Jakarta, FNN – Usia kemerdekaan NKRI sudah menginjak 77 tahun, namun nampaknya negara belum bisa memberikan kabar baik terkait kesejahteraan masyarakat.

Bagaiamana tidak, tingkat pengaliran dana yang seharusnya diberikan untuk kepentingan masyarakat belum juga dilakukan secara optimal. Hal tersebut ditunjukan oleh salah satu narasumber lewat rekap data belanja pemerintah pusat yang selama 2 periode terakhir.

Ekonom Faisal Basri menjelaskan, berdasarkan rekap data belanja pemerintah pusat tahun 2014-2023, kenaikan belanja untuk kategori belanja modal dalam 2 periode hanya mencapai 35,1%. Sedangkan untuk bantuan rakyat hanya mencapai 51,7%.

Kedua data tersebut termasuk ke dalam tatanan belanja yang paling rendah dibanding kategori lain, kenaikan pengaliran dana pemerintah pusat tertinggi justru berada pada kategori pembayaran bunga dengan total mecapai 230,8%.

“Nah kalau kita gabung semua, belanja pemerintah pusat ini paling banyak naiknya paling tajam itu untuk bayar bunga,” ujarnya dalam diskusi publik berjudul “Merdeka, Kok APBN 3000 T?” pada Jum’at, 19 Agustus 2022.

Faisal Basri juga menambahkan bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan dibanggakan karena kenaikan aliran dana dilakukan untuk pembayaran beban bunga, bukan untuk rakyat.

“Jadi kalau pemerintah mengatakan, wah ini sejarah untuk pertama kalinya pengeluaran menembus 3000 triliun. Ndak bisa dibanggakan itu, naiknya bukan untuk rakyat, tapi naiknya karena beban bunganya naik tajam dari tahun 2014,” ujarnya.

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas tahun 2014 ini menyimpulkan bahwa pemerintah saat ini seakan tidak berpihak kepada rakyat dalam hal pengaliran dana karena banyaknya beban yang sudah terlanjur ditanggung.

“Artinya pemerintah ini udah kebanyakan beban yang tidak ada urusannya dengan rakyat kebanyakan beban, karena salah urus karena utangnya tidak produktif ya pertumbuhan utangnya lebih cepat dari pertumbuhan PDB-nya,” ujarnya.

Terkait pengalokasian dana yang tidak optimal tersebut, Faisal Basri sangat mengharapkan pihak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan peran legislatifnya sebagai pengawas pemerintah, agar dana yang dialokasikan bisa optimal dan tepat sasaran.

“Jadi menurut saya, DPR seharusnya menjalankan fungsi, salah satu fungsi utamanya, yakni anggaran ini ya. Satu sen pun uang keluar dari pemerintah harus disetujui oleh anggota dewan dan harus dipertanggungjawabkan kepada anggota dewan. Nah, jadi tidak bisa suka-suka,” ujarnya.

Acara ini disiarkan langsung pada kanal Youtube PKS TV, Rasil TV Jaktim dan Radio Rasil AM 720 pada Jum’at, 19 Agustus 2022 mulai pukul 20.00-22.00. (hab)