OPINI
Prabowo, Jokowi dan Refleksi atas Hari Koperasi
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Staf Khusus Menteri Koperasi RI, 1998-1999, Aktivis Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa ITB 80\'an. PERINGATAN puncak Hari Koperasi Nasional di Batam kemarin tanpa dihadiri Presiden RI dan presiden terpilih. Dekopin sebagai penyelenggara hari koperasi sebelumnya mencantumkan kehadiran Jokowi dan Prabowo dalam spanduk yang beredar. Tanpa kehadiran presiden, acara puncak koperasi itu menjadi hambar, karena tingkat kepentingan nasionalnya lebih rendah dari berbagai peringatan hari penting lainnya, seperti Hari Santri, Hari Pancasila maupun lainnyalainnya (catatan: Jokowi menghadiri Hari Santri dan Hari Pancasila yang lalu). Apakah isu koperasi tidak penting bagi Jokowi? Tentu saja soal menghadiri peringatan puncak Hari Koperasi menunjukkan penting tidaknya isu tersebut dimata seorang presiden. Namun, parahnya, acara prioritas Jokowi pada Hari Koperasi itu bukanlah sangat vital, sehingga memilih tidak datang ke sana. Hari itu malah Jokowi menunjukkan sikapnya yang bertentangan dengan Koperasi, yakni mengumumkan keputusan presiden 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Di mana bertentangannya? Jokowi membuat aturan kepemilikan tanah di IKN dapat selama 190 tahun alias 3 generasi jika rerata orang Indonesia usia harapan hidupnya 60 tahun. Bahkan waktunya dapat diperpanjang. Lamanya waktu kepemilikan tanah ini jauh lebih lama dari Kolonial Belanda dalam UU Agrariscth wet dan Suiker Wet, 1870 yang memberikan kepemilikan tanah 75 tahun bagi investor. Perlu di catat, Multatuli mencatat, bahwa kebijkan pertanahan Agrariscth Wet ini lebih kejam dan menghisap dibanding era sebelumnya, Tanam Paksa. Koperasi berbeda spirit dalam memberikan asset bangsa ini kepada siapa. Spirit koperasi adalah mengutamakan kepemilikan bersama dan usaha bersama. Sedangkan kebijakan pertanahan Jokowi dan Engelbertus De Waal (menteri Jajahan Belanda) spiritnya memberikan asset kepada kapitalis. Prabowo, yang namanya dicantumkan dalam jadwal/daftar acara Dekopin ternyata tidak hadir juga. Namun, tentu saja ketidakhadiran Prabowo dapat dimaklumi. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo harus memilih lebih dahulu isu pertahanan. Pada tanggal 12/7/24 Prabowo tercatat mempunyai acara penting, yakni pembekalan Calon Perwira Remaja, di Jakarta. Pada pidatonya yang dikutip berbagai media, cucu pendiri Koperasi Pegawai Negeri ini, membahas isu perlindungan seluruh rakyat. Menurutnya, pembangunan kereta api cepat dan lainnya akan sia-sia tanpa kekuatan melindungi rakyat tidak dilakukan. Melindungi rakyat pertama, memakmurkan rakyat selanjutnya. Tentara dan polisi harus kuat dan bekerja melindungi rakyat. Menariknya, meski bukan tupoksinya, secara paralel melalui (X twitter) Prabowo mengucapkan Dirgahayu Hari Koperasi ke 77 dengan tema \"Koperasi Maju, Indonesia Emas\", yang tayang 14.000 viewers dan 98 retweet. Ini artinya Prabowo peduli dengan Hari Koperasi itu. Refleksi atas Hari Koperasi Kurang tingginya nilai Hari Koperasi di mata Jokowi saat ini dengan tidak hadir dalam acara tersebut serta kebijakan yang dikeluarkan pada Hari Koperasi memberikan swasta kapitalis hak kelola tanah selama 190 tahun plus menunjukkan pemerintahan Jokowi tidak pro rakyat. Ini menjelaskan situasi pembangunan kita yang terus menerus memperkaya orang kaya dan membiarkan orang miskin tinggal dalam penderitaan. Ketika saya menulis \"Bung Hatta Maafkan Kami\", 7/7/24, saya sudah menjelaskan bahwa pikiran Bung Hatta, proklamator kemerdekaan kita, menjelaskan bahwa Indonesia sejatinya adalah anti kapitalisme. Pasal 33 UU 1945 menegaskan bahwa \"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, selain itu, \"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat\". Maknanya adalah pembangunan itu bercorak sosialistik dan koperatif. Di era lalu, meskipun Suharto, misalnya, berusaha memacu pertumbuhan melalui jalan kapitalis, tapi Suharto membangun koperasi sampai tingkat desa, seperti KUD, serta berusaha memaksa konglomerat memberikan sahamnya 20% kepada koperasi, sebagai ketaatannya pada konstitusi kita. Sahabat saya Jumhur Hidayat telah menuliskan pentingnya peran Koperasi sehari sebelum Hari Koperasi dalam judul \"Ekonomi Konstitusi, Koperasi, BUMN dan BUMS\", Kompas cetak, 11/7. Dengan latar belakang isu pemerataan alias keadilan ekonomi, Jumhur menguraikan agar koperasi dihidupkan kembali. Artinya, peran koperasi harus seimbang dalam mengelola negara dibandingkan BUMN dan Swasta. Koperasi setidaknya diberikan hak eksklusif menguasasi dan mengelola bidang-bidang yang berkaitan dengan sumberdaya alam, seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan dlsb. Sahabat saya lainnya, Radhar Tri Baskoro, dalam \"Menuju Dunia Multipolar, Apa Pilihan Prabowo?\", pribuminews.co.id, 11/7/24, yang merujuk tulisan saya terkait Bung Hatta, menjelaskan trend besar dunia ke arah sosialistik dan tatanan ekonomi baru. Prabowo punya kesempatan emas meninggalkan jalan kapitalisme biadab yang merusak dunia selama ini. Meskipun saya tidak membahas soal multipolarism menggantikan unipolarisme dunia, saya memberikan catatan pentingnya kita mengetahui \"Berlin Declaration\", Mei 2024, yang mengutuk kepercayaan atas pembangunan ekonomi neoliberal (free market dan market driven economy) dan bangkitnya sosialisme di eropa setelah kemenangan Partai Buruh di Inggris dan Partai Sosialis di Prancis minggu lalu. Dalam dunia yang sedang berubah ini, sudah saatnya Prabowo nantinya mengganti semua kurikulum jurusan-jurusan ekonomi di semua universitas. Kita harus percaya, seperti kata Yauval Noah Harari dalam Homo Deus, bahwa ilmu ekonomi orang-orang barat itu diimpor dari dunia Islam paska keruntuhan Ottoman. Artinya, ada konsep ekonomi sebelum Adam Smith dan lainnya di barat mengembangkan teori-teori ekonomi. Bisa saja sistem ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi Pancasila dan Koperasi menjadi ajaran resmi di semua buku pelajaran ekonomi bangsa kita ke depan. Dengan demikian arah pembangunan ekonomi kita lahir dari pemikir-pemikir anti Kapitalis dan anti Neoliberal. Sehingga Koperasi bisa berjaya dan Bung Hatta \"bisa senang\" di alam baka. Penutup Saya sangat prihatin dengan Hari Koperasi kemarin yang tidak meriah. Padahal sejatinya konstitusi kita mewajibkan Koperasi atau pembangunan ala sosialistik menjadi arus utama. Jokowi sendiri pada Hari Koperasi malah membuat keputusan yang membolehkan swasta menguasai hak atas tanah selama 190 tahun plus. Harapan kita ke depan, ditangan Prabowo, yang kakeknya adalah pendiri Koperasi Boedi Oetomo dan Koperasi Pegawai Negeri serta bapaknya pendiri Partai Sosialis Indonesia, merubah arah pembangunan kita selama ini yang terperangkap pada Kapitalisme dan Neoliberalisme sesat. Dalam momentum dunia yang berubah ke arah sosialistik, saatnya Indonesia kembali pro konstitusi, pro Pancasila dan pro Koperasi. (*)
Koalisi Besar Oligarki, Koalisi Busuk dan Sesat
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih WACANA pembentukan koalisi besar pendukung Prabowo - Gibran sedang dirancang untuk melanggengkan praktik kekuasaan oligarki dalam pemerintahan. Gagasan ini makin kelihatan boroknya ketika muncul gagasan bahwa koalisi partai politik besar dan permanen akan menempatkan Joko Widodo sebagai pemimpin utama. Arah melangggengkan praktik oligarki di rekayasa dengan alasan menjaga stabilitas politik sebagai prasyarat utama agar visi dan misi yang diusung dapat terealisasi. Semua omong kosong, licik, buruk, busuk dan menyesatkan, seolah olah rakyat buta, bodoh, dungu dan tolol semua. Pembentukan koalisi besar dan permanen hanya akan menimbulkan praktik pelembagaan oligarki berkedok koalisi. Keadaan akan semakin buruk ketika lembaga MPR / DPR seperti saat ini hanya sebagai budak kekuasaan oligarki maka akan tetap melekat sifat rente dan transaksional. Karakter partai-partai politik akan tetap sama fungsinya sebagai jongos oligarki. Kabinet Prabowo yang sudah lemah karena kemenangannya hasil rekayasa dengan curang akan semakin lemah dihadapkan pada tekanan politik dagang sapi. Kalau itu terjadi, akan membawa sejumlah ancaman dalam kebinetnya. Fungsi pengawasan DPR tetap lemah, tidak obyektif, fungsinya hanya sebagai pupuk bawang kekuasaan oligarki. Fenomena ini akan mengakibatkan pemerintahan rentan terjebak dalam pola rezim otoritarian, di bawah kendali oligarki dan Cina ( RRC ). Peran oposisi sebagai pengawas tetap lemah karena tergiur oleh tawaran jabatan, bantuan, imbalan, dan keuntungan bisnis. Sistem kekuasaan politik oligarki, di mana kepentingan sejumlah kelompok diutamakan di atas kepentingan umum atau rakyat Koalisi besar dan permanen untuk pelembagaan kabinet Prabowo dapat dianggap sebagai sebuah sesat pikir dalam konteks hukum dan ketatanegaraan. Membawa risiko kekuasan tetap di tangan kuasa oligarki dan RRC. Langkah tersebut akan melanggar prinsip-prinsip tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa ..\"_ Negara Indonesia wajib melindungi setiap aspek di dalamnya, mulai dari rakyat, budaya, kekayaan alam, hingga mempertahankan nilai-nilai bangsa. (*)
Jangan Lelah Gempur Israel
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsan SUDAH 9 bulan Hamas dan warga Palestina bertahan menghadapi serangan membabi buta pasukan IDF. Tanpa malu Zionis Israel melakukan genosida secara terang-terangan meski dikutuk dunia. Manusia dan negara sehat tidak akan mendukung Israel si pelaku kriminal. Hanya karena proteksi Amerika lah Israel tidak menurunkan tensi arogansi kejahatannya. PBB telah menerima kenyataan dengan menerima Palestina sebagai anggota. Dalam Sidang Majelis Umum PBB yang dihadiri 177 negara anggota, sebanyak 143 negara menerima, 9 negara menyatakan menolak dan 25 abstain. Hasil ini tentu menjadi pukulan bagi Zionis Israel. Di medan tempur Israel tidak berhasil mengalahkan Hamas dan di meja perundingan, Israel pun kalah telak. Penjahat tetap penjahat. Israel memang biadab. Semua area Gaza dibombardir sehingga pengungsian besar-besaran bergerak menuju Rafah perbatasan Mesir. Namun Israel tidak memberi ruang, Rafah pun dihancurkan. Pembantaian keji terjadi disini hingga menciptakan keprihatinan dunia \"All eyes to Rafah\". Di Amerika, Eropa, dan berbagai belahan dunia aksi-aksi kutukan hingga boikot terjadi. Israel musuh dunia abad ini. Namun bukan Iblis jika tidak sadis dan bukan Dajjal jika tidak brutal. Israel tetap sadis dan brutal. Meski 40 ribuan warga Gaza telah tewas dengan wanita dan anak sebagai korban terbanyak, namun belum ada satu kekuatan pun yang mampu menghentikan kejahatan Zionis Israel. Karenanya komunitas muslim khususnya, dunia pada umumnya harus terus gigih menggempur Israel melalui berbagai jalur serangan baik militer, ekonomi, politik maupun diplomatik. Tiga motivasi yang mesti diperkuat umat, yaitu : Pertama, kewajiban untuk membebaskan Al Aqsho Masjid mulia umat Islam. Masjid Al Haram, Masjid An Nabawi dan Masjil Al Aqhso adalah tiga Masjid utama yang disebut Nabi. Umat harus bebas beribadah di ketiga Masjid tersebut. \"Birruh biddam nafdika ya Aqsho\". Kedua, peduli kemanusiaan. Zionis Israel adalah penjahat yang menjadi srigala pemangsa manusia. Menzalimi manusia dengan menjajah dan menginjak-injak. Melakukan \"crime against hummanity\"--kejahatan kemanusiaan. Jalan mulia adalah membebaskan kezaliman manusia atas manusia lainnya. Ketiga, memenangkan perang Agama. Zionis Israel yang berkendaraan Yahudi telah menganiaya umat Islam dan umat Kristen. Ini perang agama antara Yahudi versus Islam dan Kristen. Perang agama bagi umat Islam harus terus dikobarkan agar Yahudi dikalahkan. Perjuangan melawan Zionis Israel adalah perang fie sabilillah. Umat Islam di seluruh dunia penting untuk melakukan konsolidasi berkelanjutan. Aktual perlawanan dunia yaitu pengakuan Palestina merdeka dan boikot produk Israel dengan melibatkan kebijakan Pemerintah. Sebagai contoh Pemerintah Indonesia secara bertahap harus memblokade impor dan produk Israel yang ada di Indonesia. Warga otomatis akan menjalankan. Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) harus terus digelorakan. Menurut ilmuwan politik Harvard University Erica Chenoweth 3,5 persen saja populasi yang terus beraksi dapat menpengaruhi perubahan. Tidak perlu mayoritas. BDS efektif untuk menekan kebijakan pendudukan Zionis Israel atas Palestina. Penggalangan dana dan bantuan perjuangan tetap dilakukan. Berjihad dengan tenaga, harta dan suara. Mobilisasi massa menjadi bagian dari konsolidasi. Meyakini bahwa Allah akan membuka jalan bagi para pejuang-Nya dan insya Allah akan diberi kemenangan pada waktunya. Waktu yang dekat--\"fathun qorib\". \"Yaa ayyuhal ladziina aamanuu shbiruu wa shoobiruu wa roobithuu, wattaquullaha la\'alakum tuflihuun\" (Hai orang-orang beriman, bersabarlah dan perkuat kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga. Bertakwalah kepada Allah agar kamu menang)--QS Ali Imron 200. (*)
Akademisi Berontak untuk Kebaikan Negeri
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan TERINGAT dahulu masa \"the dark age\" ketika kekuasaan dogmatik menghegemoni. Kampus dan institusi pengembangan intelektual dimatikan oleh arogansi kekuasaan sehingga kultur yang terbentuk adalah ketidakberdayaan dan keterpaksaan. Namun zaman tidak pernah konstan ada dinamika dan pergerakan yang bersifat antitesa pada saatnya. Itulah masa \"renaissance\" atau kebangkitan kembali dengan ciri humanisme dan rasionalisme.Kaum cendekia atau akademisi mulai bangkit dari kungkungan. Lalu kelanjutannya adalah \"aufklarung\" atau pencerahan yang bercirikan liberalisme dan nasionalisme. Puncak kecemerlangan pemikiran yang menjadi kekuatan bagi perubahan. Empirisme dan observasi. Ada kemerdekaan dan semangat kebangsaan. Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi nampaknya memasuki \"abad\" kegelapan. Ditandai dengan lemahnya kampus sebagai kekuatan perubahan. Tercengkeram oleh kepentingan politik Pemerintah. Menteri yang tidak kompeten serta birokrasi yang kaku dan mengancam. Mahasiswa pun sulit bergerak. Akan tetapi uniknya menjelang berakhir masa jabatannya, kampus mulai menggeliat. Kulminasi penyimpangan kekuasaan dengan membawa anak cucu mantu ke singgasana menimbulkan kemarahan. Apalagi dengan pola rekayasa memperalat lembaga yang terhormat seperti MK dan KPU. Lembaga dibawa-bawa ke dalam urusan rumah tangga. Kritik Guru Besar dan Dosen, Amicus Curriae peradilan MK, serta munculnya forum-forum alumni adalah fenomena dari perlawanan. Kaum akademisi baik yang berada di dalam maupun di luar kampus mulai tidak nyaman atas pembodohan ini. Komitmen mulai terbangun yakni sepakat bahwa biang masalah harus diakhiri. Jokowi mesti segera diganti. Lebih cepat lebih baik. Tidak perlu menunggu berhenti otomatis 20 0ktober 2024 karena rezim baru justru menggendong parasit Gibran putera Jokowi. Dengan demikian tri misi akademisi dalam memperbaiki negeri adalah : Pertama, makzulkan Jokowi. Ini awal dari langkah strategis, dilakukan baik dengan dorongan agar DPR/MPR memakzulkan maupun desakan langsung dan masif agar Jokowi mundur dari jabatan. Kedua, menekan aparat untuk menangkap dan memproses hukum Jokowi. Ini berspektrum luas mulai dari terapi untuk mencegah perbuatan serupa hingga membongkar jaringan perusakan dan pengkhianatan negara. Ketiga, memulihkan kedaulatan rakyat. Negara yang kini dikuasai oleh kaum oligarkhi harus dibebaskan. Kembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. DPR/MPR dibersihkan dari penyakit pragmatisme dan hedonisme. Tiga misi strategis ini sesungguhnya sedang berjalan dengan gumpalan yang semakin membesar. Mulai dari kritik-kritik Civitas Academica UGM, UII, UI, UNPAD, ITB dan lainnya. Forum Rektor Indonesia juga telah mengeluarkan sikap sebagai seruan moral atas penyimpangan Jokowi dan rezimnya. Forum Alumni Unpad (FAU), IA-ITB, Kappak ITB, UI Watch, Forum Alumni PT Bandung Berijazah Asli (For Asli), Ikatan Alumni Kampus Seluruh Indonesia (IAKSI) telah muncul sebagai bentuk gerakan pemberontakan akademisi (academic rebellion). Gerakan kelas menengah akan berpengaruh terhadap penguatan massa bawah untuk berani bergerak. Diawali dengan membangunkan mahasiswa yang tengah tertidur. Menjemput sejarah perubahan dimana mahasiswa dan massa bawah menjadi inti dari gerakan rakyat--people power. Pemberontakan akademisi terbukti berpengaruh. Pemecatan Dekan FK Prof. Dr. Budi Santoso, SpOG oleh Rektor Unair telah dianulir pasca akademisi bergerak. Ada ketakutan akan dampak ikutan dari aksi tersebut. Inilah saatnya akademisi bergerak lebih hebat melawan dominasi kekuasaan. Rebel for the good of the country--berontak demi kebaikan negeri. (*)
DPA, Siasat Jokowi Tetap Jadi Presiden
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan AWALNYA Prabowo ingin membuat \"Presidential Club\" sebagai wadah untuk mantan Presiden yang diduga kuat diketuai oleh Jokowi. Tiba-tiba muncul wacana mengubah Wantimpres menjadi DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dengan mendudukkan DPA sebagai Lembaga Tinggi Negara yang sejajar dengan Presiden. Hal ini menjadi upaya pencarian tempat untuk Jokowi dalam rangka \"memperpanjang masa jabatan\" sebagaimana impiannya. UU No 19 tahun 2006 tentang Wantimpres hendak direvisi kilat dengan mengubah nomenklatur menjadi DPA. DPR ingin menjadikan DPA sejajar Presiden. Baleg DPR cukup sehari memutuskan agenda penetapan revisi di Paripurna menjadi Inisiatif DPR. Konon sudah ada kesepakatan seluruh Fraksi. Sungguh keterlaluan DPR bekerja seperti \"kejar setoran\" diujung masa jabatan dengan membuat \"proyek\" terakhir pengabdian atau penghambaan DPR kepada Jokowi. DPR ini menjadi lembaga bodoh atau membodohi dirinya sendiri dengan rencana revisi UU yang berdasar pada kesepakatan dengan Pemerintah itu, karena : Pertama, DPA adalah lembaga yang ada dalam UUD 1945 lama yang oleh MPR telah dihapuskan melalui Amandemen UUD. Kehendak untuk mengadakan kembali DPA harus melalui mekanisme Amandemen MPR lagi. Artinya hal ini bukan kewenangan DPR. Kedua, revisi UU Wantimpres harus berorientasi pada peningkatan fungsi \"nasehat\" atau \"pertimbangan\" kepada Presiden. Jangan seperti saat ini dimana Wantimpres hanya sebagai wadah atau lembaga \"museum\" bagi para sesepuh bangsa. Makan gaji buta. Ketiga, menguras otak dengan mengotak-atik aturan demi penempatan Jokowi setelah tidak menjadi Presiden adalah salah besar. Apalagi jika hal ini menjadi bentuk \"balas jasa\" Prabowo untuk Jokowi. DPR menjadi alat kepentingan politik pragmatik. Akal-akalan Pemerintah. Jika ingin menghidupkan kembali DPA sebagai Lembaga Tinggi Negara, maka jalannya adalah Amandemen UUD 1945 lagi atau kembali ke UUD 1945 yang asli. Itu kerja MPR. Jika revisi UU No 19 tahun 2006 dipaksakan untuk kemudian mendudukan DPA sejajar dengan Presiden, maka dengan cepat setelah hasil revisi diundangkan, akan banjir guliran Judicial Review untuk pembatalan UU yang dinilai bertentangan dengan Konstitusi tersebut. Jadi \"ngebut\" menipu rakyat melalui revisi akan dibalas oleh \"ngebut\" rakyat untuk melakukan uji materiel. Kegaduhan baru dibuat oleh DPR dan Pemerintah. Akhirnya pengabdian atau penghambaan DPR kepada Jokowi untuk duduk di singgasana Ketua DPA diprediksi akan gagal total. Memang DPR ini seperti kurang kerjaan dan mengada-ada. Rugi besar rakyat harus menggaji anggota DPR dengan kualitas kerja seperti ini. Rakyat berhak untuk marah. (*)
Kepala Bapanas dan Dirut Bulog Markup Beras Impor
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Kepala Bapanas (Badan Pangan Nasional) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi telah dilaporkan kepada KPK oleh Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), atas dugaan markup impor beras yang merugikan negara sampai triliunan rupiah. Dugaan markup harga beras ini begitu jelas, dan mudah ditelusuri. Berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik), realisasi impor beras Indonesia pasa Maret 2024 mencapai 567,22 ribu ton dengan nilai 371,6 juta dolar AS. Artinya, realisasi harga impor beras di bulan Maret 2024 mencapai 655 dolar AS per ton. Realisasi harga impor beras ini jauh lebih tinggi dari harga penawaran beras dari perusahaan Vietnam, Tan Long Group, yang hanya menawarkan 538 dolar AS per ton, atau lebih murah 117 dolar AS per ton dari realisasi harga beli Bulog. Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah. Tentu saja Bulog menyangkal telah terjadi penggelembungan harga impor beras ini. Menurut Bulog, perusahaan Vietnam Tan Long Group tidak pernah menyampaikan penawaran. Tan Long hanya mendaftarkan diri sebagai pemasok atau peserta tender. Aneh. Siapa yang percaya pernyataan Bulog, bahwa ada perusahaan hanya mendaftarkan diri sebagai peserta tender, tetapi tidak menyampaikan penawaran? Ini yang pertama. KPK harus menelusuri sampai ke Tan Long Group, apakah benar mereka tidak menyampaikan penawaran. Kedua, ada indikasi Bulog telah menyampaikan pernyataan tidak benar, alias berbohong. Menurut Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mayoritas impor beras pada Maret 2024 justru berasal dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton, disusul Thailand 142,65 ribu ton, Myanmar 76,61 ribu ton, Pakistan 61,57 ribu ton, dan India sebesar 100 ton. https://infobanknews.com/naik-921-persen-impor-beras-ri-maret-2024-capai-56722-ribu-ton/# Pertanyaannya, siapa pemasok beras dari Vietnam tersebut? Apakah bukan Tan Long Group, perusahaan beras terbesar Vietnam? Karena itu, KPK wajib mengusut semua dokumen penawaran tender impor beras tersebut, apakah ada konspirasi tender (pengkondisian) yang merugikan keuangan negara. Ketiga, dugaan markup konspirasi tender impor beras dapat dikonfrontasi dengan harga beras internasional yang sangat transparan. Harga beras Vietnam di pasar internasional turun terus sejak akhir tahun lalu. Harga beras Vietnam dengan kualitas 5 persen broken per Maret 2024 hanya 585 dolar AS per ton, dan ternyata lebih mahal dari beras sejenis Thailand atau Pakistan, masing-masing sebesar 579 dan 581 dolar AS per ton. Sedangkan untuk kualitas beras 25 persen broken, harga beras Vietnam jauh lebih mahal dari Thailand: harga beras Vietnam 557 dolar AS per ton, dan harga beras Thailand hanya 530 dolar AS per ton. https://en.vietnamplus.vn/vietnamese-rice-prices-on-the-hike-post284843.vnp Oleh karena itu, realisasi harga impor beras Indonesia yang mencapai 655 dolar AS per ton secara nyata sangat ketinggian, sehingga merugikan keuangan negara dan karena itu bisa masuk tindak pidana korupsi. Pada akhirnya, harga beras impor yang ketinggian tersebut akan dibebankan kepada masyarakat dengan harga beras yang lebih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat harus menuntut KPK untuk menyidik semua pihak sampai tuntas, sampai ke pihak yang paling bertanggung jawab, termasuk apakah Presiden Jokowi mengetahui atau bahkan merestui “kerugian negara” ini? —- 000 —-
Kampus Bukan Jongos Penguasa
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Perang membela keadilan dan kebenaran adalah permainan yang bisa disimulasi dengan membela diri disertai senyuman di wajah, tapi tidak akan bisa bertahan dan tawa di hati karena salah, kalah dan harus menyerah. Peserta diskusi rutin Kajian Politik Merah Putih (semuanya mahasiswa yang sedang belajar di berbagai perguruan tinggi) murka besar mendengar peristiwa pemberhentian Dekan FK Unair, Prof. Budi Santosa, SpOG, hanya karena opini beliau yang berbeda dengan dengan rencana Menkes untuk mendatangkan dokter asing, langsung di sergap dan padamkan dengan pemecatan. Ini peristiwa kedunguan yang sama sudah berulang ulang terjadi arogansi kekuasan menyerang kampus dengan konyol, bodoh dan tolol karena memiliki tabiat selalu berlindung pada norma buatan dan rekayasa untuk melegalisasi seolah olah benar atas pelanggaran norma, etika, aturan bahkan UU di terabas merasa benar, angkuh, pongah, sombong dengan kekuasaannya. Prilaku kekuasaan semakin liar dan banal. Dampak dari ambisi agenda besar penjajah gaya baru yang sedang memaksakan kehendaknya untuk di jalankan penguasa boneka. Siapapun melawan akan di libas kalau perlu di bunuh. Kampus adalah kawah candradimuka dimana orang bertarung ide, gagasan, wawasa, pendapat, argumentasi sesusai disiplin ilmunya masing masing bermuara pada pilihan pilihan menemukan kebenaran, akan di padamkan. Sangat memalukan apabila seorang rektor teledor tega memecat jabatan temam sejawatnya dan meruntuhkan marwah kampus sebagai institusi keilmuan yang kredibel dengan cara harakiri. Peristiwa memalukan ini harusnya menjadi instrospeksi, serapuh ini kampus (universitas) melawan kekuasaan tiran, dalam posisinya sebagai benteng pengawal kebenaran, keadilan dan demokrasi. Perbedaan pendapat dan kebebasan berpendapat adalah nyawa tak terpisahkan dari kehidupan kampus dan hak hidupnya dilindungi oleh undang-undang. Apabila suara ilmuwan dari kampus sampai menyerah para kekuasaan tiran, saat bersamaan eksistensinya akan hilang. Kampus bukan budak dan jongos kekuasaan yang harus tunduk pada kemauan, kehendak, ambisi kekuasaan. Justru saat kekuasan sedang berjalan di jalan sungsang atas kendali oligarki ( penjajah gaya baru ) yang sedang menghancurkan NKRI.***
IKN Gagal, Lalu Bagaimana?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PROYEK kebanggaan Jokowi IKN Penajam, Kalimantan Timur diprediksi gagal dengan banyak faktor penyebabnya. Ada aspek geografis, geologis, geostrategis, maupun potensi bisnis dan kecukupan finansial. Pilihan Penajam tidak berbasis pengujian yang memadai. Naskah akademik yang mendasari terbitnya Undang-Undang dinilai tidak berkualitas dan tidak komprehensif. Untuk urgensi pemindahan saja tidak terungkap alasan yang kuat. Investor asing yang ada kabur, sementara yang ditunggu tidak datang. Dana APBN terus tergerus, terbilang lebih dari 70 trilyun telah digunakan dengan tampilan Kota, apalagi Ibu Kota, yang minim. Sejak awal tidak terekspos konsep Ibu Kota Negara minimalis. Ngawurnya Jokowi ini seperti Kaisar Nero yang mendahulukan pembangunan Istana. Dan seperti Kaisar pula ia menyiapkan upacara HUT Kemerdekaan RI di lokasi yang bakal menjadi kota mangkrak atau kota hantu tersebut. Ketika memang pembangunan IKN ini gagal, lalu bagaimana konsekuensinya ? Sekurangnya lima konsekuensi yang terjadi, yaitu : Pertama, 71,2 Trilyun dana APBN yang telah dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan oleh Jokowi karena ia telah melakukan pemaksaan proyek. Audit atas dana APBN dan KPK mulai mulai memeriksa indikasi korupsi. Kedua, penawaran ke RRC saat bertemu Xi Jinping di Chengdu untuk investasi dalam paket membuat perencanaan ulang adalah wujud dari pengkhianatan negara. Jokowi telah membahayakan dan mempermalukan bangsa. Ketiga, bentuk Pansus Hak Angket dugaan \"pemaksaan\" Jokowi atas DPR sehingga UU diproduk dengan melanggar syarat UU yang baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Hasil penyelidikan dapat menyeret Jokowi ke proses hukum. Keempat, segera cabut UU IKN dan UU DKJ. Dengan kembalinya Ibu Kota Negara ke Jakarta maka pembangunan yang sudah dilakukan di Penajam dirapikan dan dijadikan saja sebagai museum keajaiban \"Ambisi Seorang Presiden\". Lumayan dapat menjadi salah satu destinasi wisata. Kelima, kembalikan lahan yang sejak awal dikuasai rakyat atau pemangku adat, bantu proses setifikasi, serta jalankan program penghutanan kembali lokasi. Beri sanksi mereka yang telah melakukan penguasaan paksa dan pengusiran atas penduduk. IKN yang diduga kuat bakal gagal baik itu mangkrak maupun menjadi kota hantu harus segera disikapi cepat dengan pembatalan proyek. Daripada kerugian berlanjut lebih baik alihkan dana APBN yang dicanangkan untuk IKN kepada keperluan yang lebih bermanfaat apakah pendidikan, kesehatan atau lainnya. Asal bukan untuk proyek \"makan siang gratis\". Pertaruhan IKN untuk Jokowi sangatlah berat. Meski ia telah usai dari menjabat. Sukses IKN berarti ia membuat legacy berharga dan bersejarah bagi rakyat dan babgsa Indonesia. Sebaliknya, jika gagal maka risiko penghukuman harus diterima. Jokowi tidak dapat mengeles dengan \"tanya saja ke DPR\" atau \"itu tanggung jawab Menteri saya\". Ia harus penuh bertanggung jawab. Negara tidak dapat dijadikan sebagai obyek mainan atau hanya bunga dari mimpi. Apalagi sekedar mengikuti kemauan paranormal. Rakyat harus menjadi acuan dari segala kerja seorang Presiden. Tanpa aspirasi dan dukungan rakyat semua menjadi sia-sia. Dan IKN Penajam akan menjadi pelajaran berharga dari sebuah kegagalan. Jeruji besi Jokowi harus menjadi monumen akhir dari sebuah ilusi. Menjadi literasi untuk bahan kaji abadi dari generasi ke generasi. (*)
Quo Vadis Mega dan KPK?
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI TERLEPAS dari distorsi kekuasaan rezim Jokowi termasuk dalam masalah hukum, Megawati tetap dituntut bersikap obyektif dan proposional terhadap KPK. Mega yang membidani kelahiran KPK, berhak menentukan sikap untuk konsisten menegakkan supremasi hukum atau hanya sekadar menyelamatkan anggota dan kader korup yang menjadi benalu PDIP selama ini. Sikap oposisi PDIP yang dimotori Megawati terhadap pemerintahan Jokowi semakin meruncing. Polarisasi perseteruan dua kekuatan politik yang sebelumnya seiring-sejalan itu, kini mulai terbuka dan saling menjatuhkan. Menjadi perhatian publik dan berpotensi menguras energi bangsa, pertarungan kedua figur berpengaruh itu terus berlanjut memainkan politik kekuasaan. Adu kekuatan dan adu ketahanan menggunakan instrumen politik, tak terkecuali aparat dan institusi pemerintahan yang bisa dikendalikan baik oleh Jokowi maupun Megawati. Menarik dan tentu sangat seksi ketika lembaga anti rasuah yang bernama KPK ikut terseret-seret sebagai alat pertarungan dan pengendalian dari konfrontasi seorang presiden di ujung masa jabatan dan satu lagi seorang mantan presiden. Jokowi menjadi presiden berkuasa di akhir pemerintahannya dan berperan penting menggunakan kPK untuk melemahkan lawan politiknya termasuk Megawati dan PDIP. Di lain sisi Mega terus ditarget akibat bertentangan dengan kebijakan Jokowi dan diperburuk oleh skandal korupsi beberapa anak buahnya di PDIP. Paling menyedot perhatian publik sekaligus berlarut-larut penangansnnya adalah kecenderungan korupsi yang menimpa sekjend PDIP Hasto Kristianto yang terlilit kasus suap Harun Masiku. Rakyat sudah pada tahap pendapat umum bahwasanya meyakini sekjend PDIP itu terlibat korupsi. Mega seperti sedang mengalami pergulatan pemikiran dan konflik batin yang melelahkan saat berhadapan dengan KPK. Antara menjunjung tinggi supremasi hukum atau membela mati-matian anggota dan kader PDIP yang memang terindikasi kuat terlibat korupsi. Mega dalam tekanan ysng hebat karena menghadapi politik sandera dari Jokowi yang dianggap menggunakan KPK. Sementara KPK dalam perkara Hasto Kristianto tegas menyatakan bukan soal politis melainkan proses hukum yang sudah lama dan terjadi saat Jokowi dan Mega masih bergandengsn tangan dan harmonis dalam kubu pemerintahan. Ada upaya eksplisit dari KPK menjelaskan penegakkan hukum juga punya aturan main yang baku, tidak selalu dalam pengaruh dan intervensi kekuasaan. Mega yang saat menjabat presiden melahirkan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, akankah siap dan mampu mewujudkan sikap kenegarawanannya dengan mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama melalui KPK. Mungkinkah Mega tetap komitmen dan konsisten menguatkan konstitusi dan demokrasi sebagaimana yang pernah ia tuntut dan perjuangkan pada ORBA, orde reformasi hingga sikap kritis dan perlawanannya sebagai kekuatan oposisi terhadap rezim Jokowi yang sekarang ini. Ataukah Mega akan menghancurkan kredibilitas dan integritasnya sendiri demi menyelamatkan anggota dan kadernya yang nyata-nyata bermasalah dan merugikan baik PDIP sendiri maupun seluruh rakyat Indonesia. Baik Mega dan KPK, publik akan terus menunggu kejujuran, keadilan dan kehormatan bagi upaya menghidupan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI yang tengah mengalami kemerosotan dan degradasi pengejawentahannya. Mega dan KPK terlepas dari anasir kekuasaan Jokowi, diharapkan menyatu sebagaimana asprk historis keduanya tak terpisah memelopori kebijakan pemberantasan KKN di Indonesia. Rakyat berhak bertanya, rakyat patut gelisah, cemas dan khawatir pada praktek-praktek hukum terlebih masalah penanganan korupsi selama ini. Bagaimana selanjutnya Mega dan KPK membuat sejarahnya masing-masing untuk anak-cucunya dan masa depan bangsa Indonesia kelak. Atau publik tetap termangu sambil membatin, quo vadis Mega dan KPK?. Jikalau Soekarnoisme itu hidup dalam tubuh PDIP, maka sejatinya tidak ada anggota dan kader yang gemar dan berleha-leha dalam korupsi. (*)
Bung Hatta, Maafkan Kami!
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Sabang Merauke Circle Hari ini 7/7/24 saya menerima tiga pesan mengharukan. Pertama dari tokoh gerakan petani, Agusdin Pulungan sbb: \"Afgelopen dinsdag ben ik naar de lezing over M. Hatta geweest in de bibliotheek van het Bezuidenhout. De reden dat hij in de jaren 20 in het Bezuidenhout woonde, was dat in deze wijk veel Indonesische studenten woonden vanwege de daar gevestigde Indonesische studentenvereniging. Van het station Laan van Nieuw Oost-Indie hadden zij een goede verbinding naar de universiteiten in Rotterdam en Leiden.Hatta heeft in Den Haag ook in de gevangenis gezeten vanwege opruiing. Ten onrechte, want hij werd vrijgesproken.\" Kedua dari Ferry Joko Juliantono, sekretaris Dewan Pembina Induk Koperasi INKUD, di mana dia bersama pimpinan INKUD, Dekopin, diantaranya Prof. Jimly Assidiqie, sedang bersimpuh di makam proklamator Bung Hatta. Ketiga adalah WA dari Dr. Said Didu berisi video penggusuran paksa tanah-tanah rakyat disepanjang pantai utara Banten oleh PIK2 pengembang tertentu yang diberikan monopoli oleh Jokowi atas nama PSN (Program Strategis Nasional) untuk menguasai seratusan ribu tanah-tanah dipinggir pantai utara Banten. Said menggugat monopoli swasta menggusur rakyat kecil. Dua WA pertama di atas tentang Bung Hatta. Pesan dalam Bahasa Belanda itu tentang ceramah sejarah bagaimana Bung Hatta, yang sekolah di Rotterdam tapi memilih tinggal di Denhaag untuk dekat dengan pelajar Indonesia dan organisasi mahasiswa Indonesia di sana. Selain Denhaag terkoneksi kereta api ke Leiden dan Rotterdam. Tahun 1920 an itu Bung Hatta di penjarakan pemerintah Belanda karena ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan. Wa kedua tentang renungan perjuangan Bung Hatta. Ketika saya tanyakan Ferry kenapa bukan tanggal 12/7, Hari Koperasi? Jawabnya dipercepat karena disesuaikan dengan beberapa agenda besar Hari Koperasi. Memang pada bulan Juli biasanya renungan tentang Bung Hatta banyak dilakukan. Meski istilah banyak menjadi relatif. Jika dibandingkan di masa lalu, ketika Koperasi dinyatakan sebagai Soko Guru Perekonomian kita, pastinya renungan tentang Bung Hatta lebih banyak lagi. Koperasi sebagai Soko Guru terakhir kalinya digerakkan Suharto di akhir era pemerintahan dia. Suharto memanggil 300 oligarki alias cukong-cukong terbesar di Indonesia untuk membagikan saham mereka kepada Koperasi. Menurut Suharto, saat itu, sudah saatnya pengusaha kaya, yang dibesarkan Suharto melalui KKN dan monopoli melakukan \"trickle down\" kesejahteraan kepada rakyat bawah. Sejak Pelita Ke V, Suharto menunjuk Ginanjar Kartasasmita menjadi Menko Perekonomian dan ketua Bappenas untuk memutar sejarah Indonesia, dari perekonomian \"State Based Capitalism\" ke arah ekonomi kerakyatan. Namun, semuanya gagal, karena Suharto terguling atau digulingkan dari kekuasaannya. Setelah kekuasaan Suharto berakhir, Indonesia memasuki era Neo Liberalisme, khususnya ketika UUD 1945 yang asli dirubah pasal 33 tentang kekuasaan ekonomi ditangan negara, menjadi bebas. Dengan istilah pasal 33 ayat 4, tentang demokrasi ekonomi, kekuatan swasta mempunyai peran dalam mengatur arah perekonomian. Bahkan, akhirnya saat ini, swasta seringkali mengatur negara atau negara hanya dijadikan stempel. Ketika Bung Hatta bersama Bung Karno merencanakan Indonesia merdeka, diotak mereka pembangunan ekonomi Indonesia harus dibangun berdasarkan usaha bersama. Pembangunan model itu dikatagorikan bercorak sosialistik. Perbedaan antara mereka terletak bahwa Bung Karno memilih ekstrem sosialis dengan negara mengatur semuanya dalam apa yang dikenal sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Semesta, sedangkan Bung Hatta memilih corak sosial demokratis, di mana model Koperasi sebagai sandarannya. Negara-negara Skandinavia pada saat dulu itu sangat berhasil membangun dengan model Koperasi. Barulah kemudian Indonesia berubah ditangan Suharto. Suharto terpikat dengan model/teori \"trickle down effect\" (Efek menetes ke bawah) , di mana pertumbuhan ekonomi harus utama dan peranan swasta diutamakan. Setelah ekonomi makmur maka nantinya kesejahteraan akan menetes ke masyarakat kecil. Teori ini berbarengan dengan teori Rostow tentang tahapan pembangun ekonomi model Non Komunis, sehingga teori \"trickle down effect\" selalu dikaitkan dengan Rostow. Setelah segelintir orang menguasai ekonomi Indonesia dan Suharto gagal memaksa mereka membagi kekayaannya, yang terjadi saat ini malah situasi rakyat kita hancur berantakan. Setengah rakyat kita menjadi penerima belas kasihan, seperti 81 juta yang akan terima program makan siang gratis dan berbagai program untuk kemiskinan lainnya. Sementara Oxfam, sebuah LSM terbesar di dunia, melaporkan hasil risetnya, ada 4 orang kaya Indonesia yang hartanya sama dengan 100 juta rakyat lapisan terbawah. ironis. WA Said Didu tentang PIK2, di mana Jokowi memberikan hak monopoli kepada pengusaha properti \"mengambil\" tanah-tanah rakyat dan tanah lainnya seluas seratus ribu hektare lebih di disepanjang pantai utara Banten, yang menggusur juga lahan-lahan pertanian, untuk dijadikan kota-kota baru, bukan untuk petani dan buruh, maka kesimpulan kita saat ini kondisi jaman kolonial sudah kita alami lagi. Suharto saja yang begitu kuat gagal melakukan pemerataan kemakmuran, karena mengadopsi kapitalisme, apalagi presiden setelahnya. Maka tentu saja kita harus berpikir ulang tentang bangsa ini, apakah pikiran Bung Hatta masih relevan? Apakah Koperasi sebagai upaya kolektif membangun perekonomian secara bersama-sama, maju bersama dan bagi untung yang sama masih dibutuhkan? Baru-baru ini di Berlin, 29/5/24, ratusan ekonom sosialis berkumpul melakukan \"Berlin Declaration\" yang isinya meminta dunia kembali pada ekonomi berkeadilan. Jalan kapitalisme dan neoliberalisme telah gagal mengurus kemakmuran bersama dan menjaga sustainablitas bumi. Jika kita melanjutkan model-model pembangunan ala kapitalisme seperti selama ini, maka kerusakan bumi akan terus terjadi. Selain itu, kesombongan dan keangkuhan oligarki hanya menjadi tontonan rakyat miskin. Pidato Kemenangan Ketua Partai Buruh Inggris Keir Starmer, calon Perdana Menteri baru, dua hari lalu, menegaskan dengan kaum sosialis berkuasa, maka negara akan difungsikan untuk mengatur. Dia menyebutkan tidak ada lagi \"kerakusan oligarki\" jadi tontonan rakyat. Bagaimana Indonesia di era Prabowo nanti? Jalan sosialistik adalah satu-satunya jalan untuk merubah arah pembangunan Indonesia yang pro cukong selama ini. Selain perlunya pemimpin tangan besi, seperti Erdogan dan Lula Da Silva misalnya, jalan sosialistik itu adalah terjemahan Pancasila Sukarno dan Hatta. Islam juga mengajarkan jalan Sosialistik, bukan kapitalisme dan neoliberal. Jika jalan ini dipilih Prabowo, maka Koperasi akan berkibar. Usaha bersama akan berkibar. Ditambah jika negara mengatur adil pengelolaan aset untuk berfungsi sosialistik, baik aset tambang-tambang maupun finansial, maka rakyat tidak perlu lagi dikasih makan siang gratis. Mereka akan tumbuh produktif. Upaya Said Didu mengingatkan Prabowo untuk menghentikan PSN2 harus terjadi. Semua tanah-tanah diatur ulang bukan untuk cukong-cukong melainkan untuk petani dan buruh. Cukong-cukong cukup bermain di sektor hilir dan industri. Jalan sosialistik merujuk Bung Karno ataupun model Koperasi Bung Hatta adalah jalan keluar bangsa kita untuk tidak hancur lebur. Saatnya kita merenung Bung Hatta di masa-masa keterpurukan ekonomi dan kemiskinan massal saat ini. Namun, jika kita tetap Goblok dan Dungu ataupun bermental budak, marilah kita minta cukong-cukong itu megurus negara. Dan elit negara-negara santai saja ngopi-ngopi dan bagi sembako. Kaum pejuang harus memohon maaf kepada Bung Hatta, karena kita gagal meneruskan perjuangan beliau. (*)
POPULER
