EKONOMI
LaNyalla Dukung UMKM Berbasis Ekspor Melalui Pengembangan Ekonomi Syariah
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung akselerasi ekonomi syariah di Jawa Timur untuk membantu pengembangan UMKM berbasis ekspor. Menurut LaNyalla, pasalnya ekonomi syariah merupakan salah satu kekuatan yang mampu membangkitkan pergerakan ekonomi. “Saya lihat implementasi program pengembangan ekonomi syariah masih minim. Harapannya pemerintah lebih gencar mengedukasi pelaku UMKM untuk mewujudkan ekonomi inklusif yang berfokus pada ekspor,” tutur LaNyalla yang sedang kunjungan kerja ke Jawa Timur, Sabtu (10/9/2022). Dijelaskan LaNyalla, saat ini perbankan ekonomi syariah sedang gencar memberikan fasilitas pembiayaan terhadap pelaku usaha dengan bagi hasil yang terjangkau. Hal ini perlu digaungkan sehingga mampu mendorong pergerakan usaha yang kontinyu. Diingatkan LaNyalla, pengembangan ekonomi syariah harus dimulai dengan membangun kapabilitas pelaku usaha ekonomi syariah. Sehingga resonansi pengembangan secara nasional semakin kuat dan berdaya saing. “Program pembinaan dan aspek-aspek pendukung lainnya perlu dihidupkan melalui kolaborasi berbagai elemen terkait seperti pembinaan peningkatan kualitas produk, jaminan kehalalan, merk dan aspek lain sehingga menembus pasar global,” ujar dia. Terpenting lagi, menurut LaNyalla, berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut harus dilakukan secara kontinyu dengan berbagai sinergi dan kolaborasi bersama dengan pihak terkait. “Program ini perlu kerjasama seluruh pihak seperti perbankan, pelaku usaha, pesantren-pesantren dan lainnya. Dengan satu tujuan yang sama yakni kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM,” paparnya. (Sof/LC)
Keindahan Pulau Lengkuas Belitung Membuat Delegasi G20 Terkesima
Belitung, FNN - Para delegasi G20 dari 22 negara terkesima melihat keindahan alam Pulau Lengkuas Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mereka tertarik untuk kembali berwisata ke Negeri Laskar Pelangi itu. \"Para delegasi G20 ini sangat terkesan dan kagum dengan keindahan Pulau Lengkuas ini,\" kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin di Belitung, Sabtu.Ia mengatakan dalam kunjungan ke Pulau Lengkuas ini, para delegasi G20 dari 22 negara ini banyak bertanya mengenai proses terjadinya batu-batu besar tersusun rapi di pulau ini.Selain itu, para delegasi ini juga menanyakan menara mercusuar yang didirikan 1882 yang masih kokoh berdiri di Pulau Lengkuas ini serta menjaga keindahan alam yang masih alami di destinasi wisata pulau itu. \"Kami menjelaskan bebatuan ini secara ilmiah dan secara geologi dan juga tujuan pendirian menara untuk kepentingan pelayaran. Dengan adanya penjelasan ini, mereka terkesan dengan ketersediaan informasi yang telah berikan,\" katanya.Menurut dia para delegasi selama perhelatan G20 di Pulau Belitung sangat senang dan terkesan dengan persiapan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat. Mereka senang melihat jalan dan kota yang bersih.Tidak hanya itu, para delegasi ini juga sangat senang melihat anak-anak yang melambai-lambaikan bendera menyambut mereka. Mereka sangat berterima kasih dengan kehangatan yang masyarakat berikan kepada mereka. \"Mereka juga senang dengan produk-produk UMKM yang ramah lingkungan, bernilai seni tinggi dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.Head of Cabinet for Commissioner Urpilainen of Europian Commision Tanelli Lahti menyampaikan keindahan Pulau Belitung. Tak segan, dirinya ingin memboyong keluarganya untuk mendatangi Belitung bersama.Ia mengaku pengalaman di Pulau Belitung luar biasa. Saya baru saja tiba di sini dan melihat ini dan itu baru bagi saya. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Ini pertama kalinya saya mengalami hal seperti ini. \"Uniknya, saya suka suasananya luar biasa. Alamnya sangat luar biasa,” katanya. (Ida/ANTARA)
Ekonomi Inklusif Akan Memberi Ruang pada Pekerja Disabilitas
Jakarta, FNN - Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Angkie Yudistia menekankan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif agar mampu memberi ruang semua warga, termasuk kepada disabilitas.Menurut Angkie, skema ekonomi inklusif penting untuk proses pembangunan SDM di Indonesia, sehingga tidak terjadi ketimpangan di lapangan dalam proses distribusi ekonomi yang berbasis kerakyatan dan menyasar semua warga negara.\"Skema ekonomi yang inklusif, menunjukkan Indonesia mampu memberi ruang yang sama bagi siapapun, termasuk di dalamnya warga disabilitas untuk terlibat langsung, dan tidak hanya jadi penonton dalam pembangunan negara,\" kata Angkie dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.Angkie menilai warga disabilitas bisa hadir di berbagai sektor kerja yang dibutuhkan oleh industri dengan tetap menyesuaikan kemampuan serta kualifikasi keahlian yang dibutuhkan.Konsep ekonomi inklusif merupakan bagian dari penerjemahan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang diikuti oleh peraturan turunannya yang menekankan penyandang disabilitas mendapat pekerjaan dan jaminan perlindungan sosial.Dalam Diskusi Panel bertajuk The 1ST International Conference on Manpower and Suistainable Development (IMSIDE) yang menjadi rangkaian acara G20, Angkie juga secara khusus membahas jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.Ada empat isu prioritas yang menjadi topik pembicaraan yakni pasar tenaga kerja inklusif dan pekerjaan layak untuk penyandang disabilitas, penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, perkembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan, serta jaminan sosial ketenagakerjaan.Ia mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan BPJS Ketenagakerjaan yang sangat memerhatikan warga disabilitas, agar mereka tidak hanya mendapat pekerjaan, namun juga mengupayakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai mitigasi risiko yang dihadapi saat bekerja.Selain itu Kementerian BUMN juga terus berupaya untuk memenuhi kuota ketersediaan disabilitas dalam lingkungan kerja di bawah BUMN sebanyak dua persen sesuai ketentuan UU Nomor 8 tahun 2016.\"Perekrutan Bersama yang dilakukan oleh ekosistem BUMN tahun ini telah menyesuaikan kuota tersebut sehingga pegawai dengan disabilitas memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,\" kata dia.Staf Khusus Presiden bidang sosial itu memaparkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada survei angkatan kerja nasional tahun 2020, tercatat 225.000 penyandang disabilitas usia 15 tahun ke atas telah bekerja.Data tersebut terbagi sebanyak 75 persen sektor informal dan 25 persen bekerja sebagai karyawan atau pegawai. Lapangan usaha tenaga kerja bagi disabilitas terbagi menjadi tiga sektor yaitu jasa (44 persen), pertanian (40 persen), dan industri (16 persen). (Sof/ANTARA)
MenkopUKM Siapkan Bantuan untuk UMKM Terdampak Harga BBM Naik
Badung, FNN – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) RI Teten Masduki menyampaikan pihaknya menyiapkan beberapa bantuan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Teten menjelaskan Kementerian Koperasi dan UKM sejauh ini telah mengusulkan program bantuan tersebut dan masih menunggu persetujuan dari kementerian lainnya dan Presiden Joko Widodo. \"Kami sudah mengusulkan dan sudah dibicarakan dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan, salah satunya Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro dalam bentuk hibah. Kedua, kami sudah kerja sama dengan Kementerian BUMN untuk pengadaan solar subsidi ke para nelayan,\" kata Teten Masduki pada sela-sela kegiatannya di Bali Collection Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis.Ia menyampaikan pihaknya menargetkan hibah untuk UMKM dapat segera disetujui sehingga cepat disalurkan ke para pelaku usaha. Menurut rencana pelaku usaha mendapat hibah Rp600.000\"Ini waktunya pendek, kami targetkan sampai 6 juta (penerimanya) begitu langsung disubsidi,\" kata MenkopUKM.Sementara itu, untuk kelompok nelayan, Teten menyampaikan kerja sama dengan Kementerian BUMN bakal diuji coba di tempat dalam waktu tiga bulan ke depan.Program Solar untuk Koperasi Nelayan, yang menjadi wujud kerja sama itu, bakal diterapkan Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan (Jawa Tengah), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat).Teten menyampaikan program itu berupaya memastikan kelompok nelayan dapat membeli solar sesuai harga SPBU, bukan harga eceran tertinggi yang dapat mencapai Rp10.000 per liter.\"60 persen produksi nelayan itu (untuk ongkos) solar, jadi akan terpengaruh. Kami akan piloting (uji coba) di tujuh tempat sampai Desember (2022). Kami akan gunakan pertashop mini (untuk penyaluran solar), dan penerima subsidi (bakal diverifikasi) by name dan address (dari nama dan alamat),\" kata Teten.Dalam kesempatan yang sama, MenkopUKM menilai kenaikan harga BBM itu menjadi momentum buat pemerintah untuk memperbaiki suplai solar ke kelompok nelayan.\"Kami harus memperbaiki suplainya sehingga nanti suplainya dari Pertamina dengan koperasi-koperasi nelayan di desa-desa nelayan,\" kata Teten Masduki. (mth/Antara)
Peternak Unggas Mandiri Lakukan Unjuk Rasa
Jakarta, FNN --- Peternak unggas mandiri yang tergabung dalam Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) melakukan aksi unjuk rasa. Mereka mendesak Pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) Perlindungan Peternak. Pasalnya, harga sarana produksi peternak selalu melebihi harga jual ayam hidup. Kondisi tersebut yang menyebabkan peternak akan selalu merugi. Titik impas atau break even point (BEP) peternak unggas mandiri di Rp. 21.000,- Sementara harga jual ayam hidup saat ini Rp. 17.000 /kg. \"Input atau sarana produksi ternak (sapronak) berupa DOC (day old chicken dan pakan yang tinggi tidak mengikuti fluktuasi harga jual ayam hidup. Kami menuntut mendapatkan DOC dan sapronak secara berkesinambungan dengan harga yang wajar karena itu merupakan menjadi komponen penting pembentuk harga pokok produksi,\" ujar Ketua KPUN, Alvino Antonio, saat memimpin aksi yang dihadiri peternak se-Jawa Bali yang dilakukan di Istana Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Kata Alvino, selama pandemi peternak unggas mandiri tidak pernah mendapat insentif dalam bentuk apapun dari pemerintah. Sehingga populasi peternak pun semakin berkurang. Banyak peternak gulung tikar karena harga jual ayam hidup lebih sering di bawah harga pokok produksi ( HPP ). Jumlah peternak Mandiri nasional terdegradasi terhitung sejak tahun 2000-an sebanyak 85 %. \"Tahun 2000-an jumlah peternak sebanyak 2,5 juta peternak dengan asumsi 90 % populasi nasional dikuasai oleh peternak rakyat UMKM. Sekarang tinggal 35.280 KK peternak,\" ujar Alvino. Maka dari itu, pihaknya mendesak Pemerintah segera menyusun PP Perlindungan Peternak dengan mengusulkan lakukan kontrol harga input atau sapronak. Pemerintah segera membuat standarisasi SNI untuk pakan dan DOC. Bila terjadi kelebihan pasokan maka pemerintah wajib melakukan pemerataan dengan distribusi ayam ke daerah yang kekurangan pasokan ayam bersinergi dengan integrator. \"Para integrator dalam role model bisnisnya harus menyertakan market ayam karkas. Supply harus disesuaikan dengan Demand. Mereka ( integrator ) tidak boleh budidaya final stock atau Livebird,\" ungkap Alvino. Alvino menambahkan, pihaknya meminta Pemerintah untuk mengatur ulang kuota Grand Parent Stock (GPS) nasional. Karena, 64 persen kuota GPS dikuasai oleh 2 integrator raksasa. Atur kuota GPS dan biarkan perusahaan bersaing secara sehat di hulunya. Perusahaan integrasi juga fokus membantu peternak mandiri dengan menyediakan sapronak, mulai dari DOC, pakan dan lainnya yang sesuai SNI dengqn harga yang terjangkau. Menurut Alvino,.pihaknya juga meminta Pemerintah memberikan sanksi tegas bagi industri yang melanggar undang-undang dan mematikan ekonomi rakyat. \"Pemerintah juga harus memaksimalkan badan pangan nasional sebagai buffer untuk melindungi dan menyerap produksi peternak UMKM,\" pungkas Alvino. (TG)
Mengelolaan Anggaran COVID-19 yang Tidak Terpakai oleh Desa, Dipermudah
Jakarta, FNN - Kasubdit Dana Desa Kementerian Keuangan Jamiat Aries Calfat menyatakan pemerintah pusat mempermudah pemerintah desa melakukan penyesuaian terhadap dana desa untuk penanganan COVID-19 yang tidak terpakai melalui penerbitan PMK Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.“Untuk desa-desa yang status COVID-19-nya hijau, PPKM-nya level 1, kita beri kemudahan untuk melakukan penyesuaian apabila ada anggaran untuk penanganan pandemi yang belum tersalurkan,” katanya dalam Webinar Kupas Tuntas PMK 128/2022 yang dipantau di Jakarta, Kamis.PMK Nomor 128 Tahun 2022 pun ditelurkan agar pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan penanganan COVID-19 yang semakin membaik.Adapun melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, Presiden Jokowi menyatakan bahwa setidaknya 40 persen dana desa perlu dialokasikan untuk BLT desa, 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani, serta 8 persen untuk penanganan COVID-19.Dengan Perpres tersebut dan PMK Nomor 190 Tahun 2021, pemerintah desa menjadi tidak berani melakukan penyesuaian terhadap sisa dana desa untuk penanganan pandemi yang tidak terpakai karena harus memiliki keterangan kondisi pandemi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat.“Dalam PMK Nomor 128 Tahun 2022 kita pertegas bahwa penyesuaian dana penanganan COVID-19 yang tidak terpakai dapat dilakukan setelah bupati atau walikota sebagai suprastruktur desa memberikan surat keterangan atau rekomendasi,” katanya.Surat Keterangan atau rekomendasi dari bupati atau wali kota dapat dijadikan dasar oleh kepala desa untuk mengalokasikan sisa dana desa untuk COVID-19 yang tidak terpakai untuk kebutuhan lain.“Semoga dengan kejelasan mengenai surat bupati atau wali kota, pemerintah desa bisa lebih cepat melakukan penyesuaian sehingga pemanfaatan dana desa bisa disesuaikan,” katanya.Anggaran desa untuk penanganan COVID-19 yang tidak terpakai pun diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan lain seperti pemulihan ekonomi desa, penguatan pangan dan hewani, serta penguatan sektor kesehatan.“Pemerintah pusat tetap mengarahkan agar dana desa baik sisa BLT Desa atau sisa penyesuaian penanganan COVID-19, semua diarahkan untuk kegiatan sejalan dengan prioritas pemerintah pusat. Jadi kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah desa akan selaras untuk mempermudah pencapaian tujuan,” ucapnya. (Ida/ANTARA)
Bank Indonesia: Ancaman Stagflasi Global Akan Terus Mengemuka
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin Juhro dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu, mengingatkan ancaman stagflasi global akan terus mengemuka.Pasalnya harga komoditas yang masih sangat tinggi akan menyebabkan peningkatan inflasi dan respons kenaikan suku bunga acuan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. \"Tentunya kondisi ini menjadi momok sehingga memang kita melihat adanya tekanan stagflasi,\" tutur Solikin.Ia menjelaskan ancaman stagflasi global akan memberi dampak kepada Indonesia melalui tiga jalur yakni perdagangan dengan adanya pelemahan ekspor, komoditas dengan kenaikan harga, serta keuangan yang memicu respons kebijakan dari negara maju.Meski begitu, kata dia, patut disyukuri Indonesia sampai saat ini merupakan salah satu negara yang cukup berdaya tahan, lantaran masih bisa tumbuh 5,44 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2022.Dari sisi eksternal, lanjutnya, neraca pembayaran Indonesia juga sangat bagus dengan tekanan nilai tukar yang terkelola lebih baik dibanding negara lain meski terdepresiasi.Namun Solikin menyebutkan permasalahan domestik saat ini memang sedang terfokus pada inflasi dari sisi pasokan dan global. \"Apalagi di tengah-tengah mobilitas masyarakat yang memang mulai meningkat,\" katanya.Maka dari itu ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap harus dijaga karena belum terlalu kuat untuk menghadapi berbagai ketidakpastian global.Di sisi lain, kata dia, kebijakan moneter akan diarahkan kepada stabilitas baik melalui kebijakan suku bunga acuan, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta pengetatan likuiditas. (Ida/ANTARA)
Ada Perbedaan Komponen Pembentuk Harga BBM RI dan Malaysia
Jakarta, FNN - Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dan Malaysia tidak bisa dibandingkan begitu saja karena selain ada perbedaan komponen pembentuk harga di kedua negara, pemerintah Malaysia menerapkan subsidi besar-besaran sehingga harga BBM di sana bisa terus ditahan meskipun ada peningkatan harga minyak.Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro di Jakarta, Selasa, mengungkapkan pada dasarnya Pemerintah Malaysia juga memberikan subsidi bahan bakar sehingga harga bahan bakarnya juga tidak mengikuti skema pasar.Hanya saja, tujuan pemberian subsidinya berbeda dengan skema pemberian subsidi yang ada di Indonesia. \"Fokus Malaysia dengan kita (Indonesia) berbeda. Mereka fokus pertumbuhan sehingga memberikan subsidi yang besar,\" ungkap Komaidi.Menurut dia, informasi yang beredar di masyarakat terkait harga BBM di Malaysia yang lebih murah dibandingkan di tanah air harus bisa dijelaskan secara gamblang juga oleh pemerintah maupun Pertamina. Dengan begitu, isu yang berkembang di masyarakat tidak menjadi bola liar dan memperkeruh suasana.\"Kalau ada yang menyampaikan bahwa Malaysia tidak ada subsidi mungkin belum mendapat info lengkap. Semestinya hal-hal semacam ini dengan sederhana dijelaskan oleh pemerintah atau Pertamina,\" kata Komaidi.Irto Ginting, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga (PPN), saat dikonfirmasi mengatakan jika dibandingkan secara keseluruhan besarnya subsidi yang digelontorkan Malaysia, sebenarnya tidak bisa menyamai subsidi yang sudah diberikan Pemerintah Indonesia.\"Subsidi mereka (Malaysia) sebenarnya besar, tapi kalau dibandingkan seluruh subsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, itu jauh lebih besar,\" ungkap Irto.Sebagaimana diketahui, faktanya Harga Jual Eceran (HJE) di Malaysia memang lebih murah. Selain itu, produk yang dijual juga adalah BBM yang lebih ramah lingkungan.Penetapan harga eceran produk minyak bumi, baik bensin maupun solar di Malaysia yang telah berlaku sejak 1983 ditetapkan berdasarkan biaya operasional, margin untuk distributor produk minyak bumi, komisi untuk pemilik SPBU, pajak penjualan dan subsidi.Dengan komponen pemberian subsidi dan pengecualian pajak penjualan membuat harga BBM di Malaysia menjadi yang termurah dibanding negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. (Sof/ANTARA)
Harga Ekspor CPO Indonesia Masih Tertekan
Medan, FNN - Harga ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia masih tertekan atau hanya Rp11.051 per kg pada posisi 6 September dibanding pada tanggal 1 yang masih Rp11.390 per kg.\"Harga ekspor CPO di September masih tertekan walau masih tergolong tinggi dibandingkan pada Juli yang rata-rata Rp8.322 per kg,\" ujar Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara Darma Sucipto di Medan, Selasa.Harga harian yang terendah tanggal 6 Juli yaitu Rp6.599 per kg. Harga CPO terendah tercatat pada 6 Juli atau hanya Rp6.599 per kg. \"Diprediksi harga CPO masih akan tertekan karena produksi lumayan banyak,\" katanya.Menurut dia, CPO dipengaruhi banyak faktor seperti harga minyak mentah. Harga diperkirakan membaik pada Oktober dan November karena biasanya permintaan banyak untuk stok akhir tahun dan awal tahun baru.Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumut, Doddy Zulverdi mengatakan, harga CPO sangat mempengaruhi ekonomi di Sumut. Sumut termasuk salah satu produsen CPO terbesar di Indonesia. \"Kalau harga TBS, bahan baku CPO naik, pendapatan petani meningkat sehingga mendorong daya beli,\"katanya. (Sof/ANTARA)
BBM Naik, Sayur-Mayur Naik Signifikan di Pasar Induk
Jakarta, FNN – Harga BBM naik bisa dipastikan harga bahan pokok juga naik, sejalan dengan kenaikan ongkos angkut barang dan pangan, seperti terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (5/9/2022). Hampir semua komoditas sayur-mayur naiķ signifikan, termasuk cabai. Bahrudin, pedagang cabai mengatakan, cabai langsung naik mengikuti harga BBM. “Sebelum BBM naik, saya jual cabai Rp 45.000 per kilo. Sekarang saya jual Rp 50.000 per kilo,\" katanya kepada FNN. Menurut Bahrudin, sampai saat ini belum ada pembeli yang komplain akibat naiknya harga cabai. Ia berpendapat, kemungkinan pembeli sudah paham bahwa BBM naik dan semua harga barang juga pasti akan mengalami hal yang sama. Harga ongkos kirim yang biasanya Rp 800 per kilo, kini bisa menyentuh Rp 1.300 per kilo muatan cabai. Selain cabai, tak jauh berbeda dengan komoditas tomat dan bawang merah. Maysaroh, seorang penjual bawang merah mengaku dagangannya naik Rp 2.000 per kilo dari Rp 26.000 per kilo menjadi Rp 28.000 per kg. Sementara, Amir yang berdagang tomat mematok harga Rp 6000 per kilo dari sebelumnya hanya Rp 5.000 per kilo. Baik bawang merah dan tomat dikirim dari Jawa Tengah. Untuk sayur, harga yang berlaku sekarang cukup beragam. Contohnya, pare dan oyong yang dikirim dari Jawa Timur. Saat ini, keduanya berada di harga Rp 10.000 per kilo, sebelumnya ada di harga Rp 9.000 per kilo. Lalu ada juga jagung yang naik sedikit dari Rp 5.000 per kilo menjadi Rp 5.500. Di sisi lain, ada harga yang tetap stabil di tengah kenaikan banjir kenaikan harga. Seperti timun yang tetap berada di Rp 6.000 per kilo, kangkung Rp 2.000 per ikat, sawi Rp 6.000 per kilo. Ada juga anomali, di mana harga barang malah turun bukannya naik. Dul seorang penjual sawi putih mengaku dagangannya turun harga dari semula Rp 10.000 menjadi Rp 5.000 per kilo. Dan ada juga kacang panjang yang semula Rp 22.000 per kilo, kini menjadi Rp 18.000. Jika bertanya kepada sopir mobil pengangkut barang, maka wajarlah jika harga naik. Semua ini adalah imbas dari naiknya harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah seorang sopir di Pasar Induk, Marsudi mengaku, biaya ongkos angkut cabai jadi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. “Saya dari Banyuwangi ke Jakarta. Pertama ngisi di Lumajang Rp 400.000, di Madiun ngisi lagi Rp 400.000, di Salatiga Rp 300.000, dan di Cirebon Rp 250.000. Jadi semuanya Rp 1.350.000 untuk solar. Sebelum BBM naik cuman ngisi Rp 1.000.000 ke Jakarta,” kata Marsudi. Selain Marsudi, masih ada Didi yang biasa mengisi Pertalite Rp. 150.000, kini ia harus membayar Rp 200.000 untuk mengantar timun dari Karawang ke Jakarta. Lalu ada Abdullah yang harus membayar Rp 2.300.000 dari yang sebelumnya hanya Rp 1.700.000 dari Jawa Timur ke Jakarta. Terakhir adalah Atet yang mengantar sawi dari Bandung. Kini Atet harus membayar Rp. 200.000 dari yang biasanya Rp 150.000. Satu kesamaan di antara 4 sopir tersebut adalah mereka tidak menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM. Seperti yang diketahui, kenaikan harga BBM resmi pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 oleh Presiden Joko Widodo dengan alasan terbebaninya APBN akibat subsidi BBM yang terus membengkak. Akibatnya adalah semakin mahalnya biaya logistik dan harga kebutuhan pokok serta akan diprediksi menurunkan daya beli masyarakat karena naiknya inflasi. (Fer)
POPULER
