OPINI
Gibran Mengidap Sindrom Peter Pan?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MEDIA sosial diramaikan oleh tayangan Gibran sedang membereskan barang-barang di kantornya. Yang unik dan banyak dikomentari adalah di antara barang yang dikemas itu ada mainan anak-anak seperti 10 kotak tamiya, lego, patung kucing meneki neko dan lainnya. Koleksi mainan anak-anak itu untuk membuat nyaman selama di kantor, katanya. Meski tidak akan dibawa ke kantor Wapres namun bukan jaminan tidak ada mainan anak-anak di kantor baru nanti. Karakter tidak wajar ini cukup mengkhawatirkan terhadap kesehatan jiwa Gibran saat menjadi Wapres pasca pelantikan nanti. Dikenal dengan Sindrom Peter Pan dimana orang dewasa berfikir dan bersikap kekanak-kanakan, kurang tanggungjawab, tidak merasa salah dan narsistis. Fenomena mainan anak-anak tidak bisa dianggap biasa. Pemimpin nasional harus sehat jasmani maupun rohani. Sebelum Gibran Rakabuning Raka menjadi Wapres betulan, maka harus dilakukan pemeriksaan serius terlebih dahulu. Wakil Presiden bukan barang pajangan, apalagi pajangan barang mainan anak-anak. Indonesia berpenduduk besar dan berwilayah luas. Butuh pemimpin yang pintar, bijak dan dewasa. Bahaya jika mengatur negara dianggap seperti bermain tamiya atau sekedar mengotak-atik block lego. Apalagi jika ternyata mencari kenyamanan itu dengan cara melamun dan tertawa sendiri. Peter Pan Syndrome pertama dikenalkan oleh Dr. Dan Kiley dalam buku berjudul \"Peter Pan Syndrome : Men Who Have Never Grown Up\" yang terbit tahun 1983.Gibran meski pernah menjadi Walikota tetapi semua tahu peran dan proteksi bapak cukup kuat. Saat debat Gibran tampak belum matang secara emosi dan etika. Merendahkan dan senang beraksi kontroversial. Sebagai anak haram konstitusi dan anak haram demokrasi telah melekat dalam benak rakyat bahwa Gibran itu \"cacat MK\" dan \"cacat KPU\" sehingga dengan ditambah \"senang mainan anak-anak\" maka masa depan kepercayaan dan kemampuan Gibran sebagai Wapres semakin diragukan. Karenanya agar ada keyakinan bahwa Wapres itu fit dan kapabel maka pemeriksaan kesehatan Gibran patut untuk segera dilakukan. Mengulang saat pendaftaran di KPU. Preiden dan Wakil Presiden tidak boleh memakai topeng di depan rakyat. Buka topeng itu sebagaimana lirik lagu \"Topeng\" Peterpan : Kudapat melintas bumi, kudapat merajai hariKudapat melukis langit, kudapat buatmu berseriTapi kudapat melangkah pergiBila kau tipu aku disiniKudapat melangkah pergiKudapat hal itu Reff: Tapi buka dulu topengmuBuka dulu topengmuBiar kulihat warnamuKan kulihat warnamu Sayangnya Gibran adalah topeng politik masa kini.Penutup tipu-tipu Jokowi. Rakyat akan menumbangkannya nanti. (*).
Catatan Mengenai JD Vance, Calon Wakil Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik
Oleh Andi Rahmat | Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR SEJAK JD Vance dinobatkan sebagai “running mate” Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada pemilu 2024, saya mencoba mencari dan mendengarkan pidato-pidatonya tentang berbagai isu internasional. JD Vance pidato-pidatonya enak didengar, argumen dan kosa katanya mengalir dengan tonalitas yang konstan. Sebagai penulis buku Best Seller “ Hilly Billy Elegy “, kemampuan naratifnya memang sangat menarik. Yang menarik dari JD vance ini karena dia adalah Calon Wakil presiden dari generasi milenial Amerika Serikat, usinya dibawah 40 tahun, tepatnya 39 tahun. Menikahi putri pasangan imigran India, mantan Marinir ASdan bertugas di Iraq, berlatar pendidikan Hukum dan bekerja diperusahaan keuangan AS. Pandangan-pandangannya sendiri terhadap berbagai isu, baik mengenai soal-soal domestik AS hingga isu-isu internasional memang sangat konservatif dan evangelikal. Banyak orang menganggap bahwa JD vance dipilih oleh Trump bukan hanya sebagai calon Wakilnya, tapi juga sekaligus sebagai “ heir apparentnya”. Ada beberap catatan yang menarik dari pandangan-pandangan JD vance ini yang saya kira akan relevan dengan konstalasi politik dan ekonomi global. catatan pertama, JD vance memiliki pandangan biblikal terhadap situasi geopolitik global. Dia menganggap Rusia dibawah Putin bukanlah ancaman primer bagi Amerika Serikat. Karena itu dia menghendaki agar perang Russo-Ukrania mesti segera diselesaikan melalui jalur diplomatik yang mungkin memiliki konsekuensi negatif bagi Ukraina. Bagi JD Vance, ancaman primer AS itu adalah China dan Islam. Dan karena itu, kebijakan politik internasional Amerika Serikat, menurutnya, seharusnya fokus menghadapi ancaman strategis dari dua sumber ini. Catatan kedua, JD vance juga memiliki pandangan proteksionis. Dia, tentunya serupa dengan Trump, menganggap bahwa globalisasi bukanlah kebijakan yang menguntungkan Amerika Serikat. Chinalah yang paling diuntungkan oleh tatanan ekonomi global yang selama ini disokong oleh AS. Catatan Ketiga, lebih dari Trump, dia menganggap bahwa imigrasi dan imigran merupakan ancaman nasional bagi AS. Terutama karena imigrasi dan imigran memiliki potensi untuk mengubah masa depan demografis AS. Dan bahkan merubah fundamental kultur Amerika Serikat. Tiga catatan ini saja sudah cukup memberi signal pada efek yang akan ditimbulkannya manakala pasangan Trump dan JD vance terpilih dibulan November mandatang. Dalam hal ini, Indonesia tentu akan mengalami danpaknya juga. Terutama karena Indonesia, sekaligus memiliki dua hal yang menjadi fokus pandangan JD vance. Indonesia adalah negara muslim terbesar didunia yang letak geografisnya persis pada posisi strategis kompetisi antara China dan Amerika Serikat. Ditambah lagi, dalam satu dekade terakhir, dimasa kepresidenan Jokowi, hubungan Indonesia dan China tumbuh makin erat dan pada faktanya semakin berkembang menjadi hubungan strategis. saya sendiri menghadiri beberapa kampanye Trump ditahun 2020 lalu. Wallahu alam.. (*)
Trilogi Pribumisme: Rezim Nanar dan Buta Sejarah
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Bangsa yang besar adalah mereka yang mau menghargai jasa para pahlawannya\" Indonesia sudah di tangan para pelaku sejarah dengan generasi yang membutakan diri buta sejarah, tidak lagi menghargai para pahlawan yang telah mengantarkan Indonesia bisa merdeka. Para pelaku sejarah kemerdekaan merasakan perjuangan yang sulit, hidup susah , di bantai penjajah, berjuang untuk merdeka dengan mempertaruhkan harta, darah dan nyawanya. Sebagian pahlawan jasadnya terbujur di makam Taman Pahlawan (terbentang di seluruh wilayah nusantara), sebagian tidak tercatat hilang di hutan sebagian hanyut di lautan. Kaum pribumi dengan modal nekad hanya dengan senjata bambu runcing , berolah yuda diantara debu mesiu berlumpuran darah sebagai patriot sejati. Asal mula terjadinya negara : adalah adanya kesepakatan sekelompok kaum pribumi untuk mencapai \"Kemakmuran Bersama (Bonnum Publicumm)\". Berisikan tiga substansi dasar kekuatan politik Pribumi yaitu : (1). Pribumi pendiri negara, ( 2 ). Pribumi pemilik negara dan ( 3 ) Pribumi penguasa negara. Itulah yang di sebut \"Trilogi Pribumisme\" kata lain: \"Pribumi pendiri NKRI, Pribumi pemilik NKRI dan Pribumi Penguasa NKRI\". Untuk menjaga negara NKRI para pendiri mewariskan UUD 45 dan Pancasila. Saat ini UUD 45 sudah di ganti, Pancasila di bantai demi keserahan hidup hedonis bersama kaum kapitalis. Benteng negara di hancurkan oleh penguasa buta sejarah. Negara ini akan di bawa kemana, kalau negara dan kedaulatannya digadaikan ke pihak asing. Kaum pribumi di usir, di bantai dari tempat tinggalnya, bahkan akan di singkirkan, di musnahkan diganti dengan warga Cina. Pelaku kebiadaban ini sampai terjadi justru dilakukah oleh bangsanya sendiri yang sudah menjadi antek dan budak penjajah oligarki. Kedunguan, ketololannya sudah melampau batas untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara ini dari penjajah gaya baru. Penguasa saat ini bukan hanya buta sejarah perjuangan pendiri bangsa ini, sudah tidak tahu diri melakukan kebiadaban untuk kepentingan kapitalis. Mereka semua telah membalikan logika bernegara, melelang dan menggadaikan negara dengan kekayaanya kepada kelompok oligarki dengan mata buta dan ketololannya. Sejarah membuat orang bijak ( historie mike men wise ) buta sejarah membuat orang dalam kegelapan nanar dan dungu. Kaum pribumi harus di bangkitkan berjuang kembali angkat bambu runcing lawan dan bersihkan rezim nanar, biadab dan buta sejarah. (*)
Family Office: Luhut, Jokowi dan Republik Mimpi
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) REPUBLIK Mimpi. Julukan ini pantas ditempelkan pada Indonesia saat ini. Karena dipimpin oleh para pemimpi: the dreamers. Khususnya Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi. Keduanya menyetir kabinet. Keduanya merupakan pemimpi terbesar Indonesia, sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Pemimpi atau pengkhayal, beda tipis dengan pembohong. Kita tidak tahu pasti, apakah yang bersangkutan sedang bermimpi, berkhayal, atau berbohong. Karena, pernyataan tidak pernah menjadi kenyataan. Dalam kondisi yang lebih memprihatinkan, pemimpi atau pengkhayal yakin akan kebenaran khayalannya. Bagaikan pengidap skizofrenia. Pikiran tidak sambung dengan kenyataan. Sejak 2014, banyak kebijakan Jokowi dan Luhut seperti berkhayal: tidak ada yang menjadi kenyataan. Sebut saja mobil Esemka, yang merupakan khayalan kelas tinggi tanpa tanding. Ini mimpi, khayal atau bohong? Beda tipis. Kembali ke topik awal, Family Office. Sekonyong-konyong Luhut bicara mau memberi fasilitas Family Office, bebas pajak, di Bali. Katanya, Jokowi sudah setuju. Melalui Family Office, duo Luhut-Jokowi mau melanjutkan mimpi dan khayalan sebelumnya, yaitu mimpi menarik modal asing ke Indonesia, melalui Indonesia Sovereign Wealth fund, yang dinamakan Indonesia Investment Authority, atau disingkat INA, yang akhirnya menjelma menjadi Lembaga Pengelola Investasi. Luhut-Jokowi berkhayal mendirikan sovereign wealth fund, tapi tidak punya kekayaan. Yang ada, malah utang pemerintah naik terus. Keuangan negara nyaris bangkrut. Makanya, Jokowi menaikkan pajak PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, dan akan naik lagi menjadi 12 persen pada tahun depan. Nama Lembaga Pengelola Investasi (LPI) memang lebih cocok. Ceritanya, LPI mau mengelola modal asing, termasuk modal orang kaya asing, antara lain dari Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia. Atau Softbank. Investor asing diiming-imingi bermacam-macam proyek di IKN. Proyek air bersih, listrik, infrastruktur, dan lainnya. Tetapi gagal total. Tidak ada investor asing yang mau menyerahkan uangnya kepada LPI. Softbank kabur. Sepertinya, LPI akan rugi besar, yang pastinya akan merugikan keuangan negara. LPI gagal. Mimpi berlanjut ke Family Office. Investor diimingi-imingi bebas pajak di Bali. Pulau yang sangat suci bagi umat Hindu mau dijadikan tempat penyimpanan uang tidak jelas, dan berpotensi pencucian uang ilegal. Kacau. Kacau sekali. Apa sebenarnya Family Office? Kenapa Indonesia baru sekarang meributkan Family Office? Family Office bukan barang baru. Family Office sudah ada sejak puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Dulu disebut _stewardship_, profesional yang diserahkan mengelola harta kekayaan keluarga kerajaan dan para bangsawan, untuk optimalkan tingkat keuntungan investasi: bukan untuk mengemplang pajak, apalagi untuk pencucian uang. _Stewardship_ modern sekarang dikenal dengan Family Office, untuk mengelola (Office) harta orang atau keluarga super kaya (Family). Family Office di era modern ini pertama kali diprakarsai oleh JP Morgan pada pertengahan abad ke 19, dengan mendirikan perusahaan investasi keluarga yang kemudian dikenal dengan *House of Morgan* Menjelang akhir abad ke 19, keluarga Rockefeller mendirikan Family Office untuk mengelola harta kekayaan keluarganya, dan kemudian meluas mengikutsertakan harta keluarga orang super kaya lainnya. Jenis Family Office ini dikenal dengan Multi-Family Office yang sekarang berkembang sangat pesat. https://www.rbcwealthmanagement.com/en-eu/insights/considering-a-family-office-heres-what-you-need-to-know Artinya, Family Office tidak lain merupakan perusahaan private equity atau fund manager. Banyak bank terkemuka sekarang juga mendirikan unit Wealth Management, yang intinya adalah fund manager atau Multi-Family Office yang menawarkan jasa pengelolaan investasi kepada para orang kaya. Beberapa bank di Indonesia, khususnya bank asing dan beberapa bank lokal besar, juga sudah menawarkan jasa semacam Multi-Family Office, dan wealth management. Global Family Office, termasuk bank global, sudah mempunyai kantor di hampir seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang mempunyai keunggulan pajak, seperti Singapore. Singapore bukan saja menawarkan keunggulan pajak. Yang lebih penting dari itu, Singapore menawarkan birokrasi yang efisien, yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini faktor yang sangat penting bagi orang kaya global untuk menempatkan uangnya. Singapore menempati urutan ke-4 negara yang paling bersih dari korupsi sedunia. Indonesia menempati urutan ke-115 dan termasuk negara dengan tingkat korupsi yang kronis. Oleh karena itu, tidak ada orang kaya yang mau menyerahkan uangnya untuk dikelola di negara dengan birokrasi dan mental koruptif. Mimpi dan khayalan Luhut-Jokowi, ilusi Family Office, dan Republik Mimpi, akan segera buyar. —- 000 —-
Melawan Atau Indonesia Hancur Lebur
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih \".. Umat manusia keluar dari perang dalam kondisi lebih kuat untuk kebaikan ataupun kejahatan\" (Friedrich Neirzhe 1844 - 1900). Indonesia saat ini sedang menantikan pejuang negarawan, cerdas, pemberani dan memiliki ilmu taktis dan strategi yang kuat : \"Orang taktis itu berat dan membumi, ahli strategi itu berkaki ringan dan sanggup melihat dengan pandangan jauh dan luas\" Indonesia sedang dalam bahaya kegelapan, pilihan melawan adalah pintu darurat keluar dari kepungan bahaya kehancuran negara. Berhadapan dengan penjajah gaya baru ( oligarki dan RRC ) ada kecenderungan menghidari untuk melawan ( konflik ). Pelampiasan emosinya riuh lewat media sosial, kondisi seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah justru akan memperparah situasinya. Banyak psikolog dan sosiolog berpendapat melalui perlawanan (konflik) kekacaan seringkali terpecahkan , kekejaman dan keangkuhan dihentikan, ketidak adilan dan kebiadaban di pulihkan. Tanpa perlawanan dengan daya gempur mematikan, rezim yang ugal ugalan akan semakin jumawa, angkuh, sombong, kejam makin berani dan membesar. Rakyat tercekik dengan macam kebijakan politik dan ekonomi busuk. Di terjang program oligarki dengan dalih \"Program Strategi Nasional\" semakin biadab, sadis, kejam dan semena mena. Jalan keluarnya rakyat harus berani melawan. Menghindari konflik ( melawan ) berhadapan dengan serigala serigala yang makin sadis dan bengis, sumber tragedi akan semakin parah, keadaan akan terus memburuk. Semangat Bung Tomo harus di kobarkan kembali untuk para pejuang _\"lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Alasan tidak berani melawan adalah ketakutan dengan membesar besarkan bahaya untuk membela diri. Kekalahan dan kehancuran kita bukan semata karena ketidak adilan dan kekejaman rezim tetapi ada pada mental kita takut melawan. Padahal masalah kekejaman, keadilan, moralitas ada pada papan caturnya. Keberanian melawan bersifat psikologis, bukan kekuatan material. Dari sinilah saat itu lahir pejuang dan pahlawan di masa penjajahan. \"Kondisi tak tertaklukan adalah tergantung pada diri sendiri. Setiap hari kita menyerap macam macam info peristiwa memilukan menyita ruang mental, perasaan dan pikiran namun tidak mengantarkan kamana mana\" \"Jangan naif : terhadap penjajah gaya baru tidak boleh ada kompromi tidak boleh ada jalan tengah. Pilihannya saat ini siap melawan atau akan hancur lebur\" \"Alam telah memutuskan apa yang tidak sanggup membela diri takkan di bela\" ( Ralph Waldo Emmerson 1803 - 1882).(*)
Tutup Museum Holocaust
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PEMERINTAH Indonesia jangan hanya berkoar-koar mendukung Palestina dan mengutuk Israel, bukti konkrit perlu untuk dilakukan. Salah satunya adalah menutup Museum Holocaust di Minahasa. Propaganda Yahudi Indonesia ini harus dilawan dan dibasmi. Mereka adalah komunitas penghianat bangsa. Demikian juga tutup Sinagog. Masjid dan Gereja di Gaza sana mereka hancurkan, Sinagog disini dibiarkan. Zalim namanya. Sejak dahulu kaum Yahudi memang tidak dapat dipercaya dan jahat. Indonesia harus waspada. Mewaspadai lembaga Yahudi dan elemen masyarakat yang intens berkomunikasi dengan komunitas atau klub-klub Yahudi. Mereka adalah mata-mata Zionis Israel di Indonesia. Museum Holocaust bukan semata Museum tetapi simbol dari eksistensi Zionis Israel. Berita teranyar ternyata kelima punakawan yang bertemu Presiden Israel itu diiringi atau mungkin di \"arrange\" oleh komunitas Yahudi Indonesia. Delegasi Yahudi dari Sulawesi Utara dipimpin Yaakov Baruch yang bersama 5 Nahdhiyin berada di Israel. Sponsor pendirian Museum Holocaust itu diduga terlibat dalam pengkhianatan bangsa berkolaborasi dengan kaum penjajah Zionis Israel. Yaakov Baruch adalah warga negara dan pengusaha Indonesia keturunan Yahudi. Ia pengelola Museum Holocaust. Nampaknya \"Markas Besar\" Zionis Israel Indonesia terletak di Minahasa atau di area Museum Holocaust tersebut. Sebelum Panji Gumilang tersangkut kasus, maka Az Zaitun adalah Markas Zionis lain di Pulau Jawa. Jalinan hubungan Az Zaitun dengan Tel Aviv dibina oleh Panji Gumilang. Bukit Zaitun sendiri merupakan \"icon\" Zionis. Pemerintah RI harus segera menutup Museum Holocaust \"Markas Besar\" sekaligus wahana propaganda Zionis Israel. Penjajah dan penjahat kemanusiaan tidak boleh ditoleransi oleh bangsa Indonesia yang cinta akan perdamaian dan kemerdekaan. Menurut Konstitusi kita penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena Israel itu penjajah, maka negara ini harus dihapuskan dari muka bumi. Museum Holocaust di Tondano Kabupaten Minahasa berada di Sinagoge Sha\'ar Hashamayim. Menurut Yaakov, Museum berfokus pada agama tidak terkait politik, tetapi itu bohong, terbukti dalam pertemuan dengan Presiden Israel agenda utama pembicaraannya adalah politik yaitu peristiwa Hamas-Israel dan hubungan Indonesia dengan Israel. Masyarakat muslim meyakini bahwa Yaakov Baruch adalah agen Zionis Israel. Buktikan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung Palestina dan mengutuk genosida Israel di Gaza dengan menutup Museum Holocaust. MUI telah meminta penutupan saat diadakan pameran sekaligus peresmian Museum ini karena dinilai sebagai propaganda Zionis Israel di Indonesia. Tutup Museum Holocaust. Zionis Israel adalah binatang buas musuh umat manusia. (*)
Solusi Kebaikan Negeri, Tangkap Jokowi
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan NEGERI ini bermasalah dengan tingkat kompleksitas tinggi. Sebutan Konoha atau Wakanda selalu terasosiasi sebagai negeri yang karut marut, brengsek bahkan gila. Masif tertuduhkan untuk pemerintahan Jokowi karena korupsi merajalela dari Menteri hingga Bupati, bahkan ikut anak bini. Ekonomi beralur konglomerasi. Agama, budaya dan hukum diacak-acak. Rakyat hidup susah dengan pendapatan minim dan harga yang terus melambung. PHK dan pengangguran semakin meningkat. Membenahi secara parsial bukan solusi sebab tambal sulam itu pekerjaan yang melelahkan dan hanya menjadi hiburan asal-asalan. Penyelesaian harus mendasar karena keadaan kini adalah akibat dari suatu sebab. Sebab utamanya adalah kepemimpinan yang tidak becus, tidak jujur, tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Dinasti diutamakan, lalu kroni dan kolusi korporasi. Investasi menjadi tempat sembunyi para pelaku korupsi. Ikan busuk mulai dari kepalanya. Negara membusuk mulai dari Kepala Negaranya. Oleh Karena itu kepala yang di dalamnya ada otak harus menjadi fokus perhatian dari segala pembenahan. Jokowi harus ditangkap, diperiksa dan diadili. Ini alif ba ta rekonstruksi negeri yang telah runtuh. Jika hal itu dapat dilakukan maka banyak keuntungan yang akan didapat, antara lain : Pertama, politik dinasti atau nepotisme akan terhenti. Perbuatan yang diancam pidana maksimal 12 tahun ini akan membawa Jokowi berada dalam tahanan selama proses. Pejabat lain menjadi takut untuk melakukan hal serupa. Kedua, korupsi banyak Menteri dapat diusut alokasi ke kantong Presiden tanpa khawatir terhambat oleh campur tangan kekuasaan. Sang Raja berada di tempat pesakitan. Pengusutan indikasi korupsi Presiden sangat berdaya guna untuk memulai program \"pemberantasan korupsi\". Ketiga, kasus Km 50 dapat dibuka kembali dan diperiksa dengan obyektif. Dugaan keterlibatan banyak petinggi termasuk Presiden Jokowi dapat terkuak. Pelanggar HAM berat mesti mendapat sanksi. Akan berefek domino pada pengusutan \"Pembantaian Bawaslu\" dan tewasnya 800-an Petugas Pemilu 2019. Peristiwa Kanjuruhan pun tak terkecuali. Keempat, penyelewengan 271 trilyun dan pencucian uang 346 trilyun serta ratusan trilyun pembobolan uang negara dapat disidik serius. Program penyelamatan uang negara dapat efektif termasuk terbitnya UU tentang Perampasan Aset. Kelima, IKN batal, Rempang dievaluasi dan PSN atas PIK 2 segera dicabut, Keppres dan Inpres perlindungan PKI tidak dapat dijalankan. Kebijakan membahayakan ideologi Pancasila dibenahi. Kiblat perjuangan bangsa diluruskan kembali. Sejalan dengan pandangan Petisi 100 dan kelompok lainnya yang berikhtiar mencari solusi bagi kebaikan negeri dengan misi makzulkan Jokowi, tangkap dan adili Jokowi serta pulihkan kedaulatan rakyat, maka penangkapan Jokowi menjadi strategis dan penting. Penangkapan Jokowi akan memberi kesempatan padanya agar ia bertaubat dan membersihkan diri. Jika mau bersemedi di dalam tahanan maka itu adalah haknya. Yang penting bangsa dan rakyat Indonesia telah terselamatkan dari kepalsuan dan lumuran kotor tangan kekuasaannya. \"Indonesia maju\" dan \"Indonesia baru\" harus dimulai dengan pembersihan sisa-sisa karakter korup, munafik dan busuk rezim Jokowi. \"First step to improving the country is to arrest and prosecute Jokowi\". Langkah awal untuk memperbaiki negeri adalah dengan menangkap dan mengadili Jokowi. (*)
Cina Membangun Negara dalam Negara
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KAJIAN Politik Merah Putih, sangat serius membahas langkah Presiden Jokowi di kala senja kekuasaannya, ia berusaha ingin tetap berkuasa secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, rekayasa politik ecek ecek terus bermunculan untuk tetap berkuasa Jokowi akan meninggalkan kursi kepresidenan dengan mewariskan negara terpecah, di tandai dengan politik yang polarisasi dan hak-hak sipil yang tersebar, ter-fragmentasi dan kebijakan Jokowi yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Selama sepuluh tahun terakhir adalah sebuah perjalanan melihat indonesia menjadi gelap gulita. Menjelang akhir masa jabatannya, banyak yang menilai bahwa Jokowi telah berubah dari “orang rakyat” menjadi penuh kontradiksi sepanjang kariernya yakni bergesernya “karakter” Jokowi menjadi elit tiran setelah menjadi cukong oligarki Kebijakan luar negeri, Jokowi merapat ke Cina terasa seperti telah menyerahkan kedaulatan negara bertekuk lutut dengan agenda One Belt One Road ( OBOR ) menjadi legacy pemerintahan Jokowi sempurna menjadi budak kekuasaan Cina (RRC). Dalam kekuasaanya mengacak acak Pipores, menebar program acak kadut IKN, kereta api cepat, jualan jalan tol, obral sumber daya alam. Pogram Strategis Nasional ( PSN ) milik oligarki merampas tanah dan mengusir rakyat pribumi dari tempat tinggalnya. Jokowi mendatanglan Tenaga Kerja Asing (Cina) membanjiri seluruh pelosok wilayah Indonesia yang sangat membahayakan kedaulatan negara, dan membangun Pantai Indah Kapuk sebagai hunian warga Cina. \"Merasa belum puas memfasilitasi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk atau biasa disingkat menjadi PIK2, sebuah perusahaan properti yang berkantor pusat di Jakarta. Properti utama dari perusahaan ini terletak di Kecamatan Kosambi dan Teluknaga Kabupaten Tangerang, Banten dengan luas mencapai 1.064,82 hektar untuk tahap pertama.\" \"Properti ini merupakan usaha patungan Agung Sedayu Group ( oligarki ) sama saja akan membuat negara dalam negara, menjadi hunian warga Cina.\" Pada akhirnya, presiden berikutnya akan harus menghadapi banyak masalah dan tantangan Indonesia yang terfragmentasi, ditandai oleh ketegangan politik yang meluas akibat pengaruh penjajah gaya baru dari kebijakan Jokowi yang acak acakan eh Pada puncak kemarahan rakyat atas kerusakan negara yang sangat parah menuntut Jakowi mundur dan atau setelah lengser harus diseret ke meja hijau (pengadilan) atas kesalahannya menabrak kostitusi, kebijakan negara yang asal asalan merusak dan membahayakan bahaya. Tanpa beban dan merasa bersalah, memfasilitasi Cina \"Membangun Negara Dalam Negara\" Jokowi meminta : \"Harus menjadi perhatian yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintah sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik,\" kata Jokowi saat memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna soal ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024 Sebuah anomali yang luar biasa, turbulensi politik akibat ulah Jokowi sendiri. Semua sudah terlambat turbulensi politik Jokowi harus diadili adalah keniscayaan yang pasti akan terjadi. (*)
Puncak Kedunguan DPR Membentuk DPA
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan LAYAK bagi muslim untuk beristighfar atas kedunguan lembaga wakil rakyat DPR. Demi mengabdi pada \"Sinuhun\" Jokowi sampai tega-teganya memperlihatkan kebodohannya yang luar biasa. Masa tidak mengerti aturan dasar bernegara. UUD 1945 sebelum diamandemen mengatur Lembaga Tinggi negara yang bernama Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Amandemen UUD 1945 menghapus lembaga ini. Kini ngawurnya DPR hendak menghidupkan kembali DPA dengan cara merevisi UU No 19 tahun 2006 tentang Wantimpres. Bersiasat demi Jokowi. Prabowo dan DPR berfikir mencari-cari jalan untuk tempat Jokowi pasca selesai masa jabatan. Setelah \"Presidential Club\" maka revisi UU Wantimpres itu dianggap solusi penyiasatannya. Jokowi akan menjadi Ketua DPA. Masalahnya adalah bahwa kewenangan untuk menjadikan DPA sebagai Lembaga Tinggi Negara itu ada pada MPR. Tidak bisa dengan revisi atau otak-atik Undang-Undang. Jalannya hanya melalui amandemen UUD 1945 atau putusan MPR untuk kembali ke UUD 1945 asli. Dengan kembali ke DPA Ketua DPD La Nyalla Matalitti menyambut gembira karena itu \"pertanda\" UUD 1945 asli akan diberlakukan kembali. Aspirasi lain ialah GBHN yang hilang konon diperlukan lagi. La Nyalla lupa bahwa soal DPA yang diagendakan kini jalannya inkonstitusional yaitu melalui revisi Undang-Undang. Jika ini yang didukung ya Ketua DPD sama saja linglungnya dengan DPR. Ketika semua berorientasi kepada Jokowi maka dipastikan akan ngawur. Sungguh aneh para politisi di negeri ini, sampai segitunya merendahkan martabat dirinya. Apa sih istimewanya Jokowi ? Tidak ada. Ia bukan Presiden andalan, hanya Presiden jago penyanderaan. Lalu DPR apakah pula sedemikian tersanderanya oleh Jokowi ? Jika benar begitu, maka DPR memang sudah tidak berguna, bubarkan saja. Batalkan agenda revisi UU No 19 tahun 2006 yang ingin mengubah Wantimpres menjadi DPA apalagi Jokowi sebagai Ketuanya. Jokowi bukannya mesti diberi tempat sejajar Presiden melainkan harus ditangkap dan diadili pasca menjabat Presiden. Jokowi tidak boleh lepas tangan atas dosa-dosa politik yang telah dilakukannya. Dugaan korupsi, pelanggaran hak asasi, penghianatan negara, machiavellisme, penyanderaan, penghambaan pada China, serta berbagai kebohongan patut untuk diperiksa. Termasuk juga kesehatannya. Bagaimana untuk mengambil keputusan penting seperti lock down masa Covid 19 cukup dengan semedi? Apa sebenarnya agama Jokowi itu ? Ali Ngabalin bersaksi atas kesukaan Jokowi bersemedi. Melebihi ulama, katanya. Ulama mana yang semedi ? Entahlah. Ngabalin atau ngatain? Penyiasatan Jokowi, Prabowo dan DPR mengabaikan kepentingan rakyat. Mereka berfikir tentang kepentingan dirinya sendiri saja. Inilah karakter penguasa culas, curang dan culun. Negara hanya dianggap mainan yang hanya berfungsi sebagai sarana bagi kepuasan sendiri. Aturan dibuat untuk itu baik PP, Keppres, Perpres, Inpres dan lainnya. Sudahlah, rakyat sudah tahu tentang skenario DPA yang bernuansa pat gulipat tersebut. Jokowi akan memimpin kaum oligark di dan dari ruang DPA. Silahkan paksakan, namun dipastikan hal demikian justru akan menambah mual dan marah rakyat. Bagi Jokowi mungkin DPA adalah \"Dewan Perintah Agung\", sedangkan bagi Prabowo DPA itu \"Dewan Pertimbangan Abal-abal\". Jadi DPA sebenarnya merupakan \"Dewan Permainan Akal-akalan\". Bersama DPR, Jokowi dan Prabowo sedang mengakali rakyat dan bangsa Indonesia. Jokowi, Prabowo dan DPR diprediksi akan menjadi musuh rakyat. Tinggal menunggu waktu saja untuk pembuktiannya. (*)
Prabowo, Jokowi dan Refleksi atas Hari Koperasi
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Staf Khusus Menteri Koperasi RI, 1998-1999, Aktivis Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa ITB 80\'an. PERINGATAN puncak Hari Koperasi Nasional di Batam kemarin tanpa dihadiri Presiden RI dan presiden terpilih. Dekopin sebagai penyelenggara hari koperasi sebelumnya mencantumkan kehadiran Jokowi dan Prabowo dalam spanduk yang beredar. Tanpa kehadiran presiden, acara puncak koperasi itu menjadi hambar, karena tingkat kepentingan nasionalnya lebih rendah dari berbagai peringatan hari penting lainnya, seperti Hari Santri, Hari Pancasila maupun lainnyalainnya (catatan: Jokowi menghadiri Hari Santri dan Hari Pancasila yang lalu). Apakah isu koperasi tidak penting bagi Jokowi? Tentu saja soal menghadiri peringatan puncak Hari Koperasi menunjukkan penting tidaknya isu tersebut dimata seorang presiden. Namun, parahnya, acara prioritas Jokowi pada Hari Koperasi itu bukanlah sangat vital, sehingga memilih tidak datang ke sana. Hari itu malah Jokowi menunjukkan sikapnya yang bertentangan dengan Koperasi, yakni mengumumkan keputusan presiden 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Di mana bertentangannya? Jokowi membuat aturan kepemilikan tanah di IKN dapat selama 190 tahun alias 3 generasi jika rerata orang Indonesia usia harapan hidupnya 60 tahun. Bahkan waktunya dapat diperpanjang. Lamanya waktu kepemilikan tanah ini jauh lebih lama dari Kolonial Belanda dalam UU Agrariscth wet dan Suiker Wet, 1870 yang memberikan kepemilikan tanah 75 tahun bagi investor. Perlu di catat, Multatuli mencatat, bahwa kebijkan pertanahan Agrariscth Wet ini lebih kejam dan menghisap dibanding era sebelumnya, Tanam Paksa. Koperasi berbeda spirit dalam memberikan asset bangsa ini kepada siapa. Spirit koperasi adalah mengutamakan kepemilikan bersama dan usaha bersama. Sedangkan kebijakan pertanahan Jokowi dan Engelbertus De Waal (menteri Jajahan Belanda) spiritnya memberikan asset kepada kapitalis. Prabowo, yang namanya dicantumkan dalam jadwal/daftar acara Dekopin ternyata tidak hadir juga. Namun, tentu saja ketidakhadiran Prabowo dapat dimaklumi. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo harus memilih lebih dahulu isu pertahanan. Pada tanggal 12/7/24 Prabowo tercatat mempunyai acara penting, yakni pembekalan Calon Perwira Remaja, di Jakarta. Pada pidatonya yang dikutip berbagai media, cucu pendiri Koperasi Pegawai Negeri ini, membahas isu perlindungan seluruh rakyat. Menurutnya, pembangunan kereta api cepat dan lainnya akan sia-sia tanpa kekuatan melindungi rakyat tidak dilakukan. Melindungi rakyat pertama, memakmurkan rakyat selanjutnya. Tentara dan polisi harus kuat dan bekerja melindungi rakyat. Menariknya, meski bukan tupoksinya, secara paralel melalui (X twitter) Prabowo mengucapkan Dirgahayu Hari Koperasi ke 77 dengan tema \"Koperasi Maju, Indonesia Emas\", yang tayang 14.000 viewers dan 98 retweet. Ini artinya Prabowo peduli dengan Hari Koperasi itu. Refleksi atas Hari Koperasi Kurang tingginya nilai Hari Koperasi di mata Jokowi saat ini dengan tidak hadir dalam acara tersebut serta kebijakan yang dikeluarkan pada Hari Koperasi memberikan swasta kapitalis hak kelola tanah selama 190 tahun plus menunjukkan pemerintahan Jokowi tidak pro rakyat. Ini menjelaskan situasi pembangunan kita yang terus menerus memperkaya orang kaya dan membiarkan orang miskin tinggal dalam penderitaan. Ketika saya menulis \"Bung Hatta Maafkan Kami\", 7/7/24, saya sudah menjelaskan bahwa pikiran Bung Hatta, proklamator kemerdekaan kita, menjelaskan bahwa Indonesia sejatinya adalah anti kapitalisme. Pasal 33 UU 1945 menegaskan bahwa \"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, selain itu, \"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat\". Maknanya adalah pembangunan itu bercorak sosialistik dan koperatif. Di era lalu, meskipun Suharto, misalnya, berusaha memacu pertumbuhan melalui jalan kapitalis, tapi Suharto membangun koperasi sampai tingkat desa, seperti KUD, serta berusaha memaksa konglomerat memberikan sahamnya 20% kepada koperasi, sebagai ketaatannya pada konstitusi kita. Sahabat saya Jumhur Hidayat telah menuliskan pentingnya peran Koperasi sehari sebelum Hari Koperasi dalam judul \"Ekonomi Konstitusi, Koperasi, BUMN dan BUMS\", Kompas cetak, 11/7. Dengan latar belakang isu pemerataan alias keadilan ekonomi, Jumhur menguraikan agar koperasi dihidupkan kembali. Artinya, peran koperasi harus seimbang dalam mengelola negara dibandingkan BUMN dan Swasta. Koperasi setidaknya diberikan hak eksklusif menguasasi dan mengelola bidang-bidang yang berkaitan dengan sumberdaya alam, seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan dlsb. Sahabat saya lainnya, Radhar Tri Baskoro, dalam \"Menuju Dunia Multipolar, Apa Pilihan Prabowo?\", pribuminews.co.id, 11/7/24, yang merujuk tulisan saya terkait Bung Hatta, menjelaskan trend besar dunia ke arah sosialistik dan tatanan ekonomi baru. Prabowo punya kesempatan emas meninggalkan jalan kapitalisme biadab yang merusak dunia selama ini. Meskipun saya tidak membahas soal multipolarism menggantikan unipolarisme dunia, saya memberikan catatan pentingnya kita mengetahui \"Berlin Declaration\", Mei 2024, yang mengutuk kepercayaan atas pembangunan ekonomi neoliberal (free market dan market driven economy) dan bangkitnya sosialisme di eropa setelah kemenangan Partai Buruh di Inggris dan Partai Sosialis di Prancis minggu lalu. Dalam dunia yang sedang berubah ini, sudah saatnya Prabowo nantinya mengganti semua kurikulum jurusan-jurusan ekonomi di semua universitas. Kita harus percaya, seperti kata Yauval Noah Harari dalam Homo Deus, bahwa ilmu ekonomi orang-orang barat itu diimpor dari dunia Islam paska keruntuhan Ottoman. Artinya, ada konsep ekonomi sebelum Adam Smith dan lainnya di barat mengembangkan teori-teori ekonomi. Bisa saja sistem ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi Pancasila dan Koperasi menjadi ajaran resmi di semua buku pelajaran ekonomi bangsa kita ke depan. Dengan demikian arah pembangunan ekonomi kita lahir dari pemikir-pemikir anti Kapitalis dan anti Neoliberal. Sehingga Koperasi bisa berjaya dan Bung Hatta \"bisa senang\" di alam baka. Penutup Saya sangat prihatin dengan Hari Koperasi kemarin yang tidak meriah. Padahal sejatinya konstitusi kita mewajibkan Koperasi atau pembangunan ala sosialistik menjadi arus utama. Jokowi sendiri pada Hari Koperasi malah membuat keputusan yang membolehkan swasta menguasai hak atas tanah selama 190 tahun plus. Harapan kita ke depan, ditangan Prabowo, yang kakeknya adalah pendiri Koperasi Boedi Oetomo dan Koperasi Pegawai Negeri serta bapaknya pendiri Partai Sosialis Indonesia, merubah arah pembangunan kita selama ini yang terperangkap pada Kapitalisme dan Neoliberalisme sesat. Dalam momentum dunia yang berubah ke arah sosialistik, saatnya Indonesia kembali pro konstitusi, pro Pancasila dan pro Koperasi. (*)
POPULER
