EKONOMI
Wisata Bandung Selatan Mulai Pulih Seperti Sebelum Pandemi
Bandung, FNN - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung menyebut aktivitas pariwisata di Kabupaten Bandung, khususnya di sejumlah objek wisata kawasan Bandung Selatan mulai pulih seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Kepala Disbudpar Kabupaten Bandung Wawan A Ridwan mengatakan jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, atau tahun 2019, aktivitas pariwisata di Kabupaten Bandung sudah pulih sekitar 80 persen. Menurutnya hal itu didapat dari pantauannya di libur panjang Tahun Baru Imlek 2023. \"Ini mudah-mudahan sinyal positif dalam rangka pengembangan ekonomi pariwisata di Kabupaten Bandung,\" kata Wawan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin. Dia menjelaskan, objek wisata di Kabupaten Bandung atau Bandung selatan tersentral di tiga wilayah yakni Pangalengan, Ciwidey, dan Rancabali (Pacira). Selain dari objek wisata yang ada, menurutnya pengembangan desa wisata juga merupakan salah satu faktor yang meningkatkan aktivitas pariwisata di Kabupaten Bandung. Menurut Wawan, ada sebanyak 50 desa wisata yang didampingi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung agar mampu mengembangkan ekonomi, khususnya masyarakat lokal. \"Kunjungan ke desa wisata juga sudah dari luar Jawa Barat malahan ya, kebanyakan banyak orang yang ingin menikmati wisata di Kabupaten Bandung,\" kata dia. Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan pihaknya menargetkan ada 100 desa wisata yang terbentuk di tahun 2023. Dengan begitu, ia yakin angka pengangguran yang awalnya mencapai 8,5 persen bisa turun menjadi 6,98 persen. \"Target kita menciptakan 35 ribu pelaku UMKM. Saat ini sudah tercipta 13 ribu lapangan kerja baru,\" kata Dadang.(sof/ANTARA)
Untuk Akselerasi Promosi Wisata Indonesia, InJourney Gandeng Bobobox
Jakarta, FNN - Holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjalin kolaborasi dengan Bobobox untuk mengakselerasi pengembangan dan promosi wisata Indonesia.Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria, mengungkapkan antusiasme kerja sama dengan Bobobox untuk memajukan sektor pariwisata nasional sehingga kelak menjadi preferensi utama para wisatawan.Hal ini sejalan dengan visi misi InJourney untuk menjadi leading tourism ecosystem di Indonesia, yang mana saat ini berfokus untuk mengembangkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, dan Likupang.“Pengembangan destinasi ini membutuhkan banyak elemen pendukung dalam membangun pariwisata, diharapkan Bobobox dapat menjadi partner yang memberikan solusi akomodasi di destinasi baru,” ujar Dony dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Bobobox dan InJourney resmi berkolaborasi menyediakan serta mengelola akomodasi dan promosi pariwisata di berbagai lokasi utama Indonesia. Kolaborasi strategis ini akan menjadi motor penggerak majunya sektor wisata Tanah Air.Bobobox dan InJourney berkomitmen mengoptimalkan potensi dan sumber daya pariwisata di Indonesia. Bagi InJourney dan Bobobox kerja sama ini merupakan sebuah pencapaian baru dalam mewujudkan komitmen mendorong pariwisata Indonesia yang unik, berkualitas, dan bertaraf internasional.CEO Bobobox Indra Gunawan mengatakan kerja sama ini menjadi langkah yang tepat dalam pengembangan sektor wisata Indonesia.“Kami menyambut baik kerja sama ini. Selaras dengan InJourney, Bobobox percaya bahwa pariwisata Indonesia merupakan salah satu pilar penting penggerak ekonomi negara dan kami melihat besarnya peluang di sektor ini. Kami sangat berharap kolaborasi dengan InJourney dapat memberikan warna serta menjadi solusi baru untuk industri pariwisata masa kini,” kata Indra.Dia berharap dengan adanya kemitraan ini akan lebih banyak inisiatif menarik untuk memperkenalkan destinasi domestik baru yang belum tergali kepada seluruh masyarakat Indonesia atau bahkan dunia.\"Kami bersyukur dan antusias dapat menjadi bagian dari kolaborasi ini. Mudah-mudahan Bobobox dapat mengeksekusi hasil kerja sama ini dengan cepat,\" kata Indra.(ida/ANTARA)
Tahun 2023 Ekonomi Suram, Partai Gelora Ingatkan Indonesia Jangan Sampai Menjadi Korban Perubahan Global
Jakarta, FNN - Pandemi Covid 19 telah berdampak serius terhadap kehidupan bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Pandemi yang awalnya hanya masalah kesehatan lalu berubah menjadi masalah ekonomi, sosial, budaya, kepemimpinan dan akhirnya menjadi masalah tatanan global. Ini yang menjadi perhatian serius Partai Gelora sejak awal bahwa Indonesia harus bisa menjadi lima besar dunia. Demikian pesan Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik saat mengawali diskusi Gelora Talk Edisi 78 dengan tema “Mengintip Arah Stabilitas Global 2023”, Rabu, 18 Januari 2023. Diskusi daring ini menghadirkan narasumber Muhammad Ishak (Researcher CORE Indonesia), Teuku Rezasyah (Pengamat Hubungan Internasional Unpad), dengan moderator Achmad Nur Hidayat (Ketua Bidang Kebijakan Publik, DPN Partai Gelora Indonesia. Mahfuz menegaskan bahwa sejak awal Partai Gelora mengawal perubahan secara global, baik politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Partai Gelora dengan konsisten mengamati sejak 2 tahun yang lalu. “Gelora ingin memfasilitasi tren-tren yang terjadi di kancah internasional, agar Indonesia tidak menjadi korban perubahan global. Jangan sampai mengalami collateral damage. Gelora menginisasi peta baru tatanan Indonesia,”paparnya. Hal ini lanjut Mahfuz, sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2022 yang meminta masyarakat bisa membaca krisis global agar Indonesia bisa melakukan lompatan global. Ini sesuai dengan visi misi Partai Gelora yang membawa tagline Arah Baru Indonesia. Indonesia di tahun 2023 ini akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Muhammad Ishak (Researcher CORE Indonesia) mengatakan bahwa ekonomi Indonesia pada 2023 akan lebih rendah pertumbuhannya dibandingkan 2022. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor, yakni pertama perang Ukraina melawan Rusia yang belum diketahui kapan berakhir dan besarnya eskalasi yang akan terjadi. Hal ini akan menyebabkan inflasi di berbagai negara. Kedua seberapa tinggi harga komoditas global. Ketiga, seberapa besar recovery yang dilakukan China akibat Covid 19 di China yang belum turun meskipun sudah mulai melandai. Muhammad Ishak juga memprediksi sektor riil akan turun, bisnis start-up juga akan anjlok yang tentu akan berpengaruh pada pertumbunan ekonomi Indonesia. Pelambatan pertumbuhan ekonomi di China dan Eropa juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena ketergantungan pada impor sangat tinggi. “Ditambah lagi terjadinya perlambatan ekspor akibat dari banyaknya perusahaan bangkrut dan PHK massal. Apindo menyebut telah terjadi PHK sebanyak 800.000 hingga 1 juta buruh. Faktor dalam negeri yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi rendah adalah Bank Indonesia yang melakukan kebijakan pengetatan moneter, kenaikan suku bunga yang berdampak pada bisnis properti dan kendaraan bermotor,”paparnya. Hal yang sama disampaikan oleh Teuku Rezasyah. Pengamat Hubungan Internasional Unpad ini menegaskan bahwa perang Ukraina-Rusia sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. “Perang ini seharusnya berakhir kurang dari 1 minggu ternyata berlangsung hampir dua tahun. NATO yang tadinya kompak, dengan perang ini menjadi renggang,”paparnya. Teuku berpesan, sebagai bangsa yang ingin maju Indonesia tidak boleh lengah terhadap perkembangan yang terjadi di luar. Semua negara memiliki batas-batas yang saling bersinggungan. Setiap negara ingin memperluas diri baik secara geografi maupun secara pengaruh. “Pertanyaan buat kita semua apakah kita bangsa besar bangsa tanggung atau bangsa yang terseret rivalitas antarbangsa. Ada kata bijak dari tokoh Tsu Su yang menyatakan kenali dirimu. Juga pesan Tjut Nya Dien kepada Teuku Umar tentang kenali kemampuan diri,” tegasnya. Teuku lantas menyitir 7 rumus kearifan dunia yang bisa menjadi patokan dalam mengelola negara, di antaranya, meritokrasi, pendidikan, sains dan teknologi, budaya, market ekonomi, pragmatism, dan penegakan hukum. “Di bidang meritokrasi, bereskan dulu dalam memilih pemimpin di semua lini, tidak hanya presiden. Pemimpin harus jelas asal usulnya, pendidikan, kecakapan, dan leadershipnya. Kepemimpinan di Indonesia menjadi tanggungjawab para partai politik yang memiliki kewenangan dalam menentukan, Parpol harus bisa menghadapi tantangan besar dalam melakukan sosialisasi politik, kaderisasi dan pemimpin yang ditunjuk. Parpol harus bersinergi dengan parpol lain untuk menentukan sikap. Jangan main-main dengan 7 kearifan di atas yang harus dilakukan secara tegas,” tegasnya. Apa solusi yang bisa ditempuh untuk menghadapi tahun-tahun penuh ketidakpastian di 2023? Muhammad Ishak mengingatkan agar peran pemerintah harus lebih kuat. “Pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Harga gas jangan dinaikkan, bansos jangan dikurangi atau dihentikan. Jangan menanggalkan kebijakan yang telah dibuat. Pemerintah harus bisa menyiapkan generasi muda, pendidikan yang baik, permodalan yang rendah dan teknologi yang kuat. Good government harus ditegakkan, aturan main dan tata kelola harus jelas,”pungkasnya. (sws)
Food Eestate Penting untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional
Jakarta, FNN - Pengamat Pertanian dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (Unbraw) Sujarwo menilai keberadaan program food estate atau lumbung pangan memiliki konsep dan tujuan yang positif untuk mendukung ketahanan pangan nasional.\"Dengan asumsi biaya transaksi dapat ditekan dan ada efisiensi operasi, maka food estate akan menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan berkelanjutan dan membawa efek berantai pada modernisasi pertanian nasional,\" katanya di Jakarta, Rabu.Sujarwo menilai langkah pemerintah untuk menggencarkan food estate sangat wajar terlebih di tengah ancaman krisis pangan pada masa mendatang. Menurutnya, jika food estate diperankan sebagai bangunan kelembagaan pemerintah untuk modernisasi, efisiensi pertanian, penciptaan nilai tambah, dan bersinergi dengan korporasi petani, maka akselerasi yang dilakukan pemerintah sangat strategis.Tak hanya itu, menurutnya, food estate juga dapat mendorong kesejahteraan petani melalui pola kelembagaan atau korporasi petani, sehingga, nilai ekonomi pertanian bisa terskala dengan baik.\"Dengan ini efek penciptaan nilai tambah akan semakin terbuka lebar jika sumberdaya pertanian dikelola secara perusahaan dengan skala usaha dan memiliki keberlanjutan (continuity) dalam produksinya,\" ucap Sujarwo.Selaras dengan itu Guru Besar Pertanian Universitas Padjajaran (Unpad) Tualar Simarmata juga menilai perlunya perluasan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, mengingat kebutuhan pangan memang terus meningkat tiap tahun.\"Luas sawah kita saat ini sekitar 7,5 juta hektare. Kalau kita bisa menambah katakanlah 5 juta hektare, dan itu secara bertahap, maka kita sudah pasti bisa menjadi mandiri pangan, swasembada sangat kuat,\" kata Tualar.Namun ia menegaskan program food estate ini memang tak bisa dinilai dalam waktu dekat karena program tersebut harus berjalan secara berkelanjutan dan harus terus menerus dilakukan evaluasi.\"Ada kemajuan, tetapi memang progresnya perlahan. Jadi, menurut saya food estate itu bagus sekali, tapi dalam implementasinya kelihatannya harus banyak penyempurnaan sehingga tidak terlalu banyak kegagalannya,\" ujar Tualar.Untuk memperbaiki pengelolaannya ia menyarankan agar food estate sebaiknya dikelola oleh badan khusus yang profesional, baik BUMN ataupun swasta, supaya eksekusinya bisa maksimal.\"Manajemennya harus dibikin satu pintu, dari A sampai Z. Kalau mau bikin food estate kan harus ada satu company yang menjadi induknya. Nah, induknya itulah yang menurut saya harus dibuat profesional,\" kata dia.Selain itu ia menyarankan petani milenial terlibat dalam pelaksanaan di lapangan atau sebagai mitra. Kemudian pemerintah atau pengelola food estate bisa menghitung perkiraan luas lahan pertanian yang dibutuhkan agar petani bisa hidup dengan nyaman dan mendapatkan penghasilan yang layak.(ida/ANTARA)
Pro-Kontra- Rencana Penerapan Electronic Road Pricing ‘Jalan Berbayar’ di Jakarta
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI di bawah Pj. Gubernur Heru Budi Hartono akan segera memberlakukan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) “jalan berbayar”. Ada 25 ruas jalan yang sedang dikaji untuk dijadikan jalan berbayar. Kebijakan ini menimbulkan pro- kontra-. Bagaimana esensi dan tujuan jalan berbayar? “ERP sebetulnya salah merupakan satu tools, salah satu alat untuk pengendalian lalu lintas di sebuah ruas. Idenya adalah bagaimana memindahkan para pengemudi di sebuah ruas yang melebihi kapasitas ruas tersebut sehingga menjadi macet, dipindahkan ke ruas baru yang lebih kosong,” kata Anggota Komisi V dari Fraksi PAN, periode 2004-2009, serta Panja dan Pansus Undang-undang Lalu Lintas, Putra Jaya dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Minggu (15/01/23). Menurut PJ, ERP bersifat fleksibel dan variabel. Pada saat road tidak macet, dia bisa nol. Begitu tingkat kepadatan sedang, dia bisa setengahnya, dihitungnya adalah km/jam. Jadi bukan fix price dan tidak satu tempat satu satuan waktu, tergantung komputer melihat kecepatan dan kepadatan di jalan itu. Begitu jalannya senggang, mereka tidak bayar. “Tujuan retribusi itu bukan mendapatkan PAD, bukan untuk mengambil uang rakyat untuk pemerintah, tetapi agar rakyat memilih atau menentukan sendiri apakah mau lewat jalan tengah dengan cas sekian atau lewat highway yang memutar tapi tidak kena cas,” tambah PJ. Tetapi, PJ khawati Pemprov DKI tidak paham apa sebetulnya misi dari ERP. PJ khawatir mereka berpikir bahwa ERP akan menambah PAD, sedangkan orang sudah bayar pajak kendaraan, alias sudah bayar untuk jalan. Di Jakarta, ERP disebutkan akan diterapkan di 25 ruas jalan dan tarifnya antara Rp5.000 sampai Rp 19.900. Bagaimana praktiknya? Menurut PJ, “Jadi kalau saya dari selatan mau ke Utara saya harus ada jalan yang saya tidak bayar, nggak boleh semua ditutup. Kalau semua ditutup itu namanya memagari, bukan mengatur.” Sampai saat ini belum ada sosialisasi mengenai rencana pemberlakukan ERP. “Jangan-jangan mereka nggak bisa sosialisasi karena mereka nggak paham. Kalau saya lihat dasar hukum penyelenggaraan itu mereka nggak paham. Antara undang-undang Peraturan Pemerintah kemudian ke Pergub itu nggak nyambung,” ujar PJ. PJ mengatakan bahwa di Singapura butuh proses 20 tahun untuk ke ERP. Dia menyarakan diterapkan ganjil genap dulu, baru terapkan ERP. (sof)
Peningkatan Aktivitas Gunung Dieng Tidak Memengaruhi Pariwisata
Purwokerto, FNN - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinparbud) Kabupaten Banjarnegara Tursiman mengatakan bahwa peningkatan aktivitas Gunung Dieng tidak memengaruhi sektor pariwisata di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.\"Kunjungan wisatawan masih tinggi karena kemarin saja sampai pukul 15.00 WIB tercatat sudah mencapai kisaran 5.600 orang. Kalau sampai sore mungkin bisa lebih banyak lagi,\" katanya saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.Menurut dia, peningkatan status Gunung Dieng dari normal menjadi waspada yang dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sejak Jumat (13/1), pukul 23.00 WIB, tidak menjadi permasalahan bagi Dinparbud Kabupaten Banjarnegara.Ia mengatakan berdasarkan hasil koordinasi bersama Kepala Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Dieng PVMBG Surip dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, peningkatan aktivitas di pegunungan api Dieng hanya terjadi di titik-titik tertentu saja.\"Pegunungan Dieng kan luas, mulai dari Banjarnegara, Wonosobo, Batang, dan sekitarnya. Sementara peningkatan aktivitas yang terjadi saat ini hanya di Kawah Sileri dan Kawah Timbang,\" kata Asisten Sekretaris Daerah Banjarnegara Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat itu.Menurut dia, kawah-kawah lainnya yang ada di Dieng seperti Kawah Sikidang, Kawah Candradimuka, Sumur Jalatunda, dan sebagainya masih aman untuk dikunjungi.Kendati demikian, dia mengimbau wisatawan yang berkunjung ke Dieng agar selalu waspada.Tursiman mengakui pihaknya menutup sementara Kawah Sileri untuk kunjungan wisata, sehingga wisatawan yang hendak mengunjungi kawah tersebut hanya bisa melihatnya dari jarak 1.000 meter sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh PVMBG.\"Kami memang tidak bisa menutup total Kawah Sileri karena di situ ada fasilitas jalan umum untuk masyarakat, yang penting jangan terlalu mendekat. Kalau ingin mengamati ya dari jarak 1.000 meter saja,\" tegas pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara itu.Sementara itu untuk Kawah Timbang, kata dia, bukan merupakan destinasi wisata dan mendapat perlakuan khusus karena berada di sekitar area pertanian.Saat dihubungi secara terpisah, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dieng Pandawa, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Alif Faozi juga mengakui peningkatan status Gunung Dieng menjadi waspada tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Dieng.\"Alhamdulillah untuk wisatawan masih on schedule, bahkan untuk akhir pekan depan masih ada yang booking. Kemarin memang banyak wisatawan yang bertanya terkait dengan informasi yang beredar di media sosial,\" katanya.Oleh karena itu, kata dia, pihaknya telah memberikan penjelasan bahwa di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng ada beberapa zonasi, salah satunya Zona Candi, Telaga, dan Kawah Sikidang selama ini aman untuk dikunjungi.Sementara itu zona yang terjadi peningkatan aktivitas berada di wilayah barat, yakni Lagetan atau Kawah Timbang yang sejak dulu dikenal berbahaya, sehingga tidak dijadikan sebagai destinasi wisata.Selain itu, Kawah Sileri pun dari zaman dahulu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk kunjungan wisata karena sering terjadi peningkatan aktivitas, sehingga wisatawan yang berkunjung tidak boleh mendekat ke bibir kawah.\"Apalagi saat musim hujan seperti sekarang, tanah sekitar Kawah Sileri yang gundul larut bersama air dan mungkin terjadi sumbatan yang berpotensi mengakibatkan erupsi freatik (letusan yang digerakkan oleh uap air, red.), kalau bahasa orang Dieng \'kentut\',\" jelasnya.Dengan demikian, kata Alif, Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng yang selama ini banyak dikunjungi wisatawan tetap aman untuk kunjungan wisata.(ida/ANTARA)
Usai Penembakan Pesawat oleh KKB, Bandara Oksibil tetap Beroperasi
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan Bandara Oksibil, Papua, tetap beroperasi usai penembakan pesawat oleh KKB, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, pasokan, dan berdasarkan hasil koordinasi dengan direktorat teknis, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) serta AirNav Notam.Hal itu disampaikan Kemenhub terkait kondisi keamanan di Bandara Oksibil Papua saat ini belum kondusif, usai insiden penembakan pesawat kargo Trigana Air pada 9 Januari 2023 pukul 01.45 UTC atau 10.45 WIT lalu.\"Peristiwa penembakan pesawat kargo Trigana Air di Bandara Oksibil saat ini tengah diselidiki pihak berwenang,\" kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, M. Kristi Endah Murni dalam keterangan di Jakarta, Rabu.Kristi menyampaikan, berdasarkan informasi dari pilot dan petugas AirNav, penembakan pesawat jenis caravan dengan registrasi PK-HVV milik PT Ikairos tersebut terjadi di daerah short right base runway 11 atau turning short final runway 11 yang berjarak kurang lebih 2 Nm atau 3,6 km dari ujung runway 11.\"Pilot melaporkan kepada Petugas Air Traffic Controller (ATC) dan langsung Return To Base (RTB) ke bandara asal Bandara Tanah Merah,\" ujarnya.Lebih lanjut, pihak operator penerbangan yaitu PT Ikairos dan Petugas Bandara Tanah Merah menginformasikan sesudah pesawat mendarat, ditemukan bekas tembakan pada bagian-bagian pesawat seperti bagian bawah depan yang tembus hingga ke ruang kokpit.Dalam kejadian penembakan pesawat ini, kondisi kru pesawat dalam kondisi baik, personel dan fasilitas bandara juga dalam kondisi baik.Ia mengatakan, demi keselamatan dan keamanan penerbangan maka mulai Selasa (10/1) kemarin, pesawat Trigana Air rute penerbangan dari dan ke Oksibil tidak beroperasi sampai kondisi keamanan dinyatakan aman oleh pihak berwenang.Dalam rangka penguatan keamanan dan evakuasi karena situasi darurat, maka dioperasikan pesawat Rimbun Air dan Smart Cakrawala Aviation.Sejak peristiwa penembakan tersebut, pihak TNI/Polri terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi penembakan.Sedangkan untuk daerah disekitaran bandara telah dilakukan pengamanan oleh rekan-rekan dari Kopasghat TNI-AU.Selain itu, untuk memastikan aspek keselamatan dan keamanan di bandara, telah dilakukan koordinasi dengan Kepala Polres Pegunungan Bintang, untuk menjamin keamanan operasional penerbangan di Bandara Oksibil.Hasil dari koordinasi, sampai saat ini kondisi di Bandara Oksibil dinyatakan belum kondusif dari sisi keamanan, dan aparat setempat tidak bisa memberi jaminan keamanan secara menyeluruh.Dikarenakan potensi gangguan sudah mendekati kawasan bandara, dan operasi penerbangan sudah mulai terganggu sehingga pihak AirNav rencananya akan melakukan evakuasi personil yang bertugas dan mengefektifkan pelayanan informasi penerbangan dengan menerapkan Traffic Information Broadcast by Aircraft (TIBA).Kristi menambahkan, evakuasi personel bandara akan dilakukan secepat mungkin, akan tetapi tidak seluruhnya, untuk menjaga keberlangsungan operasional pada saat mendesak di bandara.Adapun langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan personil pada titik kumpul disertai pengamanan yang ketat, persiapan pencarteran penerbangan untuk evakuasi personil bandara (Rimbun Air dan Smart Cakrawala Aviation), persiapan membuka perumahan dinas/mess Otoritas Bandara Wilayah X di Bandara Sentani sebagai tempat penampungan, serta mempersiapkan bantuan bahan pokok ke lokasi sebagai sebagai dukungan logistik bagi petugas.Dia berharap agar kondisi di Bandara Oksibil kembali aman dan terkendali, sehingga bandara dapat beroperasi penuh untuk penerbangan.(ida/ANTARA)
OJK Sebagai Penyelidik dan Penyidik Tunggal Dikhawatirkan Memicu Persekongkolan
Jakarta, FNN - Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku penyelidik dan penyidik tunggal dalam kasus pidana sektor keuangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dikhawatirkan dapat memicu persekongkolan. Demikian respons Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan amggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika. Menurut Sahroni untuk mengusut tindak pidana di sektor jasa keuangan, harus dilakukan kolaborasi kelembagaan agar terjadi proses check and balances. Jadi jika salah satu diberi kewenangan absolut, di situ justru ia rasa akan muncul potensi-potensi korupsi baru. \"Jadi sangat berbahaya sekali kalau OJK dijadikan penyelidik dan penyidik tunggal. Perlu ada penyiidik Polri setidaknya sebagai pelengkap, bila perlu penyidik KPK dan Kejaksaan Agung,\" kata dia akhir pekan ini. Pada 15 Desember 2022, Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan UU PPSK, yang disebut sebagai Omnibus Law Keuangan. Pasalnya, undang-undang itu, mengatur sedikitnya 17 Undang-Undang di dalamnya. Termasuk regulasi yang mengatur kewenangan OJK, sebagai lembaga penyidik itu. Pasal 48B ayat 1 dan 2 UU PPSK: OJK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan. \"(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan. (2) Sebelum menetapkan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan.\" Sementara anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengemukakan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) itu, sistem pengawasan dan struktur OJK harus diperkuat agar tak menimbulkan persekongkolan. Dalam keterangannya kepada pers, seperti dikutip Sabtu (7/1), Yeka Hendra Fatika mengatakan, yang menjadi catatan jangan sampai terjadi persekongkolan. Karena, OJK satu-satunya penyidik sektor keuangan, juga akan melibatkan stakeholder di sektor keuangan. Ia mengkhawatirkan ada persekongkolan yang berujung SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), atau penyidikan dihentikan. Karena itulah dalam pandangan Ombudsman perlu ada lembaga pengawas OJK. Yeka mencontohkan, untuk Polri ada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Kejaksaan diawasi Komisi Kejaksaan, dan begitu juga pengawasan hakim di tangan Komisi Yudisial. Pertanyaannya, siapa yang mengawasi lembaga penyelidikan di tangan OJK?. Karena itu, perlu ada perubahan penguatan struktur OJK, agar bisa meminimalisir persekongkolan, atau bahkan mencegahnya. OJK juga harus memperkuat fungsi pengawasannya sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Kalau bisa jangan sampai kasus sudah terjadi baru penyidikan. Ini mengesankan OJK menunggu di hilir, ada masalah baru bekerja. Dengan adanya undang-undang UU PPSK, Ombudsman berharap OJK memperkuat sistem pengawasan, untuk mengoptimalkan fungsi preventif. Jangan seperti pemadam kebakaran, yang datang saat api sudah menghabiskan semuanya (dj)
KAI Mencatat 417 Ribu Penumpang Datang ke Jakarta Selama Libur Nataru
Jakarta, FNN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mencatat kedatangan penumpang Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang turun di sejumlah stasiun wilayah Jakarta telah mencapai 417.500 penumpang selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).\"Dari pantauan pada hari ini Minggu (8/1), volume penumpang turun masih lebih banyak dibandingkan penumpang naik dari wilayah Daop 1 Jakarta,\" kata Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa di Jakarta, Minggu.Eva mengatakan, jumlah tersebut dihitung mulai libur Natal dan Tahun Baru mulai 26 Desember 2022 hingga hari ini Minggu 8 Januari 2023.Dari jumlah tersebut sekitar 147.200 turun di Stasiun Gambir, 158.500 lainnya di Stasiun Pasar Senen dan sisanya di sejumlah stasiun lain yang melayani penumpang turun KAJJ untuk area Daop 1 Jakarta seperti Jakarta Kota, Bekasi, Jatinegara, Cikarang, Karawang, dan Cikampek.Adapun secara total untuk hari Minggu terdapat 18.360 penumpang yang berangkat dari area Daop 1 Jakarta dan 28.960 penumpang turun/datang di area Daop 1 Jakarta.Sementara untuk volume penumpang yang berangkat sejak 22 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023, selama 18 hari tersebut secara total terdapat 512.100 penumpang yang berangkat dari area Daop 1 Jakarta.Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali lipat jika dibandingkan dengan total penumpang yang berangkat pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2021/2022 yakni sekitar 196.500 penumpang.Eva menyampaikan, KAI mengimbau masyarakat dapat merencanakan perjalanannya dengan baik dan memesan tiket dari jauh hari sebelum keberangkatan karena tiket KA sudah dapat dipesan mulai 45 hari sebelum jadwal keberangkatan yang dipilih.Pelanggan KA yang akan bepergian menggunakan jasa layanan KAI juga diimbau agar datang lebih awal ke stasiun pemberangkatan minimal 1 jam sebelum keberangkatan KA nya.Masyarakat yang ingin mengetahui ketersediaan tiket dapat melalui jalur online yakni Aplikasi KAI Access yang dapat diunduh secara gratis di perangkat Android dan iOS.Selain pengecekan ketersediaan tiket Aplikasi KAI Access juga dapat digunakan untuk pemesanan tiket, perubahan jadwal dan pembatalan tiket.\"Selain melalui aplikasi pemesanan tiket juga dapat dilakukan melalui agen resmi penjualan online dan retail yang sudah bekerjasama dengan KAI,\" katanya.(ida/ANTARA)
Kementerian BUMN Siap Memfasilitasi Produksi Minyak Makan Merah
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan kementeriannya siap memfasilitasi proyek rintisan produksi minyak makan merah sebagai upaya menghadirkan alternatif penggunaan minyak goreng di masyarakat.\"BUMN siap memfasilitasi proyek rintisan produksi minyak makan merah ini,\" kata Erick Thohir saat memantau langsung penyediaan minyak makan merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Ke depan, dia mengatakan Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) akan bersinergi untuk merealisasikan program tersebut.Selain kesiapan Kementerian BUMN dalam memfasilitasi produksi minyak makan merah, Erick Thohir menambahkan pihaknya berkomitmen mendukung pasar penjualan produk tersebut agar dapat menembus ke kancah global.Dengan demikian, manfaat dari produksi minyak makan merah tidak hanya ada pada sektor penguatan pangan, tetapi juga ikut membawa dampak baik bagi peningkatan perekonomian masyarakat.\"Kami juga akan bantu pemasarannya hingga ke luar negeri, seperti China dan Afrika,\" imbuhnya.Dalam kesempatan yang sama, Erick pun menyampaikan bahwa banyak pihak belum mengetahui keunggulan minyak makan merah.\"Minyak ini, kata sebuah riset, mampu menekan kolesterol,\" ujarnya.Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), diketahui minyak makan merah lebih sehat dibandingkan dengan minyak goreng, karena tidak melewati proses bleaching, yakni penghilangan warna, yang tidak disukai oleh konsumen.Bahkan, jika disandingkan dengan minyak sawit mentah dalam bentuk virgin palm oil (VPO), komposisi asam lemak jenuh minyak makan merah lebih rendah dibanding VPO.(sof/ANTARA)
POPULER
