EKONOMI
Anggota DPR Minta BSI Maksimalkan Layanan di Aceh Selama Idul Fitri
Banda Aceh, FNN - Anggota Komisi VI DPR-RI asal Aceh Muslim meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk terus menjaga kelancaran dan memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat Aceh selama hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah berlangsung.\"Saya ingatkan agar BSI dapat menjamin pelayanan ATM berfungsi dengan baik selama Idul Fitri. Masyarakat butuh kenyamanan bertransaksi,\" kata Muslim, di Banda Aceh, Sabtu.Muslim menyampaikan, peringatan ini penting karena layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik BSI di Aceh selama ini sering mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan masyarakat, terutama saat hari-hari besar keagamaan.\"BSI saat ini satu-satunya bank milik negara yang beroperasi di Aceh. Namun fasilitasnya sering mengalami gangguan, ini dapat mempersulit masyarakat,\" ujarnya.Karena itu, Muslim meminta perbankan syariah milik pemerintah ini harus benar-benar dapat menjamin pelayanan yang terbaik dan seluruh ATM nya lancar selama lebaran Idul Fitri.Selain itu, pria yang akrab disapa Bang Muslim (BM) ini juga mewanti-wanti jika sewaktu terjadinya gangguan BSI harus sigap menyelesaikan setiap permasalahan dan keluhan masyarakat Aceh.\"Jangan sampai ketika ada keluhan layanan, tidak ada respon cepat dari BSI, sehingga pelanggan hanya bisa mengelus dada,\" kata Ketua Demokrat Aceh itu.Untuk diketahui, BSI telah mempersiapkan 690 ATM se Aceh untuk transaksi setor tunai selama lebaran. Kemudian, juga ada penambahan BSI Smart agen sebanyak 8.435 agen yang ada di seluruh Aceh.Dari 690 ATM tersebut, uang yang disiapkan selama libur itu sebanyak Rp860 miliar, diharapkan jumlah ini cukup membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh. (mth/Antara)
Simpang Siur Ekspor CPO, Hersubeno: Kita Betul-betul Speechless
Jakarta, FNN – Masyarakat terbengong dan speechless menyaksikan drama pelarangan bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dalam sepekan terakhir. Ada Keputusan Presiden dibatalkan oleh Dirjen, ada Keputusan Presiden dibatalkan oleh seorang Menko, lalu keputusan Menko dibatalkan kembali oleh Presiden. Demikian analisis wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis, 28 April 2022. “Sebagai rakyat kita bertanya-tanya, omongan dan keputusan siapa sesungguhnya yang harus dipatuhi. Siapa sebenaanya yang memimpin negara ini, siapa sesungguhnya presiden negara ini?” tanya Hersu, panggilan akrab Hersubeno Arief. Hersu menegaskan bahwa seharusnya keputusan tertinggi negara ini ada di tangan presiden. Tidak boleh ds keputusan presiden yang dibatalkan oleh bawahannya. Seorang kepala negara yang dipilih rakyat melalui pemilu adalah pemimpin tertinggi pemerintahan. Namun bila kita menyimak dan mengamati apa yang terjadi dalam sepekan terakhir, wajar kalau rakyat bingug, siapa yang berkuasa di negeri ini. Omongan siapa yang harus kita dengar dan taati. Keruwetan di internal istana, kata Hersu bisa disimak dalam jejak pemberitaan di kanal Kepresidenan Republik Indonesia. Pada hri Jumat 22 April 2022, Presiden Jokowi sudah mengumumkan keputusan penting bahwa terhitung hari Kamis 28 April 2022 melarang bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Tujuannya agar kebutuhan minyak goreng di dalam negeri terpenuhi dengan harga Rp 14 ribu per liter. Dalam keputusan itu, Jokowi menggunakan kalimat murah dan melimpah. Jokowi tidak scara eksplisit menyebut pelarangan CPO (crude palm oil) atau minyak sawit mentah. Dari keputusan yang terkesan ambigu itu, kata Hersu, publik dan negara pengimpor memahaminya bahwa yang dilarang Jokowi adalah minyak goreng dan CPO. Karena CPO ini memang bahan minyak goreng, tetapi bahwa CPO bisa untuk bahan biodiesel dan bahn kosmetik adalah perkara lain. Keputusan ini, kata Hersu, sampai Senin pagi, 25 April 2022, semuanya clear, tidak ada perdebatan soal apa saja yang dilarang, bahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut tak ada masalah. Yang menjadi perdebatan, mengapa Keputusan Presiden Jokowi melakukan kebijakan pelarang secara total. Padahal kalau kebijakan DMO (domestic market obligation) seperti keputusan Menteri Perdagangan ditaati, maka dipastikan tidak akan ada kelangkaan minyak goreng. Data data di Kementerian Perindustrian juga begitu, kebutuhan minyak goreng tercukupi jika DMO dipatuhi. CPO bukan barang yang dilarang ekspor semakin jelas ketika Selasa malam (26 April 2022), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar jumpa pers menjelaskan bahwa barang-barang turunan CPO yang dilarang ekspor yang berlaku 28 April 2022 sampai minyak goreng tercukupi di dalam negeri. Oleh Menko Perekonomian Hartarto, CPO tidak termasuk yang dilarang. Ini artinya, kata Hersu, Keputusan Jokowi dibatalkan oleh bawahannya, yakni Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. “Ini bukan hal baru, pada bulan Januari 2022 Keputusan Jokowi melarang batubara juga dibatalkan oleh Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan,” paparnya. Publik akhirnya mengomentari keputuan Jokowi yang dibatalkan oleh Airlangga Hartarto sebagai bahan candaan. Yang lebih mengejutkan lagi Keputusan Jokowi dibatalkan Airlangga sebelum 3 hari dilaksanakan. Kegaduhan di istana akhirnya tak bisa ditutupi lagi karena publik lebih pintar membacanya. harus terbaca publik. Akhirnya Menko Airlangga Hartarto kembali mengadakan jumpa pers beberapa jam sebelum keputusan presiden berlaku. Produk CPO termasuk dalam produk yang dilarang ekspor mulai 28 April 2022. Hal ini update dari keterangan pemerintah sebelumnya bahwa larangan ekspor sebelumnya pada RDB Palm olein. \"Kebijakan pelarangan ini didetailkan yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD Palm Olein, Pome, dan Used Cooking Oil. Sudah tercakup pada Permendag mulai malam ini jam 00.00,\" kata Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataan resminya, Rabu malam (26/4) sekira pukul 21.00 WIB. Pernyataan Airlangga ini kata Hersu, berbeda dengan keputusan sebelumnya bahwa CPO dilarang diekspor. “Sekarang dilarang dengan ada tambahan kalimat didetailkan,” katanya. Tak lama setelah Airlangga memberikan penjelasan, Presiden Jokowi kemudian muncul memberikan penjelasan melalui Channel YouTube Sekretariat Presiden. “Saya ingin menegaskan bagi pemeritah kebutuhan pokok masyaralat adalah yang uatam,” Ironsi produsen terbesar tapi kesulitan mendpaatkan minyak goreng. Tak mungkin presiden membiarkannya. Untuk itu pemeriah memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Larangan berlaku di seluruh wilayah Indonesia termasuk kawasan berikat,” kata Presiden. “Kita betul-betul speechless,” kata Hersu. (ida, sws)
Percepat Pembiayaan, Kemenperin Revisi Aturan Penyediaan Minyak Curah
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).Revisi Permenperin yang terbit 26 April 2022 itu bertujuan untuk mempercepat pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah dari BPDPKS kepada para pelaku usaha produsen peserta program dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan prinsip kehati-hatian.“Alur pembayarannya, pelaku usaha menyampaikan permohonan pembayaran kepada BPDPKS secara online melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan mengunggah dokumen seperti laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor dan/atau pengecer, serta faktur pajak,” jelas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.Selanjutnya, Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah, dibantu oleh surveyor independen yang ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS.Setelah melakukan verifikasi, Direktur Jenderal akan menyampaikan surat permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah dan hasil verifikasi kepada BPDPKS.\"Semua tahap ini dilakukan secara elektronik,” jelas Putu.Untuk mempercepat proses pembayaran, Permenperin Nomor 12 Tahun 2022 mengatur mengenai kondisi dalam hal permohonan pembayaran diajukan oleh pelaku usaha sebelum surveyor independen ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS.Direktur Jenderal dapat menyampaikan surat permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah kepada BPDPKS secara elektronik setelah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan.Pelaku usaha kemudian menandatangani surat pernyataan yang paling sedikit memuat kesediaan/kesanggupan pengembalian kelebihan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah yang sudah diterima paling lambat sepuluh hari kerja sejak menerima surat penagihan kelebihan pembayaran dari BPDPKS.“Dengan langkah percepatan dan mekanisme pembayaran secara elektronik melalui SIINas, kami meyakini bahwa surat perintah pembayaran pembiayaan minyak goreng curah dapat dikirimkan kepada Dirut BPDPKS mulai hari ini tanggal 27 April 2022,” pungkas Putu. (mth/Antara)
Presiden Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng Jika Domestik Terpenuhi
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng jika kebutuhan untuk pasar dalam negeri sudah tercukupi. Presiden Jokowi dalam konferensi pers daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu malam, menekankan pemenuhan kebutuhan bahan pokok rakyat, termasuk minyak goreng, menjadi prioritas terpenting dari kebijakan pemerintah. “Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan,” kata Presiden. Jokowi meminta kesadaran pelaku industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu dan menjadikan ketersediaan bagi pasar domestik sebagai prioritas. “Semestinya kalau melihat prioritas kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Volume minyak goreng yang kita produksi dan ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar,” ujar Jokowi. Menurut Presiden, terdapat ironi karena masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng di pasar dengan harga yang terjangkau. Padahal, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. “Saya minta untuk pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik dan lebih jernih, dan saya sebagai Presiden, tak mungkin membiarkan itu terjadi,” kata dia. Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia sudah terjadi dalam empat bulan terakhir. Pemerintah sebelumnya sudah menerapkan berbagai kebijakan seperti pemberlakuan Kewajiban Pemenuhan Pasar Domestik (Domestic Market Obligation), Penetapan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) hingga penyaluran subsidi untuk minyak goreng curah. Namun kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng masih terjadi. Pemerintah akan resmi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng pada Kamis, 28 April pukul 00.00 WIB. (mth/Antara)
Mendag Terbitkan Aturan Larangan Sementara Ekspor CPO, RBD, dan UCO
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) pada 27 April 2022.Melalui aturan tersebut, Mendag mengatur larangan sementara Ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO.CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri itu.Selain itu, eksportir dilarang sementara melakukan Ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO sebagaimana dimaksud. Larangan sementara ekspor berlaku juga atas pengeluaran dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) untuk tujuan ke luar daerah pabean.Aturan menyebut, eksportir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pelaksanaan larangan sementara Ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dievaluasi secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui rapat rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri itu, yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat 27 April 2022, tetap dapat dilaksanakan ekspornya.Adapun peraturan menteri tersebut mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.Dengan demikian, berdasarkan jenis barang yang dilarang ekspornya, terdapat 12 nomor HS dari CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO, yang untuk sementara hanya boleh diperdagangkan di dalam negeri. (mth/Antara)
Pemerintah Larang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Mulai 28 April
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan mulai melarang ekspor bahan baku minyak goreng pada Kamis, 28 April pukul 00.00 WIB.“Telah diputuskan melakukan pelarangan ekspor Refind, Bleached, Deodorized plam olein atau yang dikenal dengan nama RBD palm olein,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring, Selasa.Pelarangan RBD palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng tersebut akan berlaku hingga harga minyak goreng curah kembali menjadi Rp14.000 per liter di pasar tradisional.Larangan produk RBB palm olein berlaku pada tiga jenis HS code yakni 1511.9036, 1511.9037 dan 1511.9039. Menko Airlangga mengimbau agar para pengusaha tetap membeli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari petani dengan harga yang wajar.“Pelarangan ekspor RBD Palm Olein ini berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Olein,” ujarnya.Menko Airlangga menjelaskan mekanisme pelarangan ekspor akan disusun secara sederhana dan per hari ini pun Menteri Perdagangan akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan. Sesuai aturan WTO, lanjutnya, dapat diberlakukan pembatasan atau pelarangan sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeriSelain itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan turut terlibat dalam memonitor agar tidak terjadi penyimpangan. Dirjen Bea Cukai akan terus memonitor seluruh aktivitas dari kegiatan rantai pasok yang dilakukan perusahaan sesuai dengan data pada Januari-Maret.Pengawasan oleh Bea Cukai juga diikuti oleh Satgas Pangan dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Menko Airlangga menegaskan pengawasan akan terus menerus dilakukan termasuk selama libur Idul Fitri.“Evaluasi akan dilakukan secara berkala selama terkait kebijakan pelarangan ekspor tersebut, tentunya ini semacam regulatory sandbox yang akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada,” ucap Menko Airlangga Hartarto. (mth/Antara)
IHSG Ditutup Menguat, Ditopang Solidnya Laporan Keuangan Emiten 2022
Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat seiring solidnya laporan keuangan emiten pada tiga bulan pertama 2022.IHSG ditutup menguat 16,17 poin atau 0,22 persen ke posisi 7.232,15. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 11,25 poin atau 1,06 persen ke posisi 1.075,11.\"Katalis positif hari ini yaitu solidnya beberapa laporan keuangan emiten di kuartal satu tahun ini dan menguatnya indeks di bursa Wall Street,\" tulis Tim Riset Indo Premier Sekuritas dalam ulasannya di Jakarta, Selasa.Sementara itu terkoreksinya mayoritas harga komoditas seiring kekhawatiran perlambatan ekonomi China, menjadi katalis negatif bagi indeks.Dibuka menguat, IHSG tak lama melemah dan menghabiskan waktu di zona merah hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada awal sesi kedua, IHSG masih tak mampu beranjak dari teritori negatif namun kemudian menguat sampai penutupan perdagangan bursa saham. Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, empat sektor terkoreksi dengan sektor teknologi turun paling dalam 1,26 persen, diikuti sektor barang baku dan sektor transportasi & logistik masing-masing turun 1,12 persen dan 0,61 persen. Sedangkan tujuh sektor meningkat dimana sektor barang konsumen primer naik paling tinggi 1,8 persen, diikuti sektor perindustrian dan sektor properti & real estat masing-masing naik 1,41 persen dan 1,23 persen.Penutupan IHSG sendiri diiringi aksi beli saham oleh investor asing di seluruh pasar yang ditunjukkan dengan jumlah beli bersih asing atau net foreign buy di seluruh pasar sebesar Rp19,43 triliun. Sedangkan di pasar reguler tercatat aksi beli asing dengan jumlah beli bersih Rp1,14 triliun.Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.488.512 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 32,4 miliar lembar saham senilai Rp39,94 triliun. Sebanyak 241 saham naik, 295 saham menurun, dan 154 tidak bergerak nilainya.Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 109,33 poin atau 0,41 persen ke 26.700,11, Hang Seng naik 65,37 poin atau 0,33 persen ke 19.934,71, dan Straits Times terkoreksi 17,54 poin atau 0,53 persen ke 3.322,05. (mth/Antara)
Menaker: Pemerintah Jadikan Sektor UMKM Prioritas Utama PEN
Jakarta, FNN - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjadikan sektor UMKM prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kata n Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah.Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, saat memberikan sambutan pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema \"Gema Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa Timur\" secara virtual, Menaker menyebut pandemi COVID-19 memberikan pukulan berat pada perekonomian, termasuk bagi sektor UMKM.Survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 persen usaha mengalami penurunan penjualan, bahkan penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami oleh lebih dari 40 persen UMKM dari berbagai kelas usaha.Hal ini berdampak pada tenaga kerja yang bergerak di sektor UMKM, khususnya tenaga kerja wanita yang cukup besar jumlah dan proporsinya di sektor UMKM.\"Melihat besarnya dampak yang dialami oleh sektor UMKM dan besarnya signifikansi sektor UMKM bagi perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah menjadikan sektor UMKM sebagai salah satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),\" kata Menaker.Menaker mengungkapkan pihaknya terus melakukan program pengembangan perluasan kesempatan kerja berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di berbagai daerah.“Banyak dari paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok perempuan sehingga mereka dapat kembali terberdayakan serta membantu membangkitkan perekenomian keluarga dan masyarakat di daerahnya masing-masing,” katanya.Ia menambahkan pihaknya juga akan terus menggenjot pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas pekerja di masa pandemi.\"Banyak jurusan pelatihan yang kami miliki merupakan jurusan yang menunjang kompetensi bagi pekerja di sektor UMKM,\" katanya.Menaker menyebutkann dengan semakin tumbuh dan majunya UMKM terutama di era digital ini maka diharapkan akan banyak perempuan yang bisa ikut masuk ke pasar kerja dan berkontribusi pada perekonomian.\"Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kegiatan FGD bersama UMKM Kartini Jawa Timur sebagai kegiatan konkrit untuk mendukung kiprah UMKM sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia,\" demikian Ida Fauziyah. (nth.Antara)
Cari Cadangan Migas, Pertamina Terapkan Eksplorasi Masif Agresif
Jakarta, FNN - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina yang menaungi wilayah kerja hulu di Indonesia dan luar negeri, melakukan aktivitas eksplorasi secara masif agresif untuk menemukan sumber daya migas baru sebagai upaya mempertahankan produksi.\"Ada tiga strategi utama sebagai inisiatif dalam eksplorasi antara lain berupa aset WK eksisting dimana kontribusi eksplorasi dibutuhkan dalam mempertahankan dan meningkatkan produksi migas eksisting. Selanjutnya strategi new ventures dimana Subholding Upstream Pertamina mencari potensi eksplorasi yang baru. Terakhir, strategi partnership untuk sharing risk & cost serta technology & knowledge transfer melalui akselerasi proses kerjasama dan joint bidding domestic serta luar negeri,’’ ujar Direktur Eksplorasi PHE Medy Kurniawan di Jakarta pada Senin.Eksplorasi masif agresif juga telah ditunjukkan Subholding Upstream Pertamina dimana hingga Maret 2022 ini telah melakukan pemboran sebanyak dua sumur yaitu Sungai Gelam Timur-1 (SGET-1) dan Manpatu-1X yang menemukan sumber migas. Bahkan PHE juga sedang melakukan pemboran di Camelia-001, Sungai Rotan-1, BDA-2X, Wiela-001 di wilayah Sumatera dan Phoenix-1 di wilayah Kalimantan dengan rencana sepanjang 2022 akan dilakukan pemboran sumur eksplorasi sebanyak 29 sumur.Selain itu PHE juga melakukan kegiatan new ventures di wilayah terbuka dalam pemenuhan Komitmen Kerja Pasti WK Jambi Merang (KKPJM). ‘’Kegiatan new ventures di wilayah terbuka ini bertujuan mendapatkan wilayah kerja eksplorasi baru untuk mencari potensi giant discovery,’’ ujarnya melalui keterangan tertulisInisiasi partnership dengan NOC/IOC melalui Joint Study Agreement (JSA) yang difokuskan pada Area of Interest hasil dari KKPJM sementara ini yang sudah ditemukan tujuh area dari kegiatan 2D seismik sepanjang 32.215 km dan 5 regional studi G&G meliputi dari 123 cekungan yang tersebar di Indonesia.Dalam melakukan kegiatan eksplorasi, PHE menerapkan beberapa teknologi terkini antara lain 2D Seismic Broadband dengan panjang lintasan lebih dari 30.000 km yang merupakan Survei Seismic Offshore terpanjang di Asia Pasifik selama 10 tahun terakhir, 2D Vibroseis Acquisition di sub-vulkanik Jawa, Pseudo 3D Seismic Reprocessing, dan survei eFTG-FTG (Full Tensor Gradiometry).Teknologi eFTG (enhanced) ini baru pertama kali digunakan di Indonesia dan dilakukan di wilayah Papua, tepatnya di Kepala Burung, dan survei FTG dilakukan di Akimeugah.\"Selain strategi new venture dan partnership di wilayah terbuka, penerapan teknologi tepat guna dibutuhkan dengan tujuan untuk mengurangi subsurface uncertainty sehingga target dapat tercapai,\" pungkas Medy. (Sof/ANTARA)
Erick Thohir Paparkan Sinergi Program Antara BUMN-Pengusaha Jabar
Bandung, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan program-program BUMN yang dapat disinergikan dengan para pengusaha di Jawa Barat dalam rangka pemulihan ekonomi.Dalam acara \"Intimate Session: Menteri BUMN Erick Thohir bersama Pengusaha di Jawa Barat\" di Kota Bandung, Jabar, Sabtu (23/4/2022), yang diadakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Barat, Erick berdialog dengan 150 pengusaha yang berasal dari 25 asosiasi/organisasi dan pelaku UMKM di Jawa Barat seperti Kadin, BPP Hipmi dan BPC Hipmi dari 27 kabupaten/kota.Menteri Erick dalam keterangan pers Hipmi Jawa Barat, Minggu, juga memberikan pemaparan dalam rangka mewujudkan Indonesia 2045, Indonesia harus siap menghadapi lima tren disrupsi global di antaranya, geoekonomi, demografi, lingkungan, teknologi dan kesehatan.\"Harapannya, dari pertemuan yang singkat ini akan menjadi awal yang baik untuk terus melahirkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah melalui Kementerian BUMN dan pengusaha di Jawa Barat,\" katanya.Selain itu, memiliki latar belakang sebagai pengusaha, Erick Thohir juga menyampaikan beberapa poin parameter kunci untuk bisnis yang berkelanjutan.Seperti, ia meminta para pengusaha harus peka terhadap nilai dan dinamika pasar, perlu inovasi dan transformasi digital yang berkelanjutan, serta memiliki manajemen neraca keuangan yang sehat.Selain itu, Erick juga menyampaikan berbagai upaya pemerintah melalui program-program Kementerian BUMN untuk mendukung ekosistem wirausaha di Indonesia.Di antaranya program peningkatan kemudahan akses layanan pendanaan yang terintegrasi serta peningkatan kapasitas pengusaha Muslim melalui beberapa Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).BUMN juga memberikan dukungan pendanaan dan investasi di startup company dan pembangunan infrastruktur guna mendukung industri pariwisata setempat, kata dia.Kesempatan tersebut, dimanfaatkan juga oleh para pengusaha di Jawa Barat untuk berdialog secara langsung dengan Menteri Erick Thohir serta mendengarkan langsung program-program BUMN yang dapat disinergikan dengan para pengusaha di Jawa Barat dalam rangka pemulihan ekonomi. (mth/Antara)
POPULER
