Anthony Budiawan: Pemerintah Membodohi Rakyat Soal Klaim Bayar Utang

Anthony Budiawan Direktur Eksekutif PEPS

Jakarta, FNN - Banyak sekali informasi mengenai ekonomi Indonesia dari pemerintah yang sangat membingungkan masyarakat, dari satu waktu ke lain waktu itu perubahannya cepat, dan tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Soal klaim bayar utang pemerintah terkesan menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi.

Demikian perbincangan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (29/7/22) di Jakarta.

Pemerintah memang mencoba memberi penjelasan dengan berbagai alasan. Tetapi, alasannya malah memperkeruh situasi, tidak masuk akal, sehingga terkesan bodoh, atau membodohi publik?

Anthony Budiawan menyampaikan beban utang pemerintah saat ini terutama bunganya sudah semakin besar, lalu kemampuan negara dalam mendapatkan pendapatan rasio pajak menurun sehingga beban bunga itu sudah sangat berat.

Artinya sekarang ini masyarakat sudah dibebani pemerintah dengan menaikkan pajak. 

“Berarti sekarang ini semua utang-utangnya itu tidak gratis untuk masyarakat dan semuanya masyarakat yang menanggung,” tuturnya.

Kekhawatiran masyarakat ternyata terbukti. Di tengah ekonomi yang masih sulit, tahun ini, pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen.

Kalau keuangan negara itu kuat tentu PPN tidak akan dinaikkan, karena menaikkan PPN akan memiliki konsekuensi terhadap daya beli.

Pemerintah selalu bisa membayar utangnya dengan menarik utang baru, mencetak uang, bahkan menaikkan pajak. 

Anthony juga mengatakan saat ini kita sedang mendapatkan durian beruntung, harga komunitas yang naik sehingga APBN juga naik dan surplus belanjanya juga ditahan.

Namun waspada apabila harga komunitas ini  mengalami penurunan pada akhir tahun ini atau tahun depan, tentu ini dapat memicu krisis APBN lagi.

Pemerintah juga selalu mengatakan utang porsi asing sudah rendah dibandingkan pada tahun 2019, hal itu karena sudah membuat pinjaman- pinjaman dari dalam negeri. 

“Ini juga sebenarnya termasuk komunikasi yang membodohi publik,” ungkap Anthony.

Menurutnya utang dalam porsi asing itu menurun drastis misalnya dari 40% menjadi 20%, karena utang tahun 2020 dan 2021 diberdayakan 80-90% dari Bank Indonesia.

Jadi tentu saja yang dimiliki oleh asing berkurang drastis, tetapi jumlahnya tidak terlalu berkurang kecuali di dalam lima bulan terakhir sampai Mei terakhir ini turun drastis. (Lia)

1119

Related Post