Jakarta, FNN – Pemerintah mengklaim pemudik tahun 2022 ini mencapai 85,5 juta orang sebagai bukti bahwa ekonomi tumbuh dengan baik. Namun klaim sepihak itu dibantah oleh pengamat politik Rocky Gerung.

“Ini soal kita memaknai mudik kali ini. Karena banyak orang yang mempromosikan, terutama kalangan istana yang menganggap bahwa ekonomi tumbuh karena yang mudik mencapai 85 juta orang. Padahal sebetulnya yang mudik itu, karena ini adalah peristiwa kebudayaan maka ada uang atau tidak ada uang, sudah dua tahun tidak ketemu orang tua dan kerabat, maka pasti mereka datang ke daerah untuk semacam kewajiban moral sehingga berupaya bahkan cari pinjaman supaya bisa mudik. Jadi, beda dengan tahun-tahun yang lalu orang mudik bawa uang. Sekarang orang mudik dari Jakarta membawa pinjaman. Mungkin dia gadaikan HP-nya supaya bisa ketemu dengan ibu bapaknya. Kita harus baca dengan cara lain,” kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 06 Mei 2022.

Menurut Rocky, keinginan untuk mencari kedamaian rohani itu tidak bisa dicegah oleh ekonomi yang sulit. Orang bisa melakukan apa saja untuk bisa bersilaturahmi dengan orang tua yang sudah lama tak dikunjunginya.

Masalah berikutnya, kata Rocky kalau mereka pulang ke Jakarta mereka  musti nebus gadaian itu dan itu yang membuat dia pusing.

“Jadi begitu cara membaca yang disebut sebagai dalam ekonomi Indonesia disebut sebagai ekonomi subsistem, bertahan pada dasar yang terakhir. Itu hanya ada pada ciri dalam masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Menurut Rocky, kalau masyarakat modern nggak punya uang, maka dia tidak akan mudik. “Tapi ini dorongan batin dan dorongan batin adalah cahaya kehidupan. Walaupun susah di kota tetapi tetap ingin balik ke desa.  Nah itu sebetulnya yang kita sebut sebagai local wisdom yang pemerintah musti pahami bahwa ada keakraban yang tersisa dalam masyarakat Indonesia, bukan dengan mengeksploitasi Islamofobia,” tegasnya.

Mereka yang pulang kampung dan kembali ke Jakarta kemudian membuka warung mulai berpikir ulang bahwa mereka berharap wartegnya bisa hidup lagi karena minyak goreng sudah turun harganya. Tapi ternyata tidak.  

Demikian juga mereka yang kehilangan pekerjaan karena memaksakan diri untuk pulang kampung dengan menggadaikan barang-barangnya itu juga akan jadi komplikasi baru. Jadi pemerintah betul-betul tidak bisa melihat apa yang disebut sebagai justice keadilan sosial.

Pada tekanan ekonomi, ada tekanan ekonomi di desa dan balik lagi ke Jakarta tekanan itu akan makin besar karena lapangan kerja yang makin susut dan konsumen yang pasti makin terbatas karena harus menghemat.

Setelah Lebaran biasanya orang pulang ke Jakarta untuk menghemat karena tekanan ekonomi.

Seperti diketahui Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan dengan asumsi jika jumlah yang mudik sekitar 85 juta orang dan rata rata per keluarga tiga orang, maka jumlah yang mudik lebih kurang 28 juta keluarga. Jika rata-rata per keluarga membawa minimal Rp1 juta saja maka uang yang mengalir ke daerah paling sedikit Rp28 triliun, jika membawa rata-rata Rp1,5 juta/keluarga maka potensi perputaran di kisaran Rp42 triliun. Angka tersebut diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah serta meningkatkan produktivitas berbagai sektor usaha," ungkapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu 1 Mei 2022.

Masyarakat akan semakin sulit kehidupannyya ketika Presiden Jokowi memastikan bahwa uang akan diguyurkan lagi ke IKN, masih berbau mistik sebetulnya karena kita nggak ngerti, apa dasarnya pelibatan 13 macam pajak untuk membiayai IKN yang orang banyak tahu pasti bahwa itu banyak melanggar Undang-Undang karena bagaimana otorita dikasih hak untuk memungut pajak.

“Itu artinya nggak akan ada audit segala macam. Memang  bisa dibikin aturan-aturan tambahan. Tapi aturan-aturan itu sebetulnya upaya untuk melanggar undang-undang tentang pemerintahan daerah. Jadi akal-akalan yang dasarnya ambisi ini yang menyebabkan presiden tidak punya lagi sense of reality. Dia nggak bisa tahu lagi apa keadaan masyarakat yang sebetulnya. Ini yang dalam etika politik disebutkan bahwa kekuasaan itu jangkanya pendek tapi ambisi membuat dia panjang. Ini sumbernya,” paparnya.

Jadi, lanjut Rocky pemimpin yang nggak paham etikabilitas dan tidak punya intelektualitas pasti kapabilitasnya rendah dan legitimasinya turun. (ida, sws)