EKONOMI
Konsumsi Masyarakat akan Meningkat Pascapencabutan PPKM
Jakarta, FNN - Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menyampaikan, aktivitas konsumsi masyarakat akan meningkat setelah ditetapkan pemberhentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).Selain itu, kepada Antara di Jakarta, Senin, dia menyebut kebijakan tersebut akan meningkatkan perdagangan dan pariwisata, serta sektor turunannya, seperti restoran, penginapan, makanan- minuman, hingga transportasi.“Aktivitas konsumsi akan meningkat, perdagangan, restoran, hotel, makanan- minuman, adalah sektor- sektor yang akan terdampak positif dari pemberhentian PPKM,” kata Riefky.Konsumsi rumah tangga Indonesia sudah mencatatkan kinerja positif yang tumbuh 5,39 persen year on year (yoy) mencapai Rp2,56 kuadriliun pada kuartal III-2022, dan berkontribusi 50,38 persen terhadap PDB nasional.Namun demikian, dia mengingatkan kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan risiko penyebaran COVID-19 yang mana juga dapat berdampak ke berbagai sektor ekonomi.Karena itu, dia meminta para pemangku kepentingan untuk terus menjaga dan meminimalisir risiko tersebut ke depan.“Langkahnya perlu adaptif dan responsif. Dari sisi ekonomi perlu ditanggulangi secara cepat. Nanti sewaktu- waktu apabila risikonya tiba- tiba melonjak, ini risiko yang perlu diambil oleh pemerintah.” kata Riefky.Hal yang sama juga disampaikan oleh Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy yang menyampaikan pemberhentian PPKM akan berdampak cukup signifikan terhadap sektor pariwisata di Tanah Air.“Dengan tumbuhnya sektor pariwisata, sektor ikutannya seperti misalnya transportasi, kemudian restoran, makanan dan minuman itu juga berpeluang akan berdampak positif,” kata Rendy.Pemerintah secara resmi mencabut kebijakan PPKM terkait pandemi COVID-19 setelah Presiden Joko Widodo mengumumkannya melalui konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 30 Desember 2022.(sof/ANTARA)
Kemenhub Mengonfirmasi Truk Jatuh ke Laut di Dermaga Merak
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengonfirmasi kejadian 1 unit truk jatuh ke laut pada saat pemuatan kendaraan di KMP Labitra Karina, di Dermaga 5, Pelabuhan Penyeberangan Merak pada Rabu (28/12) pukul 20.05 WIB.Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno menjelaskan bahwa pada saat pemuatan, truk tersangkut di rampdoor akibat ban serep tersangkut.Truk yang bermuatan semen tersebut diduga Over Dimension dan Over Loading (ODOL).“Saat pengambilan ban serep karena alur cukup kencang mengakibatkan gardan truk patah. Sesudah kejadian usaha evakuasi telah dilakukan dengan menggunakan mobil derek dan menarik dengan truk lain, namun karena truk dalam keadaan terjepit evakuasi tidak berhasil,\" kata Hendro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Ia menyampaikan, pada pukul 22.38 WIB truk tersebut tercebur ke laut. Namun demikian dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa.Dirjen Hendro menyatakan bahwa usai kejadian, telah dilakukan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait seperti PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kepolisian, operator, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten.Kata dia, kondisi dermaga dan movable bridge saat ini aman. Truk yang mengalami insiden membawa muatan semen, saat ini sedang diselidiki apakah truk tersebut membawa muatan berlebih atau tidak.\"Kami juga sudah meminta pada petugas di lapangan untuk bertindak tegas kepada truk yang akan menyeberang jika terlihat melanggar batas dimensi dan muatan,” ujarnya.Ia mengimbau bagi yang akan melakukan perjalanan khususnya melalui jalur penyeberangan agar tetap berhati-hati dan memantau perkembangan cuaca yang berlaku setiap harinya agar dapat mengantisipasi potensi cuaca buruk.Hendro juga meminta agar pengusaha maupun operator truk untuk tetap mengawasi batas muatan dan dimensi yang diperbolehkan saat akan melakukan perjalanan agar tetap memenuhi unsur keselamatan.(ida/ANTARA)
Naik 5,8 Persen, Investasi China di Sektor Transportasi
Beijing, FNN - Investasi aset tetap China di sektor transportasi mempertahankan pertumbuhan yang stabil dari Januari hingga November tahun ini, menurut data resmi pada Rabu (28/12).Investasi di sektor transportasi mencapai 3,5 triliun yuan (1 yuan = Rp2.247) dalam 11 bulan pertama 2022, naik 5,8 persen secara tahunan (year on year/yoy), kata Kementerian Transportasi China.Investasi berjumlah sekitar 2,6 triliun yuan telah disalurkan untuk proyek pembangunan jalan, meningkat 9,1 persen (yoy).Sementara itu, investasi untuk pengembangan saluran air naik 10,2 persen (yoy) ke angka 147,8 miliar yuan.Pada November saja, investasi di sektor transportasi mencapai 369,5 miliar yuan, atau naik 0,9 persen (yoy).(ida/ANTARA
Produksi Gas di Natuna Bertambah 30 Juta Kaki Kubik per Hari
Natuna, FNN - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Medco E&P Natuna Ltd berhasil menyelesaikan Proyek Belida Extension yang berlokasi di Wilayah Kerja Blok B Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan berhasil meningkatkan produksi gas nasional sebesar 30 MMSCFD (juta kaki kubik per hari).“SKK Migas berharap seluruh KKKS terus melakukan upaya yang maksimal dalam mengembangkan lapangan-lapangan migas baru untuk mendukung peningkatan produksi migas nasional secara berkelanjutan,\" kata Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo melalui keterangan tertulis yang diterima di Natuna, Kamis.Ia juga mengatakan, upaya peningkatan produksi harus dilakukan sebagai langkah nyata mewujudkan visi bersama 1 juta BOPD (barel minyak per hari) dan 12 BSCFD (miliar standar kaki kubik per hari) di tahun 2030.Karena itu, Ia menyampaikan apresiasi atas selesainya Proyek Belida Extension di Laut Natuna dan Ia mengatakan keberhasilan tersebut merupakan wujud dari kerja keras KKKS Medco E&P Natuna Ltd.\"Ini kerja bersama, berkat adanya koordinasi yang baik, kerja keras KKKS Medco E&P Natuna dengan SKK Migas sebagai upaya meningkatkan produksi gas nasional,\"ujarnya.Selanjutnya, Ia juga menjelaskan bahwa Onstream proyek ditandai dengan selesainya start up fasilitas produksi di Anjungan Lepas Pantai Malong pada 18 Desember 2022 dan diikuti Anjungan Lepas Pantai Belida North East pada Minggu 25 Desember 2022.Ditambahkan Wahju, nilai investasi dari Proyek Belida Extension sebesar US$ 77,5 juta atau sekitar Rp1,2 triliun.“Selain investasinya yang cukup besar, proyek ini merupakan proyek bersejarah di Indonesia karena akan menjadi lapangan pertama yang memproduksikan Lapisan Intra Muda di Natuna,\" katanya.\"Selain itu, juga menjadi lapangan pertama yang berhasil berproduksi mendahului lapangan lain yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Plan of Development Pertama untuk memproduksikan Lapisan Intra Muda,” tambahnya.Sementara, Direktur Utama Medco E&P Ronald Gunawan mengatakan, Proyek Belida Extension merupakan bagian dari Proyek Pengembangan Lapangan Malong dan Belida North East.“Kami berharap dapat terus meningkatkan produksi kami baik dari lapangan offshore maupun onshore. Perusahaan juga berterima kasih atas dukungan SKK Migas dan Kementerian ESDM, serta pemangku kepentingan lain sehingga proyek ini dapat berjalan lancar,” ucapnya.Untuk diketahui, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.(ida/ANTARA)
Dipicu Sentimen "Hawkish" Bank Sentral AS, Rupiah Kembali Melemah
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi bergerak melemah, dipicu kembalinya sentimen bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (Fed) yang akan tetap hawkish pada tahun depan.Rupiah pagi ini melemah 45 poin atau 0,28 persen ke posisi Rp15.764 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.719 per dolar AS.\"Outlook masih hawkish-nya kebijakan The Fed di awal tahun 2023 masih menopang dolar dan obligasi AS naik,\" tulis Tim Riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.Imbal hasil obligasi pemerintah AS naik karena para pedagang bingung atas prospek kebijakan di bank sentral terbesar di dunia itu.Pada pertengahan bulan lalu The Fed memperlambat kenaikan suku bunga menjadi 50 basis poin (bps) dari sebelumnya 75 bps.Pejabat The Fed termasuk Ketua Jerome Powell telah menekankan sejak saat itu bahwa pengetatan kebijakan akan diperpanjang, dengan suku bunga terminal yang lebih tinggi, memicu kekhawatiran perlambatan AS.Sebelumnya data AS yang solid menghidupkan kembali kekhawatiran The Fed akan terus mempertahankan sikap hawkish untuk menjinakkan inflasi.Data klaim pengangguran mingguan AS menunjukkan pasar tenaga kerja yang masih ketat, sementara ekonomi AS pulih lebih cepat dari perkiraan sebelumnya pada kuartal ketiga.Secara khusus investor resah bahwa target suku bunga dana Fed bisa naik lebih tinggi dan bertahan lebih lama dari perkiraan sebelumnya.Pada Rabu (28/12) lalu rupiah melemah 56 poin atau 0,36 persen ke posisi Rp15.719 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.663 per dolar AS.(ida/ANTARA)
Kebijakan Konyol Menhub, Kenapa Tidak Sekalian Saja: Orang Kaya Dilarang Naik KRL?
Jakarta, FNN - Bila Anda adalah pengguna kereta rel listrik (KRL) commuter line, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, sampai Cikarang dan kebetulan Anda adalah orang kaya atau yang dinilai oleh pemerintah sebagai orang kaya, maka bersiap-siaplah mulai tahun 2023 Anda harus membayar lebih mahal dari tarif yang biasa Anda bayar saat ini. Pemerintah, seperti dikatakan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa selama ini Anda menikmati subsidi yang tidak tepat sasaran. Padahal, subsidi itu harusnya dinikmati oleh mereka yang tidak mampu alias miskin. Kalau semua subsidi akhirnya didapat kepada masyarakat yang membutuhkan, contohnya di KRL, kita gunakan hanya sekitar 4000 rupiah, itu cost-nya mungkin sekitar 10.000 -15.000 rupiah. Demikian kata Menhub dalam konferensi pers Selasa, 27 Desember 2022, di kantornya. “Kita akan pilah-pilah mereka yang berhak dapat subsidi dan mereka yang tidak berhak. Oleh karena itu, harus dibuat kartu. Kalau itu berhasil maka subsidi bisa kita berikan ke sektor lainnya,” lanjut Menhub. Jadi, Menhub Budi Karya Sumadi menilai bahwa ada yang tidak tepat sasaran di subsidi KRL. Kalau bisa ditertibkan, dia berharap bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih tepat sasaran dan lebih berguna. Bagaimana rencana Kementerian Perhubungan ini? Jika didasarkan pada pernyataan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, maka tidak naik. Menurutnya, kalau subsidinya tepat guna maka tarifnya tidak naik. Cuma, kita pakai data di Kementerian Dalam Negeri, yang kaya membayar sesuai dengan harga aslinya dan yang kurang mampu akan mendapat subsidi. Dengan begitu, kita menyebutnya tidak naik, tapi subsidinya lebih tepat sasaran, tambah Risal Wasal yang juga hadir dalam jumpa pers tersebut. Risal Wasal menjelaskan bahwa pihaknya masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antarpenumpang. Dia menyebutkan misalnya akan menggunakan data Kementerian Dalam Negeri atau mungkin data terpadu kesehatan sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Yang pasti, data yang terbaik yang akan dipakai. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Rabu (28/12/22) membahas masalah kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian Perhubungan ini. Berapa besarnya subsidi yang diberikan kepada penumpang KRL commuter line? Berdasarkan realisasi subsidi tarif KRL tahun 2021, jumlahnya 2,14 triliun. Dari mana pemerintah bisa menilai bahwa subsidi itu tidak tepat sasaran? Kalau memang betul tidak tepat sasaran, apakah pemerintah punya data berapa persen yang tidak tepat sasaran? Apakah mereka selama ini sudah membuat penelitian atau survei pendapatan para penumpang KRL commuter line? Atau pemerintah punya data lain sehingga bisa menyimpulkan bahwa subsidi tersebut tidak tepat sasaran? Bukankah selama ini pemerintah justru mendorong agar warga beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum atau berpindah dari mobil pribadi ke transportasi publik? Sekarang, begitu mereka berpindah transportasi publik justru dikatakan ada subsidi yang tidak tepat sasaran. Bukankah dengan beralih ke transportasi publik banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh pemerintah? Misalnya, penggunaan bahan bakar fosil berkurang, kemacetan lalu lintas berkurang sangat signifikan, dan yang paling penting adalah emisi dari kendaraan bermotor juga berkurang. Berdasarkan riset tahun 2021, emisi kendaraan bermotor berkontribusi hingga 70% terhadap pencemaran udara di perkotaan. Berbagai manfaat tersebut juga berdampak signifikan terhadap ekonominya. Kalau kita konversikan dalam bentuk uang juga sangat besar. Belum lagi manfaat kesehatan karena orang stres juga berkurang. Seharusnya hal ini juga dikuantifikasi. Pemerintah jangan hanya menghitung berapa dana yang dikeluarkan untuk subsidi. Mungkin memang ada subsidi yang tidak tepat sasaran, meskipun menurut Hersubeno Arief agak konyol, tetapi, mari kita bandingkan dengan rencana pemerintah untuk memberi subsidi pada kendaraan listrik. Ini sama karena orientasinya untuk lingkungan yang bersih. Mulai Juli 2023, pemerintah akan memberi subsidi pada pembelian mobil listrik sebesar 80 juta rupiah, mobil hybrid 40 juta rupiah, motor listrik 8 juta rupiah, dan motor konversi 5 juta rupiah. Presiden Jokowi merencanakan total subsidi mencapai 5 triliun rupiah. Rencana pemerintah ini sudah disampaikan ke DPR, tapi masih dipersoalkan oleh DPR, di antaranya agar pemerintah tidak grusa grusu karena infrastruktur dari mobil listrik juga belum terbentuk. Rencana subsidi ini juga tidak ada dalam anggaran APBN. Alasan Presiden Jokowi memberikan subsidi 5 triliun untuk kendaraan di atas adalah karena ini kendaraan yang ramah lingkungan. Mari kita bandingkan kebijakan ini dengan subsidi KRL yang 2,14 triliun tadi. Subsidi KRL tersebut akan ditertibkan dengan alasan tidak tepat sasaran karena orang kaya juga mendapat subsidi. Bagaimana dengan para pembeli mobil listrik? Mereka yang membeli mobil listrik itu dengan kasat mata itu dapat dipastikan orang kaya karena harga mobil listrik saat ini memang sangat tinggi dan hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang kaya. Memang, ada mobil listrik yang murah, kecil. Tetapi, rata-rata pembelinya juga bukan membeli mobil pertama. Mereka rata-rata orang kaya yang ingin mempunyai mainan sehingga membeli mobil listrik kecil-kecilan. Jadi, sekali lagi, kalau alasan subsidi KRL tidak sasaran, maka subsidi untuk mobil listrik, terutama, jelas lebih tidak tepat sasaran. “Ini subsidi untuk orang kaya, kalau ini clear, mereka yang beli itu pasti orang kaya. Beda sekali dengan pengguna KRL,” tegas Hersu. Jumlah subsidi mobil listrik juga dua kali lipat lebih dibanding subsidi KRL. Kalau alasannya untuk menciptakan udara yang bersih, KRL adalah kendaraan yang juga menggunakan bahan penggerak tenaga listrik. Jelas penggunaan KRL juga bersih lingkungan. KRL commuter line juga mempunyai keunggulan, yaitu memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke mode transportasi umum, sementara mobil listrik tetap saja akan menggunakan jalan mobil biasa dan tidak berdampak pada perubahan kemacetan lalu lintas. Malah, mungkin saja menambah kemacetan lalu lintas. Jadi, bagaimana kita memahami dua kebijakan yang kontras tadi? “Saya kira penjelasannya sederhana, ini karena adanya moral hazard, ada kepentingan bisnis dari para penguasa dan pengusaha kendaraan listrik tadi,” tegas Hersu. Anda bisa Googling siapa pemilik pabrik-pabrik sepeda motor dan mobil listrik ini, sementara KRL Commuter Line yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia ini tidak ada celah peluang para pejabat dan keluarganya tadi atau mereka yang terafiliasi dengan para pejabat tinggi ini untuk mengeruk keuntungan dari negara. Demikian Hersubeno Arief mengakhiri pembahasannya. (ida)
Cuaca Ekstrem Diharapkan Tidak Mengganggu Pelayaran Penumpang KM Lawit
Jakarta, FNN - Salah satu calon penumpang Kapal Motor (KM) Lawit, Keyla asal Sukabumi, Jawa Barat berharap kapal yang hendak ditumpanginya menuju Pontianak, Kalimantan Barat tidak terkendala cuaca ekstrem seperti yang diramalkan BMKG. \"Semoga perjalanannya lancar, ombak juga tidak tinggi dan tidak hujan deras,\" ujarnya saat ditemui di Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Rabu. Sementara itu, calon penumpang lainnya, Agus juga berharap agar kapal yang memiliki tujuan akhir di Pontianak ini dapat berangkat sesuai waktu yang ditentukan yakni pukul 16.00 WIB. \"Saya berharap agar perjalanan tepat waktu, tidak ada gelombang (tinggi),\" ujar pria asal Pontianak ini. Dalam kesempatan yang sama, salah seorang mahasiswa universitas di Yogyakarta, Nisa, juga menuturkan kesiapannya menghadapi perjalanan pertamanya menaiki moda transportasi kapal laut. \"Saya siapkan minuman yang asam-asam dan obat anti mabuk laut karena ini perjalanan pertama saya,\" ujarnya. Adapun berdasarkan jadwal, Kapal Pelni KM Lawit akan melintasi rute Tanjung Priok (Jakarta)- Tanjung Pandan (Belitung) - Pontianak (Kalimantan Barat) dan berangkat pukul 16.00 WIB.Berdasarkan pantauan ANTARA, pada siang hari pukul 11.30 WIB hingga pukul 15.00 WIB cuaca di sekitar pelabuhan Tanjung Priok diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan pada 28 Desember 2022 terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan memperbarui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG serta mewaspadai potensi bencana hidrometeorologis.(ida/ANTARA)
BI: Kewajiban Neto Investasi Internasional RI Turun pada Triwulan III
Jakarta, FNN – Bank Indonesia (BI) melaporkan Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada triwulan III 2022 mencatat kewajiban neto yang menurun menjadi 262 miliar dolar AS atau 20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).Adapun pada triwulan sebelumnya kewajiban neto tercatat 270,5 miliar dolar AS atau 21,3 persen dari PDB.Dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan ini dikontribusikan oleh penurunan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) di tengah posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) yang relatif stabil.Posisi KFLN Indonesia menurun seiring dengan penurunan nilai instrumen keuangan domestik, di tengah surplus aliran masuk investasi langsung yang berlanjut. KFLN turun 1,2 persen dibanding triwulan sebelumnya (quartal-to-quartal/qtq) dari 705,2 miliar dolar AS menjadi 696,8 miliar dolar AS.Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh faktor penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah. Hal ini mempengaruhi penurunan nilai instrumen keuangan domestik.Sementara itu transaksi KFLN tetap positif didukung oleh aliran masuk investasi langsung yang mencerminkan optimisme investor terhadap prospek perbaikan ekonomi dan iklim investasi domestik yang terjaga.Di sisi lain ia menyebutkan posisi AFLN Indonesia relatif stabil. Pada akhir triwulan III 2022, posisi AFLN tercatat sebesar 434,7 miliar dolar AS, relatif stabil dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan II-2022.Kondisi tersebut didukung oleh posisi aset investasi portofolio dan investasi lainnya yang meningkat seiring penempatan aset swasta. Peningkatan posisi AFLN tertahan oleh faktor perubahan lainnya terkait penguatan dolar AS terhadap mayoritas mata uang utama dunia dan penurunan harga beberapa aset luar negeri.BI memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan III 2022 tetap terjaga serta mendukung ketahanan eksternal, yang tercermin dari rasio kewajiban neto PII Indonesia terhadap PDB pada triwulan ketiga tahun ini yang tetap terjaga di kisaran 20 persen atau turun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 21,3 persen.Selain itu struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,9 persen) terutama dalam bentuk investasi langsung. Ke depan BI meyakini kinerja PII Indonesia akan tetap terjaga sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi COVID-19 yang didukung sinergi bauran kebijakan BI dan pemerintah, serta otoritas terkait lainnya.Meskipun demikian,BI akan tetap memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian. (mth/Antara)
BI: Uang Beredar Tumbuh 9,5 Persen Capai Rp 8.296,1 Triliun pada November
Jakarta, FNN – Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada November 2022 mencapai sebesar Rp8.296,1 triliun atau tumbuh 9,5 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) sebesar 11,7 persen (yoy). Pertumbuhan M2 pada November 2022 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Penyaluran kredit pada November 2022 tumbuh 10,8 persen (yoy) menjadi Rp6.317,7 triliun, seiring dengan perkembangan kredit produktif. Kredit modal kerja (KMK) tumbuh 11,6 persen (yoy) pada November 2022, setelah sebelumnya tumbuh sebesar 12,3 persen (yoy). Pertumbuhan KMK bersumber dari KMK sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) yang tumbuh sebesar 8,1 persen (yoy), setelah tumbuh 9,7 persen (yoy) pada Oktober 2022, terutama pada sub sektor perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat, serta produk sejenis di DKI Jakarta. Adapun kredit investasi (KI) pada November 2022 tumbuh 11,6 persen (yoy), setelah sebelumnya tumbuh 14,2 persen (yoy), terutama didorong oleh Kl sektor industri pengolahan serta PHR. Dari segi suku bunga simpanan dan kredit, kata dia, pada November 2022 suku bunga pinjaman dan simpanan mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan suku bunga acuan. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit tercatat 9,11 persen, meningkat 2 basis poin (bps) dibandingkan bulan sebelumnya. Demikian pula suku bunga simpanan berjangka tercatat meningkat pada seluruh tenor, baik tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, masing-masing sebesar 3,7 persen 3,77 persen, 3,88 persen, 4,36 persen, dan 4,91 persen pada November 2022, setelah pada Oktober 2022 tercatat masing-masing sebesar 3,37 persen, 3,38 persen, 3,59 persen, 3,84 persen, dan 4,35 persen. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih juga tercatat tumbuh positif sebesar 1 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,8 persen (yoy). Di sisi lain, tagihan bersih sistem moneter kepada pemerintah pusat terkontraksi 17,2 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 16,8 persen (yoy). (mth/Antara)
Jokowi Sebut Harga Barang Terkendali Jelang Natal dan Tahun Baru 2023
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo mengatakan harga barang secara umum masih terkendali menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang merupakan momentum konsumsi tinggi masyarakat.Usai meninjau Pasar Cigombong, Bogor, Jawa Barat, Jumat, Jokowi mengakui memang terdapat sejumlah barang pangan yang mengalami kenaikan harga, namun banyak juga barang yang harganya turun.\"Saya kira masih semuanya terkendali,\" kata Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bogor, Jawa Barat, Jumat.Jokowi merinci beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan harga antara lain daging beku, bawang merah, dan beras; sementara bahan pangan yang mengalami penurunan harga ialah bawang putih, telur, dan cabai.\"Saya senang beberapa barang tadi harganya turun. Ada dua yang naik, daging, daging yang beku naik,\" katanya.Untuk bawang merah, lanjut Jokowi, terdapat kenaikan harga sebesar Rp2 ribu per kilogram; sementara harga cabai justru turun drastis dari kisaran Rp60 ribu per kilogram menjadi Rp30 ribu per kilogram.Jokowi mengatakan stabilitas harga bahan pangan juga terjaga secara nasional dan tidak hanya di Pasar Cigombong.\"Kami kan kemarin tidak hanya di sini saja masuk pasarnya. Kurang lebih sama. Kurang lebih pasti sama. Cabai sekarang turunnya agak drastis Rp30 ribu, biasanya di atas Rp60 ribu. Sangat baik menjelang Natal dan Tahun Baru. Mungkin agak-agak yang sedikit naik beras,\" ujar Presiden Jokowi. (mth/Antara)
POPULER
