OPINI
Strategi Mengadili Jokowi (1)
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Menghukum Jokowi seadil-adilnya akan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilakukan presiden berikutnya sebagaimana tuntutan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Belum pernah ada dalam sejarah republik ini seorang presiden begitu dahsyat merusak dan menghancurkan tata kelola kehidupan bernegara. Dari Soekarno hingga SBY betapapun ada kelemahan dan kekurangannya, sebagai presiden mereka masih punya nasionalisme dan patriotisme. Hanya dalam kekuasaan Jokowi Indonesia telah mencapai titik nadir keterpurukan yang begitu dalam sebagai sebuah negara bangsa. Tidak cukup memanipulasi konstitusi dan demokrasi, kepemimpinan Jokowi sangat otoriter dan diktator yang menggabungkan watak kapitalis dan komunis itu. Hanya dalam satu dekade, Jokowi melalui disorientasi kebijakannya, banyak melakukan kejahatan-kejahatan terstruktur, sistematis dan masif yang menimbulkan penindasan dan kesewenang-wenangan pada rakyat. Cukup dua periode, Jokowi dan keluarga serta kroninya berhasil menguatkan Indonesia menjadi negara gagal. Dalam penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia hampir di semua aspek kehidupan. Mulai dari kelas menengah hingga rakyat jelata, Jokowi sukses membangun warisan luka dan dendam rakyat akibat kedzolimannya. Tak cukup terbilang dalam deret hitung dan deret ukur, sepuluh tahun Jokowi berkuasa dengan gemilang berhasil menciptakan dan memelihara kemiskinan dan kebodohan mayoritas rakyat Indonesia. Kini, menjelang dan setelah 20 Oktober 2024, secara spartan kesadaran kritis dan oposisi mulai membidik Jokowi. Langkah sinergi, kolaborasi dan simultan dari gerakan perubahan dipastikan segera dimuntahkan rakyat dalam wujud penghakiman terhadap Jokowi.Perlawanan dan pembangkangan rakyat sipil tak akan berhenti seiring jabatan presiden Jokowi berakhir. Ada caci-maki, hujatan yang merepresentasikan luka, sakit hati dan dendam tiada tara dari rakyat yang menjadi korban arogansi dan fasisme rezim Jokowi. Pelosok-pelosok daerah menjerit karena tanahnya dirampas dan tergusur. Petani, nelayan dan buruh terus diterpa kemiskinan struktural di tengah wabah korupsi. Mahasiswa dibungkam oleh pencabutan bea siswa dan ancaman DO. Aktifis dan tokoh perubahan dihadapkan pada penjara dan kematian. Keseluruhan rakyat benar-benar dalam keadaan terjajah dan diperbudak oleh pemerintahan Jokowi. Feodalisme dan kolonialisme telah nyata dilakukan oleh bangsa sendiri, oleh segelintir orang pemegang kekuasaan. Oligarki dunia usaha dan partai politik telah menjadi koorporatisme negara dibawah kendali Jokowi. Institusi negara menjadi alat kekuasaan dan aparatnya menjadi tukang pukul sekaligus mesin pembunuh paling efisien dan efektif. Jokowi dengan stempel kebohongan dan kejahatan paling brutal yang melekat kuat pada dirinya, telah memecahkan rekor presiden yang mengerikan sepanjang republik ini berdiri. (BERSAMBUNG).
Jenderal Prabowo Subianto Ingatlah Kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudarto, Kembali ke UUD 1945
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TRAGEDI kerusakan tata kelola pemerintahan paska perubahan UUD 45 menjadi UUD 2002 sudah menyentuh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, NKRI dipertaruhkan eksistensi dan keselamatannya. Jenderal Tyasno Sudarto sebagai Perwira Tinggi (Pati) di jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak awal amandemen 1999 sampai berakhir tahun 2002 telah mengingatkan bahwa amandemen UUD 45 menjadi UUD 2002 membahayakan, mengancam keutuhan, kedaulatan dan keselamatan NKRI. Berpendirian kokoh bahwa amandemen UUD 45 prosesnya tidak atas persetujuan rakyat dan landasannya adalah paham liberalisme, kapitalisme dan individualisme. Amandemen UUD 45 sampai 97% mengubah pasal-pasalnya, otomatis telah menghapus negara Proklamasi 17 Agustus 1945, di lakukan secara \"Ilegal\" , prosesnya \"Ilegal\" maka produk UUD 2002 menjadi \"Ilegal\". Pada tahun 2004, setelah Jenderal Tyasno Sudarto pensiun (purnawirawan) sempat ditemui Prabowo Subianto yang akan merintis berdirinya Partai Gerindra, intinya bahwa dua Jenderal TNI tersebut sepakat bahwa Indonesia harus kembali ke UUD 45. Dalam perjalanan sejarahnya Prabowo Subianto (PS) pada tanggal 20 Oktober 2024 resmi menjadi Presiden RI, tidak ada alasan dan dalih apapun mewujudkan kesepakatan bersama dengan Jenderal Tyasno Sudarto (satu berjuang di dalam dan satu di luar), PS dengan kekuatan dan kekuasaannya harus memenuhi keinginannya NKRI kembali ke Pancasila dan UUD 45. Tutup dan lupakan sejarah sadis Amerika mengubah UUD 45 dan tutup kenangan pahit Operasi intelijen CIA membuat rekayasa Walikota Solo Jokowi sebagai presiden bonekanya, karena jasa dan ketaatannya membantu operasi CIA dalam rangka rencana nyusun jebakan penangkapan Abu Bakar Baasyir yang juga diduga direkayasa sebagai teroris. Rekayasa Jokowi dipermak menjadi kandidat Presiden pada tahun 2014 ada kaitan dengan CIA akan mencetak boneka Presiden Kapitalis, Liberalis di Indonesia. Rekayasa lanjutan datanglah Jokowi ke Singapura bertemulah dengan Datuk Abdullah - dipromosikan bahwa Jokowi adalah Walikota paling hebat di Indonesia. Datuk Abdullah tidak percaya, dalam kapasitas, pemikiran, penampilannya sangat rentan dari kemampuan diri sebagai pemimpin apalagi sebagai presiden. Didukung dengan beberapa media berbayar yang sudah disiapkan, Jokowi saat itu jujur dengan dirinya sendiri hanya dijalankan oleh kekuatan dari luar dirinya dengan mengatakan: Aku ora mikir - aku ora ngerti (saya tidak berfikir dan saya tidak tahu ). Manuver CIA disertai dengan senjata menyebar uang (hampir sama AS mengubah UUD 45 ) akhirnya berhasil mengorbitkan Jokowi menjadi Gubernur DKI dan Presiden RI. Beda haluan di tengah jalan, Jokowi dalam keterbatasannya, Megawati dalam kondisi tersingkir, membajak Jokowi agar lebih loyal, taat dan patuh ke China (RRC) , untuk target keberhasilan kerjasama dengan OBOR. Indonesia di mangsa RRC dan menjadi jarahan para Taipan Oligarki. Indonesia luluh lantak, Presiden Prabowo Subianto pasti mengerti, memahami, menyadari bahwa tidak ada jalan untuk mengembalikan dan menyelamatkan Indonesia selain negara harus kembali ke Pancasila dan UUD 45. Jenderal Prabowo Subianto ingatlah kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudarto di tahun 2004 sama sama sebagai patriot TNI sejati demi keselamatan bangsa dan negara, NKRI \"Kembali ke Pancasila dan UUD 45 asli\". (*)
Tangkap dan Adili Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Jokowi \"dinner\" berdua dengan Prabowo sambil omon-omon soal kebersamaan dan keberlangsungan. Prabowo yang akan dilantik berada di atas angin. Angin berubah dari waktu pencalonan dan kompetisi dimana Prabowo yang menggantungkan nasib kepada Jokowi. Jilat dan rengek senjata ampuh untuk meluluhkan hati. Gibran dipegang sebagai jaminan. \"Tenang pak Prabowo saya sudah di sini\", kata Gibran meyakinkan. Jokowi kini goyah dan panik. Bagaimana tidak, buah hatinya babak belur didera Fufufafa yang disadari atau tidak akan berpengaruh pada hubungan Gibran dengan Prabowo. Jokowi mulai pusing sembilan keliling. Ditambah lagi dengan Prabowo yang merangkul Megawati membuat Jokowi cemburu. Kecemburuan sekaligus ancaman politik yang serius. Berdiri tidak ajeg sebagai penguasa yang \'ndableg\' selama sepuluh tahun itu merengek pada Prabowo. Mengancam tidak menghadiri pelantikan, meski berharap suksesi berjalan lancar. Tentu agar gibran aman dilantik. Sok merakyat dengan mengimbau TNI selalu bersama rakyat. Padahal selama ini Jokowi yang selalu memperalat. Meminta Prabowo yang nantinya menandatangani Keppres IKN, ia sendiri tidak sanggup untuk menandatangani apalagi harus hidup di tempat Jin buang anak. IKN sekarang telah berubah dari harapan menjadi kecemasan. Jokowi mencoba melempar tanggung jawab kepada DPR dan Prabowo. Jokowi pasca lengser, berat untuk selamat. Baliho ucapan terimakasih kepada Guru Bangsa adalah bentuk dari kebohongan dan pencitraan. Kodok pun tertawa terbahak-bahak apalagi monyet-monyet. Anjing menjulurkan lidah mengejek. Andai profil guru seperti ini bagaimana dengan murid muridnya? Lalu bangsa macam apa kita? Jokowi dipastikan berat untuk selamat, karena empat hal, yaitu : Pertama, ia akan dikejar oleh para patriot yang tidak mentoleransi terjadinya pengkhianatan negara. Adalah dosa politik serius menyerahkan leher bangsa ke tangan China dan menjual kedaulatan tanah air kepada Singapura. Termasuk bermain-mata dengan Amerika atau memfasilitasi 9 Naga. Kedua, kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan 6 syuhada \"Km 50\" di samping sudah ada Novum, juga sebagai pembunuhan politik yang penanggungjawab politiknya adalah Presiden. HRS akan all out untuk menekan Prabowo agar membongkar jaringan pembunuh. Jokowi pasti ketar-ketir. Ketiga, peristiwa Fufufafa menjadi pukulan tak terduga bagi keluarga Jokowi. Rakyat menyerang Gibran dan minta gagalkan pelantikan. Jokowi bakal merasa sia-sia telah mengerahkan segala tenaga untuk menggolkan putera andalan sebagai Wapres. Gibran terancam ambruk. Keempat, politik dinasti atau nepotisme menjadi fakta. Jokowi sudah bisa ditangkap atas delik nepotisme tersebut, 12 tahun ancaman hukumannya. Tuduhan korupsi juga terbuka, hanya proses panjang. Nepotisme lebih mudah dalam pembuktian. Jokowi berat untuk selamat, ijazah palsu terus membayang. Soal foto ijazah sangat menentukan, kecurigaan foto Hary Mulyono yang dicatut dalam ijazah Jokowi segera terjawab. Idayati istri Mulyono patut untuk bersaksi, begitu juga dengan putra putri Hary Mulyono. Jika mereka bersaksi, ambyar Jokowi. Jokowi berat untuk selamat, cepat atau lambat Jokowi akan ditangkap, diadili dan dihukum. Gantung ! (*)
Perilaku Korup Raja Yordania: Transaksi USD 100 Juta Timbun Aset di Eropa dan USA
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa Hukum Trisaksi) Di tengah krisis ekonomi dan pengangguran yang meningkat lebih dari 100% di Yordania, Raja Abdullah II ketahuan menyalurkan $100 juta melalui jaringan perusahaan rahasia untuk membeli properti mewah yang tersebar di Eropa dan Amerika. Perilaku timbun-menimbun harta kekayaan di luar negeri ini, bocor melalui investigasi Will Fitzgibbon dari konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ). Isi dokumen mengungkapkan, Raja Abdullah II melakukan tranksaksi secara tersembunyi melalui perusahaan cangkang dan dikawal penasihatnya di Swiss dan Karibia. Identitasnya disamarkan dengan sebutan “you know who”, Anda tahu siapa. Dirincikan, dana US$ 100 juta digunakan untuk membeli properti mewah di kawasan elit Amerika Serikat dan Inggris, termasuk di Malibu, California, dan kawasan Kensington di London. Di Malibu, California misalnya, Raja Abdullah membeli rumah mewah dan megah seperti hotel resor\" dengan 26 kamar seharga US$ 33,5 juta. Tepat menghadap hamparan garis pantai yang terkenal sebagai lokasi adegan terakhir yang dramatis dalam film Planet of the Apes tahun 1968. Sebelumnya, Abdullah juga dilaporkan telah membeli tiga kondominium di Washington DC dengan total harga US$ 13,8 juta. Dokumen yang bocor itu juga mengungkap bagaimana penguasa Yordania itu secara diam-diam memperoleh portofolio tujuh properti mewah di Inggris. Termasuk tiga di Belgravia, London dengan harga pasar saat ini sekitar £28 juta. Kebocoran dokumen transaksi mencurigakan Abdullah, mendapat protes keras masyarakat Yordania yang saat ini hidup dalam kondisi ekonomi sulit, pengangguran yang meningkat menjadi 23,32% dengan tingkat pengangguran muda 46,1%. Saat ini, diperkirakan 1 dari 4 angkatan kerja Yordania menganggur. Mengkonfirmasi rendahnya akses lapangan kerjaan. Tingginya pengangguran berbanding lurus dengan kemiskinan yang meningkat capai 24,1% akibat stagnasi ekonomi yang berlangsung selama satu dekade terakhir. Masyarakat marah menyoroti gaya hidup sang diktator yang telah berkuasa sejak 1999. Apalagi perilaku menimbun kekayaan di luar negeri dengan jumlah transaksi yang terus meningkat ini terjadi di tengah kenaikan kucuran pinjaman asing yang masuk. Protes masyarakat, mencurigai transaksi itu berasal dari korupsi Abdullah terhadap pinjaman yang sejauh ini tidak direalisasikan secara utuh untuk memulihkan perekonomian nasional. Sejauh ini, Inggris secara konsisten memberi pinjaman hingga £100 juta per tahun dalam bentuk bantuan bilateral ke Yordania. Termasuk Amerika dalam tahun mutakhirnya, sebagaimana yang tertuang dalam laporan \"Contries that Receive the most foreign aid from the United State\", mengirimkan bantuan senilai US$ 1,8 miliar kepada Yordania. Rakyat mencurigai sebagian besar aliran masuk pinjaman asing tersebut, ditilap Abdullah untuk membangun kekayaan yang tersebar di Amerika dan Eropa. Kecurigaan tersebut berbanding lurus dengan fakta pemulihan perekonomian Yordania yang berjalan di tempat. Sejak 3 dekade terakahir, Abdullah menjadikan kerajaan Yordania sebagai sekutu utama Barat. Kebijakan paling kontroversial pada sisi politik, Amerika dan barat mendorong Yordania menjadikan israel sebagai aliansi vital di kawasan. Pada sisi ekonomi, liberalisasi dan privatisasi menjadi startegi dasar memutar roda gerak ekonomi dengan imbalan akses pinjaman ke IMF dan World Bank. Lonjakan utang Yordania telah mencapai 114% terhadap PDB. Melampui batas aman 60% terhadap PDB dengan kemampuan bayar utang yang sangat lemah. Itulah kenapa, Yordania saat ini sedang bernegosiasi dengan Inggris untuk pinjaman program dan kredit devisa sebesar £500 juta untuk keperluan pembayaran kewajiban luar negeri, salah satunya utang pemerintah dan sektor publik. Selama tiga dekade terkahir, untuk mengatasi kesulitan keuangan, terutama dalam konteks pelunasan utang luar negerinya, pemerintah konsisten mengikuti resep IMF untuk melalukan pengetatan fiskal dan pemangkasan belanja publik. Raja Abdullah secara otoriter memaksa kebijakan penghematan anggaran. Langkah-langkah tersebut telah menyebabkan kenaikan pajak dan pemotongan subsidi roti, listrik, dan bahan bakar setiap tahunnya. Pemerintah juga meluncurkan kampanye untuk menyingkirkan para koruptor dan pengemplang pajak guna mengendalikan utang publik. Sayangnya, upaya kerajaan tersebut sangat kontras dengan perilaku Raja Abdullah yang cenderung korup, hidup mewah dan diduga tilap pinjaman luar negeri untuk belanja memperkaya diri dan keluarganya lewat transaksi gelap untuk menimbun harta kekayaan di luar negeri. Protes terhadap perilaku korup dan hidup mewah keluarga raja serta pemotongan dana untuk kesejahteraan, termasuk kenaikan upah sektor publik, direspon Abdullah secara otoriter dengan memberhentikan beberapa perdana menteri selama satu dekade terakhir. Dilakukan sebagai cara untuk meredakan kemarahan publik. Ketergantungannya terhadap pinjaman dan jerat sistem ekonomi liberal ala IMF dan World Bank, bukan saja membawa dampak buruk terhadap stagnasi serta kesulitan kondisi ekonomi masyarakat. Lebih dari itu, membuatnya harus menjadi kacung Amerika dan Barat dengan menjadikan Israel sebagai aliansi vital di kawasan, mengkhianati semangat kemerdekaan Palestina dengan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara. Bahkan menuruti perintah Amerika tembak jatuh rudal Iran ke Israel yang melintasi teriotori udaranya. Alasannya untuk melindungi kedaulatan dan keamanan dalam negeri. Tapi anehnya, selama 75 Tahun rudal asal Amerika dan Barat yg ditembakan Israel melewati udaranya tidak sekalipun ditembak jatuh dengan alasan kedaulatan. Semua kelakuan sang diktator dilengkapi perilaku kesenangannya terhadap uang dan harta, gaya hidup mewah. Kekayaan membuatnya lupa diri. Jangankan mendukung kemerdekaan Palestina, kesejahteraan dan hak-hak rakyat Yordania sendiri dirampas, dirampok untuk kesenangan pribadi. Sejauh ini, akibat perilaku korupnya, Abdullah selalu diprotes bahkan beberapa kali diancam gerakan kudeta, terakhir pada bulan April 2023 lalu. Kalangan oposisi yang dipimpin saudara tirinya, berulang kali gelar gerakan perlawanan terhadap tiran Abdullah dengan mengkritik korupsi pemerintah dan upaya reformasi ekonomi Yordania dengan \"berulang kali menilap uang rakyat\". Ujungnya, banyak tokoh perlawanan ditempatkan dalam tahanan rumah dan kaki tangannya yg diduga terlibat dalam rencana penghasutan itu dijatuhi hukuman penjara panjang. Menghadapi perlawanan rakyat demi terus mempertahankan kekuasaannya, Abdullah menghamba dan menguatkan hubungannya dengan Amerika. Ia sukses mengantongi pinjaman dari Amerika mencapai total US$ 22 miliar pada tahun sejak 2018 lalu dan miliaran lagi pada tahun-tahun berikutnya hingga 2024. Memalukan !!! (*)
Zaken Kabinet Prabowo: Peluang Emas Membawa Indonesia Keluar dari Middle Income Trap
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora USA & Corporate Advisor MASYARAKAT Indonesia sempat termotivasi dan berharap besar ketika mengikuti berbagai pidato Presiden terpilih Prabowo sejak dari Singapore Dialogue sampai pertemuan dengan Putin dan yang terkini pidato di Rapimnas Gerindra di GBK tentang tekad beliau memberantas korupsi. Sudah rahasia umum, korupsi di Indonesia selama 10 tahun ini sudah keterlaluan merusak sendi tatanan pemerintahan dan perekonomian yang membuat rakyat menderita miskin. Sehingga target mencerdaskan bangsa dan mensejahterahkan rakyat yang diamanatkan konstitusi dan dijanjikan oleh Nawacita Jokowi tidak tercapai. Pada banyak kesempatan pa Prabowo berpidato dengan jelas dan lugas berapi api mendeklarasikan niatnya memerangi korupsi dengan all out. Termasuk rencana membentuk tim khusus memburu para koruptor sampai ke mana pun. Korupsi yang masif menjadi salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi dan kemiskinan yang berkelanjutan. Konon di Indonesia masih ada sembilan belas juta orang yang hanya makan sekali sehari dari 38 juta orang miskin yang distandard Bank Dunia. Pendapatan per kapita Indonesia masih bertengger di $4.500 per tahun. Malaysia yang tetangga kita sudah di $13.500. Setiap bayi yang lahir sudah harus ikut memikul beban utang negara sebesar Rp50 juta karena tumpukan utang yang sudah lewat dari Rp 8000 Triliun. Mirisnya menurut laporan Bank Dunia, yang dikorup itu diperkirakan dari belasan sampai 30% dari APBN. Jadi korupsi ratusan triliun setiap tahun itu bukanlah hal yang aneh. Sepertinya target perioritas tinggi memberantas korupsi ini akan menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo. Hal ini terefleksi dari pidato akbarnya di GBK ketika beliau mengingatkan para kader Gerindra dan mungkin juga para petinggi partai-partai pengusungnya agar waspada dengan peringatan keras beliau agar jangan korupsi. Pada kesempatan lain beliau juga menjanjikan pembentukan Zaken Kabinet yang bertujuan memitigasi korupsi yang selama ini memang ada peran besar menteri-menteri korup. De facto kementerian-kementerian itu menjadi akar pokok yang menunjang kegiatan korupsi. Ambil saja beberapa contoh yang masih segar dalam ingatan kita seperti: mega korupsi BTS oleh Menteri Kominfo Johnny G.Plate. Korupsi di Kementerian Pertanian oleh Syahrul Yasin Limpo. Mega korupsi Bansos oleh Juliari Batubara Menteri Sosial dari PDIP. Korupsi di Kementerian Kelautan oleh Edhy Prabowo. Mega korupsi di BUMN dan lain lain kasus korupsi yang masih belum diusut diberbagai kementerian di mana beberapa Ketum Partai yang merangkap menteri-menteri konon lagi tersandera. Selama 10 tahun ini korupsi memang sudah keterlaluan meresahkan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hal ini logis mengingat bahwa akar permasalahan korupsi di Indonesia erat hubungannya dengan para anggota kabinet yang memegang anggaran APBN ratusan Triliun Rupiah. Mereka sarat dengan kepentingan peribadi dan partai politiknya. Sudah menjadi rahasia publik bahwa selama Republik ini berdiri penyusunan kabinet itu dilakukan kan secara dagang sapi tradisional. Jelas tawar menawar kurang profesional, apalagi Zaken.Tidak ada sistim seleksi para calon secara profesional sistimatis berjenjang dimulai dari penilaian etika dan integritas. Lalu Intelektualitas dan kompetensi serta rekam jejak. Tapi yang terjadi adalah seleksi menteri berkiblat ke popularitas elektabilitas, dekat dengan ketum partai partai politik. Dari draft susunan kabinet Prabowo yang lagi beredar, ada beberapa nama yang masyarakat anggap TOXIC atau integritas mereka menjadi sorotan. Memang ini belum final tapi mendekati akurat. Sepintas sepertinya terkesan masih kurang berbobot Zaken atau boleh dikatakan masih terbersit ada bau politik dagang sapi, dimana para ketum partai politik jelas masih ikut berperan dalam menentukan para anggota kabinet. Sudah membudaya di Indonesia ketika para menteri di kabinet tersusun, para kroni kabinet pada sibuk merapat menyusun strategi mengintip anggaran di kementerian terkait. Akankah Zaken Kabinet terealisasi atau Kabinet Dagang Sapi lagi? Prabowo punya hak prerogative, beliau harus berani mendobrak budaya Indonesia susunan kabinet daging sapi yang sudah berlaku selama ini untuk merealisasikan Zaken Kabinet. Dalam Bahasa Belanda Kabinet Zaken adalah Kabinet pemerintah yang jajaran anggota kabinetnya terdiri dari orang orang ahli atau berkompeten di bidangnya. Tentu faktor orang yang beretika dan berintegritas menjadi keharusan. Di atas kertas, bila konsep ini diterapkan dan dieksekusi, Indonesia akan berubah menjadi negara tujuan investasi dan Corruption Perceptions Indexnya kan membaik dari ranking 34 negara terkorup di dunia. Hal ini mengingatkan kita bahwa phenomena ini menunjukkan kabinet dagang sapi yang terjadi selama rezim Jokowi menjadi akar dan fondasi kuat penyebab masalah korupsi yang berkelanjutan. Sepertinya para penguasa dan menteri selama ini menerapkan tata kelola pemerintahan Bad Public Governance dan Conflict of Interest tanpa rasa malu dan guilty feelings. Rencana Presiden Prabowo menerapkan Zaken Kabinet itu sudah benar untuk memerangi korupsi. Namun kita jangan lupa bahwa di Indonesia banyak orang orang ahli dan berkompeten. Tapi orang orang pintar ini banyak yang toxic, munafik dan kurang berintegritas. Jadi menteri menteri Zaken Kabinet perlu diseleksi ketat terutama penekanan faktor integritas.Ini penting seperti profesionalisme dan kompetensi serta keahlian.Bukan popularitas dan elektabilitas dari lembaga lembaga survei berbayar yang selama ini menjadi patokan palsu. Masyarakat patut mengkuatirkan kemungkinan keberhasilan eksekusi Kabinet Zaken mengingat masih besarnya pengaruh para ketua partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah Presiden Prabowo. Tapi kita masih berharap besar bahwa tokoh nasionalis kuat seperti pak prabowo mempunyai moral authority dan mampu merealisasikan Zaken Kabinet dengan menteri menteri yang berkompeten dan berintegritas. Ini demi menggenjot target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun untuk keluar dari middle income trap dan merebut kembali kedaulatan rakyat yang selama 10 tahun terkesan dilecehkan oleh para koruptor dan sekelompok oknum menteri yang korup beserta kroni kroninya. Paling tidak beliau punya sense of crisis yang Indonesia lagi hadapi. Beliau tentu sadar tidak akan mengulangi kesalahan yang dibuat rezim Jokowi selama ini.Namun tidak tertutup kemungkinan akan melanjutkan proyek proyek bagus yang dirintis oleh presiden Jokowi yang sepertinya lagi crash landing. Ancaman di middle income trap tetap exist dan nasib RI tergantung kepada kinerja The Zaken Cabinet. (Sws)
Wuih, Hakim Mogok
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan FENOMENA unik terjadi di akhir masa kepemimpinam Jokowi, ribuan Hakim mogok massal mulai 7-11 Oktober 2024. Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menjelaskan maksud aksinya adalah tuntutan peningkatan kesejahteraan dan tunjangan yang tidak pernah naik sejak 2012, itu 2 tahun sebelum Jokowi naik tahta. Pihak MA menyebut mogok ini sebagai cuti yang waktumya bersamaan. Mungkin tidak mau disamakan dengan kalimat \"mogok\" buruh atau karyawan sehingga digunakan istilah cuti bersamaan. Esensinya sama saja yakni tidak bekerja. Solidaritas Hakim Indonesia akan menemui Pimpinan MA, Ikahi dan Menkum HAM. Maklum orang hukum, dibangun kesan protes ini tergambar lebih soft. Mogok-mogok juga. Betapa parah kondisi pemerintahan Jokowi ini. Jangankan buruh yang dinilai wajar jika menuntut peningkatan kesejahteraan, ini Hakim yang sebagian masyarakat menilai termasuk profesi dengan tingkat kemapanan lebih tinggi. Ruang Pengadilan telah dianggap tempat berputarnya uang-uang yang sebagiannya tentu masuk ke Panitera juga ke kantong Hakim. Sebenarnya yang terpenting adalah pembersihan ruang Pengadilan. Gerakan ini lebih bermakna ketimbang Gerakan Cuti Bersamaan. Tapi apapun itu, menuntut adanya peningkatan kesejahteraan adalah hak. Mungkin para Hakim juga melihat banyak \"profesi\" dan \"instansi\" lain yang lebih lancar dan besar dalam pemasukan. Lebih mudah dan aman pula dalam tipu-tipu pelayanan. Menurut Pasal 21 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, organisasi, administrasi dan finansial MA dan badan peradilan di bawahnya berada pada MA. Konsekuensinya memang tepat jika yang pertama \"didemo\" adalah MA. Namun urusan finansial keseluruhan tentu tergantung kepada porsi APBN, oleh karenanya Pemerintah dan DPR menjadi sasaran. Sayangnya Pemerintahan Jokowi sudah berada dalam status diujung tanduk. Entah tanduk banteng, kambing, atau tanduk setan. Pesan dengan bahasa ringan \"cuti bersamaan\" para Hakim ini adalah protes atas kebobrokan Pemerintahan Jokowi yang tidak mampu mengelola finansial dengan baik sehingga harus \"menelantarkan\" para Hakim. Dosa politik Jokowi bertambah. Akan tetapi ini juga merupakan pesan serius bagi Pemerintahan baru yang akan dilantik nanti. Tim Keuangan Prabowo sudah mengeluh dan panik dengan \"sisa duit\" yang ditinggalkan Jokowi. Sinyal buruk bagi kesuksesan pemerintahan yang akan datang, apalagi belum-belum sudah digeruduk oleh para Hakim yang uring-uringan. Di luar dugaan, gerakan para Hakim ini jauh lebih serius daripada realisasi \"makan siang gratis\" hasil kampanye omon-omon yang lalu. Hakim mogok akan berefek domino pada mogoknya para pejabat publik lain. Hampir semua instansi memiliki persoalan serupa soal kesejahteraan. Para Hakim telah membuat preseden buruk. Tentara, guru, dokter, mungkin juga rohaniwan dan pegawai pajak segera bersiap-siap. Jangan-jangan besok ada demo anggota DPR \"serakah\" menuntut dana kesejahteraan yang lebih tinggi lagi. Yang sudah jelas ada jaminan hukum untuk melakukan mogok adalah para buruh. Mogoknya para Hakim menjadi \"energizer\" kepada buruh untuk melakukan cuti eh mogok bersamaan untuk menuntut peningkatan kesejahteraan. Bagaimana dengan ojek online, sopir angkot, atau asisten rumah tangga jika melakukan \"cuti bersamaan\" ? Wuih ramai sekali negara ini. Suksesnya perjuangan para Hakim akan menjadi motivasi untuk gerakan cuti bersamaan para guru, tentara, polisi, buruh dan lain-lainnya. Bravo pemerintahan Prabowo dan terkutuklah pemerintahan Jokowi. (*)
Fufufafa Perusak Negara
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan GIBRAN Rakabuming Raka terus dikejar kepemilikan akun Fufufafa. Tidak ada bantahan berbukti sebaliknya dalam arti bahwa akun itu milik Fulan selain Gibran. Menkominfo pernah cari muka dengan menyatakan akun itu bukan milik Gibran akan tetapi tidak bisa menyebut milik siapa. Asbun namanya. Kasus Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran tidak bisa dianggap enteng atau terus diambangkan. Gibran itu bukan orang biasa, tetapi orang aneh eh Wakil Presiden. Bangsa ini tidak boleh menjadi bangsa idiot, dimana sudah tahu Wakil Presiden terpilihnya itu bermasalah masih dilantik juga. Masalah ini menyangkut perbuatan tercela. Presiden saja yang melakukan perbuatan tercela bisa di impeachment oleh MPR dan itu sudah menjadi aturan Konstitusi. Artinya pemimpin bangsa di samping tidak dibenarkan melanggar hukum seperti korupsi, pidana berat dan penghianatan negara, juga tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengingatkan bahwa seorang Presiden dan Wakil Presiden harus terbebas dari perbuatan tercela, bahkan menurut UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169 j masalah perbuatan tercela itu justru menjadi persyaratan bagi Presiden dan Wakil Presiden. Pandangan Refly Harun ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Dalam penjelasan Pasal 169 j yang dimaksud perbuatan tercela adalah perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma adat. Konten Fufufafa telah memenuhi pelanggaran atas norma-norma tersebut. Berkata-kata jorok, eksploitasi seksual di media, menuduh dan menghina, bahkan menodai agama bukan perilaku yang pantas dari seorang Wakil Presiden yang fotonya akan terpampang di ruang-ruang kelas sekolah. Terhadap pelanggaran norma agama, susila dan adat tidak perlu melalui proses hukum yang membutuhkan waktu panjang dan berbelit. Pemimpin negara memiliki tuntutan yang berbeda. Perilaku nista, rendah dan sampah, bukan \"maqom\" seorang pemimpin. Disinilah kearifan bangsa tertuang dalam Konstitusi seperti Pasal 7A UUD 1945, Tap MPR No VI tahun 2001, maupun UU Pemilu Pasal 169 j di atas. Tap MPR No VI tahun 2021 tentang Etika Kehidupan Berbangsa menyatakan menuntut para penyelenggara negara untuk \"siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu menunaikan amanah masyarakat, bangsa, dan negara\". Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa \"mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleran, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa\". Sudahlah Gibran ini potensial, bahkan sudah, menjadi sampah negara. Merusak kehormatan dan martabat diri dan bangsa. Kasihan rakyat Indonesia yang telah menderita oleh gaya politik bapaknya, masa harus dibuat lebih berat lagi dengan ulah anaknya ? Harta dan nyawa para pahlawan bukan untuk dinikmati oleh orang bernama Jokowi, Iriana, Gibran ataupun Kaesang. Fufufafa adalah Ayat Tuhan bagi Jokowi dan keluarganya. Pelajaran tentang akibat buruk dari suatu perbuatan buruk. Akhir buruk dari jabatan yang dimulai dengan buruk. Lucu dan irasional jika para buzzer membuat baliho bergambar Jokowi dan Iriana dengan narasi ucapan terima kasih kepada guru bangsa. Guru bangsa? Mendidik anak saja berwatak Fufufafa. Guru bangsa atau guru bangsat? Negara ini telah dikuras habis baik kekayaan alam maupun kekayaan uang. APBN tahun ke depan cekak. Jokowi harus bertanggung jawab, Gibran tidak pantas dilantik. Periksa kekayaan keluarga Jokowi dan adili secepatnya. Fufufafa menjadi virus dari kehancuran keluarga Istana. Keluarga yang merasa berkuasa hingga akhir masa. Pasukan Bawah Tanah (Pabata) Jokowi membela habis Fufufafa, katanya Gibran itu lambang negara. Waduh, kemarin di IKN Garuda sudah diganti Kelelawar, sekarang lambang negara berubah lagi jadi Gibran eh Fufufafa. Pabata pembela Fufufafa Rakabuming Raka memang tidak faham apa itu lambang negara. Besok lambang negara adalah Jan Ethes. (*)
HUT TNI dan Dosa Menhan Prabowo
Oleh Faisal S Sallatalohy | Kandidat Doktor Ilmu Hukum Univ. Trisakti Euforia peringatan HUT TNI ke 79 menggemakan nada suka cita di balik dosa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terutama terkait, aksi gerak cepat naikkan anggaran pertahanan yang diduga disalahgunakan untuk modal suksesi kemenangannya pada ajang pilpres 2024 lalu. Menjelang masa pencoblosan, data Kementerian Keuangan mengungkapkan terjadi kenaikan anggaran secara tertutup, mendadak, dan tak wajar di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo menjelang pelaksanaan pilpres 2024. Peningkatannya fantastis. Mencapai US$ 4 miliar (Rp 61,85 triliun) yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Kenaikan anggaran disepakati Presiden Jokowi dalam rapat tertutup bersama Menhan Prabowo di Istana Bogor 28 November 2023 lalu. Secara prosedural, kenaikan anggaran ini tidak bermasalah karena dilakukan melalui upaya refocusing dan realokasi anggaran dari pagu belanja kementrian lembaga lainnya. Namun yang jadi persoalan, untuk tujuan apa kenaikan anggaran dilakukan? Kemenhan menjawab, kenaikan anggaran sudah sesuai kebutuhan untuk melanjutkan belanja prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) dibarengi Confident Building Measures (CBM). Jawaban basi. Hampir 4 tahun memimpin, alasan ini selalu diulang-ulang Prabowo sebagai kalimat pembenar kenaikan anggaran dan penarikan utang. Tapi hasil belanja dan kinerjanya, sangat mengecewakan. Kementrian Keuangan mencatat, Pada tahun 2018–2021, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,6%, dari Rp106,83 triliun menjadi Rp125,79 triliun. Anggaran kembali dinaikkan menjadi Rp 133,3 triliun di 2022. Lagi-lagi meningkat menjadi Rp134,3 triliun pada 2023 kemarin. Masalahnya, kenaikan anggaran belanja Kementerian Pertahanan, mayoritasnya, dipenuhi dari pinjaman luar negeri. Eksesnya, utang luar negeri Kemenhan pada periode tersebut meningkat tajam. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, utang Kementerian Pertahanan naik dari US$ 1,75 miliar di 2018 menjadi US$ 4,35 miliar pada 2019. Meningkat lagi jadi US$ 4,41 miliar pada 2020. Dua tahun berikutnya meningkat jadi US$ 5,96 miliar di 2022. Kembali meningkat tajam menjadi US$ 7,13 miliar per kuartal III/2023. Namun apa yang dihasilkan Kementerian Pertahanan dari kenaikan anggaran tiap tahun diikuti utang yang menggunung? Indikator kinerja pertahanan, rontok semua. Sejumlah data pertahanan dan sistem keamanan jungkir balik. Mulai dari global peace index (GPI) yang jatuh dari peringkat 41 pada 2014 ke peringkat 53 dari 163 negara dunia (Institute for Economics and Peace, 2023l). Selain itu, global militarisation index (GMI) juga turun peringkat 95 di tahun 2019 ke peringkat 124 di 2023 (Bonn International Centre for Conflict Studies, 2023). Termasuk minimum essential force yang hanya mencapai 65,49% di 2023, sulit capai target 100% (Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, 2023). Sejak 2019 memimpin, dengan kenaikan anggaran tajam tiap tahunnya, Prabowo gagal menaikan GPI, GMI dan MEF. Terhitung empat tahun memimpin, masih gagal. Lalu bagaimana mungkin mampu membalikkan keadaan dalam sisa masa pemerintahan 7 bulan ke depan? Tarik satu saja, persoalan meningkatkan MEF, mustahil bagi Prabowo untuk bisa mencapai target 100% sebagaimana yang dicita-citakan dengan adanya kenaikan anggaran fantastis di 2024 ini. Kegagalan itu terbukti. Diberi waktu empat tahun saja tidak mampu. Apalagi hanya 7 bulan ke depan. Sulit untuk mengukur dan mencapai efektifitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir. Apalagi saat ini Prabowo maju sebagai kandidat presiden sehingga tentunya akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan. Maka tidak salah, jika publik mempertanyakan, apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau justru ada udang di balik batu? Apalagi atas nama pertahanan anggarannya berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024, sengaja dinaikkan untuk disalahgunakan mendukung-mendanai kemenangan Prabowo di pilpres 2024? Wajar kami menduga seperti itu momentumnya sangat pas, jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran ini terjadi pada kementerian yang menterinya adalah Prabowo yang waktu itu menjadi calon presiden yang berpasangan dengan anak dari presiden itu sendiri. Belum lagi, di Kementerian Pertahanan sendiri terdapat sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran negara, seperti program Food Estate yang gagal, bahkan justru merusak hutan. Belum lagi, terdapat dugaan korupsi besar di Kemhan pada proyek Komponen Cadangan dan Alutsista yang melibatkan perusahan kroni bentukan Prabowo PT TMI. Apalagi sejauh ini, pertahanan merupakan sektor tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran. Aparat penegak hukum lain, terutama KPK, tidak bisa masuk untuk mengusut dugaan penyimpangan atau korupsi di dalam sektor ini. Sehingga setiap dugaan penyimpangan anggaran khususnya terkait belanja alutsista sulit dibongkar karena alasan dan dalih rahasia negara. (*)
Diaspora Indonesia Dunia Mengecam Premanisme
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora USA, Aktivis FTA & Corporate Advisor Selama hampir seminggu berbagai podcast, media elektronik dan medsos di Indonesia menyiarkan peristiwa biadab yang ditunjukan oleh para preman yang berinisial J dan FEK beserta belasan oknum preman yang membubarkan dengan memporak porandakan acara silahturahmi Forum Tanah Air bersama para tokoh dan aktivis nasional di Hotel GrandKemang. Hal ini serempak telah memantik amarah para diaspora Indonesia yang berada di Amerika Serikat, Australia, Eropa, Timur Tengah bahkan Amerika Latin, yang lagi menonton live acara tersebut melalui youtube. Mereka mengutuk keras peristiwa berutal itu dan merasa malu betapa negeri kita yang katanya negara demokrasi ketiga terbesar didunia, tapi masih menunjukan adanya perilaku premanisme seperti dinegara negara Amerika Latin yang pemerintahannya dikendalikan oleh bos2 kartel, preman2 narkoba. Para diaspora menyaksikan acara Forum Tanah Air, sebuah komunitas/forum diskusi yang beranggotakan ratusan bahkan ribuan diaspora diseluruh dunia. Mereka marah menyaksikan bagaimana para preman itu beraksi seakan negeri ini punya mereka, kekuasaan dan hukum berada ditangan mereka yang terang2an memperlihatkan arogansi mereka dengan gamblang. Lebih miris lagi ketika Mr.J berpelukan dengan para polisi seusai peristiwa itu. Hal ini menimbulkan berbagai polemik para netizen ada apa hubungannya para preman dan polisi? Padahal de facto, pada demo2 mahasiswa selama ini, mereka kerap dipukuli dan di bawa ke kantor polisi; bahkan ada yang disiksa, seperti adinda mahasiswa Iqbal, putra biologis salah seorang Menteri Kabinet Orba. Betul akhirnya Mr.J dan FEK jadi tersangka dari beberapa preman yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi masyarakat masih menduga apakah ini drakor yang kesekian ribu kalinya dengan ujung2 nya sirna tidak berbekas. Seperti cerita para koruptor yang jadi tersangka dipertontonkan oleh KPK atau polisi dilayar kaca, lalu hilang cerita buntutnya. Memang polisi terus mendalami kasus ini dan sudah memeriksa 30 polisi untuk diminta keterangannya, bahkan tersangkanya pun sudah bertambah menjadi 3 orang. Namun masyarakat berharap agar polisi benar benar segera menuntaskan kasus ini, dan membuka tabir siapa aktor intelektual dibelakang insiden tersebut. Kini Said Didu, Din Syamsudin, Jend (purn) Sunarko dan beberapa tokoh pejuang perubahan nasional, konon akan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan mengenai acara FTA tersebut. Persepsi negatif dan stigma peran kontroversial polisi yang terkesan memihak kekuasaan kini menguat dibenak para ribuan diaspora yang berharap Polisi akan berperan obyektif dipenghujung era kekuasaan Jokowi. Diaspora juga berharap besar kepada Forum Tanah Air terus berjuang menjalan misinya memberikan kontribusi positif kepada tumpah darah kita. Harapan besar mayoritas para diaspora terhadap pemerintahan baru Prabowo Subianto agar kehidupan demokrasi benar benar bisa di hidupkan dalam negara kita yang sudah memilih menjadi negara demokrasi. Jangan sampai potret Indonesia di mata dunia rusak hanya karena ulah segelintir preman yang dibayar, yang hasilnya akan berbuntut panjang tidak saja pada imvestasi tapi juga pariwisata yang terus kita dengungkan ke dunia luar. (*)
Seandainya Fufufafa Menjadi Wakil Presiden
Oleh Laksma TNI Pur Ir Fitri Hadi S, MAP | Analis Kebijakan Publik SUKA atau tidak suka, namun saatnya menatap kedepan, Prabowo dan Gibran telah resmi dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih setelah memenangkan Pemilu 2024. Pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 menjadi momen yang sangat dinantikan yang hanya tinggal menunggu hari. Presiden terpilih, Prabowo Subianto akan menggantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka akan menggantikan KH. Ma\'ruf Amin. Namun apa mau dikata, menjelang saat pelantikan tersebut, bangsa Indonesia dihebohkan oleh munculnya akun Fufufafa. Nama Fufufafa terus menjadi perbincangan publik di media sosial hingga trending di X (dulu Twitter) dan turut menyeret nama anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka karena diduga pemilik akun fufufafa tersebut. Hebohnya akun fufufafa yang diduga milik Gibran sang calon Wakil Presiden tersebut karena menyerang bahkan secara pribadi calon Presiden Prabowo Subiato pada hal yang paling pribadi dan hina. Tidak akan menjadi masalah bila akun fufufafa tersebut tidak ada kaitannya dengan Gibran sang calon wakil presiden, namun bila ternyata benar bahwa wakil presiden dari presiden Prabowo Subiato adalah pemilik akun fufufafa, orang yang menghina diri Presiden Prabowo pada ucapan yang paling kasar dan kotor, maka sulit untuk disangkal hal ini akan menjadi duri dalam daging ditubuh bapak Prabowo Subianto. Bayangkan bapak Prabowo seorang yang telah matang asam garam kehidupan begitu direndahkan oleh seorang anak yang naik kepanggung calon wakil presiden dengan predikat anak haram konstitusi. Inilah salah satu beban yang harus dipikul oleh Presiden kita bapak Prabowo bila benar akun fufufafa pemiliknya adalah Gibran wakilnya sendiri. Presiden Prabowo sebagai orang yang berpengalaman, tentu dapat mengesampingkan perilaku buruk si fufufafa ini. Pintu maaf dari presiden Prabowo mungkin terbuka lebar bagi si Fufufafa, apapun yang dibuat oleh Fufufafa presiden Prabowo dapat mengabaikannya, Prabowo dapat menganggapnya bukan saja sekedar ban serep, tapi dapat pula menganggapnya tidak ada. Meskipun demikian ini menjadi hal yang berat bagi Presiden dalam mengemban amanah rakyatnya, presiden akan bekerja sendirian. Presiden Prabowo tentu dapat saja membiarkan Fufufafa terkubur oleh tingkah lakunya sendiri. Namun akan berbeda dengan si Fufufafa, loyalitasnya pada Presiden tentu menjadi amat diragukan, bahkan bukan hal yang mustahil Fufufafa sedang menyiapkan pukulan pamungkasnya bagi penghalang ambisi kekuasaan ayahandanya. Hal inilah yang harus benar benar diperhatikan oleh para loyalis presiden Prabowo Subianto. Bahwa musuh dapat menyerang dari mana saja. Disisi lain fakta bahwa keberadaan Fufufafa tidak bisa diabaikan. Presiden selaku pimpinan membawahi wakil presiden sehingga dapat mengabaikan keberadaan Fufufafa, namun apakah para menteri dan jajaran dibawahnya dapat mengesampingkan keberadaan Fufufafa? Ini akan menjadi masalah yang harus diperhatikan sejak dini. Itulah seadainya fufufafa benar benar menjadi wakil presiden, loyalitasnya terhadap presiden diragukan, bahkan dapat menjadi musuh dalam selimut. Disisi lain keberadaan Fufufafa bila menjadi wakil presiden akan dapat mempengaruhi atau mengganggu kebijakan para menteri menterinya serta jajaran dibawah hierarki wakil presiden. Persoalan Fufufafa bila menjadi wakil presiden akan menjadi lebih berat mengingat ambisi Jokowi selama ini dan tidak berhenti. Hanya dalam waktu kurang dari 10 Tahun Jokowi benar benar berupaya mengentaskan anak anak dan menantunya serta keluarga besarnya untuk memperoleh jabatan yang tinggi dinegeri ini. Bahkan apabila perlu aturan main atau undang undang dirubah demi meloloskan kepentingan keluarganya. Mengingat kerja keras Jokowi, kerja kerja dengan semua cara dalam wujud cawe cawe Jokowi, maka bukan hal yang mustahil akan muncul matahari lain disisi Presiden Prabowo Subianto. Indonesia berpotensi memiliki matahari kembar atau sebagai manusia Gibran tentu masih punya hati, apalagi bapaknya bukan lagi Raja Jawa, tentu ada rasa takut atas segala perbuatannya selama ini termasuk pada Presiden Prabowo Subianto yang telah dihujatnya. Semoga analisi ini tidak terjadi dan Fufufafa bukan wakil presiden Republik Indonesia. (*)
POPULER
