Jakarta, FNN - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus berupaya meningkatkan pelayanan sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi di pelabuhan.

Komitmen tersebut dilakukan Pelindo dengan menggelar diskusi panel menghadirkan lembaga-lembaga yang menyoroti layanan publik seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Jakarta, Selasa (15/8). Kejagung dan Stranas PK menyebutkan bahwa pencegahan korupsi di pelabuhan dapat diwujudkan melalui proses digitalisasi.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan Pelindo terus memperbaiki diri dan diskusi tersebut merupakan upaya untuk berbicara langsung dengan organisasi yang selama ini menyoroti layanan publik.

"Kami sangat terbuka dengan mereka dan Pelindo siap melakukan improvement apabila ada yang diperlukan," kata Arif melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, digitalisasi harus dilakukan di semua sektor dalam rangka pencegahan dengan proses yang cepat, tepat, dan efektif.

Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh Pelindo adalah bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang lain.

"Kami siap membantu dalam hal tata kelola dalam pencegahan korupsi semua akan kami bantu kalau diminta dan kami sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan, termasuk juga pengamanan pada proyek strategis nasional sehingga ke depannya semua dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal," ujar Ketut.

Sementara itu, Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati juga menjelaskan dengan adanya penggabungan Pelindo dapat mempermudah dalam mendorong sistem menjadi lebih komprehensif seperti sistem-sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini.

Salah satunya melalui aplikasi Phinnisi, yang diharapkan sudah dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.

Aplikasi Phinnisi (vessel management system) ialah aplikasi yang mengakomodir kebutuhan dari kegiatan pelayanan kapal. Adapun, kegiatan pelayanan kapal tersebut dimulai dari melakukan pengajuan pelayanan kapal (terintegrasi dengan Inaportnet), perencanaan terhadap resource dan schedule, realisasi terhadap kegiatan pelayanan kapal sampai dengan kebutuhan billing dan reporting.

"Jadi lebih mudah dalam mengintegrasikannya sehingga terjadi lah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu satu menciptakan transparansi dan dua check and balance. Pengintegrasian sistem merupakan salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap yang paling ampuh," kata Niken.

Lebih lanjut, ia juga menyebutkan salah satu capaian pelabuhan Indonesia pada 2022. Menurut Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD), Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia yang sudah masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja yang baik dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.(sof/ANTARA)