EKONOMI

Menteri PUPR Minta Perbaikan Jalur Pantura Selesai H-10 Lebaran

Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta semua perbaikan jalan di Jalur Pantura selesai pada H-10 Lebaran tahun ini.\"Semua perbaikan jalan di jalur Pantura sudah saya minta agar selesai pada H-10 Lebaran 2022, dan dipastikan aman untuk dilalui kendaraan masyarakat yang akan mudik,\" ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menteri PUPR mengungkapkan selain Jalan Lingkar Brebes-Tegal, Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan ruas jalur Pantura lainnya untuk mudik Lebaran 2022.Jalan Lingkar Brebes-Tegal sendiri memiliki lebar 7,5 meter untuk dua lajur dan dilengkapi dengan delapan jembatan, masing-masing lima jembatan di wilayah Brebes dan tiga jembatan di wilayah Tegal.Pembangunan Lingkar Brebes-Tegal dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah - DIY dengan kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Desember 2019-April 2021.Biaya pembangunannya bersumber dari APBN sebesar Rp224 miliar. Sebelumnya, pembangunan Jalan Lingkar Brebes - Tegal sudah dimulai 4 km tahun 2010, lalu 2,5 km tahun 2017 dengan menelan biaya sekitar Rp115 miliar.Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Lingkar Brebes-Tegal di Jembatan Kaligangsa, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Rabu (13/4).Presiden Jokowi mengatakan kehadiran jalan lingkar ini akan melengkapi struktur jaringan jalan nasional di Pantura dan komplementaritas dengan jaringan jalan tol di Trans Jawa.Presiden Jokowi menilai jalur Pantura merupakan jalur yang penting untuk menunjang kelancaran dalam masa mudik Lebaran. Jalur ini akan menjadi jalur alternatif untuk mudik Lebaran, sehingga perjalanan mudik masyarakat menjadi lebih lancar dan lebih cepat sampai di tujuan. (Sof/ANTARA)

Virtual Expo Hadir di Ranah Minang Percepat Digitalisasi UMKM

Jakarta, FNN - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali mendukung dan menyukseskan Gernas BBI Maju Berkah Basamo UMKM Sumatera Barat dengan menghadirkan Virtual Expo Bangga Buatan Indonesia.“Ini merupakan sarana bagi UMKM untuk memasarkan produknya dan menjangkau target pembeli yang lebih luas” kata Direktur Strategic Portfolio Telkom Budi Setyawan Wijaya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan virtual expo tersebut juga menjadi momen yang tepat untuk mengajak lebih banyak UMKM untuk go digital, di mana saat ini lebih dari 300 UMKM telah bergabung.“Sementara itu bagi pengunjung dan masyarakat, virtual expo akan memberikan kemudahan dalam berbelanja berbagai produk unggulan UMKM khususnya khas Sumatera Barat,” ujarnya.Melalui platform berbasis web sebagai bentuk inovasi digital 3-Dimensi yang hadir melalui solusi virtual exhibition, Telkom memberikan pengalaman daring yang interaktif selama berjalannya pameran, expo, atau conference bagi pengunjung. 3D Virtual Exhibition tersebut juga bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan alam, budaya dan UMKM yang ada di Indonesia yang sangat beragam.Pengunjung dapat berkeliling seolah-olah mereka berdiri dan berada di dalam ruangan acara tersebut dengan menggunakan avatar yang bisa didesain oleh pengunjung sendiri. Jika ingin berbelanja, pengunjung bisa berinteraksi dengan penjual yang berada di dalamnya dengan menggunakan fitur live chat.Lebih lanjut, Budi mengatakan Telkom memberikan dukungan kepada UMKM baik melalui penyediaan akses internet, pelatihan dan pembinaan bagi UMKM, penyediaan sarana Rumah BUMN hingga platform Pasar Digital (PaDi) UMKM yang telah dibangun oleh Kementerian BUMN yaitu marketplace bagi BUMN untuk belanja kebutuhan operasional BUMN terhadap produk-produk UMKM.Kehadiran virtual expo dan PaDi UMKM memungkinkan UMKM untuk melakukan ekspansi yang berpeluang untuk meningkatkan penjualan produk. Selain itu produk-produk UMKM di daerah dengan segala keunikannya juga dapat dimajukan sehingga lebih dikenal, tidak hanya di Indonesia tapi juga ke mancanegara.“Virtual expo ini menjadi salah satu langkah yang baik untuk mempercepat geliat ekonomi lokal dan tentunya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.Telkom berharap virtual expo tersebut akan menjadi strategi yang bagus dan praktis bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Ke depannya, Telkom akan terus mendukung UMKM untuk terus maju dan berdaya saing global.Adapun Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam Grand Opening Gernas BBI Sumatera Barat mengatakan Sumatera Barat sudah lama dikenal sebagai sentra UMKM dimana 89 persen perekonomian daerahnya ditopang oleh lebih dari 600 ribu UMKM.“Kita akan terus berupaya agar produk dalam negeri khususnya UMKM dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mengalahkan konsumsi produk impor,” ucapnya.Wakil Presiden RI juga memaparkan penguatan daya saing digital melalui peningkatan teknologi dan literasi digital serta perluasan infrastruktur internet dan listrik menjadi hal penting dalam transformasi digital UMKM. (Sof/ANTARA)

Bupati Bogor Usul ke Kemendag untuk Menggelar Operasi Pasar

Jakarta, FNN - Bupati Bogor, Ade Yasin mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI agar menggelar operasi pasar khusus bagi pedagang demi menstabilkan harga-harga pangan.\"Saya kira perlu diadakan gebrakan termasuk operasi pasar. Operasi pasarnya jangan langsung ke masyarakat tetapi ke pedagang, jadi pedagang bisa menjual lebih murah, sehingga akan terjangkau oleh seluruh masyarakat,\" ungkapnya usai mendampingi rombongan Komisi VI DPR RI dan Kemendag inspeksi kesediaan pangan di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.Menurutnya, operasi pasar untuk pedagang akan tepat sasaran. Karena, jika langsung disebar ke masyarakat, ia khawatir pedagang justru akan mengalami penurunan omzet karena ada saingan dengan harga yang lebih murah.“Kami ingin bagaimana caranya, operasi pasar itu langsung ke pedagang untuk menstabilkan harga supaya semuanya tidak ada yang dirugikan,” tuturnya.Ade Yasin mengaku sudah berkomunikasi dengan Kemendag terkait usulannya, karena selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran diprediksi harga-harga pangan seperti daging sapi, daging ayam dan kebutuhan pokok lainnya mengalami peningkatan.\"Saya harap kenaikan ini tidak berlanjut hingga jelang Lebaran nanti, keinginan kami dengan masyarakat sama yaitu harga kebutuhan pokok kembali stabil,” kata Ade Yasin.  Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag, Oke Nurwan menyebutkan, di tengah gejolak pangan dunia, pemerintah tetap memastikan ketersediaan barang pokok terutama dalam rangka menghadapi Lebaran.“Makanya kami turun karena ini ada gejolak dunia, beberapa komoditi memang perlu penyesuaian dan tidak bisa kita hindari. Gejolak dunia tidak hanya dari harga saja, tapi termasuk transportasi, biaya logistik juga meningkat tajam sehingga memang beberapa komoditi yang tergantung dari impor harus ada penyesuaian,” terang Oke.Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal mengungkapkan, hasil inspeksi tersebut didapati harga komoditi yang masih tinggi, seperti minyak goreng curah yang harganya masih di atas harga eceran tertinggi (HTE).“Kami minta tolong dipikirkan bersama, baik dari segi kebijakan Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional. Untuk pengawasan di lapangan kami minta tolong Bareskrim Polri melalui Satgas pangannya. Harapan kita masyarakat jangan dibikin susah karena harga pangan yang sulit, barangnya langka ataupun ketinggian,” kata Hekal. (Sof/ANTARA)

Distribusi yang Lamban Menjadi Penyebab Minyak Goreng Curah Masih Mahal

Jakarta, FNN - Badan Pangan Nasional menyatakan, distribusi minyak goreng curah yang lamban menyebabkan harganya di pasaran kini masih di atas harga eceran tertinggi (HTE), yakni Rp14 ribu per liter atau Rp15,5 ribu per kilogram.\"Karena barangnya (minyak goreng curah) ada. Registrasi produsen juga sudah. Tinggal didorong secepatnya masuk ke pasar dan harganya itu Rp14 ribu per liter,\" ungkap Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi usai inspeksi ketersediaan bahan pangan bersama Komisi VI DPR RI di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.Sadar dengan distribusi yang masih lamban, maka menurutnya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng akan dicarikan secepatnya dengan cara diberikan sekaligus di muka.Sejatinya penyaluran BLT minyak goreng sebesar Rp100 ribu per bulan selama tiga bulan dimulai April ini. Namun, kebijakan yang terakhir diambil yakni langsung diberikan sekaligus tiga bulan atau Rp300 ribu dalam satu waktu.\"Ini untuk membantu masyarakat sebanyak 20,6 juta orang plus 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL). Karena disadari minyak goreng curah barangnya belum cepat masuk,\" kata Arief.Selain percepatan distribusi minyak goreng, Arief juga mendorong percepatan pasokan daging jelang Idul Fitri. Selain untuk mencukupi kebutuhan, sekaligus menstabilkan harga, agar tidak melonjak drastis.\"Di Pasar Cibinong ini harga daging sapi Rp130-140 ribu per kilogram. Yang harus dikerjakan cepat yaitu masuknya daging kerbau untuk memberi pilihan ke masyarakat karena harganya bisa di bawah Rp100 ribu,\" ujarnya. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal, di tempat yang sama mendapati harga minyak goreng curah jauh lebih mahal dari HET. Harga minyak goreng curah di Pasar Cibinong masih di angka Rp22 ribu per kilogram, hanya terdapat selisih Rp2 ribu dari minyak goreng kemasan yang harganya Rp24 ribu per kilogram.\"Harga minyak goreng curah masih belum mencapai Rp14 ribu (per liter atau Rp15.500 per kilogram) sebagaimana seperti yang diharapkan,\" kata Hekal.Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengungkapkan, kenaikan harga pada sejumlah komoditas, tidak lepas dari pengaruh global.Selain minyak goreng dan daging, ada pun harga kedelai hingga telur ayam yang cenderung meningkat belakangan ini. Untuk kedelai, kata dia, dipengaruhi tingginya biaya logistik mengingat harus diimpor oleh pengrajin tempe dan tahu.\"Jadi pemerintah menyiapkan subsidi untuk harga. Yakni Rp1.000 rupiah. Jadi harga perlu disesuaikan tapi kami berikan subsidi untuk meringankan beban UMKM perajin tahu tempe yang mencapai 155 ribu UMKM,\" kata Oke.Sementara kenaikan harga telur menurutnya cenderung dipengaruhi oleh melonjaknya harga pakan ayam.\"Kami juga bantu peternak dengan 50 ribu ton pakan ayam. Saat ini, telur ayam Rp24 ribu per kilogram tapi biaya produksinya Rp21 ribu. Nanti ke depan kita akan berikan bantun subsidinya juga,\" tuturnya. (Sof/ANTARA)

Pendapatan Iklan TikTok Ditaksir Lebih Dari Rp158 Triliun Tahun Ini

Jakarta, FNN - Pendapatan iklan aplikasi berbagi video TikTok kemungkinan akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2022, menjadi lebih dari 11 miliar dolar AS atau sekitar Rp158 triliun.Angka tersebut melebih penjualan gabungan dari saingannya, Twitter dan Snap, menurut perusahaan riset Insider Intelligence, sebagaimana dikutip dari Reuters pada Selasa.Twitter dan Snapchat masing-masing diharapkan menghasilkan 5,58 miliar dolar AS atau Rp80 triliun dan 4,86 miliar AS atau Rp69 triliun dari pendapatan iklan untuk tahun 2022. Nilai gabungan kedua aplikasi masih kurang dari yang diproyeksikan untuk TikTok.TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan China ByteDance, merupakan salah satu aplikasi media sosial paling populer di dunia dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif.\"Basis pengguna TikTok telah meledak dalam beberapa tahun terakhir, dan jumlah waktu yang dihabiskan pengguna untuk aplikasi itu luar biasa,\" kata Debra Aho Williamson, analis di Insider Intelligence.Hampir lebih dari setengah dari pendapatan iklan TikTok tahun ini diharapkan datang dari Amerika Serikat, meskipun ada kekhawatiran peraturan atas data pengguna dari AS yang diteruskan ke China, demikian Reuters dikutip pada Selasa. (mth/Antara)

Kemenperin Larang Industri Gunakan BBM Solar Bersubsidi

Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengimbau pelaku industri tidak menggunakan BBM subsidi seperti Biosolar untuk proses produksi, pembangkit listrik, atau transportasi agar pasokan BBM subsidi tersebut tepat sasaran. “Kami telah meminta masing-masing direktorat di lingkungan Kemenperin untuk mengimbau seluruh sektor binaannya agar tidak menggunakan BBM bersubsidi. Kalau perusahaan industri masih menggunakan BBM bersubsidi, akan ada sanksi tegas,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Senin.Merujuk data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kebutuhan solar di sektor industri untuk proses produksi dan pembangkit listrik terus meningkat. Pada tahun 2021 kebutuhan solar untuk produksi sebanyak 8,4 miliar liter, melonjak dari 214,9 juta liter pada 2019.Menperin meyakini sektor industri binaan Kemenperin dapat mematuhi peraturan yang berlaku terkait penggunaan solar yaitu Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.Perpres itu menyebutkan solar merupakan jenis BBM tertentu, yang diberikan subsidi oleh pemerintah, dengan pengaturan penyediaan dan pendistribusiannya, termasuk batasan volume penyaluran (kuota), diatur oleh Badan Pengatur Hilir Migas.BBM tertentu jenis solar dikenakan aturan wajib dicampur dengan Biodiesel FAME dengan komposisi 30 persen (B30) dan selisih harga pencampurannya ditanggung oleh BPDP Kelapa Sawit, sesuai dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2018.“Jadi, industri harus menggunakan BBM diesel khusus untuk industri, yang skema pendistribusiannya berbeda dengan BBM jenis tertentu solar bersubsidi. Terdapat perbedaan spesifikasi BBM industri (Industrial Diesel Oil/IDO) dengan BBM solar atau B30 bersubsidi (Automotive Diesel Oil/ADO) yang apabila dipaksakan digunakan akan merusak mesin industri,” kata Menperin.Pengawasan penggunaan BBM jenis tertentu yang diberikan subsidi akan dilakukan oleh Kepolisian RI bekerja sama dengan Penyidik PNS (PPNS) yang terkait.Khusus untuk kegiatan ekspor ilegal BBM jenis solar, telah dibentuk Satuan Tugas Anti-Illegal Export BBM Solar di bawah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, yang menyatukan langkah pengamanan perbatasan dari penyalahgunaan BBM solar untuk kegiatan yang melawan hukum.Satgas khusus ini beranggotakan kementerian terkait seperti Kemenperin yang diwakili oleh Inspektorat jenderal, Kepolisian RI, TNI Angkatan Laut, Mabes TNI, hingga Badan Keamanan Laut. (mth/Antara)

Teten: Pelaku UMKM Harus Manfaatkan "Business Matching" Tahap II

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan business matching belanja produk dalam negeri tahap II merupakan pasar khusus (captive market) yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).Seperti diketahui, pemerintah telah mewajibkan 40 persen belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan BUMN untuk membeli produk koperasi maupun UKM baik produk atau jasa.“Pada tahun ini, potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah sebesar Rp1.481 triliun dan BUMN sebesar Rp420 triliun,” ucap dia dalam pembukaan kegiatan business matching tahap II di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.Business matching tahap II menargetkan nilai komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) sekitar Rp500 triliun, lalu mendorong pelaksanaan kegiatan serupa di tingkat daerah secara mandiri dengan tujuan meningkatkan pengisian rencana umum pengadaan (RUP) hingga mencapai 100 persen.Kemudian juga meningkatkan realisasi pengadaan barang dan jasa yang saat ini sebesar Rp29,12 triliun, dan mendorong 1 juta UMKM onboarding ke aplikasi e-Katalog buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Menurut Teten, kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komunikasi antara pemerintah yang memiliki potensi pengadaan dan pelaku usaha selaku pemilik produk unggulan.“Produk dalam negeri kita sangat berkualitas. Jangan lagi ada produk impor dalam belanja pemerintah untuk produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri,” ujarnya.Dia mengaku sudah berbicara dengan sejumlah pelaku importir yang diharapkan dapat bermitra dengan UKM untuk memproduksi berbagai produk di dalam negeri.“Kami coba menghadirkan produk unggulan dalam negeri dan yang bisa digunakan untuk substitusi impor,” ungkap Menkop.Untuk pengawasan pemanfaatan anggaran belanja K/L dan Pemda dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung.Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba mengemukakan business matching tahap II merupakan salah satu rangkaian acara Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan PDN dalam upaya mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).Kali ini, kegiatan business matching berlangsung dari 11-23 April 2022 yang akan dilanjutkan pada puncak acara di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada 22-23 April 2022 mendatang.Rangkaian showcase dan business matching tahap II terdiri dari empat kategori. Pada hari pertama ialah produk alat kesehatan, wellness, dan K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan) dari 11-12 April 2022.Memasuki hari kedua akan diikuti produk alat berat, manufaktur, dan pertanian pada 14-15 April 2022. Untuk hari ketiga akan dipamerkan produk teknologi informasi, komunikasi, dan digital pada 17-18 April 2022.Terakhir ialah pameran produk jasa tenik dan 17 sub sektor produk industri kreatif lainnya pada 20-21 April 2022.“Kegiatan tersebut akan diikuti dengan total jumlah peserta kurang lebih 400 UMKM dari seluruh Indonesia dan juga industri-industri besar,” kata Hanung. (mth/Antara)

Luhut: Pemerintah Sedang Lakukan Transformasi Digital Skala Raksasa

  Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sedang melakukan transformasi raksasa (gigantic transformation) dalam konteks digitalisasi di dalam sistem bernegara.Karena itu, pemerintah bakal memastikan nilai komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) dalam kegiatan business matching tahap I sebesar Rp539 triliun per hari yang dilaksanakan di Bali pada 22-24 Maret 2022, terealisasi.“Kita harus mengeksekusi nilai komitmen Rp539 triliun,” ucap dia dalam pembukaan kegiatan business matching  tahap II di Gedung Smesco, Jakarta, Senin. Jika nilai komitmen PDN di Bali terealisasi, lanjutnya, maka akan menciptakan antara lain efisiensi di seluruh sektor, lapangan kerja tambahan, pengembangan teknologi, dan penambahan perolehan pajak. Hal ini dinilai juga bakal mendorong generasi muda melakukan berbagai kreasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.“Ini sebenarnya dampak dari COVID-19 yang memaksa untuk melahirkan inovasi-inovasi, meskipun banyak kekurangan pada mulanya,” ujar Luhut.Seperti diketahui, pemerintah telah mewajibkan 40 persen belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan BUMN untuk membeli produk koperasi maupun UKM baik produk atau jasa.Pembelian tersebut dilakukan melalui aplikasi e-Katalog buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Menurut dia, adanya sistem yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan para pemangku kepentingan itu membutuhkan proses panjang mengingat pemerintah tengah melakukan transformasi digital dalam skala sangat besar.“Dengan digitalisasi, nanti korupsi pun akan kurang karena adanya transparansi,” kata Menko Marves.Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan business matching tahap II menargetkan nilai komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) sekitar Rp500 triliun.Kedua, mendorong pelaksanaan kegiatan serupa di tingkat daerah secara mandiri dengan tujuan meningkatkan pengisian rencana umum pengadaan (RUP) hingga mencapai 100 persen.Kemudian, meningkatkan realisasi pengadaan barang dan jasa yang saat ini sebesar Rp29,12 triliun, dan mendorong 1 juta UMKM onboarding ke aplikasi e-Katalog buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Menurut Teten, kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komunikasi antara pemerintah yang memiliki potensi pengadaan dan pelaku usaha selaku pemilik produk unggulan.Lebih jauh, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba mengemukakan business matching tahap II merupakan salah satu rangkaian acara Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan PDN dalam upaya mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Kali ini, kegiatan business matching berlangsung dari 11-23 April 2022 yang akan dilanjutkan pada puncak acara di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada 22-23 April 2022 mendatang.Rangkaian showcase dan business matching tahap II akan memamerkan produk alat kesehatan, wellness, K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan), alat berat, manufaktur, pertanian, teknologi informasi, komunikasi, digital, dan produk dari 17 sub sektor produk industri kreatif.“Kegiatan tersebut akan diikuti dengan total jumlah peserta kurang lebih 400 UMKM dari seluruh Indonesia dan juga industri-industri besar,” ungkap Hanung. (mth/Antara)  

Masyarakat Jangan Ragu Menolak Transaksi dengan Uang Diduga Palsu

Jakarta, FNN - Polisi mengimbau masyarakat untuk jangan ragu menolak jika ada kecurigaan penggunaan uang palsu dalam transaksi perdagangan, menyusul meningkatnya peredaran uang menjelang Lebaran ini.Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Iqbal Alqudusy, dalam siaran pers di Semarang, Senin, mengatakan, transaksi ekonomi dan peredaran uang meningkat pada bulan Ramadhan ini. \"Kalau ada kecurigaan adanya uang palsu jangan ragu menolak dan meminta penggantinya,\" katanya.Namun jika sudah terlanjur menerima pembayaran dengan uang yang diduga palsu, ia mengimbau uang itu disimpan dan jangan digunakan lagi. \"Segera lapor ke polisi atau memjnta klarifikasi  Bank Indonesia tentang kepastian keaslian uang yang diterima,\" tambahnya.Menurut dia, terdapat ancaman pidana terhadap yang dengan sengaja mengedarkan atau menggunakan uang palsu sehingga dia meminta masyarakat tidak ikut terlibat dalam kejahatan itu.Adapun salah satu upaya untuk menekan peredaran uang palsu, menurut dia, yakni dengan mendorong penggunaan transaksi non-tunai. Ia juga meminta masyarakat lebih teliti dan berhati-hati jika memang harus melakukan transaksi keuangan secara tunai. (Ida/ANTARA)

DPR Minta Kementan Menjaga Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan

Jakarta, FNN - Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian (Kementan) memitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, sekaligus menjaga agar tidak terjadi gejolak harga pangan.\"Komisi IV sekali lagi mengingatkan agar dalam menyusun program rencana dan anggaran harus fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, dengan memperhatikan daya dukung ekosistem serta mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan,\" kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat dengar pendapat dengan Kementan di Jakarta, Senin.Sudin juga menyampaikan Komisi IV DPR meminta Kementan menjaga pasokan pangan pokok di seluruh Indonesia guna menjaga kestabilan harga, sehingga tidak terjadi gejolak di pasaran.\"Komisi IV mengingatkan agar pemerintah menjamin ketersediaan pangan di semua daerah untuk mengantisipasi gejolak harga pangan, terutama dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional,\" kata Sudin.Untuk menjamin kestabilan harga dengan tersedianya pasokan pangan, kata Sudin, Komisi IV meminta agar Kementan membenahi data stok pangan agar lebih valid sesuai dengan ketersediaan yang ada di lapangan.Sudin mengatakan data yang belum tersinkronisasi terkait pencapaian produksi komoditas pokok dapat berpotensi menyebabkan kesalahan dalam mengambil kebijakan, khususnya bidang pertanian, yang dikhawatirkan target pembangunan pertanian tidak tercapai.\"Pada akhirnya hal tersebut dapat merugikan petani. Untuk itu sinkronisasi dan harmonisasi data pertanian jadi hal yang mendesak untuk dilakukan secara berkala,\" kata Sudin.Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam RDP tersebut menyampaikan stok pangan pokok hingga akhir tahun 2022, terlebih untuk kebutuhan selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, dipastikan aman.\"Kondisi ketersediaan pangan Januari-Desember 2022 berdasarkan prognosa neraca 12 komoditas pangan pokok yang meliputi beras, jagung, kedelai, bawang merah, dan lainnya ketersediaannya relatif aman,\" kata Mentan. (Ida/ANTARA)