarnya pasar kripto di Indonesia dapat dimaknai sebagai potensi ekonomi, peluang investasi, alternatif sumber pemasukan negara, dan stimulus ekonomi nasional. (mth/Antara)
Asosiasi Petani Tebu Indonesia Ingin Gulanya Dibebaskan dari PPN
Jakarta, FNN. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) berharap pemerintah tetap memberlakukan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk gula petani, kata Sekjen DPN APTRI M. Nur Khabsyin.\"Pasalnya, gula petani merupakan komoditas bahan pokok yang bersifat strategis seperti halnya beras, jagung, dan kedelai. Untuk itu, harus dibebaskan dari PPN hingga ke tingkat konsumen,\" ujarnya melalui rilis yang diterima Antara di Kudus, Kamis.Harapan DPN APTRI tersebut, kata Khabsyin, sudah disampaikan dalam konsultasi DPN APTRI dengan Ditjen Pajak agar gula petani tetap mendapat pembebasan PPN sampai ke tingkat konsumen.Dalam konsultasi yang dilaksanakan pada Selasa (29/3), pengurus DPN APTRI diterima langsung oleh Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama.Adanya desakan agar gula petani tetap dibebaskan dari PPN dilakukan seiring mulai diberlakukannya Undang-Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam UU tersebut, Pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen yang berlaku efektif pada 1 April 2022.Kemudian, muncul isu jika gula petani akan menjadi komoditas yang dikenai PPN 11 persen, sehingga meresahkan kalangan petani tebu.\"Jika gula petani dikenai PPN, maka pedagang akan berusaha menekan harga gula di tingkat petani. Pada saat ekonomi nasional belum baik akibat pandemi tentu akan memberatkan petani tebu, sedangkan keuntungan dari pembebasan PPN tidak hanya petani karena masyarakat juga diuntungkan karena mendapatkan gula dengan harga terjangkau,\" ujarnya.Berdasarkan PMK 99/2020 disebutkan bahwa gula merupakan komoditas pangan strategis yang mendapatkan pembebasan PPN. Namun, berdasarkan sosialisasi yang dilakukan Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan terkait UU HPP sebelumnya belum ada jawaban pasti apakah gula petani menjadi komoditas pertanian yang mendapatkan pembebasan PPN atau tidak.\"Saat kami tanyakan langsung, jawabannya saat itu masih menunggu Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU HPP. Untuk itu, kami tetap mendesak agar gula petani mendapatkan pembebasan PPN seperti halnya ketentuan PMK 99/2020,\" ujarnya.Sementara itu, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menegaskan sejauh ini masih berlaku PMK 99 tahun 2020 bahwa gula petani tidak dikenai PPN karena masuk bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat luas.Yoga juga menegaskan dalam rancangan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU HPP, pemerintah juga menjamin gula petani tetap akan dibebaskan dari PPN.\"Saat ini kami memang masih memproses PP-nya. Namun, dalam rancangan yang ada ketentuan dalam PMK 99/2020 tetap akan diakomodir sehingga komoditas gula konsumsi dengan kriteria gula kristal putih asal tebu tanpa campuran perasa dan pewarna akan dibebaskan dari PPN,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
POPULER
