EKONOMI
Anthony Budiawan: APBN Meningkatkan Kemampuan Ekonomi hanyalah Ilusi
Jakarta, FNN – Indonesia Leaders Talk (ILT) seri ke-100 membahas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2023 yang hampir mencapai 3000 Triliun. ILT mendatangkan empat pembicara ahli di antaranya, Mardani Ali Sera (Politisi PKS), Faisal Basri (Ekonom, Politikus), Anthony Budiawan (Pemerhati IKN-Kereta Cepat), dan Rocky Gerung (Pengamat Politik). Pemerhati IKN-Kereta Cepat, Anthony Budiawan memaparkan analisisnya melalui ILT yang bertajuk \"Merdeka, Kok APBN 3000T?\" yang disiarkan secara daring dalam kanal Youtube PKSTV pada Jumat, 19 Agustus 2022. Anthony menyoroti risiko fiskal secara makro bahwa pendapatan negara belum terealisasi. Kenaikan pendapat negara dari tahun-tahun sebelumnya masih cenderung stagnan. Namun, melihat keadaan ekonomi global dan dampak komoditas terhadap suku bunga yang kemungkinan akan kembali naik perlu diwaspadai. \"Seperti kita ketahui bahwa ekonomi global sedang memerangi inflasi. Artinya, mereka akan menaikkan suku bunga terus sampai inflasi itu terkendali. Saya yakin bahwa harga komoditas akan turun dan penerimaan akan tertekan. Jadi artinya, penerimaan negara sebesar Rp 2443 T ini ada risiko tidak tercapai,\" ungkap Anthony. Selain itu, Anthony juga mempertanyakan pembiayaan utang yang lebih besar dari pembiayaan anggaran negara. Dia mendesak adanya transparansi dari pihak DPR mengenai anggaran dana lain yang disebutkan untuk investasi berjumlah Rp175 T. Dalam semua pernyataan, investasi, modal negara, bahkan APBN diambil dari utang. Kemudian, Anthony juga menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara kompensasi dan subsidi sehingga keduanya tidak dapat disatukan. \"Menyatukan subsidi dengan kompensasi adalah sesuatu hal yang sangat salah karena di dalam APBN tidak dikenal nomenklatur yang namanya kompensasi. Kalau itu adalah benar-benar selisih harga, maka dia harus masuk kepada subsidi. Karena kalau tidak masuk pada subsidi, maka bisa menjadi liar,\" jelas Anthony. Persoalan dikaitkan dengan koordinasi harga BBM apabila dimasukkan sebagai kompensasi, maka ini menyalahi undang-undang keuangan negara. Berdasarkan infografis, kompensasi untuk tahun 2021 sebesar 100T dan tahun 2022 sebesar 200T dengan subsidi 206T, sehingga diperoleh total sekitar 502T. Anthony berpesan agar DPR mengklarifikasi agar rakyat mengerti perbedaan antara kompensasi dan subsidi. Dia juga menyoroti permasalahan investasi swasta yang stagnan karena berkompetensi dengan BUMN. Permasalahan besar negara ketika harga komoditas jatuh atau deposit komoditas habis. \"Inilah masalah-masalah dalam ekonomi kita, bahwa APBN dianggap bisa meningkatkan kemampuan ekonomi itu hanya ilusi saja.\" (oct)
Dr Rizal Ramli: Kehidupan Mayoritas Rakyat Masih Sangat Susah
Jakarta, FNN - Hingga saat ini kehidupan mayoritas rakyat Indonesia masih sangat susah. Itu terlihat dari Gini Index yg turun dari 0,381 menjadi 0,384. Rakyat juga dibebani dgn kenaikan harga listrik, BBM, biaya sekolah. Inflasi umum hanya 5%, tetapi inflasi makanan sudah 10%. Uang juga sulit karena tersedot Surat Utang Negara (SUN) untuk membayar utang. Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi dan aktivis kebangsaan Dr Rizal Ramli di Jakarta, Kamis (18/8/2022). Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengkritisi pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2022. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Jokowi antara lain menyebutkan bahwa Indonesia berhasil mengendalikan inflasi di kisaran 4,9 persen. Angka tersebut, kata Presiden, jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berkisar sekitar 7 persen. Serta jauh di bawah negara maju yang berada di sekitar 9 persen. Jokowi juga mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh positif di 5,44 persen pada kuartal kedua tahun 2022. Menurutnya neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Pada semester 1 2022, surplus berkisar Rp 364 triliun. \"Apa benar klaim keberhasilan yang disampaikan Presiden Jokowi ?,\" tanya Rizal Ramli. Kemudian Rizal Ramli menyebutkan, dalam setahun terakhir, harga komoditi dan energi naik tinggi karena lonjakan permintaan pasca-covid (‘pent-up demand’) dan perang Rusiq-Ukrania. \"Indonesia beruntung dapat keuntungan dadakan (‘windfall profit’). Keuntungan itu akibat faktor external (externally-driven growth). Bukan hasil dari strategi yang unggul, peningkatan nilai tambah atau efisiensi ekonomis,\" ungkap Rizal. Ekonomi Indonesia yg memiliki banyak komoditi dan sumber daya alam hanya tumbuh 5,5 % pada Kuantan kedua tahun 2022. Tetapi negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam, lanjut Rizal, ekonomi mereka bahkan bisa tumbuh lebih tinggi. Misalnya pertumbuhan ekonomi Vietnam 7,7% dan Filipina 7,4% pada kuartal kedua tahun ini. \"Ini menunjukkan bahwa ekonomi mereka memiliki nilai tambah dan efisiensi yang lebih tinggi, \" jelas Rizal Ramli yang pernah menjabat Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Jokowi. Menguntungkan Oligarki Menurut Rizal Ramli, keuntungan dadakan akibat faktor-faktor ekternal itu sangat menguntungkan oligarki komoditi dan tambang. Selain itu, faktor eksternal yang menguntungkan Indonesia bersifat sementara. Dalam setahun kedepan, akan balik arah karena pengetatan likuiditas OECD akan mengurangi permintaan global dan perang Rusia-Ukraina akan masuk tahap ‘containment’ (gitu-gitu aja). Begitu terjadi pembalikan arah, surplus perdagangan, current account dan budget RI akan kembali merosot. \"Apakah sudah ada langkah-langkah antisipasi ?,\" ujar Rizal Ramli. Dalam tiga tahun terakhir, memang betul tidak ada impor beras medium. Namun kegiatan impor beras premium tetap berlangsung. Selama tahun 2022, jumlah impor beras premium 407.000 ton. \"Kenapa beras medium tidak impor, karena masih banyak tumpukan beras impor umur lebih dari 2 tahun di Gudang Bulog. Itu akibat impor ugal-ugalan yang dilakukan Mendag saat dijabat Enggartiasto Lukisan. Pada tahun 2018, impor beras medium mencapai 2,25 juta ton, \" ungkap Rizal Ramli. (TG)
Investasi Lambat, Pertumbuhan Ekonomi Melandai
Jakarta, FNN – Indonesia yang telah 77 tahun merdeka memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat dan melandai. Pakar Ekonomi Faisal Basri mengatakan hal itu terjadi karena ada yang kita lupa dan tidak dianggap sebagai masalah. Intinya salahnya diagnosis. Analogi seperti orang olahraga. “Nah pertanyaan kenapa, kok kita udah ngos-ngosan saya berlari maraton, padahal baru seperempat jalan saja. Berarti perlu cek jantungnya, tekanan darahnya,” ucap Faisal Basri dalam live streaming kanal YouTube Refly Harun berjudul “Live! Faisal Basri Geruduk RH: Setelah 77 Th Merdeka, Kekayaan Kok Digarong!” “Nah, oleh Pak Jokowi ini, dituduhlah itu, didiagnosislah bahwa biang keladi dari melambatnya ekonomi adalah investasi karena investasi kan makanan utama untuk tumbuh, ya. Kalau tidak ada investasi tidak ada peningkatan produksi,” sambung Faisal Basri. Tapi, Faisal membantah hal tersebut.Ia mengatakan investasi tidak masalah di Indonesia dan bahkan cukup besar. “Investasi di Indonesia tergolong relatif tinggi. Jadi, bukan soal investasi. Dan setara dengan Korea dan upper middle income,\" jelasnya. Faisal juga menegaskan bahwa, “Kita sepanjang sejarah Republik Indonesia tidak pernah mengandalkan pada investasi asing.” Dan, Faisal pun menegaskan kembali bahwa bukanlah investasi yang menjadi masalah. \"Kuncinya adalah bukan investasi yang masalah. Bukan besarnya investasi oke banget. Bisa dikatakan kita itu top twenty di dunia ini,” tegasnya. Oleh sebab itu, menurut Faisal Basri, harus kita ketahui dahulu apa saja yang menjadi penyebabnya. Agar kita dapat memberikan diagnosa dan penanganan yang tepat sehingga sesuai dengan permasalahannya. “Nah jadi salah diagnosis inilah membuat kondisinya semakin lama semakin buruk. Tadi karena salah kasih obat, kalo salah kasih obatnya, ommibus, ya kacau. Kasih obatnya Menko Marinves, tetap kacau. Kasih obatnya menteri investasi, mana ada di dunia ini menteri investasi? Karena semua kegiatan dan semua kementerian ada urusannya dengan investasi,” pungkasnya. (Fikri)
Kominfo Tegaskan Dukungan Pemerintah untuk Kemajuan UMKM
Jakarta, FNN – Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Ditjen IKP Kementerian Kominfo Septriana Tangkary menegaskan bahwa pemerintah akan selalu mendukung kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digitalisasi dengan berbagai program.\"Pemerintah berkomitmen untuk terus membuat ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia,\" kata Septriana dalam sebuah talkshow UMKM di Jakarta, Senin.Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung kemajuan UMKM, dikatakan Septriana adalah dengan memberikan jaminan infrastruktur digital yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mulai dari UMKM hingga e-commerce.Upaya lainnya, lanjut Septriana, adalah melalui program Digital Kredit UMKM (digiKU) yang disediakan pemerintah melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kemudian, ada Pasar Digital (PaDi) UMKM, yang mendorong BUMN untuk berbelanja produk lokal dan UMKM.Selanjutnya ada pembebasan pajak penghasilan (PPh) Final, yang merupakan program insentif pajak untuk UMKM dengan pembebasan pembayaran PPh final sebesar 0,5 persen. Ada juga Bela Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan platform untuk memudahkan pelaku UMKM menjual produknya ke pasar pemerintah. Selain itu, ada pula Bantuan Presiden Produktif untuk UMKM.Tak hanya itu, lanjut Septriana, ada program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Mei 2020. Program tersebut bertujuan mendukung UMKM agar bisa bertahan di masa pandemi serta mendorong masyarakat untuk membeli produk lokal.\"Dan pada Juni sampai Agustus 2022, Kementerian Kominfo bertindak sebagai campaign leader Gernas BBI di Provinsi Papua,\" imbuh Septriana.Menurut Septriana, kemajuan UMKM harus terus didukung sebab UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia yang paling kuat.\"UMKM menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia yang paling kuat. UMKM Indonesia sudah ada 65,4 juta dan telah berkontribusi terhadap PDB sebesar Rp8.573,9 triliun atau 61,07 persen,\" papar Septriana.Tingginya jumlah UMKM tersebut, menurut Septriana, berpengaruh positif terhadap penyerapan investasi. Selain itu, UMKM juga berhasil membuka 97 persen lapangan pekerjaan, dengan menyerap 117 juta angkatan kerja. (mth/Antara)
BPS: Penurunan Harga CPO Sinyal Berakhirnya "Windfall" Komoditas
Jakarta, FNN – Deputi Bidang Statistik Distribusi Dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto menyebutkan penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dunia menjadi sinyal berakhirnya momen windfall (rezeki nomplok) dari harga komoditas di pasar global.\"Penurunan harga komoditas unggulan tersebut seperti minyak sawit mentah (CPO) dan nikel menjadi sinyal berakhirnya windfall harga komoditas,\" kata Setianto saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin.Ia memaparkan harga CPO mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 1.056,6 dolar AS per metrik ton. Padahal pada Juli 2021, harga CPO mencapai 1.062,9 dolar AS per metrik ton.Selain CPO, komoditas yang mengalami penurunan harga juga dialami oleh minyak mentah, nikel, dan gas alam.Minyak mentah secara month on month (mom) penurunannya 10,03 persen, tetapi secara year on year (yoy) masih menunjukkan peningkatan 43,40 persen.“Kemudian, gas alam menunjukkan tren penurunan pada bulan Juli. Secara mom turun sebesar 5,45 persen, sementara yoy menunjukkan peningkatan,” ujar Setianto.Sementara itu, harga nikel turun pada Juli 2022 menjadi 21.005 dolar AS per metrik ton. Setianto mengatakan sejak Maret 2022 harga nikel terus mengalami penurunan.Selanjutnya batu bara yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia pada Juli 2022 masih terjadi peningkatan menjadi 306,4 dolar AS per metrik ton.Untuk harga gandum mengalami penurunan pada Juli 2022 sebesar 382,5 dolar AS per metrik ton. Pada Mei masih lebih tinggi dibanding Juli 2022.“Untuk bulan Juli baik harga pangan maupun energi mengalami penurunan, serta beberapa komoditas mengalami penurunan,” kata Setianto. (mth/Antara)
Penyesuaian Tarif PPN Menyumbang Rp7,15 Triliun ke APBN
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen menyumbang Rp7,15 triliun ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per Juli 2022.\"Kondisi ini menggambarkan kenaikan PPN walau satu persen, tetapi objeknya naik yang artinya pemulihan ekonomi menderu-deru sehingga penerimaan per bulannya menjadi meningkat,\" ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: APBN KITA Agustus 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan berlaku pada 1 April 2022. Pada bulan pertama atau April diberlakukan, penyesuaian tarif PPN menyumbang Rp1,96 triliun ke kas negara, kemudian menjadi Rp5,74 triliun pada Mei 2022, dan Juni 2022 meningkat menjadi Rp6,25 triliun.Selain penyesuaian tarif PPN, Sri Mulyani menuturkan pemerintah juga menetapkan pajak perusahaan teknologi keuangan (financial technology/fintech) dan pinjaman online (Peer-to-Peer Lending/P2P Lending) dan pajak kripto dalam UU HPP, yang mulai berlaku pada 1 Mei 2022 dan mulai dibayarkan serta dilaporkan pada Juni 2022.Untuk pajak fintech dan P2P Lending, yang sudah dibayarkan adalah Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) Rp63,25 miliar dan PPh26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri dan BUT Rp19,9 miliar.Kemudian pajak kripto yang telah terkumpul terdiri dari PPh 22 atas transaksi aset kripto melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri dan penyetoran sendiri senilai Rp42,6 miliar serta PPN dalam negeri atas pemungutan oleh non-bendaharawan Rp46,33 miliar.\"Ini menunjukkan bahwa untuk setiap hal yang memang harusnya menjadi obyek pajak, maka kami akan melakukan pemenuhan kepatuhan sehingga asas keadilan itu terjadi,\" tegasnya.Di sisi lain, dirinya menyebutkan sudah terdapat 121 PMSE yang menyetorkan PPN kepada negara sejak Juli 2020 hingga Juli 2022 dengan nilai Rp7,65 triliun. Di tahun 2022 saja hingga Juli, terdapat 27 PMSE yang mendaftarkan usahanya untuk menyetorkan PPN dengan nilai Rp3,02 triliun. (Sof/ANTARA)
BI Ajak OP Digencarkan, Tekan Inflasi Pangan Turun Hingga ke 5 Persen
Jakarta, FNN – ubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengajak agar Operasi Pasar (OP) bisa digiatkan di pusat maupun daerah agar inflasi pangan bisa turun ke level 6 persen atau bahkan 5 persen (year-on-year/yoy) , dari Juli yang tercatat sebesar 10,47 persen (yoy).\"Mari kita segera melakukan operasi pasar agar harga cabai, bawang, telur, dan daging bisa turun. Kemudian minyak goreng yang sudah turun agar tidak naik lagi harganya,\" ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo pada dimulainya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.Di pusat, ia menyebutkan sedang dikoordinasikan agar bupati maupun wali kota bisa menggunakan anggaran daerah untuk OP lantaran terdapat beberapa masalah terkait kepastian hukum dan ada beberapa bupati atau wali kota yang takut menggunakan anggaran untuk operasi pasar .Adapun dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan lalu yang sebesar 4,94 persen (yoy), inflasi pangan menjadi komponen yang paling tinggi yakni dengan kenaikan 10,47 persen (yoy). Padahal inflasi pangan sebenarnya tidak boleh lebih dari 5 persen atau paling tinggi 6 persen.Perry Warjiyo menuturkan inflasi pangan adalah permasalahan perut dan rakyat, serta berimplikasi langsung kepada kesejahteraan, sehingga hal tersebut bukanlah masalah ekonomi saja, melainkan masalah sosial dan berpotensi berlanjut menjadi masalah politik.Inflasi pangan merupakan 20 persen dari komposisi pengeluaran masyarakat secara total, sedangkan bagi masyarakat kelas bawah bisa mencapai 40 persen atau 50 persen atau lebih tinggi dari porsi masyarakat kelas menengah ke atas.\"Jadi dengan menurunkan inflasi pangan dari level 10,47 persen (yoy) menjadi 6 persen (yoy) atau 5 persen (yoy), dampak sosialnya akan sangat-sangat besar dalam menyejahterakan rakyat,\" ujar Perry Warjiyo.Oleh karenanya ia menekankan agar gerakan nasional pengendalian inflasi pangan bisa terus didorong dengan terus bekerja sama antara seluruh pihak baik di pusat maupun daerah. (mth/Antara)
Dolar Turun Tipis Karena Ekspektasi Inflasi Telah Mencapai Puncaknya
New York, FNN – Dolar AS sedikit menyusut terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena ekspektasi luas inflasi AS lebih lemah menjelang data inflasi utama yang dapat memberikan petunjuk tentang seberapa agresif Federal Reserve akan menaikkan suku bunga pada September.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,06 persen menjadi 106,3750 pada akhir perdagangan.Dolar AS melemah pada Selasa (9/8/2022) pagi dengan keyakinan di seluruh pasar bahwa inflasi mungkin telah mencapai puncaknya, kata sebuah catatan oleh penyedia solusi valuta asing Monex USA.Greenback telah melayang lebih rendah dalam perdagangan tipis sejak awal sesi, tetapi kemudian berbalik arah karena pasar saham AS merosot karena peringatan laba, kekhawatiran inflasi global, dan data yang menunjukkan produktivitas pekerja AS turun tajam pada kuartal kedua.\"Ada banyak masalah global dan kita tidak bisa mengabaikannya dan itu memberi banyak tekanan ke bawah pada pertumbuhan global,\" Juan Perez, direktur perdagangan di Monex USA mengatakan tentang daya tarik safe haven dolar, dikutip dari Xinhua.Fokus besar bagi para pedagang adalah pada laporan indeks harga konsumen (IHK) AS pada Rabu, yang diperkirakan menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi selama beberapa dekade mereda pada Juli setelah kenaikan suku bunga berturut-turut 75 basis poin oleh The Fed pada Juni dan Juli.\"Kami secara konsisten mendapatkan laporan inflasi yang lebih panas dari perkiraan dan jika itu terjadi lagi, pasar tidak siap untuk itu,\" kata Edward Moya, analis pasar senior di Oanda. \"Jika itu terjadi, kami menguji keseimbangan lagi terhadap euro,\" katanya tentang potensi penguatan dolar yang lebih besar.Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi 1,0208 dolar AS dari 1,0190 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2070 dolar AS dari 1,2072 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,6956 dolar AS dari 0,6980 dolar AS.Dolar AS dibeli 135,17 yen Jepang, lebih tinggi dari 134,86 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9540 franc Swiss dari 0,9561 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2891 dolar Kanada dari 1,2863 dolar Kanada. (mth/Antara)
Dipicu Stok AS Naik dan Pasar Fokus Data Inflasi, Harga Minyak Turun
Kuala Lumpur, FNN - Harga minyak turun di perdagangan Asia pada Rabu sore, menjelang laporan utama inflasi AS dan setelah data industri menunjukkan persediaan minyak mentah AS secara tak terduga naik pekan lalu, menandakan potensi tersendatnya permintaan.Harga minyak mentah berjangka Brent tergelincir 74 sen atau 0,8 persen, menjadi diperdagangkan di 95,57 dolar AS per barel pada pukul 06.51 GMT.Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS sempat anjlok 1,13 dolar AS menjadi 89,37 dolar AS per barel. WTI terakhir merosot 88 sen atau 1,0 persen, menjadi diperdagangkan pada 89,62 dolar AS per barel.\"Harga minyak dan pasar Asia semuanya menunjukkan tren yang lemah,\" kata Leon Li, Analis CMC Markets yang berbasis di Shanghai, menambahkan bahwa ketidakpastian pasar atas data inflasi AS Juli \"membatasi rebound harga minyak hari ini.\"Laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) akan dirilis pada Rabu pukul 12.30 GMT Harga konsumen AS diperkirakan telah meningkat pada kecepatan yang lebih lambat pada Juli karena penurunan tajam dalam biaya bensin, tetapi itu tidak diharapkan untuk menghentikan Federal Reserve (Fed) dari setidaknya beberapa kenaikan suku bunga yang lebih tajam yang dapat mengekang aktivitas ekonomi dan permintaan bahan bakar.Sementara itu stok minyak mentah AS naik sekitar 2,2 juta barel untuk pekan yang berakhir 5 Agustus, menurut sumber pasar yang mengutip angka American Petroleum Institute (API). Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan bahwa persediaan minyak mentah akan naik sekitar 100.000 barel.Data resmi pemerintah akan dirilis pada Rabu pukul 10.30 waktu setempat.\"Penghancuran permintaan minyak mentah apa pun yang terjadi akibat melemahnya ekonomi global tidak akan mampu menurunkan harga minyak jauh lebih rendah mengingat prospek pasokan tetap rendah,\" kata Edward Moya, Analis Pasar Senior OANDA.\"Banyak perhatian jatuh pada pembicaraan kesepakatan nuklir Iran dan itu bisa menjadi kartu liar dalam menyediakan pasokan yang sangat dibutuhkan.\"Uni Eropa pada Senin (8/8/2022) mengajukan teks \"final\" untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 yang akan meningkatkan ekspor minyak mentah Iran. Seorang pejabat senior Uni Eropa mengatakan dia mengharapkan keputusan akhir tentang proposal tersebut dalam \"sangat, sangat beberapa minggu\".Menambah pasokan, operator ladang minyak raksasa Kashagan di Kazakhstan telah mulai memulihkan produksi secara bertahap setelah penutupan darurat pekan lalu yang disebabkan oleh kebocoran gas. Ladang minyak Kashagan menghasilkan sekitar 300.000 barel per hari.Meskipun kekhawatiran atas potensi resesi global telah membebani minyak berjangka baru-baru ini, penyuling minyak dan operator pipa AS memperkirakan konsumsi energi akan kuat untuk paruh kedua tahun ini, menurut tinjauan Reuters dalam telekonferensi kinerja keuangan perusahaan. (Ida/ANTARA)
Presiden Jokowi Resmikan Terminal Kijing Pontianak, Genjot Daya Saing
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), yang diharapkan akan memperkuat daya saing produk-produk unggulan dari provinsi tersebut.“Karena di sini (Kalimantan Barat) memiliki kekuatan besar, Crude Palm Oil (CPO), alumina, bauksit dan produk-produk lainnya, dan pelabuhan ini memiliki kapasitas 500 ribu Teus, dan juga 8 juta yang non-peti kemas,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Selasa, sebagaimana disiarkan langsung Youtube Sekretariat Presiden Jokowi.Presiden mengatakan terminal di pelabuhan tersebut akan menjadi yang terbesar di Kalimantan.“Ini adalah pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan. Tadi tanya Dirut PT Pelindo, ‘habis berapa Pak’, gede banget seperti ini, Rp2,9 triliun,” kata Presiden.Dengan biaya sebesar itu, Presiden meminta agar Terminal Kijing dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat daya saing, dan memperbaiki konektivitas antar-pelabuhan, antarpulau dan antarnegara.Selain itu Presiden juga meminta agar jalan akses dari dan ke Pelabuhan Pontianak diperlebar. Ia meminta langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk memperlebar jalan akses ke Terminal Kijing.“Ini Menteri PUPR hadir sehingga selesaikan sekalian, sehingga perjalanan kontainer dan non-peti kemas, semuanya bisa lancar dan tujuan akhir kita memperkuat daya saing kita bisa kita lakukan,” ujarnya.Kepala Negara juga mempersilahkan jika terdapat usulan atau aspirasi untuk perubahan nama pelabuhan tersebut.“Silakan diajukan ke pemerintah pusat, ke Presiden, saya kira seluruh aspirasi yang ada akan kita tampung, tapi pada hari ini tadi telah kita resmikan,” kata Presiden Jokowi.Di kesempatan yang sama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).\"Pembangunan ini dilatarbelakangi oleh Pelabuhan Pontianak yang makin terbatas dengan pendangkalan dan berada di tengah kota. Oleh karenanya, Kijing diharapkan untuk menggantikan Pelabuhan Pontianak dan memberikan ruang bagi kemungkinan industri yang tumbuh di Kalbar yang memiliki potensi luar biasa,\" katanya. (mth/Antara)
POPULER
