OPINI
Menyoal Zaken Kabinet dengan Wibawa Presiden Demisioner
Oleh: Dr. Ahmad Yani, SH.MH., Ketua Umum Partai Masyumi KITA sudah mendengar istilah zaken kabinet yang diungkapkan oleh para politisi belakangan ini. Kabinet zaken (bahasa belanda: zakenkabinet) adalah suatu kabinet dalam pemerintahan yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Istilah zaken kabinet sangat relevan dalam sistem presidensial. Namun dalam sistem parlementer, istilah ini cenderung bermasalah, karena istilah kabinet zaken tidak dikenal dalam sistem parlementer. Sebab, kabinet dalam sistem parlementer adalah anak kandung parlemen. Sementara parlemen diisi oleh partai politik, kepala pemerintahan (perdana menteri) haruslah orang dari partai pemenang pemilu. Susunan kabinetnya juga menggambarkan representasi partai politik di parlemen. Sementara dalam sistem presidensial, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan kekuasaan itu, presiden memiliki hak prerogatif membentuk kabinet. Kalau dalam sistem parlemen kabinet dibentuk berdasarkan komposisi partai politik parlemen, maka dalam sistem presidensial, presiden dapat membentuk kabinet diluar parlemen atau diluar partai politik. Kabinet yang dibentuk tidak berdasarkan perwakilan partai politik dengan mempertimbangkan keahlian, atau rekomendasi partai politik berdasarkan keahlian, itulah yang disebut kabinet zaken. apakah kabinet itu extra parlemen atau intra parlemen, sepenuhnya hak prerogatif presiden. Mungkinkah membentuk kabinet zaken dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Dalam sistem presidensial, presiden memegang kekuasaan eksekutif (single chief executive). Sebagai kepala eksekutif, presiden diberi kewenangan penuh untuk membentuk kabinet. Tapi dalam realitas politik Indonesia, dengan multi-partai seperti sekarang ini, tidak mungkin membentuk kabinet tanpa kompromi dengan partai politik. Kabinet kompromi ini telah memberikan ruang bagi partai untuk ikut mengusung calon-calon menteri dari partainya dengan syarat berkoalisi dengan presiden. Realitas ini memaksa presiden harus membentuk kabinet berdasarkan komposisi partai politik di Parlemen. Apabila presiden berhasil mengumpulkan sebagian besar partai politik dengan imbalan posisi menteri, maka kebijakan presiden tidak akan dihalangi oleh parlemen. Sebaliknya, presiden yang memiliki komposisi koalisi partai politik di parlemen lebih kecil dari oposisi, maka presiden akan kesulitan menghadapi parlemen dalam menyukseskan agenda politiknya yang tercantum dalam visi-misinya. Kabinet Prabowo untuk Siapa? Membentuk kabinet, tanpa mengikutsertakan partai politik parlemen, menjadi masalah serius bagi presiden. Kecuali partai politik menolak untuk masuk kabinet. Kompromi politik inilah yang \"memaksa\" presiden untuk mengakomodasi seluruh anggota partai politik agar masuk dalam pemerintahan. Apakah itu salah? Secara konstitusional tidak ada pelanggaran untuk menunjuk menteri dari orang-orang partai. Namun secara profesional, penunjukan menteri harus memperhatikan keahlian dalam mengelola bidang pemerintahan yang ditugaskan. Semenjak reformasi, pembentukan kabinet tidak terlepas dari kompromi politik antara presiden dan partai. Itu sudah menjadi kebiasaan politik, pemenang merangkul partai pengusung dan pendukungnya dalam kabinet. Namun ada yang berbeda dari pembentukan kabinet Prabowo Subianto. Pembentukan kabinet ini, selain besar, juga mengajak semua partai politik untuk bergabung. Tidak mengherankan, semua partai Kecuali Partai Nasdem yang menyatakan tidak bergabung dalam kabinet prabowo. Baik partai yang mengusung dan mendukungnya dalam pilpres 2024, juga partai yang menjadi rival politiknya diberi kesempatan masuk kabinet. Dapat dikatakan, kabinet prabowo adalah “kabinet guyub”. Dimana semua partai politik diberi kesempatan untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Sangat harmonis ditinjau dari sisi integrasi politik. Apakah langkah prabowo merangkul semua partai dengan membentuk kabinet yang banyak itu efektif dalam menjalankan pemerintahan yang dipimpinnya? Melihat orang-orang yang ditunjuk menjadi menteri, sebagian besar adalah mereka yang berasal dari partai politik, maka istilah kabinet zaken tidak relevan digunakan. Kabinet zaken harus didominasi oleh para ahli-ahli dibidangnya, bukan berdasarkan komposisi partai politik di parlemen. Namun menariknya, kabinet prabowo ini sangat kental dengan wajah keberlanjutan. Kabinet ini, lebih didominasi oleh \"bayang-bayang Jokowi\". Tidak berlebihan kalau kita mengatakan, kabinet ini masih dikendalikan oleh penguasa lama. Jokowi memang memiliki ambisi politik yang cukup besar untuk mengendalikan pemerintahan Prabowo. Lewat anaknya Gibran, Jokowi dapat memaksa Prabowo untuk mengakomodasi kepentingan politiknya di Kabinet. Ini sesuatu yang disayangkan. Sebab presiden tidak lagi sepenuhnya memiliki hak prerogatif untuk menentukan menteri yang akan membantunya, melainkan mengakomodasi kepentingan politik dari pendahulunya. Kabinet ini bisa menjadi \"kabinet yang dikendalikan\". Melihat banyaknya simpatisan dan loyalis Jokowi di kabinet, apalagi sebagian besar menduduki jabatan menteri dan setengahnya lagi di Wakil Menteri, maka sangat mungkin bagi Presiden Prabowo sulit mengendalikan penuh kabinet di psmerintahannya. Prabowo harus belajar dari pengalaman Jokowi sendiri. Jokowi pernah mengangkat beberapa orang menjadi menterinya. Namun karena para menteri itu lebih akrab dengan wakil presiden Jusuf Kalla, maka diganti hanya beberapa bulan menjabat. Cara jokowi ini adalah cara melumpuhkan kaki tangan Wakil Prssiden di kabinet. Sehingga secara tidak langsung presiden membuat wakil presiden tidak memiliki loyalis apapun dan akhirnya lumpuh di pemerintahan. Cara ini memang memungkinkan bagi presiden, karena secara konstitusional presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti siapa saja yang dianggapnya tidak loyal atau tidak kompeten. Penyusunan Kabinet Prabowo Kalau kita lihat penyusunan kabinet prabowo yang dilakukan beberapa hari lalu, sangat bagus. Mereka ditampilkan dihadapan publik dengan dipanggil satu persatu. Pemanggilan terhadap para calon menteri ini, memperlihatkan keterbukaan prabowo dalam menyeleksi calon-calon menteri. Ada pesan penting yang ingin disampaikan prabowo, selain memberi sinyal kepada rakyat untuk memberi masukan, juga memberi sinyal kepada penegak hukum untuk melakukan profiling terhadap calon-calon pembantunya. Tetapi yang terbaca secara politik, Prabowo ingin memberitahu kepada Jokowi, inilah orang-orang yang dia panggil untuk menjadi menteri. Jadi seterbuka itu prabowo dihadapan publik. Sesuatu yang membanggakan. Tetapi pemanggilan terbuka itu juga membuktikan loyalitas prabowo pada Jokowi. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Nama-nama calon menteri dan wakil menteri yang didominasi politisi dan relawan serta orang-orang \"pro Jokowi\" memberikan kesan, Jokowi masih mengendalikan Prabowo dan pemerintahannya kedepan. Agenda Prabowo untuk membangun indonesia justru akan mengalami hambatan dengan misi keberlanjutan Jokowi. Sebab setahu saya, visi dan misi prabowo sangat berbeda dengan agenda keberlanjutan jokowi. Sehingga pembentukan kabinet ini harusnya untuk keperluan menyukseskan visi misi prabowo, bukan menyukseskan agenda Jokowi. Sepertinya, Prabowo didikte untuk menerima kenyataan dan politik balas budi itu. Namun yang disayangkan, itu akan menggagalkan agenda prabowo yang idealis untuk membangun indonesia kedepan. Kalau kita analisi lebih jauh, orang-orang PDIP yang sedianya akan masuk kabinet, pun tidak jadi dikirim. Menjelang pelantikan masih ada dua kursi kabinet yang disediakan untuk PDIP. Namun kemungkinan, Jokowi menolak PDIP masuk kabinet. Meskipun demikian, orang-orang Jokowi, loyalisnya masih bertahan dan memegang posisi strategis. Seperti Kapolri, TNI dan Jaksa Agung. Posisi-posisi penting ini membuat pemerintahan Prabowo dikendalikan penuh. Apakah ini yang kita kehendaki? Tentu saja tidak! Cawe-cawe politik harus dihentikan, dan beri kesempatan kepada presiden terpilih untuk membentuk dan merumuskan sendiri kabinetnya. Kalau kabinet itu atas wibawa Jokowi, maka kabinet itu adalah \"kabinet haram jadah\" sebab kabinet bukan otoritas presiden yang akan demisioner, melainkan otoritas presiden yang berkuasa. Sejarah Isitlah \"Kabinet Haram Jadah\" ini pernah terjadi pada tahun 1957. Ketika Presiden Soekarno dengan memaksakan dirinya untuk membentuk Kabinet diluar parlemen yang disebut “Zaken Kabinet Darurat Ekstra Parlementer”, yaitu presiden Republik Indonesia menunjuk warga Negara Indonesia, Dr. Ir. Soekarno sebagai formatur. Sesuatu tindakan yang mengherankan ditinjau dari segi tatanegara Indonesia. Presiden tidak membentuk Kabinet Presidentiil, karena ia mengangkat Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana Menteri. Itulah sebabnya Masyumi melalui Mawardi Noor, anggota parlemen pada waktu itu menyatakan, bahwa Kabinet itu adalah “Kabinet Haram jadah”. Karena Kabinet katanya adalah anak kandung parlemen, tapi Kabinet ini kata Mawardi dibentuk diluar parlemen. Sampai akhir hanyatnya Masyumi tetap konsisten menyatakan bahwa kabinet zaken yang dibentuk diluar parlemen adalah kabinet haram jadah. Itulah sekilas tentang kabinet zaken dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistem Parelementer Kabinet dibentuk oleh Formatur Kabinet, presiden tidak berhak ikut campur dalam pembentukan kabinet. Sementara dalam sistem presidensial, presiden yang berkuasa memegang kekuasaan penuh untuk membentuk kabinet, presiden demosioner tidak boleh ikut camput dalam pembentukan kabinet. Kalau itu terjadi maka sekali lagi dapat disebut “kabinet haram jadah”. Terlepas dari semua itu, prerogatif Prabowo lah yang menetukan kabinet, apakah itu atas wibawa Jokowi atau tidak itu tergantung dari Prabowo dengan siapa beliau Menyusun kabinet. Tanpa mengurangi apresiasi, Prabowo telah membuktikan dirinya terbuka untuk menyeleksi calon Menteri. Disamping itu, pembentukan kabinet ini seperti rekonsiliasi politik yang harmonis dan menjadi bagian penting untuk semua kelompok dan golongan Bersama-sama membangun Indonesia kedepan. (*)
Jogja Kembali ke UUD1945
Oleh Daniel Mohammad Rosyid | Rosyid College of Arts SEGERA setelah Gus Dur dipilih MPR hasil Pemilu 1999 sebagai presiden, bersama Wapres Megawati, Ketua DPR Akbar Tanjung, dan Ketua MPR Amien Rais, maka keempat tokoh reformasi ini memulai sebuah upaya mengubah UUD1945 yang dinilai sebagai basis Orde Baru yang otoriter-militeristik, tidak demokratis, dan pelanggar HAM. Keempat tokoh yang sedang mengalami euphoria reformasi itu lengah, sehingga kekuatan-kekuatan sekuler radikal, baik dukungan AS ataupun China, melalui serangkaian perubahan mendasar atas UUD45 berhasil melakukan total replacement atas UUD45 menjadi UUD2002. Proses yang sering disebut dengan congkak sebagai amandemen itu ternyata telah mengacak-acak rancangan dan prinsip-prinsip dasar UUD45 yang telah disusun oleh para pendiri bangsa sebagai pernyataan perang melawan penjajahan. UUD2002 terbukti justru menjadi pintu masuk bagi penjajahan baru dimana hak monopoli politik diberikan pada partai-partai politik, sementara korporasi-korporasi swasta dipersilahkan mengakumulasi sumber-sumber daya ekonomi hampir tak terbatas. Dari sekedar ersatz capitalism era Soeharto, ekonomi nasional berkembang menjadi full fledged capitalism di era Jokowi. Yudhoyono ikut serta memperlancar transisi ini. Reformasi 1998 itu ternyata hanya pepesan kosong yang telah melahirkan deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara dimana DPR sebagai kekuatan check and balances sering sakit gigi, para ulama jadi setan bisu, dan para profesor di kampus-kampus sibuk mengejar world-class ranking. Maladministrasi publik terjadi berkali-kali di mana regulasi dibuat bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan parpol yang bersekongkol dengan para taipan pemilik modal. Jagad politik yang seharusnya menjadi jagad kebajikan publik justru diawaki oleh para bandit, badut dan bandar politik yang sering berperan sebagai gendham, glembuk dan copet politik. Para die hard Jokowers yang dulu menjadi pembela Jokowi terdepan seperti Goenawan Mohammad, Ikrar Nusa Bakti, Frans Magnis Suseno, dan Butet Kartarajasa, kini berbalik menjadi penghujat Jokowi yang paling keras. Bahkan GM menganjurkan revolusi. Tokoh-tokoh ini bisa jadi pura-pura tidak tahu bahwa akar masalahnya bukan Jokowi, tetapi Jokowisme yang dibesarkan oleh UUD2002. Bangsa ini tidak boleh lagi lengah, selengah Gus Dur, Megawati, Akbar Tanjung dan Amien Rais, sehingga cita fitrah negara proklamasi yg dirumuskan dalam UUD45 oleh para pendiri bangsa ini dibajak di tengah jalan oleh kaum sekuler radikal yang menyusup di ruang-ruang sidang MPR Senayan selama 1999-2002 itu. Bangsa ini harus segera Kembali Ke UUD45. Jika diperlukan perubahan, bisa dilakukan melalui addendum, bukan dengan mengubah arsitektur dan prinsip-prinsip dasarnya. Kembali ke UUD45 inipun hanya syarat perlu, sedangkan syarat cukupnya adalah pendidikan yang menyediakan syarat-syarat budaya bagi bangsa yg merdeka, pasar yang terbuka dan adil, investasi yang memandirikan bangsa, birokrasi yang cakap dan bersih dari KKN di pusat hingga ke daerah otonom, pasokan energi yang cukup untuk membangun, dan pemerintahan yang tidak hanya hadir di darat tapi juga di laut di negeri dengan bentang alam kepulauan seluas Eropa ini. (*)
Zaken Kabinet tanpa Unsur Politik Dagang Sapi, Mampukah Prabowo Realisasikan?
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora USA & Corporate Advisor Tinggal beberapa hari lagi Prabowo akan dilantik menjadi presiden ke 8 RI dan mengumumkan kabinetnya. Para elite politik yang mendukung beliau terus gaspol melobi beliau untuk merebut berbagai posisi menteri yang konon ada kabinet gemuk dengan 46 menteri. Mereka beruntung karena Prabowo menggaungkan narasi politik \"persatuan\", yang membuka peluang para elit partai politik untuk dirangkulnya. Hal ini jelas tercermin dari pidato beliau di BNI investor Summit. Prabowo mendeklarasikan substansi pentingnya faktor \"persatuan\" dalam pemerintahannya. Pertanyaanya, mampukahkah beliau merealisasi konsep Zaken kabinet yang pernah di dengungkan tanpa ada unsur konsep dagang sapi? Padahal kalau merangkul demi persatuan sudah tentu akan ada bargaining politik dagang sapi yang biasanya berlaku. Apalagi kalau kabinet gemuk. Tidak heran kalau banyak pengamat politik merasa pesimis dengan Kabinet Zaken beliau. Mereka berpendapat praktek kompromi bagi-bagi kue kekuasaan akan menjadi hasil akhir susunan kabinet gemuk yang sarat dengan benturan kepentingan seperti era rezim Jokowi. Dari pidatonya Prabowo mengkonfirmasi ada menteri-menteri kabinet Jokowi yang akan bergabung. Kalau ini benar terjadi, miris seakan akan Indonesia tidak ada lagi orang berintegritas, zaken berkompeten dan amanah. Professional professional zaken pasti ada walau mungkin tidaklah banyak walau ada juga diaspora yang sukses berkiprah di luar negeri dan masih WNI. Contoh profesional nasional di depan mata dari puluhan tokoh nasional yang menonjol selama satu dekade ini seperti: Gita Wiryawan, Dino Pattidjalal dan Anies Baswedan. Mereka cocok menjadi kabinet Zaken menduduki jabatan Menteri Luar Negeri yang selama 10 tahun ini terkesan kurang maksimal kinerjanya.Kita belum melihat adanya terobosan dikancah politik dan ekonomi internasional walau tetap menerapkan politik luar negeri bebas aktif peninggalan Menlu Ali Alatas dahulu. Namun kerap kita dipuji sebagai Event Organizer profesional untuk kegiatan pertemuan mega internasional seperti Asean Summit, G20 Summit, World Bank Conference dll. Ketiga calon ini menguasai geopolitik dan pelobi kelas internasional yang fasih berbahasa Ingris tanpa beraksen medok logat Jawa atau Batak bak radio rusak. Mereka sekelas pak Prabowo yang mampu pidato dalam multi bahasa asing tanpa text. Mereka ini dapat menjadi bagian dream team Kabinet Zaken Prabowo membawa Indonesia lebih dikenal di kancah geopolitik internasional. Mungkin bisa lebih hebat dari Menlu Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura. Dari draft susunan kabinet yang beredar kita mencermati ada beberapa nama kabinet Jokowi seperti Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, Sigit Prabowo dan Budi Arie. Not bad at all kalau menurut pendapat kami diaspora. Ini berarti Pak Prabowo sudah hampir maksimal memenuhi janjinya memastikan kabinet Zaken. Apalagi kalau ada Menko Ekuin dengan anggota anggota yang zaken beramanah. Mereka berpotensi membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Akan lebih hebat lagi kalau seandainya Anies Baswedan yang lagi dirumorkan akan masuk dikabinet. Maka akan sempurnalah the dream team kabinet Zaken yang dikehendaki Prabowo menuju era Indonesia Emas. Masyarakat masih kuatir bila nanti ada anggota kabinet “toxic”, maka “bad news\" bagi rakyat. Kita tahu betapa keterlaluan dan masifnya korupsi diera Jokowi. Paling sedikit ada 5 menteri atau lebih selama dua periode pemerintahannya ng yang terjerat mega korupsi. Di kementerian kementerian Kominfo, Kementan, Kemensos, Kemen Kelautan, dan Kemenpora. Belum lagi para Menteri yang konon lagi “tersandera” berbagai kasus hukum. Para netizen juga kerap mengkritik kinerja mereka yang kurang zaken berprestasi. Contoh ada satu menteri, anak muda berbadan bongsor. Dia kerap tampil di televisi dengan senyum mengangguk angguk kepala dekat presiden membuat press release. Ada juga menteri menteri ekuin ketika diwawancara oleh para jurnalis tentang kebijakan yang mereka buat. Terkesan banyak kebijakan yang kurang berdampak kepada pertumbuhan sektor ekonomi. Lebih parah lagi ketika kaum middle class kita lagi menurun daya belinya, berbagai pajak dikenakan dan digenjot. Seperti cerita di Alkitab tentang Zakeus, si pemungut pajak untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Para pengusaha kecil dan menengahpun mengeluh karena kondisi ekonomi sekarang yang lagi tidak kondusif bagi mereka lalu ada tekanan kebijakan pajak. Seharusnya para menteri ekuin itu menelurkan kebijakan kebijakan stimulus berbobotyang seperti Pak Hasjim Djojohadikusumo cetuskan baru baru ini tentang kebijakan penghapusan pajak PPN, BPHTB dan lain lain biaya jual beli properti untuk mendorong sektor properti yang lagi lesu. Ini baru kabinet Zaken yang dimaksud presiden Prabowo.Bukan sekadar menteri menteri yang duduk mengekor presiden blusukan keliling Indonesia naik pesawat kepresidenan tanpa aksi membuat kebijakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Cukup sudah kita belajar dari kabinet dagang sapi selama satu dekade, kabinet yang penuh dengan conflict of interest yang berujung korupsi APBN dan APBD. Pantas kalau Pak Prabowo dengan lantang mengingatkan para elit politik agar jangan mengirim menteri menterinya mencari uang dari anggaran pembiayaan pemerintah. Semoga peringatan ini dipahami oleh para menteri Zaken yang bertugas nanti pada tanggal 21 Oktober 2024. (*)
Strategi Mengadili Jokowi (1)
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Menghukum Jokowi seadil-adilnya akan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilakukan presiden berikutnya sebagaimana tuntutan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Belum pernah ada dalam sejarah republik ini seorang presiden begitu dahsyat merusak dan menghancurkan tata kelola kehidupan bernegara. Dari Soekarno hingga SBY betapapun ada kelemahan dan kekurangannya, sebagai presiden mereka masih punya nasionalisme dan patriotisme. Hanya dalam kekuasaan Jokowi Indonesia telah mencapai titik nadir keterpurukan yang begitu dalam sebagai sebuah negara bangsa. Tidak cukup memanipulasi konstitusi dan demokrasi, kepemimpinan Jokowi sangat otoriter dan diktator yang menggabungkan watak kapitalis dan komunis itu. Hanya dalam satu dekade, Jokowi melalui disorientasi kebijakannya, banyak melakukan kejahatan-kejahatan terstruktur, sistematis dan masif yang menimbulkan penindasan dan kesewenang-wenangan pada rakyat. Cukup dua periode, Jokowi dan keluarga serta kroninya berhasil menguatkan Indonesia menjadi negara gagal. Dalam penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia hampir di semua aspek kehidupan. Mulai dari kelas menengah hingga rakyat jelata, Jokowi sukses membangun warisan luka dan dendam rakyat akibat kedzolimannya. Tak cukup terbilang dalam deret hitung dan deret ukur, sepuluh tahun Jokowi berkuasa dengan gemilang berhasil menciptakan dan memelihara kemiskinan dan kebodohan mayoritas rakyat Indonesia. Kini, menjelang dan setelah 20 Oktober 2024, secara spartan kesadaran kritis dan oposisi mulai membidik Jokowi. Langkah sinergi, kolaborasi dan simultan dari gerakan perubahan dipastikan segera dimuntahkan rakyat dalam wujud penghakiman terhadap Jokowi.Perlawanan dan pembangkangan rakyat sipil tak akan berhenti seiring jabatan presiden Jokowi berakhir. Ada caci-maki, hujatan yang merepresentasikan luka, sakit hati dan dendam tiada tara dari rakyat yang menjadi korban arogansi dan fasisme rezim Jokowi. Pelosok-pelosok daerah menjerit karena tanahnya dirampas dan tergusur. Petani, nelayan dan buruh terus diterpa kemiskinan struktural di tengah wabah korupsi. Mahasiswa dibungkam oleh pencabutan bea siswa dan ancaman DO. Aktifis dan tokoh perubahan dihadapkan pada penjara dan kematian. Keseluruhan rakyat benar-benar dalam keadaan terjajah dan diperbudak oleh pemerintahan Jokowi. Feodalisme dan kolonialisme telah nyata dilakukan oleh bangsa sendiri, oleh segelintir orang pemegang kekuasaan. Oligarki dunia usaha dan partai politik telah menjadi koorporatisme negara dibawah kendali Jokowi. Institusi negara menjadi alat kekuasaan dan aparatnya menjadi tukang pukul sekaligus mesin pembunuh paling efisien dan efektif. Jokowi dengan stempel kebohongan dan kejahatan paling brutal yang melekat kuat pada dirinya, telah memecahkan rekor presiden yang mengerikan sepanjang republik ini berdiri. (BERSAMBUNG).
Jenderal Prabowo Subianto Ingatlah Kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudarto, Kembali ke UUD 1945
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TRAGEDI kerusakan tata kelola pemerintahan paska perubahan UUD 45 menjadi UUD 2002 sudah menyentuh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, NKRI dipertaruhkan eksistensi dan keselamatannya. Jenderal Tyasno Sudarto sebagai Perwira Tinggi (Pati) di jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak awal amandemen 1999 sampai berakhir tahun 2002 telah mengingatkan bahwa amandemen UUD 45 menjadi UUD 2002 membahayakan, mengancam keutuhan, kedaulatan dan keselamatan NKRI. Berpendirian kokoh bahwa amandemen UUD 45 prosesnya tidak atas persetujuan rakyat dan landasannya adalah paham liberalisme, kapitalisme dan individualisme. Amandemen UUD 45 sampai 97% mengubah pasal-pasalnya, otomatis telah menghapus negara Proklamasi 17 Agustus 1945, di lakukan secara \"Ilegal\" , prosesnya \"Ilegal\" maka produk UUD 2002 menjadi \"Ilegal\". Pada tahun 2004, setelah Jenderal Tyasno Sudarto pensiun (purnawirawan) sempat ditemui Prabowo Subianto yang akan merintis berdirinya Partai Gerindra, intinya bahwa dua Jenderal TNI tersebut sepakat bahwa Indonesia harus kembali ke UUD 45. Dalam perjalanan sejarahnya Prabowo Subianto (PS) pada tanggal 20 Oktober 2024 resmi menjadi Presiden RI, tidak ada alasan dan dalih apapun mewujudkan kesepakatan bersama dengan Jenderal Tyasno Sudarto (satu berjuang di dalam dan satu di luar), PS dengan kekuatan dan kekuasaannya harus memenuhi keinginannya NKRI kembali ke Pancasila dan UUD 45. Tutup dan lupakan sejarah sadis Amerika mengubah UUD 45 dan tutup kenangan pahit Operasi intelijen CIA membuat rekayasa Walikota Solo Jokowi sebagai presiden bonekanya, karena jasa dan ketaatannya membantu operasi CIA dalam rangka rencana nyusun jebakan penangkapan Abu Bakar Baasyir yang juga diduga direkayasa sebagai teroris. Rekayasa Jokowi dipermak menjadi kandidat Presiden pada tahun 2014 ada kaitan dengan CIA akan mencetak boneka Presiden Kapitalis, Liberalis di Indonesia. Rekayasa lanjutan datanglah Jokowi ke Singapura bertemulah dengan Datuk Abdullah - dipromosikan bahwa Jokowi adalah Walikota paling hebat di Indonesia. Datuk Abdullah tidak percaya, dalam kapasitas, pemikiran, penampilannya sangat rentan dari kemampuan diri sebagai pemimpin apalagi sebagai presiden. Didukung dengan beberapa media berbayar yang sudah disiapkan, Jokowi saat itu jujur dengan dirinya sendiri hanya dijalankan oleh kekuatan dari luar dirinya dengan mengatakan: Aku ora mikir - aku ora ngerti (saya tidak berfikir dan saya tidak tahu ). Manuver CIA disertai dengan senjata menyebar uang (hampir sama AS mengubah UUD 45 ) akhirnya berhasil mengorbitkan Jokowi menjadi Gubernur DKI dan Presiden RI. Beda haluan di tengah jalan, Jokowi dalam keterbatasannya, Megawati dalam kondisi tersingkir, membajak Jokowi agar lebih loyal, taat dan patuh ke China (RRC) , untuk target keberhasilan kerjasama dengan OBOR. Indonesia di mangsa RRC dan menjadi jarahan para Taipan Oligarki. Indonesia luluh lantak, Presiden Prabowo Subianto pasti mengerti, memahami, menyadari bahwa tidak ada jalan untuk mengembalikan dan menyelamatkan Indonesia selain negara harus kembali ke Pancasila dan UUD 45. Jenderal Prabowo Subianto ingatlah kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudarto di tahun 2004 sama sama sebagai patriot TNI sejati demi keselamatan bangsa dan negara, NKRI \"Kembali ke Pancasila dan UUD 45 asli\". (*)
Tangkap dan Adili Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Jokowi \"dinner\" berdua dengan Prabowo sambil omon-omon soal kebersamaan dan keberlangsungan. Prabowo yang akan dilantik berada di atas angin. Angin berubah dari waktu pencalonan dan kompetisi dimana Prabowo yang menggantungkan nasib kepada Jokowi. Jilat dan rengek senjata ampuh untuk meluluhkan hati. Gibran dipegang sebagai jaminan. \"Tenang pak Prabowo saya sudah di sini\", kata Gibran meyakinkan. Jokowi kini goyah dan panik. Bagaimana tidak, buah hatinya babak belur didera Fufufafa yang disadari atau tidak akan berpengaruh pada hubungan Gibran dengan Prabowo. Jokowi mulai pusing sembilan keliling. Ditambah lagi dengan Prabowo yang merangkul Megawati membuat Jokowi cemburu. Kecemburuan sekaligus ancaman politik yang serius. Berdiri tidak ajeg sebagai penguasa yang \'ndableg\' selama sepuluh tahun itu merengek pada Prabowo. Mengancam tidak menghadiri pelantikan, meski berharap suksesi berjalan lancar. Tentu agar gibran aman dilantik. Sok merakyat dengan mengimbau TNI selalu bersama rakyat. Padahal selama ini Jokowi yang selalu memperalat. Meminta Prabowo yang nantinya menandatangani Keppres IKN, ia sendiri tidak sanggup untuk menandatangani apalagi harus hidup di tempat Jin buang anak. IKN sekarang telah berubah dari harapan menjadi kecemasan. Jokowi mencoba melempar tanggung jawab kepada DPR dan Prabowo. Jokowi pasca lengser, berat untuk selamat. Baliho ucapan terimakasih kepada Guru Bangsa adalah bentuk dari kebohongan dan pencitraan. Kodok pun tertawa terbahak-bahak apalagi monyet-monyet. Anjing menjulurkan lidah mengejek. Andai profil guru seperti ini bagaimana dengan murid muridnya? Lalu bangsa macam apa kita? Jokowi dipastikan berat untuk selamat, karena empat hal, yaitu : Pertama, ia akan dikejar oleh para patriot yang tidak mentoleransi terjadinya pengkhianatan negara. Adalah dosa politik serius menyerahkan leher bangsa ke tangan China dan menjual kedaulatan tanah air kepada Singapura. Termasuk bermain-mata dengan Amerika atau memfasilitasi 9 Naga. Kedua, kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan 6 syuhada \"Km 50\" di samping sudah ada Novum, juga sebagai pembunuhan politik yang penanggungjawab politiknya adalah Presiden. HRS akan all out untuk menekan Prabowo agar membongkar jaringan pembunuh. Jokowi pasti ketar-ketir. Ketiga, peristiwa Fufufafa menjadi pukulan tak terduga bagi keluarga Jokowi. Rakyat menyerang Gibran dan minta gagalkan pelantikan. Jokowi bakal merasa sia-sia telah mengerahkan segala tenaga untuk menggolkan putera andalan sebagai Wapres. Gibran terancam ambruk. Keempat, politik dinasti atau nepotisme menjadi fakta. Jokowi sudah bisa ditangkap atas delik nepotisme tersebut, 12 tahun ancaman hukumannya. Tuduhan korupsi juga terbuka, hanya proses panjang. Nepotisme lebih mudah dalam pembuktian. Jokowi berat untuk selamat, ijazah palsu terus membayang. Soal foto ijazah sangat menentukan, kecurigaan foto Hary Mulyono yang dicatut dalam ijazah Jokowi segera terjawab. Idayati istri Mulyono patut untuk bersaksi, begitu juga dengan putra putri Hary Mulyono. Jika mereka bersaksi, ambyar Jokowi. Jokowi berat untuk selamat, cepat atau lambat Jokowi akan ditangkap, diadili dan dihukum. Gantung ! (*)
Perilaku Korup Raja Yordania: Transaksi USD 100 Juta Timbun Aset di Eropa dan USA
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa Hukum Trisaksi) Di tengah krisis ekonomi dan pengangguran yang meningkat lebih dari 100% di Yordania, Raja Abdullah II ketahuan menyalurkan $100 juta melalui jaringan perusahaan rahasia untuk membeli properti mewah yang tersebar di Eropa dan Amerika. Perilaku timbun-menimbun harta kekayaan di luar negeri ini, bocor melalui investigasi Will Fitzgibbon dari konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ). Isi dokumen mengungkapkan, Raja Abdullah II melakukan tranksaksi secara tersembunyi melalui perusahaan cangkang dan dikawal penasihatnya di Swiss dan Karibia. Identitasnya disamarkan dengan sebutan “you know who”, Anda tahu siapa. Dirincikan, dana US$ 100 juta digunakan untuk membeli properti mewah di kawasan elit Amerika Serikat dan Inggris, termasuk di Malibu, California, dan kawasan Kensington di London. Di Malibu, California misalnya, Raja Abdullah membeli rumah mewah dan megah seperti hotel resor\" dengan 26 kamar seharga US$ 33,5 juta. Tepat menghadap hamparan garis pantai yang terkenal sebagai lokasi adegan terakhir yang dramatis dalam film Planet of the Apes tahun 1968. Sebelumnya, Abdullah juga dilaporkan telah membeli tiga kondominium di Washington DC dengan total harga US$ 13,8 juta. Dokumen yang bocor itu juga mengungkap bagaimana penguasa Yordania itu secara diam-diam memperoleh portofolio tujuh properti mewah di Inggris. Termasuk tiga di Belgravia, London dengan harga pasar saat ini sekitar £28 juta. Kebocoran dokumen transaksi mencurigakan Abdullah, mendapat protes keras masyarakat Yordania yang saat ini hidup dalam kondisi ekonomi sulit, pengangguran yang meningkat menjadi 23,32% dengan tingkat pengangguran muda 46,1%. Saat ini, diperkirakan 1 dari 4 angkatan kerja Yordania menganggur. Mengkonfirmasi rendahnya akses lapangan kerjaan. Tingginya pengangguran berbanding lurus dengan kemiskinan yang meningkat capai 24,1% akibat stagnasi ekonomi yang berlangsung selama satu dekade terakhir. Masyarakat marah menyoroti gaya hidup sang diktator yang telah berkuasa sejak 1999. Apalagi perilaku menimbun kekayaan di luar negeri dengan jumlah transaksi yang terus meningkat ini terjadi di tengah kenaikan kucuran pinjaman asing yang masuk. Protes masyarakat, mencurigai transaksi itu berasal dari korupsi Abdullah terhadap pinjaman yang sejauh ini tidak direalisasikan secara utuh untuk memulihkan perekonomian nasional. Sejauh ini, Inggris secara konsisten memberi pinjaman hingga £100 juta per tahun dalam bentuk bantuan bilateral ke Yordania. Termasuk Amerika dalam tahun mutakhirnya, sebagaimana yang tertuang dalam laporan \"Contries that Receive the most foreign aid from the United State\", mengirimkan bantuan senilai US$ 1,8 miliar kepada Yordania. Rakyat mencurigai sebagian besar aliran masuk pinjaman asing tersebut, ditilap Abdullah untuk membangun kekayaan yang tersebar di Amerika dan Eropa. Kecurigaan tersebut berbanding lurus dengan fakta pemulihan perekonomian Yordania yang berjalan di tempat. Sejak 3 dekade terakahir, Abdullah menjadikan kerajaan Yordania sebagai sekutu utama Barat. Kebijakan paling kontroversial pada sisi politik, Amerika dan barat mendorong Yordania menjadikan israel sebagai aliansi vital di kawasan. Pada sisi ekonomi, liberalisasi dan privatisasi menjadi startegi dasar memutar roda gerak ekonomi dengan imbalan akses pinjaman ke IMF dan World Bank. Lonjakan utang Yordania telah mencapai 114% terhadap PDB. Melampui batas aman 60% terhadap PDB dengan kemampuan bayar utang yang sangat lemah. Itulah kenapa, Yordania saat ini sedang bernegosiasi dengan Inggris untuk pinjaman program dan kredit devisa sebesar £500 juta untuk keperluan pembayaran kewajiban luar negeri, salah satunya utang pemerintah dan sektor publik. Selama tiga dekade terkahir, untuk mengatasi kesulitan keuangan, terutama dalam konteks pelunasan utang luar negerinya, pemerintah konsisten mengikuti resep IMF untuk melalukan pengetatan fiskal dan pemangkasan belanja publik. Raja Abdullah secara otoriter memaksa kebijakan penghematan anggaran. Langkah-langkah tersebut telah menyebabkan kenaikan pajak dan pemotongan subsidi roti, listrik, dan bahan bakar setiap tahunnya. Pemerintah juga meluncurkan kampanye untuk menyingkirkan para koruptor dan pengemplang pajak guna mengendalikan utang publik. Sayangnya, upaya kerajaan tersebut sangat kontras dengan perilaku Raja Abdullah yang cenderung korup, hidup mewah dan diduga tilap pinjaman luar negeri untuk belanja memperkaya diri dan keluarganya lewat transaksi gelap untuk menimbun harta kekayaan di luar negeri. Protes terhadap perilaku korup dan hidup mewah keluarga raja serta pemotongan dana untuk kesejahteraan, termasuk kenaikan upah sektor publik, direspon Abdullah secara otoriter dengan memberhentikan beberapa perdana menteri selama satu dekade terakhir. Dilakukan sebagai cara untuk meredakan kemarahan publik. Ketergantungannya terhadap pinjaman dan jerat sistem ekonomi liberal ala IMF dan World Bank, bukan saja membawa dampak buruk terhadap stagnasi serta kesulitan kondisi ekonomi masyarakat. Lebih dari itu, membuatnya harus menjadi kacung Amerika dan Barat dengan menjadikan Israel sebagai aliansi vital di kawasan, mengkhianati semangat kemerdekaan Palestina dengan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara. Bahkan menuruti perintah Amerika tembak jatuh rudal Iran ke Israel yang melintasi teriotori udaranya. Alasannya untuk melindungi kedaulatan dan keamanan dalam negeri. Tapi anehnya, selama 75 Tahun rudal asal Amerika dan Barat yg ditembakan Israel melewati udaranya tidak sekalipun ditembak jatuh dengan alasan kedaulatan. Semua kelakuan sang diktator dilengkapi perilaku kesenangannya terhadap uang dan harta, gaya hidup mewah. Kekayaan membuatnya lupa diri. Jangankan mendukung kemerdekaan Palestina, kesejahteraan dan hak-hak rakyat Yordania sendiri dirampas, dirampok untuk kesenangan pribadi. Sejauh ini, akibat perilaku korupnya, Abdullah selalu diprotes bahkan beberapa kali diancam gerakan kudeta, terakhir pada bulan April 2023 lalu. Kalangan oposisi yang dipimpin saudara tirinya, berulang kali gelar gerakan perlawanan terhadap tiran Abdullah dengan mengkritik korupsi pemerintah dan upaya reformasi ekonomi Yordania dengan \"berulang kali menilap uang rakyat\". Ujungnya, banyak tokoh perlawanan ditempatkan dalam tahanan rumah dan kaki tangannya yg diduga terlibat dalam rencana penghasutan itu dijatuhi hukuman penjara panjang. Menghadapi perlawanan rakyat demi terus mempertahankan kekuasaannya, Abdullah menghamba dan menguatkan hubungannya dengan Amerika. Ia sukses mengantongi pinjaman dari Amerika mencapai total US$ 22 miliar pada tahun sejak 2018 lalu dan miliaran lagi pada tahun-tahun berikutnya hingga 2024. Memalukan !!! (*)
Zaken Kabinet Prabowo: Peluang Emas Membawa Indonesia Keluar dari Middle Income Trap
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora USA & Corporate Advisor MASYARAKAT Indonesia sempat termotivasi dan berharap besar ketika mengikuti berbagai pidato Presiden terpilih Prabowo sejak dari Singapore Dialogue sampai pertemuan dengan Putin dan yang terkini pidato di Rapimnas Gerindra di GBK tentang tekad beliau memberantas korupsi. Sudah rahasia umum, korupsi di Indonesia selama 10 tahun ini sudah keterlaluan merusak sendi tatanan pemerintahan dan perekonomian yang membuat rakyat menderita miskin. Sehingga target mencerdaskan bangsa dan mensejahterahkan rakyat yang diamanatkan konstitusi dan dijanjikan oleh Nawacita Jokowi tidak tercapai. Pada banyak kesempatan pa Prabowo berpidato dengan jelas dan lugas berapi api mendeklarasikan niatnya memerangi korupsi dengan all out. Termasuk rencana membentuk tim khusus memburu para koruptor sampai ke mana pun. Korupsi yang masif menjadi salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi dan kemiskinan yang berkelanjutan. Konon di Indonesia masih ada sembilan belas juta orang yang hanya makan sekali sehari dari 38 juta orang miskin yang distandard Bank Dunia. Pendapatan per kapita Indonesia masih bertengger di $4.500 per tahun. Malaysia yang tetangga kita sudah di $13.500. Setiap bayi yang lahir sudah harus ikut memikul beban utang negara sebesar Rp50 juta karena tumpukan utang yang sudah lewat dari Rp 8000 Triliun. Mirisnya menurut laporan Bank Dunia, yang dikorup itu diperkirakan dari belasan sampai 30% dari APBN. Jadi korupsi ratusan triliun setiap tahun itu bukanlah hal yang aneh. Sepertinya target perioritas tinggi memberantas korupsi ini akan menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo. Hal ini terefleksi dari pidato akbarnya di GBK ketika beliau mengingatkan para kader Gerindra dan mungkin juga para petinggi partai-partai pengusungnya agar waspada dengan peringatan keras beliau agar jangan korupsi. Pada kesempatan lain beliau juga menjanjikan pembentukan Zaken Kabinet yang bertujuan memitigasi korupsi yang selama ini memang ada peran besar menteri-menteri korup. De facto kementerian-kementerian itu menjadi akar pokok yang menunjang kegiatan korupsi. Ambil saja beberapa contoh yang masih segar dalam ingatan kita seperti: mega korupsi BTS oleh Menteri Kominfo Johnny G.Plate. Korupsi di Kementerian Pertanian oleh Syahrul Yasin Limpo. Mega korupsi Bansos oleh Juliari Batubara Menteri Sosial dari PDIP. Korupsi di Kementerian Kelautan oleh Edhy Prabowo. Mega korupsi di BUMN dan lain lain kasus korupsi yang masih belum diusut diberbagai kementerian di mana beberapa Ketum Partai yang merangkap menteri-menteri konon lagi tersandera. Selama 10 tahun ini korupsi memang sudah keterlaluan meresahkan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hal ini logis mengingat bahwa akar permasalahan korupsi di Indonesia erat hubungannya dengan para anggota kabinet yang memegang anggaran APBN ratusan Triliun Rupiah. Mereka sarat dengan kepentingan peribadi dan partai politiknya. Sudah menjadi rahasia publik bahwa selama Republik ini berdiri penyusunan kabinet itu dilakukan kan secara dagang sapi tradisional. Jelas tawar menawar kurang profesional, apalagi Zaken.Tidak ada sistim seleksi para calon secara profesional sistimatis berjenjang dimulai dari penilaian etika dan integritas. Lalu Intelektualitas dan kompetensi serta rekam jejak. Tapi yang terjadi adalah seleksi menteri berkiblat ke popularitas elektabilitas, dekat dengan ketum partai partai politik. Dari draft susunan kabinet Prabowo yang lagi beredar, ada beberapa nama yang masyarakat anggap TOXIC atau integritas mereka menjadi sorotan. Memang ini belum final tapi mendekati akurat. Sepintas sepertinya terkesan masih kurang berbobot Zaken atau boleh dikatakan masih terbersit ada bau politik dagang sapi, dimana para ketum partai politik jelas masih ikut berperan dalam menentukan para anggota kabinet. Sudah membudaya di Indonesia ketika para menteri di kabinet tersusun, para kroni kabinet pada sibuk merapat menyusun strategi mengintip anggaran di kementerian terkait. Akankah Zaken Kabinet terealisasi atau Kabinet Dagang Sapi lagi? Prabowo punya hak prerogative, beliau harus berani mendobrak budaya Indonesia susunan kabinet daging sapi yang sudah berlaku selama ini untuk merealisasikan Zaken Kabinet. Dalam Bahasa Belanda Kabinet Zaken adalah Kabinet pemerintah yang jajaran anggota kabinetnya terdiri dari orang orang ahli atau berkompeten di bidangnya. Tentu faktor orang yang beretika dan berintegritas menjadi keharusan. Di atas kertas, bila konsep ini diterapkan dan dieksekusi, Indonesia akan berubah menjadi negara tujuan investasi dan Corruption Perceptions Indexnya kan membaik dari ranking 34 negara terkorup di dunia. Hal ini mengingatkan kita bahwa phenomena ini menunjukkan kabinet dagang sapi yang terjadi selama rezim Jokowi menjadi akar dan fondasi kuat penyebab masalah korupsi yang berkelanjutan. Sepertinya para penguasa dan menteri selama ini menerapkan tata kelola pemerintahan Bad Public Governance dan Conflict of Interest tanpa rasa malu dan guilty feelings. Rencana Presiden Prabowo menerapkan Zaken Kabinet itu sudah benar untuk memerangi korupsi. Namun kita jangan lupa bahwa di Indonesia banyak orang orang ahli dan berkompeten. Tapi orang orang pintar ini banyak yang toxic, munafik dan kurang berintegritas. Jadi menteri menteri Zaken Kabinet perlu diseleksi ketat terutama penekanan faktor integritas.Ini penting seperti profesionalisme dan kompetensi serta keahlian.Bukan popularitas dan elektabilitas dari lembaga lembaga survei berbayar yang selama ini menjadi patokan palsu. Masyarakat patut mengkuatirkan kemungkinan keberhasilan eksekusi Kabinet Zaken mengingat masih besarnya pengaruh para ketua partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah Presiden Prabowo. Tapi kita masih berharap besar bahwa tokoh nasionalis kuat seperti pak prabowo mempunyai moral authority dan mampu merealisasikan Zaken Kabinet dengan menteri menteri yang berkompeten dan berintegritas. Ini demi menggenjot target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun untuk keluar dari middle income trap dan merebut kembali kedaulatan rakyat yang selama 10 tahun terkesan dilecehkan oleh para koruptor dan sekelompok oknum menteri yang korup beserta kroni kroninya. Paling tidak beliau punya sense of crisis yang Indonesia lagi hadapi. Beliau tentu sadar tidak akan mengulangi kesalahan yang dibuat rezim Jokowi selama ini.Namun tidak tertutup kemungkinan akan melanjutkan proyek proyek bagus yang dirintis oleh presiden Jokowi yang sepertinya lagi crash landing. Ancaman di middle income trap tetap exist dan nasib RI tergantung kepada kinerja The Zaken Cabinet. (Sws)
Wuih, Hakim Mogok
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan FENOMENA unik terjadi di akhir masa kepemimpinam Jokowi, ribuan Hakim mogok massal mulai 7-11 Oktober 2024. Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menjelaskan maksud aksinya adalah tuntutan peningkatan kesejahteraan dan tunjangan yang tidak pernah naik sejak 2012, itu 2 tahun sebelum Jokowi naik tahta. Pihak MA menyebut mogok ini sebagai cuti yang waktumya bersamaan. Mungkin tidak mau disamakan dengan kalimat \"mogok\" buruh atau karyawan sehingga digunakan istilah cuti bersamaan. Esensinya sama saja yakni tidak bekerja. Solidaritas Hakim Indonesia akan menemui Pimpinan MA, Ikahi dan Menkum HAM. Maklum orang hukum, dibangun kesan protes ini tergambar lebih soft. Mogok-mogok juga. Betapa parah kondisi pemerintahan Jokowi ini. Jangankan buruh yang dinilai wajar jika menuntut peningkatan kesejahteraan, ini Hakim yang sebagian masyarakat menilai termasuk profesi dengan tingkat kemapanan lebih tinggi. Ruang Pengadilan telah dianggap tempat berputarnya uang-uang yang sebagiannya tentu masuk ke Panitera juga ke kantong Hakim. Sebenarnya yang terpenting adalah pembersihan ruang Pengadilan. Gerakan ini lebih bermakna ketimbang Gerakan Cuti Bersamaan. Tapi apapun itu, menuntut adanya peningkatan kesejahteraan adalah hak. Mungkin para Hakim juga melihat banyak \"profesi\" dan \"instansi\" lain yang lebih lancar dan besar dalam pemasukan. Lebih mudah dan aman pula dalam tipu-tipu pelayanan. Menurut Pasal 21 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, organisasi, administrasi dan finansial MA dan badan peradilan di bawahnya berada pada MA. Konsekuensinya memang tepat jika yang pertama \"didemo\" adalah MA. Namun urusan finansial keseluruhan tentu tergantung kepada porsi APBN, oleh karenanya Pemerintah dan DPR menjadi sasaran. Sayangnya Pemerintahan Jokowi sudah berada dalam status diujung tanduk. Entah tanduk banteng, kambing, atau tanduk setan. Pesan dengan bahasa ringan \"cuti bersamaan\" para Hakim ini adalah protes atas kebobrokan Pemerintahan Jokowi yang tidak mampu mengelola finansial dengan baik sehingga harus \"menelantarkan\" para Hakim. Dosa politik Jokowi bertambah. Akan tetapi ini juga merupakan pesan serius bagi Pemerintahan baru yang akan dilantik nanti. Tim Keuangan Prabowo sudah mengeluh dan panik dengan \"sisa duit\" yang ditinggalkan Jokowi. Sinyal buruk bagi kesuksesan pemerintahan yang akan datang, apalagi belum-belum sudah digeruduk oleh para Hakim yang uring-uringan. Di luar dugaan, gerakan para Hakim ini jauh lebih serius daripada realisasi \"makan siang gratis\" hasil kampanye omon-omon yang lalu. Hakim mogok akan berefek domino pada mogoknya para pejabat publik lain. Hampir semua instansi memiliki persoalan serupa soal kesejahteraan. Para Hakim telah membuat preseden buruk. Tentara, guru, dokter, mungkin juga rohaniwan dan pegawai pajak segera bersiap-siap. Jangan-jangan besok ada demo anggota DPR \"serakah\" menuntut dana kesejahteraan yang lebih tinggi lagi. Yang sudah jelas ada jaminan hukum untuk melakukan mogok adalah para buruh. Mogoknya para Hakim menjadi \"energizer\" kepada buruh untuk melakukan cuti eh mogok bersamaan untuk menuntut peningkatan kesejahteraan. Bagaimana dengan ojek online, sopir angkot, atau asisten rumah tangga jika melakukan \"cuti bersamaan\" ? Wuih ramai sekali negara ini. Suksesnya perjuangan para Hakim akan menjadi motivasi untuk gerakan cuti bersamaan para guru, tentara, polisi, buruh dan lain-lainnya. Bravo pemerintahan Prabowo dan terkutuklah pemerintahan Jokowi. (*)
Fufufafa Perusak Negara
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan GIBRAN Rakabuming Raka terus dikejar kepemilikan akun Fufufafa. Tidak ada bantahan berbukti sebaliknya dalam arti bahwa akun itu milik Fulan selain Gibran. Menkominfo pernah cari muka dengan menyatakan akun itu bukan milik Gibran akan tetapi tidak bisa menyebut milik siapa. Asbun namanya. Kasus Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran tidak bisa dianggap enteng atau terus diambangkan. Gibran itu bukan orang biasa, tetapi orang aneh eh Wakil Presiden. Bangsa ini tidak boleh menjadi bangsa idiot, dimana sudah tahu Wakil Presiden terpilihnya itu bermasalah masih dilantik juga. Masalah ini menyangkut perbuatan tercela. Presiden saja yang melakukan perbuatan tercela bisa di impeachment oleh MPR dan itu sudah menjadi aturan Konstitusi. Artinya pemimpin bangsa di samping tidak dibenarkan melanggar hukum seperti korupsi, pidana berat dan penghianatan negara, juga tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengingatkan bahwa seorang Presiden dan Wakil Presiden harus terbebas dari perbuatan tercela, bahkan menurut UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169 j masalah perbuatan tercela itu justru menjadi persyaratan bagi Presiden dan Wakil Presiden. Pandangan Refly Harun ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Dalam penjelasan Pasal 169 j yang dimaksud perbuatan tercela adalah perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma adat. Konten Fufufafa telah memenuhi pelanggaran atas norma-norma tersebut. Berkata-kata jorok, eksploitasi seksual di media, menuduh dan menghina, bahkan menodai agama bukan perilaku yang pantas dari seorang Wakil Presiden yang fotonya akan terpampang di ruang-ruang kelas sekolah. Terhadap pelanggaran norma agama, susila dan adat tidak perlu melalui proses hukum yang membutuhkan waktu panjang dan berbelit. Pemimpin negara memiliki tuntutan yang berbeda. Perilaku nista, rendah dan sampah, bukan \"maqom\" seorang pemimpin. Disinilah kearifan bangsa tertuang dalam Konstitusi seperti Pasal 7A UUD 1945, Tap MPR No VI tahun 2001, maupun UU Pemilu Pasal 169 j di atas. Tap MPR No VI tahun 2021 tentang Etika Kehidupan Berbangsa menyatakan menuntut para penyelenggara negara untuk \"siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu menunaikan amanah masyarakat, bangsa, dan negara\". Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa \"mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleran, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa\". Sudahlah Gibran ini potensial, bahkan sudah, menjadi sampah negara. Merusak kehormatan dan martabat diri dan bangsa. Kasihan rakyat Indonesia yang telah menderita oleh gaya politik bapaknya, masa harus dibuat lebih berat lagi dengan ulah anaknya ? Harta dan nyawa para pahlawan bukan untuk dinikmati oleh orang bernama Jokowi, Iriana, Gibran ataupun Kaesang. Fufufafa adalah Ayat Tuhan bagi Jokowi dan keluarganya. Pelajaran tentang akibat buruk dari suatu perbuatan buruk. Akhir buruk dari jabatan yang dimulai dengan buruk. Lucu dan irasional jika para buzzer membuat baliho bergambar Jokowi dan Iriana dengan narasi ucapan terima kasih kepada guru bangsa. Guru bangsa? Mendidik anak saja berwatak Fufufafa. Guru bangsa atau guru bangsat? Negara ini telah dikuras habis baik kekayaan alam maupun kekayaan uang. APBN tahun ke depan cekak. Jokowi harus bertanggung jawab, Gibran tidak pantas dilantik. Periksa kekayaan keluarga Jokowi dan adili secepatnya. Fufufafa menjadi virus dari kehancuran keluarga Istana. Keluarga yang merasa berkuasa hingga akhir masa. Pasukan Bawah Tanah (Pabata) Jokowi membela habis Fufufafa, katanya Gibran itu lambang negara. Waduh, kemarin di IKN Garuda sudah diganti Kelelawar, sekarang lambang negara berubah lagi jadi Gibran eh Fufufafa. Pabata pembela Fufufafa Rakabuming Raka memang tidak faham apa itu lambang negara. Besok lambang negara adalah Jan Ethes. (*)
POPULER
