Tangerang | FNN -  Tindakan pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer (km) yang terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, kian menjadi perhatian masyarakat luas. Anehnya pemerintah terkesan lamban merespons.

Diketahui, pagar laut itu membentang sepanjang 30,16 km di wilayah perairan Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di Kabupaten Tangerang.

Merespons hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penyelesaian masalah pemagaran laut yang rawan akan penyalahgunaan tata ruang tersebut. Menanggapi respons pemerintah, mantan anggota KSP Rahman Sabon Nama menyatakan geram bahwa negara segenting ini  tapi pemerintah masih berwacana, bukannya bertindak cepat.

"Menkopolhukam dan Menteri Pertahanan harus mengusut segera pemagaran laut sepanjang 30 KM di ujung hidung Pantai Utara Jakarta itu," tegasnya di Jakarta, Jumat (20/01/2025).

Rahman meminta seluruh komponen bangsa Indonesia harus segera bertindak. Sebab semua masyarakat memiliki kepentingan bersama terhadap laut yaitu terwujudnya stabilitas keamanan di laut dalam rangka menjamin integritas wilayah maupun kepentingan nasional di laut. Tujuannya untuk dapat mewujudkan kondisi keamanan di laut dari penyelundupan barang-barang terlarang agar negara segera  menegakan kedaulatan dan penegakan hukum. 

Oleh karena itu lanjut Rahman, Menkopolhukam harus segera memanggil Menteri Pertahanan, Panglima TNI , Menteri KKP dan Panglima TNI AL, karena pemagaran laut sepanjang 30 KM menjadi  isu nasional yang sangat penting mengingat  kerugian negara yang dialami negara amat besar akibat dari berbagai pelanggaran hukum dapat digunakan untuk ilegal migrant dengan maraknya imigran asal daratan China Tiongkok yang berbondong-bondong masuk dan menetap di Indonesia. Mereka dipastikan akan melakukan ilegal loging, narkoba dan penyelundupan senjata ilegal dan ilegal mining. 

Menurut Wareng  V Adipati Kapitan Lingga Ratuloly itu, setidaknya ada dua dimensi pendekatan hukum yang perlu dilakukan Menkopolhukam dalam menegakan keamanan di laut di depan hidung Istana presiden Jakarta yaitu menegakkan kedaulatan dan menegakan hukum sehingga kedua dimensi tersebut saling terkait satu sama lain.  (Ida).