EKONOMI
Kemenhub Menerbitkan Regulasi Terbaru Batas Tarif Ojek Online
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menerbitkan regulasi terbaru untuk mengatur tarif ojek daring (online) yang tertuang melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.“Dalam KM Nomor KP 564 Tahun 2022 ini kami telah melakukan evaluasi batas tarif terbaru yang berlaku bagi ojek online. Selain itu sistem zonasi masih berlaku 3 zonasi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Hendro mengatakan, terbitnya KM Nomor KP 564 Tahun 2022 menggantikan KM Nomor KP 348 Tahun 2019.Kata dia, aturan baru ini nantinya akan menjadi pedoman sementara bagi penetapan batas tarif atas dan tarif bawah ojek online.Aturan tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2022 dan selanjutnya perusahaan berbasis aplikasi agar segera melakukan penyesuaian tarif ini pada aplikasinya.Adapun pembagian ketiga zonasi itu yakni:a. Zona I meliputi: Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali;b. Zona II meliputi: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;c. Zona III meliputi: Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua.Lebih lanjut Hendro mengungkapkan, dalam peraturan tersebut Komponen Biaya pembentuk tarif terdiri dari Biaya Langsung dan Tidak Langsung, di mana Biaya Langsung yaitu biaya yang dikeluarkan oleh mitra pengemudi dan sudah termasuk profit mitra pengemudi.Sedangkan Biaya Tidak Langsung yaitu berupa biaya sewa penggunaan aplikasi perusahaan aplikasi paling tinggi 20 persen.Adapun Biaya Jasa yang tertera pada lampiran merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi.\"Perusahaan Aplikasi menerapkan besaran biaya jasa baru batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak keputusan menteri ini ditetapkan,” tambah Dirjen Hendro.Untuk Besaran Biaya Jasa Zona I yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.300/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp9.250 s.d Rp11.500.Sementara Besaran Biaya Jasa Zona II yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.600/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.700/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp13.000 s.d Rp13.500.Untuk Besaran Biaya Jasa Zona III yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.100/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.600/km, biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp10.500 s.d Rp13.000.\"Dengan adanya penyesuaian biaya jasa ini, perusahaan aplikasi wajib melakukan peningkatan standar pelayanan dengan tetap memberikan jaminan terhadap aspek keamanan dan keselamatan,\" katanya.“Untuk menjamin kelangsungan usaha ojek online tersebut maka besaran biaya jasa ini nantinya dapat dievaluasi paling lama setiap 1 tahun atau jika terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20 persen,” tambahnya. (Sof/ANTARA)
Erick Thohir: BUMN Berkontribusi Sepertiga Perekonomian Indonesia
Jakarta, FNN – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan perusahaan-perusahaan pelat merah mempunyai peran penting dengan berkontribusi terhadap sepertiga perekonomian Indonesia.Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Senin mengatakan perekonomian Indonesia yang tetap bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global tidak terlepas dari peran BUMN yang sehat sebagai motor pemulihan ekonomi nasional.Total aset BUMN mencapai Rp9.000 triliun pada 2021 atau sekitar 53 persen dari produk domestik bruto (PDB).\"BUMN yang sehat membantu mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis adil dan makmur. Masyarakat yang makmur mampu meningkatkan perekonomian Indonesia,\" kata Erick.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,44 persen pada triwulan II 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal itu menandakan pemulihan ekonomi terus berlanjut dan tetap menguat.Erick menuturkan dengan basis ekonomi kerakyatan dan juga fungsi BUMN sebagai agen pembangunan, BUMN tetap menjalankan proyek-proyek pembangunan yang menciptakan lapangan kerja di tengah pandemi COVID-19.Menurutnya, sejumlah proyek besar BUMN mulai dari peremajaan atau RDMP Kilang Balikpapan, Kaltim, yang diperkirakan menyerap 19.000 tenaga kerja hingga hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) dengan perkiraan menyerap 10.000 tenaga kerja.Sementara itu, smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Jatim, mampu menyerap hingga 40.000 tenaga kerja dan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) menyerap hingga 200.000 tenaga kerja.Kemudian, pembangunan KEK Mandalika dengan InJourney selaku inti penyelenggaraan ajang internasional MotoGP mampu menyerap 4.500 tenaga kerja lokal dan juga telah memastikan masyarakat sekitar tidak hanya menjadi penonton, namun juga turut terlibat sejak pembangunan hingga penyelenggaraan ajang internasional MotoGP dan juga WSBK.\"BUMN membuka kesempatan berusaha dan mendorong bisnis UMKM, antara lain dengan pengembangan Pelabuhan Benoa, Bali, sebagai Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) dan pengembangan Bakauheni Harbour City (HBC) yang dikonsep 100 persen untuk menyokong perekonomian lokal di kawasan sekitarnya,\" jelas Erick.Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PT PNM juga memiliki program Mekaar sebagai fasilitas untuk pemberdayaan UMKM perempuan yang telah mampu menciptakan lapangan kerja setidaknya bagi 12,7 juta ibu-ibu pada 2021 di berbagai wilayah dan akan terus didorong hingga mencapai 20 juta nasabah pada 2024.PT Pupuk Indonesia melalui program Makmur yang merupakan pendampingan budi daya tani melalui ekosistem yang terintegrasi untuk pemberdayaan petani hingga kini telah mencapai 148.127 hektare lahan bersama 117.995 petani.\"Padi UMKM sebagai jembatan untuk mempertemukan UMKM ke dalam ekosistem pengadaan BUMN telah mencapai total nilai transaksi Rp18 triliun bersama 12.960 UMKM per triwulan II 2022,\" ujar Erick.BUMN kini turut berkontribusi untuk mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 90 persen pada 2024 melalui pendirian holding ultramikro (UMi). Kontribusi holding UMi untuk mencapai target tersebut adalah sebesar 70 persen.Erick menerangkan, pada awal pendirian Holding UMi, melalui optimalisasi nasabah kelolaan PNM bersama PT Pegadaian dan potensi 30 juta nasabah yang selama ini belum terlayani, holding UMi mampu menambah nasabah baru hingga 55 juta nasabah.\"Pada 2024, total 121,6 juta nasabah (70 persen inklusi keuangan nasional) akan terlayani oleh holding UMI,\" terangnya.Program BUMN turut pula hadir menjadi penggerak ekonomi desa yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan energi di daerah sekaligus penyerapan tenaga kerja, terutama oleh pengusaha menengah dan pengusaha daerah.BUMN energi PT Pertamina yang memiliki mandat untuk menyediakan BBM dan elpiji ke seluruh pelosok negeri termasuk di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) telah melaksanakan dua program, yaitu Pertashop yang saat ini siap dan telah beroperasi mencapai 5.536 unit dan BBM satu harga mencapai 348 titik yang tersebar di wilayah 3T di seluruh Indonesia atau PLN melalui Program Listrik Masuk Desa berhasil menyalurkan listrik, sehingga rasio desa berlistrik di Indonesia saat ini telah mencapai 99,7 persen.\"Proyek dan program BUMN yang hadir di tengah pandemi mempunyai dampak positif dalam menjaga daya beli dan meningkatkan aktivitas belanja masyarakat. Hasilnya konsumsi rumah tangga terus meningkat dari minus 5,52 persen yoy pada triwulan II 2020 menjadi 5,51 persen yoy pada triwulan II 2022,\" kata Erick.Erick menegaskan BUMN sebagai penopang perekonomian Indonesia berkomitmen melanjutkan berbagai program untuk mendukung pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Ia berharap momentum pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2022 sebesar 5,44 persen dapat terus terjaga hingga akhir tahun. (mth/Antara)
Tekan Gap Kebutuhan Gula Konsumsi, Kemenperin Dorong Genjot Produksi
Jakarta, FNN – Kementerian Perindustrian akan terus mendorong peningkatan produktivitas industri gula melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi hingga pemanfaatan digitalisasi guna mengakselerasi pemenuhan kebutuhan gula yang kian meningkat, terutama di pasar domestik.“Industri gula merupakan salah satu sektor strategis, karena komoditasnya berperan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai bahan baku bagi sejumlah sektor industri penggunanya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang lewat keterangannya Kartasasmita di Jakarta, Minggu.Hal itu, lanjut Menperin, membuat industri gula punya nilai strategis bagi ketahanan pangan nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan, gula dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Gula Kristal Mentah (GKM) yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, Gula Kristal Putih (GKP) merupakan gula kebutuhan konsumsi langsung atau rumah tangga, dan Gula Kristal Rafinasi (GKR) yang merupakan bahan baku industri.“Kemenperin sedang berupaya untuk meminimalkan gap jumlah produksi gula kristal putih. Oleh karenanya, untuk memenuhi jumlah kebutuhan yang meningkat, diperlukan produktivitas yang tinggi. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden agar produksi gula konsumsi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” paparnya.Pada 2021, produksi gula nasional sebesar 2,35 juta ton yang terdiri dari produksi pabrik gula BUMN sebesar 1,06 juta ton dan pabrik gula swasta sebesar 1,29 juta ton.Sementara itu, kebutuhan gula tahun 2022 mencapai sekitar 6,48 juta ton, terdiri dari 3,21 juta ton GKP dan 3,27 juta ton GKR.Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, saat ini masih terdapat gap kebutuhan gula sekitar 850 ribu ton untuk gula konsumsi dan 3,27 juta ton untuk gula rafinasi.Lonjakan kebutuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pendapatan masyarakat dan tumbuhnya industri makanan dan minuman yang diproyeksi meningkat 5-7 persen per tahunnya.Beberapa waktu lalu, Dirjen Industri Agro meninjau PT Rejoso Manis Indo (RMI) di Biltar, Jawa Timur.“Untuk mewujudkan swasembada gula nasional, kami dari pemerintah sangat mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh PT RMI dalam mengembangkan industri gula nasional dengan mendirikan pabrik gula yang terintegrasi dengan perkebunan tebu melalui kemitraan dengan petani tebu,” tuturnya.Pada 2022, PT RMI mendapat pasokan tebu dengan luasan panen seluas 15.080 hektare (ha) dengan potensi produksi sebesar 93.661 ton atau meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 dengan luas areal panen seluas 13.721 ha dan produksi GKP sebesar 67.677 ton.PT RMI saat ini memiliki kapasitas giling 10.000 ton tebu per hari (TCD) dan dapat diperluas menjadi 20.000 TCD dan kapasitas produksi sebesar 1.500 ton per hari (TPD) dengan menggunakan teknologi Defekasi Remelt Karbonatasi (DRK). Total investasi PT RMI sebesar Rp3,4 triliun, keberadaannya mendorong tumbuhnya berbagai lapangan pekerjaan baru lainnya yang menyerap lebih dari 40.000 orang tenaga kerja baik di tingkat on farm maupun off farm.“PT RMI memiliki potensi untuk bisa dikembangkan lagi produksinya hingga 2,5 kali. Apalagi, nanti kalau didukung dengan infrastruktur jalan yang lebih bagus. Saat ini, per hari ada 1.200 truk, dan kalau kualitas jalan lebih baik lagi, truk bisa mengangkut dua kali lebih banyak ,” ujarnya. (mth/Antara)
Kemenkeu Catat APBN Surplus Rp106,1 Triliun Hingga Akhir Juli 2022
Jakarta, FNN – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menunjukkan surplus pada akhir bulan Juli 2022, yakni sebesar Rp106,1 triliun.Dengan demikian, rasio surplus kas negara tersebut mencapai 0,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).\"Karena pendapatan negara yang tumbuh cukup tinggi, APBN kita masih menghadapi surplus sampai akhir bulan Juli, bukan defisit,\" ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam acara Tanya BKF secara daring di Jakarta, Senin.Adapun surplus anggaran negara didapat dari pendapatan negara sebesar Rp1.551 triliun, yang lebih tinggi dari belanja negara sebanyak Rp1.444,8 triliun.Ia menyebutkan realisasi pendapatan negara itu berhasil tumbuh 21,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), sedangkan belanja negara naik 13,7 persen (yoy).Pendapatan negara pada bulan lalu meliputi penerimaan perpajakan senilai Rp1.213,5 triliun atau tumbuh 24,4 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp337,1 triliun atau meningkat 11,4 persen (yoy).Lebih lanjut, penerimaan perpajakan didapat dari penerimaan pajak yang berhasil melesat 25,8 persen (yoy) menjadi Rp1.028,5 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp185,1 triliun atau meningkat 17,7 persen (yoy).Sementara itu, Febrio menuturkan belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.031,2 triliun atau tumbuh 18,5 persen (yoy) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp413,6 triliun atau meningkat 1,7 persen (yoy).Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (k/l) sebanyak Rp513,6 triliun atau menurun 11,4 persen (yoy) dan belanja non k/l sebesar Rp517,6 triliun atau tumbuh signifikan 62,3 persen (yoy).Peningkatan belanja non k/l tersebut antara lain meliputi belanja subsidi yang senilai Rp116,2 triliun atau tumbuh 17,5 persen (yoy) serta kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik yang telah digelontorkan Rp104,8 triliun atau melesat 512,7 persen (yoy).Dirinya mengungkapkan pembayaran subsidi dan kompensasi akan terus berjalan hingga akhir tahun sehingga proyeksi defisit APBN akan tetap ke arah 3,92 persen dari PDB pada tahun 2022 atau lebih baik.\"Semua ini akan terus kami pantau, apakah kami bisa menjaga penerimaan negara tetap tumbuh kuat dan belanja kami harus pastikan seefisien mungkin dengan belanja yang lebih baik atau spending better,\" tuturnya.Dengan adanya surplus APBN, ia menyampaikan realisasi pembiayaan anggaran terkontraksi 16 persen (yoy) atau tercatat sebesar Rp196,7 triliun, begitu pula keseimbangan primer tumbuh negatif 23,9 persen mencapai Rp316,1 triliun. (mth/Antara)
Tarif Masuk Pulau Komodo Rp3,75 Juta Berlaku Mulai 1 Januari 2023
Kupang, FNN - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan tarif baru untuk masuk ke kawasan wisata Pulau Komodo dan Padar, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, sebesar Rp3,75 juta per pengunjung berlaku mulai 1 Januari 2023.\"Pemerintah Provinsi NTT memberikan dispensasi selama lima bulan ke depan atau tetap berlaku tarif lama masuk Pulau Komodo maupun Pulau Padar. Pemberlakuan tarif baru sebesar Rp3,75 juta mulai berlaku pada 1 Januari 2023,\" kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Zeth Sony Libing kepada wartawan di Kupang, NTT, Senin.Ia menjelaskan lagi pemberlakuan tarif baru sebesar Rp3,75 juta yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT mulai berlaku secara optimal pada 1 Januari 2023.Dengan demikian, menurut dia, selama periode Agustus-Desember 2022, wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang masuk ke Pulau Komodo dan Padar tetap berlaku tarif lama yaitu Rp75 ribu bagi wisatawan domestik dan Rp150 ribu bagi wisatawan mancanegara.Dia menjelaskan pemberian dispensasi itu merupakan saran Presiden Joko Widodo dan masukan dari sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.\"Pemberian dispensasi ini merupakan atas saran dan masukan dari berbagai pihak termasuk arahan dari bapak Presiden Joko Widodo. Pemerintah NTT tentu tetap memperhatikan semua masukan dari berbagai pihak seperti masukan dari Bapa Uskup Ruteng Mgr Siprianus Hormat, para alim ulama, para pendeta, dan tokoh-tokoh masyarakat di daerah itu,\" kata Zeth.Menurut dia, selama lima bulan, Pemerintah NTT akan lebih mempersiapkan berbagai fasilitas dan infrastruktur dalam kawasan wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar serta mengintensifkan kegiatan sosialisasi dengan berbagai pihak seperti kalangan gereja, tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai pihak di kabupaten ujung barat Pulau Flores itu terkait pemberlakuan tarif baru sebesar Rp3,75 juta yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023.Ia menegaskan para wisatawan yang ingin membeli tiket masuk ke Pulau Komodo dan Padar yang berkunjung mulai 1 Januari 2023 sudah bisa mendaftar melalui aplikasi INISA dimiliki PT Flobamor.\"Para wisatawan yang ingin melakukan pembelian tiket masuk ke Pulau Komodo dan Padar sudah bisa dilakukan saat ini untuk pelaksanaan kunjungan wisata mulai 1 Januari 2023,\" kata Zeth. (Ida/ANTARA)
APBN Surplus Rp106,1 Triliun Hingga Akhir Juli 2022
Jakarta, FNN - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menunjukkan surplus pada akhir bulan Juli 2022, yakni sebesar Rp106,1 triliun.Dengan demikian, rasio surplus kas negara tersebut mencapai 0,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).\"Karena pendapatan negara yang tumbuh cukup tinggi, APBN kita masih menghadapi surplus sampai akhir bulan Juli, bukan defisit,\" ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam acara Tanya BKF secara daring di Jakarta, Senin.Adapun surplus anggaran negara didapat dari pendapatan negara sebesar Rp1.551 triliun, yang lebih tinggi dari belanja negara sebanyak Rp1.444,8 triliun.Ia menyebutkan realisasi pendapatan negara itu berhasil tumbuh 21,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), sedangkan belanja negara naik 13,7 persen (yoy).Pendapatan negara pada bulan lalu meliputi penerimaan perpajakan senilai Rp1.213,5 triliun atau tumbuh 24,4 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp337,1 triliun atau meningkat 11,4 persen (yoy).Lebih lanjut, penerimaan perpajakan didapat dari penerimaan pajak yang berhasil melesat 25,8 persen (yoy) menjadi Rp1.028,5 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp185,1 triliun atau meningkat 17,7 persen (yoy).Sementara itu, Febrio menuturkan belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.031,2 triliun atau tumbuh 18,5 persen (yoy) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp413,6 triliun atau meningkat 1,7 persen (yoy).Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (k/l) sebanyak Rp513,6 triliun atau menurun 11,4 persen (yoy) dan belanja non k/l sebesar Rp517,6 triliun atau tumbuh signifikan 62,3 persen (yoy).Peningkatan belanja non k/l tersebut antara lain meliputi belanja subsidi yang senilai Rp116,2 triliun atau tumbuh 17,5 persen (yoy) serta kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik yang telah digelontorkan Rp104,8 triliun atau melesat 512,7 persen (yoy).Dirinya mengungkapkan pembayaran subsidi dan kompensasi akan terus berjalan hingga akhir tahun sehingga proyeksi defisit APBN akan tetap ke arah 3,92 persen dari PDB pada tahun 2022 atau lebih baik.\"Semua ini akan terus kami pantau, apakah kami bisa menjaga penerimaan negara tetap tumbuh kuat dan belanja kami harus pastikan seefisien mungkin dengan belanja yang lebih baik atau spending better,\" tuturnya.Dengan adanya surplus APBN, ia menyampaikan realisasi pembiayaan anggaran terkontraksi 16 persen (yoy) atau tercatat sebesar Rp196,7 triliun, begitu pula keseimbangan primer tumbuh negatif 23,9 persen mencapai Rp316,1 triliun. (Ida/ANTARA)
Maskapai Garuda Patuhi Kebijakan Harga Tiket Pesawat
Jakarta, FNN - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan dan kebijakan harga tiket pesawat yang mengacu pada aturan tarif batas atas dan tarif batas bawah maupun kebijakan penunjang dalam kaitan komponen harga tiket. \"Kami memastikan senantiasa patuh terhadap ketentuan dan kebijakan harga tiket pesawat,\" kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Irfan menyampaikan Garuda Indonesia mengajak seluruh stakeholder penerbangan untuk bersama-sama fokus mengoptimalkan momentum pemulihan industri penerbangan maupun kebangkitan ekonomi nasional dengan terus memperkuat sinergitas dalam memaksimalkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi udara yang aman dan nyaman. Menurutnya, perseroan melihat imbauan tersebut merupakan pengingat bagi seluruh pelaku industri layanan transportasi udara untuk menyelaraskan langkah akselerasi kinerja dengan tetap menjaga komitmen kepatuhan terhadap aturan bisnis penerbangan. Hal itu termasuk mengenai penerapan komponen harga tiket mengacu pada ketentuan dan regulasi berlaku serta secara berkesinambungan terus meningkatkan layanan transportasi udara yang berkualitas bagi masyarakat. \"Kami percaya kesadaran atas pentingnya keselarasan upaya untuk tumbuh dan pulih bersama di tengah situasi pandemi yang berkepanjangan menjadi esensi penting guna memastikan ekosistem industri transportasi udara dapat terus bergerak maju memaksimalkan momentum pemulihan,\" jelas Irfan. \"Oleh karenanya, kiranya komitmen ini yang harus terus dijaga oleh seluruh pihak,\" imbuhnya. Garuda Indonesia akan menerapkan kebijakan Kementerian Perhubungan KM 142 Tahun 2022 tentang besaran biaya tambahan (surcharge) yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar (fuel surcharge). Perseroan menyikapi kebijakan itu secara cermat dan seksama dengan mempertimbangkan fluktuasi harga bahan bakar avtur terhadap kebutuhan penyesuaian harga tiket dengan tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas aksesibilitas layanan penerbangan. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah meminta maskapai untuk menyediakan tiket pesawat dengan harga terjangkau demi menjaga konektifitas antar wilayah di Indonesia dan kontinuitas pelayanan jasa transportasi udara. Berdasarkan kebijakan KM 142 Tahun 2022 yang diterbitkan pada 4 Agustus 2022 lalu, pemerintah mengizinkan maskapai untuk memungut tarif tambahan pesawat jet dengan porsi maksimal 15 persen dari tarif batas atas. Sementara pesawat propeller maksimal 25 persen dari tarif batas atas. (Ida/ANTARA)
Revitalisasi Terminal Tipe A Tingkir Salatiga Menjadi Pusat Kegiatan Masyarakat
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah membangun atau merevitalisasi Terminal Tipe A Tingkir di Salatiga, Jawa Tengah dengan konsep mixed use sehingga dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat dan UMKM.“Kalau nanti mau cari kuliner favorit Salatiga ada di terminal ini. Kemudian nanti juga ada ruang pertemuan. Jadi semua kegiatan masyarakat bisa difasilitasi di Terminal Tingkir,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Terminal Tingkir, Minggu.Menhub menjelaskan, kehadiran terminal ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, khususnya kepada para UMKM di daerah Salatiga dan sekitarnya.“Kita bangun terminal ini agar konektivitas berjalan dengan baik dan juga bisa melayani masyarakat dengan lebih maksimal dengan fasilitas yang ada,” ujarnya.Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Salatiga Wuri Puji Astuti menyambut baik dibangunnya Terminal Tingkir yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Salatiga dan sekitarnya.Menurutnya, lokasi terminal ini sangat strategis karena berada di tengah kota.“Kami akan mengupayakan agar kegiatan pelayanan masyarakat bisa dilakukan di sini. Kemudian, segala produk UMKM yang menjadi unggulan juga akan dipusatkan di sini. Ini akan menjadi pusatnya oleh-oleh khas Salatiga,” tuturnya.Sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pengelolaan Terminal Tipe A yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah diserahkan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.Selanjutnya, Kemenhub melakukan revitalisasi sejumlah Terminal Tipe A yang ada di Indonesia sebagai upaya peningkatan pelayanan angkutan jalan.Melalui revitalisasi ini, terminal bus tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, melainkan juga memiliki fungsi lain (mixed use) misalnya seperti kegiatan perkantoran (working space), hotel, pusat perbelanjaan, pusat pelayanan masyarakat, dan juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.Terminal Tipe A Tingkir ini terletak di Ruas Jalan Raya Kota Salatiga – Solo (Jl. Soekarno – Hatta Tingkir Tengah Salatiga) dengan luas kurang lebih 10.329 m dan luas bangunan kurang lebih 1.700 m.Pembangunan Terminal Tingkir sudah dimulai sejak Februari 2022 dengan target pengerjaan sekitar 240 hari atau diperkirakan akan selesai pada Oktober 2022.Hingga saat ini progres pembangunan fisik sudah mencapai 50,91 persen.Adapun lingkup pekerjaan revitalisasi ini antara lain bangunan terminal, fasilitas terminal, kantor terminal, foodcourt (kios / agen (90 kios), area parkir, kedatangan dan pemberangkatan bus AKAP dan AKDP, ruang tunggu penumpang, area parkir kendaraan pribadi, ruang genset, pos jaga, gate entrance, mushola, dan meubelair, pekerjaan infrastruktur dan landscape pengaspalan jalan lingkungan, kansteen dan penghijauan, lampu PJU (penerangan jalan).Saat ini terminal Tipe A Tingkir melayani jalur trayek bus AKAP dengan 9 (Sembilan) rute yaitu Salatiga – Denpasar, Salatiga – Surabaya, Salatiga – Bandung, Salatiga – Tangerang, Salatiga – Bogor, Salatiga – Jakarta, Salatiga – Palembang, Salatiga – Lampung, dan Salatiga – Bengkulu.Kemudian, melayani trayek bus AKDP dengan 4 (empat) rute yaitu Solo - Salatiga - Semarang, Salatiga – Solo – Purwokerto, Solo – Salatiga – Wonosobo, Salatiga – Semarang. Serta melayani 5 (lima) trayek ANGKUDES yaitu Salatiga – Ambarawa, Salatiga – Ampel, Salatiga – Ungaran, Salatiga – Simo dan Salatiga – Karanggede.Turut hadir mendampingi Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol Hendro Sugiatno, Direktur Prasarana Transportasi dan Jalan Popik, Kepala BPTD Wilayah X Jateng-DIY Eko Agus Susanto, Kepala Terminal Tipe A Tingkir Tubagus Kresno. (Sof/ANTARA)
Kapasitas KA Bandara YIA Dinaikkan Menjadi 120 Persen
Yogyakarta, FNN - Kapasitas penumpang KA Bandara YIA dinaikkan menjadi 120 persen untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada pelanggan yang hendak melakukan perjalanan dari dan ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA).\"Kebijakan peningkatan kapasitas penumpang menjadi 120 persen berlaku mulai hari ini,\" kata Direktur Utama PT Railink Aggoro Triwibowo dalam rilis yang diterima di Yogyakarta, Sabtu.Sebelumnya, KA Bandara YIA hanya mengoperasionalkan 100 persen kapasitas tempat duduk atau sebanyak 240 penumpang tanpa ada penumpang berdiri.Namun, dengan kebijakan tersebut, maka diperbolehkan ada penumpang berdiri dengan kapasitas 20 persen untuk sekali perjalanan.Menurut Anggoro, KA Bandara YIA adalah salah satu moda transportasi dari dan ke bandara yang banyak diminati masyarakat baik pelaku bisnis atau wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke Yogyakarta.\"Kami berharap dengan kenaikan kapasitas menjadi 120 persen tersebut akan ada lebih banyak penumpang yang bisa kami layani dan masyarakat semakin antusias menggunakan transportasi umum,\" katanya.Dengan kapasitas yang dinaikkan, PT Railink, selaku operator, mengimbau pengguna KA Bandara YIA untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan mematuhi marka yang sudah disediakan serta memindai PeduliLindungi.KA Bandara YIA tetap dioperasionalkan 20 perjalanan pulang pergi setiap hari dan penumpang bisa mengakses layanan tersebut dari Stasiun Tugu Yogyakarta, Stasiun Wates, dan Stasiun KA Bandara YIA dengan jadwal keberangkatan paling pagi dari Stasiun Tugu pada pukul 05.00 WIB dan paling akhir 18.00 WIB.Sedangkan, jadwal paling pagi dari KA Bandara YIA 06.11 WIB dengan jadwal terakhir pukul 19.15 WIB.Harga tiket tetap sama yaitu Rp20.000 untuk sekali perjalanan dari Stasiun Tugu ke Stasiun Bandara YIA, sedangkan dari Stasiun Wates ke Stasiun Bandara YIA Rp10.000.Pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Access atau aplikasi lain dan bisa dilakukan secara langsung di vending machine atau di loket tiket stasiun. (Ida/ANTARA)
Fundamental Ekonomi Lemah: Terjebak Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Tinggi
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Diskusi Pubilk, Diselenggarakan oleh Forjis, di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jl. Guntur No 49, Jakarta. 1. Pembangunan Ekonomi dan Industri lemah, bergantung pada sektor komoditas, yaitu sektor minerba dan perkebunan besar seperti sawit, karet. Fluktuasi harga komoditas menentukan performa ekonomi, mengakibatkan boom-bust ekonomi Indonesia. 2. Sebelum era Reformasi, ketika era Orba, kebanyakan sumber daya alam dikuasai oleh negara, melalui BUMN. Kenaikan harga komoditas dinikmati oleh BUMN, tercermin dalam pendapatan negara, dan dibelanjakan untuk kesejahteraan rakyat. 3. Salah satu dampak Reformasi, pengelolaan dan “kepemilikan” kekayaan alam beralih dan terkonsentrasi di perusahaan swasta, khususnya perkebunan sawit, tambang batubara, dan tambang mineral lainnya. 4. Eksploitasi sektor komoditas perkebunan dan pertambangan oleh swasta, di era reformasi ini sangat masif. Lonjakan harga komoditas sejak awal 2000 hingga pertengahan 2008, dan 2009-2011 dinikmati oleh sekelompok kecil korporasi dan pengusaha. 5. Ekses reformasi dan eksploitas kekayaan alam membuat korupsi lahan perkebunan dan pertambangan semakin tidak terkendali, dilakukan oleh para pengusaha dan kepala daerah atau pejabat kementerian, atau kekuasaan partai politik. 6. Salah satu dampak terburuk, kesenjangan sosial meningkat tajam. Sekelompok kecil masyarakat menikmati kekayaan ekonomi sangat besar. Kekayaan terakumulasi pada segelintir orang. 7. Kebijakan fiskal pro-orang kaya, tarif pajak orang kaya dikurangi signifikan, membuat kesenjangan sosial semakin buruk dan pemberantasan kemiskinan lumpuh. 8. Jumlah penduduk miskin dengan pendapatan 5,5 dolar AS per orang per hari, kurs PPP 2011, atau setara sekitar Rp30,500 mencapai 150,2 juta orang, atau 56,1 persen dari jumlah penduduk, pada 2018. 9. Ekonomi Indonesia semakin tidak berdaya. Pembangunan Industri gagal. Eksploitasi kekayaan alam semakin menjadi-jadi. 10. Seiring dengan anjloknya harga komoditas sejak 2011, membuat neraca transaksi internasional (transaksi berjalan) mengalami defisit akut yang semakin membesar. Keuangan negara juga semakin buruk, pertumbuhan penerimaan negara melemah, defisit anggaran meningkat tajam, utang negara meningkat tajam, naik dari Rp2.608 triliun pada 2014 menjadi Rp6.900 triliun pada 2021. 11. Defisit transaksi berjalan membuat uatng luar negeri meingkat tajam, dimotori oleh pemerintah dan BUMN. Utang luar negeri naik dari 41,8 persen, dari miliar dolar AS pada 2014 menjadi 416 miliar dolar AS pada 2021. Kenaikan utang luar negeri dimotori oleh utang pemerintah dan BUMN yang masing-masing naik 61,7 persen dan 92,4 persen. 12. APBN semakin rentan: a. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB turun dari 11,4 persen pada 2014 menjadi hanya 9,1 persen pada 2021. b. Rasio utang terhadap PDB mulai menanjak, dari 20,4 persen pada 2014 menjadi 40,7 persen pada 2021. c. Dengan jumlah utang semakin besar, beban bunga juga semakin besar, rasio beban bunga terhadap penerimaan pajak naik dari 11,6% menjadi 22,2%. 13. Keuangan negara diujung tanduk, akhirnya rakyat yang menderita. Pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen, dan memperluas barang kena pajak. 14. Artinya, rakyat kelompok menengah ke bawah dibebani pajak relatif lebih besar terhadap pendapatannya, untuk menambal defisit dan pembayaran bunga utang yang melonjak. Terselamatkan Harga Komoditas yang Melambung 15. Indonesia dan keuangan negara untuk sementara waktu diselamatkan oleh melambungnya harga “durian runtuh” komoditas, yang merupakan berkah bagi pengusaha dan pemerintah, tetapi derita bagi rakyat. 16. Kenaikan harga komoditas juga mengakibatkan kenaikan harga pangan dan energi, inflasi, yang sebagian besar dibebankan kepada rakyat. 17. Pendapatan negara di dalam APBN naik tajam, tapi belanja negara dan subsidi masih tertahan, membuat APBN per Juni 2022 surplus. Sampai kapan kondisi ini akan bertahan: Perkiraan Ekonomi ke depan hingga 2024. 18. Ekonomi global sedang melawan inflasi yang meningkat tajam, bank sentral terkemuka dunia menaikkan suku bunga acuan cukup agresif. Suku bunga ini akan terus naik sampai inflasi terkendali. Artinya sampai harga komoditas turun, yang merupakan suatu kenisyaan. 19. Penurunan harga komoditas tinggal menunggu waktu. Ketika itu datang, ekonomi dan keuangan negara dalam posisi memprihatinkan lagi, dapat memicu krisis valuta dan krisis fiskal. 20. Aliran dolar ke luar negeri diperkirakan akan meningkat dan sulit dikendalikan. Hal ini dipicu oleh dua faktor. a. Pertama, penurunan harga komoditas akan membuat ekspor dan neraca perdagangan turun drastis, membuat defisit transaksi berjalan membesar. b. Kedua, pertumbuhan investasi asing akan melambat bahkan kontraksi. Resesi global akan menahan aliran penanaman modal asing (PMA). Investasi portfolio kemungkinan besar juga akan kontraksi. Artinya, investor asing akan divestasi saham dan obligasi. 21. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu tidak terlalu lama hingga pemilu 2024 diperkirakan akan terus melemah. Semua faktor konsumsi menunjukkan pelambatan. Ekspor, investasi dan belanja negara akan melambat atau kontraksi. Begitu juga dengan daya beli dan konsumsi masyarakat, diperkirakan akan terus melemah.
POPULER
