EKONOMI
KAI Memastikan Kesiapan Jalur Rel Pesisir Laut Jateng
Semarang, FNN - PT KAI Daop 4 Semarang memastikan kesiapan jalur rel KA yang berada di kawasan pesisir utara Jawa Tengah yang berdekatan langsung dengan laut sebagai upaya kesiapan menghadapi angkutan Lebaran 2023.Kepala PT KAI Daop 4 Semarang Wisnu Pramudyo dalam siaran pers di Semarang, Rabu, mengatakan, salah satu perlintasan KA yang tepat berada di tepi laut melintas dari Stasiun Kuripan hingga Stasiun Plabuan di wilayah Kabupaten Batang.Pemeriksaan jalur di tepi laut tersebut, kata dia, dilakukan secara langsung dengan berjalan kaki menyusuri rel yang menghubungkan kedua stasiun.\"Potensi korosi pada jalur rel akibat luapan air laut menjadi fokus utama,\" katanya.Selain kondisi rel, kata dia, potensi tanah longsor serta kondisi saluran air di sekitar perak Kuripan hingga Plabuan juga menjadi perhatian.Ia menambahkan sterilisasi juga dilakukan terhadap pepohonan di kanan dan kiri pelintasan agar tidak mengganggu jarak pandang masinis.Ia memastikan PT KAI secara intensif meminimalisasi potensi bahaya yang akan mengganggu perjalanan kereta api.Menurut dia, KAI berkomitmen untuk terus bersiaga dan merawat serta memperbaiki jalur agar perjalanan kereta di seluruh area kerja tetap lancar dan selamat.(sof/ANTARA)
Skandal Keuangan dan Korupsi Merajalela, Kinerja Kabinet Jokowi Jeblok, Menkopolhukam dan Jaksa Agung Gagal Kawal Penegakan Hukum
JAKARTA, FNN - Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyoroti skandal keuangan dan korupsi yang semakin merajalela di dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi). Terbaru adanya dugaan transaksi gelap yang terakumulasi hingga Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). sejak tahun 2009. \"Hal tersebut membuktikan bahwa Kementerian Keuangan tidak menghargai mekanisme pengawasan eksternal sekaligus enggan melaksanakan sistem pengawasan internal,\" kata Anthony dalam Diskusi \"ForJIS Mengawal Perubahan Anak Negeri\" D Tema: \"Kinerja Kabinet Jeblok, Janji Jokowi Melakukan Reshuffle Hanya Modus: Takut Kepada Siapa?\" di Jakarta, Senin (13/3/2023). Mengingat skandal keuangan ini sudah berjalan sejak lama secara sistematis dan terstruktur, dirinya mendorong agar dugaan mega skandal yang terkait dengan 460 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Kemenkeu ini harus segera ditindaklanjuti dengan proses investigasi dan penyelidikan oleh tim independen secara transparan. Skandal keuangan yang notabene bersumber pada dirjen pajak dan bea cukai kementerian keuangan tersebut tentunya siginifikan mempengaruhi capaian penerimaan negara dari pajak. Dan secara langsung sangat melukai perasaan publik yang telah diberlakukan dengan aturan pajak yang ketat dan selalu patuh dalam membayar pajak selama ini. Belum lagi dugaan manipulasi proyek dan transaksi-transaksi keuangan lainnya di sejumlah Kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sangat merugikan keuangan negara. \"Skandal keuangan dan korupsi yang semakin merajalela di pemerintahan Jokowi ini membuktikan bahwa gagalnya Pak Mahmud MD sebagai Menkoplhukam dalam mengawal penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada para pelakunya,\" tandas Anthony. Untuk itu Anthony mendorong lembaga penegakan hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung bersama PPATK untuk mengusut tuntas semua skandal keuangan dan korupsi dengan langkah-langkah yang menimbulkan efek jera. Namun mirisnya, kata Anthony, Presiden Jokowi terlihat seperti tidak memiliki keberanian untuk melakukan langkah-langkah pembenahan dalam struktur kabinetnya. Padahal sebelumnya santer Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle Menteri. \"Tentu menjadi hal yang positif, karena Jokowi mengganti para menteri yang tidak bisa menjalankan tugas dengan baik atau yang tidak sejalan dengan tujuan politiknya,\". Tentu tidak dapat dipungkiri, Menteri adalah jabatan politik, sehingga tidak ada salahnya jika Presiden mengganti Menteri yang sudah tidak sejalan dengan tujuan politiknya. Presiden dapat mengganti dengan yang sejalan dan tentu juga yang bisa menjalankan roda kementerian. Pertama karena kinerja, kedua karena sudah tidak sejalan dengan tujuan politik Presiden dan yang ketiga gabungan dari keduanya, yaitu kinerja dan tidak sejalan dengan tujuan politik. Dan itu semua sah-sah saja. \"Tapi nyatanya Presiden Jokowi seolah tidak berdaya untuk melakukan pergantian di kabinetnya,\" tegas Anthony. (*)
Produksi Kekacauan Berlimpah Sri Mulyani Terus Didesak Mundur
Jakarta, FNN - Skandal korupsi di Kementerian Keuangan terus menjadi pembicaraan hangat masyarakat Indonesia. Akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung, meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mundur dari jabatan karena ia memilih diam di tengah kekacauan yang terjadi di kementeriannya. \"Sudah beberapa kali kita minta Sri Mulyani mundur karena Anda diam dari kekacauan ini,\" ujar Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (11/3/2023). Rocky mengatakan, data yang dibuka Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa adanya transaksi mencurigakan yang terjadi di Kemenkeu sebesar Rp300 triliun telah membuka mata masyarakat. Menurutnya, apabila seorang menteri tidak mengetahui kondisi tersebut, akan ada semakin banyak orang yang menganggap bahwa ia sedang menyembunyikan kasus tersebut. \"Kalau ada persaingan antara PPATK dan Kemenkeu, orang percaya pada PPATK. Jadi, Sri Mulyani nggak punya hak moral lagi untuk denial. Dia musti katakan, misalnya, hal seperti itu tidak bisa saya tangani lagi, dan konsekuensinya dia mundur. Bukan dengan mengatakan, \'Saya tidak tahu\'. Bagaimana tidak tahu orang itu hal yang secara administrasi setiap hari harus dilaporkan irjen kepadanya,\" ujarnya. Lanjutnya, karena kejadian tersebut, orang akan mengingat seorang Sri Mulyani sebagai orang yang memiliki integritas tinggi namun akhirnya dipatahkan karena adanya permainan kekuasaan. Baca Juga: Singgung Kawan Aktivis Pamer Jam Tangan Seharga 3 Miliar Saat Jadi Menteri, Rocky Gerung: Padahal Dulu Makan di Warteg! Buset dah... \"Sekali lagi, dia akan mengalami dilema itu. Orang yang dididik dalam keterbukaan informasi justru sekarang menyeludupkan banyak hal dengan memanipulasi moralnya melalui kalimat-kalimat yang sebetulnya isinya sudah tidak ada,\" tutupnya. (ida)
Okupansi Angkutan Feeder di Surabaya Bagus
Surabaya, FNN - Angkutan pengumpan atau feeder di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang baru sepekan diluncurkan dinilai mampu menunjukkan load factor (faktor muat) yang bagus karena mampu mengangkut 2.600 penumpang per hari.\"Berdasarkan Grafik PNP (Pinetree Capital Ltd) Feeder 2.600 penumpang per hari. Artinya kapasitas penumpang feeder bagus. Sekaligus juga saat ini feeder mampu mengangkut penumpang dengan kapasitas yang memadai,\" kata Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Sabtu.Meski demikian, lanjut dia, tetap harus terus dipantau untuk memastikan feeder yang diberi nama \"Wira Wiri Suroboyo\" betul-betul menjadi kebutuhan bagi warga Surabaya ke depan. Sesuai kebutuhan artinya masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik yang nyaman, murah dan efektif.Sehingga, lanjut dia, bisa menjawab tantangan bahwa Surabaya sebagai kota metropolis mampu mengatasi kemacetan. Sekaligus juga mendukung penuh pergerakan ekonomi dengan menyediakan alat mobilitas tepat sasaran sekaligus sangat dibutuhkan oleh warga Surabaya.\"Feeder bukan sekedar ada dan menjadi beban APBD. Pemkot harus sabar karena mengubah kultur tidak mudah. Sabar artinya APBD diawal memang harus dukungan penuh dengan segala kondisinya,\" kata dia.Selain itu, Aning juga mengapresiasi Wali Kota Surabaya Surabaya Eri Cahyadi, dimana transportasi publik menjadi satu dari lima prioritas pembangunan pada APBD Surabaya 2024. \"Ini suatu kebijakan yang sangat spesial bagi warga Surabaya,\" ujar Aning.Menurut Aning, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Surabaya adalah perdagangan dan jasa, sehingga sudah seharusnya fasilitas mobilitas masyarakat juga didukung. Hal ini juga pada akhirnya mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).Dia menjelaskan, jika transportasi publik menjadi prioritas pembangunan di Surabaya pada tahun 2024, maka keberpihakan anggaran untuk transportasi publik juga harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah kota setempat.Aning membandingkan, anggaran untuk transportasi massal di Kota Semarang mencapai 5 persen dari APBD, dimana APBD Semarang hanya senilai Rp5,9 triliun dengan PAD Rp2,5 triliun.Sedangkan Surabaya dengan APBD Rp11,3 Triliun dengan PAD sebesar Rp6,1 Triliun, namun anggaran untuk transportasi massal hanya Rp70 Miliar atau 0,6 persen dari APBD Surabaya.\"Semoga 2024 bisa mencapai angka sesuai kebutuhan Surabaya, minimal sama dengan Semarang,\" kata dia.Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, animo masyarakat memanfaatkan angkutan feeder di Surabaya tinggi, terutama rute dari arah Pakal ke Tunjungan.\"Banyak penumpang yang menyampaikan bahwa baru kali ini ada transportasi umum yang langsung dari Pakal ke arah Tunjungan. Jadi, \'Wira Wiri Suroboyo\' ini selalu penuh, animo masyarakat luar biasa,\" kata Cak Eri, panggilan akrabnya.Saat ini, sudah ada sebanyak 52 kendaraan yang sudah beroperasi, dan diharapkan tahun depan armadanya itu ditambah agar semua kawasan di Surabaya bisa dijangkau oleh angkutan ini.\"Penambahannya secara bertahap ya, dan total sampai tahun 2028 kami membutuhkan feeder sekitar 240 unit. Itu jumlah ideal untuk menjangkau semua kawasan di Kota Surabaya. Kami akan penuhi semuanya sampai dengan tahun 2028,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Sri Mulyani Minta PPATK Membuka Data Transaksi Janggal Rp300 T
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data lengkap mengenai transaksi janggal senilai Rp300 triliun yang sebelumnya disebutkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.“Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi Rp300 triliun itu hitungannya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Dalam hal ini silakan teman-teman media nanti tanya ke Pak Ivan (Kepala PPATK),\" katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.Sri Mulyani mengaku bahwa isi surat yang telah disampaikan oleh PPATK kepada dirinya hanya memuat daftar kasusnya dan tidak mencantumkan detail nilai nominal.Oleh karena itu, ia meminta PPATK agar menjelaskan secara lebih rinci mengenai transaksi janggal yang dimaksud. Semakin detail data yang didapatkan, maka akan semakin cepat dirinya melakukan pembersihan.\"Kalau teman-teman media hari ini tanya ke saya, jawaban saya masih sama dengan kemarin. Saya belum dapat tambahan informasi. Saya sudah kontak Pak Ivan dan dengan izin Pak Mahfud MD, saya akan tanyakan ke Pak Ivan Rp300 triliun itu seperti apa,” ucapnya.Sebelumnya, Mahfud MD menyampaikan bahwa ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp300 triliun yang merupakan akumulasi sejak 2009 yang melibatkan sebanyak 460 orang.\"Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih sejak itu, tidak ada kemajuan informasi, sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu sehingga akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun,\" kata Mahfud di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Jalan Kaliurang, Sleman, Rabu (8/3/2023).Temuan tersebut, kata Mahfud, merupakan laporan sejak 2009 terkait transaksi janggal itu tidak segera mendapat respons hingga akhirnya menumpuk.Temuan itu juga di luar transaksi Rp500 miliar dari rekening mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang telah dibekukan PPATK.(ida/ANTARA)
Menkeu Diminta Mengevaluasi Seluruh Pegawai Kemenkeu
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan evaluasi seluruh pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar kejadian hedonisme tidak terulang lagi.Permintaan tersebut setelah mencuatnya kasus kekayaan tak wajar dan gaya hidup hedonisme pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Rafael Alun Trisambodo dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu yaitu Eko Darmanto.\"Saya kira, ini menjadi pekerjaan rumah bagi Menkeu Sri Mulyani,\" kata Hardjuno dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.Menurut Hardjuno, kasus yang baru-baru ini viral hanya merupakan puncak gunung es dari gaya hidup hedonis pejabat-pejabat di lingkungan Kemenkeu. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena bisa menjadi bibit lahirnya kecemburuan sosial.Kecemburuan sosial ini bisa memicu instabilitas politik di tahun politik 2023-2024. Apalagi, sambung dia, kondisi ini terjadi di saat angka kemiskinan di Indonesia meningkat.Oleh karena itu, Hardjuno pun berharap pengusutan tuntas atas harta kekayaan tidak wajar kedua pejabat Kemenkeu yang viral di masyarakat harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri dan memeriksa harta kekayaan pejabat-pejabat di Kemenkeu lainnya. Sebab, diduga masih banyak pejabat Kemenkeu yang memiliki harta jumbo tetapi belum terungkap.Ia mengaku sangat prihatin dengan mencuatnya kasus kekayaan tak wajar dan gaya hidup hedonisme pegawai Kemenkeu di era Menkeu Sri Mulyani. Pasalnya, kasus ini terbongkar di saat ekonomi Indonesia baru mulai pulih setelah dihantam pandemi COVID-19 selama tiga tahun terakhir.Hal ini pun menjadi pembuka kotak \"pandora\" atas kejanggalan jumlah harta kekayaan pribadi dan perilaku hedonis di kalangan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu. Apalagi, ia mengungkapkan sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak era orde baru, para pejabat di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis.“Harta kekayaannya terkadang tidak sesuai dengan gaji bersih normal yang diterima setiap bulan sebagaimana peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PGPS), termasuk tunjangan khusus yang diterima secara formal,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinegoro mengusulkan pentingnya revolusi keuangan negara agar sumber penerimaan negara dikelola tepat sasaran dan memberikan keuntungan bagi rakyat. Apalagi, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai memberi kontribusi lebih dari 70 persen total penerimaan APBN.“Untuk menyelamatkan citra Kemenkeu, saya kira perlu revolusi total di Kemenkeu. Sebab terbukti, banyak pejabat nakal di Kemenkeu yang belum melapor pajak,” tutur Sasmito.(ida/ANTARA)
Akibat Banjir, Petani Situbondo Terancam Gagal Panen
Situbondo, FNN - Pemerintahan Desa Kalatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat puluhan hektare (ha) lahan pertanian terancam gagal panen dan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah terdampak banjir akibat luapan air Sungai Kukusan desa setempat pada Selasa (28/2) lalu.Kepala Desa Klatakan, Narwiyoto, menyatakan bahwa 50 persen dari 45 hektare lahan pertanian seperti padi dan tanaman hortikultura yang juga terdampak banjir dipastikan gagal panen.\"Bisa dipastikan dari puluhan hektare lahan pertanian yang terkena banjir beberapa hari lalu 50 persen gagal panen, karena kerusakan pertanian akibat banjir cukup parah,\" kata Narwiyoto di Situbondo, Sabtu.Tidak hanya tanaman padi, lanjut dia, tanaman hortikultura, seperti melon dan semangka, milik petani di desa itu juga rusak, dan diperkirakan kerugian tanaman semangka dan melon ratusan juta rupiah.\"Jadi, biasanya petani di Desa Klatakan menjelang Ramadhan banyak menanam buah melon dan semangka, tapi karena banjir petani pastinya mengalami kerugian yang cukup besar,\" ucap Narwiyoto.Narwiyoto mengaku telah melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Kendit dan laporan dampak banjir terhadap lahan pertanian di desa itu juga disampaikan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat.\"Kami dari pemerintahan desa juga sudah melakukan antisipasi memperbaiki sementara tanggul sungai yang jebol akibat banjir,\" katanya.Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Haryadi Tejo Laksono hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi mengenai data lahan pertanian terdampak banjir.(sof/ANTARA)
Kemenhub Memantau 51 Bandara Pendukung Kelancaran Angkutan Lebaran 2023
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memantau 51 bandar udara (bandara) untuk mendukung kelancaran selama masa angkutan Lebaran 2023.\"Pemantauan di 51 bandara dilakukan terkait aspek keselamatan, keamanan penerbangan, peningkatan jumlah penumpang, pergerakan pesawat, kendala teknis, dan faktor lainnya,\" kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Adapun 51 bandara yang dilakukan pemantauan tersebut, 16 di antaranya merupakan bandara internasional (entry point). Pemantauan dilakukan dengan mendirikan posko angkutan udara Lebaran yang akan memberikan pelayanan transportasi udara kepada masyarakat selama arus mudik dan balik.Kemudian, 51 bandara tersebut terdiri atas 14 bandara yang dikelola oleh unit penyelenggara bandar udara, 15 bandara dikelola oleh PT Angkasa Pura I, 20 bandara dikelola oleh PT Angkasa Pura II, satu bandara dikelola oleh Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Batam, dan satu bandara yang dikelola oleh pemerintah daerah.Sedangkan, untuk pelayanan rute penerbangan, telah disediakan 270 rute domestik yang menghubungkan 122 kota (penerbangan dalam negeri) dan 112 rute internasional yang menghubungkan 48 kota di luar negeri dari 22 negara.Sementara, untuk kesiapan armada, saat ini telah disiapkan sebanyak 394 pesawat untuk penerbangan reguler dan akan bertambah pada saat pelaksanaan angkutan udara Lebaran 2023 nanti.Lebih lanjut, Kristi mengatakan beberapa strategi antisipasi juga telah disiapkan oleh Ditjen Perhubungan Udara seperti menjaga dan meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, meningkatkan kapasitas angkutan udara (supply side), dan menjaga pertumbuhan demand.Berikutnya, meningkatkan pelayanan penumpang, mengantisipasi kondisi kahar atau darurat lainnya, dan melakukan komunikasi efektif dan masif kepada pengguna jasa transportasi udara.Sedangkan, untuk mengatasi lonjakan penumpang akan dilakukan penambahan kapasitas tempat duduk melalui extra flight atau mengganti pesawat dengan ukuran yang lebih besar.\"Kami juga memastikan kesiapan armada, jam operasi bandara, utilisasi jam terbang pesawat serta tidak ada pekerjaan yang dilakukan pada sisi udara,\" ucap Kristi.Terkait pelayanan tarif angkutan udara, maka akan dilakukan pengawasan oleh para inspektur dari direktorat teknis terkait kepada maskapai dan ground handling.\"Tugas kami memastikan pelayanan sebelum, selama, dan setelah penerbangan (pre-in-post flight) berjalan sesuai dengan prosedur penerbangan,\" ujarnya.Ia menegaskan agar pemantauan tersebut berjalan dengan baik, diperlukan kolaborasi dan kerja sama yang baik dengan stakeholder penerbangan.\"Sehingga, apabila ditemukan kendala dapat dengan cepat mengambil langkah antisipatif. Seluruh operator penerbangan agar merespons secara cepat semua keluhan yang disampaikan penumpang. Bersama-sama kita ciptakan angkutan Lebaran 2023 dengan penerbangan yang selamat, aman, dan nyaman,\" ucap Kristi.(ida/ANTARA)
Seiring Spekulasi Pasar akan Kenaikan Suku Bunga AS, Rupiah Menurun
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal perdagangan Jumat menurun seiring berkembangnya spekulasi di pasar tentang kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed lebih lanjut.Rupiah pada Jumat pagi melemah 13 poin atau 0,09 persen ke posisi Rp15.205 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.192 per dolar AS.\"Rupiah kembali menyentuh ke atas Rp15.150 terhadap dolar AS karena lebih dipengaruhi oleh sentimen eksternal terutama setelah dolar AS kembali diminati pasar,\" kata analis pasar uang Bank Mandiri Reny Eka Putri saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.Indeks dolar AS kembali meningkat ke level 103-104 yang mengindikasikan penguatan dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama.Reny mengatakan perkembangan pasar tenaga kerja AS yang membaik di tengah inflasi AS yang dinilai masih tetap tinggi sebesar 6,4 persen, mendorong The Fed masih tetap menaikkan suku bunga acuannya tahun ini.Angka inflasi itu masih jauh dari target yang disasar The Fed, yakni sebesar dua persen. Perkembangan tersebut juga meningkatkan spekulasi di pasar bahwa The Fed masih akan meningkatkan suku bunga acuannya pada tahun ini sampai ke terminal rate di kisaran 5,25 persen sampai dengan 5,5 persen.Selain itu, Reny menuturkan menjelang akhir bulan, data-data domestik cenderung minim sehingga faktor eksternal akan lebih mendominasi pasar.Menurut dia, sejak awal bulan, rilis data domestik sebenarnya cukup kuat dan membaik, namun tekanan eksternal masih tinggi sehingga mendorong keluarnya aliran dana asing.Ia memperkirakan rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp15.150 per dolar AS hingga Rp15.245 per dolar AS.\"Sebagai pelaku pasar tentunya kita harus dapat mengantisipasi faktor risiko seperti perubahan policy stance dari The Fed yang akan menimbulkan capital flight dan juga pelemahan perekonomian global,\" tuturnya.Pada Kamis (23/2), kurs rupiah ditutup naik delapan poin atau 0,05 persen ke posisi Rp15.192 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.200 per dolar AS.(ida/ANTARA)
LaNyalla: Masih Banyak Pengusaha Pengolah SDA yang Terapkan Sistem Ijon
JAKARTA, FNN – Polemik soal banyaknya eksportir yang memarkir dananya di luar negeri, belakangan menjadi perbincangan hangat. Bahkan tidak sedikit yang menyebut bumi Indonesia hanya dikeruk, tapi dolarnya di luar negeri. Karena itu, mulai tahun 2022, Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah kembali memberlakukan sanksi untuk eksportir yang tidak menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan berdampak terhadap penguatan cadangan devisa (cadev). Namun, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melihat aturan tersebut belum bisa menjawab pola counter trade (sistem ijon) yang kerap ditempuh oleh para eksportir di Indonesia. Demikian dikatakan LaNyalla, Kamis (23/2/2023). “Pertama, masih banyak pengusaha pengolah SDA yang menerapkan skema counter trade atau ijon. Mereka menarik pinjaman luar negeri untuk eksploitasi tambang, kebun dan lain lain, yang pembayarannya lewat hasil produksi. Jadi wajar saja, setiap ekspor hanya dicatat dalam pembukuan, tapi tidak masuk ke dalam negeri. Itu devisa dikuasai oleh lender,” tukas LaNyalla. Kedua, lanjut Ketua Dewan Penasehat KADIN Jatim itu, mereka kadang menggunakan lembaga keuangan sebagai S/A (special assignee) di luar negeri, dengan skema non-arbitrase. “Artinya jaminannya ya hasil tambang itu sendiri. Jadi wajar kalau semua hasil ekspor masuk ke rekening lembaga keuangan. Pengusaha hanya mencatat saja dalam pembukuan, yang konsekuensinya bayar pajak,” tandasnya. Yang berbahaya, timpalnya, adalah sikap tersebut ditempuh sebagai pilihan karena mereka tidak tidak percaya kepada stabilitas politik dan kinerja pemerintah. Sehingga kalau terjadi chaos, tinggal angkat koper terbang ke luar negeri. Apalagi uangnya sudah di sana. “Ini mentalitas pengusaha yang tidak punya nasionalisme. Karena mungkin mereka tidak merasa Indonesia tanah airnya. Dan memang tidak pernah dididik wawasan kebangsaan dan nasionalisme,” imbuhnya. LaNyalla juga menyinggung bagaimana Pemerintah Tiongkok sangat ketat menjaga moneter mereka. Selain melakukan due diligence sumber dana investasi asing, mereka juga memeriksa skema investasi itu terindikasi cross settlement dengan account lender di luar negeri. “Di China, kalau terindikasi perusahaan punya rekening di luar negeri tanpa terafiliasi dengan dalam negeri, maka dianggap korupsi. Makanya Indonesia jadi surga investasi dengan skema apapun. Apalagi dengan segudang fasilitas sumber daya dari negara, mulai kredit longgar, konsesi, tax holiday dan lain lain,” pungkasnya. (sws)
POPULER
