EKONOMI
Bank Dunia Setujui Dukungan Keuangan 750 Juta Dolar AS untuk Indonesia
Jakarta, FNN - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia pada tanggal 17 Juni 2022 telah menyetujui dukungan keuangan terbaru kepada Pemerintah Indonesia senilai 750 juta dolar AS.Dukungan tersebut diberikan untuk meningkatkan pendapatan pajak, memperkuat sistem perpajakan menjadi lebih merata, serta memperkuat kelembagaan dalam melakukan perencanaan dan belanja pembangunan yang lebih efisien.“Pandemi telah mempersempit ruang fiskal untuk belanja pembangunan Indonesia karena pendapatan negara yang rendah,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.Menurut dia, reformasi fiskal akan mendukung pemulihan pasca pandemi di Tanah Air dengan menciptakan pemasukan yang lebih banyak dan mendukung perbaikan mutu belanja.Dengan demikian, pembiayaan baru tersebut akan mendukung berbagai reformasi signifikan yang telah dilakukan Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan hasil pembangunan, serta membantu transisi Indonesia menuju energi rendah karbon dan berkelanjutan.Adapun pembiayaan baru ini sejalan dengan Country Partnership Framework (CPF) Bank Dunia untuk Indonesia 2021-2025, khususnya tujuan strategis terkait penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan infrastruktur melalui pengenalan pajak karbon.Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sejak tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah berfokus pada reformasi pajak dan belanja publik“Dukungan dari Bank Dunia akan membantu memperkuat kesinambungan fiskal pemerintah Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang luas pasca pandemi, dan membantu mengurangi kemiskinan,\" tutur Sri Mulyani.Ia menambahkan, dukungan Bank Dunia dalam Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan akan mendukung Indonesia mengatasi tantangan utama penerimaan dan belanja negara melalui dua pilar.Pilar pertama bertujuan meningkatkan penerimaan melalui peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), khususnya individu yang berpenghasilan tinggi dan dengan merasionalkan pembebasan pajak.Pilar ini juga akan memperkenalkan pajak karbon yang akan mendukung ekonomi rendah karbon dengan mengenakan pajak emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara.Bendahara Negara tersebut melanjutkan, pilar kedua bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam hal sistem transfer fiskal, memperkuat hubungan antara perencanaan dan penganggaran, dan bagaimana anggaran dilaksanakan.Upaya ini akan membantu meningkatkan pendanaan untuk daerah yang lebih padat penduduknya, meningkatkan hasil belanja pembangunan, dan lebih selaras dengan prioritas pembangunan nasional. (Sof/ANTARA)
The Global Fund Apresiasi G20 Indonesia dan Jajaki Peluang Kerjasama
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif The Global Fund Peter Sands mengucapkan selamat untuk Presidensi G20 Indonesia dan merasa terkesan atas proses G20 di bawah kepemimpinan Indonesia saat bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis.Direktur Sands juga berinisiatif menjajaki peluang kerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk persiapan dan pelaksanaan \"The Global Fund’s 7th Replenishment Conference\".Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga juga mengapresiasi The Global Fund yang telah mendukung dan membantu Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. The Global Fund turut membiayai 18 laboratorium di Indonesia untuk penanganan pandemi COVID-19 dan Indonesia telah menerima 88 juta dolar AS alokasi dana bantuan dari The Global Fund.Menko Airlangga juga menyampaikan beberapa peluang kolaborasi yakni studi proyek transformasi digitalisasi kesehatan, mekanisme pendanaan kesehatan, dan transformasi pada unit pelayanan kesehatan, serta riset dan pengembangan (R&D) pada sistem kesehatan di Indonesia.Menutup pertemuan tersebut, Menko Airlangga dan Direktur Sands sepakat bahwa kontribusi negara G20 untuk menjadi donor perlu ditingkatkan, khususnya jika ada pandemi di masa yang akan datang.Hal tersebut sejalan dengan komitmen yang diterima dari pendanaan Financial Intermediary Fund (FIF) G20 yang terkumpul 1,1 miliar dolar AS. Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan komitmen pendanaan FIF sebesar 50 juta dolar AS atau sekitar Rp742 miliar.Adapun The Global Fund merupakan penyandang dana terbesar di dunia untuk program pencegahan, pengobatan, dan perawatan AIDS, TBC, dan malaria yang berbasis di Jenewa, Swiss.Dalam upaya penanganan COVID-19, The Global Fund telah berkontribusi sekitar 5 miliar dolar AS untuk penangan pandemi, antara lain untuk tes, treatment, pengadaan oksigen, dan genomic sequencing.The Global Fund juga bermitra dengan COVAX untuk penyediaan vaksin COVID-19. Hingga Juni 2019 The Global Fund telah mengucurkan dana lebih dari 41,6 miliar dolar AS untuk mendukung program pendanaan AIDS, TBC, dan malaria.Khusus Indonesia, The Global Fund telah berkontribusi pada penanganan penyakit TBC yang memerlukan kontribusi dana sekitar 6,9 miliar dolar AS. (mth/Antara)
BI: Transaksi Digital Perbankan Naik Jadi Rp3.766,7 Triliun pada Mei
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi digital banking naik 20,82 persen pada Mei 2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) menjadi Rp3.766,7 triliun.\"Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking,\" ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni 2022 di Jakarta, Kamis.Dengan demikian, BI terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi.Selain itu, ia menyebutkan nilai transaksi uang elektronik (UE) pada Mei 2022 juga tumbuh 35,25 persen (yoy) mencapai Rp32 triliun.Begitu pula dengan nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit yang mengalami peningkatan 5,43 persen (yoy) menjadi Rp630,9 triliun.Untuk mendorong inovasi sistem pembayaran, BI akan terus memastikan implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) khususnya Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) first mover dapat berjalan dengan lancar.Sementara itu sebagai salah satu langkah kongkrit integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, Perry menuturkan pada 11-15 Juli 2022 BI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI serta asosiasi akan menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022.\"Kegiatan tersebut sekaligus merupakan side event G20, yang menampilkan beragam inisiatif dan inovasi digital di Indonesia,\" tambahnya.Di sisi lain, ia mengungkapkan jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Mei 2022 meningkat 8,97 persen (yoy) mencapai Rp927,6 triliun.BI terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui penguatan dan perluasan kerja sama dengan lembaga terkait dalam distribusi uang Rupiah ke daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil). (mth/Antara)
Sri Mulyani Sebut APBN Mei Surplus Rp132,2 Triliun
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Mei 2022 kembali mengalami surplus sebesar Rp132,2 triliun atau 0,74 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).“Total keseimbangan APBN kita sampai akhir Mei surplus Rp132,2 triliun. Bandingkan tahun lalu defisit Rp219,2 triliun hingga akhir Mei. Lagi-lagi ini pembalikan yang luar biasa dari kondisi fiskal kita,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp1.070,4 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp938,2 triliun.Pendapatan negara yang mencapai Rp1.070,4 triliun ini melonjak 47,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp726,5 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp846,1 triliun yang meningkat 51,4 persen dari Rp558,9 triliun pada Mei 2021 serta PNBP Rp224,1 triliun.Penerimaan perpajakan sendiri terdiri dari penerimaan pajak Rp705,8 triliun yang naik 53,6 persen dari periode sama tahun lalu Rp459,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp140,3 triliun yang naik 41,3 persen dari Rp99,3 triliun.Sementara belanja negara per Mei 2022 turun 0,8 persen yaitu dari Rp945,7 triliun periode sama tahun lalu menjadi Rp938,2 triliun yang merupakan 34,6 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.“Realisasi hingga Mei Rp938,2 triliun. Jika melihat kita sudah memasuki bulan keenam ini masih agak lambat sisi kecepatan belanja,” ujar Sri Mulyani.Realisasi tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp319,2 triliun, belanja non K/L Rp334,7 triliun serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp284,3 triliun.Kemudian untuk keseimbangan primer turut surplus sebesar Rp298,9 triliun dibandingkan realisasi Mei 2021 yang defisit Rp219,2 triliun.Sri Mulyani menuturkan surplus APBN dan keseimbangan primer yang terjadi seiring kinerja baik pendapatan harus perlu mitigasi dampak risiko global terhadap belanja dan pembiayaan ke depannya.Untuk pembiayaan anggaran sendiri telah mencapai Rp83,3 triliun per Mei 2022 yang turun 73,2 persen dibandingkan Mei 2021 sebesar Rp310,4 triliun dan sudah 9,6 persen dari target APBN Rp868 triliun. (mth/Antara)
BI Beli SBN di Pasar Perdana Rp32,54 Triliun per 22 Juni 2022
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) melanjutkan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp32,54 triliun sejak Januari hingga 22 Juni 2022.\"Pembelian SBN dilakukan melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option, dan private placement,\" ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Juni 2022 di Jakarta, Kamis.Pembelian SBN di pasar perdana dilakukan dalam rangka koordinasi fiskal dan moneter sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember 2022.Di sisi lain, Perry menuturkan BI terus melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah secara bertahap yang berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas perbankan.Adapun penyesuaian secara bertahap GWM rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp119 triliun.Kendati begitu, penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN.Pada Mei 2022, ia menyebutkan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tinggi mencapai 30,8 persen dan tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit.\"Insentif GWM rupiah pada Juni 2022 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya menunjukkan dukungan positif kredit atau pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas dan inklusif,\" ucap dia.Sementara itu, ia membeberkan likuiditas perekonomian pada Mei 2022 juga tetap longgar, yang tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 18,37 persen (yoy) dan 12,15 persen (yoy). (mth/Antara)
Kemenkeu Menunda Penerapan Pajak Karbon pada Juli 2022
Jakarta, FNN - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kancaribu menyatakan pihaknya menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya dilakukan mulai Juli 2022.“Pemerintah mempertimbangkan untuk me-review kembali pemberlakuan pajak karbon pada Juli 2022 ini,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.Febrio mengatakan saat ini peraturan pendukung pajak karbon masih dimatangkan oleh seluruh KementerianLlembaga (K/L), termasuk Kemenkeu.Penyusunan peraturan-peraturan ini mempertimbangkan seluruh aspek termasuk pengembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan kesiapan sektor.Selain itu pemerintah juga menyadari kondisi perekonomian yang masih dibayangi gejolak global sehingga perlu diantisipasi secara hati-hati.Sementara penyempurnaan pasar karbon merupakan langkah yang masih harus dilakukan mengingat sangat krusial bagi pencapaian NDC.“Kita memperbaiki peraturan perundang-perundangan terkait dan ini akan jadi pelengkap penerapan dari pajak karbon,” ujar Febrio.Meski demikian ia memastikan pajak karbon akan tetap ditargetkan untuk dikenakan pertama kali pada PLTU batu bara dengan mekanisme cap and tax mulai 2022 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).Pemerintah juga tetap menjadikan penerapan pajak karbon pada 2022 sebagai penggerak kebijakan strategis yang menjadi showcase di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mendatang. (Sof/ANTARA)
Anis Matta: Solusi Penyelesaian Krisis Ekonomi Saat ini Hanya Bisa Dipecahkan Secara Militer
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, solusi penyelesaian krisis ekonomi global saat ini, hanya bisa dipecahkan secara militer, tidak bisa dipecahkan secara ekonomi. Itu artinya, kemungkinan terjadinya Perang Dunia (PD) III dalam waktu dekat semakin terbuka lebar. \"Tetapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau terjadi, saya tidak bisa membayangkan, bagaimana dampaknya. Kita sudah lihat dampak ekonominya, terutama korban jiwa manusia akibat Perang Dunia I dan II, dampaknya sangat mengerikan sekali,\" kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \" Dunia dalam Ancamann Krisis Ekonomi Global, Bagaimaa Negara Dapat Bertahan? yang digelar secara daring Rabu (22/6/2022) sore. Karena itu, Anis Matta sependapat dengan peringatan yang disampaikan Henry Alfred Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan di Forum Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) pada 22-26 Mei 2022 lalu di Davos, Jenewa, Swiss. Mengutip kata Henry Kissinger, kata Anis Matta, sebaiknya Ukraina segera berdamai dengan Rusia. Ukraina juga harus bersedia membiarkan beberapa wilayahnya menjadi milik Rusia. Sebab, kalau perdamaian ini tidak dilakukan dua bulan kedepan, maka perang ini tidak akan terkontrol. Menurut Anis Matta, situasi global sekarang dalam situasi yang sangat berbahaya, karena AS dan sekutunya menggunakan betul isu perang Rusia-Ukraina sebagai penyebab krisis ekonomi dan tingginya inflasi global. Padahal krisis ekonomi ini, sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 2008 lalu, hanya saja ledakannya baru terjadi sekarang. \"Jadi perang Rusia-Ukraina hanya menjadi trigger saja, karena persoalan geopolitik ini, akhirnya menjadi instrumen perang. Isu perang Rusia-Ukraina digunakan betul, ditafsirkan sebagai penyebab krisis ekonomi global, terutma inflasinya,\" ungkap Anis Matta. Akibatnya, penanganan pandemi Covid-19 secara global menjadi terdisrupsi, karena AS dan sekutunya, terutama Inggris telah merelokasi anggaran Covid-19-nya untuk membantu persenjataan dan pengungsi Ukraina. \"Jadi tampaknya kita sudah memasuki satu fase dari situasi perang yang tadinya lokal, domestik Perang Rusia-Ukraina. Dan ini tidak mustahil menjadi perang besar,\" katanya. \"Apa lagi Panglima Militer Inggris (Jenderal Patrick Sanders, red) yang baru diangkat beberapa waktu lalu, di pidato pertamanya justru mengingatkan kemungkinan terjadinya Perang Dunia III dan Inggris harus bersiap berhadapan dengan Rusia secara langsung dalam perang terbuka di daratan,\" lanjutnya. Anis Matta menilai peringatan keras yang disampaikan Henry Kesinger itu, menujukkan bahwa dunia sekarang sedang memasuki situasi yang sudah tidak terkontrol, sehingga bukan lagi persoalan perdamaian antara Rusia dan Ukraina saja. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penyelesaian krisis ekonomi ekonomi global tidak bisa dipecahkan lagi secara ekonomi, melainkan secara militer. \"Pandemi ini meledakkan itu semua. Secara defacto, lembaga-lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB, Bank Dunia dan IMF menjadi lumpuh. Sama sekali tidak berguna, karena akan banyak negara yang kolaps,\" katanya. Dalam konteks ini, Anis Matta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membaca betul situasi tersebut, dengan tidak hanya mengutip data dari Bank Dunia dan IMF saja yang mengatakan, sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya karena ancaman krisis dan situasi global yang tak menentu dan 40 di antaranya bisa mengalami keambrukan atau ketidak pastian. \"Karena ini krisis berlarut, saya selalu mengulang-ulangi kalimat ini. Kita sebenarnya ingin mengetahui daya tahan Indonesia di tengah krisis berlarut ini. Apalah Indonesia akan masuk daftar negara yang koleps atau tidak? Atau apakah korbannya cuma Menteri Perdagangan (Muhammad Luthfi, red) saja atau ada yang lain,\" tegas Anis Matta. Gotong Royong Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun yang menjadi narasumber dalam diskusi ini meminta agar pemerintah dan semua pihak tidak mempercayai prediksi Bank Dunia dan IMF tersebut. Misbakhun menilai Indonesia tidak akan terlalu terdampak dengan ancaman inflasi tersebut, sehingga potensi terjadinya krisis sosial (social unrest) juga minim. Bank Dunia dan IMF, lanjutnya, sudah terlalu sering menyebut dunia berada dalam ketidakpastian dan berpindah dari satu krisis ke krisis lainnya, terlebih dalam beberapa tahun terakhir dimana pandemi Covid-19 melanda, serta perang antara Rusia dan Ukraina. \"IMF dan Bank Dunia menyatakan kita dalam dalam situasi krisis. Pernyataan itu bukan yang pertama karena dari dulu selalu begitu,\" ujar Misbakhun. Menurutnya, pemerintah tidak bisa begitu saja percaya dengan lembaga keuangan internasional itu, karena bukan tidak mungkin ada skenario yang diciptakan untuk menutupi ketidakmampun dua organisasi tersebut dalam menangani tantangan ekonomi. \"Mereka tidak siap menghadapi perubahan geopolitik dan geostrategis global. Ketidaksiapan mereka ini ditutupi dengan pembenaran bahwa mereka tak bisa lagi menjaga hegemoni mereka,\" imbuhnya. Misbakhun justru mencurigai lembaga tersebut, tengah menjalankan agenda tertentu atau bisa dibilang inflasi yang tinggi sudah direncanakan. Dia pun optimistis inflasi yang tinggi bisa diatasi dengan kekuatan daya tahan penduduk Indonesia yang bercorak nilai-nilai gotong royong. \"Sistem kegotong-royongan, tolong menolong tetangga dan sebagainya, ketika ada tetangganya yang susah makan ditolong. Inilah yang menurut saya menjadi penopang fundamental daya tahan ekonomi Indonesia dari krisis. Saya tidak percaya prediksi IMF dan Bank Dunia, mereka pasti punya agenda,\" tandasnya. Namun, Managing Director Political Economic and Policy Studies Anthony Budiawan tetap meminta agar pemerintah mewaspadai kondisi ekonomi global sekarang, akibat tingginya Inflasi dan potensi terjadinya stagflasi. \"Sekarang sudah terjadi buble ekonomic (gelombung ekonomi), jika tidak diantispasi bisa menjadi buah simalakama bagi Indonesia. Karena mau tidak mau, Indonesia harus mengikuti tindakan global. Kalau global menaikkan suku bunga, maka Indonesia juga harus menaikkan suku bunganya,\" kata Anthony. Seharusnnya, kebijakan ekonomi Indonesia tidak terpengaruh kondisi keuangan global, sehingga bisa memberikan pertumbuhan positif bagi perekonomian. \"Kita harus independen. Kalau kita punya kebijakan, harus kita sterilkan dari pengaruh luar negeri agar memberikan pengaruh positif pada transaksi berjalan, seperti global money, kita isi dengan domestic financing,\" katannya. Sementara itu, President Director Center for Banking Crisis (CBC) Deni Daruri menambahkan, Presiden Jokowi harus berani melakukan tindakan force majeure, berani melakukan nasionalisasi aset-aset asing di Indonesia untuk menyelesaikan ancaman krisis di depan mata. \"Kalau mau ekstrim ya pemerintah harus ambil alih semua komoditas strategis dan harus dimonopoli. Ini persoalannya everage cost, dengan tetapkan force majeur dan itu bisa kok. Nanti setelah kondisi normal, ya dikembalikan ke normal lagi,\" kata Deni Daruri. Deni juga mengaku tak habis pikir mengapa para menteri yang berkecimpung di kebijakan keuangan mengambil langkah keliru. Begitupun sampai sekarang, Deni mengaku belum mengerti solusi pemerintah itu apa? \"Kita ini tak punya ekonom sekelas zaman orde baru dulu. Dan masalah ini pernah terjadi, sekitar tahun 1970-an, ketika itu Presiden Soeharto panggil ekonomi yang ahli di bidangnya, untuk paparkan ide-idenya. Dalam lima tahun berhasil dikendalikan,\" paparnya. Ia berharap Presiden Jokowi segera memanggil ekonom sekelas Widjojo Nitisastro dan lain-lain agar ancaman krisis ekonomi, akibat tingginya inflasi global dan nasional bisa segera diatasi. \"Lebih baik, Presiden Jokowi panggil segera para ekonom yang paham, dan berpengalaman antisipasi krisis seperti tahun 1998 atau 2008 lalu. Melambungnya inflasi ini, karena utamanya cost push inflation, dan harus diselesaikan dengan cepat dan tepat, dan bukan inflasi karena dorongan permintaan atau demand. Kalau salah resep dan obatnya, malah mempecepat krisis,\" terang Deni. Menurut Deni, apabila cara menyelesaian inflasi ini salah akan malah mempercepat krisis terjadi. Percuma saja menyelesaikan inflasi ini melalui pelarangan ekspor, karena sumber masalahnya biaya produksi tinggi. \"Jadi pemerintah harus berinisiatif lebih cepat dan segera mengambil langkah yang tepat juga. Kondisi sekarang sangat fluktuatif bisa berubah ubah setiap waktu,\" pungkasnya. (sws)
Penjualan Minyak Goreng di Atas HET Masih Ditemukan di Lampung
Bandarlampung, FNN - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga dalam kunjungannya ke Pasar Jatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan masih menemukan adanya penjualan minyak goreng curah di atas harga eceran tertinggi (HET) pada tingkat pedagang.\"Kedatangan saya hari ini ingin melihat kondisi harga di lapangan, salah satunya di Lampung secara langsung,\" ujar Jerry Sambuaga, di Lampung Selatan, Rabu.Ia mengatakan, dalam pemantauan harga secara langsung di pasar tradisional tersebut, masih ditemukan penjualan minyak goreng curah yang melebihi ambang batas harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah.\"Beberapa komoditas ini saya lihat harganya terjaga, namun ada catatan untuk minyak goreng curah ini masih dijual Rp15 ribu per liter, harusnya HET Rp14 ribu per liter ini lebih mahal Rp1.000 per liter,\" katanya.Dia menjelaskan, adanya penjualan minyak goreng curah tidak sesuai dengan ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah tersebut terjadi karena tingginya harga dari tingkat distributor.\"Saya sempat bertanya kepada pedagang eceran tentang harga ini, dan ternyata memang di tingkat distributor harganya tinggi jadi pedagang kecil tidak bisa menjual sesuai ketentuan pemerintah,\" ujarnya lagi.Menurut dia, dengan adanya hal tersebut pihaknya berupaya terus menjaga stabilitas harga komoditas dan bahan pangan, salah satunya minyak goreng.Tanggapan lainnya diutarakan oleh salah seorang pedagang di Pasar Jatimulyo, Lampung Selatan, Husna.\"Tadi sempat ditanya tentang harga minyak yang mahal sedikit dari harga yang ditetapkan pemerintah. Dan sembari membeli telur ayam satu kilogram, ada pesan yang diberikan oleh Pak Wakil Menteri Perdagangan kepada pedagang tadi agar bisa menjaga stabilitas harga,\" kata Husna.Dia mengatakan, dirinya menjual minyak goreng curah seharga Rp75 ribu per lima liter tersebut, karena harga beli tingkat distributor yang tinggi pula.\"Ya bagaimana kita hanya rantai terbawah dari proses jual beli, kalau harga dari distributor dan tingkat atasnya masih tinggi, kami pun tidak bisa menjual di bawah itu,\" ujar dia. (Sof/ANTARA)
Masinis KA Cepat Harus Berpengalaman Menjalankan Hingga 100.000 Kilometer
Purwakarta, FNN - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyatakan syarat untuk menjadi masinis kereta cepat rute Jakarta-Bandung harus memiliki pengalaman menjalankan kereta api konvensional atau kereta rel listrik (KRL) sejauh 100.000 kilometer. \"Masinis yang akan menjadi peserta pelatihan health and safety representatives (HSR) itu harus masinis yang memiliki pengalaman 100.000 kilometer mengendarai kereta api konvensional atau KRL,\" kata Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat meninjau pengerjaan proyek tunnel 2 di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa. Dwiyana mengatakan apabila memperkerjakan masinis baru memerlukan waktu pendidikan hingga 18 bulan, sedangkan jika memperkerjakan masinis berpengalaman dari KAI hanya perlu waktu delapan bulan untuk pendidikan. Menurutnya, KCIC kemungkinan tidak akan merekrut masinis baru, sehingga meminta kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membantu menyediakan masinis bagi kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. \"Dengan cara itu, kita bisa bayangkan dari semula pendidikannya harus memakan waktu 18 bulan, itu cukup delapan bulan,\" ujar Dwiyana. Saat ini, kemajuan investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 84 persen, sedangkan progres fisik telah 76 persen. Pada November 2022, KCIC akan melakukan tes dinamis untuk menguji coba electric multiple unit (EMU). Rangkaian EMU ditargetkan datang di Indonesia pada September mendatang. Adapun target operasi secara komersial masih di Juni 2023. KCIC menyatakan proyek terowongan terpanjang kereta cepat Jakarta-Bandung berupa tunnel 2 di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, telah rampung yang menandakan 13 terowongan kini telah tersambung per 17 Juni 2022 lalu. Sebelumnya, pengerjaan tunnel 2 sepanjang 1.040 meter itu menjadi salah satu titik konstruksi yang mempunyai tantangan tinggi karena berada di tanah lempung atau clay shale. Jenis tanah tersebut mempunyai karakteristik yang mudah lapuk apabila terekspos saat penggalian, sehingga berpotensi menimbulkan pergerakan konstruksi timbunan maupun jalan yang terdapat di atasnya. \"Hari ini bertepatan dengan ulang tahun Presiden Jokowi, tentunya kemajuan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung menjadi kado terindah untuk beliau,\" kata Dwiyana. (Sof/ANTARA)
Bisnis Properti di Jabodetabek Masih Diminati Banyak Kalangan
Jakarta, FNN - Ahli perumahan dan pemukiman M. Jehansyah Siregar menilai prospek bisnis properti di kawasan Jabodetabek masih sangat cerah dan diminati banyak kalangan karena tingkat urbanisasi di kawasan tersebut masih sangat tinggi.\"Urbanisasi di Jakarta dan Bodetabek ini masih sangat cepat dibanding semua daerah lain di Indonesia dan favoritisme bisnis properti di Jabodetabek paling tinggi,\" katanya dalam FGD Membedah Peluang Pengembangan Properti Residensial di Kawasan Sunrise yang dihelat secara hybrid di Jakarta, Selasa.Jehansyah menilai bisnis properti masih prospektif di kawasan Jabodetabek yang disebutnya sebagai pilihan utama pebisnis karena merupakan kawasan metropolitan terbesar di Tanah Air.Prospek Jabodetabek masih di atas kawasan Bandung, Surabaya dan Medan (level kedua pilihan pebisnis) dan Makassar, Batam, Palembang, dan Semarang (level ketiga pilihan pebisnis).Namun, menurutnya, kawasan Jabodetabek punya tantangan tersendiri, utamanya dengan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur. Pasalnya, IKN Nusantara akan dijalankan oleh otorita negara.\"Maka tantangan untuk Jabodetabek, jangan kalah dengan IKN Nusantara yang akan lebih cepat (pembangunan dan pengembangannya),\" katanya.Kendati demikian, Jehansyah menilai IKN dan metropolitan Kalimantan Timur diperkirakan baru bisa mengimbangi laju urbanisasi Jabodetabek sebagai metropolitan terbesar di Indonesia dalam 50 tahun ke depan. Itu banyak terjadi di negara-negara Brasilia dan lainnya. Tapi bisa jadi cepat juga,\" katanya.Sementara itu Ketua Apindo Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar memproyeksi pasar properti di kawasan penyangga Jakarta masih akan terus meningkat walaupun ada pemindahan IKN.Properti di daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi masih akan berkembang karena telah jadi kawasan penyangga ibu kota sebelumnya. Terlebih dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang lengkap.Lahan-lahan bekas kantor pemerintahan yang pindah ke IKN baru juga dinilai bisa difungsikan untuk jadi kawasan-kawasan komersial (central business district/CBD).\"Kita tidak perlu merasa khawatir karena kebutuhannya berbeda, saya rasa Jakarta dan area penyangga lainnya tetap jadi area komersial, area bisnis, area pariwisata, yang terus akan berkembang,\" kata Sanny yang juga Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) itu. (Sof/ANTARA)
