OPINI
Megawati dan PDIP Harus Menjadi Ujung Tombak Kembali ke UUD 1945 dan Pancasila
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila Setelah Prof Amin Rais mengakui atas melakukan amandemen UUD1945 dengan mengatakan Naif sekarang Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menggulirkan wacana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menjadi lembaga tertinggi negara seperti era Orde Baru. Permintaan itu Megawati sampaikan ketika menjadi pembicara utama dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat pada Selasa (30/7/2024). \"Saya bolak-balik bilang, MPR itu mbok jadikan tertinggi untuk rembuknya masalah kebangsaan, bukan yang cere-cere,\" kata Megawati. Presiden ke-5 RI menjelaskan, arah kebijakan pemerintahan tidak jelas lagi. Menurutnya, kini Pancasila sudah tidak dijalankan secara konsekuen dan nasionalisme juga melenceng. Oleh sebab itu, Megawati meyakini MPR seharusnya bisa menjadi lembaga untuk membahas garis-garis besar haluan Negara (GBHN). Meski demikian, dia mengaku tidak ada pihak yang berani kembali MPR seperti rancangan para pendiri bangsa. \"Enggak ada yang mau, partai-partai enggak mau. Ya sudah, ya wis, ya gimana,\" ujarnya. Harus nya Megawati tidak melempar kesalahan pada partai -partai kalau memang memegang ajaran Soekarno ya harus berani mengambil tanggungjawab sebab UUD 2002 hasil amandemen ditanda tangani nya .arti nya secara bersama-sama amandemen UUD 1945 Megawati terlibat . Megawati mungkin juga tidak paham kalau Amandemen UUD 1945 yang sampai 97% itu sama saja mengganti UUD 1945 dan Amandemen itu yang diamandemen adalah Ideologi Pancasila.Disain negara berdasarkan Pancasila itu ada di alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 dan oleh pendiri negeri ini diuraikan di batang tubuh UUD 1945. Jadi arti Ideologi itu kan kumpulan dari ide- Ide atau kumpulan dari gagasan-gagasan tentang negara berdasarkan Pancasila .Oleh pendiri negeri ini di uraikan pada Batang tubuh dan Penjelasan itulah yang dinamakan Ideologi negara berdasarkan Pancasila. Sedang hubungan Pembukaan dan batang tubuh itu sebab akibat . UUD 1945 itu keramat kok diamandemen berarti Megawati tidak pernah mendengarkan pidato Soekarno . Pidato Soekarno di PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan situasi yang sangat genting dimana sesegera mungkin UUD disahkan sebab tanggal 17 Agustus 1945 telah dilakukan Proklamasi oleh sebab itu bung Karno tidak mau lagi bertele-tele dan menemui jalan buntu maka bung Karno mengatakan UUD 1945 sementara, nanti kita bicarakan lagi kalau sudah MPR terbentuk dan cekak aos itu arti nya tidak bertele-tele. Rupanya para pengamandemen UUD1945 tidak bisa melihat pernyataan Bung Karno itu adalah bagian dari strategi agar Negara Indonesia sesegerah mungkin terbentuk. Cuplikan pidato Bung Karno di sidang PPKI. ”Alangkah keramatnja, toean2 dan njonja2 jang terhormat, oendang2 dasar bagi sesoeatoe bangsa. Tidakkah oendang2 sesoeatoe bangsa itoe biasanja didahoeloei lebih doeloe, sebeloem dia lahir, dengan pertentangan paham jang maha hebat, dengan perselisihan pendirian2 jang maha hebat, bahkan kadang2 dengan revolutie jang maha hebat, dengan pertoempahan darah jang maha hebat, sehingga sering kali sesoeatoe bangsa melahirkan dia poenja oendang2 dasar itoe dengan sesoenggoehnja di dalam laoeatan darah dan laoetan air mata. Oleh karena itoe njatalah bahwa sesoeatoe oendang2 dasar sebenarnja adalah satoe hal jang amat keramat bagi sesoeatoe rakjat, dan djika kita poen hendak menetapkan oendang2 dasar kita, kta perloe mengingatkan kekeramatan pekerdjaan itoe. Dan oleh karena itoe kita beberapa hari jang laloe sadar akan pentingnja dan keramatnja pekerdjaan kita itoe. Kita beberapa hari jang laloe memohon petoendjoek kepada Allah S.W.T., mohon dipimpin Allah S.W.T., mengoetjapkan: Rabana, ihdinasjsiratal moestaqiem, siratal lazina anamta alaihim, ghoiril maghadoebi alaihim waladhalin.Dengan pimpinan Allah S.W.T., kita telah menentoekan bentoek daripada oendang2 dasar kita, bentoeknja negara kita, jaitoe sebagai jang tertoelis atau soedah dipoetoeskan: Indonesia Merdeka adalah satoe Republik. Maka terhoeboeng dengan itoe poen pasal 1 daripada rantjangan oendang2 dasar jang kita persembahkan ini boenjinja: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatoean jang berbentoek Republik”. Kalau Pancasila sudah diamandemen kemudian MPR digradasi menjadi lembaga tinggi tetapi ada yang lebih miris mereka tidak mengerti kalau MPR itu merupakan pengejawantahan dari Bhineekatunggal Ika .Jadi MPR itulah menggambarkan koñvigurasi Bhineekatunggal Ika sistem nya keterwakilan bukan keterpilihan. Apa beda keterpilihan dan keterwakilan ini sangat prinsip .Kalau keterpilihan lewat pemilihan umum maka ada yang kalah dan menang, banyak banyakan suara ,pertarungan,dan yang menang Mayoritas yang kalah minoritas. Sedang keterwakilan semua elemen bangsa terwakili sehingga kata Bung Karno kita mendirikan negara semua untuk semua terwujud . Sistem MPR ini diyakini merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat itu sendiri, bukan kedaulatan individu. Kedaulatan rakyat di dalam keanekaragaman rakyat Indonesia yang berbhinnekatunggal Ika baik dalam suku, agama, ras, golongan adat istiadat maupun bahasa. Di dalam MPR ini lah seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya berkumpul atau dikumpulkan (collecting) untuk melakukan permusyawaratan guna merumuskan haluan negara (GBHN), memilih dan meminta pertanggungjawaban presiden/wakil presiden,serta membuat dan merubah Undang-undang Dasar. Kedaulatan rakyat (bukan kedaulatan individu) adalah kedaulatan rakyat dalam pengertian jamak, bukan individu. Sesuai dengan sifat sosial dari masyarakat yang hidup dalam kelompok-kelompok, maka dengan keterwakilan dari kelompok-kelompok, golongan-golongan itulah rakyat terwakili kedaulatannya di dalam lembaga MPR. Karena itulah MPR di dalam ketatanegaraan Negara Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara. (*)
Mampukah Kamala Harris Kalahkan Trump Menjadi Presiden Pertama Wanita AS?
Oleh Jon A. Masli, MBA | Diaspora USA, Corporate & Capital Market Advisor Mungkin kepagian kita menganalisa hal ini. Tapi ada dua peristiwa politik AS penting yang terjadi dalam sebulan ini. Pertama adalah percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump. Yang kedua adalah keputusan Joe Biden tidak ikut kontes pemilu 2024 dan mengendorse Kamala Harris sebagai Capres dari Partai Demokrat. Sejak keputusan impromptu Joe Biden ataupun Partai Demokrat tersebut, dukungan kepada Partai Demokrat berubah naik total terutama di negara - negara bagian yang tadinya Joe Biden kurang mendapat dukungan suara. Fenomena ini boleh jadi adalah indikator bahwa Kamala Harris diharapkan oleh rakyat AS sebagai The Game Changer yang akan membawa AS keluar dari permasalahan-permasalahan pelik sekarang ini. Sementara Donald Trump masih berlanjut berkampanye dengan JD.Vance, cawa presnya, Senator di Ohio, yang berparas macho ganteng eks perwira US Marine. Vance ikut Trump mengkritik Kamala di Minesota mempertanyakan apa yang sudah Kamala buat AS? Sedangkan dia sudah bertempur di Irak. Mereka dengan percaya diri memakai selogan lamanya, tapi masih ampuh “Let’s make America great again” mengatakan Kamala akan merusak AS dan berpotensi membawa AS ke perang dunia ketiga. Kamala Harris di Massachusetspun merespons kecaman mereka dengan santai bahwa Trump dan Vance berperilaku aneh dengan kecaman bohong dan weir/aneh. Simpati manusiawipun spontan datang lagi terhadap Kamala. Jika dia dapat mempertahankan harapan rakyat AS sebagai The Game Changer, besar kemungkinan Kamala akan mengalahkan Donald Trump, “si mulut besar seperti koh Ahok” cetus seorang ibu diaspora yang bersuamikan red neck American m, ex karyawan perusahaan minyak di Balikpapan. Tapi inipun tergantung siapa running matenya Kamala nanti yang belum ditetapkan. George Clooney, bintang film Hollywood kondang dalam hitungan hari memobilisasi fund raising untuk Kamala dengan 81 juta dolar dari sumbangan grass root Americans yang mendukung Kamala Harris. Untuk sementara Kamala Harris masih unggul tipis dari Trump dalam poling 47,9% VS 46%. karena dukungan pemilih wanita yang selama ini menganggap Donald Trump womanizer. Namun memang tidaklah mudah mengalahkan Donald Trump mengingat sejak percobaan pembunuhan terhadap nya, simpatisannyapun meningkat drastis. Apalagi dalam poling yang dominan pemilih pria, Donald Trump masih leading 56% VS 39%. Sementara di komunitas pemilih yang berkulit hitam, Kamala Harris masih leading mutlak 72% VS 19%. Kamala Harris juga mendapat dukungan generasi Z dan melenial dengan poling 59% VS 38% mengungguli Donald Trump. Kamala beribu orang India dengan ayah orang Jamaika berkulit hitam. Hal ini juga membantu membuatnya menjadi populer di antara orang-orang kulit berwarna dan imigran Asia terutama etnis India di AS. Betul banyak orang masih meragukan Kamala mengingat latar belakangnya sebagai procecutor di California, yang jarang mengkomunikasikan pemikiran atau kebijakan-kebijakannya ke publik ketika Joe Biden presiden. Namun tokoh 2 wanita influencer banyak yang menilai dia mampu menjadi wanita hebat seperti Margaret Thacher. Istri Bill Gates Melinda muncul di TV nasional menyumbang 52 juta dolar tanpa ragu mendukung Kamala. Tagline kampanye Donald Trump yang Let’s America great again sudah tidak populer lagi, terutama oleh persepsi pemilih gen Z dan milenial. Lebih miris lagi netizen-netizen sudah mulai menyerangnya sebagai tokoh peleceh seksual terutama kaum perempuan yang selama ini mengecam perilakunya. Tuntutan hukum oleh beberapa wanita yang konon pernah dia kencanipun muncul lagi. Kamala Harris juga dengan cerdik mengkritik Donald Trump dengan komen-komen keras seperti Supreme Court yang tidak berdaya mengambil tindakan hukum kepada Donald Trump karena dia sebagai mantan presiden tidak dapat dihukum oleh tuduhan-tuduhan seperti yang dijatuhkan kepadanya. The battle of sexes, Donald Trump & Kamala Harris is now on! Kalau Donald Trump menang : AS ekonominya akan membaik interest rate bakal turun; bantuan ke NATO akan berkurang ; perang Ukraine dan Gaza mungkin berhenti ; Korea Utara dan Rusia akan dia jinakin. Tapi the nightmarenya adalah negara-negara Islam akan tetap disentimen, juga orang-orang Amerika Latin dan apalagi negara Cina, Trade War akan berlanjut. Kalau Kamala yang menang ekonomi AS akan lebih lama pulih/membaik ; perang Ukraina akan berlanjut tapi mereda, bansos ke rakyat Amerika bertambah terutama kepada lansia dan mahasiswa serta masyarakat yang kurang mampu.Untuk Indonesia, mungkin Kamala pilihan yang bisa lebih akrab, seperti presiden Obama, Kamala Harris ada darah Asianya. Ini hanya pendapat sementara yang mungkin bermanfaat untuk kita simak. (*)
Badai Besar Kematian Ismail Haniyeh
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti OPERASI pembunuhan Ismail Haniyeh dilakukan bersamaan dengan operasi pembunuhan tangan kanan Sekjen Hizbullah, Foad Syukur di Beirut, Lebanon. Suksesnya operasi Israel membunuh keduanya, memang berhasil mewujudkan tujuan jangka pendek Israel. Namun dalam jangka panjang, Israel akan membayar harga yang jauh lebih mahal. Dalam jangka pendek, kematian Haniyeh dan Foad, secara spontan mampu meredam kondisi frustasi Israel yang saat ini dipukul habis-habisan front perlawanan Hamas dan Hizbullah dari boarder Lebanon. Terutama terkait serangan di Dataran Tinggi Golan dua hari lalu yang menewaskan 12 orang Isarel dan melukai puluhan lainnya. Dalam negeri Israel menyambutnya dengan desakan terhadap Netanyahu dan seruan perang terbuka terhadap Hizbullah. Termasuk desakan pelengseran Netanyahu secepatnya jika gagal menghadapi faksi perlawanan dari perbatasan Lebanon. Suksesnya Israel membunuh Haniyeh dan Foad, memberi efek detterent yg berhasil melunakan sementara waktu upaya boarder conflict Hamas dan Hizbullah terhadap Israel dari perbatasan Lebanon. Tujuan jangka pendek paling penting lainnya adalah, kematian Haniyeh sukses mengganggu jalannya deklarasi perdamaian dan penyatuan Seluruh Faksi Palestina, terutama kesepakatan rekonsiliasi Hamas dan Fatah yang dimediasi Cina di Beijing beberapa waktu lalu. Kesepkatan penyatuan seluruh faksi, terutama Fatah dan Hamas yang dimediasi China, jika sukses terlaksana, tentu saja sangat merugikan Israel, Amerika dan sekutu. Isi kesepakatan tersebut bermuara pada pembentukan pemerintahan rekonsiliasi dan persatuan seluruh elemen dalam negeri Palestina dalam rangka melawan dan mengakhiri agresi Zionis. Bagian penting lainnya, akan dibentuk pemerintahan Rekonsiliasi Palestina yang diprioritaskan untuk menyatukan wilayah Gaza dan West Bank di bawah satu kendali pemerintahan untuk memerintah Palestina pasca perang yang terlepas sepenuhnya dari kendali Israel dan sekutu. Tentu saja, sebagai dua faksi terkemuka, Fatah dan Hamas yang akan paling dominan dalam menentukan kebijakan rekonstruksi Palestina. Cita-cita Hamas dan Fatah adalah mendirikan negara Palestina merdeka serta melenyapkan aneksasi Israel dalam bentuk apapun. Sebagaimana yang terlihat dalam kesepakatan yang dibuat di Beijing. Cina berani memfasilitasi proses rekonsiliasi. Artinya, China juga bersedia menjadi pemasok utama kekuatan bagi Hamas dan Fatah untuk menggusur Israel dari Palestina. Secara historis, dukungan China terhadap perjuangan Palestina sudah ada sejak era pemimpin Partai Komunis China, Mao Zedong yang mengirim senjata ke Palestina untuk mendukung apa yang disebut sebagai gerakan \"pembebasan nasional\" di seluruh dunia. Mao bahkan membandingkan Israel dengan Taiwan, bahwa keduanya didukung oleh AS sebagai basis imperialisme Barat. Kini, dalam pernyataan terbaru pemerintah China dan Presiden Xi Jinping telah menekankan perlunya negara Palestina yang merdeka. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka tujuan terbesar Israel melenyapkan Hamas atas kendali pemerintahan di Gaza akan lenyap. Tidak ada pilihan lain, selain menargetkan pembunuhan terhadap petinggi Hamas, termasuk Haniyeh dalam rangka untuk menghentikan upaya rekonsiliasi yang dimediasi Cina tersebut. Di sisi lain, jika China berhasil memediasi persatuan Hamas dan Fatah untuk mendirikan pemerintahan rekonsiliasi nasional Palestina dan berhasil membawa Palestina sebagai negara merdeka dan diakui bangsa-banga dunia, maka dunia akan melihat Cina dengan citra pembawa perdamaian dunia. Terutama di Palestina, Cina akan dilihat sebagai pahlawan, sementara Israel, Amerika dan sekutu akan tetap dipandang sebagai pembunuh, pelaku genosida, penyemai perang, perusak perdamaian dunia. Dengannya, Cina akan tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang menggilas pengaruh Amerika di balik Israel dalam kancah politik internasional. China akan tampil sebagai negara yang lebih baik bagi dunia daripada Amerika. Israel berharap, dengan terbunuhnya, Haniyeh dapat menjadi ancaman serius bagi seluruh faksi untuk menghentikan perlawanan terhadap Israel. Terutama tekanan terhadap Hamas agar segera menandatangani proposal gencatan senjata Gaza yang dirancang Israel-Amerika. Sungguh harapan prematur. Israel seolah tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sama halnya kematian-kematian pemimpin Hamas terdahulu, terbunuhnya Haniyeh sama sekali tidak berdampak signifikan terhadap perlawanan Hamas. Hamas didirikan Ahmad Yasin sebagai sebuah sistem perlawanan dimana ritme perjuangannya yang sama sekali tidak bergantung terhadap sosok, figure atau perorangan. Pimpinan Hamas, termasuk Ahmad Yasin, sudah banyak terbunuh tapi kekuatan Hamas tidak pernah melunak. Malah makin ganas. Benar saja, petinggi Hamas, Al Arouri menyambut kematian Haniyeh dengan lantang: pemimpin politik Hamas setelah Haniyeh tetap memberlakukan visi perlawanan terhadap Zionis tanpa kompromi. Hamas akan segera membalikan perlawanan dengan eskalasi yang lebih mematikan dibandingkan 7 Oktober lalu. Boleh dikatakan, kematian Haniyeh adalah bentuk kebodohan yang akan berujung kerugian jauh lebih besar bagi Israel. Kondisi geopolitik memasuki babak baru yang panjang dan makin meluas. Kematian Haniyah sekaligus menutup semua proses perdamaian dan gencatan senjata. Membawa kawasan regional ke halaman baru eskalasi konflik yang tak terkendali. Perlawanan hebat bukan cuma datang dari Hamas, melainkan juga Hizbullah, Iran, Houthy, Suriah dan beberapa kelompok perlawanan dunia bertekad meningkatlan eskalsi perang terhadap Israel. Terutama Iran. Bahwa kematian Haniyeh, sangat menampar wajah sistem keamanan Iran untuk terlibat lebih jauh dalam konfrontasi dengan Israel lewat seluruhnya proxy-nya. Artinya, Israel harus siap menghadapi serangan tak terduga dari berbagai arah. Dalam jangka panjang, Israel harus siap membayar kerugian yang jauh lebih besar dibanding kerugian perang selama 9 bulan terakhir di Gaza. Bukan cuma soal tanggungan biaya perang yang meningkat besar, juga kerugian diplomasi, geopolitik, politik, ekonomi, tekanan internasional. (*)
Dualisme Ibu Kota Membahayakan Indonesia dan Merugikan Keuangan Negara
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) diundangkan 15 Februari 2022, dan mulai berlaku saat diundangkan, seperti bunyi Pasal 44: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam hal UU IKN sudah berlaku maka seluruh karakteristik yang melekat pada Ibukota seharusnya juga sudah berlaku, termasuk kedudukan, fungsi dan peran kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara. Tetapi, Pasal 39 ayat (1) menetapkan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara masih berada di Provinsi DKI Jakarta, sampai *(Keputusan) Presiden* menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara (dari Jakarta ke Nusantara). Artinya, sejak 15 Februari 2022, Indonesia mempunyai dua Ibukota, kota Nusantara dan Jakarta, di mana operasionalnya (kedudukan, fungsi, dan peran) berada di Jakarta. Pertanyaannya, apakah bisa Indonesia mempunyai dua ibu kota, mempunyai dua UU tentang ibu kota negara yang berlaku pada saat bersamaan. Karena, menurut konstitusi, lembaga tinggi negara wajib bertempat di ibukota negara. Di mana? Pasal 39 ayat (1) tersebut secara substansi telah membatalkan UU IKN yang sudah berlaku pada saat diundangkan, karena telah membatalkan kedudukan, fungsi dan peran kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara, di mana kedudukan, fungsi dan peran tersebut secara otomatis seharusnya melekat pada status Ibukota. Yang lebih berbahaya, kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara di Nusantara tergantung dari *(Keputusan) Presiden, tanpa batas waktu tetap.* Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum tentang di mana sebenarnya Ibu Kota Negara. Pasal 41 ayat (2) UU IKN menyatakan, selambat-lambatnya dua tahun sejak UU IKN diundangkan (pada 15 Februari 2022), UU tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota (No 29 Tahun 2007) wajib diubah sesuai dengan ketentuan dalam UU IKN. Pasal 41 ayat (2) ini bermakna, status Provinsi Jakarta harus diubah tidak lagi menjadi ibukota setelah 15 Februari 2024. Sesuai perintah Pasal 41 ayat (2) IKN tersebut, UU terkait Jakarta sebagai ibukota akhirnya diubah dengan UU No 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), dan diundangkan pada 25 April 2024. Artinya, terlambat sekitar dua bulan dari yang diamanatkan UU IKN. Yang mengejutkan, UU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, meskipun sudah diundangkan tetapi belum diberlakukan. Artinya, Jakarta masih berstatus ibukota, seperti ditegaskan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 63 dan Pasal 64 UU DKJ. Pasal 63: Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 64: Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini tetap menjadi lbu Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dilakukan perubahan menurut Undang-Undang ini. Kedua Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) UU IKN yang memerintahkan status ibukota Jakarta harus disesuaikan dengan UU IKN paling lama dua tahun setelah diundangkan. Artinya, Jakarta tidak lagi menjadi ibukota setelah 15 Februari 2024. Pasal 63 UU DKJ secara substansi bukan mengatur Ketentuan Peralihan UU DKJ. Sebaliknya, *Pasal 63 UU DKJ menciptakan ketidakpastian hukum terkait ibukota negara.* Karena, kedudukan, fungsi dan peran ibukota negara akan ditentukan oleh (Keputusan) Presiden, tanpa ada batas waktu. Oleh karena itu, setelah batas waktu “paling lama 2 tahun” terlewati, Ibukota Nusantara belum berfungsi. Ketidakpastian hukum terkait ibukota negara secara nyata melanggar konstitusi, Pasal 28D ayat (1). Ketentuan Peralihan UU ibukota negara harus dapat memberi kepastian hukum terkait jangka waktu yang pasti, dan wajib ditentukan oleh UU itu sendiri, bukan oleh (Keputusan) Presiden. Karena, (Keputusan) Presiden hanya mengatur pelaksanaan teknis dari sebuah *UU yang berlaku.* (Keputusan) Presiden tidak bisa mengubah sebuah UU yang belum berlaku menjadi berlaku. Karena kedudukan (Keputusan) Presiden berada di bawah UU. Selama Jakarta menyandang status ibukota Indonesia, seharusnya tidak ada kota lainnya yang juga mempunyai status yang sama sebagai ibukota Indonesia. Oleh karena itu, Ibukota Nusantara seharusnya tidak sah. Dalam hal ini, maka otorita Ibu Kota Nusantara juga tidak sah. Sebagai konsekuensi, pengeluaran APBN untuk otorita Ibu Kota Nusantara juga tidak sah, masuk kategori penyimpangan APBN, dan diancam pidana penjara dan denda. (*)
Muhammadiyah Hindari Fitnah Tambang
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rakornas Muhammadiyah 27-28 Juli 2024 strategis untuk pengambilan keputusan tetang terima atau tidak tawaran pengelolaan izin tambang. Muhammadiyah semoga tidak menempatkan diri dalam \"makan buah simalakama\" atau berada di persimpangan jalan. Persoalan pengelolaan tambang adalah \"masalah kecil\" bagi Muhammadiyah tetapi jika salah langkah dapat menjadi guncangan besar atau sekurang-kurangnya memancing fitnah bagi Ormas Keagamaan sebesar Muhammadiyah. Pro-kontra internal warga persyarikatan akan semakin tajam. Kecaman publik menguat. Banyak kalangan umat Islam khawatir Muhammadiyah akan menerima tawaran Pemerintah untuk mengelola tambang khususnya pada lahan eks PKP2B. Sangat menyayangkan jika Muhammadiyah menjadi terpaksa menerima, menyerah pada penyanderaan atau tergiur pada keuntungan dunia. Akan rontok kebanggaan atas sikap istiqomah Muhammadiyah yang selama ini berhasil ditunjukkan. Muhammadiyah biasa menjadi guru bagi kemampuan mengatasi cobaan dan tekanan rezim apapun. Menjadi pelayan kesehatan yang menyembuhkan sakit bangsa akibat virus pragmatisme dan hedonisme. Muhammadiyah yang selalu berusaha untuk memahami perasaan dan kemauan masyarakat. Pengelolaan tambang tawaran Pemerintah minim manfaat bagi umat dan masyarakat. Lebih pada manfaat pengelola sendiri. Masalahnya adalah tambang ini dapat menguntungkan atau mencelakakan. Muhammadiyah semestinya mengambil keputusan dalam ruang yang tidak meragukan. \"da\' maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka\" Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa-apa yang tidak meragukan (HR Tirmidzi dan Nasa\'i). Mengelola tambang bagi swasta tentu menantang meski Konstitusi mengingatkan asas penguasaan negara dan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perlu idealisme dan kemampuan teknis yang memadai untuk menjalankannya. Ormas keagamaan jangan ditempatkan sebagai medium politis untuk keuntungan sebesar-besar kemakmuran kapitalis. Semata formalitas sebagai pemilik izin apalagi ditambah dengan melanggar ketentuan perundang-undangan. Bukankah Izin Usaha Pertambangan diberikan semestinya bukan berdasar penunjukan langsung ? Fitnah adalah keputusan kontroversial yang menyebabkan terjadinya kegaduhan, kecaman bahkan serangan dari berbagai pihak. Fitnah merusak citra organisasi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Benar bahwa keputusan selalu berisiko pro dan kontra, akan tetapi jika fitnah sudah terprediksi maka keputusan haruslah bijak. Muhammadiyah mesti menghindari fitnah atas tawaran pengelolaan tambang. Artinya menolak adalah jalan terbaik. Di samping banyak faktor mudharat dari usaha pertambangan yang dikelola oleh Ormas Keagamaan termasuk Muhammadiyah, maka potensi friksi internal dan berbagai fitnah menjadi terbuka. Sebagai organisasi da\'wah Muhammadiyah harus menyingkirkan berbagai hal yang dapat mengganggu konsentrasi dari da\'wahnya. Pengusahaan tambang yang rawan perusakan lingkungan dan konflik sosial bukan tempat yang tepat untuk menunaikan missi da\'wah itu. Apalagi kebijakan ini diambil di penghujung masa Pemerintahan Jokowi yang terindikasi kental bernuansa politik. Mencoba menyelami cara pandang tokoh Muhammadiyah sekelas Ki Bagus Hadikusumo, Kyai Mas Mansur, Prof Kahar Mudzakir, Buya Hamka dan lainnya maka demi menjaga marwah Muhammadiyah yang berjiwa juang Kyai Ahmad Dahlan maka tawaran pengelolaan tambang model Bahlil harus ditolak. Mata hati Ilahiah akan didahulukan ketimbang ketakutan atau keuntungan dunyawiyah. Lambang Muhammadiyah adalah matahari yang bersinar, bukan tambang yang mengikat apalagi menjerat. Muhammadiyah adalah harapan dan cahaya umat.Perjuangannya tidak berorientasi pada keuntungan pendek, keserakahan atau tekanan dan keterpaksaan. Selamat melaksanakan Rakornas Muhammadiyah di Yogyakarta. Semoga keputusannya bermanfaat bagi persyarikatan, masyarakat, bangsa dan negara. (*)
Muhammadiyah Harus Tolak Tambang
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan BERITA beberapa media bahwa Muhammadiyah menerima tawaran pengelolaan tambang berdasar PP No 25 tahun 2024 cukup mengejutkan. Menurut KH Anwar Abbas itu sudah putusan Pleno dengan penerimaan bersyarat seperti menjaga lingkungan dan hubungan baik dengan masyarakat. Sebelumnya meski belum secara resmi memutuskan, Muhammadiyah sudah dikelompokkan sebagai Ormas Keagamaan yang menolak usaha pengelolaan tambang tersebut. Masyarakat mengapresiasi sikap penolakan Muhammadiyah sebagai bentuk kewaspadaan atas jebakan Pemerintah kepada Ormas Keagamaan untuk memasuki dunia \"remang-remang\" yang bukan bidang pokok dari tugas dan kegiatan Ormas Keagamaan. Ejekan pun muncul pada Ormas Keagamaan yang menerima sebagai \"mata duitan\", \"bisnis syubhat\" atau \"leher yang terjerat\". Akal-akalan Pemerintah Jokowi untuk menyandera dan mengendalikan Ormas Keagamaan. Ketika muncul berita Muhammadiyah ikut menerima, cibiran mulai bermunculan seperti \"sama saja\", \"oh ini ujungnya\", \"enggak kuat ?\" dan lainnya. Untung kemudian muncul pula berita dengan subyek H. Dahlan Rais yang menyatakan PP Muhammadiyah belum menerima tawaran usaha pengelolaan tambang. Keputusan resmi setelah dibawa dalam agenda Konsolidasi Nasional 27-28 Juli 2024 di Yogyakarta. Dengan menghadirkan Daerah dan Organisasi Otonom. Suara daerah atau bawah perlu didengar jangan semata putusan Pimpinan Pusat sendiri. Ini karena masalah Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas Keagamaan ini telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dampak bagi citra dan nama baik Muhammadiyah harus dijaga. Dalam Konsolidasi Nasional tentu PP Muhammadiyah bukan sekedar menyampaikan keinginan lalu minta persetujuan tetapi benar-benar secara terbuka mendengar masukan dan pandangan daerah. Ada keyakinan jika suara daerah benar-benar didengarkan dan didalami, maka Muhammadiyah tidak akan mudah tergiur oleh program usaha pertambangan yang ditawarkan Pemerintah. Banyak masalah yang akan dihadapi baik dikte kontraktor atau investor, kerusakan lingkungan, konflik sosial, mafia tambang, serta terbukanya ruang-ruang korupsi dan kolusi. Muhammadiyah tidak perlu coba-coba untuk hal yang berada di luar \"core bisnis\" nya. Usaha tambang akan menambah masalah yang mungkin akan mengganggu konsentrasi kegiatan da\'wah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan da\'wah dan gerakan tajdid. Kiprahnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.Usaha pertambangan berbau kapitalistik jauh dari manfaat bagi masyarakat, sebagian justru merusak lingkungan dan harmoni. Konteks aktualnya adalah \"hidden agenda\" kepentingan politik di balik tawaran usaha pertambangan bagi Ormas Keagamaan tersebut. Sebagai kader yang tidak akan ikut dalam undangan Konsolidasi Nasional nanti, maka hanya bisa titipkan yang diyakini sebagai aspirasi mayoritas umat Islam dan anggota Muhammadyah seluruh Indonesia yaitu Muhammadiyah harus menolak tawaran untuk ikut dalam usaha pertambangan sebagaimana PP 25 tahun 2024. Mudhorotnya lebih besar dari manfaatnya. Semoga PP Muhammadiyah tidak mencoreng wajah KH Ahmad Dahlan. Sabar dan kuatlah berjuang di jalan-Nya. Rizki itu dari Allah bukan dari tambang. (*)
Prabowo Patriot Sejati atau Pengkhianat Sejati
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih JOKOWI harus menerima dengan legawa catatan sejarah telah menorehkan dirinya di daun lontar sebagai Presiden memiliki watak sebagai pemain politik bermoral hazard (merupakan perilaku tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak lain demi untuk memenuhi keinginannya). Keberuntungan telah berpihak sampai jadi presiden benar benar kejadian aneh bahkan sampai dua periore menjadi sangat ajaib. Sang sutradara sebagai pemilik, pelaku, penata dan pemeta mulusnya jalan skenarionya adalah pemilik taktik dan strategi politik yang hebat dan jenius. Simsalabim semua pejabat negarahanyut dan tenggelam terperangkap dalam permainan dan kendali remot sang sutradara. Ketika keadaan kehidupan bernegara makin memburuk, pejuang pergerakan moral mulai tersadar, muncul dengan khutbahnya dari kitab kitab tua tentang fatsoon politik, moralitas, etika, nasionalisme di jadikan fatwa suci untuk menyelamatkan negara. Semua terlambat kalah cepat dengan kekuatan oligarki, keadaan sudah terlanjur babak belur. Dalam keterbatasan dan perannya sekedar sebagai boneka oligarki dan back up kakuatan politik sangat besar yang mengendalikannya. Jokowi yang sering menjawab setiap ditanya masalah yang rumit.. terbaca di balik otaknya melintas emang gue pikirin\", maka yang muncul jawaban : \"jangan tanya saya\" Kejahatan, kebiadaban kerajaan oligarki sudah masuk dalam aliran darah penguasa Indonesia menguasai dan mengangkangi kekuatan apapun yang berani melawan dan menghalanginya, tidak boleh ada penghalang. Hasil ternak penguasa dipastilan banyak stok ternak lainnya yang sudah di siapkan. Apapun caranya, cengkeraman oligarki dan generasi paska Jokowi akan di perankan, dimainkan copy paste dengan cara yang sama. We have to fight the colonialist extremely, karena – sejak 2014 – mereka yang nampak adalah wajah Jokowi adalah diri oligarki dan RRC. Presiden hanya berperan sebagai boneka, perlicin dan memfasilitasi gerakan massif kaum aseng kololnialis, secara ideologis (komunis). Dalam kegelapan Prabowo sebagai harapan Indonesia bisa keluar dari kuasa \"Barongsari dan angpaonya\". Semua pejabat negara luluh lantak setelah diserang perutnya. Sejar waah kehidupan Prabowo menyimpan dalam dirinya ( sebagai prajurit perang TNI ) memiliki jiwa patriot sejati. Arah, gagasan, pikiran telah di ketahui dalam karya bukunya dan masih terekam bercatnya saat kampanye Presiden tahun 2014 dan 2019. Hanya setelah bergabung dengan penguasa oligarki dan terseret masuk dalam radar dan janji janji akan meneruskan jejak kepemimpinan Jokowi, Terlaku dini saat ini menpertaruhkan harapan kepada Prabowo untuk mampu menyelamatkan Indonesia* \"Prabowo akan menjadi patriot sejati atau penghianat sejati - waktu yang akan membuktikan - bukan hanya modal cuap cuap model boneka oligarki\" (*)
Sikat Afiliasi Israel
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan DAMPAK atas kejahatan dan kebiadaban Israel ternyata sangat luas. Di samping Israel kalang kabut menghadapi Hamas dan kelompok yang membantunya, juga mendapat tekanan berat dari dunia Internasional. Lobi Yahudi yang dikenal hebat mulai terurai kelemahannya. Israel terkejut oleh hentakan perlawanan masif baik di Palestina maupun di berbagai belahan dunia. Jika salah langkah maka hapusnya Israel dari peta dunia dapat menjadi kenyataan. Ironi di Amerika terjadi aksi massa anti Israel, demikian juga negara Uni Eropa yang mulai ragu mendukung terang-terangan Zionis Israel. Saat pemungutan suara di PBB hampir seluruh negara UE ternyata memilih abstain. Israel berubah dari negara yang harus diakui eksistensinya oleh dunia menjadi negara yang paling berbahaya di dunia, negara bandit bahkan negara teroris. Agenda intensif untuk membuka hubungan diplomatik Indonesia-Israel yang sudah semakin mendekat, kini menjauh kembali. Afiliasi Zionis baik institusi maupun personal mendapat hantaman. Rekam jejak pun dibongkar paksa. Acara seminar \"Interfaith\" di Istiqlal yang bertema \"Relations Among Abrahamic Religious Communities in History and Today\" dengan pembicara Direktur American Jewish Committee (AJC) Ari Gordon batal karena \"dibombardir\" umat pasca aktivis NU ke Israel. Undangan Prof Nasaruddin Umar kepada AJC sepertinya sebagai balasan AJC yang pernah mengundang Prof Nasaruddin Umar belajar agama Yahudi di AS selama 6 minggu. Dua lembaga yang mengundang yaitu AJC dan Jewish Theological Seminary (JTS). Sorotan pada Nasaruddin Umar atas \"hubungan gelap\" ini harus berkonsekuensi pada evaluasi atas kedudukannya sebagai Imam Masjid Istiqlal. Mesti secepatnya diganti. Institusi bermasalah yang perlu dikritisi bahkan dibubarkan adalah Rahim atau The Ibrahim Heritage Study Center for Peace. Lembaga ini yang mengatur Aktivis NU bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. PB NU telah mengultimatum dan PWNU DKI memecat beberapa personal pengurus Rahim. Kerjasama dengan organisasi Zionis Israel B\'nai B\'rith International dan Simon Wiesenthal Center sangat memprihatinkan. Satu lembaga strategis \"agen Zionis\" di Indonesia \"Museum Holocaust\" Minahasa wajib untuk ditutup. Rabbi Yaakov Baruch pendiri dan pengelola Museum menjadi anggota delegasi pertemuan dengan Presiden Israel beberapa waktu lalu. Museum ini menjadi pusat propaganda Zionis Israel di Indonesia. Ma\'had Az Zaytun termasuk lembaga Islam yang mengagumi Zionis Israel. Panji Gumilang sering \"berda\'wah\" untuk kebaikan Zionis. Bahkan secara implisit mendukung pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Bebasnya Panji Gumilang patut menjadi sebab dari perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap orientasi dan kiprah Az Zaytun. Ingatkah lagu yang dikomandokan Panji Gumilang \"Hevenu Shalom Elechem\" ? Itu lagu pujian dan ibadah Yahudi. Agen-agen Zionis tidak semata menggumpal dalam bentuk kelembagaan atau organisasi tetapi juga pada personal-personal yang melakukan infiltrasi di berbagai instansi sipil maupun militer. Termasuk kampus dan ormas keagamaan. Yahudi memang sejak lama dikenal mahir dalam lobi dan penyusupan. Peran Rotary Club dan Lions Club yang disinyalir bagian dari Freemasonry ternyata cukup besar dalam lobi dan infiltrasi tersebut. Peta konflik Palestina dan Israel yang semakin menekan dan mengucilkan Israel harus menjadi momentum peningkatan semangat bangsa Indonesia untuk terus berjuang mendukung kemerdekaan Palestina. Semua gerak Zionis Israel dalam mencari simpati rakyat Indonesia mesti dipotong dan dimatikan. Saatnya untuk mulai menyikat semua hal yang terafiliasi dengan Israel. Israel adalah negara penjahat kemanusiaan yang tidak boleh ditoleransi. Sikat habis afiliasi Israel. Terkutuklah Zionis. (*)
Pengkhianatan Cina di Indonesia: Tidak Sudi Dijajah Cina-4)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih BELANDA tidak akan mampu menguasai Nusantara selama 350 tahun tanpa bantuan saudagar Cina. Karena merekalah sebenarnya kepanjangan tangan Belanda sebagai pelaksana order penindasan. Kekejaman opsir Cinalah yang membuat banyak gesekan dengan kerajaan kecil kecil di Nusantara dan penindas kaum pribumi. Bukan hanya kelakuan buruk terhadap warga pribumi dengan tentara kuncirnya melakukan perampasan tanah wilayah adat di back up Belanda. Saat ini terbalik penguasa atas perintah saudagar Cina memaksa dan merampas tanah adat dan kaum pribumi untuk kepentingan bisnis Oligarki. Belanda menguasai perusaan besar, Cina menguasai sektor menengah, industri kecil, menampung hasil petani dan menguasai lalu lintas perdagangan antar wilayah. Memabawa masuk imigran Cina sebagai langkah strategis membentuk koloni Cina baru dengan nama Pa-Cinan sampai sekarang dikenal \"Kampung Pecinan\". sebagai pusat perdangan Cina di pusat pusat kota, kaum pribumi sebagai buruh dan budak. Pengkhianatan Cina terus berlanjut sepanjang masa di Nusantara, bisa kita sibak antara lain : - Menjadi kaki tangan Belanda saat menjajah Indonesia. Bahkan ikut menangkap, menyiksa dan membunuh kaum pribumi. - Pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, sama sekali tidak peduli dengan bangsa pribumi yang berlumpuran darah, justru memberi ruang untuk sekutu. - Mereka menjadi kaki tangan Belanda pada agresi pertama 21 Juli 1947. Pada agresi kedua 19 Desember 1948 selama perang gerilya di pimpik Pak Sudirmah tidak ada etnis Cina ikut bergerilya. - Mendirikan dan mendanai PKI Muso termasuk mensuplai senjata pada saat pemberontakan PKI di Madiun. - Mendukung dan mendanai PKI DN Aidit yang kemudian melakukan kudeta G-30 S/PKI tahun 1965. Dari semua peristiwa penghianatan Cina, muncullah peraturan pemerintahan baik berupa Surat Edaran Presidiun Kabinet, Keputusan Presiden Kabinet, Instruksi Presiden Kabinet dan Instruksi dari Mendagri, untuk membatasi dan mengendalikan kejahatan dan penghianatan etnis Cina di Indonesia. Pada saat rezim Jokowi, terjadi kedunguan dan ketololan yang nyata, terbuka dan terang terangan, justru memberi karpet merah etnis Cina di ajak masuk mengatur, mengendalilan dan mengacak acak kendali, kekuasaan negara. Bangsa Indonesia tidak sudi di jajah Cina. Cepat atau lambat Jokowi harus bertanggung jawab atas semua kebijakan sontoloyonya. Resiko hukum yang akan menimpanya. (*)(Bersambung)
Kelapa Bioavtur dan Kepala Ngelantur
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM Pameran Kelapa Internasional (Cocotech) ke-51 di Surabaya Jokowi menyatakan keinginannya agar kelapa diolah menjadi bioavtur atau bahan bakar pesawat terbang. Menurutnya Indonesia sebagai pengekspor kelapa terbesar kedua di dunia harus membuat kelapa lebih inovatif dan multi manfaat. \"Coba buat pohon kelapa lebih pendek\", katanya. Jika sekedar ide atau keinginan ya boleh-boleh saja tapi harus berdasar dan berprospek rasional. Apa tidak hebat jika dunia berminat menggunakan bahan bakar pesawat terbang dari minyak kelapa Indonesia? Tentu hebat, tapi kumaha? Sudahlah yang realistis saja omong itu. Apalagi jika memprediksi ekonomi Indonesia akan meroket dikarenakan mampu memproduksi bahan bakar pesawat dari kelapa. Besok mungkin muncul keinginan pak Jokowi agar kelapa menjadi bahan bakar roket. Omongan dan harapan Jokowi sering tak terbukti, omdo kata bahasa gaul mah. Dulu soal mobil Esemka mengagumkan warga sampai harus inden untuk mendapatkannya, eh yang terjadi malah es MK beku dan MK-90 yang jadi mainan untuk Gibran. Lalu ada anjuran untuk peningkatan pendapatan rakyat Indonesia dari usaha racun kalajengking. \"Itu kalau mau kaya\", kata Jokowi. Memang baru campuran bioavtur yang mungkin digunakan, itupun dengan risiko rendah. Uji coba baru pada angka 2,4 % dan 97,6 % fosilfuel. Jadi masih jauh, konon untuk tahun 2030 baru bisa 5 % saja. Masih panjang waktu untuk angka 100 %. Jangankan kebutuhan ekspor untuk penggunaan domestik saja angka 2,4 % (SAF 2,4) belum bisa terealisasi. Isu hilirisi terus digemakan. Jokowi hanya mimpi soal bahan bakar pesawat dari kelapa. Kita baru mencoba pada jenis biodisel itupun baru maksimum kadar 40 %. Perlu modal untuk mengolah kelapa menjadi biodiesel atau bioavtur yang dimulai dari penanaman. Jangan-jangan akan mengemis investasi dan impor petani dari China lagi. Ini artinya hilirisasi sama dengan Chinaisasi melalui Jokowisasi dan Luhutisasi. Optimalkan dulu Kilang Pertamina Cilacap untuk melakukan uji coba bioavtur dengan prosentase tinggi, baru pak Jokowi gembar gembor soal hilirisasi dan kehebatan Indonesia dalam memproduksi minyak kelapa untuk pesawat terbang yang akan digunakan oleh berbagai maskapai penerbangan di dunia. BRIN sendiri kan baru melakukan riset dan uji coba pengolahan bioavtur dari kelapa non standar. Persoalan pengelolaan perkebunan kelapa masih banyak problema, terutama bagi upaya peningkatan kesejahteraan petani. Masalah tingkat pendidikan, kesehatan, alih fungsi lahan, mafia bahkan korupsi masih kuat melekat. Baru-baru ini urusan kelapa sawit Direktur PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng telah divonis 15 tahum karena korupsi merugikan uang negara sebesar 78 trilyun rupiah. Petani kelapa sawit belum menjadi pihak yang diuntungkan. Apalagi dengan harga yang semakin menekan. Jokowi perlu menyederhanakan manfaat dari kelapa. Urusan minyak goreng penting untuk diperhatikan secara serius. Agar harga tidak selalu meninggi dan tingkat ketersediaan yang kurang. Implementasi teknologi kelapa harus diorientasikan pada manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir pengusaha atau konglomerat. Bioavtur memang bagian manfaat kelapa, tapi baiknya fokus pada biodiesel dulu yang kini terus meningkat penggunaannya. PT KAI akan mencoba biodiesel 40 % sebagai bahan bakar KA nya. Kampanye pemanfaatan bioavtur dengan porsi 2,4 % masih jauh dari sebutan bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Lagi pula sudah terlalu banyak kampanye \"inovasi\" Jokowi yang mimpi dan berujung gagal. Karenanya kaitan dengan multi guna kelapa sebagaimana dalam Konperensi dan Pameran Kelapa Internasional di Surabaya baiknya yang urgen dan rasional saja dahulukan, tak perlu melompat-lompat seperti kodok. Kelapa bioavtur jangan sampai membuat kepala menjadi ngelantur. Pesawat American Airlines terbang dengan bahan bakar \"minyak kelapa Indonesia\". Gara-gara batok kelapa, kepala jadi botak. Lalu pemuja Jokowi pun ikut batuk-batuk. (*)
POPULER
