EKONOMI
MenkopUKM Siapkan Bantuan untuk UMKM Terdampak Harga BBM Naik
Badung, FNN – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) RI Teten Masduki menyampaikan pihaknya menyiapkan beberapa bantuan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Teten menjelaskan Kementerian Koperasi dan UKM sejauh ini telah mengusulkan program bantuan tersebut dan masih menunggu persetujuan dari kementerian lainnya dan Presiden Joko Widodo. \"Kami sudah mengusulkan dan sudah dibicarakan dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan, salah satunya Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro dalam bentuk hibah. Kedua, kami sudah kerja sama dengan Kementerian BUMN untuk pengadaan solar subsidi ke para nelayan,\" kata Teten Masduki pada sela-sela kegiatannya di Bali Collection Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis.Ia menyampaikan pihaknya menargetkan hibah untuk UMKM dapat segera disetujui sehingga cepat disalurkan ke para pelaku usaha. Menurut rencana pelaku usaha mendapat hibah Rp600.000\"Ini waktunya pendek, kami targetkan sampai 6 juta (penerimanya) begitu langsung disubsidi,\" kata MenkopUKM.Sementara itu, untuk kelompok nelayan, Teten menyampaikan kerja sama dengan Kementerian BUMN bakal diuji coba di tempat dalam waktu tiga bulan ke depan.Program Solar untuk Koperasi Nelayan, yang menjadi wujud kerja sama itu, bakal diterapkan Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan (Jawa Tengah), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat).Teten menyampaikan program itu berupaya memastikan kelompok nelayan dapat membeli solar sesuai harga SPBU, bukan harga eceran tertinggi yang dapat mencapai Rp10.000 per liter.\"60 persen produksi nelayan itu (untuk ongkos) solar, jadi akan terpengaruh. Kami akan piloting (uji coba) di tujuh tempat sampai Desember (2022). Kami akan gunakan pertashop mini (untuk penyaluran solar), dan penerima subsidi (bakal diverifikasi) by name dan address (dari nama dan alamat),\" kata Teten.Dalam kesempatan yang sama, MenkopUKM menilai kenaikan harga BBM itu menjadi momentum buat pemerintah untuk memperbaiki suplai solar ke kelompok nelayan.\"Kami harus memperbaiki suplainya sehingga nanti suplainya dari Pertamina dengan koperasi-koperasi nelayan di desa-desa nelayan,\" kata Teten Masduki. (mth/Antara)
Peternak Unggas Mandiri Lakukan Unjuk Rasa
Jakarta, FNN --- Peternak unggas mandiri yang tergabung dalam Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) melakukan aksi unjuk rasa. Mereka mendesak Pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) Perlindungan Peternak. Pasalnya, harga sarana produksi peternak selalu melebihi harga jual ayam hidup. Kondisi tersebut yang menyebabkan peternak akan selalu merugi. Titik impas atau break even point (BEP) peternak unggas mandiri di Rp. 21.000,- Sementara harga jual ayam hidup saat ini Rp. 17.000 /kg. \"Input atau sarana produksi ternak (sapronak) berupa DOC (day old chicken dan pakan yang tinggi tidak mengikuti fluktuasi harga jual ayam hidup. Kami menuntut mendapatkan DOC dan sapronak secara berkesinambungan dengan harga yang wajar karena itu merupakan menjadi komponen penting pembentuk harga pokok produksi,\" ujar Ketua KPUN, Alvino Antonio, saat memimpin aksi yang dihadiri peternak se-Jawa Bali yang dilakukan di Istana Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Kata Alvino, selama pandemi peternak unggas mandiri tidak pernah mendapat insentif dalam bentuk apapun dari pemerintah. Sehingga populasi peternak pun semakin berkurang. Banyak peternak gulung tikar karena harga jual ayam hidup lebih sering di bawah harga pokok produksi ( HPP ). Jumlah peternak Mandiri nasional terdegradasi terhitung sejak tahun 2000-an sebanyak 85 %. \"Tahun 2000-an jumlah peternak sebanyak 2,5 juta peternak dengan asumsi 90 % populasi nasional dikuasai oleh peternak rakyat UMKM. Sekarang tinggal 35.280 KK peternak,\" ujar Alvino. Maka dari itu, pihaknya mendesak Pemerintah segera menyusun PP Perlindungan Peternak dengan mengusulkan lakukan kontrol harga input atau sapronak. Pemerintah segera membuat standarisasi SNI untuk pakan dan DOC. Bila terjadi kelebihan pasokan maka pemerintah wajib melakukan pemerataan dengan distribusi ayam ke daerah yang kekurangan pasokan ayam bersinergi dengan integrator. \"Para integrator dalam role model bisnisnya harus menyertakan market ayam karkas. Supply harus disesuaikan dengan Demand. Mereka ( integrator ) tidak boleh budidaya final stock atau Livebird,\" ungkap Alvino. Alvino menambahkan, pihaknya meminta Pemerintah untuk mengatur ulang kuota Grand Parent Stock (GPS) nasional. Karena, 64 persen kuota GPS dikuasai oleh 2 integrator raksasa. Atur kuota GPS dan biarkan perusahaan bersaing secara sehat di hulunya. Perusahaan integrasi juga fokus membantu peternak mandiri dengan menyediakan sapronak, mulai dari DOC, pakan dan lainnya yang sesuai SNI dengqn harga yang terjangkau. Menurut Alvino,.pihaknya juga meminta Pemerintah memberikan sanksi tegas bagi industri yang melanggar undang-undang dan mematikan ekonomi rakyat. \"Pemerintah juga harus memaksimalkan badan pangan nasional sebagai buffer untuk melindungi dan menyerap produksi peternak UMKM,\" pungkas Alvino. (TG)
Mengelolaan Anggaran COVID-19 yang Tidak Terpakai oleh Desa, Dipermudah
Jakarta, FNN - Kasubdit Dana Desa Kementerian Keuangan Jamiat Aries Calfat menyatakan pemerintah pusat mempermudah pemerintah desa melakukan penyesuaian terhadap dana desa untuk penanganan COVID-19 yang tidak terpakai melalui penerbitan PMK Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.“Untuk desa-desa yang status COVID-19-nya hijau, PPKM-nya level 1, kita beri kemudahan untuk melakukan penyesuaian apabila ada anggaran untuk penanganan pandemi yang belum tersalurkan,” katanya dalam Webinar Kupas Tuntas PMK 128/2022 yang dipantau di Jakarta, Kamis.PMK Nomor 128 Tahun 2022 pun ditelurkan agar pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan penanganan COVID-19 yang semakin membaik.Adapun melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, Presiden Jokowi menyatakan bahwa setidaknya 40 persen dana desa perlu dialokasikan untuk BLT desa, 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani, serta 8 persen untuk penanganan COVID-19.Dengan Perpres tersebut dan PMK Nomor 190 Tahun 2021, pemerintah desa menjadi tidak berani melakukan penyesuaian terhadap sisa dana desa untuk penanganan pandemi yang tidak terpakai karena harus memiliki keterangan kondisi pandemi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat.“Dalam PMK Nomor 128 Tahun 2022 kita pertegas bahwa penyesuaian dana penanganan COVID-19 yang tidak terpakai dapat dilakukan setelah bupati atau walikota sebagai suprastruktur desa memberikan surat keterangan atau rekomendasi,” katanya.Surat Keterangan atau rekomendasi dari bupati atau wali kota dapat dijadikan dasar oleh kepala desa untuk mengalokasikan sisa dana desa untuk COVID-19 yang tidak terpakai untuk kebutuhan lain.“Semoga dengan kejelasan mengenai surat bupati atau wali kota, pemerintah desa bisa lebih cepat melakukan penyesuaian sehingga pemanfaatan dana desa bisa disesuaikan,” katanya.Anggaran desa untuk penanganan COVID-19 yang tidak terpakai pun diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan lain seperti pemulihan ekonomi desa, penguatan pangan dan hewani, serta penguatan sektor kesehatan.“Pemerintah pusat tetap mengarahkan agar dana desa baik sisa BLT Desa atau sisa penyesuaian penanganan COVID-19, semua diarahkan untuk kegiatan sejalan dengan prioritas pemerintah pusat. Jadi kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah desa akan selaras untuk mempermudah pencapaian tujuan,” ucapnya. (Ida/ANTARA)
Bank Indonesia: Ancaman Stagflasi Global Akan Terus Mengemuka
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin Juhro dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu, mengingatkan ancaman stagflasi global akan terus mengemuka.Pasalnya harga komoditas yang masih sangat tinggi akan menyebabkan peningkatan inflasi dan respons kenaikan suku bunga acuan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. \"Tentunya kondisi ini menjadi momok sehingga memang kita melihat adanya tekanan stagflasi,\" tutur Solikin.Ia menjelaskan ancaman stagflasi global akan memberi dampak kepada Indonesia melalui tiga jalur yakni perdagangan dengan adanya pelemahan ekspor, komoditas dengan kenaikan harga, serta keuangan yang memicu respons kebijakan dari negara maju.Meski begitu, kata dia, patut disyukuri Indonesia sampai saat ini merupakan salah satu negara yang cukup berdaya tahan, lantaran masih bisa tumbuh 5,44 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2022.Dari sisi eksternal, lanjutnya, neraca pembayaran Indonesia juga sangat bagus dengan tekanan nilai tukar yang terkelola lebih baik dibanding negara lain meski terdepresiasi.Namun Solikin menyebutkan permasalahan domestik saat ini memang sedang terfokus pada inflasi dari sisi pasokan dan global. \"Apalagi di tengah-tengah mobilitas masyarakat yang memang mulai meningkat,\" katanya.Maka dari itu ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap harus dijaga karena belum terlalu kuat untuk menghadapi berbagai ketidakpastian global.Di sisi lain, kata dia, kebijakan moneter akan diarahkan kepada stabilitas baik melalui kebijakan suku bunga acuan, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta pengetatan likuiditas. (Ida/ANTARA)
Ada Perbedaan Komponen Pembentuk Harga BBM RI dan Malaysia
Jakarta, FNN - Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dan Malaysia tidak bisa dibandingkan begitu saja karena selain ada perbedaan komponen pembentuk harga di kedua negara, pemerintah Malaysia menerapkan subsidi besar-besaran sehingga harga BBM di sana bisa terus ditahan meskipun ada peningkatan harga minyak.Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro di Jakarta, Selasa, mengungkapkan pada dasarnya Pemerintah Malaysia juga memberikan subsidi bahan bakar sehingga harga bahan bakarnya juga tidak mengikuti skema pasar.Hanya saja, tujuan pemberian subsidinya berbeda dengan skema pemberian subsidi yang ada di Indonesia. \"Fokus Malaysia dengan kita (Indonesia) berbeda. Mereka fokus pertumbuhan sehingga memberikan subsidi yang besar,\" ungkap Komaidi.Menurut dia, informasi yang beredar di masyarakat terkait harga BBM di Malaysia yang lebih murah dibandingkan di tanah air harus bisa dijelaskan secara gamblang juga oleh pemerintah maupun Pertamina. Dengan begitu, isu yang berkembang di masyarakat tidak menjadi bola liar dan memperkeruh suasana.\"Kalau ada yang menyampaikan bahwa Malaysia tidak ada subsidi mungkin belum mendapat info lengkap. Semestinya hal-hal semacam ini dengan sederhana dijelaskan oleh pemerintah atau Pertamina,\" kata Komaidi.Irto Ginting, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga (PPN), saat dikonfirmasi mengatakan jika dibandingkan secara keseluruhan besarnya subsidi yang digelontorkan Malaysia, sebenarnya tidak bisa menyamai subsidi yang sudah diberikan Pemerintah Indonesia.\"Subsidi mereka (Malaysia) sebenarnya besar, tapi kalau dibandingkan seluruh subsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, itu jauh lebih besar,\" ungkap Irto.Sebagaimana diketahui, faktanya Harga Jual Eceran (HJE) di Malaysia memang lebih murah. Selain itu, produk yang dijual juga adalah BBM yang lebih ramah lingkungan.Penetapan harga eceran produk minyak bumi, baik bensin maupun solar di Malaysia yang telah berlaku sejak 1983 ditetapkan berdasarkan biaya operasional, margin untuk distributor produk minyak bumi, komisi untuk pemilik SPBU, pajak penjualan dan subsidi.Dengan komponen pemberian subsidi dan pengecualian pajak penjualan membuat harga BBM di Malaysia menjadi yang termurah dibanding negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. (Sof/ANTARA)
Harga Ekspor CPO Indonesia Masih Tertekan
Medan, FNN - Harga ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia masih tertekan atau hanya Rp11.051 per kg pada posisi 6 September dibanding pada tanggal 1 yang masih Rp11.390 per kg.\"Harga ekspor CPO di September masih tertekan walau masih tergolong tinggi dibandingkan pada Juli yang rata-rata Rp8.322 per kg,\" ujar Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara Darma Sucipto di Medan, Selasa.Harga harian yang terendah tanggal 6 Juli yaitu Rp6.599 per kg. Harga CPO terendah tercatat pada 6 Juli atau hanya Rp6.599 per kg. \"Diprediksi harga CPO masih akan tertekan karena produksi lumayan banyak,\" katanya.Menurut dia, CPO dipengaruhi banyak faktor seperti harga minyak mentah. Harga diperkirakan membaik pada Oktober dan November karena biasanya permintaan banyak untuk stok akhir tahun dan awal tahun baru.Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumut, Doddy Zulverdi mengatakan, harga CPO sangat mempengaruhi ekonomi di Sumut. Sumut termasuk salah satu produsen CPO terbesar di Indonesia. \"Kalau harga TBS, bahan baku CPO naik, pendapatan petani meningkat sehingga mendorong daya beli,\"katanya. (Sof/ANTARA)
BBM Naik, Sayur-Mayur Naik Signifikan di Pasar Induk
Jakarta, FNN – Harga BBM naik bisa dipastikan harga bahan pokok juga naik, sejalan dengan kenaikan ongkos angkut barang dan pangan, seperti terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (5/9/2022). Hampir semua komoditas sayur-mayur naiķ signifikan, termasuk cabai. Bahrudin, pedagang cabai mengatakan, cabai langsung naik mengikuti harga BBM. “Sebelum BBM naik, saya jual cabai Rp 45.000 per kilo. Sekarang saya jual Rp 50.000 per kilo,\" katanya kepada FNN. Menurut Bahrudin, sampai saat ini belum ada pembeli yang komplain akibat naiknya harga cabai. Ia berpendapat, kemungkinan pembeli sudah paham bahwa BBM naik dan semua harga barang juga pasti akan mengalami hal yang sama. Harga ongkos kirim yang biasanya Rp 800 per kilo, kini bisa menyentuh Rp 1.300 per kilo muatan cabai. Selain cabai, tak jauh berbeda dengan komoditas tomat dan bawang merah. Maysaroh, seorang penjual bawang merah mengaku dagangannya naik Rp 2.000 per kilo dari Rp 26.000 per kilo menjadi Rp 28.000 per kg. Sementara, Amir yang berdagang tomat mematok harga Rp 6000 per kilo dari sebelumnya hanya Rp 5.000 per kilo. Baik bawang merah dan tomat dikirim dari Jawa Tengah. Untuk sayur, harga yang berlaku sekarang cukup beragam. Contohnya, pare dan oyong yang dikirim dari Jawa Timur. Saat ini, keduanya berada di harga Rp 10.000 per kilo, sebelumnya ada di harga Rp 9.000 per kilo. Lalu ada juga jagung yang naik sedikit dari Rp 5.000 per kilo menjadi Rp 5.500. Di sisi lain, ada harga yang tetap stabil di tengah kenaikan banjir kenaikan harga. Seperti timun yang tetap berada di Rp 6.000 per kilo, kangkung Rp 2.000 per ikat, sawi Rp 6.000 per kilo. Ada juga anomali, di mana harga barang malah turun bukannya naik. Dul seorang penjual sawi putih mengaku dagangannya turun harga dari semula Rp 10.000 menjadi Rp 5.000 per kilo. Dan ada juga kacang panjang yang semula Rp 22.000 per kilo, kini menjadi Rp 18.000. Jika bertanya kepada sopir mobil pengangkut barang, maka wajarlah jika harga naik. Semua ini adalah imbas dari naiknya harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah seorang sopir di Pasar Induk, Marsudi mengaku, biaya ongkos angkut cabai jadi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. “Saya dari Banyuwangi ke Jakarta. Pertama ngisi di Lumajang Rp 400.000, di Madiun ngisi lagi Rp 400.000, di Salatiga Rp 300.000, dan di Cirebon Rp 250.000. Jadi semuanya Rp 1.350.000 untuk solar. Sebelum BBM naik cuman ngisi Rp 1.000.000 ke Jakarta,” kata Marsudi. Selain Marsudi, masih ada Didi yang biasa mengisi Pertalite Rp. 150.000, kini ia harus membayar Rp 200.000 untuk mengantar timun dari Karawang ke Jakarta. Lalu ada Abdullah yang harus membayar Rp 2.300.000 dari yang sebelumnya hanya Rp 1.700.000 dari Jawa Timur ke Jakarta. Terakhir adalah Atet yang mengantar sawi dari Bandung. Kini Atet harus membayar Rp. 200.000 dari yang biasanya Rp 150.000. Satu kesamaan di antara 4 sopir tersebut adalah mereka tidak menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM. Seperti yang diketahui, kenaikan harga BBM resmi pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 oleh Presiden Joko Widodo dengan alasan terbebaninya APBN akibat subsidi BBM yang terus membengkak. Akibatnya adalah semakin mahalnya biaya logistik dan harga kebutuhan pokok serta akan diprediksi menurunkan daya beli masyarakat karena naiknya inflasi. (Fer)
CERI: Harga BBM Vivo89 di Bawah Harga Subsidi Pertalite, Pecat Direksi Pertamina atau Menteri BUMN?
Jakarta, FNN – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, mempertanyakan pernyataan Dirjen Migas Tutuka Ariadji yang dinilai tanpa dasar memaksa Vivo menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) Vivo 89 adalah sikap arogansi dan melanggar hukum. Pasalnya, mendadak publik membanjiri SPBU Vivo di Jabodetabek untuk mencari Vivo 89 yang dijual lebih murah dari Pertalite setelah dinaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9/22) siang, jadi perbincangan hangat di media sosial sepanjang hari, kata Yusri. “Jika Vivo89 itu adalah jenis BBM umum. Apa hak pemerintah melalui Dirjen Migas meminta Vivo menaikkan harga Revvo 89? Apakah ini jenis BBM bersubsidi? Kalau bukan, merupakan hak Vivo turunkan harga dengan pertimbangan bisnis. Ada perusahaan ‘obral’, kenapa dilarang? Jika itu katanya stock lama di saat harga minyak dunia di atas USD 100 perbarel, apa malah bukan menegaskan BBM Pertamina bahwa memang tidak efisien?\" tanya Yusri heran, Senin (5/9/2022). Yusri mengutarakan, pemerintah melalui Dirjen Migas Kementerian ESDM jika mengacu pada Perpres 191 tahun 2014 tidak berwenang melarang perusahaan Vivo menjual BBM jenis Revvo 89 hanya Rp 8.900 per liter. “Harga Vivo 89 itu mengkonfirmasi bahwa harga keekonomian BBM sejenis Pertalite hanya berkisar Rp 8.500 per liter, jadi alasan Dirjen Migas bahwa Vivo menjual harga Vivo 89 di bawah harga Pertalite yang sudah disubsidi adalah tak masuk akal sehat, baru pertama sekali saya mendengar alasan seperti ini,” ungkap Yusri. Oleh sebab itu, kata Yusri, sebaiknya Pertamina dilarang berbisnis Pertalite, karena harga keenomiannya Rp 17.100 per liter yang tak masuk akal. “Patut dicurigai harga itu banyak \'pungutan sambo\', harusnya Dirjen Migas bentuk tim audit telisik ketidak efisienan Pertamina dari hulu ke hlir, loh Pak Dirjen juga sebagai Komisaris di Subholding Pertamina gak paham ?” ketus Yusri. Lebih lanjut Yusri mengatakan, jika Vivo harga keekonomian Vivo 89 jauh di bawah keekonomian Pertalite yang katanya Rp 17.100 perliter, supaya tidak menjadi beban pemerintah dan rakyat, sebaiknya Kementerian ESDM menugaskan Vivo untuk menjual BBM sejenis Pertalite di seluruh Indonesia. “Biar Pertamina fokus jual BBM umum seperti Pertamax 92, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertadex, itupun Harga Pertamax 92 masih disubsidi Pertamina Rp 4500 perliter, meskipun sudah dinaikan oleh pemerintah menjadi Rp 14.500 perliter,” kata Yusri. Yusri menegaskan, Vivo jual BBM seharga Rp 8900 sudah pasti untung, sedangkan Pertamina jual Rp 10.000 malah masih disubsidi Pemerintah Rp 7.200, karena harga keekonomiannya katanya Rp 17.100. “Pecat saja Direksi dan Komisaris Pertamina yang gajinya gila-gilaan, Rp 3 miliar hingga Rp 5.6 milyar per bulan atau memang akibat Menteri BUMN yang salah pilih Direksi ?. Oleh sebab perlu dikocok ulang seluruh jajaran Direksi di Holding dan Subholding Pertamina, beber Yusri. Lagipula, lanjut Yusri, Vivo Energy merupakan perusahaan di bawah PT Nusantara Energy Plant Indonesia. “Pemegang sahamnya Vitol ltd, berbasis di negara Swiss termasuk trader besar dunia selain Travigura dan Glencore. Vitol adalah pemasok besar minyak mentah dan BBM serta LPG ke Pertamina,” kata Yusri. Kemudian, pada Juni 2019 CERI mendeteksi ada dugaan hengki pengki juga dalam tender pengadaan kontrak LPG selama 5 tahun di ISC (Intergrated Supply Chain) Pertamina, di mana katanya sejak awal Vitol Singapore dan BGN Turki diduga diatur sebagai pemenang tender, tampaknya dugaan itu belakangan terbukti memang kedua perusahaan itu sebagai pemenangnya\" ungkap Yusri. (mth/*)
Pesawat N-219 Dipamerkan di G20 Belitung oleh PT Dirgantara Indonesia
Belitung, Babel, FNN - PT Dirgantara Indonesia akan memamerkan pesawat N-219 kepada perwakilan menteri dan tamu undangan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada 7-9 September mendatang.\"Dalam rangka side event Presidensi G20 di Belitung pesawat Nurtanio 219 sebagai karya anak bangsa hadir sebagai produk ikon nasional yang akan dipamerkan kepada perwakilan menteri dan tamu undangan yang hadir,\" kata Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia Batara Silaban di Tanjung Pandan, Senin.Hal ini disampaikan dia dalam acara penyambutan kedatangan pesawat N-219 di Bandara Internasional H. AS Hananjoeddin Belitung yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Statistic Display N-219 untuk delegasi side event G20 di Belitung.Pesawat N-219 tersebut berangkat dari Bandara Internasional Husein Sastranegara, Bandung pada pukul 08.15 WIB dan tiba di Bandara Internasional H.AS Hanandjoeddin, Belitung pukul 10.00 WIB.Kedatangan pesawat N219 Nurtanio di Bandara Internasional H. AS Hanandjoeddin disambut oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin didampingi Direktur Produksi PTDI, Batara Silaban beserta para jajaran.Ia menilai, pelaksanaan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 di Belitung merupakan momentum untuk mempromosikan dan memperkenalkan pesawat N-219 kepada dunia internasional.\"Kesempatan \"show case\" N-219 dalam ajang G20 ini kami harapkan akan banyak \"key person\" melihat langsung pesawat N-219 sehingga pesawat ini lebih cepat tambah order,\" ujarnya.Dikatakan dia, pesawat N219 dikembangkan secara khusus untuk dapat beroperasi di wilayah pegunungan dengan kemampuan \"short take off landing\" di landasan yang panjangnya kurang dari 800 meter dan tidak beraspal.Dalam pemanfaatan pesawat N219 Nurtanio dapat digunakan dengan berbagai konfigurasi sesuai kebutuhan pengguna, baik untuk angkut penumpang, logistik, maupun \"medical evacuation\" dan \"flying doctor,\".\"Pesawat mampu terbang dalam waktu dua jam dan bisa mengangkut sebanyak 19 penumpang dan bisa mengangkut kargo sebanyak tujuh ton jadi pesawat ini sangat multi purpose,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Tarif Angkot Pemkot Bogor Naik, Dampak Kenaikan Harga BBM
Kota Bogor, Jawa Barat, FNN - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menaikkan tarif angkutan umum kota (angkot) sebesar Rp1.000 bagi pelajar dan Rp1.500 bagi penumpang umum sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Eko Prabowo saat dikonfirmasi di Kota Bogor, Jabar, Senin, menyebutkan tarif baru angkot disepakati Rp4.000 untuk pelajar dari semula Rp3.000 dan Rp5.000 untuk orang dewasa dari sebelumnya Rp3.500. \"Ini menyikapi harga BBM yang naik. Tarif angkot juga naik untuk menyesuaikan,\" ujarnya.Eko menyampaikan kenaikan tarif merujuk surat keputusan Wali Kota Bogor Nomor 551.2/KEP.280-DISHUB/2022 tentang tarif angkutan umum jenis pelayanan angkutan kota tipe bus kecil kelas ekonomi di wilayah Kota Bogor.Kenaikan tarif telah melalui kajian teknis mengenai biaya operasional kendaraan (BOK) dan lain-lain agar transportasi umum tersebut tetap bisa beroperasi di tengah kenaikan harga BBM.Dishub akan memberikan surat imbauan kepada sopir dan pengusaha angkot untuk menaati ketentuan tarif. Eko menegaskan apabila ada masyarakat yang menemukan sopir angkot memberikan tarif lebih dari yang ditentukan, bisa melaporkannya ke Dishub Kota Bogor. \"Masyarakat jangan ragu laporkan kepada Dishub kalau ada sopir memberi tarif di atas ketentuan. Jangan lupa foto pelat nomor kendaraannya,\" kata dia.Pada Sabtu (3/9/2022), saat mengumumkan kenaikan harga BBM, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa kebijakan tersebut sebagai pilihan terakhir. Dalam konferensi pers tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite subsidi dari Rp7.650 menjadi Rp10.000/liter, Solar bersubsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800/liter; dan Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500/liter yang berlaku sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.Sebagai dampak kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah telah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.Kemudian, bantuan anggaran Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dan memerintahkan daerah menggunakan dua persen dana transfer umum senilai total Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek daring, dan nelayan. (Ida/ANTARA)
POPULER
