OPINI
Mengenali Prabowo Asli
Oleh: Luthfi Pattimura | Wartawan Senior Majalah FORUM Keadilan PADA saat Jokowi berkuasa, kenyataan-kenyataan dasar disembunyikan di mana-mana. Di awali dengan tag Jokowi adalah kita, sebagai orang biasa, lalu disusuli kebijakan yang diklaim pro rakyat. Dari sana, Jokowi pun banjir dukungan. Ini modal awal. Setelah ketahuan segala bentuk pencitraan, Jokowi akhirnya menyandang predikat presiden pencitraan. Jokowi bahkan dinilai lain di bibir lain di hati. Bibirnya buat rakyat, tapi hatinya buat keluarga dan kroni. Bukan rahasia, kalau sebahagian geng Solo dan jaringan UGM, sempat menjadi petinggi di berbagai pos, sekaligus menjadi benteng Jokowi selama berkuasa.. Sebagai langkah preventif Jokowi, anak menantunya juga harus disiapkan agar tidak dipukul balik oleh elit politik setelah dia lengser: Gibran kini menjadi Wapres, Kaesang mejadi Ketum PSI, dan Bobi Nasution, kini menjadi Gubernur Sumut. Pada titik ini, apa artinya bom waktu ala Connie Rahakundini Bakrie, menyusul KPK menetapkan status Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI-P sebagai tersangka dugaan korupsi? Connie, pengamat militer, sohib dekat Hasto, mengaku penyimpan sejumlah dokemen penting, yang diklaim berisi kelakuan Jokowi dan kroninya. Gegerkah, kalau sampai dokumen itu terbongkar? Bila dilihat dari satu sisi, Hasto dan karenanya PDI-P, adalah pendukung Jokowi, dari Pilpres 2014-2019 hingga Pilpres 2019-2024, meski mereka akhirnya “pisah ranjang.” Melihat aneka versi pemberitaan soal kasus Hasto, karena gambaran tentang Hasto juga gambaran tentang latar partai penguasa sejak Jokowi menjadi Presiden RI selama dua periode. Sebagai simbol kekuatan arus bawah, PDI-P kuat mengkonsolidasikan sukarelawan dalam wujud yang lebih solid terhadap Jokowi. Kini, simbol kekuatan itu berada di titik bawah. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi lain, dari sudut pandang orang awam, mendengar cerita klasik tentang pisah ranjang, dapat menjadi alasan untuk menanyakan lagi. Bukan soal panggung apa perpisahan itu terjadi, melainkan ujung dari penerus nafsu kekuasaan tadi. Kalau definisi pisah ranjang dirumuskan sebagai tindakan menjauh, bukan kematian permanen, maka pusat kekuasaan yang kini di tangan Prabowo-Gibran, membikin seorang bodoh pun akan berpikir, betapa wajarnya jika masih ada fenomena Jokowian. Meskipun PDI-P dan Jokowi sudah pisah ranjang, perpisahan itu ternyata tidak menghapus jejak dukungan terhadap Jokowi. Pastilah, karena ini panggung kekuasaan politik. Apa saja bisa terjadi. Dalam politik, bahkan sering tampak merah adalah putih, kuning adalah hijau. Pohon tempat berkumpulnya hantu dan pelacur. Karena susah dipegang buntutnya, dunia politik juga sering dianalogikan sebagai binatang tak berekor. Tak usah gelisah, toh, manusia juga tergolong binatang yang berakal. Aslinya, setiap orang punya tanggal: Kelahiran dan kematian. Pula, punya bagian terindah dan tersulit saat kelahiran atau kematian. Juga, punya waktu kebangkitan dan keruntuhan. Saat lahir atau mati, di antara orang-orang terdekat, di sebuah ruangan, orang-orang itu ada, ruangan itu ada. Bagaimana jika kesunyian itu bahasa Tuhan, dan orang-orang terdekat di sebuah ruang, itu hanya terjemahan dari kehausan akan pertolongan? Pertanyaan begini perlu disisihkan, karena aslinya, ada sepersekian detik bagi siapa pun untuk bertanya, apa, kenapa, dan seterusnya, ketika ia jatuh. Ini percakapan batin yang tak bisa dihapus, kecuali ditransformasikan dalam kehidupan termasuk di partai. Megawati, Jokowi, bahkan Prabowo yang maju, kalah, maju, kalah lagi, maju lagi dan akhirnya menang di Pilpres 2024, atau Anda yang membaca tulisan ini, pasti juga sering melakukan percakapan model ini. Memang, dalam politik, percakapan yang sah hanya percakapan yang menawarkan kepentingan, ideologis, bukan batin. Gagal dalam percakapan politik bahkan bisa berujung konflik. Sekarang, orang menginjak orang lain sudah dengan tangan dingin dan perencanaan yang canggih. Sampai di sini, mereka yang matanya sudah lulus sekolah cahaya, akan ingat pertama kali memegang kamera. Di sana: Lensa didefinisikan sebagai kumpulan cahaya-cahaya, dan memutar lensa bukan itu cahaya sesungguhnya. Betul. Setiap bangsa punya gagasan untuk bangkit, namun apa kata dunia, bila di dalam kebangkitan, masih berisi bermacam pelacuran: Otak, ilmu, keyakinan, hingga pelacuran hak dan wewenang, untuk memainkan berapa jumlah wajah seorang pemimpin bisa kena sorotan cahaya kamera. Bila kehormatan bangsa ibarat seorang wanita, yang menyingkap sendiri pahanya. Amboi. Reduplah cahaya jiwa. Pingsanlah kehormatan bangsa. Dulu, di Mesir, Anwar Sadat menyebut dirinya presiden yang saleh, tetapi pada akhirnya ia runtuh di negerinya sendiri. Kenapa? Karena ia sering mengotak-atik kenyataan dasarnya, dengan cahaya kamera, untuk dikagumi tapi malah terpencil di dunianya sendiri. M. Heikal, sohib dekat Sadat, menulis kisah itu sebagai contoh orang haus pembenaran karena nafsu kekuasaan berujung tragedy, dalam bukunya, Anwar Sadat: Kemarau Kemarahan.Orang bisa saja memiliki penilaian yang lebih tepat tentang PDI-P, jika melihat makna obyektif yang muncul dalam sirkulasi budaya politik demi kesatuan NKRI. Nah, karena kekuasaan sudah beralih dari Jokowi-Ma’ruf ke Prabowo-Gibran, masalahnya di sini sudah bukan peralihan, melainkan garisnya.Apa yang dipisahkan oleh garis—kata Bourdieu dalam bukunya Bahasa dan Kekuasaan Simbolik—tentu saja adalah sesuatu yang ada sebelumnya dan sesuatu yang hadir sesudahnya. Pencitraan, utang bertumpuk, korupsi, adalah kondisi bangsa sebelum Pilpres 2024. Sesudahnya, mulai diangkat tinggi-tinggi bendera perang terhadap para geng koruptor. Melihat bom waktu ala Connie Bakrie, dikaitkan dengan mereka yang memelototi wajah presiden yang masih setengah Jokowi setengah Prabowo, jelas, supaya Indonesia punya presiden yang Prabowo asli seratus persen, bisa dikenali.
Pemusnahan Kaum Pribumi Sedang Berlangsung
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Awal bencana datang dari hulu : Madeleine Albright (Yahudi Polandia) mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Ketua National Democratic Institute (NDI), aktor dibalik layar proses amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002. Proses amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 sampai 2002, tonggak penting dalam sejarah pemusnahan kaum pribumi dan aneksasi imperialis akan kuasai Indonesia. Rekayasa NDI terlibat aktif dalam proses amandemen UUD 1945 cukup panjang dan matang dengan memberikan bantuan teknis, pendidikan, dan finansial, dengan dukungan dana sebesar Rp 4 triliun ( klaim yang pernah muncul di berbagai sumber ) dialokasikan untuk berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, pelatihan bagi anggota parlemen, dan penyebaran informasi kepada publik. Yang menarik rekayasa ini bukan hanya anggota parlemen yang harus di lumpuhkan tetapi para ilmuwan juga harus di tundukkan, di miskinkan otaknya, dan prilakunya di jadikan pengemis. Digendam sihir imperialisme berlomba lomba masuk gerbong NDI terkesan tidak mau terlambat ikut mengais mendapatkan dana operasional yang akan mereka terima sebagai imbalannya. Bersama ahli konstitusi internasional sewaan NDI untuk memberikan masukan dan pandangan pasal pasal secara bertahap ( dari tahun 1999 sampai 2002 ) yang harus di rubah ( diamandemen ). Mereka juga bertugas menyiapkan kampanye publik seakan lebih bijak dan ahli dari para pendiri bangsa, melalui kampanye publik seolah olah sebagai negarawan. Menyembunyikan dan menekan kesadarannya sebagai penghianat negara tega membunuh Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. *Benar terjadi pada amandemen keempat tahun 2002 negara di padamkan, Negara Proklamasi 1945 di bubarkan*. ( Prof Kaelan). Ingatlah ... pada tahun 1997 hingga 2001 Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton dan Madeline Albright menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, James Riady sudah keluar masuk Gedung Putih, karena jasanya sebagai salah satu sponsor Pilpres Bill Clinton. Terkoneksi dengan Jokowi bisa jadi Presiden adalah atas rekayasa yang sama oleh Madeline Albright ( pernah datang ke Solo) dugaan kuat kerja sama dengan James Riady. Benang merah yang terjadi di Indonesia bukan kebetulan. Setelah beredar pernyataan diduga James Riyadi mengatakan bahwa 10 Tahun mendatang rakyat China akan eliminasi Pribumi Indonesia. ( Pernyataan tersebut diunggah oleh akun Facebook “Informasi Kegubernuran 9 Naga”, seperti dikutip dari terkini.id., pada Kamis, 6 Mei 2021). Sampai di sini apakah masih belum yakin bahwa Proyek Strategis Nasional Strategi Nasional ( PSN ), adalah milik Madeline Albright dan James Riady bersama imperialis lainnya yang saat ini sudah menguasai Nusantara. Rencana aneksasi terhadap Indonesia, mulai dari mengganti UUD 45 sampai munculnya PSN ( perampasan tanah dan pengusiran warga pribumi ) untuk macam macam proyek selanjutnya akan dibagi dengan pengusaha / pemilik modal asing, benar-benar sudah dan sedang terjadi. Saat ini terpulang kepada rakyat Indonesia akan menyerah atau melawan agar negara selamat dari perampasan, penindasan, pengusiran, pemusnahan kaum pribumi, perampokan dan penaklukan kedaulatan negara oleh para imperialis sedang terjadi akan kembali menjajah Indonesia (*)
Hancur, Seluruh Anggota Komisi XI DPR RI Kecipratan Dana CSR, Kini Dikorupsi
Oleh Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Kebijakan Publik Korupsi tak pernah ada habisnya. Kali ini giliran terungkapnya penyelewengan Dana CSR Bank Indonesia (BI) yang disalurkan kepada seluruh anggota komisi XI DPR RI. Ternyata sebagian besarnya dikorupsi untuk membayar kepentingan pribadi. Hal ini terkuak lewat pernyataan anggota komisi XI, Satori saat diperiksa KPK pada Jumat kemarin. Satori mengatakan, bukan cuma dirinya, seluruh anggota komisi XI, secara berjamaah kecipratan CSR BI. Satori mengungkapkan, dana tersebut digunakan untuk membiayai program sosialisasi para anggota di Dapil masing-masing. Penggunaan dana SCR yang seharusnya dilakukan secara profesional. Justru dimandatkan kepada anggota DPR yang tentu saja kental syarat muatan politik dan kepentingan pribadi. Benar saja, dalam pengembangan kasus, KPK mengkonfirmasi, bahwa telah terjadi penyalahgunaan CSR untuk kepentingan pribadi di luar tujuan sosial CSR. Alih-alih digunakan untuk membangun fasilitas sosial atau publik, dana ditengarai justru untuk kepentingan pribadi. Tanpa memberikan keterangan rigid, KPK memberi petunjuk, dari 100% dana CSR yang disalurkan BI, 50% digunakan untuk membayar kepentingan pribadi Anggota DPR. Modus operansi yang digunakan adalah BI menyalurkan dana CSR kepada kepada yayasan yg didirikan dan kendalikan oleh Anggota DPR Komisi XI. Selanjutnya, dana tersebut dengan leluasa digunakan dan diselewengkan untuk kepentingan Pribadi. Jadi yayasan hanyalah alat (kedok) bagi BI dan Anggota DPR menyalurrkan dan menerima dana CSR. Dalam kaiatan ini, Direksi BI dan Anggota DPR memahami betul. Bahwa sesuai aturan dan prosedur CSR serta tatakelola dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), hanya bisa disalurkan kepada yayasan yang ditetapkan sesuai kriteria. Tidak boleh disalurkan langsung kepada anggota DPR yang statusnya adalah individu. Dalam kerangka pemahaman ini, dapat dikatakan, bahwa ada potensi korupsi dan suap. Hal ini sejalan dengan pernyataan wakil ketua KPK Alexander Marwata, bahwa, BI menyalurkan dana CSR kepada yayasan yang didirikan dan dikendalikan oleh calon tersangka atau anggota DPR. Bahkan aliran dana ditengarai mengalir ke sejumlah yayasan fiktif yang disodorkan anggota DPR dan akhirnya ditetapkan oleh BI. Pernyataan wakil ketua KPK ini perlu diatensi dan ditelusuri lebih lanjut. Dapat dijadikan jalan untuk membuka pandora korupsi dan suap dalam tahapan pengambilan keputusan di BI serta penyelahgunaan dana oleh Anggota DPR. Sungguh sangat hancur wibawa, integritas dan moral BI serta anggota DPR komisi XI, jika benar terbukti secara berjamaah menyalahgunakan dana CSR untuk keuntungan-keuntungan pribadi. Kenyataan ini, tentu saja membuat rakyat semakin marah. Pemerintah dan DPR seenak-jidatnya memalak rakyat lewat kebijakan PPN 12%. Tapi DPR-nya justru ditengarai, secara berjemaah merampok dana CSR yang menjadi hak sosial masyarakat. Kenyataan ini juga hampir berbanding lurus dengan wacana pengampunan koruptor asal mengembalikan kerugian negara. Ternyata, seluruh anggota komisi XI ditengarai korupsi. Apakah wacana Prabowo itu untuk melindungi mereka? (*)
Jokowi Bermain Api, Terbakar Nanti
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Pembelaan kepada Hasto Kristiyanto terus menguat. Bukan dalam arti melawan proses hukum, tetapi lebih kepada menentang ketidakadilan dan pemaksaan politik melalui perangkat hukum. Betul kasus Harun Masiku telah membawa pejabat KPU ke penjara, namun semua tahu peristiwa 2019 itu menjadi mainan politik Jokowi. Kini mainan itu di otak-atik. Jokowi jumawa tetapi mengalami sindroma di masa pensiun. Ketika di IKN malam hari Jokowi melakukan penghormatan pahlawan di depan api. Entah sekedar menerangi atau sengaja membuat simbolisasi. Dalam konteks keagamaan penyembah api adalah kaum Majusi. Dalam Islam dan beberapa agama lain, api yang menyala-nyala diperuntukan bagi penghuni Neraka. Mungkin terlalu jauh mengaitkan dengan Neraka meski tetap penting mengingatkan bahaya pengabaian pertanggungjawaban akherat saat menjabat di dunia. Api tidak boleh dimain-mainkan, terbakar nanti.Viral di media seseorang membakar Qur\'an kemudian meniup api dan api itu membakar janggut lebat dan mukanya. Ia panik dan menjerit kepanasan. Bermain politik dapat seperti menendang-nendang bola api. Berpanas-panas. Salah satunya kasus Hasto yang ditarik ulur dan kini ditarik. KPK itu tangan dan mainan Jokowi. Suara ketidakabsahan Pimpinan KPK mulai terdengar. Presiden Prabowo seharusnya yang mengajukan. Bukan menyetujui ajuan Jokowi. Yusril keliru, tidak ada \"teori jalan tengah\" dalam pengajuan Pimpinan KPK. Itu teori pembenaran namanya. Jokowi mengajak perang kepada PDIP. Hasto dan Megawati merupakan simbol partai. Keduanya coba dikuyo-kuyo. Prediksinya PDIP pasti akan melawan. Perpolitikan nasional akan hangat bahkan panas akibat Jokowi bermain api yang dapat membakar muka sendiri. Hasto sudah membuat \"tabungan\" video, entah apa isinya tapi konon penting, hangat dan mungkin membakar. Bocoran status Tersangka Hasto pernah disampaikan oleh Connie dan kini Connie Bakrie yang berada di Rusia dititipi video-video Hasto soal korupsi para petinggi. Dokumen titipan yang sudah di Notaris Rusia itu menurut Connie dapat menjadi bom waktu. Rakyat menunggu tayangan video bongkaran \"syur\" tersebut. Connie Rahakundini adalah tokoh yang memiliki akses luas, ia bisa bergerak dari satu negara ke negara lainnya. Orang-orang penting Jokowi mulai panas dingin. Demam politik melanda negeri yang terus kacau akibat keserakahan penguasa. Post power syndrome Jokowi menambah semrawut keadaan. Ia sedang melakukan gerakan Cina mabuk. Tubruk sana tubruk sini, bakar sana bakar sini. Lucunya Jokowi membuat patung dirinya di Gunung Sunu Timor Tengah Selatan NTT dan di Mandalika NTB. Konon sedang disiapkan patung di IKN Kaltim. Sungguh narsis tuh orang, tidak sadar bahwa kemarahan dan kebencian rakyat dapat membuat patung-patung fir\'aun jawa itu akan dirusak dan diinjak-injak. Mungkin juga dibakar. Sejalan dengan semangat Presiden Prabowo yang ingin membasmi korupsi, maka mulailah dengan tiga hal yang disebut dengan Tri Ganti, yakni : Ganti pimpinan KPK yang tidak sah, Ganti Jaksa Agung boneka Jokowi, dan Ganti Kapolri yang lebih banyak basa-basi ketimbang konsistensi. Presisi yang tidak transparan dan berkeadilan. Prabowo harus mandiri dan melepaskan diri dari kendali Jokowi. Untuk itu jalankan tiga misi suci Tri Ganti. (*)
KALADEISKOP TIMNAS: 'Perigee' dan 'Apogee' Coach STY
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior KURUN 2024. Sepak bola Indonesia, memberi stimulasi yang menjanjikan. Pikiran publik nasional, terasah oleh gaya intelektual dan seniman sepak bola Eropa. Indah, cantik, dan \"delicious\". Sepak bola adalah \"nabi\"! Hampir semua orang membicarakan sepak bola. Setelah Timnas Indonesia maju ke putaran ke-3 Pre-World Cup 2026, atau setelah Timnas U-23 maju ke semifinal Piala Asia 2024. Jangan khianati publik! Sungguh-sungguhlah mengelola sepak bola nasional. Jangan \"wasting time\". Rasa cinta dan penabian sepak bola, bukanlah omong kosong. Atau sekadar \'gimmick\'. Apa buktinya? Kekalahan Jay Idzes-Marselino Ferdinan-Calvin Verdonk dkk atas Jepang dengan skor telak 0-4 di \"matchday\" ke-5. Tidak membuat publik surut, marah, atau emoh \"maning\" mendukung pembinaan sepak bola nasional. Realitas, plus-minus. Sepak bola kita tengah menuju \"Bulan\". Untuk sampai titik terdekat orbit Bulan dengan bumi (perigee), harus ada pesawat dengan waktu tempuh 72 jam. Apollo XI bersama Neil Armstrong dan Edwin Aldrin telah membuktikan. Titik \"perigee\" , lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, sudahlah cukup. Tak usah bermimpi sampai ke orbit \"apogee\", titik orbit terjauh bumi ke Bulan. Tak perlu bermimpi untuk lolos ke-16 besar, atau 24 besar (format baru 48 Tim). Berputar di lingkaran \"elips\", yaitu kurva yang tegak lurus pada dua sumbu simetris. Menjadikan Timnas Indonesia makin bersinar terang. Mengejutkan dunia sudah cukup. Jangan sampai orang lebih mengenal Bali ketimbang Indonesia. Caranya, lolos dulu ke Piala Dunia. Karenanya, semua pemain Indonesia, harus simetris. Simetris, di mana semua pemain memiliki kemampuan setara, di semua lini. Mulai dari pertahanan, gelandang, dan penyerang dalam posisi \"on fire\", hidup dengan \"possesion ball\" yang menawan. Tuntasnya naturalisasi penyerang FC Utrecht Elo Romeny, semakin meyakinkan \"coach\" Shin Tae Yong (STY) versus Australia di \"matchday\" ke-6 dan \"away\" (tandang) pada 20 Maret 2025. Dua pemain muda lain: Dion Markx dan Tim Geypens, yang juga akan rampung seperti Ole Romeny. Diharapkan mampu menjadi \"substituted\" bagi lini belakang dan sayap Timnas. Titik \"apogee\" adalah titik terjauh prestasi Timnas Indonesia. Sejauh ini, pesawat ruang angkasa seperti Apollos XI belum sampai ke sana. Neil Armstrong baru di titik \"perigee\", titik awal permukaan bulan. STY, cukup sampai \"perigee\" dulu, cukup lolos ke World Cup 2026 (AS-Kanada-Meksiko). Saya kurang sependapat, hasil pertandingan ekuivalen dengan prestasi. Kegagalan Timnas U-22 di Piala AFF 2024, sebenarnya anomali. Melihat permainan Ahmad Maulana dkk, terbersit satu harapan. Tim ini, sudah jadi dan tinggal memetik hasil di saat yang tepat. Setidaknya, tiga pemain: Ahmad Maulana, Viktor Dethans, dan penjaga gawang Cahya Supriadi, merupakan bibitnyang bisa di bawa kebPiala Dunia. Seandainya Jay Idzes dkk, mampu memenangkan dua pertandingan \'home\' melawan Aussie (Australia) dan Bahrain. Dedikasi \"coach\" Shin Tae Yong, dan silabus pembinaan Timnas sudah memadai. Dua Sosok terdahulu: Tonny Pogacnick dan Anatoly Polosin, untuk menyebut mereka yang telah berdedikasi menukangi Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI juga mengakui, pelatih STY adalah sosok yang punya komitmen dan berdedikasi. STY juga pelatih yang memiliki \"harga diri\", tidak bisa di intervensi dalam banyak hal, terutama yang menjadi domainnya sebagai pelatih. Menang atau kalah adalah proses. Yang diinginkan publik adalah fundamental program. Kalah dan menemukan sebab kekalahan, Itu lebih baik. Daripada menang, beruntung karena lawan bermain buruk. Mengibaratkan titik terdekat orbit \"perigee\" (jarak bumi ke Bulan), dan titik terjauh \"apogee\" (jarak bumi ke Bulan). Adalah satu metode untuk melihat perjalanan prestasi STY dalam membangun sepak bola Indonesia. \"Coach\" Shin Tae Yong, sesungguhnya adalah pelatih yang sudah tepat. Untuk kondisi sepak bola Indonesia. Ibarat membangun dari dasar. STY, butuh waktu. Mengganti pelatih, bukan solusi. Percayakah, hari ini STY kita ganti. Besoknya, banyak negara yang menginginkannya. (**).
PIK 2: Kejahatan Aguan, Jokowi, Pemda Banten, APDESI
Oleh Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Kebijakan Publik Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK 2) yang dilekatkan sebagai Proyek Strategis Nasional, sangatlah tidak tepat. Klaim PIK 2 sebagai PSN adalah penipuan publik. PSN hanyalah kedok yang dilakukan pemerintahan Jokowi untuk memfasilitasi oligarki 9 naga asal Cina, Sugianto Kusuma atau Aguan lewat PT Agung Sedayu Grup mengembangkan proyek properti elitnya. Memanfaatkan kedok PSN, Aguang mengembangkan PIK 2 dengan cara melanggar hukum. Memprluas wilayah pengembangan di luar ketentuan batas PSN. Merampas lahan warga dengan cara-cara preman. Aguang dan kroni-kroninya, betindak layaknya gerombolan preman penipu. Melibatkan Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kepala Desa Belimbing, Maskota, aparatur Pemda seperti Camat, Lurah dan preman bayaran. Mereka melancarkan tipu daya, licik, arogan, bahkan mengintimidasi, memaksa, warga melepas lahannya dengan harga sangat murah, yakni 30.000- 50.000/M secara sepihak kepada PT Agung Sedayu Grup. Proses perampasan lahan dengan cara preman dan berkedok PSN ini, diperkirakan telah mencapai 100 Ha. Tidak sesuai dengan wilayah pengembangan PSN yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2020 tentang perubahan ke 3 atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan PSN. Beleid tersebut mengatur bahwa, PIK 2 bukanlah termasuk PSN. Aturan ini justru mengatur, bahwa yang dimaksud dengan PSN di wilayah tersebut adalah proyek Tropical Coastland yang lokasinya terletak di PIK2. Peraturan Presiden terkait PSN mengatur, luas wikayah PIK 2, kurang lebih 30.000 Ha. Untuk pengembangan PSN hanya digunakan 1.756 Ha. Sisanya bukan termasuk PSN. Jadi yang dimaksud PSN adalah proyek Tropical Coastland yang luas lahannya hanya 1.756 Ha di dalam kawasan PIK 2. Sementara lokasi pengembangan properti elit milik Agung Sedayu Grup yang bersebelahan dengan Tropical Coastland bukan termasuk PSN. Dalam kaitan ini, Aguan sengaja memanfaatkan jargon PSN yang berdampingan untuk memperluas dan melegitimasi wilayah pengembagan properti elit miliknya dengan cara-cara menipu masyarakat. Diperkirakan upaya perampasan lahan yang dilakukan Aguan di luar PSN telah mencapai 100.000 Ha. Melampui luas lahan total PIK 2 yang hanya 30.000 ha. Proyek PSN Trooical Coastland adalah pengembangan destinasi pariwisata baru yang dapat mengakomodasi kawasan wisata mangrove sebagai pengamanan pesisir alami. Lebih jelasnya, sebagaimana tertuang dalam surat Kemenko Perekonomian No. 6 Tahun 2024 (15 Mei 2024) dan Surat Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur (KPPIP) No PK.KPPIP/55/D.IV.M.EKON.KPPIP/06/2024 (4 Juni 2024). Ditambah penegasan melalui Surat Keterangan dari PT Mutiara Intan Permai sebagai Badan Usaha Pengelola dan Pengembang PSN PIK-2 Tropical Coastland. Penegasan dalam sejumlah surat tersebut menerangkan bahwa yang masuk bagian PSN PIK-2 adalah seluas 1.755 Ha. Terdiri dari: Proyek Taman Bhinneka seluas 54 Ha, Safari Zoo seluas 126 Ha, Golf Course seluas 135 Ha, Wisata Mangrove seluas 302 Ha, Sirkuit Internasional seluas 217 Ha, dan Ecotourism seluas 687 Ha. Tidak tercantum sama sekali proyek yang dikerjakan Agung Sedayu Group. Termasuk tidak tercantum sama sekali peruntukannya untuk perumahan swasta dan sarana prasarana pendukungnya sebagaimana tujuan pengembangan properti elit yg menjadi ambisi besar Aguang, anggota 9 Naga asal Cina. Bejatnya, meskipun tidak memiliki dasar hukum, proyek PIK 2 milik pengembang Agung Sedayu Group di luar PSN, ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai bagian dari PSN sejak Juni 2024 lalu dan baru tercium pada November 2024 lalu setelah derasnya kritikan publik. Kerjasama Jokowi dan Aguan ini, menunjukkan, negara telah melakukan penyelundupan hukum untuk melegitimasi oligarki memanfaatkan kedok PSN untuk keperluan bisnis mereka. Hal ini dilakukan bersamaan dengan upaya pemerintahan Jokowi mengaburkan Peta PSN di PIK 2 yang sebenarnya. Pemeeintah Jokowi harusnya jujur dan memberi penegasan, bahwa wilayah pengembangan PIK 2 yang diserahkan ke Aguan tidak termasuk dalam PSN. Bukannya bertindak melakukan kejahatan dan penipuan. Dibayar berapa sih pemerintah jokowi untuk berlaku manipulatif oleh Aguan? Kejahatan Aguan dan pemerintah Pusat ini juga turut didukung oleh APDESI Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah meliputi camat dan lurah bahkan preman bayaran. Atas nama PSN mereka menggusur dan membebaskan paksa lahan milik rakyat dengan harga murah meriah. Dampaknya luar biasa buruk. Sebelum ketahuan publik secara luas, Aguan telah memasang plang nama proyek di semua wilayah pembebasan. Meliputi 9 Kecamatan. Aguan bahkan memanipulasi perampasan lahan warga untuk memperluas pengembangannya ke wilayah yang lebih luas. Bahkan sudah disiapkan ambisi proyek PIK-3 sampai PIK-11. Bajiangan. Untuk PIK 2 saja, tidak memiliki dasar hukum sebagai PSN. Ini malah dengan liciknya, Aguang merampas lahan berkedok PSN untuk pengembangan usaha propertinya yang lebih luas lagi. Bayangkan sudah disiapkan plang nama untuk PIK 3 sampai PIK 11. Hak ini menunjukkan, Aguan yg dilegitimasi pemerintah Jokowi, didukung Pemda, APDESI dan preman bayaran telah melakukan abuse of power dan kejahatan hukum yang luar biasa buruknya. Pengembang PIK 2, bahkan yang sudah disiapkan PIK 3 hingga PIK 11, sesungguhnya tidak memiliki alas hukum formal. Kedok PSN adalah kejahatan yg sangat merugikan masyarakat Banten dan harus diusut tuntas secara hukum formal. Sesungguhnya di balik pelanggaran hukum ini, kental aroma KKN. Kemungkin ternesarnya, Ada transaksi politik dan manfaat ekonomi yang dibayar Aguang ke Jokowi. Termasuk pejabat daerah Banten dan oknum-oknum yang mendukung perampasan lahan warga. Lakukan Audit investigasi terhadap aset PIK 2, termasuk pelanggaran hukum yang dilakukan. Apapun yang terjadi, Aguan dan Jokowi harus mengembalikan lahan-lahan warga yang telah diserobot. Ingat, PIK 2 adalah murni proyek swasta bukan PSN. Aguan sebagai oligarki swasta yang didukung Jokowi, tidak berhak mengambil paksa lahan milik warga. Laut, sungai, tanah adalah kekayaan milik rakyat dan negara. Dikelolah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk dimanipulasi pemerintah untuk dikuasai, dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan Istana dan kolega ologarkinya. Saat ini, keputusan ada di tangan Prabowo sebagai Presiden. Pilihannya adalah membatalkan PIK 2, menyerahkan kembali lahan milik warga, menghukum dan menghusir Aguan pulang ke Cina sana, termasuk menghukum Jokowi dan semua aggotanya, baik di level kementrian maupun pemda serta oknum-oknum terlibat. Jangan manfaatkan momen ini sebagai modus operandi politik untuk sekadar mengalihkan kendali proyek dari perampok yang lama ke perampok yang baru (pemodal, pengembang baru). Seperti yang selalu ditunjukkan Prabowo. Mencerminkan dirinya sebagai seorang patriot, kesatria HAM. Rakyat berharap Prabowo tidak hanya sekadar omon-omon. (*).
INDONESIA DALAM GENGGAMAN IMPERIALISME BARU: Akan Hancur Lebur - Bubar dan Hilang dari Peta Dunia
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Daniel Estulin (lahir 29 Agustus 1966 adalah seorang ahli teori konspirasi kelahiran Lithuania Ayang minat utamanya adalah Grup Bilderberg sebuah konferensi tahunan khusus undangan para elit di bidang bisnis, keuangan, media, militer dan politik. Ia menulis sebuah buku berjudul The True Story of the Bilderberg Group, untuk seminar langsungnya di seluruh dunia. Merupakan laporan tentang sifat dan pertemuan orang-orang paling berkuasa di dunia, dengan segala rekayasa kejahatannya. Dalam bukunya Estulin, para Bilderberg dengan rahasia dan tertutup telah membuat keputusan politik, ekonomi dan sosial yang besar sejak pertemuan pertama mereka pada tahun 1954. Telah membuka mata kita tentang bagaimana kelompok ini membangun imperialisme modern dan mencengkram dunia di bawah kendalinya. The Binderberg Group (TBG) adalah organisasi rahasia paling berpengaruh di dunia adalah konspirasi imperialis untuk menguasai dunia, dimotori oleh keluarga Rockefeller. David Rockefeller, Rupert Murdoch, Paul Wolfowitz, Romano Prodi, dan Henry Kissinger adalah sebagian tokoh dunia yang menjadi anggotanya. Pertemuan kelompok ini selalu dihadiri oleh orang-orang berpengaruh, seperti presiden IMF, Bank Dunia, dan Federal Reserve; para pemimpin perusahaan besar seperti DaimlerChrysler, Coca-Cola, British Petroleum, Chase Manhattan Bank, American Express, Goldman Sachs, dan Microsoft; para wakil presiden dari Amerika Serikat, direktur CIA dan FBI, seksen NATO, anggota Senat dan Kongres, Perdana menteri dari Eropa , dan ketua partai-partai oposisi, tak ketinggalan para editor nomor satu serta para CEO media terkemuka di dunia. The Bilderberg Group (TBG) adalah organisasi rahasia paling berpengaruh di dunia, konspirasi imperialis untuk menguasai dunia. Karena tokoh utamanya banyak dari Yahudi, maka sering disosialisasikan sebagai bagian dari perjuangan Yahudi menaklukkan dunia. Mereka ingin membangun Orde Dunia Baru, negara yang sudah ditaklukan menjadi jajahannya harus jadi budaknya. Pilar utama TBG untuk membangun Kaisar Global (Global Empire) yang sering di sebut Corporatokrasi yaitu sistem ekonomi , politik dan peradilan dikendalikan oleh perusahaan bisnis atau kepentingan perusahaan para imperialis Maka kekuatan ini sering di sebut tiga pilar, yang beroperasi melakukan misi pengurasan / perampokan / penaklukan terhadap negara lemah yang kaya SDA, mirip yang terjadi di Indonesia. Skenario yang terjadi di Indonesia akan dijadikan budak kekuatan imperialis kapitalis. Munculnya kekuatan imperialisme baru (Cina, Amerika Latin, Rusia dll), adalah mirip dengan The Bilderberg Group (TBG). Celakanya dengan program OBOR-nya Indonesia salah satu negara yang akan dirampok dan di kuras kekayaannya alamnya, bahkan ahir ahir ini akan menguasai tanah kaum pribumi bahkan akan ambil alih kedaulatan NKRI. Xi Jinping (Cina) telah menguasai perangkat ekonomi , politik dan peradilan melalui kaki tangannya para Taipan Oligarki. Selama Rezim Jokowi kekuatan tertinggi peran dan fungsi Presiden sudah dalam kendalinya Bahkan semua perangkat kekuasaan dari pusat sampai daerah sudah menjadi ternak sebagai antek Taipan Oligarki. Keadaan sudah sangat mengerikan kalau negara sudah dalam kekuasaan raksasa seperti kekuasaan The Binderberg Group (TBG), keadaan yang terjadi akan lebih kejam, sadis dan mengerikan dibandingkan kekejaman di masa penjajah Belanda. Indonesia sangat sulit dari genggaman imperialisme baru. Satu satunya jalan keluar dari cengkeraman mereka adalah dengan kekuatan rakyat yang menjelma menjadi kekuatan Revolusi untuk melawan, Indonesia kembali ke jati dirinya sebagai Bangsa Indonesia yang mandiri terbebas dari kekuatan imperialisme gaya baru. Sergapan kaum imperialis kapitalis sedang terjadi menerkam Indonesia. Nasib akhir yang akan terjadi adalah Indonesia hancur lebur - bubar dan hilang dari peta dunia, atau pulih kembali sekalipun harus merangkak kehidupannya kembali pada titik nol. Wallahua\'lam. (*).
Pengganti PPn 12%, Bagian Negara dari Bagi Hasil Batubara dan Nikel Harusnya 60%
Oleh Joharuddin Firdaus | Pemerhati Politik Sosial dan Budaya Menaikkan pajak itu merupakan pekerjaan paling biadab dalam sebuah peradaban. Banyak kekuasan yang jatuh kerena menaikkan pajak. Revolusi Prancis yang berakibat 30.000 orang lebih mati, dan Raja Louis 16 dipenggal kepalanya karena pajak. Amerika juga melepaskan diri merdeka dari Inggris karena skandal pajak kebun teh Boston tahun 1767 yang dikenal dengan Undang-Undang Townshend. Kebijakan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 1% dari sebelumnya 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 nanti, hanya menghasilkan tambahan penerimaan negara Rp 80 triliun. Namun dampaknya mungkin bisa bikin resah dan gaduh di mana-mana. Protes dari masyarakat sipil (civil society) diperkirakan bakal merata di seluruh Indonesia. Semoga saja tidak terjadi, amin amin amin. Kasihan juga Presiden Prabowo. Baru dua bulan lebih menjabat sebagai Presiden, namun terpaksa harus melanggar sendiri janji yang pernah disampaikan ketika kampanye sebagai Calon Presiden dulu. Dulu Prabowo berjanji untuk tidak menaikkan pajak kalau nantinya terpilih sebagai Presiden. Sangat berat beban perasaan yang dipikul oleh Presiden Prabowo dalam beberapa hari belakangan ini. Apalagi kalau sampai tanggal 1 Januari 2025 besok itu PPn jadi diberlakukan 12%. Situasi ini sangat berat, sulit, ribet dan njelimet. Apalagi ini bukan kebiasaan dan karakter Prabowo kalau antara omongan dengan perbuatan tidak bersamaan. Biasanya Prabowo itu selalu bersamaan antara omongan dengan perbautan, apapun resikonya. Saat berbicara dalam diskusi Industri Keuangan dan Pasar Modal serta Roadmap Menuju Indonesia Emas di Grand Ballroom Ritz Carlton Pacific Place Senin (29/01/2024), Prabowo berjanji tidak akan menaikkan pajak jika terpilih sebagai Presiden. Pak Prabowo justru ingin penerimaan pajak lebih baik dan efisien. “Pajak masalahnya adalah bagaimana kita efisien dalam mengumpulkan pajak itu. Bukan naikkan pajak. Jadi, yang ingin kita bicarakan adalah bagaimana penerimaan pajak lebih baik dan efisien. Apalagi tax rasio Indonesia masih jauh di bawah negara-negara tetangga. Pada tahun 2023 tax rasio Indonesia berada di level 10,21%,“ ujar Prabowo Subianto (Kumparan.com selasa 30 Januari 2023). Negara tentangg seperti Kamboja saja tax rasio 18%. Sedangkan Thailand itu tax rasio sudah mencapai 18%. Begitu juga dengan Vietnam yang tax rasio sudah 18%. Padahal kekayaan alam negara-negara tetengga tersebut tidak sebanyak Indonesia. Namun belum dipungut pajaknya secara maksimal. Untuk itu, butuh langkah kecil dan mudah yang mungkin bisa dilakukan Pak Prabowo. Tanpa harus gaduh karena bakal diprotes sana-sini. Cukup hanya dengan manaikan jatah bagi hasil untuk pemerintah di bidang pertambangan umum, seperti nikel dan batubara. Sekarang di tambang nikel dan batubara, pemerintah hanya dapat bahagian 25% sampai 30% sebelum cost recovery. Bagian pemerintah tersebut, tentu saja sangat kecil dibandingkan investasi di bidang minyak dan gas bumi (migas). Menanamkan modal di migas itu pastinya sangat mahal. Investasi yang butuh modal besar. Apalagi eksplorasi dan eksploitasi migas sebagian besar dilakukan di wilayah-wilayah lepas pantai atau jauh dari daratan (offshore). Sementara bagi hasil di migas sebelum cost recovery, pemerintah mendapat bagian 85%. Sisanya 15% untuk investor. Kalau setelah cost recovery, bagian pemerintah hanya 55%. Sisanya 45% bagian investor. Walaupun demikian, bagian pemmerintah tetap saja lebih besar. Investasi migas yang biayanya besar saja, pemerintah mendapat bagian yang lebih besar. Baik itu sebelum atau sesudah cost recovery. Masa untuk tambang batubara dan nikel, pemerintah hanya dapat bagian 25% sampai 30%? Padahal investasi di nikel dan batubara biayanya tidak sebesar migas. Tidak ada lahan batubara dan nikal yang di wilayah offshore. Semua lahan batubara dan nikel itu di daratan. Sebagai perbandingan, penerimaan negara dari bagi hasil mineral dan batubara pada tahun 2023 lalu sebesar Rp 129,1 triliun. Sedangkan tahun 2024 turun menjadi Rp 110,7 triliun. Jumlah itu masih bisa bertambah 100% menjadi Rp 200 triliun lebih kalau bagian pemerintah di tambang nikel dan batubara dinaikkan menjadi 60%. Kalau dari menaikkan PPn hanya dapat Rp 80 triliun lebih. Toh, mereka para pengusaha tambang batubara dan nikel itu sudah kaya raya. Tiga sampai lima turunan sekalipun, kekayaan mereka tidak bakal habis. Padahal investasi yang mereka keluarkan tidak sebesar di migas. Jika dibuat kebijakan bagi hasil 60% untuk negara sekalipun, para pengusaha batubara dan nikel itu masih tetap untung dan kaya raya. Tidak akan berkurang kekayaan mereka. Konsesi yang diperoleh pengusaha batubara dan nikel, sebagian besar tidak dikelola mereka sendiri. Untuk menggali tambang batubara dan nikel dari perut bumi, mereka kontrakan lagi kepada pihak ketiga. Artinya pemilik konsesi tidak mengeluarkan modal besar untuk memproduksi batubara dan nikel. Sangat wajar kalau porsi bagi hasil itu, bagian negara menjadi 60% atau lebih. Lebih ringan dan mudah pemerintah dapat tambahan dana Rp 100 triliun lebih untuk kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, jika naikan jatah bagi hasil bagian pemerintah dari tambang batubara dan nikel 60%. Dampaknya, pemerintah tidak lagi bakal diprotes dari kiri-kanan, atas-bawah dan depan-belakang. Sebaliknya, pemeirintah malah mendapat dukungan dan pujian dari masyarakat banyak. Daripada harus ribut-ribut dengan civil society karena menaikkan PPn dari 11% menjadi 12%. Ayo Presiden Prabowo yang hebat, yang luar biasa, yang patriot dan yang sangat mencintai rakyatnya. Hanya perlu langkah dan kebijakan kecil dan mudah untuk mengerem kemarahan rakyat. Apapun alassannya, kurang baik dan kurang bijak kalau baru dua lebih menjabat Presiden, namun sudah diprotes rakyat yang terlanjur mempercapai dan memberikan mandat kepada Prabowo. Semoga bermanfaat. Wallaahu alam bishawab. (*)
Jokowi dan Megawati Berkelahi, Prabowo Tak Peduli
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Perkelahian Jokowi dan Megawati semakin seru. Dua fenomena yang memperuncing dan menambah serius perseteruan yaitu pertama pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby, kedua penetapan Tersangka Hasto. Peperangan akan terus bereskalasi dari mulai perang urat syaraf, perang politik dan hukum, hingga puncaknya perang total. Keduanya akan nekad untuk saling menghanguskan. Pertarungan sesungguhnya dimulai dengan adu pengaruh melalui penggunaan senjata masing-masing. Megawati memegang Kejaksaan Agung sedangkan Jokowi memiliki KPK. Megawati melakukan serangan atas kubu Jokowi dengan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Jokowi menyerang balik Megawati melalui kausus suap Harun Masiku. Jokowi mencanangkan untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode. Tentu melalui amandemen UUD 1945. Wacana penundaan Pemilu juga berkembang. Segala upaya untuk itu diganjal Megawati melalui kampanye penolakan perpanjangan \"saya kan taat aturan\", kata Megawati. Konflik inner circle besar berlanjut pada Megawati yang menggadang-gadang Puan Maharani sebagai Cawapres sedangkan Jokowi \"mbalelo\" dengan mengelus Ganjar Pranowo. Saat Megawati kemudian merebut Ganjar dan mengusungnya, Jokowi memilih Prabowo sebagai jagoannya. Perang berkulminasi pada pemecatan Jokowi dari keanggotaan PDIP. Gibran dan Bobby ikut dalam pemecatan tersebut. Jokowi melangkah lagi dengan memainkan KPK untuk menetapkan status Tersangka atas Hasto Kristiyanto. Kasus Harun Masiku mencuat kembali. KPK, bahkan juga Kejaksaan Agung, adalah sisa kekuatan strategis Jokowi. KPK sekarang itu sesungguhnya berada di rezim Prabowo tapi nampaknya Prabowo tak peduli. Ia asyik dengan mainan lain yang tidak berisiko pada dirinya. Ataukah Prabowo itu berada dalam ancaman KPK karena kasus pesawat dan food estate ? Mengapa KPK sekarang masih mengabdi pada kepentingan Jokowi ? Perlawanan Megawati dan PDIP dalam kasus Hasto sebenarnya dapat menusuk langsung pada KPK khususnya tentang keabsahan KPK itu sendiri. Pimpinan KPK juga Dewas ternyata diajukan oleh Jokowi padahal Undang-Undang menyatakan diajukan oleh Presiden. Semestinya Prabowo yang mengajukan, ia tidak bisa hanya sekedar menyetujui yang diajukan Jokowi. Setelah pengajuan dari Prabowo baru fit and proper test dan lainnya. Ini persoalan prosedur bagi keabsahan hukum. Teringat dahulu ketika Menteri Kehakiman dan HAM era SBY Yusril Ihza Mahendra ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejagung. Perlawanan Yusril melalui PTUN dan MK mengenai jabatan Jaksa Agung yang lewat, akhirnya menghasilkan selesainya kasus Sisminbakum tersebut. Status Tersangka yang menggantung selama 1 tahun itu akhirnya dicabut. Banyak jalan potensial bagi perkelahian panjang Jokowi lawan Megawati. Ini tentu tidak sehat bagi pembangunan politik bangsa. Saatnya Prabowo berbuat nyata bukan dengan sikap tidak peduli atau \"ngajedog wae\". Hukum yang menjadi kepentingan politik pragmatis harus segera dihentikan. (*)
Pemerintahan Prabowo Sangat Hati-Hati Menerapkan PPn 12%
Oleh Haris Rusly Moti | Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998 PANDANGAN kritis kami terhadap karakter politik “esuk dele sore tempe” (pagi kedelai sore tempe) yang dipertontonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak menunjukan kami anti kritik. Ibarat kata, “benihnya kau yang tanam, anaknya tidak mau kau akuin, bahkan kau tolak dan nistakan”. Pemerintahan Prabowo tidak anti terhadap kritik. Pemerintahan Prabowo sangat terbuka terhadap pandangan dan masukan dari berbagai unsur masyarakat sipil terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Semua kritik diperhatikan, dan diterima dengan senang hati. Saya yakin kritik dan masukan dari unsur ormas kemasyarakatan agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferesi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Pengusaha, serta para intelektual dan ekonom terkait penerapan PPn 12% pasti dipertimbangkan oleh pemerintahan Prabowo. Menurut saya setiap kritik dan masukan adalah “suplemen” yang justru memperkuat pelaksanaan dari kebijakan PPn 12 persen. Tujuannya, agar semakin berpihak kepada kepentingan rakyat. Saya yakin Presiden Prabowo pasti mendengar dan membaca aspirasi yang berkembang untuk menyempurnakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kita memang menghadapi situasi geopolitik yang “saling kunci” antara negara negara blok barat yang dipimpin USA & Uni Eropa versus China dan Rusia. Dampaknya adalah ambruknya konsensus pasar bebas yang telah sekian lama menjadi mekanisme perdagangan global. Free trade atau pasar bebas maupun free investment berubah menjadi \"Friendshoring\". Perdadangan pasar bebas berubah jadi perdagangan antar sesama negara se-blok atau se-sekutu atau se-poros geopolitik. Situasi saling kunci geopolitik tersebut yang membuat ekonomi global diramal suram di 2025. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut situasi global tersebut “komplex” dan “complicated”, rumit dan ruwet. Di dalam negeri, siapapun pemerintahan yang berkuasa pasti menghadapi kebijakan sulit dengan ruang pilihan kebijakan yang terbatas. Kadang pemerintah harus menempuh kebijakan tidak popular. Tuujuannya untuk memitigasi agar situasi geopolitik yang rumit dan ruwet tersebut tidak berdampak buruk terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Terkait kebijakan PPn 12% ini sendiri, memang bukan kebijakan yang diproduksi di era pemerintahan Prabowo. Namun, pemerintahan Prabowo tidak cuci tangan dan tetap bertanggungjawab. “Saya kira bukanlah karakter Presiden Prabowo untuk menyalahkan masa lalu setiap menghadapi masalah dan tantangan. Saya yakin dalam penerapannya pemerintahan Prabowo sangat penuh kehati hatian. Kita tidak memaksakan agar kebijakan PPn 12 % ini diterima oleh seluruh rakyat dan dunia usaha. Paling tidak, kita berharap rakyat dan dunia usaha dapat memahami situasi sulit yang melahirkan kebijakan sulit yang mesti ditempuh oleh pemerintahan Prabowo dalam menerapkan PPn12%. Sesuai masukan dari pimpinan DPR-RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad, agar kebijakan penerapan PPN 12% jangan sampai makin memperlemah ekonomi dan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, penerapan PPN 12% diutamakan untuk komponen pajak barang mewah”. Pemerintahan Prabowo dipastikan akan sangat hati-hati dalam membuat kategorisasi terkait komponen barang mewah yang dikenakan PPN 12%. Kehati-hatian tersebut agar daya beli ekonomi rakyat tidak terganggu”. Masyarakat dapat melaksanakan aktivitas ekonomi dengan leluasa seperti biasanya setiap hari. Semoga perbedaan pandangan terkait penerapan PPN 12% tersebut tidak melunturkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam membangun ekonomi nasional. Mari kita sama sama menjaga agar bangsa kita dijauhkan dari dampak negative. Baik itu dampak negatif ekonomi maupun politik sebagai akibat darai pertikaian geopolitik yang diperkirakan memanas di tahun 2025. (*)
POPULER
