Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

Kawasan dengan ribuan hektar yang dikuasai oleh pengusaha Naga baik PIK 1 maupun PIK 2 dapat menimbulkan sentimen anti China. Kondisi yang kondusif bisa berubah menjadi membara. Kebijakan Pemerintah yang memanjakan pengembang di lahan strategis pinggir pantai Jakarta Utara dan Banten ini sangat berbahaya. Menyangkut kedaulatan dan kesenjangan sosial. Etnis China yang sudah besar dan menyebar semakin kokoh dengan pembangunan kawasan baru Pecinan.

Pariwisata sebagai kedok penguasaan bahkan untuk PIK 2 menjadi sebab dari manipulasi penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) memang gila. Menko Perekonomian Airlangga dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno turut berdosa pada rakyat pribumi karena menjalankan program China-isasi Jokowi. Lihat ke belakang PIK 1 untuk prediksi ke depan PIK 2. 

Prabowo yang konon sering dipuja sebagai nasionalis tulen dituntut untuk mengantisipasi bahaya ini. Di samping pembenahan PIK 1 juga harus mencabut PSN atas PIK 2 dan kemudian membatalkan PIK 2. Atas berbagai pelanggaran hukum yang terjadi maka Aguan pemilik proyek PIK 2 harus ditangkap dan diadili. Jangan biarkan perlawanan rakyat terus bereskalasi. Masalah yang dihadapi dinilai krusial dan peka bagi persatuan dan kesatuan bangsa. 

Usut Airlangga, Uno dan aktor utama Jokowi atas penetapan PSN untuk PIK 2. Adakah kolusi dengan Aguan? Pengusutan harus sampai pada pendapatan atau dompet-dompet. Ini penting dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Aguan telah pasang badan menyelamatkan muka Jokowi pada IKN lalu adakah PSN PIK 2 menjadi balas jasa Jokowi kepada Aguan?

Di Banten khususnya Tangerang sering terjadi kerusuhan pribumi dengan etnis China. Buku Ayatrohaedi "Kerusuhan Anti China : Tangerang 1913-1946" menjelaskan sikap anti China itu disebabkan kebijakan pemerintah kolonial, kesenjanjangan ekonomi, dan etnis China yang terikat dengan leluhur. Selalu  merasa menjadi "orang luar". Dengan alasan ini bukan tidak mungkin PIK 1 dan PIK 2 dapat memicu sentimen anti China kembali. 

Ketika kecurigaan terhadap pertumbuhan etnis China yang pesat, ditambah dengan pendatang yang tak terdata, maka penting melakukan sensus seksama berbasis etnis. Jangan sampai Indonesia yang dahulu mayoritas "bumi putera" dengan keragaman etnik Jawa,Sunda, Melayu, Bugis, Batak dan lainnya sesungguhnya telah tergeser oleh etnis China tersebut. Kelak ada pepatah "tengoklah ke kiri dan ke kanan disana ada China". Saat ini kompleks perumahan kelas menengah dan atas banyak dihuni oleh etnis ini.

PIK 1 dan PIK 2 di Jakarta Utara dan Banten harus menjadi perhatian serius Pemerintah. Jokowi telah salah menerapkan kebijakan kompleks perumahan eksklusif "Negara dalam Negara". PIK 2 adalah kelanjutannya. Prabowo harus tegas dalam menyikapi. Ada bahaya di depan. PIK1 dan PIK 2 berada dalam zona merah atau "danger area". Ingin membangun Hongkong di Indonesia?

Sebelum sentimen anti China menguat dan melebar, keluar dari sekedar PIK 1 dan PIK 2, maka sekali lagi Prabowo harus membenahi PIK 1, mencabut status PSN PIK 2 dan membatalkan PIK 2. 
Evaluasi RTRW dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat setempat, bukan menyediakan lahan untuk kepentingan pengusaha rakus dan bejat.

Naga serakah itu terus merambah ke segala arah. Bumi Indonesia ini bukan untuk China tetapi warisan milik dan bagi Bumi Putera. (*).