EKONOMI
Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, Pemimpin Berikutnya Bisa Membatalkan
Jakarta, FNN - Proyek kereta Jakarta-Bandung yang digarap konsorsium perusahaan Indonesia-China kini tersandung masalah. Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, namun diperkirakan baru selesai pada pertengahan 2023. Biaya pembangunan pun membengkak. Demikian perbincangan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam kanal Youtube Hersubeno Point, Selasa (2/8/22) di Jakarta. Anthony memprediksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berpotensi mangkrak. Apalagi adanya pembengkakan biaya proyek sebesar 8 miliar dolar AS dari sebelumnya 6,07 miliar dolar AS bakal menjadi sengketa antara Indonesia dan China. Pihak China sulit menanggung biaya yang bengkak lebih dari 30%, apalagi kalau tanpa alasan dan perhitungan yang jelas. “Nah, sekarang maka pihak China minta Indonesia yang menanggung seluruh pembengkakan biaya tersebut 100%. Namun, Indonesia tidak bisa menanggung 100% karena ini proyek patungan, di mana kepemilikan Indonesia hanya 60%,” ungkap Anthony. Jika Indonesia menanggung seluruh pembengkakan biaya proyek ini sama saja dengan merugikan keuangan negara, berarti termasuk tindak pidana korupsi. Siapa yang mau jadi korban? Proyek ini terancam dispute berkepanjangan, dengan kemungkinan deadlock, tidak selesai hingga pemilu dan pilpres 2024. Kalau ini terjadi, DPR dan presiden yang akan datang kwmungkinan besar akan meninjau ulang proyek ini. “Kalau sampai ada indikasi penyimpangan, mungkin pemerinthan yang baru bisa minta proyek dibatalkan, seperti di Malaysia. Pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab?” pungkasnya. (Lia)
Emak-Emak Unjuk Rasa Ngeluh Mahalnya Harga Kebutuhan Pokok
Jakarta, FNN – Komunitas Perempuan Sunda Bergerak (PSB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa (2/8/22). Puluhan emak-emak ini melakukan aksinya menggunakan kebaya dengan membawa poster berisi berbagai tulisan aspirasi dan kritikan. Misalnya, “Uji Nyali KPK Soal Kaesang dan Gibran”, \"Gorengan Itu Asik, Tapi Harga Minyak Mencekik”, “Usut Tuntas Gurita Bisnis Anak Pengusaha”, “Hukum di Negara ini Tumpul ke atas Tajam ke bawah”, dan “Bosan dengerin Presiden Banyak Boongnya”. Mereka mengeluhkan mahalnya harga kebutuhan, seperti minyak goreng. Selain itu juga meminta pemerintah memperhatikan sejumlah permasalahan lainnya, seperti kasus hukum yang membelit anak Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak lama kemudian, emak-emak ini langsung diterima Sekretariat DPRD Jabar untuk mengadakan audiensi dengan Komisi V dan Komisi II DPRD Jawa Barat. Ketua PSB Lusiana Mulya meminta DPRD Jabar memperhatikan kondisi kenaikan sejumlah kebutuhan pokok. Sebab, katanya, kondisi tersebut emak-emak yang merasakannya. “Semoga kedatangan kami dapat disampaikan kepada DPR RI bahkan presiden. Jeritan rakyat bukan hanya Jabar dan Badung akan tetapi seluruh Indonesia,” ucapannya. Lusiana Mulya juga menilai, korupsi di era kedua pemerintahan Jokowi sangat marak dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. \"Korupsi dan suap-menyuap membuat pemerintah tidak mampu mengatasi mafia dan oligarki yang mengatur segalanya. Salah satunya juga berakibat terhadap kenaikan harga-harga,\" ujar Lusiana. Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Jabar, Yuningsih mengapresiasi aspirasi dari emak-emak PSB. “Kami beri aspirasi dan bertemu dengan kami, karena perempuan tidak elok kalau berteriak-teriak,” katanya. Lalu, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi Persoalan tersebut. Menurutnya, DPRD Jabar tidak bisa menentukan kebijakan hasil dari diskusi, yang ada menyampaikan aspirasi kepada pimpinan untuk di tindak lanjuti. “Insya Allah kita mencari solusi bareng-bareng karena kita wakil rakyat yang khusus selalu menerima seluruh aspirasi dari masyarakat,” pungkasnya. (Lia)
Mendag Mulai Minggu Depan Harga TBS Sawit Harus Di Atas Rp 2.000
Ini intruksi lansung dari Bapak Presiden, saya selaku Mendag menyampaikan bahwa minggu depan harga TBS sudah diatas Rp 2.000 Jambi, FNN - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan minta kepada para pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk wajib membeli Tandan Buah Segar (TBS) petani maupun mitranya dengan harga di atas Rp 2.000 per kilogram. Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan di Jambi, Selasa, usai melakukan kunjungan kerjanya ke Pasar Angso Duo Jambi. \"Saya minta mulai minggu depan, harga TBS harus di atas Rp 2.000 per kilogram dan para pengusaha wajib mentaati aturan yang telah disepakati,\" kata Mendag Zulkifli Hasan. Kebijakan itu, lanjutnya, diambil setelah melalukan dialog dengan para petani sawit. Saat berdialog dengan petani kelapa sawit dan para pengusaha, Mendag Zulkilfi Hasan menegaskan dalam waktu minggu depan harga TBS sawit sudah harus di atas Rp 2.000 per kilogram. \"Ini Instruksi langsung dari Bapak Presiden, saya selaku Mendag menyampaikan bahwa minggu depan harga TBS sudah di atas Rp 2.000 per kilogram,\" ujar Mendag. Kemendag, katanya, sudah menghapus pajak ekspor yang dibebankan kepada pengusaha sawit. \"Baik mitra maupun non-mitra perusahaan, harganya (TBS) harus di atas Rp 2.000 per kilogram. Jika tidak berani, boleh protes, jangan jual TBS-nya,\" kata Mendag. Diketahui sebelumnya dari informasi yang didapat, Mendag dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada pukul 10.00 WIB dan disambut langsung Gubernur Jambi, Al Haris. Ada beberapa agenda kunjungan Mendag ke Jambi yakni peninjauan Pasar Angsoduo Jambi, peletakan batu pertama PT Nusantara Green Energy di Simpang Jelutih, Kabupaten Batanghari. Selain itu Mendag Zulkifli Hasan juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Pabrik Minyak Goreng PT Kurnia Tunggal di Muarojambi. Mendag rencananya hanya melakukan kunjungan selama satu hari di Jambi dan akan kembali ke Jakarta sore nanti. (anw/Antara).
Untuk Populerkan Produk Batik Bogor, Pemkab Tugaskan Ivan Gunawan
Kabupaten Bogor, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menugaskan desainer kondang sekaligus selebriti Ivan Gunawan untuk memopulerkan produk-produk batik asal Bogor.\"Di sini saya lagi ingin menggarap batik Bogor yang tidak kalah uniknya dengan batik dari kota lain. Saya dapat tugas untuk bisa memopulerkan batik dari Bogor,\" kata Ivan Gunawan saat berkunjung ke Kantor Bupati Bogor di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa.Ia mengakui bahwa batik Bogor tidak kalah kualitas dari batik-batik daerah lain.Namun, menurutnya, untuk memopulerkan batik Bogor harus lebih dahulu digunakan oleh orang-orang dari daerah Bogor sendiri.\"Berarti bapak dulu yang harus pakai dulu tiap hari ya pak. Jadi motifnya banyak. Dalam waktu dekat, teman-teman bisa lihat kreasi saya berkolaborasi dengan Batik Bogor,\" kata Ivan di hadapan Iwan Setiawan.Ivan Gunawan berharap warga Bogor dan Jawa Barat, semakin bangga dan percaya diri semakin mencintai batik.Plt Bupati Iwan Setiawan sepakat dengan Ivan Gunawan bahwa untuk membuat batik Bogor terkenal, pihaknya akan mewajibkan aparat Pemkab Bogor mengenakan pakaian batik setiap Kamis dan Jumat.Iwan Setiawan mengakui bahwa Kabupaten Bogor memiliki batik dengan motif-motif yang inovatif. Menurutnya, Pemkab Bogor bersama Dinas Koperasi dan UMKM serta Dekranasda sedang merintis Kampung Batik di Desa Tegal, Kecamatan Kemang.\"Sekarang ini ada Batik Urug, Batik Teureup, Batik Taleus dan lainnya. Itu semua khas Kabupaten Bogor. Hari ini juga Kang Ivan Gunawan dengan senang hati mengenalkan batik Bogor ke khalayak ramai. Semoga semakin banyak yang suka dengan Batik Bogor,\" tutur Iwan. (Sof/ANTARA)
Airlangga: Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus menjaga ekonomi untuk tumbuh di atas 5 persen hingga kuartal III 2022 di tengah gejolak dan ketidakpastian global.Menko Airlangga mengatakan apabila ekonomi mampu tumbuh di atas 5 persen hingga kuartal III, maka target pertumbuhan keseluruhan untuk tahun ini yang sebesar 5-5,2 persen akan tercapai.“Kuartal II diperkirakan sedikit lebih dari 5 persen. Jika itu bisa kami jaga hingga kuartal III maka angka 5-5,2 persen akhir tahun bisa capai,” katanya dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2022 di Jakarta, Selasa.Menko Airlangga mengatakan optimisme ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang masih didorong sisi permintaan yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor, yang tumbuh positif. Demikian pula dari sisi suplai juga hampir semua sektor tumbuh positif dalam merespons peningkatan permintaan.Secara rinci, pertumbuhan PDB menurut pengeluaran pada kuartal I 2022 meliputi konsumsi rumah tangga tumbuh 4,34 persen serta konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) 5,98 persen. Untuk konsumsi pemerintah turun 7,74 persen, PMTB tumbuh 4,09 persen, ekspor barang dan jasa 16,22 persen, serta impor barang dan jasa 15,03 persen.“Konsumsi pemerintah kuartal I relatif negatif tapi bisa dikompensasi di kuartal III dan kuartal IV,” ujar Menko Airlangga. Selain itu pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha juga akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mengingat realisasi kuartal I 2022 positif. Misalnya, untuk transportasi dan pergudangan tumbuh 15,79 persen, jasa lainnya 8,24 persen, informasi dan komunikasi 7,14 persen, pengadaan listrik dan gas 7,04 persen serta penyediaan akomodasi dan makan minum 6,56 persen. Realisasi leading indikator Indonesia pun menunjukkan prospek yang baik seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level 128,2, penjualan ritel 15,42 persen, inflasi inti 2,86 persen serta indeks harga konsumen (IHK) 4,94 persen.Selanjutnya PMI Manufaktur 51,3, utilisasi industri pengolahan di level 69,2, impor barang modal 20,9 persen, impor bahan mentah 24,6 persen, investasi 5,59 persen dan modal kerja 7,68 persen.Sementara dari sisi ketahanan sektor eksternal Indonesia juga masih solid seperti neraca perdagangan yang mencapai 24,98 miliar dolar AS sepanjang kuartal I 2022 dan transaksi berjalan 0,07 persen dari PDB.Kemudian cadangan devisa mencapai 136,4 miliar dolar AS yang cukup untuk 6 bulan impor serta rasio utang luar negeri sebesar 32,3 persen terhadap PDB pada Mei 2022.“Kami masih optimistis pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada 2022 dan diharapkan pada 2023 bisa ditingkatkan di 5,3-5,9 persen,” tegas Menko Airlangga. (mth/Antara)
LPS: Belum Ada Indikasi Kuat Pengalihan Dana Valas Bank ke Luar Negeri
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan belum terdapat indikasi kuat adanya pengalihan dana valuta asing (valas) perbankan ke luar negeri, sehingga Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS rupiah maupun valas belum perlu dinaikkan. \"Dana Pihak Ketiga (DPK) valas di perbankan sampai data terakhir yakni Juni 2022 masih tumbuh 4,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy),\" kata Purbaya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 202 di Jakarta, Senin. Namun, ia mengungkapkan memang terdapat pergeseran DPK valas dari deposito ke giro yang tercermin dari penurunan deposito valas dari Januari 202 yang mencapai 21,42 miliar dolar AS menjadi 19,94 miliar dolar AS pada Juni 2022. Sedangkan, giro valas meningkat dari Januari 2022 sebesar 36,48 miliar dolar AS menjadi 37,55 miliar dolar AS pada Juni 2022. Pergeseran tersebut, menurut Purbaya, justru menggambarkan perekonomian yang sedang berekspansi karena pada awalnya masyarakat hanya menyimpan uang di bank dan menerima bunga lalu mulai bersiap membelanjakan uangnya untuk bisnis. \"Jadi ini sinyal yang memperkuat bahwa ekonomi kita akan terus tumbuh ke depan dalam waktu dekat. Ini bukan sinyal negatif, justru sinyalnya positif setelah kami pelajari,\" tuturnya. Selain karena belum terdapat indikasi kuat adanya pengalihan dana valas, ia merasa TBP rupiah maupun valas belum perlu dinaikkan lantaran cakupan penjaminan simpanan rupiah maupun valas yang masih tinggi, yakni di atas 90 persen dengan TBP yang ada saat ini. Untuk valas, cakupan penjaminannya tercatat meningkat dari Januari 2022 yang sebesar 98,22 persen menjadi 98,5 persen pada Juni 2022, menggambarkan kenaikan jumlah rekening valas yang dijamin LPS. Purbaya pun juga merasa belum perlu menaikkan TBP karena kebijakan LPS selalu sejalan dengan sinyal kebijakan suku bunga bank sentral yang masih ingin mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini dengan cara tidak menaikkan cost of fund atau biaya dana. Selain itu, belum adanya kenaikan TBP dilakukan dengan alasan agar tidak memberi insentif deposan valas ritel karena jika bunga valas lebih tinggi akan memicu pergeseran dana rupiah ke valas, yang akan menganggu stabilitas nilai tukar rupiah. Adapun TBP LPS dipertahankan di level 3,5 persen untuk simpanan dalam rupiah dan 0,25 persen untuk simpanan valas di bank umum, sedangkan untuk simpanan rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berada di level enam persen. (mth/Antara)
Anthony Budiawan: Pemerintah Membodohi Rakyat Soal Klaim Bayar Utang
Jakarta, FNN - Banyak sekali informasi mengenai ekonomi Indonesia dari pemerintah yang sangat membingungkan masyarakat, dari satu waktu ke lain waktu itu perubahannya cepat, dan tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Soal klaim bayar utang pemerintah terkesan menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi. Demikian perbincangan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (29/7/22) di Jakarta. Pemerintah memang mencoba memberi penjelasan dengan berbagai alasan. Tetapi, alasannya malah memperkeruh situasi, tidak masuk akal, sehingga terkesan bodoh, atau membodohi publik? Anthony Budiawan menyampaikan beban utang pemerintah saat ini terutama bunganya sudah semakin besar, lalu kemampuan negara dalam mendapatkan pendapatan rasio pajak menurun sehingga beban bunga itu sudah sangat berat. Artinya sekarang ini masyarakat sudah dibebani pemerintah dengan menaikkan pajak. “Berarti sekarang ini semua utang-utangnya itu tidak gratis untuk masyarakat dan semuanya masyarakat yang menanggung,” tuturnya. Kekhawatiran masyarakat ternyata terbukti. Di tengah ekonomi yang masih sulit, tahun ini, pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Kalau keuangan negara itu kuat tentu PPN tidak akan dinaikkan, karena menaikkan PPN akan memiliki konsekuensi terhadap daya beli. Pemerintah selalu bisa membayar utangnya dengan menarik utang baru, mencetak uang, bahkan menaikkan pajak. Anthony juga mengatakan saat ini kita sedang mendapatkan durian beruntung, harga komunitas yang naik sehingga APBN juga naik dan surplus belanjanya juga ditahan. Namun waspada apabila harga komunitas ini mengalami penurunan pada akhir tahun ini atau tahun depan, tentu ini dapat memicu krisis APBN lagi. Pemerintah juga selalu mengatakan utang porsi asing sudah rendah dibandingkan pada tahun 2019, hal itu karena sudah membuat pinjaman- pinjaman dari dalam negeri. “Ini juga sebenarnya termasuk komunikasi yang membodohi publik,” ungkap Anthony. Menurutnya utang dalam porsi asing itu menurun drastis misalnya dari 40% menjadi 20%, karena utang tahun 2020 dan 2021 diberdayakan 80-90% dari Bank Indonesia. Jadi tentu saja yang dimiliki oleh asing berkurang drastis, tetapi jumlahnya tidak terlalu berkurang kecuali di dalam lima bulan terakhir sampai Mei terakhir ini turun drastis. (Lia)
Wapres Paparkan Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Petani Sawit
Jakarta, FNN - Wakil Presiden (Wapres) Ma\'ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, salah satunya dengan pencabutan larangan ekspor semua jenis produk minyak sawit atau minyak goreng.Hal itu disampaikan Wapres Ma\'ruf Amin saat menerima Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kamis (28/7), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat pagi.\"Pemerintah tentu tidak menutup mata. Jadi memang ini hal-hal yang harus kita ambil kebijakan, yang kemudian juga harus kita ambil langkah-langkah perbaikan,” tutur Wapres Ma\'ruf Amin.Wapres menyampaikan beberapa upaya konkret lain yang telah diambil pemerintah dalam meningkatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan menurunkan harga minyak goreng, antara lain dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yakni menghapus sementara pungutan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) beserta produk turunannya.“Menetapkan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) yang baru. Perusahaan wajib mendistribusikan minyak goreng, baru mendapatkan perhitungan hak ekspor dan percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya,” kata Wapres.Sementara di sisi hilir, Wapres menjelaskan telah dilakukan diskusi pada Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Juli 2022 tentang wacana pembentukan pabrik CPO mini berbasis koperasi.Dengan demikian, ke depan diharapkan dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja.“Telah dibahas mengenai hilirisasi sawit dengan salah satu pasal usulan pembentukan pabrik CPO mini dan pabrik red palm oil atau minyak makan merah yang berbasis koperasi. Harapannya akan dapat menjadi solusi bagi petani untuk meningkatkan harga dan volume penjualan TBS, hal ini masih dalam pembahasan,” urai Wapres.“Memang beberapa kali juga Presiden minta supaya ada pabrik-pabrik mini sehingga tidak tergantung semuanya kepada pabrik-pabrik besar,” imbuhnya.Wapres pun mengimbau kepada jajaran Apkasindo untuk terus mengawal implementasi kebijakan di lapangan dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM petani sawit.“Saya berharap petani sawit rakyat ini akan bisa tumbuh dengan baik,“ ujar Wapres. Adapun Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung melaporkan kebijakan pencabutan pungutan ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh petani. (mth/Antara)
Sri Mulyani: Inflasi AS Tinggi Tanda Pelemahan Ekonomi Pasti Terjadi
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan inflasi yang tinggi di Amerika Serikat (AS) menandakan bahwa pelemahan ekonomi global pasti terjadi seiring berbagai negara akan melakukan respons kebijakan.“Kalau seandainya kenaikan suku bunga dan likuiditas (tidak) cukup kencang, maka pelemahan ekonomi global pasti terjadi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Puncak Dies Natalis 7 PKN STAN di Jakarta, Jumat.Sri Mulyani menjelaskan berbagai negara akan mengeluarkan langkah-langkah seperti mengetatkan likuiditas dan menaikkan suku bunga sebagai respons kebijakan terhadap inflasi tinggi di AS.Langkah mengetatkan likuiditas dan menaikkan suku bunga tersebut pun akan menyebabkan arus modal keluar sehingga pelemahan ekonomi global pasti terjadi.AS sendiri mengalami inflasi mencapai 9,1 persen yang merupakan tertinggi sepanjang 40 tahun terakhir akibat adanya krisis pangan dan energi. Krisis pangan dan energi terjadi seiring adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang merupakan produsen terbesar di dunia dari dua komoditas itu.Terlebih lagi, AS juga resmi masuk ke jurang resesi setelah dua kuartal berturut-turut ekonominya terkontraksi yaitu minus 1,6 persen (yoy) pada kuartal I dan 0,9 persen (yoy) pada kuartal II-2022.Sri Mulyani menegaskan resesi AS pasti akan mempengaruhi Indonesia mengingat negara itu merupakan negara tujuan ekspor.“Jadi kalau mereka melemah maka permintaan terhadap ekspor turun dan harga komoditas juga turun,” tegas Menkeu Sri Mulyani. (mth/Antara)
Naik 28,95 Persen, Waskita Cetak Laba Rp294 Miliar pada Semester I
Jakarta, FNN - PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencetak laba bersih Rp294 miliar pada semester I-2022 atau tumbuh 28,95 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp155 miliar.“Hal tersebut tercapai karena keberhasilan implementasi 8 stream penyehatan keuangan Waskita,” kata Corporate Secretary Perseroan Novianto Ari Nugroho dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.Pendapatan usaha pada semester I-2022 turut naik mencapai Rp6,09 triliun atau tumbuh 29,29 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp4,71 triliun. Pertumbuhan tersebut didukung dengan adanya perbaikan dari beberapa segmen pendapatan seperti konstruksi, jalan tol dan properti.“Selain itu, penyerapan dana Penyertaan Modal Negara yang lebih besar turut mendukung pertumbuhan pendapatan usaha perseroan,” ujarnya.Perseroan juga berhasil membukukan laba bruto sebesar Rp657 miliar atau tumbuh 29,36 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama di 2021 yang sebesar Rp508 miliar. Selain itu, sebagai dampak positif dari Master Restructuring Agreement (MRA), perseroan berhasil menurunkan beban keuangan hingga 3,07 persen menjadi Rp1,97 triliun.Lebih lanjut Novianto menyampaikan bahwa aksi korporasi perseroan melalui strategic partnership dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui mekanisme share swap telah selesai.Perseroan mengambil alih kepemilikan saham SMI di PT Waskita Toll Road (WTR) sebesar 4,5 persen dan dilanjutkan dengan pengambilalihan 55 persen saham PT Waskita Toll Road (WTR) pada PT Cimanggis Cibitung Toll Road (CCT) oleh SMI.“Dengan adanya aksi korporasi tersebut, total liabilitas perseroan yang sebelumnya tercatat sebesar Rp88,14 triliun pada akhir 2021, berhasil turun hingga 12,40 persen menjadi Rp77,21 triliun pada semester I-2022,” ungkap dia.Kemudian total ekuitas perseroan pada semester I-2022 sebesar Rp19,94 triliun, serta total aset tercatat sebesar Rp97,14 triliun.Pada semester II-2022, perseroan akan terus fokus pada bisnis operasionalnya, terutama melalui penyerapan dana PMN yang lebih besar untuk mendukung penyelesaian proyek- proyek eksisting perseroan.Perseroan juga optimistis dapat menyelesaikan rangkaian transaksi atas tiga ruas tol perseroan lainnya melalui strategic partnership, dimana aksi korporasi akan memberikan dampak penurunan utang perseroan melalui dekonsolidasian utang, sehingga beban keuangan perseroan juga akan menurun secara signifikan.“Diharapkan melalui aksi korporasi tersebut dan juga melalui peningkatan kinerja operasional, perseroan dapat mencatatkan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan kedepannya,” kata Novianto. (mth/Antara)
POPULER
