Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih 

Pada acara Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Bappenas, Senin, 30 Desember 2024. Seperti ada sinyal Presiden Prabowo Subianto memunculkan kesadaran dan keberaniannya, dua kali mengucapkan Pancasila.

Presiden mengucapkan bahwa : "Dalam pemahaman  ekonomi sekarang, wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita adalah Ekonomi Pancasila" . 

"Ekonomi Pancasila, kata Prabowo, adalah pemahaman ekonomi yang menggabungkan pemahaman pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan. Sejalan dengan konsep ini, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan melalui perencanaan".

Sebuah harapan Presiden Prabowo Subianto akan dan sedang mengingatkan bahwa Pancasila sudah lenyap dari Ibu Pertiwi karena 97 % pasal UUD 45 sudah diganti.

Kata lain sedang mengingatkan saya ( Presiden ) dan kalian semua sedang berada di alam gelap maka,
"Musyawaran Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) akan merencanakan apa"

Lebih lanjut Presiden mengatakan : "Tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang kita lakukan," tutur Prabowo. Sama artinya Presiden juga mengingatkan saya ( Presiden ) dan kalian semua sudah tidak lagi memiliki GBHN maka perencanaan tetap tanpa arah. Sekedar visi dan misi adalah praktek kenegaraan yang akan memutus hilangnya  kontrak  rakyat  dengan Presiden.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa sebagaimana disampaikan dalam Pembukaan UUD 1945, Tujuan Nasional yang akan dituju adalah melindungi segenap tumpah darah pan segenap bangsa Indonesia. Perlindungan ini harus diberikan pemerintah secara lengkap dan komprehensif.

Peringatan lebih keras karena tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 45 itu tinggal pajangan, paska berlakunya UUD 2002. Lantas bagaimana pemerintah akan memberikan perlindungan secara lengkap dan komprehensif.

Soal pangan sangat mungkin Presiden Prabowo sedang "ngudo roso" , merasa malu dan menyesali diri kalau kebutuhan pahan harus impor, untuk makan gratis sesuai janjinya saat kampanye Pilpres, juga harus meminta minta kepada negara tetangga.

Kesadaran yang mendalam karena Presiden sadar bahwa tragedi kerusakannya tata kelola pemerintahan paska perubahan UUD 45 menjadi UUD 2002 sudah menyentuh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, NKRI dipertaruhkan, harga diri, eksistensi dan keselamatannya.

Sangat mungkin melintas dalam memori Presiden Prabowo Subianto saat ketemu dengan Jenderal Tyasno Sudarto sebagai Perwira Tinggi ( Pati ) di Jajaran Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) Pada tahun 2004, setelah  pensiun ( purnawirawan ). Saat itu Prabowo Subianto akan merintis berdirinya Partai Gerindra, 
intinya bahwa dua Jenderal TNI tersebut sepakat bahwa Indonesia harus kembali ke UUD 45.

Jenderal TNI Purn Tyasno Sudarto sampai saat ini tetap kukuh pada pendiriannya bahwa kekuatan yang telah mengganti UUD 45 adalah penghianat negara. 

Amandemen UUD 45 sampai 97% merubah pasal pasalnya, otomatis telah menghapus negara Proklamasi 17 Agustus 1945, di lakukan secara "Ilegal" , prosesnya "Ilegal" maka produk UUD 2002 menjadi "Ilegal".

Ini saatnya Prabowo Subianto telah jadi presiden segera mengeluarkan Dekrit Presiden atau cara lain negara segera kembali ke Pancasila dan UUD 45. Tutup dan lupakan sejarah sadis, tutup kenangan pahit Operasi intelijen CIA mengubah UUD 45.

Indonesia luluh lantak, Presiden Prabowo Subianto pasti mengerti, memahami, menyadari, butuh waktu yang tepat, untuk mengembalikan dan menyelamatkan Indonesia, negara harus dan akan Kembali ke Pancasila dan UUD 45. (*)