Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan sumber daya manusia merupakan hal mendasar dalam proses transisi energi.

 

"Mereka harus dipersiapkan dengan menggunakan pelatihan agar dapat berpindah dari energi fosil ke energi baru terbarukan," ujarnya dalam forum G20 bertajuk 'Ensuring People-Centred Transitions for All' yang dipantau di Jakarta, Rabu.

 

Saat ini, Kementerian ESDM telah memberikan pelatihan kepada para pekerja daerah dalam mengelola infrastruktur energi baru terbarukan dan konservasi energi.

 

Dadan menuturkan bahwa transisi energi juga harus menciptakan lapangan pekerjaan dengan memastikan akses energi yang terjangkau kepada masyarakat.

 

Dalam hal pengembangan komunitas, lanjutnya, Kementerian ESDM memiliki program pemberdayaan sumber daya manusia untuk generasi muda, di antaranya program Patriot Energi dan Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya (Gerilya).

 

Kementerian ESDM telah mengirimkan sekitar 100 lulusan dari program pemberdayaan generasi muda ke desa-desa di Indonesia. Mereka kini telah mampu membuat perencanaan terkait pengembangan ekonomi desa melalui pemasangan pembangkit maupun pengembangan energi baru terbarukan.

 

"Program Gerilya ditargetkan mempromosikan pengembangan PLTS atap. Startup energi baru terbarukan untuk generasi muda juga sedang dikembangkan untuk meningkatkan investasi dan juga pengembangan energi baru terbarukan," jelas Dadan.

Dalam peta jalan transisi energi, pemerintah berkomitmen untuk mencapai 23 persen energi baru dan terbarukan pada bauran energi di tahun 2025. Di akhir tahun 2021, bauran energi dari energi baru terbarukan telah mencapai sekitar 11,7 persen.

 

Setelah tahun 2030, tambahan pembangkit listrik hanya dari pembangkit energi baru terbarukan. Mulai 2035, pembangkit listrik akan didominasi oleh energi terbarukan variabel dalam bentuk tenaga surya, diikuti tenaga angin dan arus laut pada tahun berikutnya.

 

Hidrogen juga akan dimanfaatkan secara gradual mulai 2031 dan secara masif pada 2051. Kemudian tenaga nuklir akan masuk dalam sistem pembangkitan mulai tahun 2049.

 

Dalam upaya mencapai target bauran energi baru terbarukan, Kementerian ESDM telah mengesahkan regulasi terkait PLTS atap dan menargetkan ada tambahan 3,6 gigawatt PLTS atap yang terpasang pada 2025.

 

Pemerintah memastikan ekonomi akan tetap tumbuh meski Indonesia dihadapkan pada tantangan transisi energi yang menuntut penggunaan energi bersih dan teknologi modern dalam sektor industri, transportasi, hingga pembangkit listrik. (Sof/ANTARA)