EKONOMI
Indonesia Harus Memperkuat Imunitas Terhadap Goncangan Global
Jakarta, FNN - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian menilai bahwa Indonesia harus memperkuat imunitas terhadap goncangan global untuk mengantisipasi dampak dari ancaman kebangkrutan ekonomi seperti yang dialami Sri Lanka dan Myanmar.“’Vaksin paling ampuhnya adalah memperbesar cadangan devisa negara,” kata Dzulfian saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.Menurut Dzulfian, jika melihat rasio cadangan devisa terhadap impor dan utang luar negeri yang masih minim, Indonesia masih jauh dibanding dengan negara-negara tetangga.\"Sehebat apapun kita membangun perekonomian domestik, tetapi imunitas eksternalnya lemah, maka sama saja bohong. Karena badai eksternal dengan mudah bisa menerjang kita kapanpun,\" ujarnya.Kemudian, lanjut dia, dalam waktu jangka pendek pemerintah harus segera melakukan mitigasi risiko dengan menganalisis interkoneksi perekonomian dengan negara-negara tersebut, termasuk melalui negara-negara perantara.\"Ingat, krisis tahun 1998 menjalarnya dari Thailand sebelum ke Indonesia,\" katanya.Dzulfian menegaskan bahwa salah tata kelola perekonomian baik domestik maupun eksternal dapat menjadi faktor potensial sebuah negara mengalami kebangkrutan.Oleh karena itu, pelajaran yang dapat dipetik dari krisis ekonomi di Sri Lanka adalah pemerintah harus ekstra hati-hati untuk mengelola utang, khususnya utang luar negeri, serta pemerintah juga harus selektif dalam memilih proyek-proyek \"strategis\" atau mercusuar.\"Alih-alih untuk mendukung perekonomian, yang ada justru malah menjadi beban jika mengabaikan aspek perhitungan dan perencanaan matang,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Harus Memprioritaskan Vaksin Buatan Dalam Negeri
Jakarta, FNN - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pemerintah wajib memprioritaskan vaksin buatan dalam negeri jika hasil uji klinis fase ketiga buatan Bio Farma telah memenuhi syarat dari BPOM.“Jika produksi mencukupi dan faktor kesesuaian dengan jenis-jenis vaksinasi sebelumnya sudah memenuhi syarat maka seharusnya impor vaksin diganti dengan vaksin dalam negeri,” kata Eko kepada Antara di Jakarta, Rabu.Dia juga menambahkan cakupan vaksin booster (penguat) masyarakat yang masih rendah dinilai tidak terlalu mengganggu terhadap pemulihan ekonomi.“Persyaratan booster tersebut diperlukan seiring peningkatan kasus positif COVID-19. Nah, karena pemulihan ekonomi penting, namun menjadi terkendalinya pandemi lebih penting sebagai prasyarat pemulihan ekonomi, sehingga menurut saya tidak akan terlalu mengganggu,” katanya. Eko juga menjelaskan saat ini ancaman risiko ekonomi dari sisi harga energi dan pangan lebih tinggi jika dibandingkan dengan risiko kesehatan.“Meskipun vaksin booster ini bisa berjalan baik, pemerintah masih punya tugas untuk mengendalikan dampak harga energi dan pangan yang cenderung naik,” ucapnya.Selain itu Eko menambahkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sudah seharusnya berakhir di tahun ini, dan tahun depan kembali ke disiplin fiskal defisit APBN lebih kecil dari 3 persen PDB.“Sehingga jika melihat arah subsidi ke depan sepertinya pada sektor energi, bantuan langsung tetap akan dilakukan. Hanya saja pada bentuk-bentuk insentif untuk dunia usaha di beberapa sektor yang sempat direlaksasi akan dikurangi atau dinormalkan kembali seperti sebelum pandemi,” ucapnya.Sebelumnya, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menyatakan setelah uji klinis fase tiga dan mendapatkan izin penggunaan darurat atau EUA oleh BPOM pada akhir Juli tahun ini maka vaksin tersebut akan digunakan untuk vaksin penguat dewasa dan vaksin anak.Honesti juga menjelaskan vaksin COVID-19 BUMN merupakan wujud dari kemandirian bangsa Indonesia saat pandemi, hal ini menjadi tonggak pencapaian karya anak bangsa sekaligus membuktikan bahwa Indonesia mampu membuat vaksin dari hulu ke hilir secara mandiri. (Sof/ANTARA)
Kenaikan Harga BBM dan Elpiji Tak Akan Picu Gejolak Ekonomi
Jakarta, FNN - Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai keputusan Pertamina menaikkan harga BBM dan elpiji nonsubsidi seiring naiknya harga minyak dan gas dunia, tidak akan menimbulkan gejolak ekonomi dan inflasi.\"Jumlah konsumen Pertamax ke atas proporsinya kecil dan kebanyakan golongan menengah ke atas. Biasanya orang kaya tidak suka gejolak,\" ujarnya melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.Fahmy mengatakan apabila tujuan dari penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo dan Dex Series sesuai harga keekonomian, maka keputusan itu tepat dan sangat wajar.Ia pun menyarankan agar Pertamina juga bisa menurunkan harga BBM nonsubsidi jika suatu saat harga minyak dunia turun.\"Bagi Pertamina, kenaikan harga BBM nonsubsidi bisa memperbaiki cash inflow. Sedangkan, bagi pemerintah bisa menurun dana kompensasi,\" terang Fahmy.Per 10 Juli 2022 harga Pertamax Turbo yang sebelumnya hanya dijual Rp14.500 per liter telah menjadi Rp16.200 per liter, harga Pertamina Dex yang semula hanya Rp13.700 per liter menjadi Rp16.500 per liter, dan harga Dexlite dari Rp12.950 per liter naik menjadi Rp15.000 per liter.Sementara itu harga elpiji nonsubsidi Bright Gas juga naik sekitar Rp2.000 per liter.Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengklaim meski ada kebijakan penyesuaian harga, namun harga itu masih terbilang kompetitif bila dibandingkan produk sejenis yang dijual oleh sejumlah perusahaan penyalur BBM dan elpiji di Indonesia. (Sof/ANTARA)
Didominasi Milenial dan Gen Z, Jumlah Investor Saham Tembus Empat Juta
Jakarta, FNN - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah investor saham di pasar modal Indonesia tembus empat juta investor yang didominasi kaum milenial dan gen Z.Berdasarkan data KSEI pada akhir semester I 2022, jumlah single investor identification (SID) telah mencapai 4.002.289 investor, dengan 99,79 persen merupakan investor individu lokal.\"Pertumbuhan jumlah investor saham menjadi salah satu tanda pencapaian pasar modal Indonesia. Jumlah investor lokal yang terus meningkat secara signifikan, terutama di masa pandemi COVID-19, merupakan tanda bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar pentingnya berinvestasi dan menjadikan pasar modal sebagai alternatif untuk berinvestasi,\" kata Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.Melihat perkembangannya, sejak 2021 jumlah investor saham telah meningkat 15,96 persen dari 3.451.513 pada akhir 2021 menjadi 4.002.289 pada akhir Juni 2022. Tren peningkatan tersebut telah terlihat sejak 2020 ketika investor masih berjumlah 1.695.268.Uriep menambahkan, pada akhir semester I 2022, investor saham didominasi oleh investor berusia di bawah 40 tahun, yaitu Gen Z dan milenial sebesar 81,64 persen dengan nilai aset yang mencapai Rp144,07 triliun.Sebanyak 60,45 persen investor berprofesi sebagai karyawan swasta, pegawai negeri, guru dan pelajar, dengan nilai aset mencapai Rp358,53 triliun.Data demografi memperlihatkan bahwa investor saham masih terkonsentrasi di pulau Jawa yaitu sebesar 69,59 persen, termasuk 13,97 persen investor yang berdomisili di DKI Jakarta dengan nilai aset yang mencapai Rp3.772,32 triliun.Selain karena sinergi yang baik antara self regulatory organization (SRO) dan para pelaku pasar modal, lanjut Uriep, lebih dari 95 persen penambahan jumlah investor lokal dikarenakan adanya kemudahan pembukaan rekening secara daring yang sangat membantu masyarakat untuk menjadi investor di pasar modal.\"Ditunjang dengan pengembangan infrastruktur seperti AKSES dan EASY, maka semakin memudahkan investor untuk melakukan aktivitas di pasar modal Indonesia,\" ujar Uriep. (Ida/ANTARA)
Saran Pengamat: Pertalite Hanya untuk Sepeda Motor dan Angkutan Umum
Jakarta, FNN - Pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyarankan bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertalite hanya diperuntukkan bagi kendaraan sepeda motor dan angkutan umum.\"Pertalite perlu pembatasan untuk menurunkan beban subsidi di APBN. Kriteria pembatasan dibuat sederhana dan operated di SPBU, tanpa MyPertamina,\" ujarnya melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.Aplikasi MyPertamina dipandang masih belum tepat untuk diterapkan mengingat infrastruktur digital masih belum memadami, serta faktor gagap teknologi.Skema pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi yang langsung menyasar subjek penerima akan mudah diterapkan saat proses pengisian di SPBU. Skema ini juga dinilai mampu meredam peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.\"Premium dihapuskan, alasannya meski volume kecil dan distribusi hanya di luar Jamali (Jawa, Bali, dan Madura), tapi impor dan subsidi content cukup besar,\" kata Fahmy.Pertamina menyatakan pemulihan ekonomi pascapandemi melandai telah berdampak terhadap peningkatan mobilitas masyarakat, sehingga tren penjualan BBM dan elpiji ikut naik.Apabila, tren ini terus berlanjut, maka konsumsi BBM subsidi akan melebihi kuota. Pemerintah sedang melakukan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkhusus mengenai kriteria kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi.Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pihaknya harus menjaga kuota BBM subsidi agar tidak melebih kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sebanyak 40 persen penduduk miskin dan rentan miskin hanya mengkonsumsi 20 persen BBM, tetapi 60 persen ekonomi teratas justru mengkonsumsi 80 persen BBM subsidi.Pertamina memastikan BBM subsidi dipergunakan oleh segmen masyarakat yang berhak dan kendaraan yang sesuai ketentuan, salah satunya melalui pendaftaran plat nomer kendaraan ke platform digital MyPertamina terhitung sejak 1 Juli 2022. (Ida/ANTARA)
Transformasi Digital Menjadi Roda Pendorong Bisnis Pos Indonesia
Jakarta, FNN - Transformasi digital menjadi roda pendorong bisnis perseroan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kata Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana.Menurut dia, PT Pos Indonesia (Persero) terus berbenah dengan memetakan dan mengaplikasikan setiap peluang bisnis untuk merawat simbol kekuatan layanan pos yang kini telah berlangsung selama hampir tiga abad.\"Perusahaan ini harus bangkit karena usianya sudah 275 tahun. Kami terus memikirkan fundamental bisnis Pos Indonesia, salah satunya digitalisasi,\" ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu.Sepanjang 2021, Pos Indonesia mencatatkan kinerja keuangan yang gemilang lantaran berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp589,7 miliar atau tumbuh 72,43 persen dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp342,1 miliar. Pencapaian tersebut belum pernah terjadi selama kurun waktu satu dekade terakhir.Choiriana menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi pemicu adanya pembaharuan mulai dari layanan kurir, produk dan kanal, teknologi, hingga kultur di Pos Indonesia. Program ini merupakan salah satu cara pos bersaing dengan perusahaan-perusahaan logistik lain.Menurut dia, ada tiga cara cepat dalam mendorong pertumbuhan sebuah perusahaan, yakni build, buy, dan borrow. Pos Indonesia memilih strategi borrow melalui aksi kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan bisnis dan menjalankan program transformasi.Secara umum, pos bukan perusahaan digital karena sumber daya manusia dulunya direkrut untuk menjadi petugas yang notabene sebagai administrasi yang mencatat pengiriman surat.\"Strategi build itu kalau kami punya kapabilitas dan buy kalau kami punya uang, tapi kedua hal ini kami tidak punya, sehingga kami memilih borrow,\" kata Choiriana.\"Kalau borrow, kami tinggal pilih partner yang mau bekerja sama dengan pos. Kami open dan ambil yang tercepat,\" imbuhnya.Saat ini layanan produk yang dimilik Pos Indonesia berkat program transformasi digital adalah aplikasi PosAja! yang dapat diunduh pada Play Store maupun App Store.Aplikasi yang dibentuk pada pertengahan tahun lalu tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan layanan kurir digital yang menuntut serba cepat, murah, mudah, dan sederhana.Choiriana menceritakan dulu sebelum ada transformasi digital, produk pos hanya tersedia pengiriman reguler yang membutuhkan waktu lebih lama. Namun, sekarang Pos Indonesia sudah memiliki layanan premium instan untuk pengiriman paket dan surat dalam kota dengan batas waktu maksimal tiga jam, serta layanan pengiriman sameday dan nextday.Selain itu, perseroan juga sudah bekerja sama dengan beberapa e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak terkait jasa pengiriman barang.Aplikasi PosAja! awalnya diperuntukkan untuk kurir digital Pos Indonesia, lalu berkembang menjadi aplikasi yang juga bisa dipakai oleh masyarakat umum yang ingin merasakan kemudahan berbelanja.\"Layanan ini juga sudah kami masukkan ke aplikasi kurir PosAja! yang terhubung dengan marketplace. Aplikasi ini bisa beli sembako, produk fesyen, hingga buku Gramedia,\" terang Choiriana.Aplikasi PosAja! kini telah terhubung dengan delapan marketplace, yaitu Bazara, Beemarket, Bhinneka, Brayamart, Belibenih, Indonesia in Your Hand, Padi UMKM, dan Gramedia. Layanan ini baru bisa diakses oleh masyarakat yang bermukim di 20 kota besar di Indonesia, di antaranya Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan lainnya.Dalam waktu dekat, perseroan juga akan bekerja sama dengan toko daring DJ.ID agar bisa bergabung ke dalam ekosistem kurir PosAja! dan memperluas jangkauan aplikasi tersebut ke berbagai daerah.\"Tanpa digitalisasi di Pos Indonesia ini, kami tidak bisa melakukan pembaharuan. Sekarang mau melakukan apapun sudah bisa tracking dan tracing melalui aplikasi,\" pungkas Choiriana.Selain digitalisasi layanan kurir, Pos Indonesia juga memiliki layanan keuangan digital bernama Pospay. Layanan ini dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan transaksi keuangan mulai dari transfer uang ke berbagai rekening bank, kirim wesel instan, transfer giro, membayar beragam tagihan, token listrik, tagihan PDAM, pulsa, hingga membeli paket data.Layanan Pospay juga ada yang syariah dengan menyediakan fitur pembayaran zakat, infak, sedekah. Ke depan, layanan ini juga akan dilengkapi dengan banyak fitur, seperti pembayaran haji atau umrah, pembayaran syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, investasi syariah, e-commerce syariah, hingga tabungan emas yang juga menganut prinsip syariah. (Sof/ANTARA)
Kemendag Mengerahkan Sumber Daya Realisasikan Program Minyak Goreng Curah
Jakarta, FNN - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pihaknya terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk merealisasikan program pemerintah soal minyak goreng curah.Menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, bukan hanya menata mata rantai pasokan, tetapi juga melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan, khususnya para pengusaha dan distributor.\"Dengan berbagai cara, demi masyarakat, Mendag menekankan bahwa kita semua harus berjuang mengerahkan semua sumber daya,\" ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.Minyak goreng menyita perhatian publik beberapa bulan belakangan ini, yang disebabkan lonjakan harga di tingkat internasional, sehingga memengaruhi harga dan rantai pasokan di dalam negeri.Berbagai kebijakan telah diluncurkan pemerintah dan perlahan-lahan harga dan pasokan minyak goreng curah relatif lancar dan harganya sesuai dengan ketentuan pemerintah.Wamendag menyatakan bahwa dirinya dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan terus memastikan bahwa harga minyak goreng sesuai dengan ketetapan pemerintah.\"Pak Zulkifli, Mendag baru, sudah ingin segera mencapai target minyak goreng curah di seluruh daerah di Indonesia sesuai dengan HET yang telah ditetapkan, yaitu Rp14.000 per liter. Tentu, kami di Kementerian Perdagangan akan dukung penuh langkah beliau agar segera terealisasi,\" kata Jerry.Sebelumnya, ketika melakukan kunjungan ke Pasar Bulu, Kota Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini, Wamendag mendapati pengakuan dari seorang pedagang bahwa harga minyak goreng sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah dan bahkan cenderung lebih murah serta pasokannya lancar.Pedagang tersebut menunjukkan harga minyak goreng curah yang dijual seharga Rp15.000 per kg atau jika dihitung dengan liter harganya lebih murah yakni Rp14.000.Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Zulkifli Hasan menegaskan perlunya kesinambungan komunikasi dan koordinasi agar masyarakat di seluruh Indonesia bisa menikmati harga minyak goreng sesuai kebijakan pemerintah. (Ida/ANTARA)
Menparekraf Bantu UMKM Naik Kelas Melalui Digitalisasi Bersama GoTo
Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam acara kajian ekonomi yang digagas oleh Yayasan Indonesia Setara (YIS) di Jakarta, Sabtu, menyampaikan pihaknya telah membantu UMKM untuk naik kelas melalui digitalisasi.Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan GoTo yang diusung oleh Gojek dan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Palembang dalam program #BangkitBersama.\"Kami ingin bersama-sama membangkitkan sektor ekonomi, tetapi tidak bisa pemerintah sendiri, harus bergabung juga dengan UMKM dan institusi pendidikan,\" kata Sandiaga dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.Sandiaga berharap, kerja sama tersebut bisa membuat para pelaku UMKM mengembangkan bisnisnya dengan dukungan inovasi teknologi yang disediakan GoTo.Selain itu, UMKM yang berada di bidang kuliner tersebut harapkan bisa menghadirkan sebuah dorongan terhadap lapangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.Seri kajian ekonomi ini merupakan kajian keenam yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Setara. Melalui kegiatan ini Yayasan Indonesia Setara berupaya terus membantu memfasilitasi peningkatan kualitas diri pelaku UMKM.Selain Menparekraf, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Chief of Public Relation Policy and Government Relations GoTo Shinto Nugroho dan Direktur Poltekpar Palembang Zulkifli Harahap. Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melaporkan UMKM yang masuk ekosistem digital bisa bertahan lebih baik selama masa pandemi. \"Berdasarkan data internal kami, 80 persen UMKM terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan yg lebih baik selama masa pandemi,\" kata Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi, Kemenkop UKM, Christina Agustin, dalam keterangan resmi bersama Youtap, Kamis (23/6). Masih berdasarkan data kementerian, sebanyak 59 persen pelaku UMKM yang tinggal di wilayah sub-urban pun sudah masuk ke ekosistem digital, yang menandakan penetrasi penggunaan teknologi digital sudah masuk ke berbagai daerah. (mth/Antara)
Mendag Minta Pabrik Beli Sawit Petani Minimal Rp1.600 per Kg
Bandarlampung, FNN - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meminta pabrik pengolahan sawit untuk membeli sawit dari petani minimal Rp1.600 per kilogram guna menjaga stabilitas harga sawit di tingkat petani.\"Jadi kita bersama-sama telah mendengar keluhan petani sawit di Lampung karena harga tandan buah segar milik mereka harga jualnya rendah,\" ujar Zulkifli Hasan, di Lampung Tengah, Sabtu.Ia mengatakan, untuk mengatasi persoalan itu, ia mengimbau pabrik pengolahan sawit ataupun pabrik crude palm oil (CPO) dapat membeli sawit petani minimal Rp1.600 per kilogram.\"Kita minta pabrik pengolahan agar membeli paling murah Rp1.600 per kilogram, tadi memang telah dilihat masih ada pabrik yang membeli Rp1.300 per kilogram,\" katanya.Dia menjelaskan, banyak pula pabrik yang tidak menerima pasokan dari petani sawit secara langsung sehingga harga jual tingkat petani rendah.\"Kadang pabrik tidak membeli secara langsung ke petani, namun lewat penampung disana biasa sawit petani dibeli dengan harga Rp800 per kilogram. Seharusnya petani bisa dibeli dengan harga Rp1.600-Rp2.000 per kilogram ini baru layak,\" ucap dia.Imbauan atas adanya pembelian sawit milik petani dengan harga yang layak oleh pabrik pengolahan sawit terbentuk atas adanya keluhan rendahnya harga sawit ditingkat petani oleh Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Lampung, Abdul Simanjuntak.\"Harga sawit saat ini rata-rata di bawah Rp1.000 per kilogram atau sekitar Rp700 per kilogram, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras saja kami harus menjual 30 kilogram sawit dahulu,\" kata Abdul Simanjuntak.Ia mengharapkan, harga sawit di tingkat petani dapat mencapai Rp2.000 per kilogram, sebab tingginya biaya perawatan seperti mahalnya harga pupuk yang mencapai Rp17.000 per kilogram.\"Pupuk itu sudah Rp17.000 per kilogram jadi kami harus menjual 1 kuintal sawit baru bisa membeli pupuk, karena harga hanya Rp700 per kilogram. Kami tidak bisa sekolahkan anak lagi, dan harapannya kepada pemerintah lihatlah penderitaan petani sebab kami percaya pemerintah bisa membantu petani yang ada di Lampung,\" ucapnya lagi. (mth/Antara)
Puluhan Ekor Sapi di Cianjur Mati Karena PMK
Cianjur, FNN - Puluhan ekor sapi di sejumlah peternakan di Cianjur, Jawa Barat, mati akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), sehingga Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Cianjur, menggencarkan pemberian vaksinasi untuk menekan penyebaran virus.Kadisnakanlut Cianjur, Ahmad Rifai di Cianjur Sabtu, mengatakan tercatat hingga satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha, 50 ekor sapi di sejumlah peternakan di Cianjur, mati karena PMK, namun peternak sudah menyembelih sapi karena dagingnya tidak berbahaya untuk dikonsumsi.\"Kami langsung menginstruksikan Puskeswan untuk memeriksa secara acak lokasi pemotongan hewan kurban pada hari H Idu Adha, termasuk menerjunkan tim, untuk melakukan uji sampling secara acak karena sudah ditemukan kasus PMK pada sapi yang akan dikurbankan,\" katanya.Pihaknya akan memastikan tidak ada sapi yang terpapar PMK disembelih saat Idul Adha.\"Hari ini semua tim dan petugas mendatangi sejumlah titik dan peternakan guna memastikan tidak ada hewan kurban yang mengidap PMK disembelih untuk kurban,\" katanya.Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan untuk mencegah penyebaran PMK, pihaknya mempercepat vaksinasi untuk sapi, tercatat 4.700 ekor sapi sudah terdaftar untuk menjadi prioritas sasaran vaksinasi beberapa sebelum Hari Raya Idul Adha.\"Vaksinasi diutamakan untuk sapi yang akan disembelih esok hari atau pada hari Minggu. Kami pastikan stok vaksin mencukupi dan ribuan sapi yang akan dikurbankan dalam kondisi sehat dan tidak terpapar penyakit,\" katanya.Pihaknya sudah memerintahkan petugas kesehatan hewan untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban di semua lokasi pemotongan hewan kurban di Cianjur.\"Kalau ditemukan ada hewan kurban yang terjangkit jangan dulu dipotong, diwajibkan hanya hewan yang sehat dan sesuai syariat yang disembelih,\" katanya.(Sof/ANTARA)
POPULER
