EKONOMI
KSSK Melakukan "Stress Test" Pengaruh Kenaikan Inflasi Global
Jakarta, FNN - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra mengatakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sedang melakukan pendalaman stress test dan assesement test terkait pengaruh kenaikan inflasi global terhadap dampaknya ke perekonomian Indonesia.\"Langkah ini dilakukan untuk penanganan inflasi yang semakin meningkat,\" ujar Wempi dalam seminar virtual bertajuk Mengelola Inflasi dan Mengantisipasi Stagnasi Ekonomi di Jakarta, Kamis.Selain melakukan stress test dan assesment test, ia menuturkan otoritas fiskal dan otoritas moneter berkoordinasi dengan otoritas sektor riil dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau proses distribusi atau proses transportasi barang, utamanya kebutuhan pokok agar dapat berjalan dengan baik.Dengan pemantauan yang baik, proses tersebut diharapkan tidak menyebabkan kelebihan barang atau menimbulkan konsekuensi yang menyebabkan inflasi atau kenaikan harga barang.Menurut Wempi, pemerintah sendiri saat ini terus melakukan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah peningkatan inflasi, contohnya dengan memberikan tambahan kompensasi serta subsidi energi dan listrik yang mencapai sekitar Rp350 triliun pada 2022.Bahkan secara keseluruhan, alokasi subsidi dari negara pada tahun ini sudah meningkat menjadi sekitar Rp502 triliun.Di sisi lain, ia mengungkapkan pemerintah juga terus mencari titik keseimbangan dalam menjaga daya beli masyarakat tetapi tetap menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.\"Kombinasi kebijakan inilah yang dilakukan terus menerus bersama berbagai otoritas dan di saat yang sama reformasi struktural tetap dijalankan,\" katanya.Maka dari itu, dirinya sangat bersyukur komitmen otoritas dan koordinasi antar lembaga berjalan sangat baik sehingga pelaksanaan kebijakan berlangsung secara tepat dan terukur dan APBN tetap bisa menjadi peredam kejut atau shock absorber. (Sof/ANTARA)
Harga BBM Naik Ugal-ugalan, Rocky: Kelas Menengah Justru Paling Rentan untuk Ngamuk
Jakarta, FNN - Pemerintah melalui Pertamina menaikkan harga BBM jenis tertentu mulai 3 Agustus 2022. Padahal Shell justru menurunkan harga BBM sejak 1 Agustus 2022. Kenaikan harga BBM ini jelas hanya akan membuat beban rakyat makin berat. Menyitir Abraham Maslow bahwa kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi maka semua orang akan ambil risiko kendati penuh bahaya. Dan yang akan terjadi, ya Sri Mulyani melangkah menuju Sri Langka. Demikian perbincangan pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Officials, Rabu, 03 Agustus 2022. Berikut petikan lengkapnya: Bung Rocky, ini saya kira orang mesti mulai mengikuti gaya Anda, lebih baik banyak jalan kaki naik gunung dari pada musti menggunakan kendaraan bermotor, terutama mobil. Kemarin kita bahas bahwa stok dari solar dan pertalite menipis. Itu artinya, orang didorong untuk pindah ke harga bahan bakar non subsidi. Tetapi, saya baca mulai hari ini, kemarin tanggal 1 Komodo tiketnya mulai naik, sekarang tanggal 2 harga pertamax turbo naik jadi Rp17.900, sebelumnya Rp16.200. Jadi ada kenaikan Rp1.700. Kemudian harga dexlite dari Rp15.000 menjadi Rp17.800. Jadi naiknya Rp2.800. Pertaminadex ini yang paling tinggi naiknya, dari dari Rp16.500 menjadi Rp18.900. Sebenarnya dari sini saja kita sudah tahu apa yang bakal terjadi situasinya. Yang akan terjadi ya Sri Mulyani melangkah menuju Sri Langka. Kan akhirnya yang kita prediksi dan semua orang juga dengan akal yang sederhana tahu bahwa kebutuhan energi kita tidak mungkin dicukupi oleh Pertamina dan Pertamina sendiri sebetulnya secara akuntansi sudah bangkrut. Tapi demi macam-macam stabilitas, berupaya untuk di-bail out oleh negara dan utang Pertamina enggak pernah dibayar tuntas oleh negara. Jadi, itu hal yang sederhana untuk kita pikirkan bahwa keresahan pasti berlangsung dan ini juga semacam tekanan pada kelas menengah kota yang justru paling rentan untuk ngamuk. Karena soal BBM itu kebutuhan sehari-hari mereka. Kalau orang bawah mungkin ya dia masih bisa naik mikrolet segala macam. Jadi, sebetulnya kenaikan di tingkat energi-energi ini, apalagi BBM yang premium itu, pasti membuat juga kelas menengah pindah ke pertalite atau ke dex. Karena, itu selisihnya luar biasa, 100 liter itu bisa dalam dua hari sudah selisihnya Rp400.000. Jadi, soal-soal semacam ini yang kita lihat dari awal seluruh kebijakan makro pemerintah akhirnya akan ditantang oleh kesulitan ekonomi yang mereka ciptakan sendiri. Mereka bisa bilang ini juga dunia, iya tapi dari awal dari sejak dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) itu semua fasilitas yang harusnya bisa dipakai untuk social safety net, itu tidak ada karena dirampok, diselewengkan, dicuri oleh partai-partai. Jadi, kita sebetulnya melihat hal yang pasti terjadi, yaitu kerusuhan sosial. Nanti akan ada orang berebut pertalite terus dibilang mana ini Anda mobil-mobil mewah, tapi dia nggak peduli karena dia sudah miskin. Mobilnya memang mewah, tapi enggak punya tabungan lagi, mau bagaimana. Kan itu intinya. Jadi, nggak mungkin lagi dibikin filter pakai peduli lindungi atau lindungi peduli, atau peduli peduli. Nggak ada soal itu. Sebegitu keadaan yang kita sebut basicness-nya terganggu, orang nggak peduli lagi dengan security. Itu kita belajar dari Abraham Maslow tentang hirarki kebutuhan. Kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi maka semua orang akan ambil risiko kendati penuh bahaya. Jadi basicness mendahului securityness. Itu yang kita sebut selalu sebagai potensi people power. Semua hal yang kita terangkan secara teoritis dengan konsep-konsep yang jelas, lalu dianggap sebagai makar. Jadi, pemerintah nggak ngerti bahwa dia sendiri yang sedang mengumpankan makar karena kenaikan biaya hidup akibat kenaikan energi. Dan ini artinya sekarang merata krisis. Jadi, tidak hanya kelas bawah, tapi kelas menengah. Dan kita tahu belaka sebenarnya style orang Indonesia, walaupun sebetulnya mobil mereka juga keren-keren mungkin di atas 2000cc, sebenarnya dengan situasi sekarang ini, mereka yang disebut near poor. Jadi miskin kan realitasnya. Jadi begitu dihajar dengan kenaikan ini mereka langsung menjerit. Ini juga soal, itu kan mobil mewah kebanyakan juga cicilan. Dan daya beli mereka turun dan musti mengimbangi dengan cicilan. Kan kalau suku bunga terpaksa harus dinaikkan, itu artinya kehidupan sektor riil berhenti, pendapatan mereka juga enggak ada. Sementara bayar bunga itu juga bisa mengikuti. Ada saja perbankan yang bunganya tidak fiks. Jadi tetap, kelas menengah ini juga kelas yang akan bersama-sama dengan guru untuk mengalir di jalan-jalan. Juga mereka yang disebut dulu kan waktu omnibus law diucapkan, itu manajer-manajer di Sudirman-Thamrin itu merasa mereka nggak kena. Mereka itu adalah manajer, bukan buruh. Kalau mereka baca betul undang-undang itu. Yang disebut buruh itu manajer ke bawah. Yang bukan buruh itu cuma komisaris dan pemilik. Selebihnya adalah buruh, pekerja, karena mendapat upah. Mereka juga kesulitan dengan omnibuslaw yang mungkin karena kesulitan ekonomi sekarang mereka mengajukan pensiun, tiba-tiba mereka sadar bahwa pensiun mereka itu tinggal sepertiga. Itu sudah banyak teman saya yang merasa bahwa ini kita mau pensiun awal supaya bisa wirausaha karena ekonomi memburuk. Begitu mulai berhitung, dia ternyata cuma dapat sepertiga karena potongan-potongan kiri-kanan dari korporasi akibat omnibuslaw, baru mereka mengerti bahwa menjadi manajer itu, yang statusnya kelas menengah, sebetulnya juga pekerja yang dirugikan oleh omnibuslaw dan sekarang dirugikan oleh harga bensin. Jadi, sudah ikut saja naik gunung jalan kaki atau pakai online ojek. Walaupun naik gunung seperti Anda, tapi kan untuk menuju gunung yang Anda tuju di luar kota, mau nggak mau kan Anda harus juga menggunakan bensin? Ya, buat orang Jakarta. Karena saya tinggal di pinggir hutan, ya saya nggak perlu apa-apa. Cuma perlu alas kaki saja. Ini waktunya untuk ganti gaya hidup dan ganti gaya pemerintahan? Sebetulnya memang itu intinya. Kan menuju Sri Langka sebaiknya nggak usah diganti pemerintahan ketika dipaksa pergi rajanya. Di sini ya sudah, percepat pemilu, lakukan LBP. Selalu LBP kita mesti sebutkan kepanjangannya, Liga Boikot Pemilu. Karena itu memboikot, bukan kita mau hancurkan negeri ini, tetapi memboikot agenda yang akan membuang-buang uang. Kira-kira begitu. Nasdem saja mau boikot pemilu kok diem-diem. Nasdem, PKB, juga dulu bilang begitu. Tapi kan alasannya berbeda. Kalau mereka awalnya katanya daripada menimbulkan perpecahan, ya lebih baik nggak ada pemilu. Kalau kita, daripada tetap saja oligarki yang berkuasa, ya mending nggak perlu ada pemilu. Gitu kan bedanya? Ya, kita boikot pemilu dalam upaya mempercepat perubahan politik. Kalau partai politik dia mau boikot Pemilu supaya kedudukan dia di DPR itu tetap berlangsung, digaji, tanpa pemilu. Itu beda motif begitu. (ida, sws)
KBRI Tokyo Dorong Peningkatan Ekspor Produk UMKM Indonesia ke Jepang
Jakarta, FNN - Kedutaan Besar RI di Tokyo mendorong peningkatan ekspor produk dari kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ke Jepang guna membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.\"KBRI Tokyo terus secara aktif mendorong peran UMKM dalam peningkatan ekspor ke Jepang, di antaranya melalui kegiatan promosi terpadu Trade Tourism and Investment,\" kata Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi dalam seminar \"Strategi Ekspor Produk UMKM ke Negeri Sakura\" yang diikuti dari Jakarta, Rabu.Dia mengatakan bahwa Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar bagi Indonesia.Sejak 2017 hingga 2021, Indonesia selalu mengalami surplus perdagangan dengan Jepang. Selama Januari-Mei 2022, Indonesia juga mencatat surplus sebesar Rp2,8 miliar.Di tengah pandemi COVID-19, ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang juga terus mengalami peningkatan. Pada Januari-Mei 2022, ekspor tersebut mencapai Rp9,7 miliar, naik sekitar 48 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.\"Bahkan kondisi ini lebih baik dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada 2019,\" kata Heri.Capaian positif tersebut tidak hanya terlihat dari peningkatan surplus perdagangan dan peningkatan nilai ekspor, tetapi pangsa pasar produk Indonesia di Jepang selama pandemi tahun ini juga mengalami kenaikan sebesar 4,1 persen dibandingkan 2020, kata dia.Heri mengatakan industri dan manufaktur merupakan kekuatan Jepang dan hal tersebut ditopang oleh 3,5 juta perusahaan di sektor UMKM.\"Berarti sekitar 99,7 persen dari total perusahaan yang ada di Jepang. Perusahaan skala UKM tersebut yang menjadi tulang punggung perekonomian Jepang hingga saat ini,\" kata dia.Jepang dan Indonesia pada 2022 terlibat dalam perjanjian dagang terbesar di kawasan, yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).Momentum tersebut, kata dia, seharusnya menjadi kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia, terutama UMKM, untuk berusaha meraih pasar lebih besar di Jepang.Dari pandemi, kata Heri, Pemerintah Jepang belajar menghilangkan ketergantungan pasokan dari satu negara dan beralih ke sejumlah negara, di antaranya Indonesia.Beberapa produk yang dapat didorong untuk meningkatkan ekspor ke Jepang antara lain produk makanan, pertanian, perikanan dan furnitur, kata dia.Oleh karena itu, kata Heri, KBRI Tokyo terus secara aktif mendorong peningkatan ekspor produk UMKM ke Jepang.Selain promosi terpadu, KBRI Tokyo juga bekerja sama dengan BRI Tokyo, Bank Indonesia Tokyo, Garuda Indonesia dan Pertamina dalam mendirikan pusat UMKM (SME Center) di Tokyo untuk membantu meningkatkan ekspor UMKM Indonesia, serta memberdayakan diaspora Indonesia dan usaha mereka di Jepang. (Sof/ANTARA)
Nilai Transaksi E-commerce RI Kuartal I Rp108,54 Triliun
Jakarta, FNN - Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan nilai transaksi e-commerce di Indonesia baik domestik dan global selama kuartal I 2022 telah mencapai Rp108,54 triliun atau tumbuh 23 persen dibanding periode sama tahun lalu.“Di era pandemi justru mendorong akselerasi penggunaan teknologi digital,” katanya dalam Webinar Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi di Jakarta, Rabu.Susiwijono menuturkan era pandemi merupakan momentum yang telah berhasil mendorong adopsi digital oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat melakukan aktivitas ekonomi.Hal itu dibuktikan dengan adanya 21 juta konsumen baru layanan digital Indonesia saat pandemi (Maret 2020 sampai semester I 2021) yang 72 persen diantaranya berasal dari rural area. Sedangkan dari sisi penjual pun semakin paham teknologi digital yakni 98 persen telah menggunakan pembayaran digital.Ia menjelaskan perkembangan ekonomi internet ASEAN sepanjang 2021 mencapai 70 miliar dolar AS atau tumbuh 49 persen (yoy) dibanding 47 miliar dolar AS pada 2020 dan 40 persen diantaranya disumbang oleh Indonesia.\"Perkembangan ekonomi digital luar biasa dibandingkan semua negara ASEAN. Indonesia porsinya sekian kali lipat dibandingkan negara ASEAN lainnya dan diprediksi terus tumbuh sangat signifikan,” kata Susiwijono.Secara rinci penopang utama ekonomi internet Indonesia adalah e-commerce yaitu 53 miliar dolar AS pada 2021 yang naik dari 35 miliar dolar AS dan akan meningkat menjadi 104 miliar dolar AS pada 2025.Kontribusi kedua berasal dari transportasi dan makanan yaitu 5,1 miliar dolar AS pada 2020, 6,9 miliar dolar AS pada 2021 dan diprediksi meningkat menjadi 16,8 miliar dolar AS pada 2025.Ketiga adalah media online yang pada 2020 berkontribusi sebesar 4,3 miliar dolar AS, 6,4 miliar dolar AS pada 2021 dan akan kembali meningkat pada 2025 mencapai 15,8 miliar dolar AS.Penopang terakhir dari ekonomi internet di Indonesia adalah berasal dari online travel yang pada 2020 mencapai 2,6 miliar dolar AS, 3,4 dolar AS pada 2021 dan akan meningkat menjadi 9,7 miliar dolar AS pada 2025.Sementara berdasarkan negara tujuan utama konsumen Indonesia untuk melakukan transaksi cross border meliputi China dengan porsi 41 persen, Amerika Serikat 10 persen dan Singapura 10 persen.\"Proyeksi nilai transaksi cross border e-commerce (B2C) Indonesia pada 2021 meningkat 90,08 persen (yoy),” ujar Susiwijono. (Sof/ANTARA)
Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, Pemimpin Berikutnya Bisa Membatalkan
Jakarta, FNN - Proyek kereta Jakarta-Bandung yang digarap konsorsium perusahaan Indonesia-China kini tersandung masalah. Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, namun diperkirakan baru selesai pada pertengahan 2023. Biaya pembangunan pun membengkak. Demikian perbincangan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam kanal Youtube Hersubeno Point, Selasa (2/8/22) di Jakarta. Anthony memprediksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berpotensi mangkrak. Apalagi adanya pembengkakan biaya proyek sebesar 8 miliar dolar AS dari sebelumnya 6,07 miliar dolar AS bakal menjadi sengketa antara Indonesia dan China. Pihak China sulit menanggung biaya yang bengkak lebih dari 30%, apalagi kalau tanpa alasan dan perhitungan yang jelas. “Nah, sekarang maka pihak China minta Indonesia yang menanggung seluruh pembengkakan biaya tersebut 100%. Namun, Indonesia tidak bisa menanggung 100% karena ini proyek patungan, di mana kepemilikan Indonesia hanya 60%,” ungkap Anthony. Jika Indonesia menanggung seluruh pembengkakan biaya proyek ini sama saja dengan merugikan keuangan negara, berarti termasuk tindak pidana korupsi. Siapa yang mau jadi korban? Proyek ini terancam dispute berkepanjangan, dengan kemungkinan deadlock, tidak selesai hingga pemilu dan pilpres 2024. Kalau ini terjadi, DPR dan presiden yang akan datang kwmungkinan besar akan meninjau ulang proyek ini. “Kalau sampai ada indikasi penyimpangan, mungkin pemerinthan yang baru bisa minta proyek dibatalkan, seperti di Malaysia. Pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab?” pungkasnya. (Lia)
Emak-Emak Unjuk Rasa Ngeluh Mahalnya Harga Kebutuhan Pokok
Jakarta, FNN – Komunitas Perempuan Sunda Bergerak (PSB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa (2/8/22). Puluhan emak-emak ini melakukan aksinya menggunakan kebaya dengan membawa poster berisi berbagai tulisan aspirasi dan kritikan. Misalnya, “Uji Nyali KPK Soal Kaesang dan Gibran”, \"Gorengan Itu Asik, Tapi Harga Minyak Mencekik”, “Usut Tuntas Gurita Bisnis Anak Pengusaha”, “Hukum di Negara ini Tumpul ke atas Tajam ke bawah”, dan “Bosan dengerin Presiden Banyak Boongnya”. Mereka mengeluhkan mahalnya harga kebutuhan, seperti minyak goreng. Selain itu juga meminta pemerintah memperhatikan sejumlah permasalahan lainnya, seperti kasus hukum yang membelit anak Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak lama kemudian, emak-emak ini langsung diterima Sekretariat DPRD Jabar untuk mengadakan audiensi dengan Komisi V dan Komisi II DPRD Jawa Barat. Ketua PSB Lusiana Mulya meminta DPRD Jabar memperhatikan kondisi kenaikan sejumlah kebutuhan pokok. Sebab, katanya, kondisi tersebut emak-emak yang merasakannya. “Semoga kedatangan kami dapat disampaikan kepada DPR RI bahkan presiden. Jeritan rakyat bukan hanya Jabar dan Badung akan tetapi seluruh Indonesia,” ucapannya. Lusiana Mulya juga menilai, korupsi di era kedua pemerintahan Jokowi sangat marak dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. \"Korupsi dan suap-menyuap membuat pemerintah tidak mampu mengatasi mafia dan oligarki yang mengatur segalanya. Salah satunya juga berakibat terhadap kenaikan harga-harga,\" ujar Lusiana. Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Jabar, Yuningsih mengapresiasi aspirasi dari emak-emak PSB. “Kami beri aspirasi dan bertemu dengan kami, karena perempuan tidak elok kalau berteriak-teriak,” katanya. Lalu, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi Persoalan tersebut. Menurutnya, DPRD Jabar tidak bisa menentukan kebijakan hasil dari diskusi, yang ada menyampaikan aspirasi kepada pimpinan untuk di tindak lanjuti. “Insya Allah kita mencari solusi bareng-bareng karena kita wakil rakyat yang khusus selalu menerima seluruh aspirasi dari masyarakat,” pungkasnya. (Lia)
Mendag Mulai Minggu Depan Harga TBS Sawit Harus Di Atas Rp 2.000
Ini intruksi lansung dari Bapak Presiden, saya selaku Mendag menyampaikan bahwa minggu depan harga TBS sudah diatas Rp 2.000 Jambi, FNN - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan minta kepada para pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk wajib membeli Tandan Buah Segar (TBS) petani maupun mitranya dengan harga di atas Rp 2.000 per kilogram. Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan di Jambi, Selasa, usai melakukan kunjungan kerjanya ke Pasar Angso Duo Jambi. \"Saya minta mulai minggu depan, harga TBS harus di atas Rp 2.000 per kilogram dan para pengusaha wajib mentaati aturan yang telah disepakati,\" kata Mendag Zulkifli Hasan. Kebijakan itu, lanjutnya, diambil setelah melalukan dialog dengan para petani sawit. Saat berdialog dengan petani kelapa sawit dan para pengusaha, Mendag Zulkilfi Hasan menegaskan dalam waktu minggu depan harga TBS sawit sudah harus di atas Rp 2.000 per kilogram. \"Ini Instruksi langsung dari Bapak Presiden, saya selaku Mendag menyampaikan bahwa minggu depan harga TBS sudah di atas Rp 2.000 per kilogram,\" ujar Mendag. Kemendag, katanya, sudah menghapus pajak ekspor yang dibebankan kepada pengusaha sawit. \"Baik mitra maupun non-mitra perusahaan, harganya (TBS) harus di atas Rp 2.000 per kilogram. Jika tidak berani, boleh protes, jangan jual TBS-nya,\" kata Mendag. Diketahui sebelumnya dari informasi yang didapat, Mendag dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada pukul 10.00 WIB dan disambut langsung Gubernur Jambi, Al Haris. Ada beberapa agenda kunjungan Mendag ke Jambi yakni peninjauan Pasar Angsoduo Jambi, peletakan batu pertama PT Nusantara Green Energy di Simpang Jelutih, Kabupaten Batanghari. Selain itu Mendag Zulkifli Hasan juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Pabrik Minyak Goreng PT Kurnia Tunggal di Muarojambi. Mendag rencananya hanya melakukan kunjungan selama satu hari di Jambi dan akan kembali ke Jakarta sore nanti. (anw/Antara).
Untuk Populerkan Produk Batik Bogor, Pemkab Tugaskan Ivan Gunawan
Kabupaten Bogor, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menugaskan desainer kondang sekaligus selebriti Ivan Gunawan untuk memopulerkan produk-produk batik asal Bogor.\"Di sini saya lagi ingin menggarap batik Bogor yang tidak kalah uniknya dengan batik dari kota lain. Saya dapat tugas untuk bisa memopulerkan batik dari Bogor,\" kata Ivan Gunawan saat berkunjung ke Kantor Bupati Bogor di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa.Ia mengakui bahwa batik Bogor tidak kalah kualitas dari batik-batik daerah lain.Namun, menurutnya, untuk memopulerkan batik Bogor harus lebih dahulu digunakan oleh orang-orang dari daerah Bogor sendiri.\"Berarti bapak dulu yang harus pakai dulu tiap hari ya pak. Jadi motifnya banyak. Dalam waktu dekat, teman-teman bisa lihat kreasi saya berkolaborasi dengan Batik Bogor,\" kata Ivan di hadapan Iwan Setiawan.Ivan Gunawan berharap warga Bogor dan Jawa Barat, semakin bangga dan percaya diri semakin mencintai batik.Plt Bupati Iwan Setiawan sepakat dengan Ivan Gunawan bahwa untuk membuat batik Bogor terkenal, pihaknya akan mewajibkan aparat Pemkab Bogor mengenakan pakaian batik setiap Kamis dan Jumat.Iwan Setiawan mengakui bahwa Kabupaten Bogor memiliki batik dengan motif-motif yang inovatif. Menurutnya, Pemkab Bogor bersama Dinas Koperasi dan UMKM serta Dekranasda sedang merintis Kampung Batik di Desa Tegal, Kecamatan Kemang.\"Sekarang ini ada Batik Urug, Batik Teureup, Batik Taleus dan lainnya. Itu semua khas Kabupaten Bogor. Hari ini juga Kang Ivan Gunawan dengan senang hati mengenalkan batik Bogor ke khalayak ramai. Semoga semakin banyak yang suka dengan Batik Bogor,\" tutur Iwan. (Sof/ANTARA)
Airlangga: Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus menjaga ekonomi untuk tumbuh di atas 5 persen hingga kuartal III 2022 di tengah gejolak dan ketidakpastian global.Menko Airlangga mengatakan apabila ekonomi mampu tumbuh di atas 5 persen hingga kuartal III, maka target pertumbuhan keseluruhan untuk tahun ini yang sebesar 5-5,2 persen akan tercapai.“Kuartal II diperkirakan sedikit lebih dari 5 persen. Jika itu bisa kami jaga hingga kuartal III maka angka 5-5,2 persen akhir tahun bisa capai,” katanya dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2022 di Jakarta, Selasa.Menko Airlangga mengatakan optimisme ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang masih didorong sisi permintaan yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor, yang tumbuh positif. Demikian pula dari sisi suplai juga hampir semua sektor tumbuh positif dalam merespons peningkatan permintaan.Secara rinci, pertumbuhan PDB menurut pengeluaran pada kuartal I 2022 meliputi konsumsi rumah tangga tumbuh 4,34 persen serta konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) 5,98 persen. Untuk konsumsi pemerintah turun 7,74 persen, PMTB tumbuh 4,09 persen, ekspor barang dan jasa 16,22 persen, serta impor barang dan jasa 15,03 persen.“Konsumsi pemerintah kuartal I relatif negatif tapi bisa dikompensasi di kuartal III dan kuartal IV,” ujar Menko Airlangga. Selain itu pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha juga akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mengingat realisasi kuartal I 2022 positif. Misalnya, untuk transportasi dan pergudangan tumbuh 15,79 persen, jasa lainnya 8,24 persen, informasi dan komunikasi 7,14 persen, pengadaan listrik dan gas 7,04 persen serta penyediaan akomodasi dan makan minum 6,56 persen. Realisasi leading indikator Indonesia pun menunjukkan prospek yang baik seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level 128,2, penjualan ritel 15,42 persen, inflasi inti 2,86 persen serta indeks harga konsumen (IHK) 4,94 persen.Selanjutnya PMI Manufaktur 51,3, utilisasi industri pengolahan di level 69,2, impor barang modal 20,9 persen, impor bahan mentah 24,6 persen, investasi 5,59 persen dan modal kerja 7,68 persen.Sementara dari sisi ketahanan sektor eksternal Indonesia juga masih solid seperti neraca perdagangan yang mencapai 24,98 miliar dolar AS sepanjang kuartal I 2022 dan transaksi berjalan 0,07 persen dari PDB.Kemudian cadangan devisa mencapai 136,4 miliar dolar AS yang cukup untuk 6 bulan impor serta rasio utang luar negeri sebesar 32,3 persen terhadap PDB pada Mei 2022.“Kami masih optimistis pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada 2022 dan diharapkan pada 2023 bisa ditingkatkan di 5,3-5,9 persen,” tegas Menko Airlangga. (mth/Antara)
LPS: Belum Ada Indikasi Kuat Pengalihan Dana Valas Bank ke Luar Negeri
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan belum terdapat indikasi kuat adanya pengalihan dana valuta asing (valas) perbankan ke luar negeri, sehingga Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS rupiah maupun valas belum perlu dinaikkan. \"Dana Pihak Ketiga (DPK) valas di perbankan sampai data terakhir yakni Juni 2022 masih tumbuh 4,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy),\" kata Purbaya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 202 di Jakarta, Senin. Namun, ia mengungkapkan memang terdapat pergeseran DPK valas dari deposito ke giro yang tercermin dari penurunan deposito valas dari Januari 202 yang mencapai 21,42 miliar dolar AS menjadi 19,94 miliar dolar AS pada Juni 2022. Sedangkan, giro valas meningkat dari Januari 2022 sebesar 36,48 miliar dolar AS menjadi 37,55 miliar dolar AS pada Juni 2022. Pergeseran tersebut, menurut Purbaya, justru menggambarkan perekonomian yang sedang berekspansi karena pada awalnya masyarakat hanya menyimpan uang di bank dan menerima bunga lalu mulai bersiap membelanjakan uangnya untuk bisnis. \"Jadi ini sinyal yang memperkuat bahwa ekonomi kita akan terus tumbuh ke depan dalam waktu dekat. Ini bukan sinyal negatif, justru sinyalnya positif setelah kami pelajari,\" tuturnya. Selain karena belum terdapat indikasi kuat adanya pengalihan dana valas, ia merasa TBP rupiah maupun valas belum perlu dinaikkan lantaran cakupan penjaminan simpanan rupiah maupun valas yang masih tinggi, yakni di atas 90 persen dengan TBP yang ada saat ini. Untuk valas, cakupan penjaminannya tercatat meningkat dari Januari 2022 yang sebesar 98,22 persen menjadi 98,5 persen pada Juni 2022, menggambarkan kenaikan jumlah rekening valas yang dijamin LPS. Purbaya pun juga merasa belum perlu menaikkan TBP karena kebijakan LPS selalu sejalan dengan sinyal kebijakan suku bunga bank sentral yang masih ingin mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini dengan cara tidak menaikkan cost of fund atau biaya dana. Selain itu, belum adanya kenaikan TBP dilakukan dengan alasan agar tidak memberi insentif deposan valas ritel karena jika bunga valas lebih tinggi akan memicu pergeseran dana rupiah ke valas, yang akan menganggu stabilitas nilai tukar rupiah. Adapun TBP LPS dipertahankan di level 3,5 persen untuk simpanan dalam rupiah dan 0,25 persen untuk simpanan valas di bank umum, sedangkan untuk simpanan rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berada di level enam persen. (mth/Antara)
POPULER
