OPINI
Prabowo Subianto Dijebak Bunuh Diri
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Saudagar / Taipan etnis Cina, saat ini sudah bisa mengendalikan Nusantara, menguasai Indonesia dalam faktor teknis dan strategis, kepentingan publik di semua lini, dari sektor hulu hingga ke sektor hilir. Belum puas di era Indonesia Emas rezim Jokowi, mereka bergerak cepat harus bisa menguasai Jakarta dan sekitarnya. Skenario ini tersambung dengan munculnya proyek reklamasi pantai PIK 1 dan 2. PIK 1 terletak pada wilayah Jakarta Utara dengan tambahan beberapa pulau reklamasi seperti pulau reklamasi timur (Golf Island PIK) dan pulau reklamasi barat (Ebony Island). Sedangkan untuk PIK 2 berada tidak jauh dari PIK 1 yakni di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten (kedua PIK tersebut terdapat di dua kota yang berbeda). Para Bohir Taipan Oligarki, sudah menancapkan paku bumi di Nusantara setelah berhasil memainkan bonekanya Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). UU ini disahkan Presiden Jokowi pada Kamis, 25 April 2024. Meski Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah disahkan, Jakarta masih tetap berstatus Ibu Kota Indonesia sampai adanya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara. Hal tersebut tertuang pada Pasal 63 UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ. Pasal 71 UU ini bahwa peraturan pelaksanaan atas UU DKJ ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak UU ini diundangkan. Pasal 73 UU ini bahwa Undang - Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Sadar atau tidak proyek IKN hanyalah tipuan dan akal akalan para Taipan sebagai penjajah gaya baru akan menguasai Jakarta dan sekitarnya. “Mantan ibu kota Jakarta\" akan di sulap menjadi kawasan aglomerasi bersama wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur) akan menjadi urusan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Pasal 55 ayat 3 UU DKJ berbunyi, “Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden. Memposisikan Wakil Presiden menguasai kawasan aglomerasi adalah strategi politik yang sempurna Taipan Oligarki sebagai penguasa kawasan aglomerasi (bukan Gibran). Kalau Presiden Prabowo Subianto berani mengeluarkan Keputusan Presiden Mengenai Pemindahan Ibu Kota Jakarta akan dibuang ke IKN Kalimantan Timur, sama saja Presiden Prabowo Subianto akan bunuh diri atau menyerah kepada Penjajah Gaya Baru. Seluruh rakyat Indonesia harus mencegah ini terjadi. Kalau ini sampai terjadi sama saja Negara Kesatuan Republik Indonesia bubar. (*)
Duo Skandal: Bahlil dan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan UI akhirnya menunda pemberian gelar Doktor kepada Menteri ESDM yang juga Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. UI akan membenahi program S3 Sekolah Kajian Strategis dan Global (SKSG) yang telah meluluskan kilat mahasiswa S3 yang bernama Bahlil Lahadalia dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Banyak mata terbelalak betapa pandainya Bahlil padahal ada yang memplesetkan nama Bahlil dengan Bahlul. Meragukan intelektualitas atau kapasitas akademiknya. Ditengarai bahwa lulusnya Bahlil dengan kilat itu akibat dari adanya program perjokian. UI akan lakukan audit karena Universitas ternama ini telah tercemar berat. Bahlil pun menjadi sorotan seru di kalangan publik. Menteri Jokowi dan Prabowo ini ruwet dan kontroversial. Ketum Partai Golkar hasil rekayasa Jokowi dengan menggulingkan Airlangga ini menggambarkan kepemimpinan negeri yang sakit parah. Jokowi \"majikan\" Bahlil Lahadalia disanjung setinggi langit, diberi gelar Raja Jawa yang harus ditakuti, jangan main-main dengannya kata Bahlil. Mungkin Jokowi di mata Bahlil adalah Jin yang sedang menyamar sebagai manusia. Seluruh jajaran Partai Golkar diwanti-wanti agar hati-hati dengan \"monster\" yang disebut Raja Jawa ini. Kini Bahlil dihantui gelar Doktor Palsu. Sang guru \"monster\" yang ditakuti Bahlil juga punya masalah dengan ijazah. Dugaan ijazah palsunya sangat kuat. Hingga kini ijazah asli yang dituntut agar ditunjukan ternyata tidak nongol-nongol. Memang tidak ada bukti Jokowi memiliki ijazah S-1 asli Fak Kehutanan UGM. Asli, lho bukan aspal apalagi palsu. Bambang Tri menggugat perdata atas ijazah palsu Presiden di PN Jakarta Pusat, tapi Bambang ditangkap dan ditahan hingga sulit pembuktian. Gugatan dicabut. Alih-alih Jokowi memperlihatkan ijazah asli, Bambang Tri bersama Gus Nur justru diproses pidana dengan tuduhan menyiarkan berita bohong soal ijazah itu. PN Surakarta memvonis bersalah dan menghukum 6 tahun penjara. PT Semarang dan MA mengkoreksi dan menyatakan berita bohong tidak terbukti. Keduanya divonis atas \"ujaran kebencian\" 4 tahun saja. Dengan vonis PT dan MA maka ijazah palsu Jokowi menjadi terbukti secara hukum. Sebelum Putusan MA, Bambang Tri bersama Muslim Arbi, Hatta Taliwang, M Rizal Fadillah dan Taufik Bahaudin menggugat Jokowi melalui PN Jakpus agar menunjukkan ijazah asli UGM nya. Atas gugatan dengan kuasa hukum TPUA pimpinan Eggi Sudjana Jakpus secara e-court memutus tidak berwenang. Putusan NO ini menghindar pengambilan Putusan ada atau tidak ijazah asli Jokowi. PT Jakarta menguatkan. Kini Penggugat mengajukan Kasasi ke MA. Ijazah asli itu tetap tiada. Tuduhan bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar menjadi pejabat publik semakin terbukti. UGM harus serius mempertanggungjawabkan. Jika UI melakukan audit untuk Bahlil, maka UGM juga dituntut untuk melakukan audit atas Jokowi. Bahlil dan Jokowi merupakan masalah besar bangsa. Duo Skandal. Saatnya Perguruan Tinggi khususnya yang ternama atau unggul mulai serius berbenah diri. Jika dunia akademik sudah terbeli oleh uang atau kekuasaan maka hancurlah bangsa dan generasi ke depan. Mumpung Menteri Dikti berganti bukan bos ojek online lagi, maka kampus diharapkan tidak ikut masuk dalam jaringan judi online. Jaringan tempat para pejabat meraih gelar untung-untungan. \"Male parta male dilabuntur\"--didapat dengan cara salah, hilang dengan cara salah pula. UI dan UGM harus mulai membersihkan skandal Bahlil dan Jokowi. Murid dan guru itu mencoba berjudi untuk menipu bangsa. Audit dan basmi perjokian ! (*)
Yang Menolak Program Makan Gratis Otaknya Tidak Waras (Yang Tidak Waras Siapa?)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sejak awal Badan Pemeriksa Keuangan telah memberitakan bahwa India dan China dapat menjalankan program makan gratis karena mereka sukses menanam sebagian besar pangan untuk konsumsi dalam negeri. Diketahui, menurut Indeks Ketahanan Pangan Global tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-84 dari 113 negara dalam hal ketersediaan pangan. Ini jauh di belakang India di peringkat ke-42 dan China di peringkat ke-2, cukup kuat untuk program makan gratis. \"Di Indonesia, produksi pangan masih berfluktuasi, kekurangan pangan dari tahun ke tahun, kekurangan tersebut harus dipenuhi melalui impor. Cina pasti sudah tahu untuk realisasi program hanya makan siang gratis pasti akan lagi utang ke Cina. Kesepakatan tambah utang Indonesia ke Cina (yang terus membengkak) merupakan bagian dari tujuh kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai 10,07 triliun dollar AS, yang setara dengan Rp 157,64 triliun. Kesepakatan pendanaan untuk program \"Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia\" dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Acara tersebut disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping, Senin (09/11/2024). Ide makan gratis diduga dari perangkap Xi Jinping. Calon Presiden RI Prabowo Subianto (masih sebagai Menahan) saat kunjungan ke Cina ( 2/4 ) di alihkan objek kunjungannya melihat kantin sekolah yang menyediakan makan siang gratis untuk siswanya. Saat itu dipromosikan makan siang gratis yang disediakan pihak sekolah bersih dan bergizi. Dari sinilah muncul ide mengkampanyekan program makan siang, susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Di kemas sebagai program prioritas dengan alasa demi memperbaiki kualitas gizi sejak anak-anak bahkan ketika masih berbentuk janin dalam kandungan. Bahkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan pihak yang tidak setuju program makan siang gratis, tidak perlu gabung di kabinet jika dirinya menang Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan dalam kampanye akbar bertajuk di Pesta Rakyat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari, Sabtu (10/2/2024). Usai bertanya kepada para pendukung, Prabowo mengatakan, orang-orang yang tidak setuju makan siang gratis adalah orang yang tidak waras. Delegasi Presiden Prabowo yang sangat cerdas dan super waras tepuk tangan meriah ketika pemerintah China siap mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Sejak dicanangkan program makan gratis hampir semua pengamat ekonomi telah mengingatkan lebih baik Presiden Prabowo memperkuat ketahanan pangan dalam negeri dulu, karena Indonesia masih berada di peringkat ke-84 dari 113 negara dan posisi APBN dalam kondisi defisit. Sekalipun kena semprot sebagai orang tidak waras. Kalau sudah begini yang tidak waras siapa?. Presiden Prabowo apa tidak sadar, sudah betapa besar utang Indonesia (di era Jokowi) ke Cina sudah membahayakan negara . Diingatkan juga bahwa Cina saat ini sudah menjadi penjajah gaya baru di Indonesia. Presiden Prabowo sepertinya tidak ingat pembelaan Bung M. Hatta di pengadilan Belanda yang berjudul \"Indonesia Merdeka\" Hatta mengatakan, “Biarlah Indonesia tenggelam ke dasar lautan kalau tetap dikuasai penjajah. (*)
Trump, AIPAC, Israel dan Negara Palestina Merdeka
Oleh Faisal S Sallatalohy | Kandidat Doktor Hukum Trisakti AMERIKA adalah strong Alliance Israel. Selama 75 tahun terkahir, secara terbuka mendukung pendudukan, perampasan tanah dan etnich cleansing di Palestina. Banyak pihak mencemaskan keterpilihan Trump. Karakternya lebih arogan, lebih buas dibanding Presiden Biden. Akankah Trump mendatangkan bencana yang lebih besar dibandingkan apa yg sudah dilakukan Biden sejak 7 Oktober 2023 lalu? Sama seperti Biden, Saat menjabat Presiden AS pada periode 2017-2021, Trump menonjolkan dirinya sebagai pemimpin pro Israel. Namun strategi dan bentuk dukungan keduanya terhadap kependudukan Israel di Palestina sangat berbeda. Biden pro terhadap \'two state sollution\'. Masih memberi kesempatan bagi kemerdekaan Palestina meskipun dengan kepemilikan wilayah yang tidak proporsinoal dan pemerintahan baru yang nantinya tetap berada di bawah kendali Amerika-Israel. Sementara Trump, pada periode 2017-2021, sama sekali tidak menginginkan berdirinya negara Palestina merdeka dengan batasan wilayah tertentu. Trump dengan ngototnya, mendorong dan mendukung Netanyahu pindahkan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem secara resmi pada Mei 2018 lalu. Trump pasang badan menghadapi badai kritikan global atas ambisi tersebut dengan mendeklarasikan pemindahan kedutaan besar Amerika untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ambisi pemindahan Ibu Kota Israel dan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Israel bukanlah gagasan pribadi Trump. Melainkan bersumber dari perintah patron kebijakan politik luar negeri Amerika. Pada 1995, Kongres Amerika mengesahkan Undang-undang tentang \'Jerusalem Embassy Act\'. Isi berbicara soal cita-cita dan kewajiban setiap pemimipin Amerika memindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem dan menetapkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. UU Jerusalem Embassy Act Amerika, lahir berdasarkan rekayasa dan tekanan kelompok Yahudi berkebangsaan Amerika yg tergabung dalam AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Dalam porses pengesahannya, AIPAC melancarkan lobi secara masif hingga sukses mempengaruhi mayoritas suara di dua partai: Demokrat dan Republik. Pada akhirnya, RUU tersebut disahkan dengan suara hampir bulat di kedua kamar Kongres: 93 suara mendukung dan 5 menentang di Senat, dan 374 suara mendukung dan 37 menentang di Dewan Perwakilan Rakyat. UU ini menjadi pintu masuk lobi resmi dan tekanan AIPAC kepada setiap presiden terpilih Amerika untuk mengesahkan kebijakan politik luar negeri dalam rangka mendukung pemindahan Ibu Kota Israel ke Yerusalem. AIPAC didirikan pada 1951 oleh sejumlah tokoh Yahudi kebangsaan Amerika. Beberapa di antaranya, Isaac Ike Oren, Eddie Goldberg dan Rockeffeler. Sampai hari ini, dengan kekuatan dan kendali atas kekayaan keuangan global, AIPAC menjadi salah satu kelompok lobi pro-Israel yang paling berpengaruh di AS, dengan fokus pada advokasi kebijakan luar negeri yang mendukung Israel di Kongres dan Pemerintah AS. AIPAC berperan signifikan dalam mengendalikan konstalasi politik Amerika termasuk dalam mengendalikan pemilihan presiden. Para anggota serta pendukungnya terdiri dari konglomerat terkaya dunia, politisi, pejabat, dan aktivis yg secara aktif berpartisipasi dalam mendukung kebijakan luar negeri AS yang pro-Israel. Mereka mengendalikan kebijakan partai Demokrat dan Republik di Amerika. Kontestasi pilpres Amerika hanyalah seremonial. Siapapun yang terpilih, peran AIPAC mendominasi. Dalam kasus pertarungan pilpres Amerika 2024 ini, mayoritas pemodal AIPAC berdiri di belakang Trump, mulai dari para pendukung dan anggotanya. Di antaranya, Elon Musk dengan dukungan US$ 26,5 triliun, Larry Ellison US$ 9,9 triliun, Warrent Buffent US$ 7,6 triliun, Jeff Bezos US$ 7,1 triliun, Larry Page US$ 5,5 triliun, Sergey Brin US$ 5,2 triliun, Steve Ballmer US$ 2,8 triliun, Bill Gates US$ 1,8 triliun, Mark Zuckerberg US$ 1,9 miliar dan Bernard Arnault US$ 2,9 triliun. Meskipun tidak semuanya keturunan Yahudi berkeangsaan Amerika, tapi seluruhnya sejauh ini, baik secara terbuka maupun di balik layar, terlibat aktif sebagai pendukung dan anggota AIPAC yang turut melobi dan memanfaatkan kebijakan politik luar negeri Amerika mendukung arogansi Israel di Timur Tengah, terutama di Palestina. Para pemodal pro Israel itulah yang akan menjadi barometer utama kendalikan kebijakan politik luar negeri Trump di Timur Tengah, terutama di Palestina. Para pemodal pro Israel tersebut, memiliki visi yang sama dengan pendukung utama Partai Republik yang menjadi kendaraan Trump menangkan Pilpres. Pendukung utama partai Republik adalah pendukung garis keras pro Israel dari kalangan Evangelikal Kristen. Kelompok ini memiliki pandangan religius yang mendukung keberadaan Israel sebagai bagian dari keyakinan mereka tentang nubuat alkitabiah. Hal itulah yang mendasari latar belakang haluan Ideologi konservatif yang diadopsi Partai Republik. Dalam kebijakan luar negerinya, Republik mengadopsi sikap pro-Israel sebagai sekutu penting di Timur Tengah. Menjalin kerjasama yang kuat dengan Israel sangat penting untuk menjembatani kepentingan nasional Amerika di Timur Tengah, baik dalam hal stabilitas kawasan maupun sebagai penangkal terhadap pengaruh negara-negara seperti Iran, Rusia dan Cina. Di masa awal Trump 2017-2021, Partai Republik selalu konsisten sahkan kebijakan luar negeri yang tegas untuk mendukung Israel berlaku arogan terhadap Palestina. Termasuk langkah-langkah seperti pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan Ibu Kota Israel ke Yerusalem. Bukan cuma itu saja, Trump di bawah kendali ideologi konservatif partai Republik, menjalankan skenario untuk memutus harapan warga Palestina memperoleh kemerdekaan, menyeret Palestina ke dalam proses isolasi yang makin dalam. Hal itu diwujudkan lewat gagasan Trump soal \"Judeo-Christian values\" (nilai-nilai Yudaisme-Kristen) yang dijadikan sebagai dasar bagi pendekatan sosial dan kebijakan politik tertentu. Gagasan ini berujung pada lahirnya Skema Abraham Accords. Skema Amerika mendesak negara-negara Arab Timur Tengah Normalisasi Diplomasi dengan Israel, jadikan Israel sebagai imam yang menjalankan misi imperalisme masa depan Amerika di Timur Tengah, termasuk di Palestina. Semua negara Arab yang sudah masuk Abraham Accords diberikan berbagai kompensasi dengan syarat wajib jadikan Israel sebagai mitra stratgis di kawasan. Kebijakan ini membuat negara-negara Arab berlpas diri dari perjuangan kemerdekaan Palestina. Memutus paksa harapan palestina wujudkan kemerdekaan secepatnya. Terpentingnya, Trump di bawah perintah Jerusalem Embassy Act 1995 Amerika, dihadapkan pada Esther Policy. Kebijakan yang intinya menganggap siapa pun yang mendukung ataupun terafiliasi mendukung kemerdekaan Palestina atau Hamas akan dianggap teroris dan pendukung teroris. Yerusalem adalah harapan besar warga Palestina di masa depan. Wilayah itu, dicita-citakan sebagai ibu kota Palestina ketika merdeka. Siapapun yg berfikir, mendukung dan menjalankan cita-cita tersebut akan dinilai sebagai teroris yang harus dilenyapkan. Sesuai amanat konstitusi Amerika 1995, Yerusalem wajib dijadikan sebagai ibu kota Israel. Ini masuk dalam salah satu perintah ideologi konservatif partai Demorkat. Apakah Trump akan mengupayakannya ? Waktu akan menjawab. Saya teringat dengan kalimat Trump saat berpidato pada malam puncak pertemuan AIPAC Maret lalu. Di hadapan para Yahudi Amerika, sembari memuji dukungan masa lalunya terhadap Israel, Trump menyebut: \"Ancaman kehancuran total, itulah yang sedang kalian bicarakan dan kalian hadapi, ingat bahwa kalian hanya memiliki pelindung besar dalam diri saya. Anda tidak memiliki pelindung di pihak lain,\"
Prabowo Sungguh Mengkhawatirkan
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rekam jcejak unik untuk tidak menyebut buruk menjadi pengkhianat keluarga dan Istana di masa pemerintahan Soeharto. Prabowo tidak disukai bahkan dianggap anak bandel sehingga terpaksa hengkang ke Yordania. Dengan Titik Soeharto pun akhirnya ia harus bercerai. Ada watak buruk dalam pandangan keluarga Istana. Berkhianat atas jati diri prajurit TNI telah mencoreng dahinya. Seorang yang pernah menjabat Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad harus dipecat dari status ketentaraan dalam TNI. Adalah nama-nama yang merekomendasi pemecatan antara lain Subagyo HS, Agum Gumelar, Wiranto, dan SBY. Prabowo berkhianat pada rakyat khususnya rakyat pendukung. Timbul tenggelam bersama rakyat adalah teriakan yang masih menggema. Ketika \"belok\" menjadi pembantu Jokowi, maka rakyat dibiarkan tenggelam Prabowo timbul sendirian. Ulama yang pernah \"berijtima\" mendukung ikut dikhianati. Kasus KM 50 tidak dipedulikan. Sebelum diputus MK menang dalam gugatan Pilpres, Prabowo dipanggil Xi Jinping ke Beijing entah mendapat arahan apa, yang jelas MK memenangkan saat ia kembali. Kini setelah dilantik Prabowo \"diundang\" kembali ke Beijing jumpa Xi Jinping. Ikut membersamai beberapa pengusaha naga. Berbagai kesepakatan dibuat oleh keduanya. Di antara kesepakatan, dua yang dinilai kontroversial, yaitu : Pertama, pengakuan atas klaim China \"Nine Dash Line\" laut \"warisan\" yang berkonsekuensi mengambil sebagian laut milik Indonesia. Pengakuan yang melanggar Hukum Laut Internasional ini jelas berbahaya dan telah menggerus kedaulatan negara Republik Indonesia. Prabowo berkhianat tanpa rasa bersalah, malah seperti yang riang gembira. Kedua, China memberi makan gratis program Prabowo. Sungguh memalukan bangsa yang selalu dipidatokan sebagai \"besar\", \"merdeka\", \"tidak didikte asing\" ternyata ditempatkan sebagai pengemis yang diberi makan gratis China. Prabowo yang berjanji, China yang menepati. Adakah \"bantuan\" ini barter dengan Nine Dash Line atau sekarang Ten Dash Line ? Praktek politik Prabowo setelah menjadi Presiden ternyata \"awut-awutan\" atau tidak ajeg bahkan mencemaskan. Baru beberapa hari berkuasa sudah melangkah semaunya. Tulisan dalam Paradoks Indonesia dan Kepemimpinan Militer ternyata hanya sebuah narasi dari omon-omon yang gemoy. Ada kekhawatiran atau kecemasan bahwa Prabowo memiliki karakter pemimpin yang berimajinasi menjadi orang besar atau pahlawan. Megalomania dengan jualan pidato..to..to. Jika Jokowi itu Presiden yang tidak mahir pidato dan tidak mampu kerja, akankah Prabowo menjadi Presiden yang jago pidato tapi tidak mampu bekerja meski mungkin sama-sama bermotto kerja, kerja, kerja ? Fakta ke depan akan menjawab. (*).
Mempertanyakan Joint Development (Pengembangan Bersama) dengan China dalam Joint Statement
Oleh Hikmahanto Juwana | Guru Besar Hukum Internasional UI Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping telah mengeluarkan Joint Statement pada tanggal 9 November lalu. Dalam butir 9 dengan judul \"The two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation\" disebutkan bahwa \"The two sides reached important common understanding on joint development in areas of overlapping claims\" Menjadi pertanyaan mendasar apakah yang dimaksud dengan overlapping claims ini terkait klaim sepuluh garis putus oleh China yang bertumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara? Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak China atas Sepuluh Garis Putus telah berubah secara drastis dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dan berdampak pada geopolitik di kawasan. Untuk diketahui hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi, Indonesia memilki kebijakan untuk tidak mengakui klaim sepihak Sepuluh (dahulu Sembilan) Garis Putus dari China. Hal ini karena klaim Sepuluh Garis Putus tidak dikenal dalam UNCLOS dimana Indonesia dan China adalah negara peserta. Terlebih lagi Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016 telah menegaskan klaim sepihak China tersebut memang tidak dikenal dalam UNCLOS. Namun dengan adanya joint statement 9 November lalu berarti Indonesia telah mengakui klaim sepihak China atas Sepuluh Garis Putus. Perlu dipahami Joint development hanya terjadi bila masing-masing negara saling mengakui adanya zona maritim yang saling berktumpang tindih. Pengakuan klaim sepihak Sepuluh Garis Putus jelas tidak sesuai dengan perundingan perbatasan zona maritim yang selama ini dilakukan oleh Indonesia dimana Indonesia tidak pernah melakukan perundingan maritim dengan China. Hal ini karena dalam peta Indonesia dan dalam Undang-undang Wilayah Negara tidak dikenal Sepuluh Garis Putus yang diklaim secara sepihak oleh China. Pemerintah pun selama ini konsisten untuk tidak mau melakukan perundingan terlebih lagi memunculkan ide joint development dengan China. Bila memang benar area yang akan dikembangkan bersama berada di wilayah Natuna Utara maka Presiden Prabowo seharusnya melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Terlebih lagi bila joint development ini benar-benar direalisasikan maka banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dilanggar. Bila memang benar Indonesia hendak melakukan joint development dengan pemerintah China maka ini akan berdampak pada situasi geopolitik di kawasan. Negara-negara yang berkonflik dengan China sebagai akibat klaim sepihak Sepuluh Garis Putus, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam akan mempertanyakan posisi Indonesia dan bukannya tidak mungkin memicu ketegangan diantara negara ASEAN. Belum lagi negara-negara besar yang tidak mengakui klaim sepihak China karena berdampak pada kebebasan pelayaran internasional seperti Amerika Serikat dan Jepang akan sangat kecewa dengan posisi Indonesia. Tentu ini akan mengubah peta politik di kawasan. Bila benar joint development dengan China di area Natuna Utara benar-benar direalisasikan maka yang justru mendapat keuntungan besar adalah China. Bahkan China bisa mengklaim bahwa Indonesia telah jatuh ditangannya, suatu hal yang tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam pidato pertama sebagai Presiden di depan MPR bahwa Indonesia akan tidak berada dibelakang negara adidaya yang sedang berkompetisi. (*)
Yang Akan Terperangkap Kuda Troya - Jokowi Atau Prabowo
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Situasi kekuasaan saat ini serba abu-abu, licik, pengelabuan, ambivalen, keruwetan, kesesatan, disharmoni, maling teriak maling, sandera menyandera atas nama politik balas budi. Keadaan terasa sangat menjijikkan, hilangnya rasa kemanusiaan, keadaban, kesantunan, etika dan profesionalisme kenegaraan seorang Presiden. Terjadinya permainan strategi Kuda Troya. Apakah Prabowo yang sedang memainkan Kuda Troya, atau justru akan terperosok dan terperangkap strategi Kuda Troya Jokowi. Cerita Kuda Troya sekadar ilustrasi adalah permainan Oddyseus, Raja Itacha, yang membuat kuda raksasa dari kayu dan papan, sebuah jebakan berisi beberapa prajurit dan ditempatkan di depan gerbang Troya. Mereka bisa membuka gerbang dari dalam setelah menarik masuk Kuda Troya ditarik ke dalam, di dalamnya berisi para prajurit Agamemnon. Para prajurit Yunani pura-pura mundur, saat itu bisa masuk gerbang untuk menaklukkan Troya. Inilah yang sedang terjadi perang antara Prabowo dan Jokowi. Keberadaan Gibran di pucuk kekuasaan tetap mencemaskan Jokowi. Gibran di istana tanpa perisai partai politik. Gibran dan beberapa orang dekat Jokowi sebagai menteri dalam kekuasaan tanpa perlindungan. Gerak-gerik orang titipan Jokowi akan diawasi, sebagai menteri tentu tidak leluasa. Prabowo membuka gerbang kabinetnya untuk Jokowi hanya enam bulan akan dievaluasi. Geliat Jokowi pasca lengser sebagai Presiden, memiliki strategi Kuda Troya karena merasa tugas sebagai boneka dari para Taipan belum selesai.Tujuannya agar masih bisa cawe cawe dalam kekuasaan Prabowo. Kuda Troya yang disiapkan Jokowi juga dalam posisi tidak aman karena alasan titipan nama dari Jokowi para koruptor dan dengan alasan itu Prabowo bisa menghabisi mereka semua. Sementara Prabowo terpaksa menerima orang orang Jokowi di kabinet bahkan menyusun kabinet gemuk yang aneh dan tidak wajar. Karena Jokowi telah merekayasa Prabowo di pilpres, dan seolah olah untuk memenuhi gentleman\'s agreement antara keduanya. Apakah saling pasang Kuda Troya dan Jokowi masih cawe-cawe, itu sekadar permainan Prabowo dan Jokowi. Jawabnya jelas tidak. Ada kekuatan lain di belakang kedua presiden yaitu para Taipan Oligarki dan kekuatan asing khususnya RRC. Apakah kesepakatan antara keduanya telah terjamin mutlak. Jawabnya tidak. Jokowi tidak bisa memastikan kesepakatan itu berada dalam garansi yang aman dan utuh. Publik atau rakyat nantinya akan mengetahui dan bisa membaca dalam perjanjian itu satunya gentle, satunya tidak makanya menyisakan kecemasan. Kecemasan Jokowi karena merasa belum aman dan tidak ada jaminan Kuda Troy yang saat ini berdiri di hadapan gerbang kekuasaan yang baru. Siapa yang akan terperangkap Kuda Troya ini, Jokowi yang akan memangsa Prabowo atau Prabowo yang akan memangsa Jokowi, waktu yang akan membuktikan. (*).
Prabowo Tetap Mengendalikan Pemerintahan dari Luar, Gibran Bebas Main Game
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Menjelang lawatannya ke luar negeri, Presiden mengadakan rapat khusus dengan Panglima TNI Jendral TNI Agus Sibyanto, Kapolri Jendral Polisi Sigit Listyo Prabowo, Kepala BIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, Menko Polhukam Budi Gunawan, serta beberapa menteri anggota Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo direncanakan mengunjungi beberapa negara, di antaranya China, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris. Inggris menjadi pemberhentian terakhir Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja luar negeri. Pesan Presiden yang disampaikan pada pertemuan tersebut para menteri supaya terus meningkatkan etos kerja, efisiensi dan pelayanan pada publik dengan sebaik baiknya. Terasa pesan tersebut hanya bombastis, bukan semakin efisien, karena kabinet gemuk pasti boros anggaran, akan memperpanjang dan memperumit alur birokrasi, serta memicu tumpang tindih kewenangan. Ini resiko kabinet kepentingan politik semata atau kabinet balas jasa. Presiden Prabowo Subianto juga berpesan khusus kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak sungkan mendengar masukan dari para menteri, selama dirinya kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri 16 hari, mulai 8 November 2024. Ini hanya pesan basa basi, Prabowo sebenarnya tidak percaya dengan kemampuan Gibran maka Prabowo akan tetap mengendalikan pemerintahan langsung dari luar negeri. Akan menjalin komunikasi dengan tim pemerintahan dan dalam kondisi penting para menteri bisa kontak langsung. Tugas harian presiden sebenarnya bisa dilimpahkan kepada Wakil Presiden sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas Presiden dalam hal Presiden berada di luar negeri, yaitu: 1. Memimpin sidang kabinet.2. Memberi pengarahan pelaksanaan kebijakan pada para Menteri3. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara4. Menerima tamu negara5. Melantik Duta Besar dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia dan menerima surat kepercayaan dari Duta Besar pemerintah negara asing6. Meresmikan, membuka dan atau menghadiri acara kenegaraan atau acara resmi lainnya7. Tugas pemerintahan sehari-hari lainnya. Kalau itu terjadi patut di prediksi hanya ada 1 ( satu ) tugas yang bisa di jalankan Wapres yaitu menerima tamu negara dan harus di siapkan penerjemah, kecuali tamunya para taipan 9 naga yang telah menjadi teman karibnya. Gibran sebagai Wapres juga harus menjaga stabilitas pemerintahan selama Presiden di luar negeri memastikan jalannya pemerintahan tetap stabil. Tidak ada tugas apa apa yang harus dilakukan Gibran. Karena Prabowo akan menjaga, mengawasi dan mengendalikan pemerintahan langsung dari luar negeri. Gibran justru yang harus di awasi selama Presiden di luar negeri kantor Wapres jangan di acak acak para taipan oligarki, Gibran sendiri bebas main games seperti di Solo saat sebagai Walikota. (*).
Kalau Kasus Tom Lembong Bermotif Politik, Siapa yang Bermain?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Saya menulis beberapa artikel mengenai kasus Tom Lembong yang ditetapkan tersangka impor gula tahun 2015. Di artikel tersebut saya berpendapat, penetapan status tersangka Tom Lembong bermotif politik, dengan memberi alasan cukup detil. Pertama, tuduhan jaksa kepada Tom Lembong sangat lemah, terkesan dicari-cari. Misalnya, Kejagung mengatakan tahun 2015 Indonesia mengalami surplus gula. Faktanya tidak ada surplus. Kejagung juga mengatakan tidak menemukan aliran dana ‘fee’ kepada Tom Lembong. Kejagung kemudian berkilah, korupsi tidak harus dapat aliran dana. Tuduhan Kejagung begitu lemah, mencerminkan sangat amatir, tidak profesional. Kok bisa? Saya kira hanya ada satu faktor yang bisa membuat Kejagung ‘konyol’ seperti itu. Yaitu, di bawah tekanan (politik). Kemudian saya ditanya, kalau Kejagung di bawah tekanan politik, siapa aktornya? Untuk itu cuma ada dua kemungkinan, rezim lama atau rezim baru: Jokowi atau Prabowo. Banyak pihak menuding Prabowo di belakang penetapan tersangka ini. Bahkan ada satu media asing, SCMP, langsung menurunkan berita yang sangat mendiskreditkan Prabowo. Karena itu, saya kira Prabowo tidak tahu apa-apa. Saya menduga kuat, kalau ini memang bermotif politik seperti dugaan saya, maka tidak ada orang lain selain Jokowi di balik drama Tom Lembong. Untuk itu, saya mempunyai alasan dan analisis berbasis data yang cukup kuat. Pertama, sprindik (surat perintah penyidikan) kepada Tom Lembong sudah dikeluarkan sekitar Oktober tahun lalu (2023) menjelang pilpres. Ketika itu Tom Lembong ditunjuk sebagai tim sukses dan co-captain Anies-Imin. Apakah kebetulan? Hampir mustahil. Lah, kok tiba-tiba ada sprindik? Memang kapan penyelidikan dimulai? Anehnya, jaksa penyidik mengaku tidak tahu kapan penyelidikan kasus Tom Lembong dimulai, seperti pengakuan Abdul Qohar, Direktur Penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus, yang dimuat di berbagai media: _\"Kita sudah tahap penyidikan satu tahun, artinya penyidikan sebelum itu (pilpres). Saya tidak punya data ini mulai kapan (penyelidikan), tapi yang pasti sistem dari penyidikan adalah penyelidikan, itulah tahap yang telah diatur dan ditentukan dalam KUHAP, cukup ya,\" tegas Qohar._ https://news.detik.com/berita/d-7613140/penegasan-kejagung-tak-ada-politisasi-terkait-penetapan-tersangka-tom-lembong/amp Kemudian kasus Tom Lembong nampaknya mengendap. Hampir satu tahun sejak sprindik diterbitkan, Tom Lembong tidak pernah diperiksa. Akhirnya, pada 8 Oktober 2024, Tom Lembong diperiksa sebagai saksi untuk pertama kalinya. Ketika itu, Jokowi masih berkuasa dan bisa mendesak Kejagung mempercepat proses ‘tersangkakan’ Tom Lembong. Artinya, Prabowo ketika itu tidak dalam posisi bisa minta mengusut Tom Lembong. Setelah itu, pemeriksaan kepada Tom Lembong memang dipercepat, super cepat, setiap minggu. Pemeriksaan kedua dilakukan pada 16 Oktober 2024, pemeriksaan ketiga pada 22 Oktober 2024, dan pemeriksaan keempat pada 29 Oktober 2024, sekaligus menetapkan Tom Lembong tersangka kasus impor gula 2015, dan langsung ditahan. Mencermati kronologi ini, hampir mustahil Prabowo berada di belakang drama Tom Lembong. Artinya, secara otomatis, dugaan aktor drama ‘tersangkakan’ Tom Lembong tertuju pada Jokowi. Tidak bisa lain. Nampaknya, skenario ini bagian dari design besar. Seperti pepatah bilang, sekali tepuk dua lalat, sekali dayung dua pulau terlampaui. Artinya, menangkap Tom Lembong sebagai orang penting di kubu oposisi, sekaligus diskreditkan Prabowo di awal kekuasaannya agar dianggap ‘otoriter’, untuk membenarkan pendapat sebagian orang yang masih beranggapan Prabowo memang seperti itu. Dugaan “bukan Prabowo tapi Jokowi” diperkuat dengan adanya tulisan di media asing asal China, South China Morning Post (SCMP), dengan judul keras mendiskreditkan Prabowo: _Indonesia’s Prabowo Playing Constitutional Hardball Arresting Widodo Critic / ‘Constitutional hardball?’ Beyond the arrest of Indonesia ex-minister Thomas Lembong_ https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3284835/indonesias-prabowo-playing-constitutional-hardball-arresting-widodo-critic https://fajar.co.id/2024/11/02/media-china-soroti-penangkapan-tom-lembong-jokowi-hingga-prabowo-disebut-sebut/ Artikel di SCMP ini sekaligus memberi fasilitas cuci tangan Jokowi. Siapa yang diuntungkan? Siapa lagi kalau bukan Gibran. Apakah Prabowo begitu naif sehingga tidak mengetahui semua itu, waktu yang akan membuktikan. Pepatah mengatakan, sangat bahaya membesarkan anak macan, sangat masuk akal. Jokowi sudah dua kali mengkhianati orang yang membesarkannya, Prabowo dan Megawati. Apa jaminannya Jokowi tidak akan berkhianat untuk ketiga kalinya? Apa jaminannya Gibran tidak akan mengkhianati Prabowo? Sejarah akan membuktikan. —- 000 —-
Penguasa Indonesia hanya sebagai Budak Oligarki
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Taipan etnis Cina, saat ini sudah bisa mengendalikan pemerintah, menguasai Indonesia dalam faktor teknis dan strategis, kepentingan publik di semua lini, dari sektor hulu hingga ke sektor hilir. Taipan etnis Cina pada era Orde Lama dan Orde Baru hanya fokus pada bidang ekonomi yang terbatas dan elitis, kini sudah merambah ke semua sektor menguasai hajat hidup rakyat. Bisnisnya pun sudah mengamankan dan menggunakan aparat di topang undang-undang untuk mengembangkan gurita bisnisnya. Semakin digdaya secara kualitatif dan kuantitatif dalam penyelenggaraan negara. Kekuatan kapitalistik nya sudah mengatur konstitusi dan demokrasi. Dunia usaha mewujud oligarki, terus terstruktur, sistematik dan masif mengendalikan pemerintah dan negara. Sumber daya manusia baik pejabat maupun rakyat serta sistem yang menghasilkan produk politik dan hukum, sempurna di kuasai etnis Cina dalam tataran individu, kelompok dan sebagai representasi negara yang menjadikan kekuatan kapitalnya sebagai dasar, cara untuk menguasai Indonesia. Tak puas dengan menguasai sumber daya alam meliputi minyak, emas, batubara hingga nikel. Mereka sudah merambah retail bisnis kecil seperti Alfamart, Indomaret masuk di pedesaan. Bisnis bukan hanya merambah industri perkotaan sampai ke pelosok desa, laut dan pegunungan tak lagi menyisakan kekayaan bagi rakyat Indonesia. Sangat tragis hampir 80% lahan di Indonesia dikuasai 1% dari seluruh rakyat Indonesia, tak lebih dari 25 orang pengusaha. Hanya dalam 2 ( dua ) periode kepemimpinan rezim Jokowi, oligarki korporasi yang dipimpin etnis Cina seperti 9 ( sembilan ) Naga sempurna menguasai hajat hidup orang banyak. Ekonomi nasional terkapar, sementara institusi negara seperti Partai Politik , DPR-MPR, MA, Kejakgung, MK, TNI-POLRI hingga KPU, tak lepas dari pengaruh oligarki, pemilik modal besar yang sudah terjun ke ranah politik. Bahkan pemilu dan pilpres 2024 sudah direkayasa sedemikian rupa hasilnya meski belum dilaksanakan. Bahkan pemilu, pilpres 2029 dan 2034 sudah dalam skenario yang sistematis terorganisir sudah bisa menentukan siapa presiden dan pemerintahannya, yang bisa menjadi boneka dan ternak- ternak oligarki. Konstitusi dan demokrasi bisa dibeli, bahkan semua politisi, birokrat hingga presiden tak bisa lepas dari keinginan etnis Cina yang bertransformasi sebagai mafia oligarki. Pada akhirnya akan melakukan kolonialisasi dan aneksasi terhadap NKRI. Serbuan TKA yang disambut karpet merah, jerat utang dan penguasaan ekonomi politik Cina, memberi tanda SOS bagi keberadaan dan keberlangsungan NKRI. Menjadi tanda-tanda ada upaya menjadikan Indonesia sebagai negeri jajahan Cina. Taipan etnis Cina yang tidak ada kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan RI, bahkan sebagai penghianat telah menjadi penguasa yang seolah-olah menjadi pemilik negeri ini. Dominasi dan hegemoni etnis Cina dalam ekonomi politik nasional menjadi cermin bobroknya mentalitas pemimpin dan pejabat di negeri ini. Perilaku menyimpang berupa korupsi, tradisi suap, dan upaya menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisi dan tujuan meraih jabatan serta kekayaan telah menjadi konspirasi jahat antara taipan oligarki Cina meluas di semua lini pejabat birokrasi. Oligarki hitam yang eksploitatif berselingkuh dengan para bejabat bermental bejad. Kekuasaan para pelacur dan penghianat-penghianat bangsa Indonesia ini, perlahan tapi pasti mengancam kedaulatan NKRI yang dan membawa Indonesia ke dalam jurang kehancuran Rakyat pribumi di pinggirkan dalam selimut kemiskinan dan hidup menderita, sementara segelintir orang dan kelompok berpesta pora menikmati kekayaan dan fasilitas negara. Sepatutnya bangsa Indonesia sadar bahwa negerinya diambang kehancuran dalam genggaman negeri tirani Cina Komunis. Rakyat harus berani dan bangkit melakukan langkah-langkah dan tindakan revolusioner. Akankah rakyat Indonesia, memahami dan menyadari substansi realitas penguasa saat ini ?. Bahwa sejatinya penguasa Indonesia saat ini hanya sebagai budak kapitalis Taipan Oligarki. (*)
POPULER
