EKONOMI
Ditopang Tanda-tanda Membaiknya Permintaan, Harga Minyak Asia Naik
Kuala Lumpur, FNN - Harga minyak menguat sekitar satu dolar di perdagangan Asia pada Jumat sore, ditopang tanda-tanda membaiknya permintaan bahan bakar, meskipun kenaikan lebih lanjut dibatasi karena pasar menunggu petunjuk dari Ketua Federal Reserve (Fed) AS tentang prospek kenaikan suku bunga dalam pidatonya hari ini waktu AS.Harga minyak mentah berjangka Brent terangkat 99 sen atau 1,0 persen, menjadi diperdagangkan di 100,33 dolar AS per barel pada pukul 06.20 GMT. Sementara itu harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS terdongkrak 98 sen atau 1,1 persen, menjadi diperdagangkan di 93,50 dolar AS per barel.Kedua kontrak acuan harga minyak melonjak di awal perdagangan sebanyak satu dolar AS, setelah merosot sekitar dua dolar AS pada Kamis (25/8/2022).Meskipun ada ketidakpastian atas laju kenaikan suku bunga di AS untuk mengatasi inflasi yang melonjak, kekhawatiran tentang kehancuran permintaan minyak mereda minggu ini, menempatkan kontrak acuan minyak di jalur untuk kenaikan sekitar 3,0 persen minggu ini.Analis ANZ Research mengatakan komentar dari beberapa pejabat bank sentral AS menjelang pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada Jumat waktu setempat telah mengaburkan latar belakang ekonomi.\"Namun demikian, tanda-tanda permintaan yang kuat muncul,\" kata analis ANZ Research dalam sebuah catatan, menunjuk pada data yang mendorong pertumbuhan lalu lintas jalan.\"Data Indeks Kemacetan terbaru dari TomTom menunjukkan tingkat lalu lintas Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara semuanya membukukan pertumbuhan mingguan yang kuat dalam seminggu hingga 24 Agustus.\" Tingkat kemacetan di China juga pulih, kata ANZ, menunjuk ke data Baidu.Prospek Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang membatasi produksi untuk mengimbangi kenaikan produksi dari Iran juga mendukung harga.Sumber mengatakan kepada Reuters bahwa potensi pengurangan produksi OPEC+ yang diperdebatkan minggu ini oleh Arab Saudi kemungkinan akan bertepatan dengan kembalinya Iran ke pasar minyak jika negara itu mencapai kesepakatan nuklir dengan Barat.Pasar minyak mentah mungkin tetap didukung, kata Tina Teng, seorang Analis CMC Markets, karena kartel pasokan mengisyaratkan akan memangkas produksi jika harga minyak melemah.Teheran sedang meninjau tanggapan Washington terhadap tawaran akhir yang dirancang Uni Eropa guna menghidupkan kembali kesepakatan nuklir, dengan Uni Eropa mengharapkan tanggapan segera. Namun, tidak jelas seberapa cepat ekspor minyak Iran akan dilanjutkan jika kesepakatan tercapai.Jika sanksi terhadap Iran dicabut, dibutuhkan sekitar satu setengah tahun untuk mencapai kapasitas penuhnya 4 juta barel per hari, naik 1,4 juta barel per hari dari produksinya saat ini. (Ida/ANTARA)
Perusahaan Amerika Bangun Pabrik Baterai dan Microchip di Indonesia
New York, FNN --- Pada hari Kamis 25 Agustus 2022 bertempat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York, telah dilakukan penandatanganan Joint Venture antara Allied Harvest NA (AHNA), LLC dengan Charge CCCV (C4V), LLC untuk pembangunan pabrik baterai berteknologi canggih di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Selain itu juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara AHNA, Krakatoa Technologies America, LLC dan Allied Harvest Ventures Ltd untuk pengadaan chips traktor, truk dan kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Joint Venture antara AHNA dengan C4V merupakan tindak lanjut dari penandatangan MoU sebelumnya yang juga dilakukan di KJRI New York pada tanggal 9 Juni 2022 untuk membangun pabrik baterai berbasis litium. Tujuan dari Joint Venture merupakan kesepakatan yang mengikat dalam mewujudkan rencana tersebut. Investasi awal yang dikucurkan untuk proyek ini senilai 300 juta dollar AS. Sementara itu MoU tiga pihak antara AHNA, Krakatoa Technologies America dan Allied Harvest Ventures bertujuan untuk pengadaan chips Electric Vehicle (EV) traktor dan alat pertanian lainnya di Karawang, Jawa Barat, yang menurut rencana akan diluncurkan pada bulan September ini. Penandatanganan Joint Venture AHNA dan C4V dilakukan oleh Muhammad Shamsi Ali, CEO Allied Harvest NA, LLC dan Darryl Wood selaku Chief Financial Officer (CFO) C4V. Sementara penanda tanganan MOU antara AHNA, Krakatao dan Harvest Ventures dilakukan oleh Muhammad Shamsi Ali, CEO Allied Harvest NA, LLC, Bondan Rufen selaku CEO Krakatao dan Jason Lie, selaku perwakilan Harvest Ventures. Dalam sambutannya Konjen RI New York, Dr. Arifi Saiman, MA menyatakan bahwa merupakan suatu kehormatan bagi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York untuk menjadi tuan rumah penandatanganan Joint venture dan MoU ini, dimana berbagai pihak ingin berkolaborasi satu sama lain dengan menggabungkan sumber daya dan kemampuan mereka untuk membangun pabrik baterai di Bantaeng, Sulawesi Selatan dan komitmen untuk mengembangkan kendaraan listrik (\"EV\") di Karawang, Jawa Barat. \"Kami sangat senang dapat bermitra dengan Allied untuk menghadirkan solusi teknologi energi terbarukan C4V yang bersih, aman, efisien, dan terbarukan ke Indonesia, \" kata Clifford Olin, selaku Chief of International Business Development of C4V. Sementara itu Shamsi Ali, CEO Allied Harvest, NA, LLC menyatakan, penandatanganan Joint Venture dengan C4V dan MOU dengan Krakatoa dan Harvest Venture ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bisnis B20 Roadshow, 21 April 2022 di KJRI New York. \"Harapannya semoga penanda tanganan join venture dengan C4V dan MOU dengan Krakatoa dan Harvest Ventures merefleksikan persahabatan dan kedekatan Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya bidang perdagangan dan investasi, \" kata Shamsi Ali dalam siaran persnya Kamis (25/8/2022) Mewakili Harvest Ventures, Jason Lie menyatakan bahwa sebagai payung dari perusahaan Allied Harvest di Amerika, Eropa, Singapura dan Indonesia, kini Harvest Ventures akan melangkah mewujudkan proyek pembukaan EV di Indonesia dengan merek “Allied”. Semua ini akan menjadi bagian dari kontribusi Harvest Ventures dalam pengembangan produksi alat-alat pertanian dan mobil listrik berteknologi tinggi. Sementara itu Bondan, CEO Krakatao dalam sambutannya menegaskan, kemitraan yang disepakati akan terus berkontribusi pada pembangunan ekosistim chips electric vehicles di Indonesia. Implementasi kesepakatan joint venture dan MoU tersebut lebih dari sekedar kalkulasi bisnis. Lebih jauh diharapkan agar menjadi jembatan bagi penguatan relasi antara Indonesia dan Amerika, khususnya di bidang perdagangan ekonomi. (TG)
Harga BBM Melambung Lagi, Rakyat Menderita
Jakarta, FNN - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar bakal berimbas ke masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap harga pangan dan naiknya inflasi. “Ini harus dihitung betul, dengan asumsi perhitungan bahwa kenaikan Pertalite 10% saja, bisa berdampak terhadap inflasi 0,5%. Disatu sisi rakyat miskin harus diselamatkan, dan anggaran negara tidak juga jebol,” terang Ketua Komisi VII, DPPRI, Sugeng Suparwoto, dalam Gelora Talks bertema : Siap-siap harga BBM melambung lagi : Hidup kian mencekik dimana rakyat mengadu? Secara daring di Jakarta, Rabu (24/8). Sugeng Suparwoto mengungkapkan, belum tentu ada kenaikan harga Pertalite pada pekan ini maupun pekan depan. Hanya saja, menurut perkiraannya, harga Pertalite sekarang Rp7.650 per liter akan disesuaikan di harga Rp10.000 per liter. Begitupun harga solar sekarang Rp5.500 per liter akan menjadi sektiar Rp7.000 per liter. Adapun, Sugeng berharap tetap ada harga khusus yakni untuk kelompok masyarakat kecil pengguna sepeda motor dan solar subsidi untuk truk-truk untuk logistik yang khusus untuk industri kecil dan menengah. “Paling banter naik maksimum 30% menjadi Rp10.000 per liter untuk Pertalite. Sedangkan pengguna Motor, Angkot dan solar untuk keperluan Angkutan Logistik masih tetap,” ungkapnya. Menurut Sugeng, Indonesia memang rentan terhadap gejolak harga energi. Bagaimana tidak, karena konsumsi minyak sudah melambung hingga 1.450 ribu barrel per day dari kemampuan lifting minyak hanya sekitar 660 barrel per day. Jadi mayoritas untuk memenuhi kebutuhan ini mengacu pada harga impor dan tidak berada dikendali pemerintah. Sementara, Satya W Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan, setidaknya ada tiga alternatif mengenai BBM Subsidi. Alternatif, pertama yakni menambahkan kuota BBM Subsidi hingga mencukupi sampai akhir tahun apabila pemerintah berkecukupan. Kedua, melakukan pembatasan distribusi BBM subsidi karena belum efektif menyasar rakyat kurang mampu. Atau, lanjut Satya, menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. ”Untuk ini sebenarnya badan usaha sudah menginisiasi pembatasan dengan pengguna mypertamina. Hanya saja, payung hukum dari pembatasan itu belum ada,” tuturnya. Pengamat Migas & Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menuturkan, subsidi BBM hingga sekarang ini masih belum tepat sasaran bagi golongan ekonomi kelas bawah. Didalam acuan BPS, ukuran masyarakat miskin apabila jberpenghasilan dibawah Rp400 ribu per bulan. “Kalau yang disubsidi adalah pemakai motor, kan menjadi pertanyaan. Mereka ini, adalah para pejalan kaki, semestinya, tak menggunakan motor,” ujarnya. Menurutnya, subsisi BBM seharusnya menyasar kepada orang bukan barang. Bagi masayrakat miskin tetap membeli BBM dengan harga sama, namun disubsidi dengan menggunakan kode tertentu. “Kalau disegmentasi tentu ada tiga besar penggunanya yakni transportasi, industri dan niaga serta rumah tangga. Kalau ini mampu disasar kemungkin angka subsidi tidak sebesar ini,” pungkasnya. (Lia)
Rekap Data Pengeluaran Negara Selama 77 Tahun Merdeka, Faisal Basri: Kebanyakan Beban yang Tidak Ada Urusannya dengan Rakyat
Jakarta, FNN – Usia kemerdekaan NKRI sudah menginjak 77 tahun, namun nampaknya negara belum bisa memberikan kabar baik terkait kesejahteraan masyarakat. Bagaiamana tidak, tingkat pengaliran dana yang seharusnya diberikan untuk kepentingan masyarakat belum juga dilakukan secara optimal. Hal tersebut ditunjukan oleh salah satu narasumber lewat rekap data belanja pemerintah pusat yang selama 2 periode terakhir. Ekonom Faisal Basri menjelaskan, berdasarkan rekap data belanja pemerintah pusat tahun 2014-2023, kenaikan belanja untuk kategori belanja modal dalam 2 periode hanya mencapai 35,1%. Sedangkan untuk bantuan rakyat hanya mencapai 51,7%. Kedua data tersebut termasuk ke dalam tatanan belanja yang paling rendah dibanding kategori lain, kenaikan pengaliran dana pemerintah pusat tertinggi justru berada pada kategori pembayaran bunga dengan total mecapai 230,8%. “Nah kalau kita gabung semua, belanja pemerintah pusat ini paling banyak naiknya paling tajam itu untuk bayar bunga,” ujarnya dalam diskusi publik berjudul “Merdeka, Kok APBN 3000 T?” pada Jum’at, 19 Agustus 2022. Faisal Basri juga menambahkan bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan dibanggakan karena kenaikan aliran dana dilakukan untuk pembayaran beban bunga, bukan untuk rakyat. “Jadi kalau pemerintah mengatakan, wah ini sejarah untuk pertama kalinya pengeluaran menembus 3000 triliun. Ndak bisa dibanggakan itu, naiknya bukan untuk rakyat, tapi naiknya karena beban bunganya naik tajam dari tahun 2014,” ujarnya. Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas tahun 2014 ini menyimpulkan bahwa pemerintah saat ini seakan tidak berpihak kepada rakyat dalam hal pengaliran dana karena banyaknya beban yang sudah terlanjur ditanggung. “Artinya pemerintah ini udah kebanyakan beban yang tidak ada urusannya dengan rakyat kebanyakan beban, karena salah urus karena utangnya tidak produktif ya pertumbuhan utangnya lebih cepat dari pertumbuhan PDB-nya,” ujarnya. Terkait pengalokasian dana yang tidak optimal tersebut, Faisal Basri sangat mengharapkan pihak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan peran legislatifnya sebagai pengawas pemerintah, agar dana yang dialokasikan bisa optimal dan tepat sasaran. “Jadi menurut saya, DPR seharusnya menjalankan fungsi, salah satu fungsi utamanya, yakni anggaran ini ya. Satu sen pun uang keluar dari pemerintah harus disetujui oleh anggota dewan dan harus dipertanggungjawabkan kepada anggota dewan. Nah, jadi tidak bisa suka-suka,” ujarnya. Acara ini disiarkan langsung pada kanal Youtube PKS TV, Rasil TV Jaktim dan Radio Rasil AM 720 pada Jum’at, 19 Agustus 2022 mulai pukul 20.00-22.00. (hab)
Anthony Budiawan: APBN Meningkatkan Kemampuan Ekonomi hanyalah Ilusi
Jakarta, FNN – Indonesia Leaders Talk (ILT) seri ke-100 membahas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2023 yang hampir mencapai 3000 Triliun. ILT mendatangkan empat pembicara ahli di antaranya, Mardani Ali Sera (Politisi PKS), Faisal Basri (Ekonom, Politikus), Anthony Budiawan (Pemerhati IKN-Kereta Cepat), dan Rocky Gerung (Pengamat Politik). Pemerhati IKN-Kereta Cepat, Anthony Budiawan memaparkan analisisnya melalui ILT yang bertajuk \"Merdeka, Kok APBN 3000T?\" yang disiarkan secara daring dalam kanal Youtube PKSTV pada Jumat, 19 Agustus 2022. Anthony menyoroti risiko fiskal secara makro bahwa pendapatan negara belum terealisasi. Kenaikan pendapat negara dari tahun-tahun sebelumnya masih cenderung stagnan. Namun, melihat keadaan ekonomi global dan dampak komoditas terhadap suku bunga yang kemungkinan akan kembali naik perlu diwaspadai. \"Seperti kita ketahui bahwa ekonomi global sedang memerangi inflasi. Artinya, mereka akan menaikkan suku bunga terus sampai inflasi itu terkendali. Saya yakin bahwa harga komoditas akan turun dan penerimaan akan tertekan. Jadi artinya, penerimaan negara sebesar Rp 2443 T ini ada risiko tidak tercapai,\" ungkap Anthony. Selain itu, Anthony juga mempertanyakan pembiayaan utang yang lebih besar dari pembiayaan anggaran negara. Dia mendesak adanya transparansi dari pihak DPR mengenai anggaran dana lain yang disebutkan untuk investasi berjumlah Rp175 T. Dalam semua pernyataan, investasi, modal negara, bahkan APBN diambil dari utang. Kemudian, Anthony juga menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara kompensasi dan subsidi sehingga keduanya tidak dapat disatukan. \"Menyatukan subsidi dengan kompensasi adalah sesuatu hal yang sangat salah karena di dalam APBN tidak dikenal nomenklatur yang namanya kompensasi. Kalau itu adalah benar-benar selisih harga, maka dia harus masuk kepada subsidi. Karena kalau tidak masuk pada subsidi, maka bisa menjadi liar,\" jelas Anthony. Persoalan dikaitkan dengan koordinasi harga BBM apabila dimasukkan sebagai kompensasi, maka ini menyalahi undang-undang keuangan negara. Berdasarkan infografis, kompensasi untuk tahun 2021 sebesar 100T dan tahun 2022 sebesar 200T dengan subsidi 206T, sehingga diperoleh total sekitar 502T. Anthony berpesan agar DPR mengklarifikasi agar rakyat mengerti perbedaan antara kompensasi dan subsidi. Dia juga menyoroti permasalahan investasi swasta yang stagnan karena berkompetensi dengan BUMN. Permasalahan besar negara ketika harga komoditas jatuh atau deposit komoditas habis. \"Inilah masalah-masalah dalam ekonomi kita, bahwa APBN dianggap bisa meningkatkan kemampuan ekonomi itu hanya ilusi saja.\" (oct)
Dr Rizal Ramli: Kehidupan Mayoritas Rakyat Masih Sangat Susah
Jakarta, FNN - Hingga saat ini kehidupan mayoritas rakyat Indonesia masih sangat susah. Itu terlihat dari Gini Index yg turun dari 0,381 menjadi 0,384. Rakyat juga dibebani dgn kenaikan harga listrik, BBM, biaya sekolah. Inflasi umum hanya 5%, tetapi inflasi makanan sudah 10%. Uang juga sulit karena tersedot Surat Utang Negara (SUN) untuk membayar utang. Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi dan aktivis kebangsaan Dr Rizal Ramli di Jakarta, Kamis (18/8/2022). Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengkritisi pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2022. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Jokowi antara lain menyebutkan bahwa Indonesia berhasil mengendalikan inflasi di kisaran 4,9 persen. Angka tersebut, kata Presiden, jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berkisar sekitar 7 persen. Serta jauh di bawah negara maju yang berada di sekitar 9 persen. Jokowi juga mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh positif di 5,44 persen pada kuartal kedua tahun 2022. Menurutnya neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Pada semester 1 2022, surplus berkisar Rp 364 triliun. \"Apa benar klaim keberhasilan yang disampaikan Presiden Jokowi ?,\" tanya Rizal Ramli. Kemudian Rizal Ramli menyebutkan, dalam setahun terakhir, harga komoditi dan energi naik tinggi karena lonjakan permintaan pasca-covid (‘pent-up demand’) dan perang Rusiq-Ukrania. \"Indonesia beruntung dapat keuntungan dadakan (‘windfall profit’). Keuntungan itu akibat faktor external (externally-driven growth). Bukan hasil dari strategi yang unggul, peningkatan nilai tambah atau efisiensi ekonomis,\" ungkap Rizal. Ekonomi Indonesia yg memiliki banyak komoditi dan sumber daya alam hanya tumbuh 5,5 % pada Kuantan kedua tahun 2022. Tetapi negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam, lanjut Rizal, ekonomi mereka bahkan bisa tumbuh lebih tinggi. Misalnya pertumbuhan ekonomi Vietnam 7,7% dan Filipina 7,4% pada kuartal kedua tahun ini. \"Ini menunjukkan bahwa ekonomi mereka memiliki nilai tambah dan efisiensi yang lebih tinggi, \" jelas Rizal Ramli yang pernah menjabat Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Jokowi. Menguntungkan Oligarki Menurut Rizal Ramli, keuntungan dadakan akibat faktor-faktor ekternal itu sangat menguntungkan oligarki komoditi dan tambang. Selain itu, faktor eksternal yang menguntungkan Indonesia bersifat sementara. Dalam setahun kedepan, akan balik arah karena pengetatan likuiditas OECD akan mengurangi permintaan global dan perang Rusia-Ukraina akan masuk tahap ‘containment’ (gitu-gitu aja). Begitu terjadi pembalikan arah, surplus perdagangan, current account dan budget RI akan kembali merosot. \"Apakah sudah ada langkah-langkah antisipasi ?,\" ujar Rizal Ramli. Dalam tiga tahun terakhir, memang betul tidak ada impor beras medium. Namun kegiatan impor beras premium tetap berlangsung. Selama tahun 2022, jumlah impor beras premium 407.000 ton. \"Kenapa beras medium tidak impor, karena masih banyak tumpukan beras impor umur lebih dari 2 tahun di Gudang Bulog. Itu akibat impor ugal-ugalan yang dilakukan Mendag saat dijabat Enggartiasto Lukisan. Pada tahun 2018, impor beras medium mencapai 2,25 juta ton, \" ungkap Rizal Ramli. (TG)
Investasi Lambat, Pertumbuhan Ekonomi Melandai
Jakarta, FNN – Indonesia yang telah 77 tahun merdeka memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat dan melandai. Pakar Ekonomi Faisal Basri mengatakan hal itu terjadi karena ada yang kita lupa dan tidak dianggap sebagai masalah. Intinya salahnya diagnosis. Analogi seperti orang olahraga. “Nah pertanyaan kenapa, kok kita udah ngos-ngosan saya berlari maraton, padahal baru seperempat jalan saja. Berarti perlu cek jantungnya, tekanan darahnya,” ucap Faisal Basri dalam live streaming kanal YouTube Refly Harun berjudul “Live! Faisal Basri Geruduk RH: Setelah 77 Th Merdeka, Kekayaan Kok Digarong!” “Nah, oleh Pak Jokowi ini, dituduhlah itu, didiagnosislah bahwa biang keladi dari melambatnya ekonomi adalah investasi karena investasi kan makanan utama untuk tumbuh, ya. Kalau tidak ada investasi tidak ada peningkatan produksi,” sambung Faisal Basri. Tapi, Faisal membantah hal tersebut.Ia mengatakan investasi tidak masalah di Indonesia dan bahkan cukup besar. “Investasi di Indonesia tergolong relatif tinggi. Jadi, bukan soal investasi. Dan setara dengan Korea dan upper middle income,\" jelasnya. Faisal juga menegaskan bahwa, “Kita sepanjang sejarah Republik Indonesia tidak pernah mengandalkan pada investasi asing.” Dan, Faisal pun menegaskan kembali bahwa bukanlah investasi yang menjadi masalah. \"Kuncinya adalah bukan investasi yang masalah. Bukan besarnya investasi oke banget. Bisa dikatakan kita itu top twenty di dunia ini,” tegasnya. Oleh sebab itu, menurut Faisal Basri, harus kita ketahui dahulu apa saja yang menjadi penyebabnya. Agar kita dapat memberikan diagnosa dan penanganan yang tepat sehingga sesuai dengan permasalahannya. “Nah jadi salah diagnosis inilah membuat kondisinya semakin lama semakin buruk. Tadi karena salah kasih obat, kalo salah kasih obatnya, ommibus, ya kacau. Kasih obatnya Menko Marinves, tetap kacau. Kasih obatnya menteri investasi, mana ada di dunia ini menteri investasi? Karena semua kegiatan dan semua kementerian ada urusannya dengan investasi,” pungkasnya. (Fikri)
Kominfo Tegaskan Dukungan Pemerintah untuk Kemajuan UMKM
Jakarta, FNN – Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Ditjen IKP Kementerian Kominfo Septriana Tangkary menegaskan bahwa pemerintah akan selalu mendukung kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digitalisasi dengan berbagai program.\"Pemerintah berkomitmen untuk terus membuat ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia,\" kata Septriana dalam sebuah talkshow UMKM di Jakarta, Senin.Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung kemajuan UMKM, dikatakan Septriana adalah dengan memberikan jaminan infrastruktur digital yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mulai dari UMKM hingga e-commerce.Upaya lainnya, lanjut Septriana, adalah melalui program Digital Kredit UMKM (digiKU) yang disediakan pemerintah melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kemudian, ada Pasar Digital (PaDi) UMKM, yang mendorong BUMN untuk berbelanja produk lokal dan UMKM.Selanjutnya ada pembebasan pajak penghasilan (PPh) Final, yang merupakan program insentif pajak untuk UMKM dengan pembebasan pembayaran PPh final sebesar 0,5 persen. Ada juga Bela Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan platform untuk memudahkan pelaku UMKM menjual produknya ke pasar pemerintah. Selain itu, ada pula Bantuan Presiden Produktif untuk UMKM.Tak hanya itu, lanjut Septriana, ada program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Mei 2020. Program tersebut bertujuan mendukung UMKM agar bisa bertahan di masa pandemi serta mendorong masyarakat untuk membeli produk lokal.\"Dan pada Juni sampai Agustus 2022, Kementerian Kominfo bertindak sebagai campaign leader Gernas BBI di Provinsi Papua,\" imbuh Septriana.Menurut Septriana, kemajuan UMKM harus terus didukung sebab UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia yang paling kuat.\"UMKM menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia yang paling kuat. UMKM Indonesia sudah ada 65,4 juta dan telah berkontribusi terhadap PDB sebesar Rp8.573,9 triliun atau 61,07 persen,\" papar Septriana.Tingginya jumlah UMKM tersebut, menurut Septriana, berpengaruh positif terhadap penyerapan investasi. Selain itu, UMKM juga berhasil membuka 97 persen lapangan pekerjaan, dengan menyerap 117 juta angkatan kerja. (mth/Antara)
BPS: Penurunan Harga CPO Sinyal Berakhirnya "Windfall" Komoditas
Jakarta, FNN – Deputi Bidang Statistik Distribusi Dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto menyebutkan penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dunia menjadi sinyal berakhirnya momen windfall (rezeki nomplok) dari harga komoditas di pasar global.\"Penurunan harga komoditas unggulan tersebut seperti minyak sawit mentah (CPO) dan nikel menjadi sinyal berakhirnya windfall harga komoditas,\" kata Setianto saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin.Ia memaparkan harga CPO mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 1.056,6 dolar AS per metrik ton. Padahal pada Juli 2021, harga CPO mencapai 1.062,9 dolar AS per metrik ton.Selain CPO, komoditas yang mengalami penurunan harga juga dialami oleh minyak mentah, nikel, dan gas alam.Minyak mentah secara month on month (mom) penurunannya 10,03 persen, tetapi secara year on year (yoy) masih menunjukkan peningkatan 43,40 persen.“Kemudian, gas alam menunjukkan tren penurunan pada bulan Juli. Secara mom turun sebesar 5,45 persen, sementara yoy menunjukkan peningkatan,” ujar Setianto.Sementara itu, harga nikel turun pada Juli 2022 menjadi 21.005 dolar AS per metrik ton. Setianto mengatakan sejak Maret 2022 harga nikel terus mengalami penurunan.Selanjutnya batu bara yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia pada Juli 2022 masih terjadi peningkatan menjadi 306,4 dolar AS per metrik ton.Untuk harga gandum mengalami penurunan pada Juli 2022 sebesar 382,5 dolar AS per metrik ton. Pada Mei masih lebih tinggi dibanding Juli 2022.“Untuk bulan Juli baik harga pangan maupun energi mengalami penurunan, serta beberapa komoditas mengalami penurunan,” kata Setianto. (mth/Antara)
Penyesuaian Tarif PPN Menyumbang Rp7,15 Triliun ke APBN
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen menyumbang Rp7,15 triliun ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per Juli 2022.\"Kondisi ini menggambarkan kenaikan PPN walau satu persen, tetapi objeknya naik yang artinya pemulihan ekonomi menderu-deru sehingga penerimaan per bulannya menjadi meningkat,\" ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: APBN KITA Agustus 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan berlaku pada 1 April 2022. Pada bulan pertama atau April diberlakukan, penyesuaian tarif PPN menyumbang Rp1,96 triliun ke kas negara, kemudian menjadi Rp5,74 triliun pada Mei 2022, dan Juni 2022 meningkat menjadi Rp6,25 triliun.Selain penyesuaian tarif PPN, Sri Mulyani menuturkan pemerintah juga menetapkan pajak perusahaan teknologi keuangan (financial technology/fintech) dan pinjaman online (Peer-to-Peer Lending/P2P Lending) dan pajak kripto dalam UU HPP, yang mulai berlaku pada 1 Mei 2022 dan mulai dibayarkan serta dilaporkan pada Juni 2022.Untuk pajak fintech dan P2P Lending, yang sudah dibayarkan adalah Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) Rp63,25 miliar dan PPh26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri dan BUT Rp19,9 miliar.Kemudian pajak kripto yang telah terkumpul terdiri dari PPh 22 atas transaksi aset kripto melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri dan penyetoran sendiri senilai Rp42,6 miliar serta PPN dalam negeri atas pemungutan oleh non-bendaharawan Rp46,33 miliar.\"Ini menunjukkan bahwa untuk setiap hal yang memang harusnya menjadi obyek pajak, maka kami akan melakukan pemenuhan kepatuhan sehingga asas keadilan itu terjadi,\" tegasnya.Di sisi lain, dirinya menyebutkan sudah terdapat 121 PMSE yang menyetorkan PPN kepada negara sejak Juli 2020 hingga Juli 2022 dengan nilai Rp7,65 triliun. Di tahun 2022 saja hingga Juli, terdapat 27 PMSE yang mendaftarkan usahanya untuk menyetorkan PPN dengan nilai Rp3,02 triliun. (Sof/ANTARA)
POPULER
