EKONOMI
Transformasi Digital Menjadi Roda Pendorong Bisnis Pos Indonesia
Jakarta, FNN - Transformasi digital menjadi roda pendorong bisnis perseroan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kata Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana.Menurut dia, PT Pos Indonesia (Persero) terus berbenah dengan memetakan dan mengaplikasikan setiap peluang bisnis untuk merawat simbol kekuatan layanan pos yang kini telah berlangsung selama hampir tiga abad.\"Perusahaan ini harus bangkit karena usianya sudah 275 tahun. Kami terus memikirkan fundamental bisnis Pos Indonesia, salah satunya digitalisasi,\" ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu.Sepanjang 2021, Pos Indonesia mencatatkan kinerja keuangan yang gemilang lantaran berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp589,7 miliar atau tumbuh 72,43 persen dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp342,1 miliar. Pencapaian tersebut belum pernah terjadi selama kurun waktu satu dekade terakhir.Choiriana menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi pemicu adanya pembaharuan mulai dari layanan kurir, produk dan kanal, teknologi, hingga kultur di Pos Indonesia. Program ini merupakan salah satu cara pos bersaing dengan perusahaan-perusahaan logistik lain.Menurut dia, ada tiga cara cepat dalam mendorong pertumbuhan sebuah perusahaan, yakni build, buy, dan borrow. Pos Indonesia memilih strategi borrow melalui aksi kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan bisnis dan menjalankan program transformasi.Secara umum, pos bukan perusahaan digital karena sumber daya manusia dulunya direkrut untuk menjadi petugas yang notabene sebagai administrasi yang mencatat pengiriman surat.\"Strategi build itu kalau kami punya kapabilitas dan buy kalau kami punya uang, tapi kedua hal ini kami tidak punya, sehingga kami memilih borrow,\" kata Choiriana.\"Kalau borrow, kami tinggal pilih partner yang mau bekerja sama dengan pos. Kami open dan ambil yang tercepat,\" imbuhnya.Saat ini layanan produk yang dimilik Pos Indonesia berkat program transformasi digital adalah aplikasi PosAja! yang dapat diunduh pada Play Store maupun App Store.Aplikasi yang dibentuk pada pertengahan tahun lalu tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan layanan kurir digital yang menuntut serba cepat, murah, mudah, dan sederhana.Choiriana menceritakan dulu sebelum ada transformasi digital, produk pos hanya tersedia pengiriman reguler yang membutuhkan waktu lebih lama. Namun, sekarang Pos Indonesia sudah memiliki layanan premium instan untuk pengiriman paket dan surat dalam kota dengan batas waktu maksimal tiga jam, serta layanan pengiriman sameday dan nextday.Selain itu, perseroan juga sudah bekerja sama dengan beberapa e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak terkait jasa pengiriman barang.Aplikasi PosAja! awalnya diperuntukkan untuk kurir digital Pos Indonesia, lalu berkembang menjadi aplikasi yang juga bisa dipakai oleh masyarakat umum yang ingin merasakan kemudahan berbelanja.\"Layanan ini juga sudah kami masukkan ke aplikasi kurir PosAja! yang terhubung dengan marketplace. Aplikasi ini bisa beli sembako, produk fesyen, hingga buku Gramedia,\" terang Choiriana.Aplikasi PosAja! kini telah terhubung dengan delapan marketplace, yaitu Bazara, Beemarket, Bhinneka, Brayamart, Belibenih, Indonesia in Your Hand, Padi UMKM, dan Gramedia. Layanan ini baru bisa diakses oleh masyarakat yang bermukim di 20 kota besar di Indonesia, di antaranya Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan lainnya.Dalam waktu dekat, perseroan juga akan bekerja sama dengan toko daring DJ.ID agar bisa bergabung ke dalam ekosistem kurir PosAja! dan memperluas jangkauan aplikasi tersebut ke berbagai daerah.\"Tanpa digitalisasi di Pos Indonesia ini, kami tidak bisa melakukan pembaharuan. Sekarang mau melakukan apapun sudah bisa tracking dan tracing melalui aplikasi,\" pungkas Choiriana.Selain digitalisasi layanan kurir, Pos Indonesia juga memiliki layanan keuangan digital bernama Pospay. Layanan ini dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan transaksi keuangan mulai dari transfer uang ke berbagai rekening bank, kirim wesel instan, transfer giro, membayar beragam tagihan, token listrik, tagihan PDAM, pulsa, hingga membeli paket data.Layanan Pospay juga ada yang syariah dengan menyediakan fitur pembayaran zakat, infak, sedekah. Ke depan, layanan ini juga akan dilengkapi dengan banyak fitur, seperti pembayaran haji atau umrah, pembayaran syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, investasi syariah, e-commerce syariah, hingga tabungan emas yang juga menganut prinsip syariah. (Sof/ANTARA)
Kemendag Mengerahkan Sumber Daya Realisasikan Program Minyak Goreng Curah
Jakarta, FNN - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pihaknya terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk merealisasikan program pemerintah soal minyak goreng curah.Menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, bukan hanya menata mata rantai pasokan, tetapi juga melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan, khususnya para pengusaha dan distributor.\"Dengan berbagai cara, demi masyarakat, Mendag menekankan bahwa kita semua harus berjuang mengerahkan semua sumber daya,\" ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.Minyak goreng menyita perhatian publik beberapa bulan belakangan ini, yang disebabkan lonjakan harga di tingkat internasional, sehingga memengaruhi harga dan rantai pasokan di dalam negeri.Berbagai kebijakan telah diluncurkan pemerintah dan perlahan-lahan harga dan pasokan minyak goreng curah relatif lancar dan harganya sesuai dengan ketentuan pemerintah.Wamendag menyatakan bahwa dirinya dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan terus memastikan bahwa harga minyak goreng sesuai dengan ketetapan pemerintah.\"Pak Zulkifli, Mendag baru, sudah ingin segera mencapai target minyak goreng curah di seluruh daerah di Indonesia sesuai dengan HET yang telah ditetapkan, yaitu Rp14.000 per liter. Tentu, kami di Kementerian Perdagangan akan dukung penuh langkah beliau agar segera terealisasi,\" kata Jerry.Sebelumnya, ketika melakukan kunjungan ke Pasar Bulu, Kota Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini, Wamendag mendapati pengakuan dari seorang pedagang bahwa harga minyak goreng sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah dan bahkan cenderung lebih murah serta pasokannya lancar.Pedagang tersebut menunjukkan harga minyak goreng curah yang dijual seharga Rp15.000 per kg atau jika dihitung dengan liter harganya lebih murah yakni Rp14.000.Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Zulkifli Hasan menegaskan perlunya kesinambungan komunikasi dan koordinasi agar masyarakat di seluruh Indonesia bisa menikmati harga minyak goreng sesuai kebijakan pemerintah. (Ida/ANTARA)
Menparekraf Bantu UMKM Naik Kelas Melalui Digitalisasi Bersama GoTo
Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam acara kajian ekonomi yang digagas oleh Yayasan Indonesia Setara (YIS) di Jakarta, Sabtu, menyampaikan pihaknya telah membantu UMKM untuk naik kelas melalui digitalisasi.Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan GoTo yang diusung oleh Gojek dan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Palembang dalam program #BangkitBersama.\"Kami ingin bersama-sama membangkitkan sektor ekonomi, tetapi tidak bisa pemerintah sendiri, harus bergabung juga dengan UMKM dan institusi pendidikan,\" kata Sandiaga dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.Sandiaga berharap, kerja sama tersebut bisa membuat para pelaku UMKM mengembangkan bisnisnya dengan dukungan inovasi teknologi yang disediakan GoTo.Selain itu, UMKM yang berada di bidang kuliner tersebut harapkan bisa menghadirkan sebuah dorongan terhadap lapangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.Seri kajian ekonomi ini merupakan kajian keenam yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Setara. Melalui kegiatan ini Yayasan Indonesia Setara berupaya terus membantu memfasilitasi peningkatan kualitas diri pelaku UMKM.Selain Menparekraf, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Chief of Public Relation Policy and Government Relations GoTo Shinto Nugroho dan Direktur Poltekpar Palembang Zulkifli Harahap. Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melaporkan UMKM yang masuk ekosistem digital bisa bertahan lebih baik selama masa pandemi. \"Berdasarkan data internal kami, 80 persen UMKM terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan yg lebih baik selama masa pandemi,\" kata Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi, Kemenkop UKM, Christina Agustin, dalam keterangan resmi bersama Youtap, Kamis (23/6). Masih berdasarkan data kementerian, sebanyak 59 persen pelaku UMKM yang tinggal di wilayah sub-urban pun sudah masuk ke ekosistem digital, yang menandakan penetrasi penggunaan teknologi digital sudah masuk ke berbagai daerah. (mth/Antara)
Mendag Minta Pabrik Beli Sawit Petani Minimal Rp1.600 per Kg
Bandarlampung, FNN - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meminta pabrik pengolahan sawit untuk membeli sawit dari petani minimal Rp1.600 per kilogram guna menjaga stabilitas harga sawit di tingkat petani.\"Jadi kita bersama-sama telah mendengar keluhan petani sawit di Lampung karena harga tandan buah segar milik mereka harga jualnya rendah,\" ujar Zulkifli Hasan, di Lampung Tengah, Sabtu.Ia mengatakan, untuk mengatasi persoalan itu, ia mengimbau pabrik pengolahan sawit ataupun pabrik crude palm oil (CPO) dapat membeli sawit petani minimal Rp1.600 per kilogram.\"Kita minta pabrik pengolahan agar membeli paling murah Rp1.600 per kilogram, tadi memang telah dilihat masih ada pabrik yang membeli Rp1.300 per kilogram,\" katanya.Dia menjelaskan, banyak pula pabrik yang tidak menerima pasokan dari petani sawit secara langsung sehingga harga jual tingkat petani rendah.\"Kadang pabrik tidak membeli secara langsung ke petani, namun lewat penampung disana biasa sawit petani dibeli dengan harga Rp800 per kilogram. Seharusnya petani bisa dibeli dengan harga Rp1.600-Rp2.000 per kilogram ini baru layak,\" ucap dia.Imbauan atas adanya pembelian sawit milik petani dengan harga yang layak oleh pabrik pengolahan sawit terbentuk atas adanya keluhan rendahnya harga sawit ditingkat petani oleh Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Lampung, Abdul Simanjuntak.\"Harga sawit saat ini rata-rata di bawah Rp1.000 per kilogram atau sekitar Rp700 per kilogram, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras saja kami harus menjual 30 kilogram sawit dahulu,\" kata Abdul Simanjuntak.Ia mengharapkan, harga sawit di tingkat petani dapat mencapai Rp2.000 per kilogram, sebab tingginya biaya perawatan seperti mahalnya harga pupuk yang mencapai Rp17.000 per kilogram.\"Pupuk itu sudah Rp17.000 per kilogram jadi kami harus menjual 1 kuintal sawit baru bisa membeli pupuk, karena harga hanya Rp700 per kilogram. Kami tidak bisa sekolahkan anak lagi, dan harapannya kepada pemerintah lihatlah penderitaan petani sebab kami percaya pemerintah bisa membantu petani yang ada di Lampung,\" ucapnya lagi. (mth/Antara)
Puluhan Ekor Sapi di Cianjur Mati Karena PMK
Cianjur, FNN - Puluhan ekor sapi di sejumlah peternakan di Cianjur, Jawa Barat, mati akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), sehingga Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Cianjur, menggencarkan pemberian vaksinasi untuk menekan penyebaran virus.Kadisnakanlut Cianjur, Ahmad Rifai di Cianjur Sabtu, mengatakan tercatat hingga satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha, 50 ekor sapi di sejumlah peternakan di Cianjur, mati karena PMK, namun peternak sudah menyembelih sapi karena dagingnya tidak berbahaya untuk dikonsumsi.\"Kami langsung menginstruksikan Puskeswan untuk memeriksa secara acak lokasi pemotongan hewan kurban pada hari H Idu Adha, termasuk menerjunkan tim, untuk melakukan uji sampling secara acak karena sudah ditemukan kasus PMK pada sapi yang akan dikurbankan,\" katanya.Pihaknya akan memastikan tidak ada sapi yang terpapar PMK disembelih saat Idul Adha.\"Hari ini semua tim dan petugas mendatangi sejumlah titik dan peternakan guna memastikan tidak ada hewan kurban yang mengidap PMK disembelih untuk kurban,\" katanya.Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan untuk mencegah penyebaran PMK, pihaknya mempercepat vaksinasi untuk sapi, tercatat 4.700 ekor sapi sudah terdaftar untuk menjadi prioritas sasaran vaksinasi beberapa sebelum Hari Raya Idul Adha.\"Vaksinasi diutamakan untuk sapi yang akan disembelih esok hari atau pada hari Minggu. Kami pastikan stok vaksin mencukupi dan ribuan sapi yang akan dikurbankan dalam kondisi sehat dan tidak terpapar penyakit,\" katanya.Pihaknya sudah memerintahkan petugas kesehatan hewan untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban di semua lokasi pemotongan hewan kurban di Cianjur.\"Kalau ditemukan ada hewan kurban yang terjangkit jangan dulu dipotong, diwajibkan hanya hewan yang sehat dan sesuai syariat yang disembelih,\" katanya.(Sof/ANTARA)
Tembus Rp200 Ribu per kg Harga Daging Sapi di Kota Sabang
Banda Aceh, FNN - Harga daging sapi dan kerbau di Kota Sabang, Provinsi Aceh tembus Rp200 ribu per kilogram pada saat meugang atau tradisi warga Aceh memasak daging dalam rangka menyambut Idul Adha 1443 Hijriah.“Harga daging berkisar Rp180 ribu - 200 ribu per kilogram,” kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Sabang Jaya Saputra di Kota Sabang, Sabtu.Ia menjelaskan ada 56 ekor sapi dan dua ekor kerbau yang disembelih pada meugang Idul Adha tahun ini, yakni 26 ekor sapi dan satu ekor kerbau disembelih pada hari pertama serta 30 ekor sapi dan satu ekor kerbau pada hari kedua.“Pada meugang pertama ada 24 pedagang, dan meugang ke dua ada 26 pedagang, yang tersebar di pasar tradisional, gampong Cot Ba\'u, Paya Seunara, dan Ie Meulee,” kata Jaya.Jaya memastikan seluruh ternak sapi dan kerbau asal Kota Sabang ini, disembelih adalah sapi sehat dan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).Kendati demikian, pihaknya tetap masih menemukan kasus cacing hati pada daging saat penyembelihan pihaknya, namun langsung memusnahkannya.\"Hewan ternak ini aman dari PMK, karena tidak dari kawasan yang terinfeksi, yakni Gampong Pria Laot dan Sirui. Sebelumnya kita juga sudah periksa surat kesehatan hewan,\" katanya.Aijal Mahdi, seorang pedagang daging di Kota Sabang mengatakan harga daging tinggi disebabkan minim pasokan ternak dari luar Kota Sabang, sehingga pedagang harus membeli ternak lokal dengan harga yang cenderung tinggi dibandingkan ternak luar Sabang.Hal ini merupakan dampak dari wabah PMK yang masih merebak di Aceh sehingga ternak dari daerah lain di Aceh dilarang masuk ke pulau paling barat Indonesia itu.\"Sapi yang kami jual ini dipelihara dan dipotong di Cot Ba’u (Sabang). Untuk harga daging dan hati Rp200 ribu per kg, tulang harganya Rp90 ribu per kg, dan daging dengan kualitas nomor dua itu harganya Rp160 ribu per kilogram,\" kata Aijal.Harga daging sapi dan kerbau saat meugang tahun ini tergolong tinggi dibandingkan saat meugang tahun-tahun sebelumnya, yang berkisar Rp170 ribu per kilogram.Meski mengeluhkan harga yang cukup tinggi, namun tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk tetap membeli daging pada hari meugang hari raya haji tahun ini.\"Harganya mahal kali memang, tapi ya tetap kita beli, paling jumlahnya kita batasi, tidak sebanyak biasanya,\" kata Wira salah seorang pembeli di Kota Sabang. (Sof/ANTARA)
BPR dan BPRS Diperlakukan Diskriminatif
Jakarta, FNN --- Berbagai pelarangan dalam operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) seperti dalam lalu lintas pembayaran, konsolidasi, akses terhadap permodalan, dan lainnya merupakan bentuk ketidakadilan dan diskriminatif. Hal itu disampaikan Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri dan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, ketika menjadi saksi ahli pemohon dalam persidangan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Mahkamah Konstitusi, Rabu (6 Juli 2022). Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022 dimohonkan PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan (BPRS HIK Parahyangan), diwakili oleh Martadinata selaku Direktur Utama HIK Parahyangan. Materi yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (10), Pasal 21 huruf d, dan Pasal 25 huruf b dan huruf e UU Perbankan Syariah. Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d dan Pasal 25 huruf b UU Perbankan Syariah pada pokoknya membatasi atau melarang BPR Syariah untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Implikasinya, Pasal 21 huruf d UU Perbankan Syariah mengatur bahwa BPR Syariah tidak dapat memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah secara mandiri, melainkan hanya melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam sidang Pendahuluan, Rabu (6 April 2022), Ahmad Wakil Kamal selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan, pembatasan dan larangan untuk memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran membuat BPRS tidak optimal memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat terutama usaha mikro dan kecil (UMK) untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan. Pada saat menjadi saksi ahli persidangan perkara ini, Faisal Basri menjelaskan bahwa semua pelaku ekonomi memiliki hak dan kewajiban setara, termasuk BPR dan BPR Syariah agar sistem peredaran uang –baik fungsi penghimpunan maupun penyaluran dana– dalam perekonomian bisa lebih optimal dan semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, menurut Faisal Basri, sepatutnya tidak ada lagi pembatasan operasional BPRS seperti dalam lalu lintas pembayaran, konsolidasi, akses terhadap permodalan, dan segala bentuk diskriminatif lainnya. \"Jadi BPR dan BPRS diperlakukan seperti pada zaman batu tatkala belum ada pasar, tatkala transaksi itu lewat barter. Potensi yang ada justru dijauhkan dari rakyat. Banyak lagi diskriminasi yang terjadi yang jelas-jelas namanya bank, BPR Syariah, tetapi tidak boleh melakukan lalu lintas pembayaran,\" ujarnya dalam persidangan Uji Materi UU 21 Tahun 2008, Rabu (6/7/2022). Faisal menuturkan, sektor keuangan, khususnya perbankan, dapat dianalogikan sebagai jantung di dalam tubuh manusia yang memiliki peran vital. Oleh sebab itu, perbankan yang lemah membuat gerak roda perekonomian melambat. Penguatan peran bank dilakukan melalui peningkatan inklusi keuangan. Dia menambahkan, kendati mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, indeks inklusi keuangan Indonesia masih tergolong rendah, bahkan terendah di antara negara-negara pendiri Asean atau Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand). Faisal menambahkan, untuk meningkatkan inklusi keuangan tidak bisa hanya bertumpu pada perbankan umum, tetapi perlu mengoptimalkan potensi BPR dan BPRS. “Kita harus mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Tidak bisa hanya mengandalkan perbankan umum saja, tetapi harus mengoptimalkan BPR dan BPRS. Di sinilah peran BPR dan BPRS yang basisnya bank komunitas.” Efisiensi Bank Sementara itu, Yunus Husein menjelaskan, keikutsertaan BPR Syariah dalam lalu lintas pembayaran secara terbatas diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan usaha bank dan memberikan jasa yang lebih murah, lebih banyak dan lebih cepat bagi nasabah/masyarakat. Selain lalu lintas pembayaran, Yunus menilai, penawaran umum dapat dipertimbangkan untuk dapat dilakukan oleh BPR Syariah guna membuka peluang yang berpotensi mengembangkan usahanya dan membutuhkan penguatan modal. Penyertaan modal BPR yang besar kepada BPR yang berukuran lebih kecil akan menciptakan sinergi kuat dan akan membantu BPRS yang mengalami kesulitan modal dan menyelamatkannya tanpa melibatkan dana publik di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Pembatasan BPR dan BPRS untuk tidak melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran giral sudah berusia lebih dari 30 tahun. Adanya pelarangan ini yang memunculkan diskriminatif. Mungkin nantinya bukan dilarang, tetapi dibatasi dalam melakukan lalu lintas pembayaran. Seandainya nanti [BPR dan BPRS] diperbolehan melakukan lalu lintas pembayaran, tetap dibutuhkan rambu-rambu. Membatasi [lalu lintas pembayaran], tetapi bukan melarang sama sekali, itu dua hal beberda. Melarang itu bisa diskriminatif, mengikat orang untuk tidak bergerak. Dengan pengaturan pembatasan, ada perlakuan sama, tidak ada perlakuan diskriminatif atau pembedaan,\" kata Yunus. Sementara itu, membatasi akses BPR Syariah untuk memperoleh modal melalui penawaran umum berarti membatasi BPR Syariah untuk menjaga kelangsungan dan mengembangkan usahanya. “Apabila permohonan pemohon dikabulkan, peranan BPRS yang berjumlah 165 dan BPR Konvensional yang berjumlah 1.464 sebagai perantara keuangan akan semakin baik,” tegasnya. Martadinata, Direktur Utama BPRS HIK Parahyangan, menjelaskan bahwa keterangan dari kedua saksi ahli tersebut sudah sesuai dengan alasan utama dari permohonan uji materi UU Perbankan Syariah, yaitu untuk mengoptimalkan peran BPR Syariah di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMK di Tanah Air. Pasal 1 (9), Pasal 21 (d) dan Pasal 25 (b) UU Perbankan Syariah pada pokoknya membatasi atau melarang BPR Syariah untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran. \"Hal ini juga dapat membantu peran otoritas khususnya Bank Indonesia dan OJK dalam penguatan dan konsolidasi di industri BPR/BPRS,” ujar Martadinata. (TG)
Tiga Kereta Api Tambahan Tujuan Jakarta Dioperasikan oleh KAI Daop Semarang
Semarang, FNN - PT KAI Daop 4 Semarang mengoperasikan tiga kereta api tambahan untuk melayani perjalanan dari Semarang menuju Jakarta dan sebaliknya saat libur sekolah dan peringatan Idul Adha tahun ini.Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Krisbiyantoro dalam siaran pers di Semarang, Jumat, mengatakan, tiga kereta tambahan tersebut masing-masing KA Argo Sindoro, KA Argo Muria, serta KA Tawang Jaya Premium.Ia menjelaskan jadwal pengoperasian kereta tambahan tersebut berbeda-beda periodenya.Ia mencontohkan KA Argo Sindoro Tambahan relasi Semarang Tawang menuju Gambir Jakarta dioperasikan pada 1 hingga 10 Juli, 13 hingga 16 Juli, 20 hingga 23 Juli, serta 27 hingga 30 Juli.Sementara KA Argo Muria Tambahan dioperasikan pada 17, 24, dan 31 Juli 2022.Selain KA tujuan Jakarta, kata dia, terdapat pengoperasian KA Kaligung Tambahan dari Semarang Poncol tujuan Tegal yang diberangkatkan pada 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, dan 17 Juli 2022.\"Total tersedia 21.998 kursi dari pengoperasian KA tambahan ini,\" katanya.Ia menjelaskan syarat untuk calon penumpang KA jarak jauh juga masih sama, yakni harus sudah memperoleh dua dosis suntikan vaksin.Krisbiyantoro juga memastikan ketersediaan tiket kereta api ke berberbagai tujuan di masa libur sekolah dan Idul Adha ini.(Sof/ANTARA)
APBN Tahan Harga Energi yang Naik di Tengah Tensi Global
Sleman, DIY, FNN - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa APBN menjaga momentum penguatan ketahanan fiskal dengan menahan harga energi yang naik di tengah tensi global.\"Harga pertalite tidak naik, solar tidak naik. Sementara harga internasional naik maka selisih harganya dibayar APBN. Bukan berarti gratisan ada biaya yang harus dikeluarkan dari APBN,\" ujarnya dalam sharing session di UIN Sunan Kalijaga, Sleman, D.I.Yogyakarta, Jumat.APBN yang berasal dari penerimaan pajak yang saat ini sedang meningkat cepat, lanjutnya, sebagian digunakan untuk menahan harga energi agar tidak naik melalui subsidi.Kebijakan tersebut diambil agar masyarakat yang mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 tidak harus kembali berhenti akibat harga energi global yang naik.\"Tugas kita sebagai masyarakat melanjutkan pemulihan. Saya titip supaya kita melakukan pemulihan secara intensif, semakin besar dampak kepada masyarakat di sekitar kita,\" ucapnya.APBN berperan sebagai shock absorber dengan mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum pemulihan serta menjaga belanja prioritas. Pemerintah juga menjaga momentum penguatan ketahanan fiskal dengan menyiapkan buffer untuk antisipasi uncertainty dan penguatan fondasi untuk konsolidasi dan keberlanjutan fiskal jangka menengah.Lebih lanjut Suahasil menyampaikan bahwa dari 2,5 tahun menghadapi pandemi COVID-19 terdapat dua pembelajaran. Pertama, ketika virus naik penularan bisa diturunkan dengan memperketat mobilitas manusia, mengurangi interaksi, mendorong vaksinasi. Namun jika diturunkan secara mendalam akan berimplikasi pada ekonomi.Pelajaran kedua, ucapnya, virus COVID-19 tidak pernah hilang sehingga muncul lah prinsip hidup bersama virus dengan menjaga kesehatan, memastikan imunitas dan vaksinasi.\"Saya rasa PR kita sebagai bangsa dan individu sama, lanjutkan kemanusiaan kita. APBN akan tetap hadir, tetap menjaga perannya dan semoga menjadi sumbangsih kita semua kepada perbaikan kehidupan kita semua,\" tuturnya. (Sof/ANTARA)
KAI Diminta Partisipasi Pembangunan Jalan Layang di Lintasan Sebidang
Jakarta, FNN - Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra meminta kepada PT PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk berpartisipasi dalam pembangunan fly over (jalan layang) dan underpass atau terowongan di sekitar daerah perlintasan sebidang yang ada..Eddy Santana Putra dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat malam menyatakan bahwa pembangunan fly over dan underpass di lintasan sebidang dapat menjadi semacam CSR atau program tanggung jawab sosial perusahaan dari KAI.\"Partisipasi pembangunan fly over atau underpass ini merupakan bagian dari social responsibility PT KAI untuk keamanan dan keselamatan transportasi warga yang melintasi perlintasan sebidang,\" katanya.Ia mengemukakan jalan layang atau terowongan di perlintasan sebidang selain agar warga yang melintas aman, juga akan memperlancar pergerakan PT KAI.Kereta api meski kecil sekali tetapi ada kemungkinan mengalami insiden tabrakan, lanjut Eddy, yang pastinya akan merugikan warga korban dan PT KAI.\"Sama-sama diuntungkan dengan fly over atau underpass ini. Kalau dari APBN saja, pembangunannya akan butuh waktu lama karena jumlah perlintasan sebidang banyak. Jadi PT KAI dengan keuntungan yang didapat harus bantu bangun,\" ujar Eddy.Eddy mencontohkan bisnis PT KAI mengangkut batubara di Sumatera Selatan menjadi penyumbang terbesar keuntungan PT KAI. Tidak kurang dari 45 juta ton batubara yang diangkut PT KAI per tahunnya.\"PT KAI untungnya lumayan besar, mencapai Rp 14 triliun, terbesar diperoleh dari logistik, yakni angkut batubara di Sumsel. Satu tahun bisa 45 juta ton. Bukan dari angkut penumpang,\" ujarnya.Pengangkutan batubara, lanjut Eddy, relatif tidak begitu dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Beda dengan bisnis PT KAI yang angkut penumpang, yang sangat dipengaruhi COVID-19 dalam dua tahun terakhir ini.Kondisi ini dinilai Eddy harus didukung dan ditingkatkan, salah satunya dengan pembangunan rel ganda oleh Pemerintah.Dalam pandangan Eddy, pembangunan rel ganda Prabumulih-Tarahan akan meningkatkan volume daya angkut batubara PT KAI serta berdampak kepada pergerakan ekonomi Sumatera Selatan.\"Minimal volumenya meningkat 2 kali lipat, yang berdampak pada perekonomian Sumsel dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat Sumsel,\" papar Eddy. (Sof/ANTARA)
POPULER
