OPINI
Keroyokan Menjegal Anies: Episode Pembusukan Demokrasi
Oleh: Ady Amar | Kolumnis Apa yang dikatakan Ahmad Syahroni politisi NasDem, meski Anies sudah mengantongi rekomendasi NasDem belum tentu akan lanjut sampai pendaftaran ke KPU. Lanjutnya, \"Dewa-dewa\" yang akan menentukan. Syahroni tak menyebut siapa \"dewa-dewa\" yang dimaksudkannya itu. Ia seperti tak mau ambil risiko menyebut sejelasnya. Cukup kisi-kisi, dan itu sudah cukup untuk menafsirinya. Syahroni seolah mau mengatakan, ada dinamika politik yang berkembang dalam dua pekan ini dengan munculnya campur tangan kekuatan apa yang disebutnya \"dewa-dewa\". Pastilah itu kekuatan dahsyat karena bisa mengeleminir apa yang sudah diputuskan partai. Setidaknya gambaran itu muncul dari partainya. Semua dibuat menjadi terang benderang, bahwa Anies Baswedan tak dikehendaki maju di Pilkada Jakarta oleh kekuatan yang disebutnya \"dewa-dewa\". Dewa yang disebut pun tak cukup satu, tapi perlu keroyokan \"dewa-dewa\" untuk mampu menjegalnya. \"Dewa-dewa\" yang dimaksudkan itu untuk sekadar menggambarkan kekuatan besar di balik upaya menjegal Anies. Dipastikan kekuatan itu jauh lebih besar dari partai politik. Tentu \"dewa-dewa\" itu hanyalah tamsil untuk menyebut kekuatan dahsyat itu. Anies seakan jadi musuh bersama. \"Dewa-dewa\" seolah telah belajar banyak tentangnya yang tak bisa kompromi pada sesuatu yang tak sesuai aturan hukum dan prinsip keadilan. Karenanya, Anies tak dibiarkan boleh melenggang mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta. Tafsir pun lalu melipir menyebut kekuatan \"dewa-dewa\" itu lebih pada konspirasi para kartel dan rezim dengan menyeret partai politik yang elitenya punya kasus hukum atau dalam sandera politik. Atau pula partai yang kemaruk ingin masuk dalam lingkar kekuasaan agar ada kursi menteri didapatnya. Dimunculkan Koalisi Indonesia Maju (KIM)--nama koalisi pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024--yang terdiri dari partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Pada pilkada Jakarta koalisi KIM itu perlu cakupan anggotanya diperluas. Maka dimunculkan terminologi KIM Plus. NasDem dan PKB dua partai yang seperti akan mengisi pos KIM Plus itu. Setidaknya dua partai itu sudah coba balik badan. Dari semula mendukung Anies menjadi kompromi pada kekuatan \"dewa-dewa\". Meski belum terwujud tapi tanda-tandanya sudah tampak benderang dari pernyataan petinggi partainya. Sebagaimana penuturan Syahroni, itu pula yang tersurat disampaikan Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid, bahwa partainya akan bergabung dengan KIM Plus itu untuk kebaikan Jakarta dan untuk kebaikan Indonesia. Konsekuensi dari bergabung pastilah menyepakati siapa pun calon gubernur dan wakil gubernur yang telah ditentukan. Itu berarti meninggalkan Anies yang pada awalnya digadang akan diusungnya bersama PKS. Senin kemarin, 5 Agustus 2024, kabar dahsyat menggelegar saat Ridwan Kamil yang diusung KIM untuk Pilkada Jakarta sudah menyatakan akan meminang Presiden PKS Ahmad Syaikhu sebagai calon wakil gubernurnya. Sungguh tawaran menggiurkan. Tawaran yang tentu menggoda iman PKS. Masih kokohkah iman PKS, atau justru ikut larut oleh kepentingan politik sempit, dan itu dengan meninggalkan konstituennya yang mayoritas memilih Anies Baswedan. Bisa jadi. Setidaknya tanda-tandanya sudah tampak. PKS sudah memulainya di Sumatera Utara dengan resmi mendukung menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution. Artinya meninggalkan inkumbemt Edy Rahmayadi yang sebelumnya didukungnya. Signal juga diberikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dihadapan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Meski dengan balutan candaan. Disampaikan pada acara HUT PKB, bahwa keinginan partainya (PKS) masuk jadi bagian dari KIM Plus. Jika itu yang terjadi, maka yang tersisa dan memilih di luar kekuasaan hanyalah PDI Perjuangan. Tanpa ada partai lain yang berkoalisi, itu jika PKS lebih memilih bergabung dengan KIM Plus, maka Pilkada Jakarta hanya diikuti satu peserta. PDI Perjuangan tak bisa mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi. Benar apa yang dikatakan Sufmi Dasco Ahmad dengan yakinnya, Pilkada Jakarta akan diikuti maksimal dua pasangan. Artinya, itu bisa diikuti satu pasang saja. Kita lihat saja perkembangannya, setidaknya dalam pekan ini, semua akan terjawab apakah pembusukan demokrasi massal itu terwujud. Dan, itu keberhasilan menjegal Anies Baswedan. Menjegalnya sama dengan menjegal suara pemilih yang mayoritas memilihnya, itu tergambar dari rilis berbagai lembaga survei. Maka iman PKS dipertaruhkan. Sikap politiknya jadi catatan konstituennya, dan akan dikenang sepanjang masa. Jangan kecewakan konstituen yang telah konsisten memilih dari waktu ke waktu. Bijak jika belajar dari kasus PPP, itu agar PKS terhindar dari hukuman dosa sejarah yang pernah dibuat.**
Jangan Percaya Omongan Jokowi, Dia Pendusta
Oleh Mudrick Setiawan Malkan Sangidu | Pendiri Mega Bintang MENANGGAPI pernyataan permintaan maaf Jokowi selama menjadi Presiden RI. \"Kami orang yang tidak pernah percaya sama sekali dengan omongan Jokowi. Dia itu pendusta, penipu, zalim, dan sering menyakiti umat Islam dan menyengsarakan rakyat\" kata Mudrick. Selanjutnya Mudrick meminta kepada masyarakat untuk tidak percaya dengan omongan Jokowi. \"Apapun yang diomongkan Jokowi adalah dusta belaka. Jokowi selama 2 kali menjadi Presiden Indonesia tidak pernah memenuhi janji janji kampanyenya. Jadi, saya meminta kepada masyarakat yang cinta demokrasi dan keadilan untuk mengabaikan semua omongan Jokowi\" tandasnya. Bahkan menurut Mudrick, Jokowi harus diadili atas semua kesalahannya dalam memimpin Indonesia. Banyak kebijakan kebijakan Jokowi yang menciderai rasa keadilan dan kebenaran. \"Menurut saya, Jokowi bersama kroni kroninya harus diadili atas kesalahan kesalahannya. Dia itu banyak menyakiti umat Islam. Dia mengadu domba antara Islam dengan Islam, antara Islam dengan Non Islam. Bahkan ada yang mengatakan Jokowi itu ATHEIS, tidak bertuhan. Kalau dia bertuhan, pasti dia tidak sejahat ini kepada rakyatnya\" tegas Mudrick.Lebih lanjut Mudrick menyampaikan mengapa dia itu terlalu kekeh mempertahankan kekuasaannya, sampai sampai harus mengobrak abrik konstitusi. \"Pencawapresan Gibran, adalah bukti Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya. Anaknya yang belum cukup umur, dipaksakan melanggar konstitusi hingga lahir Putusan MK No. 90 yang menjadikan dasar Gibran bisa dicawapreskan\" Mudrick menjelaskan. Bahkan akhir akhir ini terkuat keterlibatan istana dalam pengelolaan tambang nikel. \"Coba itu, sekarang sudah terkuak ternyata Istana dan keluarga Jokowi turut maling dalam pengelolaan hasil bumi. Tambang nikel dengan istilah Blok Medan, adalah tambang yang dikuasai oleh keluarga Jokowi\" kata Mudrick semakin geram. \"Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK jangan ragu ragu untuk memberantas dan mengadili para Koruptor termasuk Jokowi beserta kroni kroninya karena sudah terlalu banyak menyengsarakan rakyat\" tegas Mudrick. Bahkan Mudrick menyampaikan bahwa Jokowi adalah Presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Menutup pembicaraan, Mudrick mengutip sebuah pernyataan, \"Orang yang paling hina adalah orang yang membantu penjajah untuk menjajah negerinya sendiri.\" (*)
Tinju Terakhir Rakyat untuk Jokowi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Pandanglah hari ini. Sebab inilah hidup yang benar-benar hidup. Dalam jangkanya yang singkat. Terletak semua kenyataan pada eksistensimu. Sebab kemarin hanyalah mimpi. Dan besok hanyalah bayangan. Baik dan buruk bayangan balasanmu. Pandanglah hari ini itu akan terjadi esok hari. Meminta maaf akan datang dari seseorang yang merasa bersalah atau telah melakukan kesalahan. Ketika sudah datang ketakutan akan datangnya resiko, tiba tiba akan tampil seolah olah santun \"suatu kedok sosial\" tampil meyakinkan, alim, menyenangkan, meminta ampunan. Tetapi ketika kedok borok bekas luka kesalahan yang menimbulkan banyak korban disentuh dengan tidak sengaja, akan terasa sangat menyakitkan dan kalau itu ada pada Jokowi, sikapnya akan tetap membela diri dan paranoid. Cara terbaik mengatasi paranoid tidak harus menyerang secara terang terangan, sementara membiarkan mereka penasaran. Hasilnya akan terjadi sensasi samar-samar yang mengganggu menyusupkan perasaan ketakutan dan inferior Meminta maaf sedang menuntun pada rasa bersalah atau pura-pura bersalah. Basa basi selanjutnya adalah pura-pura akan memperbaiki dari semua adalah akan semakin tampak kedunguan dan kebodohannya. Basa basi akan memperbaiki pada waktu yang sudah terlambat akan menuntun pada kasalahan berikutnya. Balas dendam rakyat yang terbaik atas penderitaan yang panjang selama ini adalah memberitahu tawa terakhir menjadikan korban merasakan dan membayangkan resiko yang harus diterimanya. Provokasi yang terbaik bagi Jokowi saat ini biarkan melakukan apa saja, silahkan meminta maaf atau apapun yang ingin dilakukan Hanya menghadapinya kondisi seperti ini jangan naif: terhadap kekuasaan yang telah menjadi tiran dan otoriter tidak boleh ada kompromi dan tidak boleh ada jalan tengah. Kesalahan dan boroknya sendiri yang akan menimbulkan luka dan penderitaan. Bagi penghianat negara akan berhadapan dengan pengadilan rakyat dan rakyat sendiri yang menyarungkan tinjunya yang terahir dengan hukuman mati bagi penghianat negara. (*)
Mundur Dulu, Baru Minta Maaf
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH Tempo mengurai Nawadosa Jokowi dan sebelumnya telah banyak pula kritik, mosi, petisi dan aksi, tiba-tiba Jokowi, yang juga mengatasnamakan Ma\'ruf Amin, meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan selama memerintah. Dengan sedikit merintih menyadari dirinya sebagai manusia tak luput dari salah. Sebagai manusia tentu bagus saja Jokowi meminta maaf, akan tetapi sebagai Presiden yang menjalankan amanat rakyat, ia harus bertanggung jawab. Sampai saat ini tidak ada tanga-tanda ia tampil sebagai makhluk yang bertanggungjawab. Masih senang lari-lari sambil terus menambah dosa. Minta maaf rasanya hanya intermeso atau kamuflase. Nafsu Jokowi tetap merajalela. Soal IKN kemarin piknik dengan influencer untuk berpesta makan, konvoy motor dan pamer ruang kerja Istana. Tidak bisa tidur menjadi berita. Pekan depan ia akan membawa 500 relawan ke IKN pidato-pidatoan sambil hura-hura. Itu baru IKN belum PIK 2 yang berbau China, pengendalian TNI dan Polri melalui rekayasa aturan, serta nepotisme yang tak tahu malu. Lalu apa arti minta maaf ? Tidak ada. Lips service, kata mahasiswa. Sederhananya andai Jokowi dan keluarga serta kroni melakukan korupsi yang dianggap sebagai \"kesalahan manusia\", apakah selesai dengan sekedar minta maaf? Tentu tidak, harus tetap diproses pelanggaran hukumnya. Demikian juga untuk berbagai kejahatan politik lain seperti penghianatan, pemenjaraan dan pembunuhan politik, menjual tanah dan air milik negara, merampok kedaulatan rakyat atau berkolaborasi dengan penjajah, semua itu harus mendapat sanksi. Dalam hukum memang memungkinkan suatu perbuatan melanggar hukum dapat bebas dengan sebab adanya \"alasan pemaaf\". Berkaitan dengan ini Pasal 44 ayat (1) KUHP menegaskan perbuatan pidana dapat dimaafkan jika pelaku ada mengalami penyakit gila atau idiot (psikiatris) atau guncangan jiwa luar biasa (psikologis) atau ada daya paksa/darurat (overmacht). Rasanya tidak ada kondisi darurat yang menyebabkan Jokowi harus melakukan tindak pidana, semua berjalan normal saja, entah untuk sebab lain seperti gila, idiot atau guncangan jiwa. Itu tugas psikiater dan psikolog untuk memeriksanya. Bukan pengamat atau akademisi, apalagi aktivis. Ulama tentu siap saja untuk terapi spiritual. Oleh karena itu permintaan maaf Jokowo didepan \"zikir dan do\'a kebangsaan\" di Istana Merdeka kemarin patut diabaikan. Nanti ditunda saja saat lebaran untuk saling memaafkan \"manusiawi\" dengan salam-salaman. Bukti menyadari kesalahan dan menyesal atas perbuatan dengan mundur dari jabatan ternyata tidak dilakukan. Jadi semuanya bullshit, omdo, wadul atau sandiwara air mata buaya. Tahapannya jelas yaitu mundur, tangkap dan adili Jokowi. Setelah mendapatkan hukuman itulah waktu tepat untuk minta maaf dan semoga rakyat memaafkan dengan mendo\'akan agar pak Jokowi tabah, sabar dan diampuni. Sambil merenung betapa naasnya berada di dalam penjara. Bertobatlah saat itu dengan setobat-tobatnya. Jangan semedi atau bawa-bawa mantera dukun selama di penjara. Nanti rusak iman pak Jokowi. Sampai 20 Oktober 2024 masih ada waktu untuk sukarela mundur, toh semua usaha politik Jokowi sudah mangkrak dan gagal. Gibran sang putera yang jadi Wapres pun menggendong sejuta masalah. Ada persoalan moral, etika, agama, hukum dan politik. Gibran bukan solusi tetapi caci maki. Lewat dari 20 Oktober 2024 persoalan akan menjadi lain lagi. Jokowi bukan pahlawan tetapi penjahat yang memulai karier sebagai pengusaha Meubel, Walikota, Gubernur dan Presiden. Dinasti yang dibangun menjadi nafas terakhir dari sakaratul mautnya. IKN adalah kuburan politiknya. Mereka yang bernafas tetapi telah hilang rasa malu (al haya\'), tidak amanah (al amanah) dan tidak peka atau tidak memiliki rasa sayang (ar rahmah) maka ia telah mati iman dan bagaikan berada di alam kubur. Hadits Riwayat Ibnu Majjah itu dapat menjadi rujukan. (*)
PKS, Bobby, dan Dugaan Korupsi IUP Tambang Kode "Blok Medan" di Halmahera
Oleh Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Politik & Hukum PARTAI Kadilan Sejahtera (PKS) memberikan rekomendasi kepada Bobby Nasution maju sebagai bakal calon gubernur dalam pilkada Sumatera Utara di saat Bobby beserta Istrinya Kahiyang, anak presiden Jokowi diduga terlibat dalam pusaran korupsi dan gratifikasi Tambang Nikel dengan Kode perusahan \"Blok Medan\". Hal ini terungkap dalam kesaksian Mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba (AGK) dalam sidang lanjutan di PN Kota Ternate, terkait perluasan kasus ke gratifikasi dan korupsi izin usaha pertambangan di Halmahera. Dalam persidangan, sebagai tersangka, AGK mengakui terlibat dalam pengaturan izin usaha pertambangan milik Kahiyang dan Bobby Nasution, menantu Presiden joko Widodo (Jokowi) di Halmahera. Dalam meloloskan izin usaha tambang tersebut, AGK menyebut istilah \" Blok Medan\". AGK menjelaskan, istilah \"Blok Medan\" bukan hanya merujuk pada salah satu wilayah konsesi tambang di Halamahera. Melainkan juga merujuk pada nama individu tertentu yg memiliki kekuatan besar dalam jaringan korupsi pengaturan izin pertambangan di Halmahera. Menurutnya, Individu pemilik kode \"Blok Medan\" dalam pusaran korupsi pengaturan izin pertambangan tersebut adalah Putri presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dan Suaminya Bobby Nasution. Abdul Gani Kasuba mengakui, menggunakan istilah \"Blok Medan\" sebagai penanda untuk usaha milik Kahiyang di Halmahera. Dirinya juga mengakui, sempat berkunjung ke Medan sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka pengaturan izin usaha \" Blok Medan\". Dalam kunjungan itu, Kahiyang ingin bertemu dengan anaknya, membicarakan masalah tambang. Saat ini perusahan nikel yg di istilahkan \"Blok Medan\" milik istri Wali Kota Medan ada di Kabupaten Halmahera Timur. Hanya saja, dalam persidangan belum terungkap, apa nama sebenarnya perusahan milik anak presiden yg diistilahkan Blok Medan tersebut. Istilah \"Blok Medan\" dibenarkan dalam kesaksian tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili. Dia mengatakan, AGK menggunakan kode ‘Blok Medan’ untuk menekan Bupati Halmahera Timur agar memuluskan pengurusan izin tambang. Suryanto mengaku, sebelumnya, untuk memuluskan perijinan usaha pertambangan milik Bobby Nasution, ia sempat diajak untuk menghadiri pertemuan dengan salah satu pengusaha di Medan. Ia datang menggantikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan yang tak bisa hadir. Pertemuan ini turut dihadiri ketua dewan pengurus Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif dan anak AGK, Nazla Kasuba. Keduanya diketahui merupakan pemegang saham utama pemegang saham pada PT Prisma Lestari, perusahaan tambang nikel di Weda Tengah, Halmahera Tengah. Perusahaan ini menambang di lahan seluas 1.229 hektare berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah tahun 2008. Suryanto mengatakan, Muhaimin yg juga sudah ditetapkan sebagai tersangka sangat paham istilah \"Blok Medan\" di Halmahera Timur. Menurutnya, agar kode Blok Medan makin terang terbaca, sebaiknya Muhaimin diminta untuk menjelaskannya. Kahiyang dan Bobby merupakan bagian dari keluarga Jokowi yg dekat dengan kekuasaan. Jika kabar ini diabaikan penegak hukum, maka sama halnya dengan membenarkan adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam kasus ini. Sebagai partai ber-kader Islam dan bermoto dakwah, PKS harusnya lebih cermat mengusung calon kepala derah. Sebaiknya, menghindari bakal calon kepala daerab yg jauh dari indikasi dan kabar korupsi. (*)
Permintaan Maaf Jokowi Tidak Menghilangkan Pidana, Apabila Ada
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) JOKOWI menyampaikan minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Jokowi memberi alasan, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sehingga tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Jokowi minta maaf, karena merasa bersalah, boleh-boleh saja. Tetapi, apakah rakyat mau memaafkan, belum tentu. Mungkin banyak kelompok masyarakat yang tidak bisa menerima permintaan maaf Jokowi. Khususnya mereka yang merasa dijahati, dizholimi, atau dikhianati oleh kebijakan Jokowi. Dan banyak lagi alasan yang membuat masyarakat kelompok tertentu berat memberi maaf kepada Jokowi. Misalnya, masyarakat kelompok bawah mungkin tidak bisa memaafkan Jokowi karena kebijakannya yang pro oligarki memberi dampak langsung memiskinkan mereka. Seperti, kebijakan memberi insentif bebas PPN untuk kendaraan bermotor tetapi menaikkan pajak PPN konsumsi (dari 10 persen menjadi 11 persen). Atau menaikkan harga BBM (bersubisidi) pada September 2022 di tengah kenaikan penerimaan negara yang cukup tinggi, mencapai hingga 40 persen. Terlepas dari reaksi masyarakat, permintaan maaf seseorang tidak bisa menghapus kesalahan atau pelanggaran tindak pidana. Bahkan dalam hal pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya, seperti diatur Pasal 4 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31/1999): \"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.\" Untuk hal ini, masyarakat mencatat, Jokowi terindikasi melanggar cukup banyak peraturan perundang-undangan, termasuk pelanggaran konstitusi, yang tidak bisa dihapus dengan permintaan maaf. Pertama, Jokowi terindikasi menetapkan UU dengan melanggar konstitusi, antara lain UU IKN, UU Cipta Kerja, PERPPU (UU) Covid-19. Ada dua konsekuensi atas pelanggaran konstitusi ini. 1) Kalau terbukti melanggar konstitusi, maka pelanggar konstitusi termasuk kategori pengkhianat negara, sesuai definisi di penjelasan Pasal 169 huruf d, UU tentang Pemilu. 2) Kalau pelanggaran konstitusi mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka termasuk tindak pidana korupsi dan diancam pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti apakah dugaan masyarakat benar, bahwa antara lain UU IKN, UU Cipta Kerja, UU (PERPPU) Covid-19 melanggar konstitusi, dan apakah merugikan keuangan negara. Konsep otorita di dalam UU IKN diduga melanggar konstitusi Pasal 18. Karena, menurut pasal 18, bentuk pemerintah daerah adalah Provinsi, Kabupaten dan atau Kota, dengan kepala daerah masing-masing dinamakan Gubernur, Bupati atau Walikota, yang dipilih secara demokratis, dan mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang juga dipilih secara demokratis. Maka itu, pemerintah daerah dalam bentuk Otorita, dengan kepala daerah dinamakan Kepala Otorita, yang diangkat oleh Presiden, serta tidak mempunyai Dewan (DPRD), secara nyata melanggar konstitusi. Sebagai konsekuensi, anggaran negara (APBN) yang dikeluarkan untuk Otorita IKN, kemungkinan besar, merugikan keuangan negara, dan karena itu diancam pidana. Kemudian, UU (PERPPU) Cipta Kerja terindikasi juga melanggar konstitusi, karena pada akhir tahun 2022 tidak ada kegentingan memaksa yang dapat dijadikan dasar penetapan PERPPU Cipta Kerja. Dalam hal ini, Jokowi diduga melakukan manipulasi faktor “kegentingan memaksa”. Selain itu, penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menggunakan UU Cipta Kerja sebagai dasar hukum, juga melanggar konstitusi, yaitu melanggar Hak Asasi Manusia, Pasal 28H. Khususnya, apabila penetapan PSN digunakan sebagai dasar untuk mengusir masyarakat setempat secara paksa, seperti yang sedang terjadi di PIK 2. Pasal 28H ayat (1) UUD berbunyi:Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, *bertempat tinggal*, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat (4) UUD berbunyi:Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Kalau dugaan pelanggaran konstitusi seperti dijelaskan di atas terbukti, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka Jokowi dapat dicap sebagai pengkhianat negara, dan dapat diancam pidana. Permintaan maaf Jokowi tidak bisa menghapus kesalahan pidana tersebut. (*)
Operasi Mossad Israel Susupi "Geng Korup" Inteligen Iran: Sukses Bunuh Haniyeh
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa Doktor Hukum Trisakti BANYAK yang bertanya, mengapa Ismail Haniyeh terbunuh di Iran. Beliau sudah ke Qatar, Turki, Suriah, Lebanon, bahkan kunjungan ke Asia Tenggara, tetapi aman-aman saja. Apakah pertahanan dan inteligen Iran sedemikian rapuh? Ataukah ada kemungkinan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi Iran dalam peristiwa pembunuhan Haniyeh? Sebelum Haniyeh, masih segar dalam ingatan kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran, Ebrahim el- Raisi. Banyak spekulasi mengemuka. Salah satunya, kematian Raisi disebabkan sabotase operasi intligen Mossad Israel. Meskipun belum ada hasil penyelidikan resmi pemerintah Iran terkait kematian Raisi, bagi saya, kematian Raisi membuka tabir bobroknya internal departemen pertahanan dan intligen Iran yang sejauh ini selalu bisa dibobol Israel. Dua dekade terakhir, operasi senyap Mossad Israel sukses menyusup ke tubuh inteligen Iran lewat kolaborator dari kalangan perwira tinggi dan pejabat pertahanan Iran sendiri. Mereka dikenal sebagai \"Geng Korup\" intligen Iran. Terdiri dari sekelompok personel keamanan di eselon atas yang dipimpin langsung kepala departemen Israel di dinas inteligen nasional Iran. Geng korup ini memiliki antibodi, bahkan mampu menyembunyikan informasi dari menteri inteligen Iran, melakukan disinfomasi dan kebohongan data-data inteligen. Geng korup Inteligen Iran, bekerja di bawah perintah pejabat Mossad. Mereka ditugaskan menghimpun informasi dan mencuri dokumen penting negara untuk diserahkan kepada Israel. Terutama untuk mendukung aksi spionase Mossad dalam rangka melemahkan pengembangan nuklir Iran, propoganda oposisi dalam rangka melunakkan kampanye anti zionisme hingga pembunuhan tokoh-tokoh penting dalam negeri atau kolega Iran anti Israel. Dari puluhan bahkan ratusan, operasi inteligen Mossad dengan memanfaatkan tangan \"Geng Korup\" Inteligen Iran yang dilakukan, paling mencolok adalah peristiwa terbunuhnya fisikawan dan ilmuan nuklir kenamaan Iran Mohsen Fakhrizadeh pada November 2020 lalu. Mohsen adalah kepala pengembangan nuklir Iran. Ia tewas akibat serangan senapan mesin dengan kecerdasan buatan yang dikendalikan dari jarak jauh dalam operasi inteligen real time lapangan, Mossad. Fenomenalnya, dua bulan sebelum kematiannya, tepatnya Oktober 2020, menteri Inteligen Iran, Mahmoud Alavi telah memperingatkan, bahwa dua bulan berikutnya, Mohsen akan dibunuh oleh Mossad tepat di lokasi ia terbunuh pada November 2020. Alavi menyebut, bahwa dalang yang merencakan pembunihan Mohsen adalah kolega Mossad dari internal angkatan bersenjata Iran yang juga merupakan salah satu petinggi di Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC). Fenomenalnya, informasi dan peringatan Mahmoud Alavi diabaikan, tidak ditindaklanjuti IRGC. Fenomenalnya lagi, ketika informasi itu benar dan Mohsen terbunuh sesuai waktu dan pada tempat yang diberitakan, tidak ada sama sekali upaya penyelidikan untuk menguak dalang yang bertindak sebagai spionase Mossad di tubuh IRGC. Peristiwa ini menunjukkan, sabotase dan kendali Mossad sudah sangat kuat di internal IRGC. Bayangkan, untuk informasi sejelas, sepenting, dan se-strategis itu, diabaikan begitu saja. Hal ini mengindikasikan, bahwa pelayan Mossad di tubuh IRGC, memang menduduki jabatan-posisi-pangkat yang cukup tinggi. Sehingga punya kendali kuat untuk dapat mengabaikan peringatan, dan melaksanakan rencana pembunuhan pada waktu dan lokasi yang ditentukan terhadap kepala pengembangan nuklir Iran. Kita tahu bersama, IRGC adalah unit paling khusus militer Iran. Di dalamnya termasuk devisi khusus yang menjalankan tigas anti spionase terhadap operasi inteligen Israel. Jika sudah disusupi, maka tentu saja fungsi anti spionase terhadap operasi Mossad jadi mandul. Berubah menjadi lembaga pemberi informasi inteligen kepada Mossad. Kabar ini dibenarkan oleh kalangan pemerintah dan secara arogan diprotes oleh kelompok oposisi Iran sendiri. Bahwa Sumber-sumber di dalam bangsal keamanan penjara Evin, Teheran, mengkonfirmasi, ada puluhan komandan tinggi IRGC yang di tahan di lokasi itu dengan dakwaan sebagai mata-mata untuk negara asing, terutama Mossad Israel. Hanya saja, pemerintah Iran tidak mempublikasi nama-nama para pengkhianat tersebut beserta jabatannya demi menjaga martabat Pengawal Revolusi Iran. Berikutnya, soal pencurian dokumen rahasia Iran paling fenomenal sepanjang sejarah dalam operasi inteligen Mossad dengan memanfaatkan spionase \"Geng Korup\" dari kalangan IRGC Iran. Operasi ini berjalan senyap tanpa diketahui oleh dinas pertahanan dan intelen Iran. Perampokan ini terjadi di akhir Januari 2018, di tengah malam, puluhan orang merangsek masuk ke fasilitas gudang nuklir di sebuah kawasan industri, 30 km dari kota Tehran. Fenonemalnya, di dalam gedung, terdapat 32 berangkas. Tapi Mossad tahu mana brangkas yang berisi materi-materi berharga. Akhirnya, dalam waktu kurang dari tujuh jam, Mossad berhasil membobol 27 berangkas, mengambil setengah ton arsip nuklir rahasia dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Ini merupakan salah satu perampokan paling berani dalam sejarah Iran, tapi para pejabat Iran memilih untuk tetap diam. Tiga bulan kemudian, tepatnya 18 April 2018, dokumen yang dicuri tersebut muncul di Tel Aviv, Israel. Dalam sesi konfrensi pers, Benjamin Netanyahu saat itu, dengan bangga memamerkan dokumen-dokumen yang dicuri itu. Fenomenalnya lagi, saat itu, Netanyahu menyoroti peran Mohsen Fakhrizadeh atas apa yang disebut program senjata nuklir yang tak pernah diumumkan. Dengan jelas ia menyebut nama \"Dr. Mohsen Fakhrizadeh, ingat namanya, saya ulang, ingat namanya\". Sejak saat itu, direncanakan pembunuhan, Dua tahun kemudian, November 2020 Mohsen tewas. Dalam dua dekade terakhir, sejumlah ilmuwan nuklir terkemuka Iran telah dibunuh. Terdapat banyak sabotase di fasilitas militer dan nuklir Iran, tapi sejauh ini pasukan keamanan Iran secara umum gagal untuk mencegah atau menangkap pelaku dan komplotannya. Penyebabnya sederhana. Operasi senyap Mossad Israel telah menembus dan berhasil mengendalikan sebagian tubuh IRGC lewat \"Geng Korup\" yg terdiri dari sejumlah eselon atas pejabat dan perwira Iran dari kalangan dinas inteligen nasionalnya. Maka sangat mudah bagi Israel untuk melangsungkan spionase dan sabotase pembunuhan terhadap petinggi-petinggi maupun kolega Iran dari luar di dalam negeri. Salah satunya, seperti yang baru saja menimpa kepela biro politik Hamas, Ismail Haniyeh. (*)
Perusak Negara Itu Berinisial J
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Teka-teki tentang pengendali atau raja judi online itu adalah \"T\" telah menembak kesana sini. Konon Tessy artis yang sering memerankan banci sudah datang ke Bareskrim mengklarifikasi bahwa \"T\" itu bukan dirinya. He he bisa juga Tessy melucu pada situasi negara sedang amburadul begini. Pasti juga Jokowi terkejut bukan karena Tessy sebagai si pengendali judi yang harus ditangkap. Bermula dari laporan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana. Benny Ramdhani melaporkan bahwa pekerja migran di Kamboja di sektor judi online menyatakan pengendali judi online di Indonesia adalah \"T\". Mengingat judi adalah kriminal, maka Benny Rhamdani pun dipanggil oleh Bareskrim sebagai saksi. Mengingat bahaya judi online yang sudah merusak mental rakyat Indonesia mulai dari masyarakat bawah, aparat birokrasi hingga anggota DPR, maka pengusutan hingga ke pengendali judi online Indonesia harus berlanjut dan tuntas. Inisial \"T\" harus jelas dan patut dihukum apakah \"Tauke\", \"Tiongkok\", \"Toge\", \"Toshiba\", \"Tito\", \"Tommy\", \"Tessy\" dan lainnya. Yang jelas Tessy sudah mengklarifikasi. \"T\" perlu dipertanyakan juga dalam kaitan dengan \"mafia atau gang 303\" yang pernah diributkan publik. Presiden Jokowi harus ikut berperan \"mengomando\" pengusutan. Tidak cukup mengatakan ucapan klise \"tanya saja ke Benny\" atau \"tanya penyidik\" atau nanti ujungnya \"tanya ke rumput yang bergoyang\". Rumput bangsa ini sudah bergoyang-goyang, gelisah oleh kerusakan lingkungan yang luar biasa. Ekonomi, politik, hukum, agama, budaya, sosial, hankam dan lainnya. Korupsi, pelanggaran hak asasi, kolaborasi, money laundry, penggerusan kedaulatan negeri hingga penjajahan oligarki. Semua pembusukan bangsa ini disebabkan oleh orang yang berinisial \"J\". \"J\" ini berprofil tenang tapi menghanyutkan, sederhana tapi kaya raya, mudah mengkhianati teman, bohong karakternya, ahli dalam sandera menyandera, mimpinya melambung, berteman dengan paranormal, hobby lari dari tanggung jawab dan siapa dekat pasti taat, mungkin terjerat. Daya rusak \"J\" dahsyat. Indonesia terkena kutuk atau musibah memiliki \"J\". Berulang dilaporkan ke Bareskrim \"J\" tidak pernah diusut. Dalam kaitan ini \"J\" dan \"T\" mungkin sama-sama \"sakti\". \"J\" dan \"T\" dapat dekat dan bersahabat. Pura-pura terkejut kok \"T\" disebut-sebut. Atau terkejut bahwa mesin uang \"J\" ikut terancam. Kalau \"T\" ditahan dan dihukum, pendapatan bakal menjadi berkurang. Awalnya \"J\" tidak peduli dengan judi online yang dikendalikan \"T\" yang penting pendapatan tetap \"off line\". \"T\" masuk laporan saat rapat terbatas Istana dan \"BR\" akan membuktikan. Ini uji nyali dan uji kebenaran. Moga kaus judi online tidak menguap seperti kasus-kasus TPPU pajak, korupsi timah, dan lainnya. \"J\" memang dikenal juga jago dalam menggelapkan atau menguapkan kasus-kasus. Berbeda dengan Tessy yang menyanggah sebagai \"T\" raja judi online dengan ungkapan \"boro-boro berjudi, makan saja susah\", nah \"J\" ini malah bisa makan apa saja apakah itu nasi, kodok, tambang, bansos, sampai anak pun bisa dimakannya. Rakyat rampaknya tidak akan terkejut jika ternyata pengendali atau raja judi \"T\" termasuk makanannya juga. (*)
Bagus Juga IKN untuk Kebun Binatang
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan IKN semakin tidak jelas meski masih ngotot agar jadi. Alih-alih berbondong-bondong investor datang dan berebut menanam modal, rasa sepi menyelimuti Jokowi. Ia merasa perlu ditemani oleh para influencer. Ternyata itupun tetap masih merasa tidak nyaman berada disana. \"Gak bisa tidur\", katanya. Gelisah dalam bayang-bayang kegagalan. Dulu sewaktu meresmikan \"Titik Nol\" juga Jokowi kesepian dan gelisah hingga memperpendek jadwal untuk nginap di tenda. Teman-teman \"influencer jin dan hantu\" yang menemaninya tidak membuat dirinya tenang dan nyaman. Mungkin genderuwo dan Nyi Roro Kidul lebih senang masuk ke dalam kendi dan nyenyak tidur diatas tanah keramat yang dibawa oleh para Gubernur. IKN 85 % bakal mangkrak dan gagal. Prediksi IKN akan menjadi kota hantu semakin menguat. Oleh karenanya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berencana membentuk Badan Usaha Milik Otorita (BUMO). Badan ini bertugas \"meramaikan\" IKN. Konon segera dibuat bioskop dan kebun binatang. Nah, kebun binatang mungkin nantinya akan ditetapkan sebagai PSN Proyek Stategis Nasional. Ada ular strategis, gajah strategis dan kodok strategis. Bersuara \"cuan, cuan cuan !\". Rupanya instink Basuki sangat kuat, hutan yang dibabat dahulu akan kembali menjadi habitat binatang. Biarlah bangunan yang ada nantinya untuk kandang, tentu Istana Presiden harus menjadi kandang singa, atau sekali-kali digunakan sebagai panggung atraksi berbagai jenis binatang. Jokowi boleh juga berkebun di area sana dan dipastikan bisa tidur nyenyak bersama kodok-kodok strategis nasional. \"Penajam Park Zoo\" bagus juga. Usul nih, pak Jo namanya mohon dipertimbangkan. Penghuninya berbaur dengan binatang politik \"zoon politicon\". Merujuk pada khutbah Kyai Hasyim Asy\'ari Al KPU-iyah maka disana berkeliaran manusia-manusia yang berbaju binatang. Serakah, mau menang sendiri, penipu, pengkhianat, pemakan sesama, tak peduli, keji dan arogan. Setelah \"soft ngantor\" di IKN bersama tim influenza eh influencer rupanya bukan hanya tidak nyenyak tidur tapi juga tidak betah tinggal di \"hutan\" berpenduduk \"jadi-jadian\" akhirnya setelah dua hari di IKN, Jokowi kembali ke Jakarta. Enakan di Jakarta ya oom ? Memang cocok jika IKN hanya menjadi tempat wisata dengan Kebon Binatang sebagai icon nya. Soft ngantor dengan fokus perhatian dan pemberitaan pada Istana Presiden menggambarkan IKN ini memang bukan kepentingan rakyat tetapi kepentingan Presiden. Nafsu raja atau implementasi dari feodalisme atau jokowisme dalam bentuk bangunan-bangunan lucu. Pamer pemborosan dan kekonyolan sang penguasa negeri. IKN adalah proyek skandal Jokowi, kongkalikong DPR, kolaborasi China, serta penggusuran budaya. Mesti dibatalkan. Indonesia butuh prioritas program yang lebih memihak pada kebutuhan rakyat nyata. IKN mercusuar brutal yang hanya mimpi, mainan dan monumen dari ketidakbecusan Jokowi. Kebun binatang \"Penajam Park Zoo\" ya Pak Jo. (*)
Jokowi Sableng dan Rakus Kekuasaan
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sableng (gila dan tidak waras) rakus (sangat tamak) kekuasaan, menjadikan Jokowi kehilangan rasa malu, kepekaan, harga diri, jatidiri dan nurani, buta dengan nilai kebenaran dan kejujuran. Chris Komari Activist Democry dalam sebuah artikelnya menulis \"Jangankan ditekan dengan petisi 100, petisi 200, petisi 500, petisi Bulaksumur, petisi ngolek jamur ataupun petisi rondo ucul, diteriakin di microphone dan dicacimaki tiap hari di simpang jalan dengan banner yang begitu besar selama hampir 10 tahun, Jokowi juga tidak peduli.\" Dorongan kurang waras dan ketamakan menjadikanya kehilangan rasa malu dan sensitifitas dalam mendemonstrasikan berbagai kebohongan, keculasan dan ketidak jujuran bahkan dengan berbagai rekayasa justifikasi yang dimanipulasi. Sesungguhnya prilaku kebohongan dan ketidak jujuran bukan sekedar memalukan dan menjijikkan. Tapi menjadi racun yang mematikan nurani dan rasa kemanusiaannya. Dengan bangga mempertontonkan berbagai penyelewengan, kecurangan dan kebohongan, yang kemudian dibungkus dengan berbagai pembenaran yang direkayasa melahirkan perilaku buruk yang berkepanjangan beridentitas kebohongan, manipulasi dan perilaku culas. Kekuasaan dan kekuatan Jokowi sesungguhnya kekuatan palsu, kebenaran semu, dan keberanian menipu. Kitalah yang sering melukiskannya demikian hebat. Gangguan kejiwaan ini semakin parah, ketika kebohongannya mendapatkan pembenaran dan pujian. Kebohongannya yang menjadi-jadi membuat semua omongannya pasti kebalikannya. Masyarakat sampai hafal betul untuk menangkap atau menebak kebenaran apa yang akan terjadi adalah dibaliknya ucapkan yang dikeluarkan. Jokowi memiliki tabiat berbohong dalam jangka waktu yang lama, orang dengan kondisi ini memercayai dusta yang diucapkannya, sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata. Anton Delbrueck menggunakan istilah pseudologia fantastica untuk menggambarkan kondisi Jokowi yang sering berbohong, disertai dengan fantasi atau khayalan tidak sadar akibat dan resikonya. Jokowi selalu mengubah cerita dan memberikan informasi yang tidak konsisten. Sering melupakan bagian penting menyampaikannya dengan cerita yang berbeda dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan ambisi kekuasaannya, sekalipun dilakukan tanpa kesadaran normal dampak kerusakan luar biasa dengan munculnya instrumen UU dan aturan sesuai angan-angan dan khayalannya. Rakus kekuasaannya masih terlihat di ahir masa jabatannya tetap melakukan rekayasa kekuasaan yang tidak normal, seperti linglung, sableng dan rakus keuasaan tidak sadar dengan semua resiko dan akibat yang akan menimpanya. (*)
POPULER
