Pertemuan Menteri Pariwisata G20 Sepakati "Bali Guidelines"
Bandung, FNN - Pertemuan Menteri Pariwisata anggota G20 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali sebagai rangkaian Presidensi G20 Indonesia berhasil menyepakati Bali Guidelines.
"Sehari penuh kita tadi melakukan TMM dan dapat kami sampaikan kita menyepakati Bali Guidelines," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno saat konferensi pers usai Tourism Ministerial Meeting (TMM) di Nusa Dua, Bali, Senin.
Ia mengatakan, Bali Guidelines adalah suatu kesepakatan yang sangat fundamental dalam kebangkitan sektor pariwisata yang fokus pada komunitas, masyarakat dan UMKM.
"Di dalam Bali Guidelines, semua disepakati mengenai lima line of actions atau lima baris dari kegiatan yang akan kita lakukan untuk menindaklanjuti Bali Guidelines yang nanti akan diteruskan di Presidensi India pada G20 berikutnya," katanya.
Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan dalam TMM, hal yang menarik dibahas adalah mengenai lapangan kerja yaitu bagaimana lapangan kerja di sektor pariwisata bukan hanya pekerjaan yang sudah banyak ada saat ini dan bukan lapangan kerja yang tidak memberdayakan.
"Tapi kedepan lapangan kerja ini harus berkualitas harus yang baik dan memberikan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat, jadi konsepnya itu. Lapangan pekerjaan yang belum kembali setelah pandemi COVID-19 harus dihadirkan kembali dengan pendekatan Recover Together, Recover Stronger berbasis komunitas, UMKM dan tentunya berfokus pada penguatan masyarakat," ungkapnya.
Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan Kemenparekraf Frans Xaverius Teguh menambahkan G20 Bali Guidelines terdapat lima line of actions meliputi pertama adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pekerjaan, skills, entrepreneurship, dan edukasi, bagaimana SDM pariwisata mampu melihat kebutuhan dan keinginan pasar, menciptakan lapangan kerja baru, dan mampu menghadirkan nilai tambah dari produk atau jasa mereka.
Kedua, inovasi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif. Fokus pada bagaimana masyarakat mampu lebih inovatif, kreatif, dan adaptif dalam memasuki tatanan ekosistem ekonomi digital, supaya pelaku ekonomi kreatif ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
"Yang menarik sektor ekonomi kreatif ini menarik perhatian dari forum dan itu adalah salah satu kontribusi Indonesia, karena sebetulnya isu ekonomi kreatif itu disampaikan oleh mas menteri bahwa ekonomi kreatif itu menjadi penting dan sektor ini hubungannya sangat dekat dengan kepariwisataan," katanya.
Aksi ketiga dalam Bali Guidelines adalah pemberdayaan perempuan dan pemuda. Karena perempuan dan pemuda di bidang pariwisata termasuk yang paling terpengaruh oleh pandemi. Untuk itu mereka membutuhkan dukungan yang tepat.
Line of actions selanjutnya adalah climate action, biodiversity conservations, dan ekonomi sirkular, dimana penggunaan energi, tanah, air, dan sumber daya makanan pada sektor pariwisata dapat mengurangi emisi karbon.
Dan terakhir, kerangka kebijakan, tata kelola, dan investasi, dengan fokus membuat kebijakan dan langkah-langkah pariwisata yang lebih holistik guna mendukung empat pilar line of actions.
"Indonesia bersama dengan negara-negara G20 itu memiliki keberpihakan yang kuat untuk melibatkan manusia dan masyarakat sebagai pilar penting dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif," ungkap Frans Xaverius Teguh.(Sof/ANTARA)