EKONOMI
Pemulihan Kuat di 2022 Menjadi Pijakan Menghadapi Perekonomian 2023
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai, laju pemulihan yang sangat kuat pada 2022 menjadi pijakan yang kokoh bagi perekonomian nasional untuk menghadapi tantangan jangka pendek sekaligus melanjutkan agenda pembangunan jangka menengah-panjang.\"Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 masih akan tetap kuat meskipun dihadapkan pada prospek melambatnya perekonomian global,\" ucap Sri Mulyani dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.Indikator perekonomian terkini juga terus menunjukkan tren ekspansif, termasuk Purchasing Managers\' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada Januari 2023 meningkat signifikan.Ia mengatakan, pemerintah tetap terus memantau risiko perekonomian dunia saat ini. Risiko ketidakpastian masih cukup tinggi, meskipun risiko perlambatan ekonomi dunia diindikasikan mulai melunak.Dalam World Economic Outlook terbitan Januari 2023, Dana Moneter Internasional (Internastional Monetary Fund/IMF) memprediksi pertumbuhan global 2022 dan 2023 sebesar 3,4 persen dan 2,9 persen atau lebih tinggi 0,2 persen poin dibanding proyeksi sebelumnya pada Oktober 2022.Revisi ke atas ini didorong penguatan kinerja di beberapa negara besar sejak akhir 2022 dan mulai meredanya tekanan inflasi dunia yang diprediksi melambat secara gradual di 2023.Sri Mulyani mengatakan keberlanjutan agenda reformasi struktural untuk mempercepat transformasi ekonomi akan terus dijaga guna memperkokoh struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 juga telah dipersiapkan agar senantiasa waspada namun optimis kepada potensi perekonomian ke depan.Kesehatan fiskal tetap menjadi perhatian penting agar mampu secara cepat dan tepat dalam menyasar isu-isu kritikal, termasuk dalam pengendalian inflasi, stabilitas perbaikan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan investasi yang lebih kuat.“Berkat kerja keras APBN sebagai peredam tekanan global, Indonesia masih menjadi negara dengan predikat “The Bright Spot” di tengah guncangan global saat ini. Ini yang harus terus kita jaga dengan tetap optimis, namun juga waspada,” tutup Bendahara Negara ini.(ida/ANTARA)
Cadangan Devisa Januari 2023 Meningkat Menjadi 139,4 Miliar Dolar AS
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2023 mencapai 139,4 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2022 sebesar 137,2 miliar dolar AS.Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa, mengatakan peningkatan posisi cadangan devisa pada Januari 2023 antara lain dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa.Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan cadangan devisa penting sebagai modal asuransi diri terhadap turbulensi global sehingga Indonesia menjaga kecukupan cadangan devisa melalui reformasi manajemen cadangan devisa.\"Kita perlu memiliki kecukupan cadangan devisa untuk asuransi diri. Cadangan devisa adalah asuransi diri terhadap turbulensi global,\" kata Perry dalam BI Annual Investment Forum 2023 yang dipantau dalam jaringan di Jakarta, Kamis (26/1).Turbulensi ekonomi global pada 2023 meliputi antara lain pertumbuhan ekonomi global yang melambat, di mana ada potensi resesi terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa, inflasi global yang tinggi, suku bunga yang tinggi dan bertahan lebih lama, dolar AS yang kuat, serta ketegangan geopolitik.Perlambatan ekonomi global diperkirakan masih terjadi pada 2023, sehingga BI menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 menjadi 2,3 persen dari prakiraan sebelumnya sebesar 2,6 persen.(ida/ANTARA)
Belum Dirasakan di Lapangan, La Nyalla Kritik Angka-angka Ekonomi
Jakarta, FNN – Pertumbuhan ekonomi di tanah air mendapat perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya pertumbuhan ekonomi hingga saat ini belum berdampak pada stabilitas perekonomian.Bahkan belum dirasakan di lapangan, khususnya dari sisi peningkat akan taraf hidup dan pendapatan masyarakat di daerah.Pemerintah sendiri mengklaim pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,72 persen. Dan tingkat pengendalian inflasi mencapai angka 5,5 persen. Klaim ini dianggap tertinggi di antara negara-negara besar G20.Menurut LaNyalla klaim pertumbuhan iniperlu diwujudkan dengan tingkat kesejahteraan yang baik. Karena masyarakat luas belum merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi tersebut.“Yang terjadi saat ini justru beberapa jenis komoditi di pasar mengalami kenaikan harga. Tentunya kenaikan harga tersebut sangat memberatkan masyarakat,” ujar LaNyalla, Kamis (2/2/2023).Senator asal Jawa Timur itu menyontohkan naiknya produk minyak goreng kemasan Minyakita dalam beberapa pekan terakhir. Harganya mengalami kenaikan hingga Rp 20 ribu, sejak diluncurkan. Padahal harga eceran tertinggi (HET) Minyakita yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 14.000 per liter. Bahkan kini minyak goreng bersubsidi itu hilang di pasaran.Belum lagi kenaikan harga komoditi pangan lain, seperti beras, telur dan daging, di sejumlah pasar tradisional.Untuk itu LaNyalla meminta pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pangan dan menekan angka inflasi. Pasalnya sebentar lagi juga akan memasuki bulan Ramadhan.“Di Ramadhan nanti konsumsi akan meningkat tinggi dan otomatis pengeluaran akan semakin tinggi juga. Ini tentunya masalah besar apalagi kondisi ekonomi bagi sebagian masyarakat rentan belum pulih seperti yang diharapkan,” tukasnya.(*)
Pemerintahan Jokowi Gagal Mengatasi Kemiskinan
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) TINGKAT kemiskinan per September 2022 sebesar 9,57 persen atau 26,36 juta penduduk, naik 0,35 persen dibandingkan 3 tahun sebelumnya, September 2019, dengan tingkat kemiskinan 9,22 persen atau 24,75 juta penduduk. Yang lebih mengenaskan, tingkat kemiskinan selama delapan tahun pemerintahan Jokowi hanya turun 1,39 persen saja! Tingkat kemiskinan per September 2014 sebesar 10,96 persen, versus 9,57 persen per September 2022. Sungguh malang nasib rakyat miskin Indonesia! Data tingkat kemiskinan tersebut jelas menunjukkan pemerintah sudah gagal *mengentaskan* kemiskinan. Jangankan mengentaskan, sekedar mengurangi kemiskinan, dengan jumlah yang masuk akal, juga gagal. Secara internasional, di antara negara-negara ASEAN-4, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam, kegagalan Indonesia dalam mengatasi kemiskinan semakin nyata. Menurut garis kemiskinan internasional, dengan pendapatan di bawah 3,65 dolar AS per orang per hari, (kurs 2017 PPP), atau sekitar Rp591.033 per bulan, kemiskinan Indonesia pada 2021 mencapai 22,4 persen. Sedangkan kemiskinan Malaysia dengan garis kemiskinan yang sama hanya 0,4 persen pada 2015. Artinya, tingkat kemiskinan Malaysia saat ini kemungkinan besar sudah nol. Sedangkan kemiskinan Thailand dengan garis kemiskinan yang sama juga sangat rendah, hanya 0,7 persen pada 2020. Vietnam yang baru menata kembali ekonominya pada 1986, setelah perang berkepanjangan dengan Perancis dan Amerika Serikat (1946-1954, 1954-1975), kemudian dengan China (1979-1991), hanya mempunyai tingkat kemiskinan 5,3 persen pada 2018. Saat ini tingkat kemiskinan Vietnam tersebut pasti sudah jauh lebih rendah lagi. Data yang disajikan Bank Dunia tersebut sangat jelas menunjukkan pemerintahan Jokowi gagal mengatasi kemiskinan. Padahal, tahun 2022 yang lalu merupakan kesempatan sangat langka bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Karena pendapatan negara pada 2022 naik drastis akibat kenaikan harga komoditas. Realisasi pendapatan negara 2022 naik Rp623 triliun (31,1 persen) terhadap 2021, dan lebih tinggi Rp780 triliun (42,3 persen) dari yang dianggarkan di dalam APBN 2022. Ternyata, pemerintah gagal memanfaatkan kenaikan pendapatan ini untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Entah tidak mampu atau tidak mau. Tetapi, apapun alasannya, masyarakat melihat telah terjadi proses pemiskinan, yang membuat angka kemiskinan naik 0,03 persen atau 200 ribu penduduk selama periode Maret 2022 hingga September 2022. Penyebab utama kenaikan kemiskinan ini, sebagai berikut. Pertama, kenaikan pajak (PPN) pada 1 April 2022, yang membuat harga barang-barang konsumsi naik. Kedua, kenaikan harga komoditas pangan dan inflasi global. Salah satunya harga minyak goreng yang melonjak tajam, bahkan sempat langka akibat korupsi izin ekspor, yang pelakunya hanya dihukum sangat ringan, padahal kelangkaan minyak goreng sempat memakan dua korban jiwa antrian minyak goreng yang “meng-ular”. Ketiga, kenaikan harga BBM pertalite dan solar pada 3 September 2022, dengan alasan APBN akan jebol karena subsidi BBM, yang kemudian dikoreksi menjadi subsidi energi, mencapai Rp502 triliun, yang kemudian dipropagandakan akan naik lagi menjadi Rp700 triliun, akibat kenaikan konsumsi BBM. Ternyata, semua alasan ini tidak benar, tidak terbukti, atau bohong. Faktanya, realisasi subsidi BBM dan LPG 3 Kg untuk tahun 2022 ternyata hanya Rp115,6 triliun saja. Bahkan subsidi listrik 2022 turun 0,64 persen dibandingkan 2021, akibat kenaikan tarif listrik. Terakhir, keempat yang tidak kalah fatalnya, realisasi defisit APBN 2022 hanya Rp464 triliun, jauh di bawah defisit yang dianggarkan sebesar Rp868 triliun. Selisih Rp404 triliun! Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mempunyai ruang gerak fiskal sangat besar untuk menekan tingkat kemiskinan. Misalnya, kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 diperkirakan hanya mengurangi subsidi BBM sekitar Rp32 triliun saja. Angka ini sangat tidak signifikan dibandingkan kenaikan pendapatan negara maupun ruang gerak defisit anggaran yang masih sangat besar, yaitu Rp404 triliun. Tetapi, dampak kenaikan harga BBM ini sangat fatal, tingkat kemiskinan naik. Membiarkan realisasi defisit APBN jauh di bawah yang dianggarkan, tetapi di saat bersamaan mengakibatkan tingkat kemiskinan meningkat, dapat masuk kategori kejahatan kemanusiaan. Apa gunanya APBN yang sudah disetujui oleh DPR kalau realisasinya jauh melenceng dari rancangan, yang berakibat fatal bagi kepentingan rakyat? Bukankah APBN dirancang untuk kepentingan rakyat banyak? Maka itu, DPR seharusnya memanggil Menteri Keuangan dan Presiden untuk minta penjelasan terkait realisasi defisit APBN yang jauh melenceng tersebut. Di mana peran DPR? Apa gunanya DPR? Semua ini terkesan ada pembiaran dan kesengajaan pemiskinan. (*)
Gubernur DKI Jakarta Belum Tunjukkan Keberpihakan pada Program Pengentasan Kemiskinan.
Jakarta, FNN - Merespons 100 Hari Kerja Pj Gubernur DKI Jakarta dalam Pelaksanaan Program SDGs di Jakarta Di tengah ketidakpastian ekonomi 2023 dan situasi pandemi yang belum menunjukkan tanda berakhir, salah satu tugas berat yang dipikul PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ialah bagaimana menjauhkan penduduk miskin dari jurang kemiskinan yang semakin dalam. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk miskin Jakarta berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS DKI Jakarta (2022) menunjukkan peningkatan yang cukup drastis. Sekitar 4 persen dari total penduduk Jakarta atau sekitar 500 ribu jiwa masuk dalam kategori miskin dan 146 ribu berada di kategori miskin ekstrem. Pernyataan ini disampaikan oleh Puspa Yunita Ketua DPW SPRI DKI Jakarta dalam acara Diskusi Publik Evaluasi 100 Hari Kerja PJ Gubernur DKI Jakarta \"Implementasi SDGs di Jakarta: Masalah Kunci dan Gagasan Perbaikan\" yang diselenggarakan oleh DPW SPRI DKI Jakarta bertempat di LBH Jakarta, Rabu 25 Januari 2023. \"Dalam 100 hari Heru memimpin Jakarta belum menunjukkan keberpihakan pada program pengentasan kemiskinan. Padahal di seluruh negara di dunia memiliki komitmen bersama yang tertuang dalam program SDGs untuk mengakhiri kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial,\" tegas Puspa. Lebih lanjut, Puspa menjelaskan bahwa implementasi pelaksanaan SDGs ini langsung dikomandoi langsung oleh PJ Gubernur selaku Ketua Dewan Pengarah SDGs di Jakarta. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Heru untuk tidak memprioritaskan program ini selain mengurus masalah banjir, macet dan tata kelola. Hal senada juga disampaikan narasumber lainnya yang hadir dalam acara diskusi tersebut Sugiyanto Emik, Ketua Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR). Menurutnya, apa yang kini dihadapi oleh seluruh negara di dunia merupakan permasalahan serius yang perlu direspon dengan segera. Jika pemimpin tidak paham dengan program pengentasan kemiskinan SDGs ini tentu akan bahaya. Impian untuk mewujudkan dunia yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan -seperti yang dicita-citakan oleh 193 negara termasuk Indonesia bakal sulit terwujud. \"Sudah berpuluh-puluh tahun masalah kemiskinan ini terjadi di Jakarta. Puluhan triliun telah digelontorkan oleh Pemprov DKI melalui gubernur-gubernur sebelumnya, namun tidak memberi dampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Ini bahaya, kalau para pemimpin kita tidak memiliki pemahaman yang mendalam soal masalah ini. Bisa-bisa keberadaan orang miskin ini hanya dijadikan objek program belaka oleh para legislatif dan eksekutif,\" jelas Sugiyanto. Secara terpisah, Rio A. Putra Sekretaris Wilayah SPRI DKI Jakarta juga menegaskan bahwa Heru harus fokus dan delivery targeted pada point SDGs. Dalam mengatasi masalah kemiskinan di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta harus memiliki sistem proteksi yang lebih komprehensif demi melindungi penduduk miskin dengan cara menerapkan PKH Lokal yang langsung dibiayai APBD DKI Jakarta untuk mengcover penduduk miskin Jakarta yang tidak mendapat PKH Nasional dari Kementerian Sosial. Rio juga menyinggung persoalan penyediaan akses air bersih yang baru menjangkau 65 persen penduduk Jakarta atau masih jauh dari target Pemprov DKI 79,61 persen. Selain itu berdasarkan data BPS DKI Jakarta 2022 juga menunjukan 52,10 persen penduduk Jakarta menggunakan asbes sebagai atap rumah. Padahal penggunaan asbes merupakan salah satu indikator kriteria rumah tidak layak huni. \"Di tengah sisa waktu komitmen global SDGs 2030 dan kepemimpinan Heru yang cuma 2 tahun, maka Heru harus fokus akar masalah kemiskinan. Jangan malah lebih sibuk pada pembangunan infrastruktur, melempar tanggung jawab dengan skema publik-private partnership dan serta menempatkan warga sebagai beneficiary dan konsumen ketimbang sebagai warga kota yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan\", pungkasnya. Acara yang dipandu oleh Tito Sianipar dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta ini dihadiri 100 warga miskin yang datang dari 25 Kelurahan se Jakarta. (sws)
CerviScan Siap Dihadirkan Bio Farma untuk Deteksi Dini Kanker Serviks
Bandung, FNN - Bio Farma siap menghadirkan diagnostik kit bernama CerviScan, sebuah inovasi karya anak bangsa yang merupakan alat deteksi dini terhadap Human Papillomavirus (HPV) penyebab kanker serviks. Direktur Utama Holding BUMN Farmasi, Honesti Basyir menyampaikan bahwa Bio Farma menghadirkan CerviScan yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi wanita Indonesia. “Kanker serviks merupakan silent killer karena gejalanya baru diketahui setelah stadium lanjut. Untuk itu perlu pencegahan dan deteksi dini untuk diketahui lebih awal penyakitnya sehingga tidak terlambat ditangani. CerviScan hadir untuk menjadi salah satu solusi bagi wanita dan para ibu yang ragu melakukan pemeriksaan karena rasa takut, ” kata Honesti, dalam keterangan tertulisnya, Senin. Honesti memaparkan, deteksi dilakukan dengan metode pengambilan urine yang kemudian diperiksa di laboratorium menggunakan alat PCR dan diharapkan dengan metode urine ini akan memberikan kenyamanan kepada para perempuan. \"Dengan pola ini harapannya bisa meningkatkan angka skrining kanker serviks,” kata Honesti. Sementara itu, Bio Farma juga mensosialisasikan bahaya kanker serviks dengan menggelar talkshow yang mengangkat tema “The Silent Killer: Kenali dan Deteksi Kanker Serviks, yang diawali dengan Funbike dengan titik keberangkatan di Bio Farma Bandung menuju Gedung Sate Kota Bandung, dan dilepas oleh Direktur Hubungan Kelembagaan Bio Farma, Sri Harsi Teteki. Sri Harsi Teteki menyampaikan bahwa perempuan Indonesia harus lebih peduli terhadap kesehatan diri. “Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para wanita dapat mengenal secara dalam mengenai kanker rahim. Sebagai perempuan Indonesia harus terus melindungi diri dengan menjaga kesehatan,\" kata Sri Harsi Teteki. Kegiatan yang diikuti oleh 100 peserta wanita dari komunitas Women Cycling Community (WCC) ini merupakan rangkaian kegiatan Pre-event Launching diagnostik kit produk Bio Farma untuk skrining Human Papillomavirus (HPV) yang merupakan penyebab kanker serviks yang banyak dialami oleh perempuan Indonesia dan penyebab ketiga kematian terbesar di Indonesia. Menurut data Global Cancer Observatory, dari sekian banyak jenis kanker tersebut, kanker leher rahim atau yang kita kenal dengan nama kanker serviks, menempati urutan kedua tertinggi di Indonesia. Lebih dari 80 wanita Indonesia terdiagnosis kanker serviks setiap HARI-nya, bahkan dalam 120 menit dua wanita Indonesia meninggal karena jenis kanker ini. Global Cancer Observatory pun menyebutkan hanya 5 persen wanita yang melakukan skrining kanker serviks. Kurangnya informasi mengenai kanker serviks dan ketakutan menjalani skrinning menjadi hambatan dalam pencegahan dan penanganan kasus kanker serviks. Oleh karenanya Bio Farma melakukan inovasi untuk menciptakan produk karya anak bangsa untuk mendeteksi virus HPV dengan nama CerviScan. CerviScan merupakan diagnostik kit berbasis PCR untuk deteksi dini terhadap Human Papillomavirus (HPV) yang merupakan penyebab kanker serviks. Kepala Divisi Pemasaran Domestik Bio Farma, Fitri Puspadewi menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan pre-event launching CerviScan adalah untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kanker serviks. “Kami berharap dalam rangkaian acara ini sebagai salah satu bentuk membangun awareness masyarakat karena sangat disayangkan, skrining penyakit ini masih relatif kecil. Perempuan ragu untuk melakukan sampling,\" kata dia. Dia berharap kehadiran CerviScan ini menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat digunakan oleh perempuan di Indonesia, untuk melakukan skrining agar bisa kita deteksi lebih awal penyakitnya sehingga bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terlebih perempuan. Untuk mendeteksi dini kanker serviks, Bio Farma sudah melakukan uji klinis kepada 900 subjek dengan melakukan tes urine pada pagi hari, jadi sudah bisa mendeteksi meskipun urinenya bukan yang fresh, \"Sedangkan untuk hasil tes menggunakan metode PCR yang peralatannya sudah tersebar di Indonesia. Uji klinis tetap dilakukan di laboratorium yang sudah direkomendasikan oleh dokter maupun inisiatif sendiri,\" kata Fitri.(sof/ANTARA)
Wisata Bandung Selatan Mulai Pulih Seperti Sebelum Pandemi
Bandung, FNN - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung menyebut aktivitas pariwisata di Kabupaten Bandung, khususnya di sejumlah objek wisata kawasan Bandung Selatan mulai pulih seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Kepala Disbudpar Kabupaten Bandung Wawan A Ridwan mengatakan jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, atau tahun 2019, aktivitas pariwisata di Kabupaten Bandung sudah pulih sekitar 80 persen. Menurutnya hal itu didapat dari pantauannya di libur panjang Tahun Baru Imlek 2023. \"Ini mudah-mudahan sinyal positif dalam rangka pengembangan ekonomi pariwisata di Kabupaten Bandung,\" kata Wawan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin. Dia menjelaskan, objek wisata di Kabupaten Bandung atau Bandung selatan tersentral di tiga wilayah yakni Pangalengan, Ciwidey, dan Rancabali (Pacira). Selain dari objek wisata yang ada, menurutnya pengembangan desa wisata juga merupakan salah satu faktor yang meningkatkan aktivitas pariwisata di Kabupaten Bandung. Menurut Wawan, ada sebanyak 50 desa wisata yang didampingi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung agar mampu mengembangkan ekonomi, khususnya masyarakat lokal. \"Kunjungan ke desa wisata juga sudah dari luar Jawa Barat malahan ya, kebanyakan banyak orang yang ingin menikmati wisata di Kabupaten Bandung,\" kata dia. Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan pihaknya menargetkan ada 100 desa wisata yang terbentuk di tahun 2023. Dengan begitu, ia yakin angka pengangguran yang awalnya mencapai 8,5 persen bisa turun menjadi 6,98 persen. \"Target kita menciptakan 35 ribu pelaku UMKM. Saat ini sudah tercipta 13 ribu lapangan kerja baru,\" kata Dadang.(sof/ANTARA)
Untuk Akselerasi Promosi Wisata Indonesia, InJourney Gandeng Bobobox
Jakarta, FNN - Holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjalin kolaborasi dengan Bobobox untuk mengakselerasi pengembangan dan promosi wisata Indonesia.Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria, mengungkapkan antusiasme kerja sama dengan Bobobox untuk memajukan sektor pariwisata nasional sehingga kelak menjadi preferensi utama para wisatawan.Hal ini sejalan dengan visi misi InJourney untuk menjadi leading tourism ecosystem di Indonesia, yang mana saat ini berfokus untuk mengembangkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, dan Likupang.“Pengembangan destinasi ini membutuhkan banyak elemen pendukung dalam membangun pariwisata, diharapkan Bobobox dapat menjadi partner yang memberikan solusi akomodasi di destinasi baru,” ujar Dony dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Bobobox dan InJourney resmi berkolaborasi menyediakan serta mengelola akomodasi dan promosi pariwisata di berbagai lokasi utama Indonesia. Kolaborasi strategis ini akan menjadi motor penggerak majunya sektor wisata Tanah Air.Bobobox dan InJourney berkomitmen mengoptimalkan potensi dan sumber daya pariwisata di Indonesia. Bagi InJourney dan Bobobox kerja sama ini merupakan sebuah pencapaian baru dalam mewujudkan komitmen mendorong pariwisata Indonesia yang unik, berkualitas, dan bertaraf internasional.CEO Bobobox Indra Gunawan mengatakan kerja sama ini menjadi langkah yang tepat dalam pengembangan sektor wisata Indonesia.“Kami menyambut baik kerja sama ini. Selaras dengan InJourney, Bobobox percaya bahwa pariwisata Indonesia merupakan salah satu pilar penting penggerak ekonomi negara dan kami melihat besarnya peluang di sektor ini. Kami sangat berharap kolaborasi dengan InJourney dapat memberikan warna serta menjadi solusi baru untuk industri pariwisata masa kini,” kata Indra.Dia berharap dengan adanya kemitraan ini akan lebih banyak inisiatif menarik untuk memperkenalkan destinasi domestik baru yang belum tergali kepada seluruh masyarakat Indonesia atau bahkan dunia.\"Kami bersyukur dan antusias dapat menjadi bagian dari kolaborasi ini. Mudah-mudahan Bobobox dapat mengeksekusi hasil kerja sama ini dengan cepat,\" kata Indra.(ida/ANTARA)
Tahun 2023 Ekonomi Suram, Partai Gelora Ingatkan Indonesia Jangan Sampai Menjadi Korban Perubahan Global
Jakarta, FNN - Pandemi Covid 19 telah berdampak serius terhadap kehidupan bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Pandemi yang awalnya hanya masalah kesehatan lalu berubah menjadi masalah ekonomi, sosial, budaya, kepemimpinan dan akhirnya menjadi masalah tatanan global. Ini yang menjadi perhatian serius Partai Gelora sejak awal bahwa Indonesia harus bisa menjadi lima besar dunia. Demikian pesan Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik saat mengawali diskusi Gelora Talk Edisi 78 dengan tema “Mengintip Arah Stabilitas Global 2023”, Rabu, 18 Januari 2023. Diskusi daring ini menghadirkan narasumber Muhammad Ishak (Researcher CORE Indonesia), Teuku Rezasyah (Pengamat Hubungan Internasional Unpad), dengan moderator Achmad Nur Hidayat (Ketua Bidang Kebijakan Publik, DPN Partai Gelora Indonesia. Mahfuz menegaskan bahwa sejak awal Partai Gelora mengawal perubahan secara global, baik politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Partai Gelora dengan konsisten mengamati sejak 2 tahun yang lalu. “Gelora ingin memfasilitasi tren-tren yang terjadi di kancah internasional, agar Indonesia tidak menjadi korban perubahan global. Jangan sampai mengalami collateral damage. Gelora menginisasi peta baru tatanan Indonesia,”paparnya. Hal ini lanjut Mahfuz, sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2022 yang meminta masyarakat bisa membaca krisis global agar Indonesia bisa melakukan lompatan global. Ini sesuai dengan visi misi Partai Gelora yang membawa tagline Arah Baru Indonesia. Indonesia di tahun 2023 ini akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Muhammad Ishak (Researcher CORE Indonesia) mengatakan bahwa ekonomi Indonesia pada 2023 akan lebih rendah pertumbuhannya dibandingkan 2022. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor, yakni pertama perang Ukraina melawan Rusia yang belum diketahui kapan berakhir dan besarnya eskalasi yang akan terjadi. Hal ini akan menyebabkan inflasi di berbagai negara. Kedua seberapa tinggi harga komoditas global. Ketiga, seberapa besar recovery yang dilakukan China akibat Covid 19 di China yang belum turun meskipun sudah mulai melandai. Muhammad Ishak juga memprediksi sektor riil akan turun, bisnis start-up juga akan anjlok yang tentu akan berpengaruh pada pertumbunan ekonomi Indonesia. Pelambatan pertumbuhan ekonomi di China dan Eropa juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena ketergantungan pada impor sangat tinggi. “Ditambah lagi terjadinya perlambatan ekspor akibat dari banyaknya perusahaan bangkrut dan PHK massal. Apindo menyebut telah terjadi PHK sebanyak 800.000 hingga 1 juta buruh. Faktor dalam negeri yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi rendah adalah Bank Indonesia yang melakukan kebijakan pengetatan moneter, kenaikan suku bunga yang berdampak pada bisnis properti dan kendaraan bermotor,”paparnya. Hal yang sama disampaikan oleh Teuku Rezasyah. Pengamat Hubungan Internasional Unpad ini menegaskan bahwa perang Ukraina-Rusia sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. “Perang ini seharusnya berakhir kurang dari 1 minggu ternyata berlangsung hampir dua tahun. NATO yang tadinya kompak, dengan perang ini menjadi renggang,”paparnya. Teuku berpesan, sebagai bangsa yang ingin maju Indonesia tidak boleh lengah terhadap perkembangan yang terjadi di luar. Semua negara memiliki batas-batas yang saling bersinggungan. Setiap negara ingin memperluas diri baik secara geografi maupun secara pengaruh. “Pertanyaan buat kita semua apakah kita bangsa besar bangsa tanggung atau bangsa yang terseret rivalitas antarbangsa. Ada kata bijak dari tokoh Tsu Su yang menyatakan kenali dirimu. Juga pesan Tjut Nya Dien kepada Teuku Umar tentang kenali kemampuan diri,” tegasnya. Teuku lantas menyitir 7 rumus kearifan dunia yang bisa menjadi patokan dalam mengelola negara, di antaranya, meritokrasi, pendidikan, sains dan teknologi, budaya, market ekonomi, pragmatism, dan penegakan hukum. “Di bidang meritokrasi, bereskan dulu dalam memilih pemimpin di semua lini, tidak hanya presiden. Pemimpin harus jelas asal usulnya, pendidikan, kecakapan, dan leadershipnya. Kepemimpinan di Indonesia menjadi tanggungjawab para partai politik yang memiliki kewenangan dalam menentukan, Parpol harus bisa menghadapi tantangan besar dalam melakukan sosialisasi politik, kaderisasi dan pemimpin yang ditunjuk. Parpol harus bersinergi dengan parpol lain untuk menentukan sikap. Jangan main-main dengan 7 kearifan di atas yang harus dilakukan secara tegas,” tegasnya. Apa solusi yang bisa ditempuh untuk menghadapi tahun-tahun penuh ketidakpastian di 2023? Muhammad Ishak mengingatkan agar peran pemerintah harus lebih kuat. “Pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Harga gas jangan dinaikkan, bansos jangan dikurangi atau dihentikan. Jangan menanggalkan kebijakan yang telah dibuat. Pemerintah harus bisa menyiapkan generasi muda, pendidikan yang baik, permodalan yang rendah dan teknologi yang kuat. Good government harus ditegakkan, aturan main dan tata kelola harus jelas,”pungkasnya. (sws)
Food Eestate Penting untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional
Jakarta, FNN - Pengamat Pertanian dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (Unbraw) Sujarwo menilai keberadaan program food estate atau lumbung pangan memiliki konsep dan tujuan yang positif untuk mendukung ketahanan pangan nasional.\"Dengan asumsi biaya transaksi dapat ditekan dan ada efisiensi operasi, maka food estate akan menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan berkelanjutan dan membawa efek berantai pada modernisasi pertanian nasional,\" katanya di Jakarta, Rabu.Sujarwo menilai langkah pemerintah untuk menggencarkan food estate sangat wajar terlebih di tengah ancaman krisis pangan pada masa mendatang. Menurutnya, jika food estate diperankan sebagai bangunan kelembagaan pemerintah untuk modernisasi, efisiensi pertanian, penciptaan nilai tambah, dan bersinergi dengan korporasi petani, maka akselerasi yang dilakukan pemerintah sangat strategis.Tak hanya itu, menurutnya, food estate juga dapat mendorong kesejahteraan petani melalui pola kelembagaan atau korporasi petani, sehingga, nilai ekonomi pertanian bisa terskala dengan baik.\"Dengan ini efek penciptaan nilai tambah akan semakin terbuka lebar jika sumberdaya pertanian dikelola secara perusahaan dengan skala usaha dan memiliki keberlanjutan (continuity) dalam produksinya,\" ucap Sujarwo.Selaras dengan itu Guru Besar Pertanian Universitas Padjajaran (Unpad) Tualar Simarmata juga menilai perlunya perluasan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, mengingat kebutuhan pangan memang terus meningkat tiap tahun.\"Luas sawah kita saat ini sekitar 7,5 juta hektare. Kalau kita bisa menambah katakanlah 5 juta hektare, dan itu secara bertahap, maka kita sudah pasti bisa menjadi mandiri pangan, swasembada sangat kuat,\" kata Tualar.Namun ia menegaskan program food estate ini memang tak bisa dinilai dalam waktu dekat karena program tersebut harus berjalan secara berkelanjutan dan harus terus menerus dilakukan evaluasi.\"Ada kemajuan, tetapi memang progresnya perlahan. Jadi, menurut saya food estate itu bagus sekali, tapi dalam implementasinya kelihatannya harus banyak penyempurnaan sehingga tidak terlalu banyak kegagalannya,\" ujar Tualar.Untuk memperbaiki pengelolaannya ia menyarankan agar food estate sebaiknya dikelola oleh badan khusus yang profesional, baik BUMN ataupun swasta, supaya eksekusinya bisa maksimal.\"Manajemennya harus dibikin satu pintu, dari A sampai Z. Kalau mau bikin food estate kan harus ada satu company yang menjadi induknya. Nah, induknya itulah yang menurut saya harus dibuat profesional,\" kata dia.Selain itu ia menyarankan petani milenial terlibat dalam pelaksanaan di lapangan atau sebagai mitra. Kemudian pemerintah atau pengelola food estate bisa menghitung perkiraan luas lahan pertanian yang dibutuhkan agar petani bisa hidup dengan nyaman dan mendapatkan penghasilan yang layak.(ida/ANTARA)
POPULER
